View
624
Download
8
Category
Preview:
Citation preview
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILDINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILKOTA CILEGONKOTA CILEGON
TAHUN 2009TAHUN 2009
SOSIALISASI DAN INFORMASI SOSIALISASI DAN INFORMASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILKEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KATA PENGANTARKATA PENGANTARAssalamu’alaiakum wr. Wb
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan bahwa seluruh penduduk harus memahami dan melaksanakannya dalam berbagai aktivitas kependudukan. Hal ini dimaksud agar terlaksana dan terwujudnya Tertib Administrasi kependudukan.
Tertib administrasi kependudukan sangatlah penting dalam upaya menciptakan, meningkatkan dan mewujudkan suasana yang kondusif untuk mendukung kelangsungan pelaksanaan pembangunan diberbagai sektor. Kaitan dengan hal tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon menerbitkan Buku Saku Sosialisasi Informasi Administrasi Kependudukan.
Dengan tersusunnya buku ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara jelas dan luas mengenai Dokumen Kependudukan terutama mengenai identitas kependudukan dan pencatatan sipil yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan Dokumen Kependudukan.
Akhir kata disampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku saku ini.
Wassalamu’alaiakum wr. Wb
Cilegon, Juni 2009
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DANCATATAN SIPIL KOTA CILEGON
Hj. BEATRIE NOVIANA SH., M.SiNIP. 19611130 198603 2 007
TIM TIM PENYUSUNPENYUSUNPembin
a
Pengarah
Sumber Data
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKota Cilegon
Bidang Data dan InformasiBidang
KependudukanBidang Catatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota CilegonDepartemen Dalam Negeri, Jakarta
4
VISI DAN MISIVISI DAN MISIDINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN
SIPILSIPIL
Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, adalah:
Visi : Terwujudnya tertib Administrasi dan Prima dalam pelayanan
Misi :1. Meningkatkan efektifitas manajemen dan tertib administrasi2. Memberikan pelayanan yang optimal dan responsif kepada
masyarakat.
5
DOKUMEN KEPENDUDUKAN
AKTA CAPIL
PRIBADI
INSTITUSI / NEGARA
MANFAATADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
PERISTIWAKEPENDUDUKAN
PERISTIWA PENTING
PENDAFTARANPENDUDUK
PENCATATAN SIPIL
ALUR AKTIVITAS DUKCAPILALUR AKTIVITAS DUKCAPIL
6
MASYARAKAT PEMOHON
PETUGAS LOKET PEMERIKSA BERKASPEMOHON MENDAFTARKAN DAN
MEMBAYAR RETRIBUSI
PROSES PENCATATANKUTIPAN AKTA-AKTA CAPIL
PEMERIKSAAN BERKASPEMOHON AKTA-AKTA CAPIL
SERTA KUTIPAN
PEMERIKSAAN BERKASPEMOHON AKTA-AKTA CAPIL
SERTA KUTIPAN
KABID CAPIL
KASI CAPIL I
OPERATOR
MASYARAKAT
PENANDATANGANANAKTA CAPIL SERTA KUTIPAN
KEPALA DKCS
AKTA CAPIL DAN KUTIPANYANG TELAH SELESAI DAN
DISERAHKAN PADA MASYARAKAT
PETUGAS MENYERAHKANAKTA PADA PEMOHON
PETUGAS PENDAFTARAN
DINAS KEPENDUDUKANDAN CATATAN SIPIL
ALUR PROSES PEMBUATAN AKTA CATATAN SIPILALUR PROSES PEMBUATAN AKTA CATATAN SIPIL
77
PELAYANAN MASYARAKAT PELAYANAN MASYARAKAT
BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN
SIPILSIPIL
A. PENDAFTARAN PENDUDUKA. PENDAFTARAN PENDUDUK Kartu Tanda Penduduk WNIKartu Tanda Penduduk WNI Kartu Tanda Penduduk WNAKartu Tanda Penduduk WNA Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Surat Keterangan Pindah (SKP)Surat Keterangan Pindah (SKP) Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD)Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD)
B. PENCATATAN SIPILB. PENCATATAN SIPIL Akta KelahiranAkta Kelahiran Akta KematianAkta Kematian Akta PerkawinanAkta Perkawinan Akta PerceraianAkta Perceraian Akta Pengakuan AnakAkta Pengakuan Anak Perubahan Ganti NamaPerubahan Ganti Nama Perubahan Status KewarganegaraanPerubahan Status Kewarganegaraan
88
Apa yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan ?
Administrasi kependudukan adalah rangkaian
kegiatan
Penataan dan penertiban dalam
penerbitan dokumen melalui
pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan
pengelolaan informasi penduduk
serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan
publik pemerintahan dan pembangunan
99
Apa yang dimaksud dengan Pendaftaran Penduduk ?
4000
0
2000
0
1200
012
321
20.0
00
20.0
00
20.0
00
20.0
00
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Cilegon
Citangki
l
Cibeb
er
Ciwan
dan
Jom
bang
Pulom
erak
Purwak
arta
Grogol
Lk
Pr
Pendaftaran Penduduk
adalah seluruh
rangkaian kegiatan
pendafataran
penduduk, pengelolaan
data dan informasi
Kependudukan serta
penerbitan dokumen
pendaftaran penduduk.
1010
Apa yang dimaksud dengan Peristiwa Kependudukan ?
Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami
penduduk
yang harus dilaporkan karena implementasinya/pengaruhnya
terhadap penerbitan atau perubahan
KK, KTP dan/atau Surat Keterangan
Kependudukan lainnya meliputi Pindah
Datang, Perubahan Alamat, Tinggal Sementara
serta Perubahan
Status Orang Asing dari status
kunjungan menjadi tinggal terbatas
atau dari status tinggal terbatas
menjadi tinggal tetap
1111
Apa yang dimaksud dengan Pencatatan Sipil atau Capil ?
Pencatatan Sipil adalah Proses
Pembuatan catatan peristiwa
penting
dalam kehidupan seseorang pada
register akta yang disediakan
oleh
Pemerintah Daerah sebagai
dasar pembuatan kutipan
atau salinan akta
1212
Apa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting ?
Peristiwa Penting adalah
kejadian yang dialami
seseorang
meliputi kelahiran, lahir mati,
perkawinan, perceraian,
pembatalan perkawinan,
pengangkatan, pengakuan dan
pengesahan anak, perubahan
nama, perubahan
kewarganegaraan, peristiwa
penting lainnya.
1313
Mengapa penduduk wajib memiliki Kartu Keluarga (KK) ?
Kejelasan hubungan dan susunan
sekelompok penduduk yang tinggal
bersama dan membentuk satu kesatuan
keluarga
Menjadi dasar dalam penerbitan
KTP dan Pelayanan masyarakat lainnya
1414
Apabila seseorang telah berkeluarga
atau memisahkan diri dari keluarga
dan membentuk rumah tangga
sendiri
Apabila sekelompok orang karena
hubungan darah atau hubungan
kekerabatan atau kepentingan lain
tinggal dalam satu atap dan makan
dari satu dapur
Kapan penduduk wajib memiliki KK ?
1515
Apa itu Kartu Tanda Penduduk (KTP) danMengapa penduduk wajib memilikinya ?
Keterangan jati diri penduduk yang
menjelaskan Nama, Jenis
Kelamin, Tempat tanggal lahir,
Status
Perkawinan, Pekerjaan, Alamat,
Golongan darah dan Agama
KTP merupakan alat bukti sah dan
menjadi dasar dalam proses
Pelayanan Masyarakat
1616
Kapan penduduk wajib memiliki KTP ?
Telah berusia 17
Tahun
Sudah/pernah
menikah
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000Lk
Pr
1717
Bagaimana mengurus KK dan KTP ?
Penduduk datang
Sendiri
ke Kantor Kecamatan
dengan membawa surat
dan persyaratan lain
yang diperlukan
dari RT/RW, Desa/
Kelurahan
1818
Apa Akta Kelahiran itu ?
Akta Kelahiran
adalah dokumen penduduk
yang
memberikan bukti
peristiwa kelahiran
yang menjelaskan
jenis kelamin, tempat
dan tanggal lahir,
nama orang tua dan
kewarganegaraan
1919
SECARA TEKNIS HUKUM SESEORANG DAPAT SECARA TEKNIS HUKUM SESEORANG DAPAT DIARTIKAN :DIARTIKAN :
JIKA TANPA PENGAKUAN LEGALJIKA TANPA PENGAKUAN LEGALMELALUI AKTA KELAHIRAN.MELALUI AKTA KELAHIRAN.
TIDAK TERDATATIDAK TERDATA
TIDAK PUNYA NAMATIDAK PUNYA NAMA
TIDAK PUNYA JENIS KELAMINTIDAK PUNYA JENIS KELAMIN
TIDAK PUNYA TANGGAL LAHIRTIDAK PUNYA TANGGAL LAHIR
TIDAK PUNYA HUBUNGAN KEKELUARGAANTIDAK PUNYA HUBUNGAN KEKELUARGAAN
TIDAK BERKEWARGANEGARAANTIDAK BERKEWARGANEGARAAN
2020
Mengapa setiap orang perlu memiliki Akta Kelahiran ?
Bukti sah mengenai identitas diri ( seperti nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir serta kewarganegaraan ), hubungan keperdataan antara anak dengan Orang tua yang diperlukan sebagai dasar : Penerbitan dokumen identitas penduduk ( KK, KTP ) atau surat
keterangan kependudukan lainnya Perlindungan hukum oleh negara Persyaratan masuk sekolah, melamar pekerjaan,
melangsungkan perkawinan, penetapan akhli waris, penelusuran silsilah keluarga dll
Bagi pemerintah dengan pencatatan kelahiran akan diperoleh statistik peristiwa kelahiran yang dapat digunakan untuk kepentingan pemantauan
kesehatan ibu dan anak serta pembangunan lainnya
2121
Pembagian hak waris
Penetapan status janda atau duda
pasangan yang ditinggalkan
Pengurusan asuransi, pensiun,
perbankan
Mengapa orang meninggal perlu diurus Akta Kematiannya ?Bukti sah mengenai status kematian
seseorang, yang diperlukan sebagai
dasar :
Bagi pemerintah dengan pencatatan kematian diperoleh statistik peristiwa kematian yang dapat digunakan untuk kepentingan pemantauan penyebab
Kematian, umur harapan hidup, serta penetapan kebijakan pembangunan lainnya
2222
Legalitas kehidupan bersama Pengurusan Akta Kelahiran anak yang
dilahirkan, penerbitan KK Tunjangan keluarga, asuransi,
pensiunan,perbankan
Perlindungan hukum bagi pasangan dan anak
Persyaratan melakukan gugat cerai
Mengapa setiap perkawinan perluDicatatkan dan diurus Akta Perkawinannya ?Bukti sahnya Perkawinan menurut
negara yang diperlukan sebagai dasar
Bagi pemerintah, dengan pencatatan perkawinan diperoleh statistik
Peristiwa perkawinan yang dapat digunakan untuk kepentingan pemantauan
Keluarga dan penetapan kebijakan pembangunan lainnya
2323
a. Legalitas putusnya perkawinan dan
perubahan status sebagai janda atau
duda cerai hidup
b. Pengurusan hak tunjangan anak dari
suami istri, harta gono gini dan
perkawinan setelah perceraian
Mengapa Perceraian perlu dicatatkanDan diurus Akta Perceraiannya ?
Bukti sahnya Perceraian yang diperlukan
sebagai dasar :
Bagi pemerintah, dengan pencatatan perceraian diperoleh statistik
Peristiwa perkawinan yang dapat digunakan untuk kepentingan pemantauan
Keluarga dan penetapan kebijakan pembangunan lainnya
2424
Bagaimana mengurus Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan dan Perceraian ?Untuk akta kelahiran dan kematian, penduduk membawa
persyaratan yang
Diperlukan datang ke Kantor Desa/Kelurahan atau langsung
Ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon
Untuk akta perkawinan dan
perceraian,
bagi penduduk yang
Beragama selain Islam, Datang ke
Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Cilegon
sedangkan bagi yang
Beragama Islam, datang ke KUA
2525
Apa visi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilke depan?
Terwujudnya pelayanan
dan pembinaan administrasi
kependudukan dan catatan sipil
yang berorientasi kepada kepuasan
masyarakat menuju masyarakat
Kota Cilegon yang Islami,
Berkeadilan dan Sejahtera
AKTA KELAHIRANmenjamin hak-hak sipil masyarakat
AKTA KELAHIRANadalah hak bagi identitas wargauntuk itu….
AKTA KELAHIR
AN
diberikan gr
atis !
Bagi yang me
ndaftar pada
usia 1 s/d
60 hari
2626
2727
NO JENIS 2006 2007 2008
1 2 3 4 5
1 Akta Kelahiran Umum 3.359 3.936 3.894
2 Akta Kelahiran Istimewa 7.128 6.610 8.208
3 Akta kelahiran Dispensasi 1.230 1.683 1.559
4 Akta Perkawinan 39 69 38
5 Akta Perceraian - 1 1
6 Akta Kematian 13 9 7
7 Akta Pengangkatan Anak - - -
8 Akta Pengesahan Anak 5 94 9
9 Akta Perubahan - - -
10 Surat Keterangan - - -
JUMLAH TOTAL 11.774 12.312 13.718
REKAPITULASI JUMLAHAKTA CATATAN SIPIL YANG DITERBITKAN
SELAMA TAHUN 2006 S/D 2008
2828
LAPORAN REGISTRASIPENDUDUK KOTA CILEGON TAHUN 2008
NO KECAMATAN JUMLAH RW JUMLAH RT JUMLAH KKJUMLAH PENDUDUK
WAJIB KTPLK PR JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 PULOMERAK 25 132 10.953 23.316 22.234 45.550 29.450
2 CIBEBER 42 136 12.682 18.142 18.835 36.977 24.420
3 CIWANDAN 28 116 12.010 22.233 20.597 42.830 32.993
4 CILEGON 25 94 8.497 18910 18895 37805 25230
5 JOMBANG 42 166 22.070 28.365 27.727 56.092 35.871
6 CITANGKIL 46 155 14.765 29.477 27.740 57.217 37.781
7 GROGOL 25 85 10.340 16.459 17.439 33.898 27.954
8 PURWAKARTA 37 114 11.488 18.049 17.641 35.690 19.483
JUMLAH TOTAL 270 998 102.805 174.951 171.108 346.059 233.011
PRODUK KEPENDUDUKANPRODUK KEPENDUDUKAN
DANDAN
CATATAN SIPILCATATAN SIPIL
3030
• KITAP dari Imigrasi (untuk orang asing)• Photo Copy Akta Nikah / Akta Perkawinan• Surat Keterangan Pindah / Datang• Surat Keterangan datang dari Luar Negeri (WNI)• Kartu Keluarga Lama• Akta Kelahiran• Photo Copy Paspor (memperlihatkan aslinya)• SKCK bagi orang tinggal tetap• Surat Keterangan Kematian• Surat Keterangan kehilangan Kepolisian• Kartu Keluarga yang rusak
KARTU KELUARGA (KK)
KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)
KTP TERDIRI DARI :
a. KTP Warga Negara Indonesia
b. KTP Warga Negara Asing
c. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)
PERSYARATAN PEMBUATAN :
3131
• Surat Pengantar Pengurus RT/RW• Kartu Keluarga• Mengisi formulir yg telah disediakan di Kelurahan / Desa
• KTP WNI yang lama• Surat Pengantar Pengurus RT/RW• Kartu Keluarga• Mengisi formulir yg telah disediakan di Kelurahan / Desa
• Surat Tanda lapor kehilangan dari Kepolisian• Surat Pengantar Pengurus RT/RW• Kartu Keluarga• Mengisi formulir yg telah disediakan di Kelurahan / Desa
A. KTP Warga Negara Indonesia (WNI)
PERMOHONAN BARU
PERPANJANGAN
PERUBAHAN / PERGANTIAN
PERSYARATAN PEMBUATAN :
3232
B. KTP WARGA NEGARA ASING
PERSYARATAN UNTUK MEMPEROLEH KTP WNA
PERMOHONAN BARU :
• Mengisi formulir yg telah disediakan• Kartu Izin Tinggal Menetap (KITM) dari Keimigrasian RI• Kartu Keluarga (KK)• Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian RI• Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT)
• KTP WNA yang lama• Surat Pengantar Pengurus RT/RW• Kartu Keluarga (KK)• Mengisi formulir yg telah disediakan
PERPANJANGAN
PERSYARATAN PEMBUATAN :
3333
C. SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL ( SKTT )
• Kartu Izin Tempat Tinggal Sementara (KITAS) dari Keimigrasian RI• Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian RI• Passport • Pas Photo
KTP BERLAKU SEBAGAI BERIKUT :
a. KTP WNI untuk jangka waktu 5 (lima) tahun1.
b. KTP WNA berlaku sesuai dengan masa berlaku KITAP
c. SKTT berlaku untuk jangka waktu sesuai masa berlaku KITAS
2. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa berlaku
KTP yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan kepada Kelurahan untuk
memperoleh KTP yang baru
3. KTP yang rusak/hilang atau terjadi perubahan data di ganti dengan yang baru
4. KTP yang hilang, harus dilampirkan Surat Tanda Lapor Hilang dari kepolisian
5. Bagi penduduk yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas diberikan KTP
seumur hidup
6. Bila terjadi perubahan tempat tinggal, yang bersangkutan wajib mengganti KTP
dengan yang baru sesuai tempat tinggal/domisilinya.
PERSYARATAN PEMBUATAN :
3434
KRITERIA
AKTA KELAHIRAN UMUM :
- Kejadian lahir di Cilegon
- Batas waktu pebdaftaran 60 hari kerja (bagi WNI) dan 10 hari kerja
(bagi WNA) sejak tanggal kelahirannya
- Waktu proses pembuatan 10 hari kerja
PERSYARATAN
1. Permohonan diketahui oleh Kepela Desa/Kelurahan
2. Surat Keterangan Lahir dari Dokter/Bidan/Dukun Beranak
3. Photo Copy KTP dan Kartu Keluarga
4. Photo Copy Akta Nikah/Surat Nikah Orang Tua
5. Pasport Orang Tua (bagi WNA)
PERSYARATAN PEMBUATAN :
3535
KRITERIA
AKTA KELAHIRAN ISTIMEWA :
- Akta Kelahiran yang pendaftarannya melebihi waktu pendaftaran
60 hari kerja s/d tanggal 31 Desember 1985 (1 Januari 1986)
- Waktu proses pembuatan 1(satu) bulan
PERSYARATAN
1. Permohonan diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan
2. Surat Keterangan Lahir dari Dokter/Bidan/Dukun Beranak
3. Photo Copy KTP dan Kartu Keluarga
4. Photo Copy Akta Nikah/Surat Nikah Orang Tua
5. Pasport Orang Tua (bagi WNA)
PERSYARATAN PEMBUATAN :
3636
KRITERIA
AKTA KELAHIRAN DISPENSASI :
- Akta Kelahiran yang diberikan pada mereka yang terlambat
pencatatannya sebelum 1 Januari 1986
- Waktu proses pembuatan 10 hari kerja
PERSYARATAN
1. WNI asli
2. Penduduk Kota Cilegon
3. Lahir di Kota Cilegon maupun di luar Kota Cilegon
4. Photo Copy STTB/Ijazah
PERSYARATAN PEMBUATAN :
3737
AKTA PERKAWINANAKTA PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG No. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN :
- Diperuntukkan bagi mereka yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara selain
agama Islam.- Usia Perkawinan 19 Tahun bagi Pria dan 16 Tahun bagi Wanita- Dibawah usia 21 Tahun harus mendapat izin dari Orang Tua- Dibawah 19 Tahun bagi Pria dan 16 Tahun bagi Wanita harus mendapat Dispensasi dari
Pengadilan Negeri.
KRITERIA
PERSYARATAN
1. Surat Bukti Perkawinan Agama
2. Akta Kelahiran
3. Surat Keterangan dari Kelurahan
4. Photo Copy KTP/KK dilegalisir Lurah
5. Surat Bukti Kewarganegaraan RI
6. Keterangan ganti nama
7. Pas Photo 4 X 6 berdampingan (5 lembar)
8. Dua orang saksi berusia 21 Tahun ke atas
9. Akta Kelahiran Anak yang akan
diakui/disyahkan
10. Akta Perceraian/Kematian jika yang
bersangkutan pernah melangsungkan
Perkawinan
11. Izin dari Komandan bagi anggota ABRI
12. Pasport
13. Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari
Kepolisian
14. Surat dari Kedutaan/Konsult/Perwakilan
Negara Asing yang bersangkutan
15. Surat Keterangan Keimigrasian (SKK) dari
Kantor Imigrasi
PERSYARATAN PEMBUATAN :
3838
WAKTU PENCATATAN
10 hari kerja sejak tanggal pendaftaran kurang dari 10 hari kerja dengan Dispensasi dari Camat
AKTA PERCERAIANAKTA PERCERAIAN
- Pengajuan pencatatan bagi WNI asli sesuai domisili- Jika WNA / WNI keturunan pelayanan pencatatan perceraian pada Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Cilegon
KRITERIA
PERSYARATAN
1. Menetapkan Pengadilan Negeri/Tinggi/MA
2. Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran
3. Surat Keterangan dari Kelurahan
4. Photo Copy KTP/KK dilegalisir Lurah
5. Ganti nama
6. Pasport
7. Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian
8. Surat dari Kedutaan/Konsult/Perwakilan Negara Asing yang bersangkutan
PERSYARATAN PEMBUATAN :
3939
AKTA KEMATIAN DAN PENGESAHAN ANAKAKTA KEMATIAN DAN PENGESAHAN ANAK
A. Pencatatan Kematian Umum
Batas waktu pencatatan selambat-lambatnya 60 hari kerja bagi WNI dan 10 hai kerja bagi WNA
sejak tanggal kematian
KRITERIA
PERSYARATAN
1. Surat Keterangan Pemeriksaan Mayat
2. Surat Keterangan dari Kelurahan
3. KTP, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Pasport, STMD, SKK asli (yang meninggal)
4. Surat dari Kedutaan/Konsult/Perwakilan Negara Asing yang bersangkutan
KEMATIAN TERDIRI DARI 2 (DUA) MACAM :
A. Pencatatan Kematian Umum
B. Pencatatan Kematian Dispensasi
PERSYARATAN PEMBUATAN :
40
1. Surat Keterangan Pemeriksaan Mayat
2. Surat Keterangan dari Kelurahan
3. KTP, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian asli.
- Anak lahir diluar Nikah
- Pengesahan disampaikan pada saat pendaftaran Akta Kelahiran anaknya.
KRITERIA PENGESAHAN DAN PENGAKUAN ANAK
PERSYARATAN
Sama dengan Akta Kelahiran Umum ditambah persyaratan Orang Tua yang mengakui.
B. Pencatatan Kematian Dispensasi
- WNI asli
- Penduduk Kota Cilegon
- Pencatatannya terlambat (lewat dari 60 hari kerja)belum memiliki Akta Kematian.
PERSYARATAN PEMBUATAN :
KRITERIA
PERSYARATAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIAUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2006NOMOR 23 TAHUN 2006
TENTANGTENTANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKANADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
4242
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
BAB IKETENTUAN UMUM
1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
2. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.3. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang
disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.4. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.5. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.6. Penyelenggara adalah Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung
jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.7. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang
melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.8. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai
kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
9. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
10. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
11. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
12. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
4343
13. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
14. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
16. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
17. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
18. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
19. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
20. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan.
21. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
22. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
23. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUA Kec, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.
24. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana, selanjutnya disingkat UPTD Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.
4444
BAB IIHAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK
1. Penduduk berhak untuk memperoleh :a. Dokumen Kependudukan;b. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;c. Perlindungan atas Data Pribadi;d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;e. Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau
keluarganya; danf. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.
2. Penduduk berkewajiban :Melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana
dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
3. WNI yang berada di luar wilayah RI berkewajiban :Melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana
Pencatatan Sipil negara setempat dan/atau kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
BAB IIIKEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA
1. Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan Administrasi Kependudukan secara nasional, yang dilakukan oleh Menteri dengan kewenangan meliputi:
a. Koordinasi antarinstansi dalam urusan Administrasi Kependudukan;b. Penetapan sistem, pedoman, dan standar pelaksanaan Administrasi Kependudukan;c. Sosialisasi Administrasi Kependudukan;d. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan; e. Pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala nasional; danf. Pencetakan, penerbitan, dan distribusi blangko Dokumen Kependudukan.
4545
2. Pemerintah Provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Gubernur, dengan kewenangan meliputi:
a. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;b. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil;c. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;d. Pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala provinsi; dane. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Bupati/Walikota, dengan kewenangan meliputi:
a. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;b. Pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan; c. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan; f. Penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan
berdasarkan asas tugas pembantuan; g. Pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota; danh. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
Di Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
4. Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban :a. Mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;b. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan
Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; c. Menerbitkan Dokumen Kependudukan;d. Mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; e. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;f. Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam
pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
4646
• Kewajiban tersebut untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
• Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
• Kewajiban untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
• Ketentuan mengenai UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud diatas prioritas pembentukannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
5. Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan :a. Memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa
Penting yang dilaporkan Penduduk;b. Memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau
penetapan pengadilan;c. Memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk
kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dand. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
untuk kepentingan pembangunan.
• Kewenangan huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.
• Instansi Pelaksana juga mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kewenangan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
4747
6. Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan :melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil.
Ketentuan Pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Pejabat Pencatatan Sipil diatur dalam Peraturan Menteri.
7. Petugas Registrasi :a. Membantu Kepala Desa atau Lurah dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil.b. Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh
bupati/walikota dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
Ketentuan Pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok Petugas Registerasi diatur dalam Peraturan Menteri.
BAB IVPENDAFTARAN PENDUDUK
A. Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan yang dialami serta hal-hal yang berimplikasi pada penerbitan Biodata Penduduk, KK, KTP dan Surat Keterangan Kependudukan kepada Instansi Pelaksana dengan tenggang waktu yang ditentukan
B. Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran dan menerbitkan dokumen berupa Biodata Penduduk, KK, KTP dan Surat Keterangan Kependudukan
1. Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK)• NIK berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan
oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
4848
• NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.
Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara dan ruang lingkup penerbitan dokumen identitas lainnya, serta pencantuman NIK diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Pendaftaran Peristiwa Kependudukan :• Perubahan Alamat• Pindah datang penduduk dalam wilayah Republik Indonesia (WNI/Orang Asing)• Pindah datang antar Negara (WNI/Orang Asing)• Penduduk Pelintas Batas
3. Pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan
4. Pelaporan penduduk yang tidak mampu mendaftarkan sendiri
BAB VPENCATATAN SIPIL
A. Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Penting yang dialami sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan kepada Instansi Pelaksana
B. Pejabat Pencatatan Sipil mencatat dalam Register Akta dan menerbitkan kutipan akta
C. Pencatatan Sipil meliputi :1. Pencatatan Kelahiran
• di Republik Indonesia;• di luar wilayah Republik Indonesia;• di atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang;• Yang melampaui batas waktu.
4949
2. Pencatatan lahir Mati
3. Pencatatan Perkawinan• di Republik Indonesia;• di luar wilayah Republik Indonesia.
4. Pencatatan Pembatalan Perkawinan
5. Pencatatan Perceraian• di Republik Indonesia;• di luar wilayah Republik Indonesia.
6. Pencatatan Pembatalan Perceraian
7. Pencatatan Kematian• di Republik Indonesia;• di luar wilayah Republik Indonesia.
8. Pencatatan Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak.
9. Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan.
10. Pencatatan Perubahan Peristiwa Penting Lainnya.
11. Pelaporan Penduduk Yang Mampu Melaporkan Sendiri.
BAB VIDATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
1. Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.2. Dokumen Kependudukan meliputi :
• Biodata Penduduk;• Kartu Keluarga;
5050
• Kartu Tanda Penduduk;• Surat Keterangan Kependudukan;• Akta Pencatatan Sipil.
3. Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan
BAB VIIPENDAFTARAN PENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL SAAT NEGARA
ATAU SEBAGIAN NEGARA DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA
Apabila negara atau sebagian negara dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya menurut Undang-undang ini, otoritas pemerintahan yang menjabat saat itu diberi kewenangan membuat surat keterangan mengenai Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan.
BAB VIIISISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
• Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Menteri malalui pembangunan SIAK.
• Pengkajian dan pengembangan SIAK dilakukan Oleh Pemerintah, Propinsi, Kabupaten/Kota.
• Data penduduk yang dihasilkan oleh SIAK dan tersimpan didalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan.
BAB IXPERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK
Data Pribadi Penduduk wajib disimpan dan dilindungi oleh negaraPerlindungan diberikan dengan cara membatasi hak akses kepada Petugas oleh Mendagri
5151
BAB XPENYIDIKAN
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang Administrasi Kependudukan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
BAB XISANKSI ADMINISTRATIF
Sanksi Administratif berupa denda bagi Penduduk, apabila :• Melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan/peristiwa penting (untuk WNI maksimal Rp.
1.000.000,- dan Orang asing Rp. 2.000.000,-).
• Berpergian tidak membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) maksimal Rp. 50.000,- dan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) maksimal Rp. 100.000,-
• Pejabat pada Insntansi Pelaksana yang melakukan tindakan atau dengan sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan dokumen kependudukan dalam waktu yang ditentukan dalam Undang-undang ini maksimal Rp. 10.000.000,-
BAB XIIKETENTUAN PIDANA
Ketentuan Pidana berupa pidana penjara dan/atau denda bagi :• Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan dokumen dipidana penjara paling lama 6 tahun
dan/atau denda maksimal Rp. 50.000.000,- ;
• Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak isi elemen data pada dokumen kependudukan di pidana paling lama 2 tahun dan/atau denda maksimal Rp. 25.000.000,-
• Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan di pidana paling lama 2 tahun dan/atau denda maksimal Rp. 25.000.000,-
5252
• Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan dan/atau mendistribusikan blangko dokumen kependudukan di pidana paling lama 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp 1 Milyar
• Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai Kepala Keluarga atau anggota keluarga lebih dari 1 (satu) KK dan untuk memiliki KTP lebih dari 1 (satu) dipidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda maksimal Rp. 25.000.000,-
• Pejabat dan Petugas pada Penyenggara dan Instansi Pelaksana melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 atau Pasal 94 di pidana dengan Pidana sama ditambah 1/3
• Pejabat dan Petugas pada Penyenggara dan Instansi Pelaksana membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 92 atau Pasal 95 di pidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang.
BAB XIIIKETENTUAN PERALIHAN
• Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada dinyatakan tetap berlaku menurut Undang-undang ini
• Ketentuan ini di kecualikan untuk KK dan KTP sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP yang sesuai dengan Undang-undang ini
Pada saat Undang-Undang ini berlaku:• Pemerintah memberikan NIK kepada setiap Penduduk paling lambat 5 (lima) tahun;• Semua Instansi wajib menjadikan NIK sebagai dasar dalam menerbitkan dokumen;• KTP seumur hidup yang sudah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belum mempunyai NIK harus
disesuaikan dengan Undang-Undang ini;• KTP yang diterbitkan belum mengacu pada Pasal 64 ayat (3) tetap berlaku sampai dengan batas waktu
berakhirnya masa berlaku KTP;• Keterangan mengenai alamat, nama dan nomor induk pegawai pejabat dan penandatanganan oleh
pejabat pada KTP dihapus setelah database kependudukan nasional terwujud.
5353
BAB XIIIKETENTUAN PERALIHAN
• Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada dinyatakan tetap berlaku menurut Undang-undang ini
• Ketentuan ini di kecualikan untuk KK dan KTP sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP yang sesuai dengan Undang-undang ini
Pada saat Undang-Undang ini berlaku:• Pemerintah memberikan NIK kepada setiap Penduduk paling lambat 5 (lima) tahun;• Semua Instansi wajib menjadikan NIK sebagai dasar dalam menerbitkan dokumen;• KTP seumur hidup yang sudah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belum mempunyai NIK harus
disesuaikan dengan Undang-Undang ini;• KTP yang diterbitkan belum mengacu pada Pasal 64 ayat (3) tetap berlaku sampai dengan batas waktu
berakhirnya masa berlaku KTP;• Keterangan mengenai alamat, nama dan nomor induk pegawai pejabat dan penandatanganan oleh
pejabat pada KTP dihapus setelah database kependudukan nasional terwujud.
BAB XIVKETENTUAN PENUTUP
• Peraturan Pelaksanaan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
• Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
• Pembentukan UPTD Instansi Pelaksana dilakukan paling lambat 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
• Dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Undang-Undang ini, Pemerintah wajib menerbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang penetapan persyaratan dan tata cara perkawinan bagi para penghayat kepercayaan sebagai dasar diperolehnya kutipan akta perkawinan dan pelayanan pencatatan Peristiwa Penting.
Recommended