View
6
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
1
BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 30 TAHUN 2016
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BADUNG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN PERBEKEL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BADUNG,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran
pemilihan, dan pemberhentian Perbekel di Kabupaten Badung, perlu menetapkan pengaturan lebih teknis
sebagai tindak lanjut atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Perbekel;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Perbekel;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun2014
tentang Pemilihan Kepala Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015
tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun
2015 tentang Tata Cara Pemilihan, dan Pemberhentian Perbekel;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA
PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN PERBEKEL.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Bupati adalah Bupati Badung. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3
4. Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya
disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah
dan ditetapkan secara demokratis. 7. Pemilihan Perbekel adalah pelaksanaan kedaulatan
rakyat di desa dalam rangka memilih Perbekel yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
8. Pemberhentian Perbekel adalah pemberhentian Perbekel karena masa jabatannya telah berakhir, meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan.
9. Perbekel adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
10. Panitia Pemilihan Perbekel Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia
yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Perbekel;
11. Panitia Pemilihan Perbekel Tingkat Kabupaten yang
selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Daerah adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Daerah dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Perbekel.
12. Calon Perbekel adalah bakal calon Perbekel yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang
berhak dipilih menjadi Perbekel; 13. Calon Perbekel Terpilih adalah calon Perbekel yang
memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan
pemilihan Perbekel. 14. Penjabat Perbekel adalah seorang pejabat yang diangkat
oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Perbekel dalam kurun waktu tertentu;
15. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Perbekel;
16. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data
Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
17. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih
Sementara;
4
18. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia
Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Perbekel;
19. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh
Calon Perbekel untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
20. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
21. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan untuk melaksanakan
pemungutan suara di tempat pemungutan suara. 22. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya
disebut KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh
Instansi Pelaksana. 23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang
selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
BAB II
PEMILIHAN PERBEKEL
Pasal 2
(1) Pemilihan Perbekel dilaksanakan secara serentak di
seluruh wilayah Daerah. (2) Pemilihan Perbekel secara serentak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 3 (tiga) gelombang
dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(3) Pembagian gelombang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) berdasarkan pada : a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan
Perbekel;
b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai
Penjabat Perbekel.
(4) Pemilihan Perbekel secara bergelombang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
(5) Pembagian gelombang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
5
Pasal 3
(1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Daerah dengan
Keputusan Bupati.
(2) Panitia Pemilihan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati.
Pasal 4
Panitia Pemilihan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang meliputi:
a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Daerah;
b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Perbekel terhadap panitia pemilihan Perbekel tingkat
desa; c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara; d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan
kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya; e. memfasilitasi penyampaian surat suara, kotak suara
dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan
Perbekel; g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pemilihan;
h. melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pemilihan;
i. mengkoordinasikan keamanan dan ketertiban penyelenggaraan pemilihan; dan
j. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pasal 5
(1) Panitia Pemilihan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dapat terdiri dari unsur : a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
b. Kepolisian Resort Badung; c. Komando Distrik Militer;
d. Kejaksaan Negeri Denpasar; e. Inspektorat Daerah; f. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Litbang; g. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
Pemerintahan Desa; h. Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan
Masyarakat;
i. Satuan Polisi Pamong Praja; j. Bagian Hukum dan HAM; k. Bagian Keuangan;
l. Bagian Humas dan Protokol; dan m. Camat
6
(2) Jumlah keanggotaan disesuaikan dengan kebutuhan
pelaksanaan pemilihan dan ketersediaan personil pada unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 6
(1) Susunan kepanitiaan Panitia Pemilihan Daerah terdiri atas :
a. Ketua; b. Wakil Ketua; c. Sekretaris; dan
d. Anggota.
(2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
dapat dibagi dalam kelompok kerja.
(3) Panitia Pemilihan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
BAB III
TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN
Bagian Kesatu Persiapan
Paragraf 1
Umum
Pasal 7
Persiapan pemilihan di Desa terdiri atas kegiatan:
a. pemberitahuan BPD kepada Perbekel tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
b. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
c. laporan akhir masa jabatan Perbekel kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
setelah pemberitahuan akhir masa jabatan; d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia
Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
Paragraf 2
Pembentukan Panitia Pemilihan
Pasal 8
(1) BPD mengadakan rapat pembentukan dan pemilihan
anggota Panitia Pemilihan setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Perbekel.
7
(2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa yang
bersifat mandiri dan tidak memihak.
(3) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 21
(dua puluh satu) orang, terdiri dari: a. ketua;
b. wakil ketua; c. sekretaris; d. bendahara; dan
e. anggota.
(4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan
secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
Pasal 9
(1) Masa jabatan Panitia Pemilihan terhitung sejak ditetapkan dan sampai dengan dilantiknya Perbekel
terpilih.
(2) Panitia Pemilihan yang diberhentikan, meninggal dunia atau mengundurkan diri kedudukannya diganti dari
unsur yang sama berdasarkan hasil rapat BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
Paragraf 3 Tugas Panitia Pemilihan
Pasal 10
Panitia Pemilihan mempunyai tugas : a. merencanakan, mengkoordinasikan,
menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan, dalam hal : 1. penetapan wilayah pemilihan;
2. penetapan tata tertib pemilihan; 3. tata cara penjaringan dan penyaringan Bakal
Calon Perbekel; 4. tata cara pendaftaran pemilih; 5. mengumumkan jadwal pelaksanaan kegiatan
pemilihan; 6. pengawasan setiap tahapan penyelenggaraan
pemilihan; dan 7. fasilitasi penyelesaian permasalahan
penyelenggaraan pemilihan.
b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat dan Perbekel;
c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon yang meliputi :
1. mengumumkan pendaftaran bakal calon Perbekel; 2. menerima berkas pendaftaran bakal calon; 3. meneliti persyaratan bakal calon;
4. meneliti keabsahan, keaslian dan/atau asal usul persyaratan administrasi bakal calon; dan
8
5. menyelenggarakan seleksi bakal calon. e. menetapkan dan mengumumkan calon yang telah
memenuhi persyaratan; f. menetapkan dan mensosialisasikan tata cara
pelaksanaan pemilihan; g. menetapkan dan mensosialisasikan tata cara
pelaksanaan kampanye;
h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan TPS;
i. melaksanakan pemungutan suara; j. menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara; k. melaksanakan penghitungan suara;
l. menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara; m. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi
penghitungan suara dan mengumumkan hasil
pemilihan; n. menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara
dan mengumumkan calon Perbekel terpilih; dan o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pemilihan.
Pasal 11
(1) Penetapan wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a angka 1 dapat dibagi
berdasarkan jumlah Banjar Dinas.
(2) Panitia Pemilihan menetapkan wilayah pemilihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
Pasal 12
(1) Tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
huruf a angka 2 tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan.
(2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan setelah mendapat persetujuan BPD.
(3) Bakal Calon Perbekel dan Calon Perbekel wajib mentaati tata tertib pemilihan.
Pasal 13
(1) Dalam hal memudahkan pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,
anggota Panitia Pemilihan dapat dikelompokkan dalam seksi-seksi.
9
(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit terdiri dari : a. Seksi penjaringan dan penyaringan bakal calon
Perbekel; b. Seksi pendaftaran dan pendataan pemilih; c. Seksi konsumsi;
d. Seksi perlengkapan; dan e. Seksi Keamanan.
Paragraf 4
Pemberhentian Panitia
Pasal 14
(1) Apabila anggota Panitia Pemilihan berhenti, maka kedudukannya diganti dari unsur yang sama dan
ditetapkan dengan Keputusan BPD.
(2) Anggota Panitia Pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
a. meninggal dunia; b. atas pemintaan sendiri; dan c. diberhentikan.
(3) Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena ;
a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
b. berstatus tersangka dalam tindak pidana; dan
c. mendaftarkan diri sebagai bakal calon Perbekel.
Bagian Kedua Pencalonan
Paragraf 1
Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Perbekel
Pasal 15
(1) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Perbekel
paling lama 9 (sembilan) hari.
(2) Pengumuman pendaftaran bakal calon Perbekel dilakukan Panitia Pemilihan melalui Kelian Banjar
Dinas dan/atau ditempelkan pada tempat-tempat yang strategis.
(3) Pendaftaran bakal calon Perbekel diajukan dalam
bentuk surat lamaran yang diketik atau ditulis tangan dengan dilampiri kelengkapan administrasi yang terdiri atas :
a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di
atas kertas segel atau bermeterai cukup;
10
b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
c. fotocopy Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh
pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
d. fotocopy Akta kelahiran atau surat keterangan kenal
lahir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; e. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi
Perbekel yang dibuat oleh yang bersangkutan di
atas kertas segel atau bermeterai cukup; f. fotocopy KTP-el dan Kartu Keluarga yang dilegalisasi
oleh pejabat yang berwenang; g. surat keterangan terdaftar sebagai penduduk dan
bertempat tinggal di desa setempat dari Kelian
Banjar Dinas dan Perbekel setempat; h. surat Pernyataan Bersedia tinggal di Desa selama
menjadi Perbekel yang dibuat oleh yang
bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
i. surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
j. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; k. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri
bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai
dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
l. surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit; m. surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit
yang berwenang;
n. surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian; o. surat keterangan dari Bupati atau pejabat yang
ditunjuk bahwa Calon Perbekel tidak pernah menjadi Perbekel selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
p. Pas foto ukuran 4 cm x 6 cm berwarna dengan jumlah sesuai ketentuan Panitia Pemilihan.
(4) Berkas persyaratan kelengkapan administrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat rangkap 2 (dua).
(5) Jangka waktu penelitian kelengkapan persyaratan
administrasi, klarifikasi, pemberitahuan kekurangan persyaratan, pengembalian kekurangan persyaratan
serta penetapan dan pengumuman nama calon paling lama 20 (dua puluh) hari.
11
Pasal 16
Penghitungan bertempat tinggal di desa setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf g
berdasarkan pada tanggal terbit KTP-el.
Pasal 17
(1) Dalam hal Bakal Calon Perbekel yang mendaftar dan
memenuhi persyaratan tidak mencapai 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran
dan penelitian kelengkapan persyaratan paling lama 20 (dua puluh) hari.
(2) Dalam hal setelah perpanjangan waktu pendaftaran dan
penelitian kelengkapan persyaratan Bakal Calon Perbekel tetap kurang dari 2 (dua) orang, maka
pemilihan perbekel ditunda dan ikut pada gelombang pemilihan perbekel berikutnya.
(3) Dalam hal penundaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) Camat melaporkan secara tertulis kepada Bupati.
(4) Bupati menetapkan penundaan Pemilihan Perbekel bagi
Desa bersangkutan dan mengikutkannya pada Pemilihan Perbekel gelombang berikutnya.
Pasal 18
(1) Dalam hal Bakal Calon Perbekel yang memenuhi
persyaratan lebih dari 5 (lima), Panitia Pemilihan mengadakan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan
dan/atau swasta, tingkat pendidikan, dan usia paling lama 20 (dua puluh) hari.
(2) Selain menggunakan kriteria sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Panitia Pemilihan dapat menetapkan persyaratan lain meliputi :
a. seleksi tes tertulis; atau b. dukungan KTP– el.
(3) Panitia Pemilihan dapat bekerjasama dengan Perguruan
Tinggi untuk melaksanakan seleksi tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Seleksi tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diikuti oleh semua Bakal Calon Perbekel.
(5) Penetapan Calon Perbekel melalui seleksi tes tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan perolehan nilai tertinggi.
(6) Penetapan Calon Perbekel melalui dukungan KTP-el
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan berdasarkan dukungan KTP-el terbanyak.
(7) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
12
(8) Segala biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dibebankan pada APBDesa.
Pasal 19
(1) Perbekel yang akan mencalonkan diri wajib mengajukan cuti kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sejak
ditetapkan sebagai Calon Perbekel sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Perbekel
terpilih.
(2) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Calon Perbekel wajib mengajukan cuti kepada Perbekel
atau Penjabat Perbekel sejak terdaftar sebagai bakal calon Perbekel sampai dengan selesainya pelaksanaan
penetapan Calon Perbekel terpilih.
(3) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Perbekel harus mendapatkan izin tertulis
dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
Paragraf 2
Penetapan Calon dan Pengundian Nomor Urut Calon
Pasal 20
(1) Penetapan calon Perbekel paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
(2) Calon Perbekel yang ditetapkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.
Pasal 21
(1) Bakal Calon Perbekel yang telah ditetapkan menjadi
Calon Perbekel tidak diperbolehkan mengundurkan diri.
(2) Dalam hal Calon Perbekel yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) meninggal sebelum
atau setelah pengundian nomor urut calon yang mengakibatkan Calon Perbekel yang tersisa untuk
mengikuti pengundian nomor urut calon serta tahapan pemilihan berikutnya kurang dari 2 (dua) orang, maka penyelenggaraan pemilihan ditunda dan mengikuti
gelombang berikutnya.
(3) Dalam hal Calon Perbekel yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) meninggal dunia
sebelum atau setelah pengundian nomor urut calon dengan jumlah calon yang tersisa 2 (dua) orang atau
lebih, maka pelaksanaan pengundian dan pelaksanaan tahapan Pemilihan Perbekel berikutnya tetap dilanjutkan.
13
(4) Calon Perbekel yang meninggal dunia sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tanda atau foto yang bersangkutan tetap dicantumkan dalam surat suara
untuk pelaksanaan pemilihan.
(5) Dalam hal Calon Perbekel yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata
memperoleh suara terbanyak atau sama dengan satu atau lebih calon lainnya, maka suara bagi Calon
Perbekel yang meninggal dunia dinyatakan nol dan Calon Perbekel yang ditetapkan sebagai Calon Perbekel terpilih adalah Calon Perbekel peringkat kedua
terbanyak.
Pasal 22
(1) Sebelum pengundian nomor urut calon Perbekel,
Panitia Pemilihan menetapkan penggunaan foto calon Perbekel yang akan digunakan pada surat suara.
(2) Penetapan penggunaan foto calon Perbekel
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan Panitia Pemilihan bersama Calon Perbekel.
Pasal 23
(1) Pengundian nomor urut Calon Perbekel dilaksanakan
setelah penetapan Calon Perbekel.
(2) Pengundian nomor urut Calon Perbekel sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para Calon Perbekel.
(3) Nomor urut dan nama Calon Perbekel yang telah
ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Perbekel.
(4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang penetapan
nama Calon Perbekel, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
(5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
Paragraf 3 Penetapan Pemilih
Pasal 24
(1) Pemilih yang akan menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi syarat :
a. sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
14
c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum di sahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan KTP-el atau surat
keterangan penduduk.
(3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih
ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
Pasal 25
(1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai
data penduduk Desa.
(2) Pemutakhiran dan validasi data sebagaimana pada ayat (1) dilakukan karena :
a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
c. telah meninggal dunia; d. pindah domisili ke desa lain; atau e. belum terdaftar.
(3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan
menetapkan DPS.
(4) DPS yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan oleh Panitia Pemilihan ditempat
yang mudah dijangkau.
(5) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama 3 (tiga) hari.
Pasal 26
(1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan
kepada Panitia Pemilihan melalui Kelian Banjar Dinas. (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar
sebagai pemilih tambahan. (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3
(tiga) hari sejak berakhirnya pengumuman DPS sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
(4) Daftar Pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia
Pemilihan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.
Pasal 27
(1) Panitia Pemilihan menetapkan DPT dengan Keputusan
Panitia Pemilihan.
15
(2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Daftar Pemilih Tambahan yang telah ditambahkan dalam DPS.
(3) Pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT tidak dapat
pindah antar wilayah pemilihan. (4) Panitia Pemilihan mengumumkan DPT selama 3 (tiga)
hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.
Pasal 28
DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) disampaikan Panitia Pemilihan kepada Panitia Pemilihan
Daerah paling lambat 1 (satu) hari sejak ditetapkan untuk selanjutnya direkapitulasi oleh Panitia Pemilihan Daerah.
Pasal 29
(1) DPT yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan tidak
dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia.
(2) Dalam hal pemilih meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom
keterangan “meninggal dunia”.
Paragraf 4 Penyediaan dan Pendistribusian Surat Suara
Pasal 30
(1) Panitia Pemilihan menyediakan surat suara yang paling sedikit mencantumkan nomor urut, foto Calon Perbekel,
dan nama Calon Perbekel. (2) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sebanyak jumlah pemilih dalam DPT ditambah cadangan sebanyak 5 % (lima persen).
Pasal 31
(1) Panitia Pemilihan mengadakan dan mendistribusikan surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan
pemilihan dilaksanakan secara cepat, tepat dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi dan
akuntabel.
(2) Pengadaan surat suara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memperhatikan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas.
16
Pasal 32
(1) Selama proses pencetakan surat suara berlangsung Panitia Pemilihan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara.
(2) Panitia Pemilihan dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap
surat suara selama proses pencetakan berlangsung, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan.
(3) Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak
dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan, dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh pihak pencetakan dan Panitia
Pemilihan.
Pasal 33
(1) Panitia Pemilihan menetapkan jumlah surat suara yang
akan didistribusikan.
(2) Surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan harus sudah diterima panitia pemilihan
paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara.
Paragraf 5 Kampanye
Pasal 34
(1) Calon Perbekel dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
(2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
(3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
Pasal 35
(1) Pelaksana Kampanye dilarang:
a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik
Indonesia; b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
e. mengganggu ketertiban umum;
17
f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada
seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga
Kampanye Calon; h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah,
dan tempat pendidikan; i. mencetak, membawa, memasang, atau
menggunakan gambar dan/atau atribut selain dari
gambar dan/atau atribut yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi
lainnya kepada peserta Kampanye.
(2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan: a. Perbekel;
b. perangkat desa;
c. anggota BPD
Pasal 36
(1) Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan ketentuan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikenakan sanksi oleh Panitia Pemilihan
berupa: a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye
melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat
terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan sanksi Kampanye ditetapkan oleh Panitia Pemilihan
dalam tata tertib Pemilihan Perbekel.
Paragraf 6 Masa Tenang dan Penyampaian Kartu Undangan
Pasal 37
Masa tenang dalam pemilihan Perbekel paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
Pasal 38
(1) Penyampaian surat undangan pemilihan kepada pemilih paling lambat diterima pemilih 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
(2) Dalam surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nama pemilih sesuai dengan DPT, hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan pemilihan.
18
(3) Pemilih yang terdaftar dalam DPT, tetapi belum menerima surat undangan dapat meminta kepada
Panitia Pemilihan sebelum ditutupnya pelaksanaan pemungutan suara dengan menunjukkan bukti diri.
(4) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
juga berfungsi sebagai kartu pemilih.
Bagian Ketiga Pemungutan dan Penghitungan Suara
Pasal 39
(1) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari yang telah ditetapkan oleh Bupati.
(2) Penetapan hari Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan pembagian
gelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(3) Waktu pelaksanaan penyerahan surat undangan pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 wita dan
berakhir pada pukul 12.00 wita.
(4) Batas akhir pemberian suara bagi pemilih yang sudah menyerahkan surat undangan paling lambat pada
pukul 13.00 wita.
(5) Pada saat akan dimulainya pemungutan suara para
saksi dari masing-masing calon Perbekel harus hadir dan berada pada tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
Pasal 40
Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos nomor urut, foto Calon Perbekel dan/atau nama Calon Perbekel salah
satu Calon Perbekel dalam surat suara.
Pasal 41
Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan disediakan kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih.
Pasal 42
(1) Penyediaan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 di setiap TPS paling sedikit 1 (satu) buah.
(2) Penyediaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan meminjam ke Komisi Pemilihan Umum Daerah atau melalui pengadaan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19
Pasal 43
(1) Panitia Pemilihan dalam pelaksanaan pemungutan suara membentuk KPPS.
(2) Jumlah dan anggota KPPS paling banyak 7 (tujuh)
orang.
(3) Panitia Pemilihan menyampaikan penetapan
keanggotaan KPPS kepada Panitia Pemilihan Daerah, Perbekel dan BPD.
Pasal 44
(1) Panitia Pemilihan memfasilitasi penyediaan TPS pada
setiap wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) dengan memperhatikan jumlah
pemilih.
(2) Penyediaan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum
hari dan tanggal pemungutan suara.
(3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
(4) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan di tempat yang mudah dijangkau, termasuk
oleh penyandang disabilitas, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
(5) Dalam penyediaan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia Pemilihan dapat bekerja sama dengan
KPPS dan masyarakat Desa.
Pasal 45
(1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dibuat dengan ukuran panjang 10 (sepuluh) meter dan
lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.
(2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau bahan lain yang sejenis.
(3) Pintu masuk dan pintu keluar TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin akses gerak
bagi pemilih penyandang disabilitas.
(4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup,
dengan ketentuan : a. apabila diruang terbuka, tempat duduk Ketua KPPS
dan Anggota KPPS, Pemilih, Saksi dapat diberi
pelindung terhadap panas matahari, hujan, dan tidak memungkinkan orang lalu lalang dibelakang
pemilih pada saat memberikan suara di bilik suara;
20
b. apabila diruang tertutup, luas TPS harus mampu
menampung pelaksanaan rapat pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dan kedudukan Pemilih membelakangi tembok/dinding pada saat
memberikan suara di bilik suara.
(5) Dalam hal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan
suara dilakukan dalam keadaan kurang penerangan, perlu ditambah alat penerangan yang cukup.
(6) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi
dengan sarana dan prasarana : a. papan pengumuman; b. tempat duduk dan meja KPPS; dan
c. tempat duduk pemilih dan saksi.
Pasal 46
(1) Pemilih penyandang disabilitas pada saat memberikan
suaranya di TPS dapat dibantu oleh anggota KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.
(2) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
Pasal 47
Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya dan yang sedang menjalani hukuman penjara,
memberikan suara di TPS khusus.
Pasal 48
(1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia
Pemilihan melalui KPPS melakukan kegiatan:
a. pembukaan kotak suara; b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan
peralatan.
(2) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari Calon Perbekel, BPD, dan warga masyarakat.
(3) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS serta dapat
ditandatangani oleh saksi dari calon.
Pasal 49
(1) Saksi dari Calon Perbekel sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 48 ayat (2) harus menunjukkan surat mandat atau surat tugas dari Calon Perbekel.
21
(2) Nama-nama saksi dari Calon Perbekel disampaikan oleh Calon Perbekel kepada Panitia Pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.
Pasal 50
(1) KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara
pemberian suara berdasarkan Tata Tertib Pemilihan
Perbekel.
(2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh KPPS
berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
(3) Dalam hal Pemilih menerima surat suara rusak, pemilih
dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS.
(4) Dalam hal terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti
kepada KPPS. (5) Penggantian surat suara sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) hanya dilaksanakan untuk satu kali pergantian.
Pasal 51
Suara untuk pemilihan Perbekel dinyatakan sah apabila:
a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS atas nama Ketua Panitia Pemilihan dan diberi stempel Panitia
Pemilihan Perbekel; dan b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi
empat yang memuat satu calon Perbekel; atau
c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon Perbekel yang telah ditentukan; atau
d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto,
dan nama calon Perbekel; atau e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi
empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon
Perbekel.
Pasal 52
(1) Dalam hal seluruh Pemilih telah melaksanakan hak pilihnya maka KPPS atas persetujuan Panitia
Pemilihan dapat mengakhiri pelaksanaan pemungutan suara.
(2) Setelah pemungutan suara berakhir KPPS selanjutnya membuat Berita Acara jalannya Pemilihan Perbekel di TPS yang ditandatangani oleh KPPS dan saksi di
masing – masing TPS. (3) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS
setelah pemungutan suara berakhir.
22
(4) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan melalui
KPPS menghitung: a. jumlah pemilih yang memberikan suara
berdasarkan salinan DPT untuk TPS; b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih
karena rusak atau keliru dicoblos.
(5) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon
Perbekel, BPD, dan warga masyarakat.
(6) KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara
yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota KPPS serta saksi Calon Perbekel.
(7) Dalam hal saksi Calon Perbekel tidak mau menandatangani berita acara hasil penghitungan suara, maka berita acara hasil penghitungan suara
yang ditandatangani oleh Ketua KPPS tetap sah.
(8) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (7), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau
segel.
(9) KPPS menyerahkan berita acara jalannya pemungutan
suara, berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di masing-masing TPS
kepada Panitia Pemilihan.
Bagian Keempat
Penetapan
Pasal 53
Panitia Pemilihan melakukan rekapitulasi penghitungan
suara dan menuangkannya dalam berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan berita acara
jalannya pemungutan suara dan berita acara hasil penghitungan suara dari KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (9).
Pasal 54
(1) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Perbekel Terpilih untuk Calon Perbekel yang memperoleh suara
terbanyak dari jumlah suara sah.
23
(2) Dalam hal jumlah calon Perbekel terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon Perbekel pada desa dengan TPS lebih dari 1
(satu), calon Perbekel terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah Pemilih
terbanyak.
(3) Dalam hal jumlah calon Perbekel terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1
(satu) calon Perbekel pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon Perbekel terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah Pemilih terbesar.
Pasal 55
Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau ditempat lain yang
terjamin keamanannya.
Bagian Kelima
Pelaporan
Pasal 56
(1) Panitia Pemilihan menyampaikan Laporan Hasil
Pemilihan Perbekel yang dilampiri berita acara jalannya pemungutan suara dan berita acara hasil penghitungan
suara Perbekel kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
(2) BPD berdasarkan laporan Panitia Pemilih sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menetapkan calon Perbekel terpilih dengan Keputusan BPD.
(3) BPD menyampaikan laporan Calon Perbekel terpilih
kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan Calon Perbekel Terpilih.
Bagian Keenam
Pengangkatan
Pasal 57
(1) Calon Perbekel terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati.
(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil pemilihan Perbekel dari
BPD.
24
BAB IV
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN PERBEKEL
Bagian Kesatu
Mekanisme Pengaduan
Pasal 58
(1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan Perbekel
dilaporkan kepada Panitia Pemilihan oleh masyarakat, Calon Perbekel dan / atau saksi.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan secara tertulis yang berisi : a. nama dan alamat pelapor;
b. waktu dan tempat kejadian perkara; c. nama dan alamat pelanggar; d. nama dan alamat saksi – saksi; dan
e. uraian kejadian. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada Panitia Pemilihan paling lama 3
(tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan
diatur oleh Panitia Pemilihan dalam tata tertib pemilihan perbekel.
Pasal 59
(1) Panitia Pemilihan mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.
(2) Panitia Pemilihan memutuskan untuk menindak lanjuti
atau tidak menindak lanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.
(3) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur tindak pidana, diselesaikan oleh
Panitia Pemilihan. (4) Dalam hal laporan mengandung unsur tindak pidana,
penyelesaiannya diteruskan kepada aparat penyidik
yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Kedua
Penyelesaian Masalah
Pasal 60
(1) Panitia Pemilihan menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3), dilakukan melalui tahapan:
a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa melalui musyawarah dan mufakat;
b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, Panitia Pemilihan berwenang memutuskan hasil sengketa tersebut.
25
(2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari sejak pihak-pihak yang
bersengketa dipertemukan sudah diputuskan. (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib
disampaikan kepada pihak – pihak yang bersengketa.
Pasal 61
(1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Perbekel,
Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.
(2) Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati, dengan memperhatikan pertimbangan dari Panitia Pemilihan Daerah, BPD, dan Panitia Pemilihan.
(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.
BAB V
PELANTIKAN PERBEKEL
Bagian Kesatu
Pelantikan Perbekel
Pasal 62
(1) Pelantikan Calon Perbekel terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan
Keputusan Bupati mengenai pengesahan pengangkatan Calon Perbekel terpilih.
(2) Pelantikan Calon Perbekel terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(3) Susunan acara pelantikan Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. Pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan
Pengangkatan Perbekel. b. Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan oleh Bupati
atau pejabat yang ditunjuk. c. Penandatanganan berita acara pengambilan
sumpah/janji.
d. Kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
e. Penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
f. Pembacaan Amanat Bupati.
g. Pembacaan doa.
(4) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilaksanakan secara bersamaan pada tempat dan tanggal yang telah ditentukan.
26
(5) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebagai berikut : “Demi Tuhan, saya
bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perbekel dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan
selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan
menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-
undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
(4) Selain pelantikan resmi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) Pemerintah Desa dan masyarakat dapat menyelenggarakan kegiatan pisah dan kenal Perbekel sesuai dengan sosial budaya setempat.
(5) Segala biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan sebagaimana maksud pada ayat (4), dibebankan pada APBDesa.
Bagian Kedua
Serah Terima Jabatan
Pasal 63
(1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan
Calon Perbekel terpilih.
(2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara
serah terima jabatan.
(3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon Perbekel terpilih setelah penyematan tanda
jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.
(4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) terdiri atas: a. Pendahuluan
b. Monografi Desa c. Pelaksanaan program kerja tahun lalu d. Rencana program yang akan datang
e. Kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun
terakhir. f. Hambatan yang dihadapi. g. Daftar inventarisasi dan kekayaan desa.
27
Pasal 64
(1) Dalam hal Calon Perbekel terpilih belum mengucapkan sumpah/janji dan dilantik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) meninggal dunia maka
dilakukan musyawarah desa untuk menetapkan Calon Perbekel terpilih sebagai pengganti Calon Perbekel
terpilih yang meninggal dunia.
(2) BPD menyampaikan laporan Calon Perbekel terpilih hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kepada Bupati untuk disahkan.
(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan
Calon Perbekel terpilih dan pelantikan Calon Perbekel terpilih dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam
Pasal 57 ayat (2) dan Pasal 62 ayat (1).
BAB VI
PENGANGKATAN PENJABAT PERBEKEL
Pasal 65
(1) Pengangkatan Penjabat Perbekel dilakukan dalam hal :
a. Perbekel berhenti dan akan dilaksanakan pemilihan Perbekel antarwaktu melalui musyawarah desa;
b. Perbekel berhenti dan akan dilaksanakan pemilihan
Perbekel serentak; c. Perbekel berhenti pada saat kebijakan penundaan
pelaksanaan pemilihan Perbekel.
(2) Penjabat Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil
Pemerintah Daerah.
(3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai penjabat Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
(4) Penjabat Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Perbekel sampai dengan ditetapkannya Perbekel.
Pasal 66
(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat
Perbekel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat
(2) diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang ada di desa setempat.
(2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat
Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui mekanisme atas usulan Camat
berdasarkan musyawarah BPD.
28
(3) Usulan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan pertimbangan kemampuan pemahaman dalam bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan, asal
atau alamat tempat tinggal Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan.
(4) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Perbekel wajib mendapatkan persetujuan atau ijin atasan langsung tempat Pegawai Negeri Sipil
bersangkutan bertugas.
Pasal 67
(1) Penjabat Perbekel melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya Perbekel terpilih.
(2) Pegawai Negeri Sipil yang telah berakhir masa tugasnya
sebagai Penjabat Perbekel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dikembalikan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah tempatnya bertugas.
Pasal 68
(1) Penjabat Perbekel yang mencalonkan diri sebagai calon
Perbekel diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon
terpilih.
(2) Dalam hal Penjabat Perbekel mencalonkan diri sebagai Calon Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Perbekel sampai dengan berakhirnya cuti Penjabat Perbekel atau sampai dengan dilantiknya Perbekel.
(3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Sekretaris Desa, Bupati dapat mengangkat Perangkat Desa Lainnya
sebagai Pelaksana Tugas Perbekel.
(4) Masa jabatan Pelaksana Tugas Perbekel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan.
BAB VII
PEMBERHENTIAN PERBEKEL
Pasal 69
(1) Perbekel berhenti karena :
a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan.
29
(2) Perbekel diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
a. berakhir masa jabatannya; b. tidak dapat melaksanakan tugas secara
berkelanjutan atau berhalangan tetap secara
berturut-turut selama 6 (enam) bulan; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perbekel;
d. melanggar larangan Perbekel; e. adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan,
penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1
(satu) Desa baru, atau penghapusan Desa; f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perbekel;
atau
g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap.
(3) Apabila Perbekel berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui
Camat.
(4) Laporan Pimpinan BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi situasi yang
terjadi terhadap Perbekel yang bersangkutan.
(5) Atas laporan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.
(6) Pengesahan pemberhentian Perbekel sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pasal 70
(1) Dalam hal sisa masa jabatan Perbekel yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a
dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai
Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Perbekel sampai terpilihnya Perbekel yang baru.
(2) Dalam hal sisa masa jabatan Perbekel yang berhenti
lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a
dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat
Perbekel sampai terpilihnya Perbekel antar waktu melalui hasil musyawarah Desa.
Pasal 71
Perbekel dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena: a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perbekel;
b. melanggar larangan sebagai Perbekel;
30
c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana
terhadap keamanan negara.
BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 72
(1) Biaya pemilihan Perbekel secara serentak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
(2) Biaya Pemilihan yang berasal dari APBD meliputi : a. honorarium Panitia Pemilihan; dan b. kelengkapan lainnya selama proses pemilihan.
(3) Selain dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biaya pemilihan Perbekel juga dapat dibantu dari
APBDesa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
(4) Biaya dari APBDesa antara lain untuk:
a. pengadaan surat suara; b. pengadaan surat undangan;
c. honorarium tenaga pengamanan;dan d. kelengkapan lainnya yang dipergunakan pada
pelaksanaan pemungutan suara.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 73
Ketentuan mengenai bentuk surat pernyataan, surat
keterangan, surat undangan, formulir surat suara, Berita Acara dan Keputusan Panitia Pemilihan, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
31
Pasal 74
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.
Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 22 April 2016
BUPATI BADUNG,
ttd.
I NYOMAN GIRI PRASTA
Diundanglan di Mangupura pada tanggal 22 April 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, ttd.
KOMPYANG R. SWANDIKA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 NOMOR 30
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda.Kab.Badung,
ttd.
Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19710901 199803 1 009
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR : 30 TAHUN 2016
TANGGAL : 22 APRIL 2016
TENTANG : PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, DAN PEMBERHENTIAN PERBEKEL.
I. SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA
ESA
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini :
N a m a : ............................................................... Tempat/Tgl. Lahir : ...............................................................
Jenis Kelamin : ............................................................... Agama : ................................................................. Pekerjaan : ...............................................................
Alamat : ............................................................... menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan
apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
……………. , ......................
Yang Membuat Pernyataan Materai
(....................................)
2
II. SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini :
N a m a : ........................................................................... Tempat/Tgl. Lahir : ................................/......................................... Jenis Kelamin : ...........................................................................
Pekerjaan : ........................................................................... Alamat : ............................................................................
.........................................................................,
menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut
sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
………………., .......................
Yang Membuat Pernyataan Materai
(....................................)
3
III. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN MENJADI PERBEKEL
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini :
N a m a : ................................................................ Jenis Kelamin : ................................................................
Tempat/Tgl. Lahir : ................................................................. Agama : ................................................................ Pekerjaan : ................................................................
Alamat : ................................................................. ..................................................................,
menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia dicalonkan
menjadi Perbekel..................., Kecamatan ....................dan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Perbekel.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya
tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun.
………………. , ...................... Yang Membuat Pernyataan
Materai (....................................)
4
IV. SURAT KETERANGAN BERTEMPAT TINGGAL
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini :
N a m a : ................................................................
Jenis Kelamin : ................................................................ Tempat/Tgl. Lahir : .................................................................
Agama : ................................................................ Pekerjaan : ................................................................ Alamat : .................................................................
.................................................................., menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya telah bertempat tinggal di Banjar Dinas…….... Desa ............ Kecamatan .............
Kabupaten Badung sebelum pendaftaran Bakal Calon Perbekel.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun.
……………….., ...................
Yang membuat Pernyataan,
(....................................)
Mengetahui,
Kelian Banjar Dinas............... ,
Stempel & TTD
(................................)
Perbekel............,
Stempel & TTD
(………………………………….)
5
V. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA TINGGAL DI DESA
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini :
N a m a : ...................................................................
Jenis Kelamin : ..................................................................... Tempat/Tgl. Lahir : .....................................................................
Agama : ................................................................…. Pekerjaan : .................................................................... Alamat : .............................................................……..
..................................................……, menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia tinggal di Desa selama menjadi Perbekel.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya
tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun.
……………, .......................... Yang Membuat Pernyataan
Materai
(....................................)
6
VI. SURAT KETERANGAN BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI PERBEKEL SELAMA TIGA KALI MASA JABATAN BAIK
BERTURUT-TURUT ATAU TIDAK BERTURUT-TURUT
KOP SKPD
SURAT KETERANGAN
NOMOR : ……………………
Yang bertanda tangan di bawah ini : N a m a : ............................................................ NIP : ............................................................
Pangkat/Gol. Ruang : ............................................................ Jabatan : ............................................................,
menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa : N a m a : ....................................................................
Alamat : .................................................................... yang bersangkutan belum pernah menjabat sebagai Perbekel selama tiga kali masa jabatan, baik berturut-turut atau tidak berturut-turut.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.
………………, .......................... Kepala SKPD
(....................................)
7
VII. BERITA ACARA PENELITIAN BERKAS ADMINISTRASI BAKAL
CALON PERBEKEL
PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL
DESA………………., KECAMATAN…………………… KABUPATEN BADUNG
Sekretariat :............(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp..........Kode Pos..........
BERITA ACARA
Nomor : …………...
Pada hari ini …………………tanggal…………. bulan…………
tahun………….. , kami, Panitia Pemilihan Perbekel…………………, Kecamatan ……………….., Kabupaten Badung telah mengadakan
penelitian terhadap persyaratan administrasi Bakal Calon Perbekel ……………….., Kecamatan …………………, Kabupaten Badung dengan hasil sebagai berikut :
1. Jumlah Bakal Calon / Pelamar : ………… orang. 2. Persyaratan administrasi yang diadakan penelitian meliputi :
a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel
atau bermeterai cukup; c. fotocopy Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai
dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat
berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
d. fotocopy Akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir
yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; e. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Perbekel yang
dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
f. fotocopy KTP-el dan Kartu Keluarga yang dilegalisasi oleh
pejabat yang berwenang; g. surat keterangan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat
tinggal di desa setempat dari Kelian Banjar Dinas dan
Perbekel setempat; h. surat Pernyataan Bersedia tinggal di Desa selama menjadi
Perbekel yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
i. surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak
sedang menjalani hukuman pidana penjara; j. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak
pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
8
k. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; l. surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit; m. surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit yang
berwenang; n. surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian; o. surat keterangan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk
bahwa Calon Perbekel tidak pernah menjadi Perbekel selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
p. Pas foto ukuran 4 cm x 6 cm berwarnadengan jumlah sesuai ketentuan Panitia Pemilihan.
Adapun hasilnya sebagaimana terlampir.
3. Setelah diadakan penelitian kelengkapan dan keabsahan
dokumen persyaratan Bakal Calon, maka jumlah Bakal Calon
Perbekel yang memenuhi syarat dan berhak mengikuti Pemilihan Perbekel sebanyak……..orang.
Daftar nama terlampir.
4. Jumlah Bakal calon yang mengundurkan diri
sebanyak…….orang.
5. Jumlah bakal calon yang tidak memenuhi syarat sebanyak……..orang.
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.
………………..,……………………
PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA……………., KECAMATAN…………., KABUPATEN BADUNG
KETUA PANITIA
(………………………..)
SEKRETARIS,
(…………………)
9
VIII. KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN CALON PERBEKEL.
PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL
DESA………………., KECAMATAN……………………
KABUPATEN BADUNG Sekretariat :............(ditulis alamat kantor Sekretariat)
Telp..........Kode Pos..........
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA………………KECAMATAN…………….
KABUPATEN BADUNG
NOMOR……………
TENTANG
PENETAPAN CALON PERBEKEL DESA…… KECAMATAN…………………KABUPATEN BADUNG
PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA………
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, dan
Pemberhentian Perbekel, Bakal Calon Perbekel yang memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai
calon oleh Panitia Pemilihan; b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam
Berita Acara Panitia Pemilihan Perbekel Desa…….Kecamatan……Kabupaten Badung,
Nomor……tanggal………………, tentang Penelitian Berkas Administrasi Bakal Calon Perbekel yang telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan
sebagai Calon Perbekel yang berhak mengikuti Pemilihan Perbekel;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Perbekel tentang Penetapan Calon Perbekel Desa……Kecamatan…..Kabupaten Badung.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam
Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
10
2. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7
Tahun 2015 tentang Pemilihan, dan Pemberhentian Perbekel;
8. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun
2015 tentang Pemilihan, dan Pemberhentian Perbekel;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KESATU : Menetapkan Calon Perbekel yang berhak mengikuti
Pemilihan Perbekel Desa……, Kecamatan……., Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan Panitia ini.
11
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di……………. pada tanggal……………..
PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA……KECAMATAN……..
KABUPATEN BADUNG, KETUA,
(…………………………….)
Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Bupati Badung 2. Ketua Panitia Pemilihan Perbekel Kabupaten di Mangupura. 3. Camat……
4. Perbekel…….. 5. Ketua BPD Desa……
6. Arsip.
12
LAMPIRAN KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL
NOMOR : …. TANGGAL : TENTANG : PENETAPAN CALON PERBEKEL DESA …….
KECAMATAN ….. KABUPATEN BADUNG
DAFTAR NAMA CALON PERBEKEL..........
KECAMATAN……………..KABUPATEN BADUNG
NO NAMA TEMPAT/TGL
LAHIR
PENDIDIKAN AGAMA ALAMAT
1.
2.
3.
4.
5.
PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL ....
KECAMATAN……KABUPATEN BADUNG
KETUA,
(…………………………………….)
13
IX. BERITA ACARA PENGUNDIAN NOMOR URUT CALON PERBEKEL
PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL
DESA………………., KECAMATAN…………………… KABUPATEN BADUNG
Sekretariat :............(ditulis alamat kantor Sekretariat)
Telp..........Kode Pos..........
BERITA ACARA
Nomor : ………………..
Pada hari ini …………………tanggal…………. bulan…………
tahun………….. ,kami, Panitia Pemilihan Perbekel ……, Kecamatan ……………….., Kabupaten telah mengadakan pengundian Nomor Urut Calon Perbekel Desa…….., dengan hasil sebagai berikut :
1. Nomor Urut 1 : ……………..
2. Nomor Urut 2 : ……………..
3. Nomor Urut 3 : ……………..
4. Nomor Urut 4 : ……………..
5. Nomor Urut 5 : ……………..
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan
dapat dipergunakan seperlunya.
…………….., …………………………. PANITIA PEMILIHAN
PERBEKEL………, KECAMATAN .......... KABUPATEN BADUNG
Ketua,
(.......................)
Mengetahui :
KETUA BPD ......
KECAMATAN..... KABUPATEN BADUNG
Ketua,
...................................
Para Calon :
1. (nama)………………..ttd
2. (nama)……………….ttd
3. (nama)……………….ttd
4. (nama)…………………ttd
5. (nama)……………….ttd
Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten di Mangupura 2. Camat…… 3. Arsip.
14
X. FORMULIR SURAT SUARA
1 2 3 4 5
FOTO
CALON
FOTO
CALON
FOTO
CALON
FOTO
CALON
FOTO
CALON
NAMA
CALON
NAMA
CALON
NAMA
CALON
NAMA
CALON
NAMA
CALON
LAMBANG DESA
TPS NO : Banjar :
a.n. Ketua Panitia Pemilihan
Ketua KPPS,
(..............................)
SURAT SUARA
PEMILIHAN PERBEKEL
DESA..........
15
XI. BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL
DESA………………., KECAMATAN……………………KABUPATEN BADUNG Sekretariat :............(ditulis alamat kantor Sekretariat)
Telp..........Kode Pos..........
BERITA ACARA
Nomor : …………...
Pada hari ini …………………tanggal…………. bulan…………
tahun………….. , kami, Panitia Pemilihan Perbekel Desa…………………,
Kecamatan ……………….., Kabupaten Badung telah mengadakan
penelitian terhadap jumlah Daftar Pemilih Sementara pada Pemilihan
Perbekel Desa ……………….., Kecamatan …………………, Kabupaten
Badung dengan hasil sebagai berikut :
1. Jumlah laki-laki : ….
2. Jumlah Perempuan : ….
3. Jumlah Daftar Pemilih Sementara : …..
Adapun nama Daftar Pemilih Sementara adalah sebagaimana terlampir.
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.
…………………, tgl-bln-tahun
Mengetahui, BPD ...... KECAMATAN.....
KABUPATEN BADUNG Ketua,
...................................
PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA………… KECAMATAN ..........
KABUPATEN BADUNG Ketua,
...................................
Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Ketua Panitia Pemilihan Perbekel Kabupaten Badung di Mangupura. 2. Camat .........
3. Arsip.
16
XII. KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN MENGENAI PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL
DESA………………., KECAMATAN……………………KABUPATEN BADUNG Sekretariat :............(ditulis alamat kantor Sekretariat)
Telp..........Kode Pos..........
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL
DESA ..................., KECAMATAN .....................KABUPATEN BADUNG NOMOR : ................
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN PERBEKEL DESA …………….. KECAMATAN ………….KABUPATEN BADUNG
PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL …………….,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3)
Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Badung
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, dan Pemberhentian Perbekel, bahwa daftar pemilih
sementara perlu ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Berita Acara Panitia Pemilihan Perbekel
………........ Kecamatan ............... Kabupaten Badung, Nomor ……………. tanggal ......................
tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara yang berhak memberikan suaranya pada pemilihan Perbekel;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Perbekel tentang Penetapan Daftar Pemilih
Sementara Pemilihan Perbekel Desa…… Kecamatan……………. Kabupaten Badung.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
17
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, dan Pemberhentian Perbekel;
8. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 tahun 2015 tentang Pemilihan, dan Pemberhentian Perbekel ;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilihan Perbekel Desa, …………….. Kecamatan
………….Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di ................... pada tanggal ................... PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA……… KECAMATAN .......... KABUPATEN BADUNG KETUA,
...................................
Tembusan disampaikan kepada : 1. Panitia Pemilihan Perbekel Kabupaten Badung di Mangupura. 2. Camat ………..............; 3. Ketua BPD….. Kecamatan …… 4. Arsip.
18
XIII. BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA………………., KECAMATAN……………………KABUPATEN BADUNG
Sekretariat :............(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp..........Kode Pos..........
BERITA ACARA Nomor : …………...
Pada hari ini …………………tanggal…………. bulan…………
tahun………….. , kami, Panitia Pemilihan Perbekel Desa…………………, Kecamatan ……………….., Kabupaten Badung telah mengadakan
penelitian terhadap jumlah Daftar Pemilih Tambahan pada Pemilihan Perbekel Desa ……………….., Kecamatan …………………, Kabupaten
Badung dengan hasil sebagai berikut : a. Jumlah laki-laki :
b. Jumlah Perempuan :
c. Jumlah Daftar Pemilih Tambahan :
Adapun nama Daftar Pemilih Tambahan adalah sebagimana terlampir.
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.
………………, tgl-bln-tahun
Mengetahui, BPD ...... KECAMATAN.....
KABUPATEN BADUNG
Ketua,
...................................
PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA………… KECAMATAN ..........
KABUPATEN BADUNG
Ketua,
...................................
Tembusan disampaikan kepada Yth : 1. Ketua Panitia Pemilihan Perbekel Kabupaten Badung di Mangupura.
2. Camat ......... 3. Arsip.
19
XIV. KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN MENGENAI PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL
DESA………………., KECAMATAN……………………KABUPATEN BADUNG Sekretariat :............(ditulis alamat kantor Sekretariat)
Telp..........Kode Pos..........
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL
DESA ..................., KECAMATAN .....................KABUPATEN BADUNG NOMOR : ................
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN PERBEKEL DESA …………….. KECAMATAN ………….KABUPATEN BADUNG
PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL …………….,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan
Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Badung Nomor 7
Tahun 2015 tentang Pemilihan, dan Pemberhentian Perbekel, bahwa daftar pemilih
tambahan perlu ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Berita Acara Panitia Pemilihan Perbekel
………........ Kecamatan ............... Kabupaten Badung, Nomor ……………. tanggal ......................
tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan yang berhak memberikan suaranya pada pemilihan Perbekel;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Perbekel tentang Penetapan Daftar Pemilih
Tambahan Pemilihan Perbekel Desa…………, Kecamatan………., Kabupaten Badung.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
20
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, dan Pemberhentian Perbekel;
8. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, dan Pemberhentian Perbekel;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tambahan dalam
Pemilihan Perbekel Desa, …………….. Kecamatan ………….Kabupaten Badung sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di ................... pada tanggal ...................
PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL
DESA………… KECAMATAN ..........
KABUPATEN BADUNG KETUA,
...................................
Tembusan disampaikan kepada:
1. Panitia Pemilihan Perbekel Kabupaten Badung di Mangupura. 2. Camat ………..............;
3. Ketua BPD….. Kecamatan …… 4. Arsip.
21
XV. BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL
DESA………………., KECAMATAN……………………KABUPATEN BADUNG Sekretariat :............(ditulis alamat kantor Sekretariat)
Telp..........Kode Pos..........
BERITA ACARA
Nomor : …………...
Pada hari ini …………………tanggal…………. bulan…………
tahun………….. , kami, Panitia Pemilihan Perbekel Desa…………………,
Kecamatan ……………….., Kabupaten Badung telah mengadakan
penelitian terhadap jumlah Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan
Perbekel Desa ……………….., Kecamatan …………………, Kabupaten
Badung dengan hasil sebagai berikut :
1. Daftar Pemilih Sementara : ……….
a. Jumlah laki-laki : …..
b. Jumlah Perempuan : …..
2. Daftar Pemilih Tambahan : ……….
a. Jumlah laki-laki : …..
b. Jumlah Perempuan : …..
3. Daftar Pemilih Tetap : ……….
a. Jumlah laki-laki : …..
b. Jumlah Perempuan : …..
Adapun nama Daftar Pemilih Tetap adalah sebagimana terlampir.
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan
dapat dipergunakan seperlunya.
…………………, tgl-bln-tahun
Mengetahui, BPD ...... KECAMATAN.....
KABUPATEN BADUNG Ketua,
...................................
PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA………… KECAMATAN ..........
KABUPATEN BADUNG Ketua,
...................................
Tembusan disampaikan kepada Yth : 1. Ketua Panitia Pemilihan Perbekel Kabupaten Badung di Mangupura.
2. Camat ......... 3. Arsip.
22
XVI. KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA………………., KECAMATAN……………………KABUPATEN BADUNG
Sekretariat :............(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp..........Kode Pos..........
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA ..................., KECAMATAN .....................KABUPATEN BADUNG
NOMOR : ................
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN PERBEKEL ……………..
KECAMATAN ………….KABUPATEN BADUNG
PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL …………….,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Badung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, dan
Pemberhentian Perbekel, bahwa daftar pemilih tetap perlu ditetapkan oleh Panitia Pemilihan;
b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Berita Acara Panitia Pemilihan Perbekel
………........ Kecamatan ............... Kabupaten Badung, Nomor ……………. tanggal ......................
tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap yang berhak memberikan suaranya pada pemilihan Perbekel;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Perbekel tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap
Pemilihan Perbekel Desa…………, Kecamatan………., Kabupaten Badung.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
23
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, dan Pemberhentian Perbekel;
8. Peraturan Bupati Badung Nomor 25 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, dan Pemberhentian Perbekel;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap yang Berhak Mengikuti Pemilihan Perbekel Desa, …………….. Kecamatan ………….Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di ................... pada tanggal ................... PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA………… KECAMATAN .......... KABUPATEN BADUNG KETUA, ...................................
Tembusan disampaikan kepada : 1. Panitia Pemilihan Perbekel Kabupaten Badung di Mangupura.
2. Camat ………..............; 3. Ketua BPD….. Kecamatan …… 4. Arsip.
24
XVII. SURAT UNDANGAN
PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL
DESA………………., KECAMATAN……………………KABUPATEN BADUNG
Sekretariat :............(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp..........Kode Pos..........
UNDANGAN
Daftar Pemilih Nomor : ...............................
Kepada :
Nama pemilih : ...................................................................... Laki-laki/perempuan : ......................................................................
Umur : ...................................................................... Alamat : ......................................................................
Untuk memberikan suara pada : Hari : ........................tgl. ..................di ...................
Jam : .................... sampai dengan .........................
……………., tgl – bulan – tahun
PANITIA PEMILIHAN
PERBEKEL
DESA………… KECAMATAN
..........
KABUPATEN BADUNG Ketua,
…………………………………..
--------------------------------------------------Potong disini------------------------------
TANDA TERIMA
SURAT PEMBERITAHUAN PEMILIH PEMILIHAN PERBEKEL .......................
DAFTAR PEMILIH NOMOR .............................................. WILAYAH ..............
………………., tgl-bln-Thn
Penerima,
…………………………
PERHATIAN : Untuk pemberian suara, surat pemberitahuan
ini harus dibawa oleh Pemilih sendiri yang
namanya tercantum diatas dan diserahkan
kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa tidak
boleh diwakilkan.
25
XVIII. BERITA ACARA JALANNYA PEMUNGUTAN SUARA DI TPS
PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA………………., KECAMATAN……………………KABUPATEN BADUNG
Sekretariat :............(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp..........Kode Pos..........
BERITA ACARA
Nomor : …………...
Pada hari ini …………………tanggal…………. bulan…………
tahun………….. , kami KPPS Pemilihan Perbekel ..................... ,
Kecamatan ..................., Kabupaten Badung telah mengadakan pemungutan suara Pemilihan Perbekel .................. yang dihadiri oleh
seluruh KPPS, Saksi dan disaksikan oleh masyarakat bertempat di TPS ....... Banjar, Desa............................ Kecamatan
…………………………Kabupaten Badung.
Pemungutan suara telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Adapun Jalannya Pemungutan suara adalah sebagai berikut :
1. Pemungutan suara dimulai dari jam ............ s/d ............ WITA 2. Jumlah Calon Perbekel yang berhak mengikuti Pemilihan : ................
3. Jumlah Yang Mempunyai Hak Pilih : ............................ 4. Jumlah Yang Menggunakan Hak Pilih : ............................
5. Jumlah Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih : ............................
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.
Disahkan Dalam Rapat Pleno KPPS Tgl, ……………..
TPS...................Banjar ………………
Ketua
...........................................
MENGETAHUI :
SAKSI-SAKSI 1. Saksi Calon Perbekel 1………………… 2. Saksi Calon Perbekel 2…………………
3. Saksi Calon Perbekel 3………………… 4. Saksi Calon Perbekel 4…………………
5. Saksi Calon Perbekel 5…………………
26
XIX. BERITA ACARA JALANNYA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL
DESA………………., KECAMATAN……………………KABUPATEN BADUNG Sekretariat :............(ditulis alamat kantor Sekretariat)
Telp..........Kode Pos..........
BERITA ACARA
Nomor : …………...
Pada hari ini …………………tanggal…………. bulan………… tahun………….. , kami Panitia Pemilihan Perbekel …………………,
Kecamatan ……………….., Kabupaten Badung, atas dasar laporan dan Berita Acara dari masing-masing KPPS, telah mengadakan pemungutan
suara pada Pemilihan Perbekel, Desa............................ Kecamatan …………………………Kabupaten Badung.
Pemungutan suara telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Adapun Jalannya Pemungutan suara adalah sebagai berikut :
1. Pemungutan suara dimulai dari jam ............ s/d ............ WITA 2. Jumlah Calon Perbekel yang berhak mengikuti Pemilihan : ................
3. Jumlah Yang Mempunyai Hak Pilih : ............................ 4. Jumlah Yang Menggunakan Hak Pilih : ............................
5. Jumlah Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih : ............................
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.
……………….., tgl – bln – thn
PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL
DESA……………., KECAMATAN…………., KABUPATEN BADUNG
KETUA PANITIA
(………………………..)
SEKRETARIS,
(…………………)
MENGETAHUI :
SAKSI-SAKSI 1. Saksi /Calon Perbekel 1…………………
2. Saksi /Calon Perbekel 2………………… 3. Saksi /Calon Perbekel 3………………… 4. Saksi /Calon Perbekel 4…………………
5. Saksi /Calon Perbekel 5…………………
27
XX. BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA DI TPS
PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA………………., KECAMATAN……………………KABUPATEN BADUNG
Sekretariat :............(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp..........Kode Pos..........
BERITA ACARA Nomor : …………...
Pada hari ini …………………tanggal…………. bulan…………
tahun………….. , kami KPPS Pemilihan Perbekel ..................... , Kecamatan ..................., Kabupaten Badung telah melaksanakan
Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Perbekel .................. yang dihadiri oleh seluruh KPPS, Saksi dan disaksikan oleh masyarakat
bertempat di TPS ....... Banjar ...........: Dari hasil Penghitungan Pemilihan yang telah dilaksanakan diperoleh
hasil sebagai berikut : I.. Pemilih
a. Jumlah Pemilih : ……………..Orang b. Hadir : ……………..Orang
c Tidak Hadir : ……………..Orang
II.. Surat Suara a. Jumlah surat suara : …. lembar
b. Jumlah surat suara yang rusak atau keliru dicoblos : …. lembar c. Jumlah surat suara yang tidak terpakai : ….. lembar
d. Jumlah surat suara yang terpakai : …...lembar
III.. Perolehan Suara a. Suara sah masing-masing calon 1. ………………… :……………..Suara
2. ………………… : ……………..Suara 3. ………………… : ……………..Suara
4. ………………… : ……………..Suara 5. ………………… : ……………..Suara
b. Tidak sah : ……………..Suara
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dijadikan dasar
dalam Rekapitulasi Hasil Pemilihan Perbekel ……………………………….
Disahkan Dalam Rapat Pleno KPPS Tgl, …………….. TPS...................Banjar ………………
KETUA KPPS
(………………………..)
SEKRETARIS,
(…………………)
MENGETAHUI :
SAKSI-SAKSI 1. Saksi Calon Perbekel 1………………… 2. Saksi Calon Perbekel 2………………… 3. Saksi Calon Perbekel 3………………… 4. Saksi Calon Perbekel 4………………… 5. Saksi Calon Perbekel 5…………………
28
XXI. BERITA ACARA HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA………………., KECAMATAN……………………KABUPATEN BADUNG
Sekretariat :............(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp..........Kode Pos..........
BERITA ACARA
Nomor : …………...
Pada hari ini …………………tanggal…………. bulan………… tahun………….. , kami Panitia Pemilihan Perbekel …………………, Kecamatan ……………….., Kabupaten Badung, berdasarkan laporan dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara pada masing-masing KPPS, telah mengadakan Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilihan Perbekel, ...............Desa ………...... Kecamatan …………….., Kabupaten Badung.
Dari hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara yang telah dilaksanakan diperoleh hasil sebagai berikut :
I.. Pemilih a. Jumlah Pemilih : ……………..Orang
b. Hadir : ……………..Orang c Tidak Hadir : ……………..Orang
II.. Surat Suara
a. Jumlah surat suara : …. Lembar b. Jumlah surat suara yang rusak atau keliru dicoblos : …. lembar
c. Jumlah surat suara yang tidak terpakai : ….. lembar d. Jumlah surat suara yang terpakai : …...lembar
III.. Perolehan Suara
a. Suara sah masing-masing calon 1. ………………… :……………..Suara
2. ………………… : ……………..Suara 3. ………………… : ……………..Suara
4. ………………… : ……………..Suara 5. ………………… : ……………..Suara
b. Tidak sah : ……………..Suara
Berdasarkan hasil penghitungan suara tersebut diatas, maka Sdr. ..................……. dengan nomor urut ………………. telah memperoleh suara sah terbanyak, sehingga telah memenuhi syarat untuk diajukan kepada Badan Permusyawaratan Desa………............., Kecamatan ………................ Kabupaten Badung untuk ditetapkan sebagai Calon Perbekel Terpilih.
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.
……………….., tgl – bln – thn
PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL
DESA……………., KECAMATAN…………., KABUPATEN BADUNG
KETUA PANITIA
(………………………..)
SEKRETARIS,
(…………………)
29
MENGETAHUI :
SAKSI-SAKSI
1. Saksi/ Calon Perbekel 1………………… 2. Saksi /Calon Perbekel 2………………… 3. Saksi /Calon Perbekel 3………………… 4. Saksi /Calon Perbekel 4………………… 5. Saksi /Calon Perbekel 5…………………
30
XXII. KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
PERBEKEL
PANITIA PEMILIHAN DESA………………., KECAMATAN……………………KABUPATEN BADUNG
Sekretariat :............(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp..........Kode Pos..........
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA ..................., KECAMATAN .....................KABUPATEN BADUNG
NOMOR : ................
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN PERBEKEL DESA ……………..
KECAMATAN ………….KABUPATEN BADUNG
PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL …………….,
Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf j Peraturan Daerah Badung Nomor 7 Tahun 2015
tentang Pemilihan, dan Pemberhentian Perbekel, berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan
dari Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan Perbekel menetapkan Calon Perbekel yang mendapat suara
sah terbanyak sebagai Perbekel terpilih dengan Keputusan Panitia Pemilihan Perbekel;
b. bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Pemilihan Perbekel Desa………… Kecamatan
……….. Kabupaten Badung tanggal ……………. Nomor …………….. tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Perbekel, Sdr.
……………… telah memperoleh suara sah terbanyak dalam Pemilihan Perbekel sehingga
memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Perbekel Terpilih;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan
Perbekel Desa…………, Kecamatan………., Kabupaten Badung.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
31
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, dan Pemberhentian Perbekel;
8. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 tahun 2015 tentang Pemilihan, dan Pemberhentian Perbekel;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
pada Pemilihan Perbekel...... Kecamatan.... sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
ini.
KEDUA : Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU,
maka Saudara : a. Nama :
b. Tempat / Tanggal Lahir :
c. Jenis Kelamin :
d. Pendidikan :
e. Agama :
f. Alamat : telah memperoleh suara sah terbanyak, sehingga memenuhi syarat untuk diajukan kepada Badan Permusyawaratan Desa………............., Kecamatan ………................ Kabupaten Badung untuk ditetapkan
32
sebagai Calon Perbekel Terpilih Desa…..…..., Kecamatan…………., Kabupaten Badung.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di ................... pada tanggal ...................
PANITIA PEMILIHAN
PERBEKEL DESA…… KECAMATAN..........
KABUPATEN BADUNG KETUA,
...................................
Tembusan disampaikan kepada : 1. Panitia Pemilihan Perbekel Kabupaten Badung di Mangupura.
2. Camat ………..............; 3. Ketua BPD….. Kecamatan ……
4. Arsip.
33
XXIII. KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON PERBEKEL
LAMPIRAN KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL NOMOR : ….
TANGGAL : ….. TENTANG : PENETAPAN REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA CALON PERBEKEL
..... KECAMATAN….. KABUPATEN BADUNG
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON PERBEKEL..... KECAMATAN….. KABUPATEN BADUNG
TPS BANJAR JUMLAH PEMILIH
HADIR TIDAK HADIR
SUARA SAH CALON
PERBEKEL
JUMLAH
SUARA
1 2 3 4 5 SAH TIDAK SAH
1
2
3
Dst
JUMLAH
PANITIA PEMILIHAN
PERBEKEL DESA… KECAMATAN ..........
KABUPATEN BADUNG
KETUA,
...................................
BUPATI BADUNG,
ttd.
I NYOMAN GIRI PRASTA
Recommended