View
4
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 50 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BLITAR,
Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pemerintahan Desa serta
mewujudkan tertib administrasi dan kepastian
hukum, maka Peraturan Bupati Blitar Nomor 35
Tahun 2016 tentang Tatacara Pencalonan,
Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan,
Pelantikan serta Pemberhentian Kepala Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Blitar Nomor 32 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 35
Tahun 2016 tentang Tatacara Pencalonan,
Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan,
Pelantikan serta Pemberhentian Kepala Desa
sudah tidak sesuai dengan dinamika, sehingga
perlu diganti/dicabut;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan,
Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
2
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Kota Besar Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat
dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 5679);
3
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);
4
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun
2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun
2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar
Tahun 2016 Nomor 4/E, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Blitar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2017
Nomor 7/E, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Blitar Nomor 25);
5
13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa
(Lembaran Daerah Peraturan Daerah Kabupaten
Blitar Tahun 2016 Nomor 6/E, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 13)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor
6 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa
(Lembaran Daerah Peraturan Daerah Kabupaten
Blitar Tahun 2019 Nomor 10/E, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 48);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Peraturan
Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor
10/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Blitar Nomor 17);
15. Peraturan Bupati Blitar Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah Kabupaten Blitar (Berita Daerah
Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 44/D)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar (Berita
Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2018 Nomor 6/D);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATACARA PEMILIHAN,
PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA
DESA.
6
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Bupati adalah Bupati Blitar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
Daerah.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator
penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja
kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya
memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan
dari Bupati untuk menangani sebagian urusan
otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas
umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang
disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya
disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan
fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan
wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara
demokratis.
7
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang
diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan
kepala Desa antar waktu.
10. Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut
Pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di
Desa dalam rangka memilih kepala Desa yang
bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan
adil.
11. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang
selanjutnya disebut Pilkades Antar Waktu adalah
Pilkades yang dilaksanakan dalam hal kepala Desa
yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa
masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun dengan
Musyawarah Desa.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang
mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan
Pemerintah Daerah.
13. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang
diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk
melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta
kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu
tertentu.
14. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang
bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang
tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan
serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
15. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu
Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan
koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa
dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam
pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk
pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
16. Pelaksana Tugas Kepala Desa yang selanjutnya
disebut Plt. Kepala Desa adalah Sekretaris Desa
atau Perangkat Desa lainnya yang mendapat
perintah untuk melaksanakan tugas dan kewajiban
Kepala Desa selama Kepala Desa menjalani cuti.
8
17. Dukungan Elemen Satuan Kinerja yang selanjutnya
disingkat DESK adalah panitia yang dibentuk
Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung
pelaksanaan Pilkades.
18. Tim Fasilitasi Pilkades Tingkat Kecamatan adalah
tim yang dibentuk Camat pada tingkat kecamatan
dalam mendukung pelaksanaan Pilkades.
19. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang
selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah
Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk
menyelenggarakan proses Pilkades.
20. Petugas Pendaftaran Pemilih yang selanjutnya
disebut Pantarlih adalah petugas yang membantu
tugas ketua seksi sosialisasi, pendaftaran pemilih,
penetapan pemilih, penjaringan dan penyaringan
bakal calon kepala desa ditetapkan oleh Kepala
Desa berdasarkan usulan Panitia Pemilihan.
21. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok
masyarakat yang membantu tugas ketua seksi
tatacara pelaksanaan pemilihan kepala desa,
pemungutan suara dan rekapitulasi penghitungan
suara ditetapkan oleh Kepala Desa berdasarkan
usulan Panitia Pemilihan.
22. Panitia Pilkades Antar Waktu adalah panitia yang
dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses
Pilkades Antar Waktu.
23. Bakal Calon Kepala Desa adalah seseorang yang
telah mengajukan pendaftaran sebagai calon Kepala
Desa kepada Panitia Pemilihan.
24. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa
yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan
oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak
dipilih menjadi Kepala Desa.
9
25. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala
Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah
suara sah dalam pelaksanaan Pilkades dan
ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon
Kepala Desa Terpilih yang akan ditetapkan dan
dilantik sebagai Kepala Desa.
26. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan
dan telah memenuhi persyaratan untuk
menggunakan hak pilih dalam Pilkades.
27. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya
disingkat DPS adalah daftar Pemilih yang disusun
berdasarkan data daftar Pemilih tetap pemilihan
umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek
kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan
Pemilih baru.
28. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar Pemilih
yang disusun berdasarkan usulan dari Pemilih
karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam
DPS sebelum ditetapkannya daftar Pemilih tetap.
29. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT
adalah daftar Pemilih yang telah ditetapkan oleh
Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas
Pemilih dan jumlah Pemilih dalam Pilkades.
30. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan
oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para
Pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
31. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya
disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya
pemungutan suara.
32. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi
syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur
sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina
kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.
10
34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang
selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
35. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-
undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah
dibahas dan disepakati bersama BPD.
36. Dusun adalah wilayah dalam Desa yang merupakan
lingkungan kerja penyelenggaraan pemerintahan
Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan
masyarakat Desa.
37. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya
disingkat LKD adalah wadah partisipasi
masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut
serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan pembangunan, serta meningkatkan
pelayanan masyarakat Desa.
38. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah
bagian dari kerja Pemerintah Desa atau Kelurahan
merupakan lembaga yang dibentuk melalui
musyawarah pengurus rukun tetangga atau
perwakilan warga di wilayah kerjanya yang
ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau kelurahan.
39. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT
adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah
kepala keluarga di lingkungannya dalam rangka
pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan dan
pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah
Desa atau kelurahan.
40. Unsur Masyarakat adalah kelompok-kelompok
masyarakat Desa yang masing-masing kelompok
memiliki kepentingan yang sama serta keterkaitan
satu sama lain sebagai anggota kelompok.
41. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang
diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang
dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas
dari segala tuntutan hukum.
11
42. Tersangka adalah seorang yang karena
perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti
permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak
pidana.
43. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut,
diperiksa dan diadili di pengadilan.
44. Terpidana adalah seorang yang dipidana
berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.
45. Hari adalah hari kerja.
BAB II
PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2
(1) Pilkades dilakukan secara serentak 1 (satu) kali
atau dapat bergelombang.
(2) Pilkades 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dilaksanakan pada Hari yang sama di
seluruh Desa pada wilayah Kabupaten.
Pasal 3
(1) Pilkades secara bergelombang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan
dengan mempertimbangkan:
a. pengelompokan waktu berakhirnya masa
jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten;
b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
c. ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten
yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat
Kepala Desa.
(2) Pilkades secara bergelombang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak
3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
12
(3) Penetapan waktu Pilkades secara bergelombang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.
Pasal 4
Pengelompokan nama Desa yang mengikuti Pilkades
secara serentak dalam suatu interval waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.
Pasal 5
Jadwal tahapan dalam pelaksanaan Pilkades dan jadwal
pelaksanaan Pilkades secara bergelombang dan/atau
secara serentak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Kedua
Anggaran Biaya Pilkades
Pasal 6
(1) Pilkades dibiayai oleh APBD dan APBDesa.
(2) Pilkades Antar Waktu melalui Musyawarah Desa
dibebankan pada APBDesa.
Pasal 7
Pengelolaan Biaya Pilkades yang bersumber dari APBD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikelola
oleh satuan kerja :
a. yang membidangi Pemerintahan Desa;
b. yang membidangi keamanan dan ketertiban; dan
c. kecamatan
Pasal 8
Biaya yang dikelola oleh satuan kerja yang membidangi
Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 huruf a dipergunakan untuk membiayai :
a. biaya operasional DESK Pilkades;
b. biaya pelantikan Kepala Desa; dan
c. honor anggota DESK Pilkades.
13
Pasal 9
Biaya yang dikelola oleh satuan kerja yang membidangi
keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf b dipergunakan untuk membiayai :
a. honor petugas keamanan dari aparat Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional
Indonesia dan Satuan Polisi Pamong Praja;
b. biaya makanan dan minuman petugas keamanan
dari aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Tentara Nasional Indonesia dan Satuan Polisi
Pamong Praja; dan
c. biaya gelar pasukan kesiapan pengamanan Pilkades.
Pasal 10
Biaya yang dikelola oleh satuan kerja kecamatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c
dipergunakan untuk membiayai :
a. honorarium Tim Fasilitasi Pilkades Tingkat
Kecamatan;
b. honorarium Panitia Pemilihan;
c. honorarium Pantarlih;
d. honorarium KPPS;
e. biaya makan dan minum rapat;
f. biaya alat tulis kantor dan penggandaan;
g. biaya pendistribusian logistik Pilkades;
h. pengadaan surat suara;
i. pengadaan surat undangan;
j. pengadaan kotak suara;
k. pengadaan bilik suara;
l. pengadaan alat coblos;
m. pengadaan bantalan;
n. pengadaan tinta; dan
o. pengadaan peralatan dan perlengkapan pendukung
Pilkades;
14
Pasal 11
Biaya Pilkades yang bersumber dari APBDesa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)
dipergunakan untuk membiayai :
a. honorarium petugas keamanan di TPS.
b. biaya pembuatan TPS;
c. biaya sewa sound system;
d. biaya sewa meja dan kursi;
e. biaya makanan dan minuman rapat;
f. biaya alat tulis kantor dan penggandaan; dan
g. pengadaan peralatan dan perlengkapan pendukung
Pilkades;
Bagian Ketiga
Logistik
Pasal 12
(1) Pengadaan jumlah surat undangan disesuaikan
dengan rekapitulasi DPT ditambah 2,5% (dua koma
lima persen) dari jumlah Pemilih.
(2) Pengadaan jumlah surat suara disesuaikan dengan
rekapitulasi DPT ditambah 2,5% (dua koma lima
persen) dari jumlah Pemilih.
(3) Pengadaan jumlah kotak suara, bagi Desa yang TPS
nya lebih dari 1 (satu) TPS disesuaikan dengan
jumlah TPS ditambah 2,5% (dua koma lima persen)
dari jumlah TPS.
(4) Pengadaan jumlah kotak suara, bagi Desa yang
hanya terdiri dari 1 (satu) TPS disesuaikan dengan
jumlah Dusun atau RW ditambah 2,5% (dua koma
lima persen) dari jumlah Dusun atau RW.
(5) Pengadaan bilik suara serta alat coblos dan
bantalannya paling banyak 6 (enam) kali jumlah
kotak suara.
(6) Bahan, bentuk dan ukuran surat suara, surat
undangan, kotak suara dan bilik suara
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Bupati ini.
15
(7) Bahan, bentuk dan ukuran surat suara, surat
undangan, kotak suara dan bilik suara
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
Bagian Keempat
DESK Pilkades dan Tim Fasilitasi Pilkades Tingkat
Kecamatan
Paragraf 1
DESK Pilkades
Pasal 13
(1) Bupati membentuk DESK Pilkades yang ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.
(2) Susunan keanggotaan DESK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. pengarah;
b. penanggungjawab;
c. koordinator;
d. ketua;
e. wakil ketua;
f. sekretaris; dan
g. anggota.
(3) DESK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
keanggotaan dijabat oleh :
a. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
b. Sekretaris Daerah;
c. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat;
d. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah;
e. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa;
f. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
g. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
h. Inspektur Kabupaten;
i. Kepala Dinas Perhubungan;
16
j. Kepala Bagian Pemerintahan;
k. Kepala Bagian Hukum;
l. Kepala Bagian Layanan Pengadaan;
m. Kabag Humas dan Protokol; dan
n. Forum Pimpinan di Kecamatan
(4) DESK Pilkades mempunyai tugas :
a. merencanakan, mengoordinasikan dan
menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan
pemilihan tingkat Kabupaten;
b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan
Pilkades terhadap Panitia Pemilihan;
c. menetapkan jumlah surat suara, kotak suara
dan bilik suara;
d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan
pembuatan kotak suara, bilik suara serta
perlengkapan pemilihan lainnya;
e. menyampaikan surat suara, kotak suara, bilik
suara dan perlengkapan pemilihan lainnya
kepada Panitia Pemilihan;
f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan
Pilkades tingkat Kabupaten;
g. melakukan pengawasan penyelenggaraan
Pilkades dan melaporkan serta membuat
rekomendasi kepada Bupati;
h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pemilihan; dan
i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pasal 14
(1) Tugas DESK Pilkades sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (4) huruf c, huruf d dan huruf e
pelaksanaanya dapat ditugaskan kepada Tim
Fasilitasi Pilkades Tingkat Kecamatan.
(2) Tugas DESK Pilkades yang pelaksanaannya
ditugaskan kepada Tim Fasilitasi Pilkades Tingkat
Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibebankan pada APBD.
17
Paragraf 2
Tim Fasilitasi Pilkades Tingkat Kecamatan
Pasal 15
(1) Camat membentuk Tim Fasilitasi Pilkades Tingkat
Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan
Camat.
(2) Tim Fasilitasi Pilkades Tingkat Kecamatan terdiri
dari unsur staf kecamatan dengan susunan
keanggotaan terdiri atas :
a. 1 (satu) orang ketua merangkap sebagai anggota;
b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap sebagai
anggota; dan
c. 3 (tiga) orang anggota.
(3) Tim Fasilitasi Pilkades Tingkat Kecamatan
mempunyai tugas :
a. merencanakan, mengkoordinasikan dan
menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan
pemilihan tingkat kecamatan disesuaikan
dengan tahapan yang telah ditetapkan oleh
Bupati;
b. mengiventarisir jumlah surat suara, kotak suara
dan bilik suara;
c. memfasilitasi proses pengadaan surat suara,
kotak suara, bilik suara serta perlengkapan
Pilkades lainnya;
d. menyampaikan surat suara, kotak suara, bilik
suara dan perlengkapan pemilihan lainnya
kepada Panitia Pemilihan;
e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan
Pilkades tingkat kecamatan;
f. melakukan pengawasan penyelenggaraan
Pilkades dan melaporkan serta membuat
rekomendasi kepada DESK Pilkades;
g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pemilihan; dan
h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang
diberikan oleh DESK Pilkades.
18
Bagian Kelima
Tahapan Pelaksanaan
Pasal 16
Pilkades dilaksanakan melalui tahapan:
a. persiapan;
b. pencalonan;
c. pemungutan suara; dan
d. penetapan.
Bagian Keenam
Tahapan Persiapan
Paragraf 1
Panitia Pilkades Tingkat Desa
Pasal 17
Tahapan persiapan Pilkades di Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, terdiri atas kegiatan :
a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang
akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam)
bulan sebelum berakhir masa jabatan;
b. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan
dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah
pemberitahuan akhir masa jabatan dan disampaikan
secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui
Camat.
c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada
Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga
puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa
jabatan.
Pasal 18
(1) BPD membentuk Panitia Pemilihan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 huruf b terdiri dari unsur
Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan
tokoh masyarakat ditetapkan dengan keputusan
BPD.
19
(2) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah :
a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota;
c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota;
dan
d. 4 (empat) orang ketua seksi merangkap anggota
yaitu :
1. ketua seksi sosialisasi, pendaftaran pemilih,
penetapan pemilih, penjaringan dan
penyaringan bakal calon kepala desa ;
2. ketua seksi logistik dan tatacara kampanye;
3. ketua seksi tatacara pelaksanaan pemilihan
kepala desa, pemungutan suara, dan
rekapitulasi penghitungan suara; dan
4. ketua seksi perencanaan, pengawasan,
evaluasi dan pelaporan.
Pasal 19
Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 mempunyai tugas :
a. merencanakan, mengoordinasikan,
menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan
semua tahapan pelaksanaan Pilkades;
b. merencanakan dan mengajukan biaya Pilkades
kepada Bupati melalui Camat;
c. melakukan pendaftaran dan penetapan Pemilih;
d. mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal
Calon Kepala Desa;
e. menetapkan Calon Kepala Desa yang telah
memenuhi persyaratan;
f. menetapkan tata cara pelaksanaan Pilkades;
g. menetapkan tata cara pelaksanaan Kampanye;
h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan
dan TPS;
i. melaksanakan pemungutan suara;
j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara
dan mengumumkan hasil Pilkades;
k. menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih; dan
20
l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
Pilkades.
Pasal 20
(1) Panitia Pemilihan menyusun rencana kebutuhan
barang dan biaya Pilkades yang bersumber dari
APBD dan diajukan kepada Bupati melalui Camat
paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah
terbentuknya Panitia Pemilihan untuk memperoleh
persetujuan Bupati.
(2) Bupati menyetujui rencana biaya pemilihan dalam
waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak
diterima dari Panitia Pemilihan.
(3) Rencana kebutuhan dan biaya Pilkades
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berisi
rencana kebutuhan barang untuk Pilkades dan
rencana besaran honorarium untuk Panitia
Pemilihan, sedangkan untuk pengelolanya adalah
satuan kerja kecamatan.
(4) Panitia Pemilihan menyusun rencana biaya Pilkades
yang bersumber dari APBDesa dan diajukan kepada
Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah
terbentuknya Panitia Pemilihan untuk memperoleh
persetujuan Kepala Desa.
(5) Kepala Desa menyetujui rencana biaya pemilihan
dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak
diterima dari Panitia Pemilihan.
(6) Prosedur pencairan dana untuk kegiatan Pilkades
dari dana yang bersumber dari APBDesa
dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dengan cara
mengajukan surat permintaan pembayaran kepada
Kepala Desa.
21
Pasal 21
(1) Ketua Seksi Sosialisasi, Pendaftaran Pemilih,
Penetapan Pemilih, Penjaringan Dan Penyaringan
Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d angka 1 bertugas :
a. mengumumkan adanya lowongan jabatan Kepala
Desa serta persyaratan yang harus dicukupi
sekaligus menerima pendaftaran Bakal Calon
Kepala Desa dalam jangka waktu 9 (sembilan)
Hari;
b. menerima kelengkapan persyaratan administrasi
yang harus dicukupi Bakal Calon Kepala Desa
dalam jangka waktu 15 (lima belas hari) Hari
sejak pengumuman lowongan jabatan Kepala
Desa dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa
dibuka;
c. melaksanakan penelitian kelengkapan
persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala
Desa sekaligus menetapkan Calon Kepala Desa
yang berhak dipilih dan melaksanakan undian
nomor urut calon Kepala Desa dalam jangka
waktu 20 (dua puluh) Hari sejak pengumuman
lowongan jabatan Kepala Desa dan pendaftaran
Bakal Calon Kepala Desa dibuka;
d. melaksanakan seleksi tambahan apabila Bakal
Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan
lebih dari 5 (lima) orang;
e. menyusun dan menetapkan DPS;
f. mengumumkan DPS;
g. melakukan pendaftaran dan pencatatan Data
Pemilih Tambahan;
h. mengumumkan Daftar Pemilih Tambahan;
i. merekapitulasi DPS dan Daftar Pemilih
Tambahan untuk disusun dan ditetapkan
sebagai DPT;
j. mengumumkan DPT; dan
k. membuat salinan DPT untuk dipergunakan di
TPS pada saat pemungutan suara.
22
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, ketua seksi
sosialisasi, pendaftaran pemilih, penetapan pemilih,
penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala
desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dibantu oleh Pantarlih.
(3) Pantarlih sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa atas
usul Panitia Pemilihan.
(4) Pantarlih bertugas :
a. melaksanakan pemutakhiran dan validasi data
Pemilih dengan mendatangi langsung ke tempat
tinggal Pemilih;
b. melakukan pendaftaran dan pencatatan Pemilih
tambahan; dan
c. menyampaikan undangan pelaksanaan
pemungutan suara kepada Pemilih.
Pasal 22
Ketua seksi logistik dan tata cara kampanye
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d
angka 2 bertugas :
a. menyiapkan dan menata lokasi TPS;
b. menyiapkan surat undangan untuk Pemilih;
c. menyiapkan surat suara;
d. menyiapkan meja, kursi dan sound system di TPS;
e. menyediakan makanan dan minuman pada saat
rapat, pemungutan suara dan penghitungan suara;
dan
f. menyusun jadwal, lokasi dan tata tertib Kampanye
Calon Kepala Desa.
Pasal 23
(1) Ketua seksi tatacara pelaksanaan pemilihan kepala
desa, pemungutan suara dan rekapitulasi
penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (2) huruf d angka 3 bertugas :
a. menyusun tata tertib pemungutan suara dan
penghitungan suara;
23
b. mengatur alur yang harus dilalui oleh Pemilih
pada waktu pemungutan suara di TPS;
c. menetapkan tata letak peralatan dan
perlengkapan pemungutan suara dan
penghitungan suara di TPS;
d. melaksanakan pemungutan suara dan
penghitungan suara;
e. menjelaskan tentang surat suara yang dianggap
sah dan surat suara yang dianggap tidak sah;
f. membuat rekapitulasi hasil penghitungan suara;
dan
g. membuat berita acara pemungutan suara dan
penghitungan suara.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, ketua seksi
tatacara pelaksanaan pemilihan kepala desa,
pemungutan suara dan rekapitulasi penghitungan
suara dapat dibantu KPPS.
(3) Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa atas
usul Panitia Pemilihan.
(4) Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
bertugas :
a. memastikan bahwa data yang tertulis dalam
surat undangan adalah sesuai dengan orang
yang membawa undangan dimaksud dan
terdaftar dalam salinan DPT;
b. memberikan surat suara kepada Pemilih dengan
cara menukar surat undangan Pemilih dengan
surat suara;
c. memastikan bahwa surat suara yang telah
dicoblos dimasukkan ke dalam kotak suara yang
telah disediakan sesuai dengan lokasi domisili
Pemilih;
d. memastikan bahwa Pemilih yang telah
melaksanakan pemungutan suara, diberi tanda
berupa tinta pada salah satu ujung jari
tangannya;
24
e. berdasarkan permintaan Pemilih, anggota KPPS
dapat membantu Pemilih yang mempunyai
halangan fisik dan harus merahasiakan pilihan
Pemilih yang bersangkutan;
f. membuat rekapitulasi jumlah Pemilih yang hadir
berdasarkan jumlah surat undangan yang telah
ditukar dengan surat suara;
g. membuat rekapitulasi surat suara yang telah
diterima, surat suara yang telah digunakan,
surat suara yang rusak dan surat suara yang
belum digunakan; dan
h. membuat rekapitulasi penghitungan suara.
Pasal 24
Ketua seksi perencanaan, pengawasan, evaluasi dan
pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat
(2) huruf d angka 4 bertugas :
a. menyusun rencana kebutuhan dan anggaran biaya
pelaksanaan Pilkades yang dibebankan pada APBD;
b. menyusun rencana kebutuhan dan anggaran biaya
pelaksanaan Pilkades yang dibebankan pada
APBDesa;
c. menyusun rencana kegiatan Panitia Pemilihan;
d. mengendalikan tahapan-tahapan kegiatan dalam
Pilkades;
e. melaksanakan pengawasan terhadap jalannya
Kampanye Calon Kepala Desa;
f. melaksanakan evaluasi terhadap tahapan-tahapan
dalam Pilkades; dan
g. menyusun laporan hasil pelaksanaan Pilkades.
Pasal 25
(1) Ketua, wakil ketua, sekretaris dan seksi-seksi
Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (2) diberikan honorarium setiap bulan
yang dibebankan pada APBD, terhitung sejak
ditetapkan jadwal Pilkades serentak oleh Bupati
sampai dengan penetapan Calon Kepala Desa
Terpilih.
25
(2) Dalam melaksanakan tugasnya Pantarlih
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan
anggota KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23 ayat (3) mendapatkan honorarium yang
dibebankan pada APBD.
(3) Tata cara pemberian dan besaran honorarium
Panitia Pemilihan, Pantarlih dan anggota KPPS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
disesuaikan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 26
Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 ayat (2), Pantarlih sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 ayat (3) dan anggota KPPS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) harus memenuhi
persyaratan :
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal
Ika;
c. bukan sebagai pimpinan atau anggota BPD;
d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah
menengah pertama atau sederajat;
e. bersikap netral dan tidak memihak;
f. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di
Desa yang bersangkutan; dan
g. bersedia menjadi Panitia Pemilihan, Pantarlih atau
anggota KPPS.
Pasal 27
(1) Dalam hal Panitia Pemilihan mengundurkan diri,
BPD melaksanakan musyawarah untuk menetapkan
pengganti anggota Panitia Pemilihan.
26
(2) Dalam hal anggota Pantarlih dan KPPS
mengundurkan diri, Kepala Desa menetapkan
pengganti anggota Pantarlih dan KPPS atas usulan
Panitia Pemilihan.
Paragraf 2
Penetapan Pemilih
Pasal 28
(1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus
terdaftar sebagai Pemilih.
(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi syarat :
a. penduduk Desa yang pada Hari pemungutan
suara Pilkades sudah berumur 17 (tujuh belas)
tahun atau sudah/pernah menikah;
b. nyata-nyata tidak sedang terganggu
jiwa/ingatannya;
c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap; dan
d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6
(enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang
dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau
surat keterangan penduduk.
(3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih
ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan
hak memilih.
Pasal 29
(1) Daftar Pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai
data penduduk di Desa.
(2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan karena :
a. memenuhi syarat usia Pemilih, yang sampai
dengan Hari dan tanggal pemungutan suara
pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas)
tahun;
27
b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi
sudah/pernah menikah;
c. telah meninggal dunia;
d. pindah domisili ke desa lain; dan/atau
e. belum terdaftar.
(3) Berdasarkan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan
menetapkan DPS.
Pasal 30
(1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat
(3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat
yang mudah dijangkau masyarakat.
(2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) Hari.
Pasal 31
(1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 ayat (2), Pemilih atau anggota keluarga
dapat mengajukan usul perbaikan mengenai
penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
(2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pemilih atau anggota keluarga dapat
memberikan informasi yang meliputi :
a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17
tahun; atau
d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak
memenuhi syarat sebagai Pemilih.
(3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima,
Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan
DPS.
Pasal 32
(1) Pemilih atau anggota keluarga yang belum terdaftar,
secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan
melalui pengurus RT/RW.
28
(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didaftar sebagai Pemilih tambahan.
(3) Pencatatan data Pemilih tambahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat
3 (tiga) Hari.
Pasal 33
(1) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia
Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau oleh
masyarakat.
(2) Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak berakhirnya
jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih
Tambahan.
(3) Dalam jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih
Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Pemilih atau anggota keluarga yang belum terdaftar
dalam Pemilih sementara maupun Pemilih
tambahan, secara aktif menghubungi Panitia
Pemilihan untuk dimasukkan dalam daftar Pemilih.
Pasal 34
(1) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan
DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih
Tambahan sebagai DPT.
(2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda
tangani oleh ketua Panitia Pemilihan dan
diumumkan di tempat yang strategis untuk
diketahui oleh masyarakat.
(3) Pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari terhitung
sejak penetapan DPT.
(4) DPT yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan
tidak dapat diubah, kecuali terdapat Pemilih yang
meninggal dunia atau pindah domisili.
29
(5) Dalam hal terdapat Pemilih yang meninggal dunia
atau pindah domisili sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), Panitia Pemilihan membubuhkan catatan
dalam DPT pada kolom keterangan meninggal dunia
atau pindah domisili.
(6) Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk
keperluan tahapan pemungutan suara dan
penghitungan suara.
Bagian Ketujuh
Tahapan Pencalonan
Paragraf 1
Pendaftaran Calon Kepala Desa
Pasal 35
Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
a. Warga Negara Republik Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal
Ika;
d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah
menengah pertama atau sederajat;
e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun
pada saat mendaftar;
f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
30
h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara paling singkat 5
(lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah
selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan
secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang
bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai
pelaku kejahatan berulang-ulang;
i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap;
j. berbadan sehat;
k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali
masa jabatan;
l. bebas dari narkoba; dan
m. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
Pasal 36
(1) Tata cara pengumuman kepada publik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 huruf h dilakukan dengan
mengumumkan pada media lokal dan/atau dengan
cara menempelkan pada papan pengumuman di
Kantor Desa setempat dalam jangka waktu 3 (tiga)
kali 24 (dua puluh empat) jam.
(2) Bahan, format dan isi pengumuman sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam
Peraturan Bupati ini.
Pasal 37
Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 huruf m, terdiri atas :
a. fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu keluarga;
b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas
kertas bermeterai;
31
c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan
Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat
oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau
bermeterai cukup;
d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan
ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh Pejabat
berwenang atau surat pernyataan dari Pejabat yang
berwenang;
e. akte kelahiran;
f. surat keterangan catatan kepolisian yang
dikeluarkan oleh Kepolisian Resor;
g. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana
penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau
lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani
pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan
terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan
pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku
kejahatan berulang-ulang di atas kertas bermaterai;
h. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala
Desa dan tidak akan mengundurkan diri setelah
ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dan ditetapkan
nomor urut Calon Kepala Desa;
i. surat pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa
selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-
turut atau tidak secara berturut-turut di atas kertas
bermeterai;
j. surat keterangan bebas narkoba dari Badan
Narkotika Kabupaten.
k. surat keterangan berbadan sehat dari dokter
pemerintah;
l. surat permohonan menjadi Calon Kepala Desa yang
dibuat oleh yang bersangkutan di atas bermeterai
cukup;
32
m. bagi PNS harus melampirkan surat izin untuk
mencalonkan diri sebagai Kepala Desa dari pejabat
pembina kepegawaian; dan
n. bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia/Dewan Perwakilan Daerah/Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan
pegawai Badan Umum Milik Negara/Badan Usaha
Milik Daerah harus melampirkan surat izin untuk
mencalonkan diri sebagai Kepala Desa dari atasan
yang berwenang.
Paragraf Kedua
Calon Kepala Desa Berasal dari Kepala Desa, BPD,
Penjabat Kepala Desa, Perangkat Desa, PNS, Anggota
Tentara Nasional Indonesia/kepolisian Republik
Indonesia, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia/Dewan Perwakilan Daerah/Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi/Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota dan Pegawai Badan Usaha Milik
Negara/Badan Usaha Milik Daerah
Pasal 38
(1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali
diberi cuti sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala
Desa sampai dengan penetapan Calon Kepala Desa
Terpilih.
(2) Selama menjalani cuti sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan
fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan
sebagai Calon Kepala Desa.
(3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas
dan kewajiban Kepala Desa.
(4) Dalam hal terjadi kekosongan Sekretaris Desa,
Kepala Desa dapat menunjuk Perangkat Desa
lainnya untuk melaksanakan tugas dan kewajiban
Kepala Desa.
33
Pasal 39
Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam Pilkades
harus mengundurkan diri dari keanggotaan BPD.
Pasal 40
(1) Penjabat Kepala Desa yang mencalonkan diri dalam
Pilkades harus mengajukan pengunduran diri dari
jabatannya selaku Penjabat Kepala Desa secara
tertulis.
(2) Penjabat Kepala Desa yang mencalonkan diri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan
dari jabatannya.
Pasal 41
(1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam
Pilkades diberi cuti terhitung sejak yang
bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala
Desa sampai dengan selesainya penetapan Calon
Kepala Desa Terpilih.
(2) Tugas Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam
Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang
ditetapkan dengan surat tugas Kepala Desa.
(3) Kepala Desa memberikan cuti kepada Perangkat
Desa yang mencalonkan diri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) Hari sejak
diterimanya pengajuan cuti Perangkat Desa.
Pasal 42
(1) Perangkat Desa dari PNS yang mencalonkan diri
dalam Pilkades harus mengajukan pengunduran diri
dari jabatannya selaku Perangkat Desa secara
tertulis.
(2) Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dari
jabatannya paling lambat sebelum pendaftaran
Bakal Calon Kepala Desa.
34
Pasal 43
(1) PNS yang mencalonkan diri dalam Pilkades harus
mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina
kepegawaian.
(2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang
bersangkutan dibebaskan sementara dari
jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa
kehilangan hak sebagai PNS sebagaimana diatur
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
tentang kepegawaian.
(3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak
menerima haknya sebagai PNS, mendapatkan
tunjangan Kepala Desa dan pendapatan lainnya
yang sah yang bersumber dari APBDesa.
Pasal 44
(1) Anggota Tentara Nasional Indonesia yang
mencalonkan diri dalam Pilkades harus
mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif
keprajuritan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
yang mencalonkan diri dalam Pilkades harus
mengundurkan diri atau pensiun dari dinas
kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha
Milik Daerah yang mencalonkan diri dalam
Pilkades harus mendapat izin tertulis dari pejabat
atasan yang berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Anggota DPR RI/
35
Pasal 45
Kepala Desa yang sisa masa jabatannya paling lama 6
(enam) bulan sejak ditetapkannya tanggal pelaksanaan
Pilkades, dapat mengikuti Pilkades dengan mengajukan
permohonan kepada Bupati untuk mengikuti Pilkades
dan mengundurkan diri atau berhenti dari jabatannya
sebagai Kepala Desa.
Paragraf 3
Pengumuman Lowongan Jabatan Kepala Desa,
Pendaftaran, Penelitian, Penetapan dan Pengumuman
Calon Kepala Desa Yang Akan Dipilih
Pasal 46
(1) Panitia Pemilihan mengumumkan adanya lowongan
jabatan Kepala Desa serta persyaratan yang harus
dicukupi oleh Bakal Calon Kepala Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sekaligus
menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa
selama 9 (sembilan) Hari.
(2) Bakal Calon Kepala Desa melengkapi persyaratan
yang harus dicukupi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dalam waktu 15 (lima belas) Hari sejak
pengumuman lowongan jabatan Kepala Desa dan
pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dibuka.
(3) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap
persyaratan Bakal Calon Kepala Desa meliputi
penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi
pencalonan.
(4) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai
klarifikasi pada instansi yang berwenang yang
dilengkapi dengan surat keterangan dari yang
berwenang.
(5) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada
masyarakat untuk memperoleh masukan.
36
(6) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), wajib diproses dan ditindak lanjuti Panitia
Pemilihan.
(7) Jangka waktu penelitian persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) sampai dengan
pengumuman hasil penelitian sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) adalah selama 20 (dua
puluh) Hari sejak pengumuman lowongan jabatan
Kepala Desa dan pendaftaran Bakal Calon Kepala
Desa dibuka.
Pasal 47
(2) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling
banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan
menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi
Calon Kepala Desa.
(3) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada
masyarakat.
Pasal 48
(1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan
membuka tahap kedua pendaftaran selama 9
(sembilan) Hari.
(2) Bakal Calon Kepala Desa melengkapi persyaratan
yang harus dicukupi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dalam waktu 15 (lima belas) Hari sejak
tahap kedua pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa
dibuka.
(3) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap
persyaratan Bakal Calon Kepala Desa meliputi
penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi
pencalonan dalam waktu 20 (dua puluh) Hari sejak
tahap kedua pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa
dibuka.
37
(4) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi
persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah
pembukaan kembali pendaftaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda
pelaksanaan Pilkades sampai dengan waktu yang
ditetapkan kemudian.
(5) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa
berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa
dari PNS di lingkungan pemerintah Daerah.
Pasal 49
Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 lebih
dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi
tambahan.
Pasal 50
(1) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49 menggunakan kriteria pengalaman bekerja
di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia,
pendidikan dan pelatihan yang mendukung
pelaksanaan tugas dalam bidang Pemerintahan
Desa.
(2) Bobot nilai kriteria pengalaman bekerja di lembaga
pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) sebagai berikut :
a. pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 1
(satu) kali masa jabatan bobot nilai 10 (sepuluh);
b. pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 2
(dua) kali masa jabatan bobot nilai 20 (dua
puluh);
c. Perangkat Desa dengan masa jabatan sampai
dengan 15 (lima belas) tahun bobot nilai 5 (lima);
d. Perangkat Desa dengan masa jabatan lebih dari
15 tahun bobot nilai 10 (sepuluh);
e. pengurus dan anggota BPD, serta LKD lainnya
dengan 1 (satu) kali masa jabatan bobot nilai 5
(lima);
38
f. pengurus dan anggota BPD, serta LKD lainnya
dengan lebih dari 1 (satu) kali masa jabatan
bobot nilai 10 (sepuluh);
g. PNS/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian
Negara Republik Indonesia/Badan Usaha Milik
Negara/Badan Usaha Milik Daerah dengan masa
kerja sampai dengan 10 (sepuluh) tahun bobot
nilai 5 (lima);
h. PNS/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian
Negara Republik Indonesia/Badan Usaha Milik
Negara/Badan Usaha Milik Daerah dengan masa
kerja 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua
puluh) tahun bobot nilai 10 (sepuluh);
i. PNS/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian
Negara Republik Indonesia/Badan Usaha Milik
Negara/Badan Usaha Milik Daerah dengan masa
kerja 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga
puluh) tahun bobot nilai 15 (lima belas);
j. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota dengan 1 (satu) kali masa
jabatan bobot nilai 10 (sepuluh);
k. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota dengan 2 (dua) kali masa
jabatan atau lebih bobot nilai 20 (dua puluh).
(3) Bobot nilai kriteria tingkat pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
a. sekolah menengah lanjutan tingkat pertama
atau sederajat bobot nilai 5 (lima);
b. sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat
bobot nilai 10 (sepuluh);
c. Diploma bobot nilai 15 (lima belas);
d. strata 1 (satu) bobot nilai 20 (dua puluh);
e. strata 2 (kedua) bobot nilai 25 (dua puluh lima);
f. strata 3 (tiga) bobot nilai 30 (tiga puluh).
39
(4) Bobot nilai kriteria usia sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sebagai berikut :
a. usia 25 (dua puluh lima) sampai dengan 28 (dua
puluh delapan) tahun bobot nilainya 5 (lima);
b. usia 29 (dua puluh sembilan) sampai dengan 32
(tiga puluh dua) tahun bobot nilainya 10
(sepuluh);
c. usia 33 (tiga puluh tiga) sampai dengan 36 (tiga
puluh enam) tahun bobot nilainya 15 (lima
belas);
d. usia 37 (tiga puluh tujuh) sampai dengan 40
(empat puluh) tahun bobot nilainya 20 (dua
puluh);
e. usia 41 (empat puluh satu) sampai dengan 44
(empat puluh empat) tahun bobot nilainya 25
(dua puluh lima);
f. usia 45 (empat puluh lima) tahun keatas bobot
nilainya 30 (tiga puluh);
(5) Bobot nilai kriteria pendidikan dan pelatihan yang
mendukung pelaksanaan tugas dalam bidang
Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dengan bukti berupa sertifikat/piagam
sebagai berikut :
a. pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis
yang dilaksanakan oleh tingkat kementerian
bobot nilainya 10 (sepuluh);
b. pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis
yang dilaksanakan oleh tingkat propinsi bobot
nilainya 8 (delapan);
c. pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis
yang dilaksanakan oleh tingkat Kabupaten/kota
bobot nilainya 6 (enam);
d. pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis
yang dilaksanakan oleh tingkat kecamatan bobot
nilainya 4 (empat);
e. pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis
yang dilaksanakan oleh tingkat Desa bobot
nilainya 2 (dua);
40
Pasal 51
(1) Panitia Pemilihan melaksanakan seleksi tambahan
dengan memberikan bobot nilai Bakal Calon Kepala
Desa sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 50 dan menetapkan 5 (lima) orang
Calon Kepala Desa yang akan mengikuti tahapan
pemungutan suara berdasarkan peringkat tertinggi.
(2) Dalam hal Panitia Pemilihan belum dapat
menetapkan 5 (lima) orang Calon Kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Kepala
Desa ditetapkan berdasarkan nilai tertinggi dari
kriteria pengalaman bekerja di lembaga
pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
50 ayat (2) terhadap Bakal Calon Kepala Desa yang
memperoleh nilai sama.
(3) Dalam hal Panitia Pemilihan belum dapat
menetapkan 5 (lima) orang Calon Kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Kepala
Desa ditetapkan berdasarkan nilai tertinggi dari
kriteria tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 50 ayat (3) terhadap Bakal Calon
Kepala Desa yang memperoleh nilai sama.
(4) Dalam hal Panitia Pemilihan belum dapat
menetapkan 5 (lima) orang Calon Kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Calon Kepala
Desa ditetapkan berdasarkan nilai tertinggi dari
kriteria usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
ayat (4) terhadap Bakal Calon Kepala Desa yang
memperoleh nilai sama.
(5) Dalam hal Panitia Pemilihan belum dapat
menetapkan 5 (lima) orang Calon Kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Calon Kepala
Desa ditetapkan berdasarkan nilai tertinggi dari
kriteria pendidikan dan pelatihan yang mendukung
pelaksanaan tugas dalam bidang Pemerintahan
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat
(5) terhadap Bakal Calon Kepala Desa yang
memperoleh nilai sama.
41
(6) Dalam hal seleksi tambahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) belum dapat
menetapkan 5 (lima) orang Calon Kepala Desa,
Panitia Pemilihan mengajukan permohonan secara
tertulis kepada DESK Pilkades untuk melaksanakan
seleksi tambahan yang diikuti oleh Bakal Calon
Kepala Desa yang memperoleh nilai sama.
(7) Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan
seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) ditentukan oleh DESK Pilkades.
(8) Biaya pelaksanaan seleksi tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) dibebankan pada APBD.
Pasal 52
Nilai hasil seleksi tambahan dari masing-masing Bakal
Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
50 dan Pasal 51 diumumkan secara terbuka melalui
media informasi yang ada di Desa.
Pasal 53
(1) Penetapan Calon Kepala Desa disertai dengan
penentuan nomor urut melalui undian secara
terbuka oleh Panitia Pemilihan.
(2) Pelaksanaan undian nomor urut calon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para Calon
Kepala Desa atau orang lain yang diberi kuasa oleh
Calon Kepala Desa.
(3) Nomor urut dan nama Calon Kepala Desa yang telah
ditetapkan disusun dalam daftar Calon Kepala Desa
dan dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan
dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
(4) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media
masa dan/atau papan pengumuman tentang nama
calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh)
Hari sejak tanggal ditetapkan.
(5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
bersifat final dan mengikat.
42
(6) Form berita acara penetapan nomor urut dan nama
Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
Paragraf 4
Kampanye
Pasal 54
(1) Calon Kepala Desa dapat melakukan Kampanye
sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat
Desa.
(2) Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari
kalender sebelum dimulainya masa tenang.
(3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis
serta bertanggung jawab.
(4) Jadwal waktu dan tempat pelaksanaan Kampanye
ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
Pasal 55
(1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54
ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai
Kepala Desa.
(2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam
jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
(3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi
program yang akan dilaksanakan dalam rangka
mewujudkan visi.
Pasal 56
Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat
(1) dapat dilaksanakan melalui :
a. pertemuan terbatas;
b. tatap muka;
c. dialog;
43
d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di
tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
dan
f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan
perundang -undangan.
Pasal 57
(1) Pelaksana Kampanye dilarang :
a. mempersoalkan dasar negara Pancasila,
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk
Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. melakukan kegiatan yang membahayakan
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. menghina seseorang, agama, suku, ras,
golongan, Calon Kepala Desa dan/atau Calon
Kepala Desa yang lain;
d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan
atau masyarakat;
e. mengganggu ketertiban umum;
f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau
menganjurkan penggunaan kekerasan kepada
seseorang, sekelompok anggota masyarakat,
dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga
Kampanye Calon Kepala Desa;
h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat
ibadah dan tempat pendidikan;
i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau
atribut Calon Kepala Desa lain selain dari
gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa
yang bersangkutan; dan
j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi
lainnya kepada peserta Kampanye.
(2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye
dilarang mengikutsertakan :
a. Kepala Desa;
b. Perangkat Desa; dan/atau
44
c. pimpinan dan anggota BPD.
Pasal 58
Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan
Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat
(1) dikenai sanksi :
a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye
melanggar larangan walaupun belum terjadi
gangguan; dan
b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya
pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat
mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang
berpotensi menyebar ke wilayah lain.
Pasal 59
(1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari kalender sebelum
Hari dan tanggal pemungutan suara.
(2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
Bagian kedelapan
Tahapan Pemungutan Suara
Pasal 60
(1) TPS ditentukan lokasinya di tempat yang mudah
dijangkau.
(2) Jumlah TPS dapat lebih dari 1 (satu) TPS dengan
mempertimbangkan jumlah Pemilih dan kondisi
geografis Desa.
(3) Penetapan jumlah TPS ditetapkan oleh Panitia
Pemilihan dan dikoordinasikan dengan Camat dan
DESK Pilkades.
(4) Bagi Desa yang melaksanakan Pilkades hanya
dengan 1 (satu) TPS, maka jumlah Kotak Suara
sama dengan jumlah Dusun yang ada di Desa yang
bersangkutan.
45
(5) Apabila Desa yang melaksanakan Pilkades hanya
dengan 1 (satu) TPS hanya mempunyai 1 (satu)
Dusun, maka jumlah kotak suara adalah sama
dengan jumlah RW di Desa yang bersangkutan.
(6) Pemilih memasukkan surat suara pada kotak suara
sesuai dengan Dusun atau RW tempat domisili
Pemilih.
Pasal 61
(1) Pemilih hadir di lokasi TPS sesuai dengan surat
undangan dari Panitia Pemilihan.
(2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mencantumkan tentang nama, alamat Pemilih
dan nomor urut dalam DPT serta Hari, tanggal, jam
dan lokasi TPS.
(3) Pemungutan suara dilakukan dengan mencoblos
surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama
Calon Kepala Desa.
Pasal 62
(1) Pemilih tuna netra, tuna daksa atau yang
mempunyai halangan fisik lain pada saat
memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh
Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan
Pemilih.
(2) Anggota Panitia Pemilihan atau orang lain yang
membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang
bersangkutan.
Pasal 63
(1) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit
atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman
penjara, memberikan suara di TPS khusus.
(2) TPS khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa kotak dan bilik suara yang dibawa oleh
Panitia Pemilihan dan saksi ke tempat rawat inap di
rumah sakit atau sejenisnya atau tempat menjalani
hukuman penjara.
46
Pasal 64
(1) Pada saat pemungutan suara dan penghitungan
suara Calon Kepala Desa wajib hadir di TPS yang
telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
(2) Calon Kepala Desa yang berhalangan hadir di TPS
harus menyampaikan surat izin atas
ketidakhadirannya dengan alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan dan kehadirannya diganti
dengan foto yang bersangkutan dengan ukuran
minimal 10 R.
(3) Calon Kepala Desa yang berhalangan hadir di TPS,
tanpa ada keterangan yang dapat
dipertanggungjawabkan atas ketidakhadirannya,
maka perolehan suara yang diperoleh oleh Calon
Kepala Desa tersebut dihitung sebagai suara tidak
sah.
(4) Calon Kepala Desa yang sudah ditetapkan sebagai
Calon Kepala Desa yang berhak dipilih serta
ditetapkan nomor urut Calon Kepala Desa, apabila
terjadi sesuatu hal yang menyebabkan Calon Kepala
Desa tersebut menjadi tidak memenuhi syarat,
maka perolehan suara yang diperoleh oleh Calon
Kepala Desa yang tidak lagi memenuhi syarat
tersebut dihitung sebagai suara tidak sah.
Pasal 65
(1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia
Pemilihan melakukan kegiatan:
a. pembukaan kotak suara;
b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;
dan
d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan
peralatan.
(2) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi Calon Kepala
Desa, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
47
(3) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang
ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, dan
sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia
Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi dan
Calon Kepala Desa.
Pasal 66
(1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 65 ayat (1), Panitia Pemilihan
memberikan penjelasan mengenai tata cara
pemungutan suara.
(2) Dalam hal pemungutan suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pemilih diberi kesempatan
oleh Panitia Pemilihan berdasarkan prinsip urutan
kehadiran Pemilih.
(3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak,
Pemilih dapat meminta surat suara pengganti
kepada Panitia Pemilihan, kemudian Panitia
Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya
1 (satu) kali.
(4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan
suara, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti
kepada Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan
memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu)
kali.
Pasal 67
(1) Suara untuk Pilkades dinyatakan sah apabila :
a. surat suara ditandatangani oleh ketua Panitia
Pemilihan; dan
b. surat suara dicoblos dengan alat coblos yang
telah disediakan.
(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), suara untuk Pilkades dinyatakan sah apabila :
a. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak
segi empat yang memuat 1 (satu) Calon Kepala
Desa;
48
b. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak
segi empat yang memuat nomor, foto dan nama
Calon Kepala Desa yang telah ditentukan;
c. tanda coblos lebih dari 1 (satu), tetapi masih di
dalam salah satu kotak segi empat yang
memuat nomor, foto dan nama Calon Kepala
Desa; atau
d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis
kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan
nama Calon Kepala Desa.
Pasal 68
(1) Pelaksanaan pemungutan suara ditutup sesuai
dengan jam yang tercantum dalam surat undangan
Pemilih.
(2) Panitia Pemilihan membuat berita acara jalannya
pemungutan suara yang ditandatangani oleh ketua,
sekretaris dan ketua seksi tatacara pelaksanaan
pemilihan kepala desa, pemungutan suara dan
rekapitulasi penghitungan suara serta dapat
ditandatangani oleh saksi dan Calon Kepala Desa.
Bagian Kesembilan
Tahapan Penghitungan Suara
Pasal 69
(1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia
Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
(2) Bagi Desa yang jumlah TPS lebih dari 1 (satu) TPS
penghitungan suara dilakukan pada salah satu TPS
yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
(3) Bagi Desa yang jumlah TPS lebih dari 1 (satu) TPS,
sebelum penghitungan suara dimulai, Panitia
Pemilihan menghitung:
a. jumlah Pemilih yang memberikan suara
berdasarkan salinan DPT untuk TPS dan surat
undangan yang telah ditukar dengan surat
suara;
b. jumlah Pemilih dari TPS lain;
49
c. jumlah surat suara dari masing-masing TPS ;
d. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
e. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh
Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
(4) Bagi Desa yang jumlah TPS hanya 1 (satu) TPS
sebelum penghitungan suara dimulai, Panitia
Pemilihan menghitung:
a. jumlah Pemilih yang memberikan suara
berdasarkan salinan DPT untuk masing-masing
Dusun atau RW dengan cara menghitung surat
undangan yang telah ditukar dengan surat
suara oleh anggota KPPS;
b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh
Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
Pasal 70
(1) Bagi Desa dengan jumlah TPS lebih dari 1 (satu)
TPS, maka jumlah surat suara di masing-masing
TPS harus sesuai dengan jumlah Pemilih yang hadir
dan memberikan suara di TPS yang bersangkutan.
(2) Bagi Desa dengan jumlah TPS hanya terdiri dari 1
(satu) TPS, maka jumlah surat suara di kotak suara
masing-masing Dusun atau RW harus sesuai
dengan jumlah Pemilih yang hadir dan
memasukkan surat suara pada kotak suara masing-
masing Dusun atau RW.
(3) Jika terjadi selisih jumlah surat suara lebih banyak
dari jumlah Pemilih yang hadir memberikan suara
maka kelebihan surat suara diambil secara acak
sehingga jumlah surat suara sama dengan jumlah
Pemilih yang hadir memberikan suara.
(4) Jika terjadi selisih jumlah surat suara lebih sedikit
dari jumlah Pemilih yang hadir maka kekurangan
surat suara tersebut dihitung sebagai suara tidak
sah sehingga jumlah surat suara sama dengan
jumlah Pemilih yang hadir memberikan suara.
50
Pasal 71
(1) Panitia Pemilihan melaksanakan penghitungan
suara sampai dengan selesai di TPS.
(2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi
Calon Kepala Desa, BPD, pengawas dan warga
masyarakat.
(3) Saksi Calon Kepala Desa dalam penghitungan suara
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus
membawa surat mandat dari Calon Kepala Desa
yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada
ketua Panitia Pemilihan.
(4) Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil
penghitungan suara yang ditandatangani oleh
ketua, sekretaris dan ketua seksi tatacara
pelaksanaan pemilihan kepala desa, pemungutan
suara dan rekapitulasi penghitungan suara serta
dapat ditandatangani oleh saksi Calon Kepala Desa.
(5) Berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada masing-
masing saksi dan Calon Kepala Desa yang hadir
sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1
(satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara
di tempat umum.
(6) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), dimasukkan dalam sampul
khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam
kotak suara yang pada bagian luar ditempel label
atau segel.
(7) Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara hasil
penghitungan suara, surat suara, dan alat
kelengkapan administrasi pemungutan dan
penghitungan suara kepada BPD segera setelah
selesai penghitungan suara.
(8) Form berita acara penghitungan suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
51
Pasal 72
(1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara
terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai
Calon Kepala Desa Terpilih.
(2) Calon Kepala Desa yang sudah ditetapkan sebagai
calon Kepala Desa yang berhak dipilih serta
ditetapkan nomor urut Calon Kepala Desa, apabila
terjadi sesuatu hal yang menyebabkan Calon Kepala
Desa tersebut menjadi tidak memenuhi syarat,
maka perolehan suara yang diperoleh oleh Calon
Kepala Desa yang tidak lagi memenuhi syarat
tersebut menjadi suara tidak sah.
(3) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh
suara sah terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, Calon
Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan
wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
(4) Wilayah perolehan suara sah yang lebih luas
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan
perolehan suara sah terbanyak di masing-masing
KPPS dengan jumlah sebaran KPPS lebih banyak.
(5) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh
suara sah terbanyak lebih dari 1 (satu) orang
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat
ditetapkan, Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan
berdasarkan perolehan suara sah terbanyak di
KPPS dengan jumlah DPT terbesar.
(6) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa yang
memperoleh suara sah terbanyak yang sama lebih
dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) belum dapat ditetapkan, Calon Kepala Desa
Terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara
sah tertinggi di KPPS.
(7) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa
Terpilih dalam waktu paling lama 1 (satu) kali 24
(dua puluh empat) jam sejak penghitungan suara
dinyatakan selesai.
52
(8) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh
suara sah terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu)
orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5)
dan ayat (6), Panitia Pemilihan dapat
memperpanjang waktu penetapan Calon Kepala
Desa Terpilih paling lama 2 (dua) kali 24 (dua puluh
empat) jam sejak penghitungan suara dinyatakan
selesai.
Pasal 73
(1) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh
suara sah terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 belum dapat
ditetapkan, Bupati menetapkan Pilkades tidak
menghasilkan Calon Kepala Desa Terpilih dalam
waktu 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak
diterima laporan dari BPD.
(2) Dalam hal Pilkades tidak menghasilkan Calon
Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Pilkades dilaksanakan pada Pilkades
serentak gelombang berikutnya.
(3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) masa jabatan Kepala Desa
berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa
dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
(4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala
Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil
pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 74
(1) Calon Kepala Desa dapat mengajukan keberatan
atas penetapan Calon Kepala Desa Terpilih oleh
Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 72 secara tertulis kepada Panitia Pemilihan,
disertai keterangan, bukti dan saksi yang
mendukung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) Hari
setelah penetapan Calon Kepala Desa terpilih;
53
(2) Panitia Pemilihan menjawab keberatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) secara tertulis paling lambat
3 (tiga) Hari sejak keberatan diterima.
Pasal 75
Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan
suara di TPS, disimpan di kantor Desa atau di tempat
lain yang terjamin keamanannya.
Bagian Kesepuluh
Penetapan, Pengesahan dan Pengangkatan
Pasal 76
(1) Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan dengan
Keputusan Panitia Pemilihan.
(2) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan perihal
nama Calon Kepala Desa Terpilih disertai dokumen-
dokumen pendukung kepada BPD, paling lama 7
(tujuh) Hari setelah penetapan Calon Kepala Desa
Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) BPD menyampaikan laporan kepada Bupati melalui
Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa paling
lama 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari
Panitia Pemilihan perihal Calon Kepala Desa
Terpilih.
(4) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan
Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa
dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga
puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
(5) Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pilkades, Bupati
menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
Pasal 77
(1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pilkades, Bupati
menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu
paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal
diterimanya penyampaian hasil Pilkades dari BPD.
54
(2) DESK melakukan penelitian terhadap proses
pemungutan suara dan penghitungan suara.
(3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan dalam
penyelesaian perselisihan hasil Pilkades.
(4) Penyelesaian perselisihan oleh Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) hanya untuk perselisihan
yang bersifat administratif.
(5) Perselisihan atau sengketa hasil Pilkades, yang
bersifat pidana penyelesaiannya melalui jalur
pengadilan.
(6) Proses peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) tidak mempengaruhi tahapan proses
pengesahan, pengangkatan dan pelantikan Calon
Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa.
Bagian Kesebelas
Pelantikan
Pasal 78
(1) Calon Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati atau
pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh)
Hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan
Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan
Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa.
(2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa
terpilih bersumpah/berjanji.
55
(3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sebagai berikut :
“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku
Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-
jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu
taat dalam mengamalkan dan mempertahankan
Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa Saya
akan menegakkan kehidupan demokrasi dan
Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan
perundang- undangan dengan selurus-lurusnya
yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia”.
(4) Susunan acara pelantikan Kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai
berikut :
a. pembacaan Keputusan Bupati tentang
pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala
Desa Terpilih menjadi Kepala Desa;
b. pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati
atau pejabat yang ditunjuk;
c. penandatanganan berita acara pengambilan
sumpah/janji;
d. kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang
ditunjuk;
e. penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau
pejabat yang ditunjuk;
f. pembacaan amanat Bupati; dan
g. pembacaan do’a.
Pasal 79
(1) Calon Kepala Desa Terpilih yang meninggal dunia,
berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan
alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan,
Calon Kepala Desa Terpilih dinyatakan gugur dan
Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah
sebagai Penjabat Kepala Desa.
56
(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala
Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil
pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 80
(1) Calon Kepala Desa Terpilih yang ditetapkan sebagai
tersangka dan diancam dengan pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan,
Calon Kepala Desa Terpilih tetap dilantik sebagai
Kepala Desa.
(2) Calon Kepala Desa Terpilih yang ditetapkan sebagai
tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme,
makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan
negara sebelum pelantikan, Calon Kepala Desa
Terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan
pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan
sementara yang bersangkutan dari jabatannya
sebagai Kepala Desa.
(3) Calon Kepala Desa Terpilih yang ditetapkan sebagai
terdakwa dan diancam dengan pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register
perkara di pengadilan sebelum pelantikan, Calon
Kepala Desa Terpilih tetap dilantik menjadi Kepala
Desa dan pada kesempatan pertama Bupati
memberhentikan sementara yang bersangkutan dari
jabatannya sebagai Kepala Desa.
(4) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai
terpidana dan diancam dengan pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap sebelum pelantikan, Calon Kepala Desa
Terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan
pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan
yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala
Desa dan mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah
Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.
57
(5) Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak
hadir pada saat pelantikan diangggap
mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang
dapat dibenarkan.
(6) Calon Kepala Desa Terpilih yang tidak hadir pada
saat pelantikan dengan alasan yang dapat
dibenarkan dilantik pada waktu yang ditentukan
kemudian.
(7) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan
ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) Hari
terhitung sejak tanggal pelantikan.
(8) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala
Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil
Pilkades Antar Waktu melalui Musyawarah Desa.
Bagian Kedua belas
Serah Terima Jabatan
Pasal 81
(1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan
Calon Kepala Desa Terpilih.
(2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan
berita acara serah terima jabatan.
(3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
pada acara pengambilan sumpah/janji dan
pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih setelah
penyematan tanda jabatan bersamaan dengan
menyerahkan memori serah terima jabatan.
(4) Memori serah terima jabatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
a. pendahuluan;
b. monografi Desa;
c. pelaksanaan program kerja tahun lalu;
d. rencana program yang akan datang;
58
e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang
dilaksanakan dan rencana kegiatan setahun
terakhir;
f. hambatan yang dihadapi; dan
g. daftar inventarisasi dan kekayaan desa.
Pasal 82
(1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam)
tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa
jabatan secara berturut-turut atau tidak secara
berturut-turut.
(3) Penghitungan periodisasi masa jabatan Kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai
berikut :
a. Kepala Desa yang diangkat berdasarkan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang
Pemerintahan Desa, dengan masa jabatan 8
(delapan) tahun setiap periodenya;
b. Kepala Desa yang diangkat berdasarkan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah, dengan masa jabatan 5
(lima) tahun dihitung selama 1 (satu) periode,
sedangkan yang diangkat dengan masa jabatan
diatas 5 (lima) tahun sampai dengan 10
(sepuluh) dihitung telah menjabat selama 2 (dua)
periode;
c. Kepala Desa yang diangkat berdasarkan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, dengan masa jabatan 6
(enam) tahun setiap periodenya;
d. ketentuan periodisasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) termasuk jabatan Kepala Desa
yang dipilih melalui Musyawarah Desa;
e. dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri
sebelum habis masa jabatannya atau
diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah
menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.
59
Bagian Ketiga belas
Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
Pasal 83
(1) Calon Kepala Desa Terpilih yang telah dilantik harus
mengikuti pelatihan awal masa jabatan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
(2) Kepala Desa harus mengikuti program pelatihan
yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
(3) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, APBD Provinsi dan
APBD.
BAB III
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI
MUSYAWARAH DESA
Pasal 84
(1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan
dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun,
Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah
sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan
ditetapkan Kepala Desa Antar Waktu hasil
Musyawarah Desa.
(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan
sejak Kepala Desa diberhentikan.
(3) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui
musyawarah Desa terhitung sejak tanggal
pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan
Kepala Desa yang diberhentikan.
Pasal 85
(1) BPD membentuk Panitia Pilkades Antar Waktu.
(2) Pembentukan Panitia Pilkades Antar Waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan BPD.
60
(3) Panitia Pilkades Antar Waktu terdiri atas Perangkat
Desa dan unsur masyarakat.
(4) Panitia Pilkades Antar Waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), jumlahnya disesuaikan
dengan beban tugas dan kemampuan APBDesa.
(5) Panitia Pilkades Antar Waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) bertanggungjawab kepada
BPD.
Pasal 86
(1) Panitia Pilkades Antar Waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) melakukan
penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala
Desa Antar Waktu.
(2) Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu
menjadi Calon Kepala Desa Antar Waktu ditetapkan
paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3
(tiga) orang Calon Kepala Desa Antar Waktu.
(3) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa Antar Waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang
memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang,
Panitia Pilkades Antar Waktu melakukan seleksi
tambahan.
(4) Ketentuan mengenai seleksi tambahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 berlaku
mutatis mutandis terhadap seleksi tambahan
Pilkades Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (3).
(5) Dalam hal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang
memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang,
Panitia Pilkades Antar Waktu memperpanjang
waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) Hari.
(6) Dalam hal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang
memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua)
orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), BPD menunda pelaksanaan
Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu sampai
dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.
61
(7) Dalam hal Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu
tidak menghasilkan Calon Kepala Desa Pengganti
Antar Waktu, BPD dapat mengajukan permohonan
kepada Bupati untuk mengikuti Pilkades serentak
gelombang berikutnya.
Pasal 87
(1) Pilkades Antar Waktu dilaksanakan melalui
tahapan:
a. persiapan;
b. pelaksanaan; dan
c. pelaporan.
(2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. BPD membentuk Panitia Pilkades Antar Waktu
paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas)
Hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
b. pengajuan biaya Pilkades dengan beban
APBDesa oleh Panitia Pilkades Antar Waktu
kepada Penjabat Kepala Desa paling lama dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung
sejak Panitia Pilkades Antar Waktu terbentuk;
c. pemberian persetujuan biaya Pilkades Antar
Waktu oleh Penjabat Kepala Desa paling lama
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari
terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pilkades
Antar Waktu;
d. pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon
Kepala Desa oleh Panitia Pilkades Antar Waktu
dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi
Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh
Panitia Pilkades Antar Waktu dalam jangka
waktu 7 (tujuh) Hari; dan
62
f. penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh
Panitia Pilkades Antar Waktu paling sedikit 2
(dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga)
orang Calon Kepala Desa Antar Waktu yang
dimintakan pengesahan Musyawarah Desa
untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa
Antar Waktu yang berhak dipilih dalam
Musyawarah Desa.
(3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b meliputi :
a. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin
oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan
pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pilkades
Antar Waktu;
b. pengesahan Calon Kepala Desa Antar Waktu
yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa
melalui musyawarah mufakat atau melalui
pemungutan suara;
c. pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa Antar
Waktu oleh Panitia Pilkades Antar Waktu dan
peserta Musyawarah Desa melalui mekanisme
musyawarah mufakat atau melalui pemungutan
suara yang telah disepakati oleh Musyawarah
Desa;
d. pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa
Antar Waktu oleh Panitia Pilkades Antar Waktu
kepada Musyawarah Desa; dan
e. pengesahan Calon Kepala Desa Antar Waktu
terpilih oleh Musyawarah Desa.
(4) Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
(5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) berasal dari:
a. tokoh adat;
b. tokoh agama;
c. tokoh masyarakat;
d. tokoh pendidikan;
e. perwakilan kelompok tani;
f. perwakilan kelompok nelayan;
63
g. perwakilan kelompok perajin;
h. perwakilan kelompok perempuan;
i. perwakilan kelompok pemerhati dan
perlindungan anak;
j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
k. Unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi
sosial budaya masyarakat setempat.
(6) Unsur masyarakat lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima)
orang dari setiap Dusun.
(7) Kriteria unsur masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Desa dan
nama-nama unsur masyarakat ditetapkan dengan
keputusan Kepala Desa.
(8) Jumlah peserta Musyawarah Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan
disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa
dengan memperhatikan jumlah penduduk yang
mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan
dengan keputusan BPD.
(9) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c meliputi :
a. pelaporan hasil Pilkades Antar Waktu melalui
Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka
waktu 7 (tujuh) Hari setelah Musyawarah Desa
mengesahkan Calon Kepala Desa Antar Waktu
Terpilih;
b. pelaporan Calon Kepala Desa Antar Waktu
Terpilih hasil Musyawarah Desa oleh ketua BPD
kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari
setelah menerima laporan dari Panitia Pilkades
Antar Waktu;
c. penerbitan Keputusan Bupati tentang
pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa
Antar Waktu terpilih paling lambat 30 (tiga
puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD;
dan
64
d. pelantikan Kepala Desa Antar Waktu oleh Bupati
paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak
diterbitkan keputusan pengesahan
pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih
dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(10) Tahapan pelaksanaan Pilkades Antar Waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan
ayat (4) dapat dipersingkat dengan
mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas.
Pasal 88
(1) BPD menyampaikan laporan Calon Kepala Desa
Antar Waktu Terpilih hasil Musyawarah Desa
kepada Bupati.
(2) Bupati mengesahkan Calon Kepala Desa Antar
Waktu Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan Keputusan Bupati.
Bupati wajib melantik caloturan perundang-undangan.
BAB IV
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Bagian Kesatu
Larangan Kepala Desa
Pasal 89
(1) Kepala Desa dilarang :
a. merugikan kepentingan umum;
b. membuat keputusan yang menguntungkan diri
sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau
golongan tertentu;
c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak,
dan/atau kewajibannya;
d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap
warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok
masyarakat Desa;
65
f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme,
menerima uang, barang, dan/atau jasa dari
pihak lain yang dapat mempengaruhi
keputusan atau tindakan yang akan
dilakukannya;
g. menjadi pengurus partai politik;
h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi
terlarang;
i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau
anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten,
dan jabatan lain yang ditentukan dalam
peraturan perundangan-undangan;
j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye
pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala
daerah;
k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) Hari
kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan
tidak dapat dipertanggungjawabkan.
(2) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi
administratif berupa teguran lisan dan/atau
teguran tertulis.
(3) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan,
dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan
dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
Bagian Kedua
Pemberhentian Kepala Desa
Pasal 90
(1) Kepala Desa berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri; atau
66
c. diberhentikan.
(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c karena:
a. berakhir masa jabatannya;
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara
berkelanjutan atau berhalangan tetap secara
berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena
menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik
maupun mental, tidak berfungsi secara normal
yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter
yang berwenang dan/atau tidak diketahui
keberadaannya;
c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
e. adanya perubahan status Desa menjadi
Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau
lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau
penghapusan Desa;
f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala
Desa; atau
g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada
Bupati melalui Camat atau sebutan lain.
(4) Laporan Ketua BPD kepada Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) memuat materi situasi yang
terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.
(5) Atas laporan Ketua BPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) Bupati melakukan kajian untuk proses
selanjutnya.
67
Bagian Ketiga
Pemberhentian Sementara
Pasal 91
Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati
karena :
a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
b. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun
berdasarkan register perkara di Pengadilan; dan
d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana
korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana
terhadap keamanan negara.
Pasal 92
Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 91 disahkan pemberhentiannya
oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD setelah
dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan
Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap.
Bagian Keempat
Pengesahan Pemberhentian
Pasal 93
Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 90 ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.
68
Pasal 94
(1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 setelah
melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak
bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling
lama 30 (tiga puluh) Hari sejak penetapan putusan
Pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati
merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala
Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa
sampai dengan akhir masa jabatannya.
(2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir
masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama
baik Kepala Desa yang bersangkutan.
Pasal 95
Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Sekretaris Desa
melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai
dengan adanya putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap.
Pasal 96
Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti
tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a
dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d,
huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat PNS dari
Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai
terpilihnya Kepala Desa yang baru.
69
Bagian Kelima
Penjabat Kepala Desa
Pasal 97
(1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang
berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena
diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
90 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf
b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati
mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai
Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala
Desa yang baru melalui hasil Musyawarah Desa.
(2) Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan
tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan
Kepala Desa yang diberhentikan.
Pasal 98
(1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan
pelaksanaan Pilkades, Kepala Desa yang habis masa
jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya
Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah PNS dari Pemerintah Daerah.
Pasal 99
(1) PNS yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dan Pasal
97 ayat (1) paling sedikit harus memahami bidang
kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan
kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan
Kepala Desa.
Pasal 100
(1) Kepala Desa yang berstatus PNS apabila berhenti
sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi
induknya.
70
(2) Kepala Desa yang berstatus PNS apabila telah
mencapai batas usia pensiun sebagai PNS
diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan
memperoleh hak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 101
(1) Penjabat Kepala Desa yang diangkat sebelum
berlakunya Peraturan Bupati ini tetap
melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya
Kepala Desa definitif.
(2) Kepala Desa yang diangkat sebelum berlakunya
Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas
sampai dengan berakhir masa jabatannya.
Pasal 102
Seluruh Tahapan Pilkades yang telah dan sedang
berlangsung sampai diterbitkan Peraturan Bupati ini
tetap dinyatakan sah.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 103
Pada saat Peraturan Bupati mulai berlaku, Peraturan
Bupati Blitar Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tatacara
Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan,
Pelantikan serta Pemberhentian Kepala Desa (Berita
Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 35/E)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Blitar Blitar Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang
Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan dan
Pengangkatan, Pelantikan Serta Pemberhentian Kepala
Desa (Berita Daerah Kabupaten Blitar Nomor 32/E)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
71
Pasal 104
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.
Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 7 Oktober 2019
BUPATI BLITAR,
Ttd.
RIJANTO
Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 7 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR
Ttd.
TOTOK SUBIHANDONO
BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2019 NOMOR 50/E
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 50 TAHUN 2019
TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA
I. UMUM
Peraturan Bupati ini merupakan peraturan pelaksanaan dari
Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemerintahan
Desa khususnya yang mengatur tentang tata cara pemilihan,
pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.
Adapun hal-hal yang diatur lebih rinci berkaitan dalam Peraturan
Bupati ini adalah tentang tata cara pemilihan kepala desa serentak,
pemilihan kepala desa antar waktu, pengangkatan dan pemberhentian
kepala desa.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas. Pasal 2
Cukup jelas. Pasal 3
Cukup jelas. Pasal 4
Cukup jelas. Pasal 5
Tahapan yang dilaksanakan tetap menyesuaikan tahapan yang telah ditetapkan, namun bila ada keadaan tertentu sehingga mengakibatkan tahapan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati, maka tahapan tersebut tetap sah sepanjang tahapan selanjutnya tidak terlampaui.
2
Pasal 6 Cukup jelas.
Pasal 7 Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas. Pasal 9
Yang dimaksud adalah keamanan dan ketertiban wilayah daerah pada hari H-1, Hari H dan Hari H+1 pelaksanaan Pilkades serentak.
Pasal 10
Cukup jelas. Pasal 11
Huruf a Adalah petugas keamanan di lingkungan TPS yang terdiri dari anggota Linmas.
Huruf b Cukup jelas.
Huruf c Cukup jelas.
Huruf d Cukup jelas.
Huruf e Cukup jelas.
Huruf f Cukup jelas. Huruf g
Cukup jelas. Huruf h
Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d
Dilaksanakan oleh satuan kerja kecamatan, karena Camat sebagai unsur anggota dalam DESK Pilkades.
Huruf e Dilaksanakan oleh satuan kerja kecamatan, karena Camat sebagai unsur anggota dalam DESK Pilkades.
3
Huruf f Cukup jelas.
Huruf g Cukup jelas.
Huruf h Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas. Pasal 15
Cukup jelas. Pasal 16
Cukup jelas. Pasal 17
Cukup jelas. Pasal 18
Ayat (1) Unsur pimpinan dan anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pemilihan.
Ayat (2) Kepemimpinan dalam Panitia Pemilihan bersifat kolektif kolegial.
Pasal 19
Huruf a Cukup jelas.
Huruf b Cukup jelas.
Huruf c Cukup jelas.
Huruf d Cukup jelas.
Huruf e Cukup jelas.
Huruf f Panitia Pilkades menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan dan menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye di dalam suatu bentuk pedoman tata cara (bukan suatu peraturan atau keputusan) yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan dilampiri dengan berita acara penyusunan musyawarah Panitia Pemilihan.
Huruf g Cukup jelas.
Huruf h Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas. Pasal 21
Cukup jelas. Pasal 22
Cukup jelas.
4
Pasal 23 Ayat (1)
Huruf a Ketua seksi tatacara pelaksanaan pemilihan kepala desa, pemungutan suara dan rekapitulasi penghitungan suara menyusun tata tertib pemungutan suara dan penghitungan suara di dalam suatu bentuk pedoman tata cara (bukan suatu peraturan atau keputusan) yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan dilampiri dengan berita acara penyusunan musyawarah Panitia Pemilihan.
Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas.
Ayat (2) a) Apabila jumlah TPS lebih dari 1 (satu) TPS, maka jumlah KPPS
adalah sama dengan jumlah TPS yang dibutuhkan; b) Apabila jumlah TPS hanya 1 (satu) TPS pada Desa dengan
jumlah Dusun lebih dari 1 (satu) Dusun maka jumlah KPPS adalah sama dengan jumlah Dusun; dan
c) Apabila jumlah TPS hanya 1 (satu) TPS pada Desa dengan jumlah Dusun hanya 1 (satu) Dusun, maka jumlah KPPS adalah sama dengan jumlah RW.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas. Pasal 25
Cukup jelas. Pasal 26
Cukup jelas. Pasal 27
Cukup jelas. Pasal 28
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a
Bagi Pemilih yang berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat tahapan pemungutan suara walaupun belum mempunyai kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk tetap memenuhi persyaratan sebagai Pemilih yang akan ditetapkan dalam DPT.
5
Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d
Penjelasan mengenai persyaratan Pemilih “berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk.”, maka warga Desa yang memiliki bukti kependudukan berupa kartu tanda penduduk atau kartu keluarga atau surat keterangan kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebelum jadwal DPS ditetapkan sesuai dengan ketentuan Keputusan Bupati tentang penetapan tahapan pilkades serentak.
Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas. Pasal 30
Cukup jelas. Pasal 31
Cukup jelas. Pasal 32
Cukup jelas. Pasal 33
Cukup jelas. Pasal 34
Cukup jelas. Pasal 35
Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d
Cukup jelas. Huruf e
Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g
Dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan negeri.
Huruf h 1) Bakal Calon Kepala Desa dapat membuktikan dengan surat
keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian
Resor atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan
untuk tindak pidana khusus.
6
2) Terkait pengertian “pelaku kejahatan berulang-ulang” tersebut
mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
yang mengatur tentang pengertian dari pelaku kejahatan
berulang, sebagaimana diatur dalam pasal 486, 487, 488 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu :
a. pelakunya adalah orang yang sama;
b. kejahatan yang diulangi harus sama atau sejenis dengan
kejahatan yang terdahulu;
c. antara kejahatan yang terdahulu dan kejahatan yang
diulangi harus sudah ada keputusan hakim berupa
pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
dan
d. pengulangan kejahatan yang dilakukan dalam tenggang
waktu tidak lebih dari 5 (lima) tahun.
Huruf i Dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan negeri. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Huruf l
Cukup jelas. Huruf m
Cukup jelas. Pasal 36
Cukup jelas Pasal 37
Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d
Cukup jelas Huruf e
Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Huruf h Cukup jelas Huruf i Cukup jelas Huruf j Cukup jelas Huruf k
Surat keterangan berbadan sehat adalah surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh dokter instansi pemerintah di bidang kesehatan dan memiliki kewenangan dalam memberikan keterangan sehat pada rumah sakit umum daerah.
Huruf l Cukup jelas
7
Huruf m Cukup jelas
Huruf n Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas Pasal 39
Cukup jelas Pasal 40
Cukup jelas. Pasal 41
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Selama menjalani cuti, tugas Perangkat Desa yang sedang menjalani cuti dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Setelah selesai menjalani cuti atau ditetapkannya sebagai Calon Kepala Desa Terpilih, Perangkat Desa melaporkan diri kepada Kepala Desa dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Perangkat Desa kembali.
Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas. Pasal 43
Ayat (1) PNS yang mencalonkan diri dalam Pilkades harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian, yaitu Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten, dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut : a) surat pengantar dari kepala organisasi perangkat daerah
kepada Bupati; b) surat permohonan izin mencalonkan Kepala Desa kepada
Bupati; c) surat pernyataan tunduk pada peraturan yang berlaku,
terhadap hak-hak kepegawaian semasa menjadi Kepala Desa terpilih;
d) surat rekomendasi untuk mencalonkan Kepala Desa dari kepala opd;
e) surat keterangan tidak sedang menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa;
f) fotokopi yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang : 1) keputusan Bupati tentang Pengangkatan calon PNS; 2) keputusan Bupati tentang Pengangkatan PNS; 3) keputusan Bupati tentang Pengangkatan pangkat dan
berkala terakhir; 4) petikan nomor induk pegawai baru; 5) sasaran kerja pegawai tahun terakhir; 6) keputusan Bupati tentang Pengangkatan jabatan
terakhir.
8
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas. Pasal 45
Cukup jelas. Pasal 46
Cukup jelas. Pasal 47
Cukup jelas Pasal 48
Cukup jelas. Pasal 49
Cukup jelas. Pasal 50
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Pernah mengikuti pendidikan dan latihan dibuktikan dengan piagam, sertifikat atau surat keterangan dari instansi dan/atau panitia penyelenggara.
Pasal 51
Cukup jelas. Pasal 52
Cukup jelas. Pasal 53
Cukup jelas. Pasal 54
Cukup jelas. Pasal 55
Cukup jelas. Pasal 56
Cukup jelas. Pasal 57
Cukup jelas.
9
Pasal 58 Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas. Pasal 60
Cukup jelas. Pasal 61
Cukup jelas. Pasal 62
Cukup jelas. Pasal 63
Cukup jelas. Pasal 64
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Calon Kepala Desa menjadi tidak memenuhi syarat disebabkan karena meninggal dunia atau ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Pasal 65
Cukup jelas. Pasal 66
Cukup jelas. Pasal 67
Cukup jelas. Pasal 68
Cukup jelas. Pasal 69
Cukup jelas. Pasal 70
Cukup jelas. Pasal 71
Cukup jelas. Pasal 72
Cukup jelas. Pasal 73
Cukup jelas.
10
Pasal 74 Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas. Pasal 76
Cukup jelas. Pasal 77
Cukup jelas. Pasal 78
Cukup jelas. Pasal 79
Cukup jelas. Pasal 80
Cukup jelas. Pasal 81
Cukup jelas. Pasal 82
Cukup jelas. Pasal 83
Cukup jelas. Pasal 84
Cukup jelas. Pasal 85
Cukup jelas. Pasal 86
Cukup jelas. Pasal 87
Cukup jelas. Pasal 88 Cukup jelas. Pasal 89 Cukup jelas. Pasal 90
Cukup jelas. Pasal 91
Cukup jelas. Pasal 92
Cukup jelas.
11
Pasal 93 Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas. Pasal 95
Cukup jelas. Pasal 96
Cukup jelas. Pasal 97
Cukup jelas. Pasal 96
Cukup jelas. Pasal 97
Cukup jelas. Pasal 98
Cukup jelas. Pasal 99
Cukup jelas. Pasal 100
Cukup jelas. Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102 Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas .
Pasal 104 Cukup jelas.
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BLITAR
Nomor 50 TAHUN 2019
Tanggal 7 Oktober 2019
CONTOH BENTUK DAN FORMAT DOKUMEN PEMILIHAN KEPALA DESA
1. PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
A. Pemberitahuan Masa Akhir Jabatan Kepala Desa
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA……….. KECAMATAN………….. KABUPATEN BLITAR
Jalan…………………No……..………………
…………., …………..
Nomor : Kepada
Sifat : Yth. Sdr. Kepala Desa ……
Lampiran : di
Perihal : PEMBERITAHUAN AKHIR MASA ___________________
JABATAN KEPALA DESA
Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Bupati Blitar
Nomor 50 Tahun 2019 tentang Tata cara Pemilihan,
Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa bahwa Badan
Permusyawaratan Desa memberitahukan akhir masa jabatan
Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir
masa jabatannya.
Sehubungan hal tersebut bersama ini diberitahukan bahwa
masa jabatan Saudara sebagai Kepala Desa…………….
Kecamatan…………. akan berakhir pada tanggal…………….,
untuk itu dimohon kepada Saudara agar segera membuat
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa
Jabatan Kepala Desa.
Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih atas
kerja samanya.
BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA…………..
K E T U A
____________________
Tembusan :
Yth. Sdr. Camat……………………….
2
B. Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA………..
KECAMATAN………….. KABUPATEN BLITAR
Jalan…………………No……..
KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA …………..
KECAMATAN …… KABUPATEN BLITAR
NOMOR …….. TAHUN…….
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA……….
KECAMATAN……… KABUPATEN BLITAR
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA…
KECAMATAN…. KABUPATEN BLITAR
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan
Bupati Blitar Nomor 50 Tahun 2019 tentang Tata
cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian
Kepala Desa, perlu membentuk Panitia Pemilihan
Kepala Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan
Desa……….. tentang Pembentukan Panitia Pemilihan
Kepala Desa……. Kecamatan…… Kabupaten Blitar;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);
3
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun
2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun
2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar
Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Bupati Blitar Nomor 50 Tahun 2019
tentang Tata cara Pemilihan, Pengangkatan, dan
Pemberhentian Kepala Desa;
Memperhatikan : 1. Surat Badan Permusyawaratan Desa..... Nomor : ......
tanggal..... Perihal : Pemberitahuan Akhir Masa
Jabatan Kepala Desa ................;
2. Hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.....
Kecamatan........ tanggal........ tentang Pembentukan
Panitia Pemilihan Kepala Desa........ Kecamatan.......
Kabupaten Blitar;
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
KESATU : Dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
ditetapkan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala
Desa……… Tahun…….. dengan susunan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
4
KEDUA : Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah :
a. merencanakan, mengkoordinasikan,
menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan
semua tahapan pelaksanaan Pilkades;
b. merencanakan dan mengajukan biaya Pilkades
kepada Bupati melalui Camat;
c. melakukan pendaftaran dan penetapan Pemilih;
d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal
calon Kepala Desa;
e. menetapkan calon Kepala Desa yang telah
memenuhi persyaratan;
f. menetapkan tata cara pelaksanaan Pilkades;
g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan
dan TPS;
i. melaksanakan pemungutan suara;
j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara
dan mengumumkan hasil Pilkades;
k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
Pilkades.
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan Kepala
Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
bertanggungjawab kepada Badan Permusyawaratan
Desa.
KEEMPAT : Masa tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU adalah terhitung sejak
tanggal ditetapkan sampai dengan penetapan Calon
Kepala Desa Terpilih.
KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan Kepala
Desa diberikan honorarium selama ….. bulan terhitung
sejak ditetapkan Jadwal Pilkades Serentak oleh Bupati
sampai dengan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
KEENAM : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya
apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan
ini.
KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di :…………………. Pada tanggal
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA….. KETUA,
______________________
5
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Bapak Bupati Blitar;
2. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Blitar;
3. Sdr. Camat…………… Kabupaten Blitar;
4. Sdr. Kepala Desa……….. Kecamatan….. Kabupaten Blitar;
5. Panitia Pemilihan Kepala Desa…. Kecamatan…. Kabupaten Blitar;
6
LAMPIRAN KEPUTUSAN BPD………….
Nomor :
Tanggal :
SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA…………. KECAMATAN…………. KABUPATEN BLITAR
TAHUN…………
NO. NAMA JABATAN DALAM
KEPANITIAAN
KETERANGAN
1 2 3 4
1 Ketua merangkap anggota
2 Sekretaris merangkap anggota
3 Bendahara merangkap anggota
4 Ketua Seksi Sosialisasi,
Pendaftaran Pemilih,
Penetapan Pemilih,
Penjaringan dan Penyaringan
Bakal Calon Kepala Desa
merangkap anggota
5 Ketua Seksi Logistik dan
Tatacara Kampanye
merangkap anggota
6 Ketua Seksi Tatacara
Pelaksanaan Pemilihan Kepala
Desa, Pemungutan Suara, dan
Rekapitulasi Penghitungan
Suara merangkap anggota
7 Ketua Seksi Perencanaan,
Pengawasan, Evaluasi dan
Pelaporan merangkap anggota
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA……..
KETUA,
______________________
7
2. PEDOMAN KOP SURAT, STEMPEL DAN SAMPUL SURAT PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA
A. Pedoman Kop Surat.
1. Kop Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa ditulis pada bagian atas
tengah dari kertas surat dengan huruf berwarna hitam;
2. Semua surat dengan menggunakan Kop Surat Panitia Pemilihan
Kepala Desa ditandatangani oleh Ketua di sisi sebelah kiri dan
Sekretaris di sisi sebelah kanan;
3. Bentuk Kop Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa dan penanda
tanganannya beserta stempel, selengkapnya sebagai berikut :
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA………. KECAMATAN………………… KABUPATEN BLITAR
Sekretariat Jl……………..Telpon……………… Kode Pos………………..
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ……………
KECAMATAN………………… KABUPATEN BLITAR
B. Pedoman stempel
1. Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk 4 (empat)
persegi panjang berukuran panjang 6 cm dan lebar 3 cm;
2. Tinta yang dipergunakan berwarna ungu;
3. Bentuk stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai berikut :
Ketua
(Stempel Panitia)
Harus mengenai tanda
Tangan keduanya
Sekretaris
PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA …….
KECAMATAN…….…
KABUPATEN BLITAR
KABUPATEN BLITAR
3 cm
6 cm
8
3. PENDAFTARAN PEMILIH
A. Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA………… KECAMATAN……………… KABUPATEN BLITAR Sekretariat Jln………………No…… Telp………….
TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN KEPALA DESA………..
KECAMATAN…………….. KABUPATEN BLITAR TAHUN…………
Kepala Keluarga / Penghuni Rumah :
Alamat :
No. Nama Jenis
Kelamin
Tempat/
Tanggal Lahir
Status (Kawin/
Belum Kawin)
Keterangan
Telah terdaftar sebagai Pemilih pada Pemilihan Kepala Desa………….
Kecamatan……….. Kabupaten Blitar Tahun……..
Kepala Keluarga / Penghuni Rumah
(…………………………)
Petugas Pendaftaran Pemilih
(…………………………..)
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA………… KECAMATAN……………… KABUPATEN BLITAR Sekretariat Jln………………No…… Telp………….
TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN KEPALA DESA………..
KECAMATAN…………….. KABUPATEN BLITAR TAHUN…………
Kepala Keluarga / Penghuni Rumah :
Alamat :
No. Nama Jenis
Kelamin
Tempat/
Tanggal Lahir
Status (Kawin/
Belum Kawin)
Keterangan
Telah terdaftar sebagai Pemilih pada Pemilihan Kepala Desa………….
Kecamatan……….. Kabupaten Blitar Tahun……..
Kepala Keluarga / Penghuni Rumah
(…………………………)
Petugas Pendaftaran Pemilih
(…………………………..)
Potong disini
9
B. Daftar Pemilih Sementara (DPS)
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA…………………. KECAMATAN……………… KABUPATEN BLITAR
Sekretariat Jln……………… No…… Telp………….
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN KEPALA DESA………..
KECAMATAN…………….. KABUPATEN BLITAR TAHUN…………
DUSUN / RW :
No. Nama Jenis
Kelamin
Tempat/
Tanggal Lahir
Status
(Kawin/
Belum Kawin)
Alamat Ket
L P
1 2 3 4 5 6 7 8
RT… / RW…
JUMLAH
Ditetapkan di :
Pada tanggal :
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA…………….
KECAMATAN………………… KABUPATEN BLITAR
Ketua
(…………………….)
Sekretaris
(…………………….)
Ketua Seksi Sosialisasi, Pendaftaran Pemilih, Penetapan Pemilih,
Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa
(…………………….)
10
C. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS)
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA……………….. KECAMATAN……………… KABUPATEN BLITAR
Sekretariat Jln……………… No…… Telp………….
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN KEPALA DESA………..
KECAMATAN…………….. KABUPATEN BLITAR TAHUN…………
NO. DUSUN/RW JUMLAH PEMILIH KETERANGAN
1 2 3 4
J U M L A H
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA…………….
KECAMATAN………………… KABUPATEN BLITAR
Ketua
(…………………….)
Sekretaris
(…………………….)
Ketua Seksi Sosialisasi, Pendaftaran Pemilih, Penetapan Pemilih,
Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa
(…………………….)
11
D. Daftar Pemilih Tambahan
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA……………. KECAMATAN……………… KABUPATEN BLITAR
Sekretariat Jln………………No…… Telp………….
DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA………..
KECAMATAN…………….. KABUPATEN BLITAR TAHUN…………
DUSUN / RW :
No. Nama Jenis
Kelamin
Tempat/
Tanggal Lahir
Status (Kawin/
Belum Kawin)
Alamat Ket
L P
1 2 3 4 5 6 7 8
RT… /
RW…
JUMLAH
Ditetapkan di :
Pada tanggal :
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA…………….
KECAMATAN………………… KABUPATEN BLITAR
Ketua
(…………………….)
Sekretaris
(…………………….)
Ketua Seksi Sosialisasi, Pendaftaran Pemilih, Penetapan Pemilih,
Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa
(…………………….)
12
E. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA……….. KECAMATAN…………… KABUPATEN BLITAR
Sekretariat Jln………………No…… Telp………….
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA………..
KECAMATAN…………….. KABUPATEN BLITAR TAHUN…………
NO. DUSUN/RW JUMLAH PEMILIH KETERANGAN
1 2 3 4
J U M L A H
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA…………….
KECAMATAN………………… KABUPATEN BLITAR
Ketua
(…………………….)
Sekretaris
(…………………….)
Ketua Seksi Sosialisasi, Pendaftaran Pemilih, Penetapan Pemilih,
Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa
(…………………….)
13
F. Catatan Daftar Pemilih Yang Belum Tercatat Dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) Dan Daftar Pemilih Tambahan
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA…………… KECAMATAN…………… KABUPATEN BLITAR
Sekretariat Jln………………No…… Telp………….
CATATAN DAFTAR PEMILIH YANG BELUM TERCATAT DALAM
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA………..
KECAMATAN…………….. KABUPATEN BLITAR TAHUN…………
DUSUN / RW :
No. Nama Jenis
Kelamin
Tempat/
Tanggal Lahir
Status (Kawin/
Belum Kawin)
Alamat Ket
L P
1 2 3 4 5 6 7 8
RT… /
RW…
JUMLAH
Ditetapkan di :
Pada tanggal :
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA…………….
KECAMATAN………………… KABUPATEN BLITAR
Ketua
(…………………….)
Sekretaris
(…………………….)
Ketua Seksi Sosialisasi, Pendaftaran Pemilih, Penetapan Pemilih,
Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa
(…………………….)
14
G. Rekapitulasi Catatan Daftar Pemilih Yang Belum Tercatat Dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) Dan Daftar Pemilih Tambahan
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA……………….. KECAMATAN……………… KABUPATEN BLITAR
Sekretariat Jln………………No…… Telp………….
REKAPITULASI CATATAN DAFTAR PEMILIH YANG BELUM TERCATAT DALAM
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA………..
KECAMATAN…………….. KABUPATEN BLITAR TAHUN…………
NO. DUSUN/RW JUMLAH PEMILIH KETERANGAN
1 2 3 4
J U M L A H
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA…………….
KECAMATAN………………… KABUPATEN BLITAR
Ketua
(…………………….)
Sekretaris
(…………………….)
Ketua Seksi Sosialisasi, Pendaftaran Pemilih, Penetapan Pemilih,
Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa
(…………………….)
15
H. Daftar Pemilih Tetap (DPT)
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA……………….. KECAMATAN……………… KABUPATEN BLITAR
Sekretariat Jln………………No…… Telp………….
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN KEPALA DESA………..
KECAMATAN…………….. KABUPATEN BLITAR TAHUN…………
DUSUN / RW :
No. Nama Jenis
Kelamin
Tempat/
Tanggal Lahir
Status (Kawin/
Belum Kawin)
Alamat Ket
L P
1 2 3 4 5 6 7 8
RT…/ RW…
JUMLAH
Ditetapkan di :
Pada tanggal :
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA…………….
KECAMATAN………………… KABUPATEN BLITAR
Ketua
(…………………….)
Sekretaris
(…………………….)
Ketua Seksi Sosialisasi, Pendaftaran Pemilih, Penetapan Pemilih,
Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa
(…………………….)
16
I. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA……………
KECAMATAN……………… KABUPATEN BLITAR
Sekretariat Jln………………No…… Telp………….
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN KEPALA DESA………..
KECAMATAN…………….. KABUPATEN BLITAR TAHUN…………
NO. DUSUN/RW JUMLAH PEMILIH KETERANGAN
1 2 3 4
J U M L A H
Ditetapkan di :
Pada tanggal :
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA…………….
KECAMATAN………………… KABUPATEN BLITAR
Ketua
(…………………….)
Sekretaris
(…………………….)
Ketua Seksi Sosialisasi, Pendaftaran Pemilih, Penetapan Pemilih,
Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa
(…………………….)
17
4. CONTOH SURAT PERMOHONAN, SURAT PERNYATAAN DAN SURAT KETERANGAN LAINNYA SEBAGAI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BAKAL CALON KEPALA DESA
A. Surat Permohonan Menjadi Calon Kepala Desa
…………, ………….
Perihal : PERMOHONAN MENJADI Kepada
CALON KEPALA DESA Yth. Sdr. Ketua Panitia Pemilihan
Kepala Desa... Kecamatan...
Di
………………….
Yang bertanda tangan dibawah ini :
nama : ………………………………………
tempat/tanggal lahir : ………………………………………
pekerjaan : ………………………………………
jenis kelamin : ………………………………………
alamat : ……………………………………….
Dengan ini mengajukan permohonan menjadi Calon Kepala Desa………
dalam Pemilihan Kepala Desa…. Kecamatan… Kabupaten Blitar Tahun…,
sebagai bahan pertimbangan bersama ini Saya lampirkan persyaratan
administratif sebagai berikut :
a. fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu keluarga;
b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat
oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai;
c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang
bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup;
d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir
yang dilegalisasi oleh Pejabat berwenang atau surat pernyataan dari
Pejabat yang berwenang;
e. akte kelahiran;
f. surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian
Resor;
g. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah
selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan
terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta
bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang di atas kertas
bermaterai;
h. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak
akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa
dan ditetapkan nomor urut calon Kepala Desa;
18
i. surat pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali
masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut di
atas kertas bermeterai;
j. surat keterangan bebas narkoba dari Badan Narkotika Kabupaten.
k. surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah;
l. bagi PNS harus melampirkan surat izin untuk mencalonkan diri sebagai
Kepala Desa dari pejabat pembina kepegawaian;
m. bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia/Dewan
Perwakilan Daerah/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pegawai Badan Umum
Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah harus melampirkan surat izin
untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa dari atasan yang
berwenang; dan
n. surat permohonan menjadi Calon Kepala Desa yang dibuat oleh yang
bersangkutan di atas kertas bermeterai.
Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perkenannya
disampaikan terima kasih.
Pemohon
(Nama Jelas)
Meterai
secukupnya
19
B. Surat Pernyataan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan dibawah ini :
nama : ………………………………………
tempat/tanggal lahir : ………………………………………
pekerjaan : ………………………………………
jenis kelamin : ………………………………………
alamat : ……………………………………….
Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Saya bertaqwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa.
Demikian surat pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya dan
apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, Saya sanggup dituntut sesuai
dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
…………………., …………….
Yang membuat pernyataan,
(Nama Jelas)
Meterai
secukupnya
20
C. Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mempertahankan dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan dibawah ini :
nama : ………………………………………
tempat/tanggal lahir : ………………………………………
pekerjaan : ………………………………………
jenis kelamin : ………………………………………
alamat : ……………………………………….
Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Saya bersedia memegang teguh
dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
Demikian surat pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya dan
apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, Saya sanggup dituntut sesuai
dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
…………………., …………….
Yang membuat pernyataan,
(Nama Jelas)
Meterai
secukupnya
21
D. Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Sebagai Kepala Desa dan Tidak Akan Mengundurkan Diri Selama Proses Tahapan Pemilihan Kepala Desa
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan dibawah ini :
nama : ………………………………………
tempat/tanggal lahir : ………………………………………
pekerjaan : ………………………………………
jenis kelamin : ………………………………………
alamat : ……………………………………….
Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Saya bersedia dicalonkan
sebagai Kepala Desa… Kecamatan... pada Pemilihan Kepala Desa…
Kecamatan… Kabupaten Blitar Tahun… dan tidak akan mengundurkan diri
selama proses tahapan Pemilihan Kepala Desa.
Demikian surat pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya dan
apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, Saya sanggup dituntut sesuai
dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
…………………., …………….
Yang membuat pernyataan
(Nama Jelas)
Meterai
secukupnya
22
E. Surat Pernyataan Tidak Pernah Menjabat Sebagai Kepala Desa Selama 3 (Tiga) Kali Masa Jabatan Secara Berturut-Turut Atau Tidak Secara Berturut-Turut
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan dibawah ini :
nama : ………………………………………
tempat/tanggal lahir : ………………………………………
pekerjaan : ………………………………………
jenis kelamin : ………………………………………
alamat : ……………………………………….
Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Saya tidak pernah menjabat
sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut
atau tidak secara berturut-turut.
Demikian surat pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya dan
apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, Saya sanggup dituntut sesuai
dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
…………………., …………….
Yang membuat pernyataan
(Nama Jelas)
Meterai
secukupnya
23
F. Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Yang Diancam Dengan Pidana Penjara Paling Singkat 5 (Lima) Tahun Atau Lebih
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan dibawah ini :
nama : ………………………………………
tempat/tanggal lahir : ………………………………………
pekerjaan : ………………………………………
jenis kelamin : ………………………………………
alamat : ……………………………………….
Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Saya tidak pernah dijatuhi
pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.
Demikian surat pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya dan apabila
ternyata pernyataan ini tidak benar, Saya sanggup dituntut sesuai dengan
hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
…………………., …………….
Yang membuat pernyataan
(Nama Jelas)
Meterai
secukupnya
24
G. Tata Cara Pengumuman Kepada Publik Tentang Calon Kepala Desa Yang Telah Menjalani Pidana
PENGUMUMAN : PERNYATAAN
Foto 5R
PENGUMUMAN : Nama …… sebagai Bakal Calon Kepala Desa …… Kecamatan…..
Kabupaten Blitar
Dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati, saya ………… sebagai Bakal Calon
Kepala Desa…… Kecamatan…. Kabupaten Blitar periode …. menyampaikan secara
jujur dan terbuka kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa :
Saya telah menjalani hukuman pidana penjara selama ……. tahun mulai dari
tanggal …… sampai dengan …….. di …… sebagaimana Surat Keterangan Kepala
Rutan ……. Nomor : ……. tanggal …… dan Surat Lepas Nomor : …….. tahun …….
tanggal ……. Berdasarkan Putusan Pengadilan …… Nomor : ……. tanggal ……
yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana ……..
sebagaimana diatur dalam Pasal …..
Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui sebagaimana mestinya
dan akan menjadi salah satu lampiran dalam berkas pendaftaran sebagai bakal
Calon Kepala Desa ……. Kecamatan ….. Kabupaten Blitar.
Blitar, ……………….
Yang mengumumkan,
…………………………………..
25
5. PENETAPAN CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH
A. Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA………………… KECAMATAN……………… KABUPATEN BLITAR
Sekretariat Jln………………No…… Telp………….
BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERSYARATAN
BAKAL CALON KEPALA DESA
Pada hari ini ……….. tanggal… bulan… tahun….. bertempat di ………..
telah dilaksanakan penelitian persyaratan bakal calon Kepala Desa meliputi
penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan terhadap
bakal calon Kepala Desa yaitu :
1. Sdr. ……………………….
2. Sdr. ……………………….
3. Sdr. ……………………….
4. Sdr. ……………………….
5. Sdr. ………………………
6. dst.
Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Bupati Blitar Nomor 50 Tahun
2019 tentang Tata cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian
Kepala Desa, kelengkapan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi
oleh Bakal Calon Kepala Desa sebagai berikut :
a. fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu keluarga;
b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat
oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai;
c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang
bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup;
d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir
yang dilegalisasi oleh Pejabat berwenang atau surat pernyataan dari
Pejabat yang berwenang;
e. akte kelahiran;
f. surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian
Resor;
g. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah
selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan
terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta
bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang di atas kertas
bermaterai;
h. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak
akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa
dan ditetapkan nomor urut calon Kepala Desa;
26
i. surat pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali
masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut di
atas kertas bermeterai;
j. surat keterangan bebas narkoba dari Badan Narkotika Kabupaten.
k. surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah;
l. bagi PNS harus melampirkan surat izin untuk mencalonkan diri sebagai
Kepala Desa dari pejabat pembina kepegawaian;
m. bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia/Dewan
Perwakilan Daerah/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pegawai Badan Umum
Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah harus melampirkan surat izin
untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa dari atasan yang
berwenang; dan
Dari ……… (………) orang bakal calon Kepala Desa yang dilakukan
penelitian persyaratan administrasi, ..….. (…..…) orang dinyatakan
memenuhi persyaratan dan …… (………..) orang dinyatakan tidak memenuhi
persyaratan.
Adapun bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagai calon
Kepala Desa yang berhak dipilih adalah :
1. Sdr. ……………………….
2. Sdr. ……………………….
3. Sdr. ……………………….
4. Sdr. ……………………….
5. Sdr. ………………………
Sedangkan bakal calon Kepala Desa yang tidak memenuhi persyaratan
sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih adalah :
1. Sdr. ………………………. karena………………
2. Sdr. ………………………. karena………………
3. Sdr. ………………………. karena………………
4. Sdr. ………………………. karena………………
5. Sdr. ……………………… karena………………
6. dst.
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan selanjutnya
untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
……………., …………….
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA…………….
KECAMATAN………………… KABUPATEN BLITAR
Ketua
(…………………….)
Sekretaris
(…………………….)
Ketua Seksi Sosialisasi, Pendaftaran Pemilih, Penetapan Pemilih,
Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa
(…………………….)
27
B. Berita Acara Hasil Penentuan Nomor Urut Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA…………………. KECAMATAN……………… KABUPATEN BLITAR Sekretariat Jln………………No…… Telp………….
BERITA ACARA HASIL PENENTUAN NOMOR URUT DAN NAMA
CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH
Pada hari ini …… tanggal…… bulan…… tahun…….. bertempat di ……..
dihadiri oleh para calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan disaksikan
oleh para saksi dari calon Kepala Desa yang berhak dipilih telah
dilaksanakan tahapan Penentuan Nomor Urut Calon Kepala Desa yang
berhak dipilih dalam tahapan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa…..
Kecamatan….. Tahun…. melalui undian secara terbuka sesuai dengan
ketentuan Pasal 57 Peraturan Bupati Blitar Nomor 50 Tahun 2019 tentang
Tata cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa,
dengan hasil sebagai berikut :
1. Sdr. ………………………. mendapat Nomor Urut 1
2. Sdr. ………………………. mendapat Nomor Urut 2
3. Sdr. ………………………. mendapat Nomor Urut 3
4. Sdr. ………………………. mendapat Nomor Urut 4
5. Sdr. ……………………… mendapat Nomor Urut 5
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan selanjutnya
untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
…………….., ………………..
Calon Kepala Desa Saksi
1 Sdr. …………………… (……………..) 1 Sdr. …………………… (……………..)
2 Sdr. …………………… (……………..) 2 Sdr. …………………… (……………..)
3 Sdr. …………………… (……………..) 3 Sdr. …………………… (……………..)
4 Sdr. …………………… (……………..) 4 Sdr. …………………… (……………..)
5 Sdr. …………………… (……………..) 5 Sdr. …………………… (……………..)
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA…………….
KECAMATAN………………… KABUPATEN BLITAR
Ketua
(………………….)
Sekretaris
(………………….)
Ketua Seksi Sosialisasi, Pendaftaran
Pemilih, Penetapan Pemilih, Penjaringan dan Penyaringan Bakal
Calon Kepala Desa
(…………………….)
28
C. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ……………….
KECAMATAN……………… KABUPATEN BLITAR
Sekretariat Jln………………No…… Telp………….
KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA………..
KECAMATAN……………. KABUPATEN BLITAR
NOMOR …….. TAHUN…….
TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT DAN NAMA
CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA…….………….
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 Peraturan
Bupati Blitar Nomor 50 Tahun 2019 tentang Tata
cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian
Kepala Desa, setelah dilaksanakan pendaftaran
Bakal Calon Kepala Desa dan penelitian persyaratan
Bakal Calon Kepala Desa, serta pengundian nomor
urut Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, perlu
menetapkan Nomor Urut dan Nama Calon Kepala
Desa yang berhak dipilih dalam Tahapan
Pemungutan Suara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan
Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa………..
tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Calon
Kepala Desa Yang Berhak Dipilih;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);
29
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun
2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun
2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar
Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Bupati Blitar Nomor 50 Tahun 2019
tentang Tata cara Pemilihan, Pengangkatan, dan
Pemilihan Kepala Desa;
Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Bakal
Calon Kepala Desa tanggal…..;
2. Berita Acara Hasil Penentuan Nomor Urut Calon
Kepala Desa Yang Berhak Dipilih tanggal …..;
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
KESATU : Dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala
Desa…….. ditetapkan Nomor Urut dan Nama Calon
Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dalam tahapan
Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa…….
Kecamatan……… Tahun…… dengan susunan nomor
urut dan nama Calon Kepala Desa yang berhak
dipilih sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.
30
KEDUA : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya
apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan
Keputusan ini.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di :………………….
Pada tanggal
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA……
KETUA,
______________________
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Bapak Bupati Blitar;
2. Sdr. Kabag Pemeritahan Setda Kabupaten Blitar;
3. Sdr. Camat…………… Kabupaten Blitar;
4. Sdr. Kepala Desa……….. Kecamatan…. Kabupaten Blitar;
5. Sdr. Ketua BPD… Kecamatan... Kabupaten Blitar;
6. Sdr. Calon Kepala Desa……….. Kecamatan…. Kabupaten Blitar.
31
LAMPIRAN KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA………
Nomor :
Tanggal :
DAFTAR NOMOR URUT DAN NAMA
CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH
NAMA CALON KEPALA DESA NOMOR
URUT KETERANGAN
1 Calon Kepala Desa……….
2 Calon Kepala Desa……….
3 Calon Kepala Desa……….
4 Calon Kepala Desa……….
5 Calon Kepala Desa……….
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA…………..
KETUA,
______________________
32
6. SURAT UNDANGAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA………. KECAMATAN……………… KABUPATEN BLITAR
Sekretariat Jln………………No…… Telp………….
Bersama ini diberitahukan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa……..
Kecamatan….. Kabupaten Blitar mengundang Saudara/i :
nama : …………………………..
alamat : Jl….. No… RT… RW… Dusun…
jenis kelamin : L (laki-laki)/P (Perempuan) *
nomor urut dalam DPT : …………………………..
Untuk memberikan suara pada Pemiliihan Kepala Desa…………..
Kecamatan…….. Kabupaten Blitar, yang akan dilaksanakan pada :
hari/tanggal : ……….., ………………………….
waktu : 07.00 WIB s/d 13.00 WIB
tempat : ……………………………………
……………………, ………………
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA………..
Ketua,
____________________________
---------------------------------------Potong Disini---------------------------------------
Yang Menyerahkan
_____________________
Yang Menerima
_________________
Nama Pemilih :
No. Urut DPT :
33
7. PELAKSANAAN TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA, TAHAPAN PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH
A. Berita Acara Pengecekan Dokumen dan Peralatan Dalam Kotak Suara
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA………….. KECAMATAN……………… KABUPATEN BLITAR Sekretariat Jln………………No…… Telp………….
BERITA ACARA PENGECEKAN DOKUMEN DAN PERALATAN
DALAM KOTAK SUARA
KECAMATAN………. KABUPATEN BLITAR TAHUN ……..
Pada hari ini ……. tanggal… bulan… tahun….. bertempat di …….. telah
dilaksanakan Pengecekan Dokumen dan Peralatan Dalam Kotak Suara
sesuai dengan Pasal 69 Peraturan Bupati Blitar Nomor 50 Tahun 2019
tentang Tata cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala
Desa, dengan perincian sebagai berikut :
1. Kotak suara dalam keadaan baik dan tersegel; 2. Seluruh isi Kotak Suara adalah sebagai berikut :
a. .............. berjumlah ......... dalam kondisi ........ b. .............. berjumlah ......... dalam kondisi ........ c. .............. berjumlah ......... dalam kondisi ........ d. .............. berjumlah ......... dalam kondisi ........ e. .............. berjumlah ......... dalam kondisi ........ f. .............. berjumlah ......... dalam kondisi ........
3. Dokumen dan peralatan dalam kondisi baik dan lengkap.
Berdasarkan data tersebut diatas, maka pelaksanaan tahapan Pemungutan
Suara Pemilihan Kepala Desa… Kecamatan…… Kabupaten Blitar Tahun……
dinyatakan sah, selanjutnya dilaksanakan tahapan Penghitungan Suara.
…………….., ………………..
Calon Kepala Desa Saksi
1 Sdr. …………………… (……………..) 1 Sdr. …………………… (……………..)
2 Sdr. …………………… (……………..) 2 Sdr. …………………… (……………..)
3 Sdr. …………………… (……………..) 3 Sdr. …………………… (……………..)
4 Sdr. …………………… (……………..) 4 Sdr. …………………… (……………..)
5 Sdr. …………………… (……………..) 5 Sdr. …………………… (……………..)
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA……………. KECAMATAN………………… KABUPATEN BLITAR
Ketua
(…………………….)
Sekretaris
(…………………….)
Ketua Seksi Tatacara
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Pemungutan Suara dan
Rekapitulasi Penghitungan Suara
(…………………….)
34
B. Berita Acara Tahapan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA………….. KECAMATAN……………… KABUPATEN BLITAR
Sekretariat Jln………………No…… Telp………….
BERITA ACARA TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA………..
KECAMATAN………. KABUPATEN BLITAR TAHUN ……..
Pada hari ini ……. tanggal… bulan… tahun….. bertempat di …….. telah
dilaksanakan Tahapan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa….
Kecamatan... Kabupaten Blitar Tahun.... dengan aman, tertib dan lancar
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dengan perincian
sebagai berikut :
1. tahapan Pemungutan Suara dimulai pada pukul …. WIB s/d …. WIB;
2. jumlah calon Kepala Desa yang berhak dipilih sebanyak ... (...) orang;
3. jumlah calon Kepala Desa yang hadir sebanyak …. (...) orang;
4. jumlah calon Kepala Desa yang tidak hadir sebanyak … (….) orang;
5. jumlah Pemilih sesuai dengan DPT sebanyak …….. (……) orang;
6. jumlah Pemilih yang hadir sebanyak ..… (……) orang;
7. jumlah Pemilih yang tidak hadir sebanyak ...... (…….) orang;
8. jumlah surat suara seluruhnya sebanyak ……… (…….. ) lembar;
9. jumlah surat suara yang rusak ………. (……..) lembar;
10. jumlah surat suara yang terpakai ……….. (…….) lembar;
11. jumlah surat yang tidak terpakai ……… (…….) lembar;
Berdasarkan data tersebut diatas, maka pelaksanaan tahapan
Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa… Kecamatan…… Kabupaten
Blitar Tahun…… dinyatakan sah, selanjutnya dilaksanakan tahapan
Penghitungan Suara.
…………….., ………………..
Calon Kepala Desa Saksi
1 Sdr. …………………… (……………..) 1 Sdr. …………………… (……………..)
2 Sdr. …………………… (……………..) 2 Sdr. …………………… (……………..)
3 Sdr. …………………… (……………..) 3 Sdr. …………………… (……………..)
4 Sdr. …………………… (……………..) 4 Sdr. …………………… (……………..)
5 Sdr. …………………… (……………..) 5 Sdr. …………………… (……………..)
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA……………. KECAMATAN………………… KABUPATEN BLITAR
Ketua
(…………………….)
Sekretaris
(…………………….)
Ketua Seksi Tatacara
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Pemungutan Suara dan
Rekapitulasi Penghitungan Suara
(…………………….)
35
C. Berita Acara Tahapan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA…………..
KECAMATAN……………… KABUPATEN BLITAR
Sekretariat Jln………………No…… Telp………….
BERITA ACARA TAHAPAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA………..
KECAMATAN………. KABUPATEN BLITAR TAHUN ……..
Pada hari ini ….. tanggal… bulan… tahun….. bertempat di …. telah
dilaksanakan tahapan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa……..
Kecamatan……….. Kabupaten Blitar Tahun……….. dengan aman, tertib dan
lancar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dengan
perincian sebagai berikut :
1. Jumlah Pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya dari :
a. Dusun…… / RW……. adalah sebanyak … (…..) orang;
b. Dusun…… / RW……. adalah sebanyak … (…..) orang;
c. Dusun…… / RW……. adalah sebanyak … (…..) orang;
d. Dusun…… / RW……. adalah sebanyak … (…..) orang;
e. dst.
Jumlah total Pemilih yang hadir adalah sebanyak … (…..) orang;
2. Jumlah surat suara pada kotak suara dari :
a. Dusun…… / RW……. adalah sebanyak … (….) surat suara;
b. Dusun…… / RW……. adalah sebanyak ... (….) surat suara;
c. Dusun…… / RW……. adalah sebanyak ... (….) surat suara;
d. Dusun…… / RW……. adalah sebanyak ... (….) surat suara;
e. dst.
Jumlah total surat suara adalah sebanyak … (….) surat suara;
3. Jumlah surat suara yang sah sebanyak … (….) surat suara;
4. Jumlah surat Suara yang tidak sah sebanyak … (….) surat suara;
5. Perolehan suara masing-masing calon Kepala Desa yang berhak dipilih :
a. Sdr. ………….. dengan Nomor Urut 1 memperoleh ………. suara;
b. Sdr. ………….. dengan Nomor Urut 2 memperoleh ………. suara;
c. Sdr. ………….. dengan Nomor Urut 3 memperoleh ………. suara;
d. Sdr. ………….. dengan Nomor Urut 4 memperoleh ………. suara;
e. Sdr. ………….. dengan Nomor Urut 5 memperoleh ………. suara;
Berdasarkan penghitungan suara dan perolehan suara masing-masing
calon Kepala Desa yang berhak dipilih tersebut, maka Sdr. ………………
dengan Nomor Urut ……….. dinyatakan sebagai calon Kepala Terpilih.
36
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan selanjutnya
untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
…………….., ………………..
Calon Kepala Desa Saksi
1 Sdr. …………………… (……………..) 1 Sdr. …………………… (……………..)
2 Sdr. …………………… (……………..) 2 Sdr. …………………… (……………..)
3 Sdr. …………………… (……………..) 3 Sdr. …………………… (……………..)
4 Sdr. …………………… (……………..) 4 Sdr. …………………… (……………..)
5 Sdr. …………………… (……………..) 5 Sdr. …………………… (……………..)
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA……………………..
KECAMATAN………………… KABUPATEN BLITAR
Ketua
(…………………….)
Sekretaris
(…………………….)
Ketua Seksi Tatacara
Pelaksanaan Pemilihan Kepala
Desa, Pemungutan Suara dan
Rekapitulasi Penghitungan Suara
(…………………….)
37
D. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA…………………. KECAMATAN……………… KABUPATEN BLITAR Sekretariat Jln………………No…… Telp………….
KEPUTUSAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA………..
KECAMATAN……………. KABUPATEN BLITAR
NOMOR …….. TAHUN…….
TENTANG
PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH
ATAS NAMA SAUDARA/I ………
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA…….………….
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (7)
Peraturan Bupati Blitar Nomor 50 Tahun 2019
tentang Tata cara Pemilihan, Pengangkatan, dan
Pemberhentian Kepala Desa, setelah
dilaksanakannya tahapan Pemungutan Suara dan
tahapan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala
Desa…. Kecamatan…. Kabupaten Blitar Tahun…..,
perlu menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan
Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang
Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Atas Nama
Saudara/i …………..;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);
38
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar
Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Bupati Blitar Nomor 50 Tahun 2019
tentang Tata cara Pemilihan, Pengangkatan, dan
Pemberhentian Kepala Desa;
Memperhatikan : 1. Berita Acara Tahapan Pemungutan Suara Pemilihan
Kepala Desa……… Kecamatan….... Kabupaten Blitar
tanggal…..;
2. Berita Acara Tahapan Penghitungan Suara
Pemilihan Kepala Desa… Kecamatan… Kabupaten
Blitar tanggal …..;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa….
ditetapkan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Atas
Nama Saudara/i ………. dengan Nomor Urut …… dalam
Pemilihan Kepala Desa…. Kecamatan…. Kabupaten Blitar
Tahun….
39
KEDUA : Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU dilaporkan kepada BPD guna
disampaikan kepada Bupati Blitar melalui Camat………
untuk disahkan dan dilantik menjadi Kepala Desa…..
Kecamatan…. Kabupaten Blitar.
KETIGA : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya
apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan
ini.
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di :………………….
Pada tanggal
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA…………..
KETUA,
______________________
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. Sdr. Ketua BPD……… Kecamatan…… Kabupaten Blitar.
40
E. Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa Perihal Pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA…………………. KECAMATAN……………… KABUPATEN BLITAR
Sekretariat Jln………………No…… Telp………….
………………, …………….
Nomor : …………….. Kepada
Sifat : …………….. Yth. Sdr. Ketua BPD…
Lampiran : 1 (satu) berkas Kecamatan……….
Perihal : LAPORAN PELAKSANAAN PEMILIHAN di
KEPALA DESA…… KECAMATAN…….. …………………..
KABUPATEN BLITAR TAHUN…..
Berdasarkan ketentuan Pasal 80 Peraturan Bupati Blitar
Nomor 50 Tahun 2019 tentang Tata cara Pemilihan,
Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, Tahapan
Pemilihan Kepala Desa…. Kecamatan… Kabupaten Blitar
Tahun… telah dilaksanakan dan dapat kami laporkan sebagai
berikut :
1. bahwa pada hari ….. tanggal …….. bertempat di …………
telah dilaksanakan tahapan Pemungutan Suara dan
tahapan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa…
Kecamatan… Kabupaten Blitar Tahun… dengan aman,
tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dengan hasil
sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Tahapan
Pemungutan Suara dan Berita Acara Tahapan
Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa… Kecamatan…
Kabupaten Blitar Tahun…;
2. bahwa berdasarkan hasil tahapan Penghitungan Suara
tersebut, Calon Kepala Desa yang berhak dipilih atas nama
Saudara/i ………. Dengan Nomor Urut ……. memperoleh
suara sah terbanyak yaitu …… suara, sehingga yang
bersangkutan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa
Terpilih dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa…
Kecamatan…. Kabupaten Blitar Tahun….;
3. bahwa dengan adanya Keputusan Panitia Pemilihan Kepala
Desa….. tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Atas
Nama Saudara/i ………………., kami sampaikan kepada
Saudara Ketua BPD untuk dapatnya mengajukan
permohonan kepada Bupati Blitar melalui Camat……….
pengesahan dan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih
atas nama Saudara/i …… menjadi Kepala Desa definitif;
4. bahwa telah dilaksanakan serah terima dokumen-dokumen
dan logistik Pemilihan Kepala Desa dari Panitia Pemilihan
Kepala Desa kepada BPD untuk selanjutnya disimpan di
tempat yang terjamin keamanannya.
41
Berikut kami lampirkan dokumen-dokumen pendukung
pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa, yaitu :
1. Berita Acara Tahapan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala
Desa…. Kecamatan…. Kabupaten Blitar Tahun…. ;
2. Berita Acara Tahapan Penghitungan Suara Pemilihan
Kepala Desa… Kecamatan…. Kabupaten Blitar Tahun….;
3. Salinan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang
Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Atas Nama
Saudara/i…;
4. Berkas persyaratan administrasi Calon Kepala Desa
Terpilih.
Demikian laporan kami, selanjutnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA……..
KETUA,
_______________________
TEMBUSAN :
Yth. Sdr. Kepala Desa…………………
42
F. Berita Acara Serah Terima Dokumen dan Logistik
BERITA ACARA SERAH TERIMA DOKUMEN DAN LOGISTIK
PEMILIHAN KEPALA DESA ..............
KECAMATAN….. KEBUPATEN BLITAR TAHUN ...............
Pada hari ini ……………, tanggal ……… bulan ………… tahun
…………… bertempat di ……………, para pihak yang bertanda tangan
dibawah ini :
1. Panitia Pemilihan Kepala Desa……… Kecamatan….. Kabupaten Blitar,
yang selanjutya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
2. Badan Permusyawaratan Desa…….. Kecamatan….. Kabupaten Blitar,
yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;
menyatakan bahwa :
1. telah dilaksanakan serah terima dokumen-dokumen dan logistik
pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dari Pihak Pertama kepada Pihak
Kedua dengan baik dan lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya PIHAK KEDUA
bertanggungjawab penuh atas dokumen dan logistik tersebut;
2. dokumen-dokumen dan logistik Pemilihan Kepala Desa yang
diserahkan oleh Pihak Pertama dan diterima oleh Pihak Kedua meliputi:
a. Daftar Pemilih Sementara (DPS);
b. Daftar Pemilih Tambahan;
c. Catatan Daftar Pemilih Yang Belum Tercatat Dalam Daftar Pemilih
Sementara (DPS) Dan Daftar Pemilih Tambahan;
d. Daftar Pemilih Tetap (DPT);
e. Surat Undangan Pemilih yang hadir menggunakan Hak Pilihnya;
f. Surat Suara yang terpakai;
g. Surat Suara yang tidak terpakai;
h. Surat Suara yang rusak;
i. Plano Hasil Penghitungan Suara;
j. Berita Acara Tahapan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa;
k. Berita Acara Tahapan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa;
l. Kotak Suara, Bilik Suara, Tinta dan Alat Coblos;
3. selanjutnya dokumen-dokumen dan logistik Pemilihan Kepala Desa
tersebut disimpan di tempat yang terjamin keamanannya, yaitu ………
Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.
PIHAK KEDUA
BADAN PEMUSYAWARATAN DESA….
KETUA,
____________________________
PIHAK PERTAMA
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA…
KETUA,
_____________________________
43
8. LAPORAN BPD TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DAN PERMOHONAN PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN CALON KEPALA DESA TERPILIH MENJADI KEPALA DESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA……… KECAMATAN………….. KABUPATEN BLITAR
Jalan………………… No…………….....
…………., …………..
Nomor : ………….. Kepada
Sifat : ………….. Yth. Bapak Bupati Blitar
Lampiran : ………….. cq. Camat…..
Perihal : LAPORAN PELAKSANAAN di
PEMILIHAN KEPALA DESA DAN BLITAR
PERMOHONAN PENGESAHAN DAN
PENGANGKATAN CALON KEPALA
DESA TERPILIH MENJADI KEPALA
DESA DEFINITIF
Menindaklanjuti surat Panitia Pemilihan Kepala Desa……..
Kecamatan….. Kabupaten Blitar Nomor…... tanggal...… perihal
Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa….. Kecamatan……
Kabupaten Blitar Tahun……. sebagaimana terlampir, bersama
ini dapat kami laporkan kepada Bapak Bupati Blitar sebagai
berikut :
1. bahwa pada hari ….. tanggal …….. bertempat di …………
telah dilaksanakan tahapan Pemungutan Suara dan
tahapan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa…
Kecamatan… Kabupaten Blitar Tahun… dengan aman,
tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
2. bahwa berdasarkan hasil tahapan Penghitungan Suara
tersebut, Calon Kepala Desa yang berhak dipilih atas nama
Saudara/i ………. dengan Nomor Urut ……. memperoleh
suara sah terbanyak yaitu …… suara, sehingga yang
bersangkutan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa
Terpilih dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa…
Kecamatan…. Kabupaten Blitar Tahun….;
3. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Panitia Pemilihan
Kepala Desa….. tentang Penetapan Calon Kepala Desa
Terpilih Atas Nama Saudara/i ………………. tersebut, kami
sampaikan permohonan pengesahan dan pengangkatan
calon Kepala Desa terpilih atas nama Saudara/i ……
menjadi Kepala Desa definitif;
Berikut kami lampirkan dokumen-dokumen pendukung
pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa, yaitu :
1. Berita Acara Tahapan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala
Desa…. Kecamatan…. Kabupaten Blitar Tahun…. ;
2. Berita Acara Tahapan Penghitungan Suara Pemilihan
Kepala Desa… Kecamatan…. Kabupaten Blitar Tahun….;
44
3. Salinan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang
Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Atas Nama
Saudara/i…;
4. Berkas persyaratan administrasi Calon Kepala Desa
Terpilih.
Demikian atas terkabulnya permohonan ini disampaikan
ucapan terima kasih.
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA…….
KETUA,
_______________________
TEMBUSAN :
Yth. 1. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Blitar
2. Sdr. Kepala Desa……… Kecamatan….. Kabupaten Blitar
45
9. KELENGKAPAN ALAT PEMUNGUTAN SUARA DI TPS
A. Spesifikasi Kotak Suara, Bilik Suara, Tinta dan Alat Coblos
Keterangan :
I. Kotak Suara
1. Spesifikasi bahan yang digunakan adalah karton double wall
dengan ketebalan karton minimal 6 mm (B/C Flute Double Wall)
2. Bahan karton double wall :
a. Sisi luar : duplex coated minimal 250
gram/m²
b. Sisi tengah dan gelombang : medium minimal 150 gram/m²
c. Sisi dalam : kraft minimal 200 gram/m²
KOTAK SUARA
DUSUN / RW
……………………..
KOTAK SUARA
BILIK SUARA
ALAT COBLOS
BANTALAN
TINTA
46
3. Gambar double wall :
4. Bentuk, ukuran dan warna kotak suara yang terbuat dari
karton diproduksi dengan ketentuan :
a. Berbentuk kotak dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 40 cm
dan tinggi 60 cm;
b. pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi lubang
pegangan untuk mengangkat;
c. tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk
memasukkan surat suara dengan panjang 18 cm dan lebar 1
cm;
d. pada sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk
memasang gembok atau pengaman lainnya;
e. kotak suara disambung dengan lem kardus dan dapat dijahit
kawat;
f. tampilan luar kotak suara berwarna putih; dan
g. pada sisi depan bagian tengah bertuliskan ”Kotak Suara
Dusun/RW (nama Dusun/RW)”;
II. Bilik Suara
1. Spesifikasi bahan yang digunakan adalah karton double wall
dengan ketebalan karton minimal 6 mm (B/C Flute Double
Wall).
2. Bahan karton double wall
a. Sisi luar : duplex coated minimal 250
gram/m²
b. Sisi tengah dan gelombang : medium minimal 150 gram/m²
c. Sisi dalam : kraft minimal 200 gram/m²
3. Gambar double wall :
4.
5. Bentuk, ukuran dan warna Bilik Pemungutan Suara yang
terbuat dari karton diproduksi dengan ketentuan :
a. Warna putih (dinding bagian luar);
b. Ukuran :
1. Lebar bilik kiri dan kanan 50 cm;
2. Tinggi bilik sisi kiri dan kanan 60 cm;
3. Tinggi bilik sisi tengah 60 cm; dan
4. Lebar bilik sisi tengah 60 cm.
B/C Flute Double
Wall ≥ 6 mm
Lapisan dalam : kraft min
200gr/m²
Lapisan tengah dan
gelombang : medium min
150gr/m²
Lapisan luar (coating)
douplex min. 250 gr/m²
B/C Flute Double
Wall ≥ 6 mm
Lapisan dalam : kraft min
200gr/m²
Lapisan tengah dan
gelombang : medium min
150gr/m²
Lapisan luar (coating)
douplex min. 250 gr/m²
47
B. Spesifikasi dan Cara Melipat Surat Suara
1) Spesifikasi Surat Suara
NO. URAIAN KETERANGAN
1 Surat Suara Dibuat 2 (dua) muka, pada muka 1
(satu) berisi identitas Panitia dan Logo
Pemerintah Kabupaten Blitar, pada
muka 2 (dua) berisi gambar Calon
Kepala Desa
2 Jenis Kertas HVS 80 gr
3 Ukuran Kertas :
Untuk 2 (Dua) Calon Kepala Desa panjang 19 cm lebar 14 cm
Untuk 3 (Tiga) Calon Kepala Desa panjang 19 cm lebar 21 cm
Untuk 4 (Empat) Calon Kepala Desa panjang 19 cm lebar 28 cm
Untuk 5 (Lima) Calon Kepala Desa panjang 19 cm lebar 35 cm
4 Ukuran kolom untuk Panitia 6 cm x 8 cm
5 Ukuran kolom tulisan “SURAT SUARA” 6 cm x 8 cm
6 Ukuran kolom untuk Nomor Urut Calon
Kepala Desa
1 cm x 6 cm
7 Ukuran kolom untuk foto masing-
masing Calon Kepala Desa
6 cm x 6 cm
8 Ukuran nama Calon Kepala Desa 1 cm x 6 cm
9 Ukuran jarak spasi lipatan kertas 1 cm
2) Cara Melipat Surat Suara
a. Surat Suara Untuk 2 (dua) Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih
Cara melipat surat suara :
1. Pelipatan dimulai dengan cara mempertemukan antara sisi bawah dan
sisi atas pada muka 2 ( E bertemu dengan A dan F bertemu dengan B);
2. Selanjutnya BF bertemu AE dan C bertemu D;
3. Rapikan.
A B
C D
E F
MUKA 1 MUKA 2 A
D
B
E F
48
b. Surat Suara Untuk 3 (tiga) Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih
Cara melipat surat suara :
1. Pelipatan dimulai dengan cara mempertemukan antara sisi bawah dan
sisi atas pada Muka 2 ( I bertemu dengan A, J bertemu B, K bertemu C
dan L bertemu dengan D);
2. Selanjutnya IA bertemu KC dan E bertemu G;
3. Selanjutnya JB bertemu LD dan F bertemu H;
4. Rapikan.
A B C D
E GF H
I J K L
MUKA 2
A B C D
E F GH
I J K L
MUKA 1
49
c. Surat Suara Untuk 4 (empat) Calon Kepala Desa Yang Berhak
Dipilih
d.
Cara melipat surat suara :
1. Pelipatan dimulai dengan cara mempertemukan antara sisi bawah dan
sisi atas pada Muka 2 ( K bertemu dengan A, L bertemu B, M bertemu
C, N bertemu dengan D dan O bertemu E);
2. Selanjutnya KA bertemu OE dan F bertemu J;
3. Selanjutnya MC bertemu KAOE dan H bertemu FJ;
4. Rapikan.
A
B
C D E
F G H I J
K L M N O
MUKA 1
MUKA 2
A
B
C D E
F G H I J
O N M L K
50
e. Surat Suara Untuk 5 (lima) Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih
Cara melipat surat suara :
1. Pelipatan dimulai dengan cara mempertemukan antara sisi bawah dan
sisi atas pada Muka 2 ( M bertemu dengan A, N bertemu B, O bertemu
C, P bertemu dengan D, Q bertemu E dan R bertemu F);
2. Selanjutnya MA bertemu OC dan G bertemu I;
3. Selanjutnya NB bertemu RF dan H bertemu L;
4. Selanjutnya PD bertemu NBRF dan J bertemu HL;
5. Rapikan.
MUKA 1
MUKA 2
A
K J I H G
F E D C B
R Q P O
A
N M
L
A B C D E F
G H I J K L
M N O
A
P Q R
51
1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5
4
5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9
10
11
10
11
C. CONTOH LAY OUT TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)
Keterangan :
1. Pintu Masuk Lokasi TPS
2. Pintu Masuk Pemilih per Dusun / RW
3. Tempat Penerimaan Udangan dan Pencocokan dengan DPT
4. Ruang Tunggu Pemilih
5. Tempat Penukaran Undangan dengan Surat Suara
6. Tempat Saksi dari Calon
7. Bilik Suara
8. Kotak Suara
9. Tempat Pencelupan Tinta
10. Panggung untuk Calon Kepala Desa
11. Pintu Keluar Lokasi TPS
BUPATI BLITAR,
TTD.
RIJANTO
Recommended