View
223
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
1Panduan Pelaksanaan Pengadaan Langsung
Buku Saku
diLingkungan Lembaga Ilmu
Pengetahua n Indonesia
2 Panduan Pelaksanaan Pengadaan Langsung
Hak Cipta 2017 pada Inspektorat LIPIPenanggung Jawab : Inspektur LIPIPenyusun dan Editor : Tim Inspektorat LIPI
3Panduan Pelaksanaan Pengadaan Langsung
Kata Pengantar
Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan nikmat dan rezekinya sehingga Inspektorat LIPI dapat menye lesaikan Buku Saku Panduan Pelaksanaan Pengadaa n Langsung di Lingkungan Lembaga Ilmu Peng etahuan Indonesia (LIPI).
Buku Saku ini kami ketengahkan pada satuan kerja di lingkungan LIPI sebagai wujud tanggungjawab kami dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan penjaminan mutu (quality assurance) atas pelaksanaan pengelolaan keuangan negara di lingkungan LIPI.
Besar harapan kami, buku saku ini dapat bermanfaat dan menjadi panduan bagi pelaksanaan tugas dalam pengelolaan dana DIPA. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala kontribusi yang konstruktif akan selalu kami respon dalam rangka perbaikan kualitas materi dan penyajian.
Jakarta, Mei 2017
Inspektur LIPI
4 Panduan Pelaksanaan Pengadaan Langsung
5Panduan Pelaksanaan Pengadaan Langsung
Latar BelakangBeberapa pegawai LIPI yang memiliki Sertifikat
Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan telah ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan pada unit kerja tempatnya bekerja, dalam melaksanakan tugas seharihari sebagai Pejabat Pengadaan terkadang masih merasa ragu dalam menafsirkan dan/atau melaksanakan peraturan yang ada. Keraguan ini terjadi terutama menyangkut dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan/atau yang nilainya sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan/atau yang nilainya sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Kondisi ini mengakibatkan dokumen pendukung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa menjadi tidak seragam bahkan ada beberapa diantaranya cenderung berlebihan, karena dokumen yang sesungguhnya tidak dibutuhkan dalam suatu proses pengadaan tetapi oleh Pejabat Pengadaan dokumen dimaksud diadakan. Berdasarkan kondisi tersebut, Inspektorat LIPI melalui buku saku ini mencoba memberikan pemahaman yang mendasar tentang Pengadaan Barang/Jasa melalui metode Pengadaan Langsung, dengan harapan agar dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
6 Panduan Pelaksanaan Pengadaan Langsung
dengan metode Pengadaan Langsung pada setiap satuan kerja di lingkungan LIPI tidak ada lagi penafsiran yang berbeda terhadap peraturan yang ada.
Dasar Hukuma. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ten
tang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 jo. Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.
b. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden 70 tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah beserta lampirannya.
7Panduan Pelaksanaan Pengadaan Langsung
Definisia. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah peja
bat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
c. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan E-Purchasing.
d. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
e. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
f. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam Penga daan Barang/Jasa.
8 Panduan Pelaksanaan Pengadaan Langsung
g. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
h. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang Pengadaan Barang/Jasa.
i. Pengadaan secara elektronik atau EProcurement adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi infor masi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
j. E-Purchasing adalah tata cara pembelian Baran g/Jasa melalui sistem katalog elektronik.
k. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/ Penunjukan Langsung.
9Panduan Pelaksanaan Pengadaan Langsung
Prosedur dan Mekanisme Pengadaan Langsung
Sebelum pelaksanaan Pengadaan/Barang Jasa dilaksanakan, ada halhal yang perlu diperhatikan/dipahami oleh Pejabat Pengadaan, sebagaimana disebutkan di bawah ini:
a. Melalui Pengadaan Langsung dapat diperoleh beberapa keuntungan yaitu : proses lebih cepat; harga barang lebih murah; barang yang di peroleh sesuai dengan yang diinginkan; dan kualitas barang lebih terjamin.
b. Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan:b.1. kebutuhan operasional K/L/D/I;b.2. teknologi sederhana;b.3. risiko kecil; b.4. dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa
usaha orangperorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecual i untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi kecil; dan/atau
10 Panduan Pelaksanaan Pengadaan Langsung
b.5. bahwa nilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut bukan merupakan hasil pemecahan paket untuk menghindari lelang.
c. Pengadaan Langsung juga dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
d. Pengadaan Langsung harus dilakukan berdasarkan harga pasar, karena itu harus didahului dengan Survey Harga dan penyusunan HPS, kecuali untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan Bukti Pembelian, yakni Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya paling tinggi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
e. Dalam Pengadaan Langsung tidak ada tahapan Pascakualifikasi, tetapi yang ada adalah tahapan prakualifikasi dan itupun hanya untuk Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi. Setelah ketentuan sebagaimana tersebut di atas telah dipahami, maka selanjutnya Pejabat Pengadaan melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan prosedur/mekanisme sebagai beriku t:
11Panduan Pelaksanaan Pengadaan Langsung
a. Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
a.1. Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan Pejabat Pengadaan untuk melakukan proses pengadaan langsung;
a.2. Pejabat Pengadaan dapat memerintahkan seseorang untuk melakukan proses pengadaan langsung untuk barang/jasa lainnya yang harganya sudah pasti dan tidak bisa dinegosiasi, dalam bentuk memesan barang/jasa lainnya atau mendatangi langsung ke penyedia barang/jasa lainnya.
a.3. Pekerjaan yang dilakukan Penjabat Pengadaan atau pegawai lain yang diperintah oleh Pejabat Pengadaan meliputi:
• Melakukan transaksi;• Menerima barang;• Melakukan pembayaran;• Menerima bukti pembelian.
a.4. Tanda bukti perjanjian pada pengadaan ini adalah “bukti pembelian” yakni dapat berup a faktur/struk pembelian dari penyedia barang/jasa.
12 Panduan Pelaksanaan Pengadaan Langsung
a.5. Sebagai tanda bukti bahwa pembelian telah dilaksanakan, maka pada “bukti pembelian” dicantumkan pernyataan bahwa barang/pekerjaan telah diterima dengan kondisi baik, dicantumkan tanggal barang diterima, dan ditandatangani oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan atau dalam keadaan tertentu (lokasi pengadaan dan penerimaan barang berada di luar kota) dapat ditandatangani oleh pegawai yang melakukan pembelian dan diketahui oleh koordinator kegiatan.
b. Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
b.1. Pejabat Pengadaan melakukan survei harga pasar dengan cara membandingkan minimal dari 2 (dua) penyedia barang/jasa yang berbeda. Hasil survei harga pasar dijadikan bahan bagi PPK dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
b.2. Atas dasar HPS yang disusun oleh PPK, Pejabat Pengadaan dapat melakukan pengadaa n barang/jasa dengan 2 (dua) cara, yaitu:
13Panduan Pelaksanaan Pengadaan Langsung
• Pejabat Pengadaan melakukan pembelian barang/jasa secara langsung kepada penyedia barang/jasa dengan melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga/biay a;
• Pejabat Pengadaan mengundang Penyedia Barang/Jasa untuk mengajukan penawaran atas barang/jasa yang akan diadakan. Selanjutnya harga penawaran dimaksud dibandingkan dengan HPS dan dilakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga/biaya.
b.3. Tanda bukti perjanjian pada pengadaan ini adalah “kuitansi” dari penyedia barang/jasa dan/atau dalam kondisi tertentu tanda bukti perjanjiannya dapat berupa Surat Pesanan/SPMK untuk pekerjaan konstruksi (misalnya: barang/jasa yang memerlukan proses terlebih dahulu/bukan barang jadi).
b.4. Sebagai tanda bukti bahwa pembelian telah dilaksanakan, maka pada “kuitansi” dicantumkan pernyataan bahwa barang/pekerjaan telah diterima dengan kondisi baik, dicantumkan tanggal barang diterima, dan ditandatangani oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan atau dalam keadaan tertentu (lokasi pengadaan dan penerimaan barang
14 Panduan Pelaksanaan Pengadaan Langsung
berada di luar kota) dapat ditandatangani oleh pegawai yang melakukan pembelian dan diketahui oleh koordinator kegiatan.
Sedangkan apabila tanda bukti perjanjian berupa Surat Pesanan maka bukti tanda terima barang/hasil pekerjaan adalah berupa Berita Acara Serah Terima Barang/Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
c. Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
c.1. PPK menyusun spesifikasi teknis dan gambar sesuai dengan hasil pengkajian ulang spesifikasi teknis dan gambar brosur, termasuk perubahan yang telah disetujui oleh PA/KPA.
c.2. PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran atau paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran ditambah dengan waktu lamanya proses prakualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.
15Panduan Pelaksanaan Pengadaan Langsung
c.3. PPK memerintahkan Pejabat Pengadaan untuk melaksanakan pengadaan.
c.4. Pejabat Pengadaan melaksanakan pengadaan dengan terlebih dahulu melakukan survei harga dan/atau mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan, antara lain melalui media elektronik dan/atau nonelektronik dengan membandingkan harga paling sedikit dari 2 (dua) penyedia/sumber informasi yang berbeda.
c.5. Pejabat Pengadaan mengundang 1 (satu) calon Penyedia Barang/Jasa (dari hasil survei/penelusuran) yang diyakini mampu mengadakan barang/jasa yang dibutuhkan dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan dan dengan harga yang wajar. Undangan dilampiri spesifikasi teknis dan/atau gambar serta dokumendokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuh kan.
Catatan: Khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pengadaan Jasa Konsultansi, sebelum Penyedia Barang/Jasa diundang untuk mengajukan penawaran, terlebih dahulu Penyedia Barang/Jasa dimaksud diundang untuk mengikuti proses prakualifikasi.
16 Panduan Pelaksanaan Pengadaan Langsung
c.6. Penyedia Barang/Jasa yang diundang, menyampaikan dokumen penawaran (terdiri dari dokumen administrasi, teknis dan harg a) secara langsung kepada Pejabat Peng adaan sesuai jadwal yang telah ditentu kan dalam undangan.
c.7. Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan mengevaluasi administrasi dan teknis dengan sistem gugur, melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga untuk mendapatkan kualitas barang/pekerjaan yang kehendaki dan harga yang wajar. Negosiasi harg a dilakukan mengacu pada HPS. Apabila dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, Pengadaan Langsung dinyatakan gagal dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang dengan mengundang Penyedia lain.
Apabila Penyedia Barang/Jasa yang mengikuti proses prakualifikasi oleh Pejabat Pengadaan dinyatakan lulus, maka selanjutnya Penyedia Barang/Jasa dimaksud diundang untuk menyampaikan dokumen penawaran.
17Panduan Pelaksanaan Pengadaan Langsung
c.8. Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung.
c.9. Pejabat Pengadaan menyampaikan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung kepada PPK.
c.10. PPK melakukan perjanjian dan mendapatkan bukti perjanjian berupa Surat Perintah Kerja (SPK).
c.11. Setelah pengadaan barang/jasa selesai dilaksanakan, maka dibuat Berita Acara Serah Terima Barang/Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
d. Pengadaan Langsung Barang/Jasa secara elektronik atau E-Procurement.
d.1. Pengadaan Langsung Barang/Jasa secara elektronik atau E-Procurement dijelaskan melalui alur atau mekanisme sebagai berikut:
18 Panduan Pelaksanaan Pengadaan Langsung
Proses pengadaan langsung Barang/Jasa secara elektronik ini sudah difasilitasi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam bentuk aplikasi ekatalog https://ekatalog.lkpp.go.id/
d.2. Pejabat Pengadaan menyampaikan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung kepada PPK;
d.3. PPK melakukan perjanjian dan mendapatkan bukti perjanjian dengan ketentuan:
• Bukti pembelian dapat digunakan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
• Kwitansi dapat digunakan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
• Surat Perintah Kerja (SPK) dapat digunakan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
• Surat pesanan dapat digunakan untuk pengadaan barang/jasa melalui EPurchasing dan pembelian secara online.
19Panduan Pelaksanaan Pengadaan Langsung
Bukti Pendukung Pengadaan Langsung
a. Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp 10.000.000,00
1. Formulir Permintaan dari pengguna; 2. Surat Jalan; atau Berita Acara Serah Terima
Hasil Pekerjaan, untuk Pengadaan Jasa; atau
3. Berita Acara Serah Terima Barang, untuk Pengadaan Barang;
4. Kuitansi dan Invoice/Faktur.
b. Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya di atas Rp 10.000.000,00 sampai dengan Rp 50.000.000,00
1. Formulir Permintaan dari pengguna; 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);3. Surat Permintaan Penawaran Harga dan
lampirannya; 4. Surat Penawaran Harga dari Penyedia Ba
rang/Jasa; 5. Berita Acara Negosiasi Harga dan Klarifikasi
Teknis serta lampirannya;6. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan,
untuk Pengadaan Jasa; atau
20 Panduan Pelaksanaan Pengadaan Langsung
7. Berita Acara Serah Terima Barang, untuk Pengadaan Barang; dan
8. Kuitansi dan Invoice/Faktur.
c. Pengadaan Barang di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 200.000.000,00
1. Form Permintaan dari pengguna;2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);3. Surat Permintaan Penawaran Harga dan
lampirannya;4. Surat Undangan untuk mengikuti Prakualifi
kasi bagi calon Penyedia Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pengadaan Jasa Konsultansi
5. Berita Acara Hasil Prakualifikasi6. Surat Penawaran Harga dari Penyedia Ba
rang /Jasa;7. Berita Acara Negosiasi Harga dan Klarifikasi
Teknis serta lampirannya;8. Surat Perintah Kerja dan lampirannya;9. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan,
untuk Pengadaan Jasa; atau10. Berita Acara Serah Terima Barang untuk
peng adaan Barang.
21Panduan Pelaksanaan Pengadaan Langsung
Tanya Jawab
1. Apakah tugas dan kewenangan pejabat pengadaa n?
Jawab:Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:a. Pengadaan Langsung atau Penunjukan
Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau
b. Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
b. Menyampaikan hasil Pemilihan dan salina n Dokumen Pemilihan Penyedia Baran g/Jasa kepada PPK;
c. Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedi a Barang/Jasa kepada PA/KPA; dan
d. Membuat laporan mengenai proses Pengadaa n kepada PA/KPA.
22 Panduan Pelaksanaan Pengadaan Langsung
2. Bagaimana prosedur pembelian di toko secara langsung / supermarket atau sejenisnya?
Jawab:
Catatan: Toko/Penyedia Barang mempunyai NPWP sebagai dasar untuk pemotongan dan penyetoran PPN dan PPH.
3. Bagaimana pembelian ketika pelaksanaan tugas penelitian di lapangan/di daerah lain?
Jawab:Berdasarkan BAB II Bagian B Angka 12 huruf c Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2012, dalam hal pengadaan secara langsung yang dilaksanakan di lapangan, dapat dilaksanakan tanpa melalui pejabat pengadaan. Dengan catatan pengadaan tersebut diketahui oleh
23Panduan Pelaksanaan Pengadaan Langsung
Pejabat Pengadaan dan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan
4. Pembelian atau Pengadaan yang dilakukan secara mendadak/tidak ada dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP)?
Jawab:RUP tidak bersifat kaku dan bisa direvisi sesuai dengan kondisi. PPK berinisiatif untuk melakukan kaji ulang RUP bila terdapat perubahan dalam pelaksanaannya. PPK dapat pula mengundang pejabat pengadaan, tim teknis, dan pihak terkait lainnya untuk melakukan rapat kaji ulang RUP.
5. Apakah dalam Pengadaan Barang/Jasa secara langsung harus mengundang penyedianya?
Jawab:Untuk pengadaan barang di atas Rp10.000.000,00, pejabat pengadaan dapat ke tempat usaha Penyedia Barang, sedangkan untuk pengadaan selain barang dapat dilakukan dengan mengundang Penyedia.
24 Panduan Pelaksanaan Pengadaan Langsung
6. Apakah dalam pengadaan barang/jasa dengan metode pengadaan langsung calon Penyedia harus lebih dari satu?
Jawab:Pengadaan langsung dilakukan hanya kepada satu Penyedia yang memenuhi kompetensi sebagai Penyedia. Bilamana tidak memenuhi ke penyedia yang lain.
7. Bagaimana pembayaran pengadaan barang/jasa dengan metode pengadaan langsung?
Jawab:Pembayaran pengadaan langsung dapat dilakukan dengan:a. Uang Persediaan (UP) yang dibawa oleh
Pejabat Pengadaan, kemudian bukti berup a transaksi pengadaan langsung oleh Pejabat Pengadaan diserahkan kepada Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan PPK; atau
b. Memakai pembayaran langsung (LS) kepada Penyedia, yaitu setelah bukti transaks i diserahkan oleh Pejabat Pengadaan kepada PPHP dan PPK kemudian memprosesnya untuk selanjutnya pembayaran akan diterima langsung ke rekening Penyedia yang bersangkutan.
25Panduan Pelaksanaan Pengadaan Langsung
8. Apakah pengadaan barang/jasa dengan metode pengadaan langsung memakai prakualifikasi atau pascakualifikasi?
Jawab:Untuk pengadaan barang tidak termasuk prakualifikasi maupun pascakualifikasi, namun dapat disederhanakan data yang diminta, misalkan Penyedia cukup memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sedangkan khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pengadaan Jasa Konsultansi, sebelum Penyedia Barang/Jasa diundang untuk mengajukan penawaran, terlebih dahulu Penyedia Barang/Jasa dimaksud diundang untuk mengikuti proses prakualifikasi.
9. Bagaimana untuk pembelian barang dengan nila i yang kecil, sedangkan Penyedia tidak memiliki NPWP?
Jawab:Bila penyedia tidak memiliki NPWP, sedangkan pengadaan tersebut harus dikenakan pajak, maka pajak dihitung lebih sesuai peraturan perpajakan.
26 Panduan Pelaksanaan Pengadaan Langsung
10. Mengapa Pejabat Pengadaan perlu melakukan survei harga?
Jawab:Data HPS yang diberikan oleh PPK, sering mengacu kepada pagu anggaran atau datadata pengadaan yang telah lalu. Mengingat jumlah pengadaan langsung sangat banyak dan sering, maka diperlukan survei harga yang lebih tepat oleh Pejabat Pengadaan.
11. Apakah dalam pengadaan barang/jasa dengan metode pengadaan langsung harus dilakukan negosiasi harga?
Jawab:Pengadaan langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar, sehingga perlu dilakukan negosiasi harga. Negosiasi harga tidak dilakukan apabila harga barang adalah harga resmi yang dikeluarkan oleh produsen/distributor atau Penyedia barang selalu menjual dengan harga yang pasti (misalnya: membeli barang di toko retail dengan harga pasar yang wajar, yang pada umumnya harga yang tercantum tidak bisa dinegosiasi).
27Panduan Pelaksanaan Pengadaan Langsung
12. Apakah ada jaminan penawaran atau jaminan pelaksanaan di pengadaan barang/jasa dengan metode pengadaan langsung?
Jawab: Jaminan penawaran maupun jaminan pelaksanaan tidak dipergunakan dalam pengadaan langsung.
13. Untuk pengadaan pekerjaan konstruksi dengan metode pengadaan langsung, apakah diperlukan dukungan bank?
Jawab:Dukungan bank tidak diperlukan dalam pengadaan langsung.
14. Apakah sertifikat garansi diperlukan dalam pengadaan barang/jasa dengan metode pengadaan langsung?
Jawab: Untuk pengadaan barang yang memerlukan jaminan purna jual diperlukan adanya sertifikat garansi.
28 Panduan Pelaksanaan Pengadaan Langsung
Recommended