View
246
Download
4
Category
Preview:
Citation preview
BUPATI PURBALINGGAPROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PURBALINGGANOMOR 73 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGATAHUN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURBALINGGA,
Menimbang : bahwa dalam upaya untuk melaksanakan pembangunan daerahyang terarah, terkoordinasi, efektif, dan efisien, serta untukmelaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-undangNomor 25 tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional, maka perlu untuk menetapkanPeraturan Bupati Purbalingga tentang Rencana Kerja PemerintahDaerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2016.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam LingkunganPropinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang NasionalTahun 2005 - 2025;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-undang Republik Indoensia Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang MulaiBerlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam LingkunganPropinsi Djawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
BUPATI PURBALINGGAPROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PURBALINGGANOMOR 73 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGATAHUN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURBALINGGA,
Menimbang : bahwa dalam upaya untuk melaksanakan pembangunan daerahyang terarah, terkoordinasi, efektif, dan efisien, serta untukmelaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-undangNomor 25 tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional, maka perlu untuk menetapkanPeraturan Bupati Purbalingga tentang Rencana Kerja PemerintahDaerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2016.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam LingkunganPropinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang NasionalTahun 2005 - 2025;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-undang Republik Indoensia Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang MulaiBerlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam LingkunganPropinsi Djawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
BUPATI PURBALINGGAPROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PURBALINGGANOMOR 73 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGATAHUN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURBALINGGA,
Menimbang : bahwa dalam upaya untuk melaksanakan pembangunan daerahyang terarah, terkoordinasi, efektif, dan efisien, serta untukmelaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-undangNomor 25 tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional, maka perlu untuk menetapkanPeraturan Bupati Purbalingga tentang Rencana Kerja PemerintahDaerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2016.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam LingkunganPropinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang NasionalTahun 2005 - 2025;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-undang Republik Indoensia Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang MulaiBerlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam LingkunganPropinsi Djawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
BUPATI PURBALINGGAPROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PURBALINGGANOMOR 73 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGATAHUN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURBALINGGA,
Menimbang : bahwa dalam upaya untuk melaksanakan pembangunan daerahyang terarah, terkoordinasi, efektif, dan efisien, serta untukmelaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-undangNomor 25 tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional, maka perlu untuk menetapkanPeraturan Bupati Purbalingga tentang Rencana Kerja PemerintahDaerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2016.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam LingkunganPropinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang NasionalTahun 2005 - 2025;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-undang Republik Indoensia Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang MulaiBerlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam LingkunganPropinsi Djawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4737);
11.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun2008 tentang Pedoman Evaluasi PenyelenggaraanPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4815);
12.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendaliandan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4817);
13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang DaerahProvinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran DaerahProvinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3) ;
14.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang DaerahKabupaten Purbalingga Tahun 2005 – 2025 (LembaranDaerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 1) ;
15.Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah KabupatenPurbalingga Tahun 2011 – 2031 (Lembaran DaerahKabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 05);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 TentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah ;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG RENCANAKERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGATAHUN 2016.
Pasal 1Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disebut Bappeda adalah Bappeda Kabupaten Purbalingga.5. Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kabupaten
Purbalingga.6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga
Tahun 2016 yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumenperencanaan pembangunan Pemerintah KabupatenPurbalingga Tahun 2016.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga yangselanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja PerangkatDaerah yang berada di lingkup Pemerintah KabupatenPurbalingga
8. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yangselanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumenperencanaan pembangunan SKPD Kabupaten Purbalingga.
Pasal 2(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan RKPD Kabupaten
Purbalingga Tahun 2016.
(2) Uraian mengenai RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakansatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupatiini.
Pasal 3RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakanpenjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang DaerahKabupaten Purbalingga Tahun 2005 – 2025 tahap ke tiga danmenjadi pedoman bagi SKPD dalam penyusunan:a. Renja SKPD;b. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;c. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
Pasal 4SKPD melaksanakan program dan kegiatan dalam RKPD yangdituangkan dalam Renja SKPD.
Pasal 5Kepala SKPD melakukan pengendalian terhadap pelaksanaanRenja SKPD.
Pasal 6Kepala Bappeda bertanggung jawab dalam pelaksanaanPeraturan Bupati ini dengan kewajiban melakukan kegiatanpemantauan terhadap pelaksanaan RKPD yang tertuang dalamRenja SKPD serta menghimpun dan menganalisis hasilpemantauan pelaksanaan Renja SKPD.
Pasal 7Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannyadalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.
Ditetapkan di Purbalinggapada tanggal : Juli 2014
Plt. BUPATI PURBALINGGA
BUDI WIBOWO
I - 1
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGATAHUN 2016
BAB I.
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses untuk
menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan
dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia untuk mencapai
suatu keadaan yang lebih baik di masa datang. Dalam perspektif
pembangunan, terdapat periodisasi perencanaan yang meliputi
perencanaan jangka panjang (20 tahunan) yang dituangkan dalam
bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), perencanaan
jangka menengah (5 tahunan) yang dituangkan dalam bentuk
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan perencanaan
jangka pendek (tahunan) yang dituangkan dalam bentuk Rencana
Kerja Pemerintah (RKP).
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan
penjabaran dari dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan
berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 merupakan rencana
tahunan pertama pada periodisasi rencana lima tahunan ke 3 RPJPD
Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025. Sehingga RKPD tahun 2016
merupakan RKPD transisi karena RPJMD 2015-2020 belum tersusun
dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Purbalingga.
Substansi RKPD ini memuat hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun
sebelumnya, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka
pendanaannya, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana
program dan kegiatan prioritas daerah.
Penyusunan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 telah
melalui proses perencanaan yang meliputi proses teknokratis,
partisipatif, politis, serta top-down planning maupun bottom up
planning. Proses penyusunan dokumen perencanaan tersebut telah
dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan
pembangunan Tahun 2014 yang telah dilaksanakan dan hasil-hasil
Lampiran : Perubahan Rencana KerjaPemerintah Daerah Tahun 2014NOMOR : 37.1 TAHUN 2014TANGGAL: 1 JUNI 2014
Lampiran: Rancangan Rencana KerjaPemerintah Daerah KabupatenPurbalingga Tahun 2016
1 JUNI 2014
I - 2
kajian secara ilmiah terhadap fakta-fakta empiris, perkiraan capaian
kinerja tahun 2015, memperhatikan tantangan dan isu strategis yang
dihadapi pada tahun 2016, serta memperhatikan kebijakan pemerintah
provinsi dan pemerintah pusat. Penyusunan dokumen perencanaan
tersebut juga melalui proses pelibatan masyarakat secara luas, yaitu
dengan melakukan inventarisasi, klasifikasi, sinkronisasi, dan seleksi
usulan program/kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui
proses Musrenbang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan,
Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten. Penyusunan RKPD
Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 juga diupayakan sinergis dan
sinkron dengan kebijakan pemerintah melalui 4 (empat) pilar
pembangunan yakni pro poor, pro job, pro growth, dan pro environment.
Oleh karena itu, penyusunan RKPD Tahun 2016 Kabupaten
Purbalingga, disamping memperhatikan masukan berbagai pemangku
kepentingan dan aspirasi masyarakat, juga mengacu pada RKPD
Provinsi dan RKP Nasional, guna mewujudkan sinkronisasi dan sinergi
program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan
kebijakan pembangunan pada tataran pemerintahan tingkat provinsi
dan pusat. Selanjutnya RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 ini
digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja)
SKPD, serta menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD
(KUA) Tahun Anggaran 2016, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) Tahun Anggaran 2016, sampai dengan tersusunnya APBD
Tahun Anggaran 2016.
1.2. Dasar Hukum Penyusunan RKPD
Kewajiban daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah
Daerah yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RAPBD
diamanatkan melalui beberapa peraturan perundang-undangan,
sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
I - 3
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2020;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010
tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014
tentang RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Purbalingga Tahun 2005 – 2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011
tentang RTRW Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031;
1.3. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tujuan perencanaan
pembangunan nasional antara lain adalah menjamin terciptanya
I - 4
integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, baik antar daerah, antar ruang,
antar waktu, antar urusan pemerintah, maupun antara pusat dan
daerah. Oleh karena itu, RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016
disusun dengan memperhatikan dokumen perencanaan pada tingkat
nasional, provinsi, maupun dokumen perencanaan tingkat kabupaten
yang sudah ada, baik dokumen perencanaan yang bersifat spasial
maupun aspasial. Substansi RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun
2016 ini selaras dengan prioritas, kebijakan, dan program
pembangunan yang tertuang dalam RPJM Nasional, RPJMD Provinsi
Jawa Tengah, dan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Purbalingga
tahun 2005 – 2025. Mengingat wilayah Kabupaten Purbalingga secara
administratif dan geografis berbatasan langsung dengan Kabupaten
Pemalang, Banyumas, Banjarnegara dan Pekalongan, maka
penyusunan RKPD Kabupaten Purbalingga juga memperhatikan
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) keempat kabupaten tersebut,
sehingga dapat terwujud keselarasan antar wilayah dalam perencanaan
dan pelaksanaan pembangunan selama satu tahun ke depan.
Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, RKPD
Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 harus menjadi pedoman dan
acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) yang
merupakan dokumen perencanaan tahunan pada tingkat SKPD.
Gambar 1. Hubungan RKPD Kabupaten Purbalingga dengan DokumenPerencanaan Pembangunan Lainnya
I - 4
integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, baik antar daerah, antar ruang,
antar waktu, antar urusan pemerintah, maupun antara pusat dan
daerah. Oleh karena itu, RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016
disusun dengan memperhatikan dokumen perencanaan pada tingkat
nasional, provinsi, maupun dokumen perencanaan tingkat kabupaten
yang sudah ada, baik dokumen perencanaan yang bersifat spasial
maupun aspasial. Substansi RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun
2016 ini selaras dengan prioritas, kebijakan, dan program
pembangunan yang tertuang dalam RPJM Nasional, RPJMD Provinsi
Jawa Tengah, dan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Purbalingga
tahun 2005 – 2025. Mengingat wilayah Kabupaten Purbalingga secara
administratif dan geografis berbatasan langsung dengan Kabupaten
Pemalang, Banyumas, Banjarnegara dan Pekalongan, maka
penyusunan RKPD Kabupaten Purbalingga juga memperhatikan
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) keempat kabupaten tersebut,
sehingga dapat terwujud keselarasan antar wilayah dalam perencanaan
dan pelaksanaan pembangunan selama satu tahun ke depan.
Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, RKPD
Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 harus menjadi pedoman dan
acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) yang
merupakan dokumen perencanaan tahunan pada tingkat SKPD.
Gambar 1. Hubungan RKPD Kabupaten Purbalingga dengan DokumenPerencanaan Pembangunan Lainnya
I - 4
integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, baik antar daerah, antar ruang,
antar waktu, antar urusan pemerintah, maupun antara pusat dan
daerah. Oleh karena itu, RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016
disusun dengan memperhatikan dokumen perencanaan pada tingkat
nasional, provinsi, maupun dokumen perencanaan tingkat kabupaten
yang sudah ada, baik dokumen perencanaan yang bersifat spasial
maupun aspasial. Substansi RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun
2016 ini selaras dengan prioritas, kebijakan, dan program
pembangunan yang tertuang dalam RPJM Nasional, RPJMD Provinsi
Jawa Tengah, dan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Purbalingga
tahun 2005 – 2025. Mengingat wilayah Kabupaten Purbalingga secara
administratif dan geografis berbatasan langsung dengan Kabupaten
Pemalang, Banyumas, Banjarnegara dan Pekalongan, maka
penyusunan RKPD Kabupaten Purbalingga juga memperhatikan
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) keempat kabupaten tersebut,
sehingga dapat terwujud keselarasan antar wilayah dalam perencanaan
dan pelaksanaan pembangunan selama satu tahun ke depan.
Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, RKPD
Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 harus menjadi pedoman dan
acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) yang
merupakan dokumen perencanaan tahunan pada tingkat SKPD.
Gambar 1. Hubungan RKPD Kabupaten Purbalingga dengan DokumenPerencanaan Pembangunan Lainnya
I - 4
integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, baik antar daerah, antar ruang,
antar waktu, antar urusan pemerintah, maupun antara pusat dan
daerah. Oleh karena itu, RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016
disusun dengan memperhatikan dokumen perencanaan pada tingkat
nasional, provinsi, maupun dokumen perencanaan tingkat kabupaten
yang sudah ada, baik dokumen perencanaan yang bersifat spasial
maupun aspasial. Substansi RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun
2016 ini selaras dengan prioritas, kebijakan, dan program
pembangunan yang tertuang dalam RPJM Nasional, RPJMD Provinsi
Jawa Tengah, dan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Purbalingga
tahun 2005 – 2025. Mengingat wilayah Kabupaten Purbalingga secara
administratif dan geografis berbatasan langsung dengan Kabupaten
Pemalang, Banyumas, Banjarnegara dan Pekalongan, maka
penyusunan RKPD Kabupaten Purbalingga juga memperhatikan
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) keempat kabupaten tersebut,
sehingga dapat terwujud keselarasan antar wilayah dalam perencanaan
dan pelaksanaan pembangunan selama satu tahun ke depan.
Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, RKPD
Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 harus menjadi pedoman dan
acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) yang
merupakan dokumen perencanaan tahunan pada tingkat SKPD.
Gambar 1. Hubungan RKPD Kabupaten Purbalingga dengan DokumenPerencanaan Pembangunan Lainnya
I - 5
1.4. Proses Penyusunan RKPDPenyusunan dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun
2016 dilakukan melalui beberapa pendekatan dalam proses
perencanaan pembangunan yaitu:
1.4.1. Proses Politik;
Pendekatan perencanaan pembangunan melalui proses politik
dalam penyusunan RKPD dilakukan melalui penerjemahan dan
penjabaran yang tepat dan sistematis dari agenda rencana
pembangunan yang tertuang dalam Visi dan Misi Bupati – Wakil
Bupati Purbalingga. Bupati dan Wakil Bupati periode 2016-2020 belum
terpilih maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 mengacu
pada RPJPD yang antara lain memuat Rencana Tahun 2016 meliputi
Rancangan Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah,
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, Rencana Program dan
Kegiatan Pembangunan Tahun 2016. Di samping itu, RKPD Tahun
2016 juga mempertimbangkan pokok – pokok pikiran dan aspirasi
DPRD yakni melalui penelaahan kajian permasalahan pembangunan
daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan hasil rapat dengan
DPRD, seperti rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan
aspirasi melalui reses. Penelaahan dimaksudkan untuk mengkaji
kemungkinan dijadikan sebagai masukan dalam perumusan
kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan
prioritas pembangunan daerah.
1.4.2. Proses Teknokratik;
Pendekatan perencanaan pembangunan melalui proses
tenokratik dalam penyusunan RKPD dilakukan dengan menggunakan
metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan
sasaran pembangunan daerah, yang merupakan proses keilmuan
untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan
pembangunan berdasarkan bukti fisik, data dan informasi yang akurat,
serta dapat dipertanggungjawabkan. Adapun proses teknokratik dalam
RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 dipergunakan dalam :
a. Melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2014;
b. Merumuskan capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan
pilihan pemerintahan daerah;
c. Merumuskan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan daerah;
I - 6
d. Memproyeksikan kemampuan keuangan daerah dan sumber daya
lainnya berdasarkan perkembangan kondisi makro ekonomi;
e. Merumuskan prioritas program dan kegiatan SKPD berbasis kinerja;
f. Menetapkan tolak ukur dan target kinerja keluaran dan hasil
capaian, lokasi serta kelompok sasaran program/kegiatan
pembangunan daerah dengan mempertimbangkan SPM;
g. Memproyeksikan pagu indikatif program dan kegiatan pada tahun
yang direncanakan, serta prakiraan maju untuk satu tahun
berikutnya; dan
h. Menetapkan SKPD penanggungjawab pelaksana, pengendali, dan
evaluasi rencana pembangunan daerah.
1.4.3. Proses Partisipatif
Pendekatan perencanaan pembangunan melalui proses
partisipatif dalam penyusunan RKPD dilakukan dengan melibatkan
semua pemangku kepentingan guna mendapatkan aspirasi dan
menciptakan rasa memiliki, dengan mempertimbangkan relevansi
pemangku kepentingan yang dilibatkan, kesetaraan antara para
pemangku kepentingan dari unsur pemerintahan dan non
pemerintahan, transparasi dan akuntabilitas dalam proses
perencanaan, pelibatan media massa, mempertimbangkan
keterwakilan seluruh segmen masyarakat, termasuk kelompok
masyarakat rentan termarjinalkan dan pengarusutamaan gender.
1.4.4. Proses Atas - Bawah (top - down);
Perencanaan pembangunan melalui Proses Atas - Bawah (top -
down) pendekatan perencanaan dari atas dimana suatu program
pembangunan berasal langsung / given dari pemerintahan diatasnya
baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, misalnya
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Program Pengembangan Kota
Hijau (P2KH), dan Program Keluarga Harapan (PKH).
1.4.5. Proses Bawah – Atas (bottom - up);
Pendekatan perencanaan ini merupakanrespon positif terhadap
aspirasi masyarakat Kabupaten Purbalingga yang dilakukan dengan
melibatkan dan berdasarkan usulan dari bawah (bottom - up).
I - 7
1.4.6. Pendekatan Inovasi;
Dalam rangkaian proses perencanaan pembangunan Tahun 2016
Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah melakukan inovasi berupa
implementasi/penerapan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan
Pembangunan Daerah (Simrenbangda). Melalui Simrenbangda ini,
proses rekapitulasi dan kompilasi usulan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Tingkat Kecamatan dilaksanakan secara digital dan
online sehingga diharapkan dapat terlaksana dengan lebih cepat dan
mudah. Disamping itu, prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik
(keterbukaan, efisiensi, efektifitas)
1.5. Sistematika Dokumen RKPD
Sistematika RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2015
didasarkan pada Pasal 108 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai
berikut :
Bab I Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum Penyusunan RKPD
1.3. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan
1.4. Proses Penyusunan RKPD
1.5. Sistematika Dokumen RKPD
1.6. Maksud dan Tujuan
Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD
Tahun 2014 dan Realisasi Target RPJMD pada Tahun
2014
2.3. Evaluasi Capaian MDG’s
2.4. Lingkungan Strategis
2.5. Permasalahan Pembangunan Daerah.
2.6. Isu Strategis Pembangunan Daerah
I - 8
Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan
Keuangan Daerah
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Bab IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
4.1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
4.2. Prioritas Pembangunan Daerah
4.3. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kewilayahan
Bab V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
Bab VI Penutup
1.6. Maksud dan Tujuan
Penyusunan RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016
dimaksudkan sebagai :
a. Pedoman bagi SKPD Kabupaten Purbalingga dalam
penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2016;
b. Pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran
(KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Kabupaten
Purbalingga Tahun 2016;
c. Pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Purbalingga Tahun
2016;
d. Menciptakan sinergitas dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan
daerah, serta mewujudkan keterpaduan pembangunan antar
wilayah dan antar urusan guna meningkatkan efisiensi alokasi
sumberdaya dalam pembangunan daerah.
II-1
BAB IIEVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014
DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.1.1. Aspek GeografiKabupaten Purbalingga termasuk wilayah Propinsi Jawa Tengah
bagian barat daya, tepatnya pada posisi: 101º11’ – 109 º35’ Bujur Timur, dan
7º10’ – 7º29’ Lintang Selatan. Secara administratif berbatasan langsung
dengan Kabupaten Pemalang dan Pekalongan di sebelah Utara, Kabupaten
Banjarnegara sebelah Timur dan Selatan serta Kabupaten Banyumas di
sebelah Barat. Adapun jarak dari Purbalingga ke beberapa kota sekitarnya di
Wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut : Semarang : 191 km;
Purwokerto: 20 km; Cilacap : 60 km; Banjarnegara : 45 km; dan Wonosobo :
75 km.
Kabupaten Purbalingga memiliki luas wilayah 77.764.122 ha atau
sekitar 2,39 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah (3.254 ribu ha),
dan terbagi menjadi 18 wilayah kecamatan dengan 224 desa dan 15
kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Rembang yaitu 9.174 ha
dan terbagi menjadi 12 desa dan yang tersempit adalah Kecamatan
Purbalingga yaitu 1.594 ha. Sementara itu, kecamatan yang memiliki desa
paling banyak adalah Kecamatan Kemangkon dan Mrebet yaitu sebanyak 19
desa, masing-masing dengan luas 4.513 ha dan 4.789 ha.
Topografi wilayah Kabupaten Purbalingga beragam meliputi dataran
tinggi/ perbukitan dan dataran rendah, tepatnya berada disebelah Timur
hingga Timur Laut Gunung Slamet. Bagian Utara, daerah dataran tinggi yang
berbukit dengan kelerengan lebih dari 40 persen dan ketinggian mencapai
1.000 meter dari permukan laut, yang meliputi Kecamatan Karangreja,
Karangjambu, Bobotsari, Karanganyar, Kertanegara, Rembang, sebagian
wilayah Kecamatan Kutasari, Bojongsari dan Mrebet. Bagian Selatan,
merupakan daerah yang relatif landai dengan ketinggian 15 meter dari
permukaan laut dan kemiringan tanah 25 persen, meliputi wilayah
Kecamatan Kalimanah, Padamara, Purbalingga, Kemangkon, Bukateja,
Kejobong, Pengadegan, serta sebagian wilayah Kecamatan Kutasari,
Bojongsari dan Mrebet.
Menurut klasifikasi ketinggian, wilayah Kabupaten Purbalingga
menempati lima kelas dengan klasifikasi sebagai berikut ; 15 – 25 m (0,56%),
25 – 100 m (27,02%), 100 – 500 m (44,13%), 500 -1000 m (23,05%), diatas
II-2
1000 m (5,24%). Sebagian besar wilayah didominasi oleh jenis tanah latosol
coklat dan regosol serta tanah aluvial dan grumosol kelabu. Sedangkan untuk
kondisi hidrologi, Sungai di Kabupaten Purbalingga terdiri dari dua aliran,
yaitu sungai yang mengalir melewati Kabupaten Purbalingga dan Sekitarnya
yaitu Sungai Pekacangan, Sungai Serayu dan Sungai Klawing serta sungai
yang mengalir di Kabupaten Purbalingga saja yaitu Sungai Ponggawa, Sungai
Gemuruh, Sungai Kajar, Sungai Lemberang, Sungai Tlahab, Sungai Soso,
Sungai Lebak, Sungai Tuntung Gunung, Sungai Laban, Sungai Kuning,
Sungai Wotan, Sungai Gintung, Sungai Tambra, Sungai Karang dan Sungai
Muli. Suhu udara di wilayah Kabupaten Purbalingga berkisar antara 21.9ºC –
32.5ºC dengan suhu rata-rata 24.49ºC. Kabupaten Purbalingga memiliki rata-
rata curah hujan 3,739 mm – 4,789 mm per tahun.
2.1.2. Aspek DemografiPenduduk Kabupaten Purbalingga hasil registrasi penduduk Tahun
2013 berjumlah 884.683 yang terdiri dari 437.073 laki – laki dan 443.610
perempuan. Dengan demikian rasio jenis kelamin adalah 98,03. Jumlah
rumah tangga berjumlah 221.386 atau rata – rata anggota per rumah tangga
4 orang. Dari aspek kewarganegaraan, penduduk Kabupaten Purbalingga
terbagi dalam 881.751 WNI dan 80 WNA.
Berdasarkan hasil registrasi penduduk yang dihimpun BPS Kabupaten
Purbalingga, laju pertumbuhan penduduk (LPP) Kabupaten Purbalingga
dalam 5 (lima) tahun terakhir cukup berfluktuasi. Laju pertumbuhan
penduduk tahun 2013 sangat rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya
yaitu sebesar 0,32 persen dengan kepadatan penduduk sebesar 1.330 orang
per kilometer persegi.
Tabel 2.1.Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 – 2014Tahun Jumlah Penduduk
(Jiwa)Laju Pertumbuhan Penduduk
( persen )(1) (2) (3)
2008 834.241 1,08
2009 844.252 1,20
2010 851.963 0,91
2011 863.391 1,34
2012 881.831 2,14
2013 884.683 0,33
2014** 892.645 0,99
Sumber : BPS Kabupaten Purbalingga, (diolah)**) Angka sangat sementara
II-3
Sex ratio (rasio jenis kelamin) penduduk Kabupaten Purbalingga
adalah 98,03 artinya penduduk perempuan 1,97 persen lebih banyak
dibanding laki-laki. Sex ratio terbesar terdapat di Kecamatan Karangjambu
yaitu sebesar 101,34 persen (laki-laki lebih banyak 1,34 persen dibanding
perempuan), sedangkan Kecamatan yang memiliki sex ratio terendah adalah
Kecamatan Kaligondang yaitu sebesar 92,79 persen (perempuan lebih banyak
7,2 persen dibanding laki-laki).
Tabel 2.2.Indikator Kependudukan Kabupaten Purbalingga
Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 **Jumlah Penduduk (jiwa) 851.963 863.391 881.831 884.683 892.645PertumbuhanPenduduk
0.91 1.34 2.14 0,32 0,9
Sex Ratio 98.51 98.71 97,59 98,03 98Dependency Ratio 54 53 58 55,33 54.02Kepadatan pendudukper km2
1.285 1.302 1.330 1.349 1.371
Sumber : BPS-Statistik Daerah Kab. Purbalingga*) Angka sangat sementara**) Angka prediksi
Dilihat dari penggolongan usia, penduduk Kabupaten Purbalingga
terdiri dari 0 – 14 tahun sebesar 27,27 persen, 15 - 65 tahun sebesar 65,29
persen dan usia diatas 65 tahun sebanyak 7,44 persen, sehingga dependency
ratio atau angka ketergantungan penduduknya sebesar 55,33 persen. Artinya
dari 100 orang penduduk usia produktif, menanggung sekitar 55 orang yang
tidak produktif.
Kepadatan penduduk sangat dipengaruhi oleh faktor kelahiran,
kematian dan migrasi. Tahun 2013, setiap km² lahan di wilayah Kabupaten
Purbalingga rata-rata dihuni oleh sekitar 1.330 jiwa. Kecamatan dengan
jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Mrebet sebesar 66.799 jiwa,
diikuti Kecamatan Bukateja sebesar 66.784 jiwa dan kecamatan yang
berpenduduk terkecil adalah Kecamatan Karangjambu sebesar 24.318 jiwa.
Namun demikian Kecamatan Purbalingga, Kalimanah dan Padamara
mempunyai kepadatan penduduk tertinggi, yaitu masing-masing sebanyak
3.914jiwa/km², 2.307 jiwa/km² dan 2.279 jiwa/km².
2.1.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat2.1.3.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Pembangunan ekonomi masyarakat yang dapat diukur
keberhasilannya adalah dengan mengetahui dan menghitung indikator-
indikator yang dapat mewakili, antara lain dengan pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi mencerminkan kondisi perekonomian, semakin tinggi
II-4
pertumbuhannya mengindikasikan pendapatan wilayah tersebut besar dan
apabila laju pertumbuhan penduduknya rendah, boleh dikatakan pendapatan
perkapita semakin besar. Pembangunan ekonomi sebenarnya tidak hanya
terpancang pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja, akan tetapi
pemerataan pendapatan perlu juga menjadi perhatian khusus. Pertumbuhan
ekonomi yang tinggi, jika tidak merata akan mengakibatkan berbagai
permasalahan sosial yang kompleks. Maka kebijakan pemerintah dalam
menyelesaikan masalah perekonomian harus mengarah pada upaya
peningkatan pertumbuhan ekonomi yang baik dan distribusi pendapatannya
lebih merata.
1) Pertumbuhan Ekonomi
Nilai PDRB Kabupaten Purbalingga atas dasar harga berlaku maupun
atas dasar harga konstan tahun 2000 serta perkembangannya mulai tahun
2008 sampai dengan tahun 2013 terus mengalami peningkatan.
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga pada tahun 2013 yang
ditunjukkan oleh PDRB atas dasar Harga Konstan tahun 2000, tumbuh
sebesar 5,66%. Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi menalami
pelambatan dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 6,26 persen. Dan
laju pertumbuhan tahun 2012 paling tinggi dalam kurun waktu tahun 2008
sampai dengan 2012.
Tabel 2.3.Pertumbuhan PDRB Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 – 2014
TahunBerlaku Konstan
Jumlah Pertumbuhan Jumlah Pertumbuhan( Juta Rp. ) ( % ) ( Juta Rp. ) ( % )
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014***
4.444.058,18
5.161.810,20
5.770.135,41
6.521.622,12
7.298.610,75
8.156.951.90
9.160.257,98
14,32
16,15
11,79
13,02
11,91
12,08
12,30
2.257.392,77
2.390.244,57
2.525.872,74
2.678.085,09
2.845.663,33
3.006.626,67
3.178.093,48
5,30
5,89
5,67
6,03
6,26
5,66
5,7
Sumber : BPS Kabupaten Purbalingga, PDRB Kabupaten Purbalingga 2008-2013**) Angka sangat sementara
Pada tahun 2014, diperkirakan tumbuh sebesar 5,7 persen.
Melambatnya laju pertumbuhan di tahun 2014 diakibatkan dari pengaruh
eksternal. Namun demikian, dibanding tahun 2000 (tahun dasar perhitungan)
indeks perkembangan atas dasar harga konstan tahun 2013 mencapai
187,27 persen, yang artinya perekonomian Kabupaten Purbalingga secara riil
telah berkembang sebesar 187,27 kali dari tahun 2000.
II-5
Adapun peranan/kontribusi masing-masing sektor terhadap perolehan
PDRB total pada tahun 2013 adalah sebagai berikut: Sektor Pertanian (29,22
persen), Perdagangan, Hotel dan Rumah Makan (19,63 persen), Jasa-jasa
(18,40 persen) dan Industri Pengolahan (10,39 persen), sedangkan lima sektor
lainnya memberikan sumbangan kurang dari 10 persen. Dalam hal
percepatan pertumbuhan ekonomi, hampir seluruh sektor mengalami
percepatan diatas laju pertumbuhan rata-rata umum (5,66 persen), kecuali
sektor pertanian, dan jasa-jasa. masing-masing hanya melaju dengan
kecepatan 2,51 persen dan 4,75 persen.
2) Laju Inflasi
Selama tahun 2014, inflasi year on year (yoy) secara umum mencapai
9,08 persen. Apabila dibandingkan dengan inflasi year on year tahun 2013
terjadi penurunan, karena inflasi year on year tahun 2013 sebesar 9,57
persen. Prosentase perubahan indeks harga konsumen di masing-masing
kelompok pengeluaran dari yang terbesar sampai terkecil adalah sebagai
berikut: kelompok Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan mengalami
inflasi 15,25 persen; kelompok bahan makanan mengalami inflasi 12,24
persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau mengalami
inflasi 9,40 persen; kelompok perumahan, air, Listrik, gas dan bahan
bangunan mengalami inflasi 8,29 persen; kelompok Kesehatan mengalami
inflasi 2,81 persen; kelompok pendidikan, rekreasi dan Olah raga mengalami
inflasi 0,82 persen dan kelompok sandang mengalami inflasi -0,14 persen.
Tabel 2.4. Inflasi YoY Kota PurbalinggaDirinci menurut Kelompok Pengeluaran Desember Tahun 2014
( 2007 = 100)
Kelompok InflasiYoY
(1) (2)UMUM 9,08
I BAHAN MAKANAN 12,24II MKN JADI,MNM, ROKOK& TEMB 9,40III PERMH,AIR,LISTRIK GAS & BHN BAKAR 8,29IV SANDANG -0,14V KESEHATAN 2,81VI PENDIDIKAN, REKREASI & OR 0,82VII TRAN, KOM & JASA KEUANGAN 15,25
Sumber : Bappeda, Indeks Harga Konsumen Kota Purbalingga, 2014
Puncak inflasi selama tahun 2014 terjadi pada bulan November -
Desember yaitu sebesar 1,91 dan 2,58 persen (mtm). Terjadinya inflasi
cukup tinggi pada bulan November - Desember 2014 disebabkan oleh
kenaikan transportasi dan harga sejumlah komoditas bahan pangan.
II-6
Grafik 1. Perkembangan Inflasi per Bulan Kota PurbalinggaTahun 2014
Dibandingkan antar kota, laju inflasi kalender Kota Purbalingga
pada tahun 2014 sebesar 9,08 persen lebih tinggi dari laju inflasi Kota
Purwokerto sebesar 8,50 persen, Jawa Tengah sebesar 7,99 persen dan
Nasional sebesar 8,38 persen. Trend perubahan Inflasi yang terjadi di
Kota Purbalingga, Kota Purwokerto, Kota Semarang dan Nasional
menunjukkan pola yang hampir sama.
Grafik 2. Perkembangan Laju Inflasi Kalender Kota Purbalingga,Purwokerto, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2010 – 2014
II-6
Grafik 1. Perkembangan Inflasi per Bulan Kota PurbalinggaTahun 2014
Dibandingkan antar kota, laju inflasi kalender Kota Purbalingga
pada tahun 2014 sebesar 9,08 persen lebih tinggi dari laju inflasi Kota
Purwokerto sebesar 8,50 persen, Jawa Tengah sebesar 7,99 persen dan
Nasional sebesar 8,38 persen. Trend perubahan Inflasi yang terjadi di
Kota Purbalingga, Kota Purwokerto, Kota Semarang dan Nasional
menunjukkan pola yang hampir sama.
Grafik 2. Perkembangan Laju Inflasi Kalender Kota Purbalingga,Purwokerto, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2010 – 2014
Januari
Pebruari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
0,64
0,14
-0,45
0,23
0,47
1,19
0,59
0,25
0,62
1,91
2,58
I N F L A S I
II-6
Grafik 1. Perkembangan Inflasi per Bulan Kota PurbalinggaTahun 2014
Dibandingkan antar kota, laju inflasi kalender Kota Purbalingga
pada tahun 2014 sebesar 9,08 persen lebih tinggi dari laju inflasi Kota
Purwokerto sebesar 8,50 persen, Jawa Tengah sebesar 7,99 persen dan
Nasional sebesar 8,38 persen. Trend perubahan Inflasi yang terjadi di
Kota Purbalingga, Kota Purwokerto, Kota Semarang dan Nasional
menunjukkan pola yang hampir sama.
Grafik 2. Perkembangan Laju Inflasi Kalender Kota Purbalingga,Purwokerto, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2010 – 2014
0,64
0,6
0,14
0,23
0,47
1,19
0,59
0,25
0,62
1,91
2,58
II-6
Grafik 1. Perkembangan Inflasi per Bulan Kota PurbalinggaTahun 2014
Dibandingkan antar kota, laju inflasi kalender Kota Purbalingga
pada tahun 2014 sebesar 9,08 persen lebih tinggi dari laju inflasi Kota
Purwokerto sebesar 8,50 persen, Jawa Tengah sebesar 7,99 persen dan
Nasional sebesar 8,38 persen. Trend perubahan Inflasi yang terjadi di
Kota Purbalingga, Kota Purwokerto, Kota Semarang dan Nasional
menunjukkan pola yang hampir sama.
Grafik 2. Perkembangan Laju Inflasi Kalender Kota Purbalingga,Purwokerto, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2010 – 2014
II-7
Sumber : BPS, Indeks Harga Konsumen Kota Purbalingga Tahun 2014
3) Pendapatan Per Kapita
Ukuran keberhasilan pembangunan perekonomian yang sering
digunakan dari PDRB adalah PDRB perkapita dan Income percapita. PDRB
perkapita merupakan hasil bagi antar nilai tambah bruto dengan penduduk
pertengahan tahun yang bersesuain. Ukuran ini menunjukkan secara rata-
rata nilai tambah bruto yang dihasilkan setiap individu penduduk, dari yang
masih bayi hingga yang berusia lanjut. Penduduk Kabupaten Purbalingga
pada tahun 2012 secara rata rata-rata menghasilkan PDRB perkapita sebesar
8.317.486,17,- rupiah, dari penduduk sebanyak 877.502 jiwa. Dengan kata
lain, nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh setiap penduduk di Purbalingga
baru mencapai sekitar Rp. 693.123,85,- per bulan.
Tabel 2.5. PDRB per Kapita (rupiah)Kabupaten Purbalingga tahun 2008 – 2013
TAHUN Penduduk1/2 Tahun
Atas Dasar Harga
Berlaku Konstan Th.2000
2008 839.237 5.295.355,40 2.689.815,59
2009 844.646 6.111.211,33 2.829.877,33
2010 849.555 6.791.950,38 2.973.171,52
2011 858.798 7.593.895,33 3.118.410,95
2012 869.160 8.317.486,17 3.242.913,78
2010 2011 2012 2013 2014
PURBALINGGA 6,96 6,04 4,09 9,57 9,08
PURWOKERTO 6,04 3,4 4,73 8,5 7,09
JAWA TENGAH 6,88 2,68 4,24 7,99 8,22
NASIONAL 7,77 3,79 4,3 8,38 8,36
0
2
4
6
8
10
12
Infla
si
II-8
2013 887.760 9.215.150,86 3.392.960,43
2014** 905.160 10.149.344,42 3.531.394,28
Sumber Data : BPS, PDRB Kabupaten Purbalingga Tahun 2013**) Angka sangat sementara
Ukuran yang berikutnya adalah pendapatan perkapita (income
percapita mencerminkan pendapatan dari penduduk secara rata rata dalam
satu tahun). Income percapita yang dihasilkan mencapai Rp. 5.803.077,71,-
atau sebesar Rp. 483.589,81,- rupiah per bulan. Yang dimaksud pendapatan
disini adalah nilai tambah bruto (upah, gaji, laba, sewa tanah, bunga uang,
penyusutan dan pajak tak langsung neto), bukan nilai produksi (perkalian
dari jumlah produksi dengan harga satuannya). Nilai tambah bruto
merupakan bagian dari nilai produksi.
Tabel 2.6Pendapatan (income) per kapita (rupiah)Kabupaten Purbalingga th. 2008-2014
TAHUN Penduduk ½Tahun
Atas Dasar Harga
Berlaku Konstan Th.2000
2008 839.237 3.696.174 2.319.874
2009 844.646 4.276.144 2.422.928
2010 849.555 4.705.576 2.530.968
2011 858.798 5.208.899 2.638.845
2012 869.160 5.737.375 2.771.891
2013 887.760 6.366.011 2.894.509
2014** 905.160 5.839.076 2.796.084
Sumber: BPS, PDRB Kabupaten Purbalingga Tahun 2013**) Angka sangat sementara***)Angka prediksi
4) Pengeluaran Penduduk
Tolok ukur kesejahteraan seseorang dapat dilihat dari pola
pengeluarannya. Pengeluaran rumah tangga per bulan di Kabupaten
Purbalingga setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2011
masih terdapat 0,08 persen rumah tangga yang pengeluarannya antara Rp.
80.000,- sampai Rp. 99.999,- dan pada tahun 2013 sudah tidak ada
pengeluaran rumah tangga yang kurang dari Rp. 100.000,-. Persentase
II-9
rumah tangga yang pengeluarannya diatas Rp. 300.000,- mengalami
peningkatan, dimana pada tahun 2011 sebanyak 60,22 persen meningkat
menjadi 70,43 persen di tahun 2013.
Tabel 2.7.Persentase Pengeluaran Rumah Tangga di Kabupaten Purbalingga
Gol. Pengeluaran/bln (Rp.) 2011 2012 201380.000 – 99.999 0,08 0,00 0,00100.000 – 149.999 1,00 1,22 1,08150.000 – 199.000 9,56 8,44 4,39200.000 – 299.000 29,13 28,26 23,10300.000 + 60,22 62,08 70,43
Sumber : Statistik Daerah, BPS
Jenis pengeluaran dapat dibedakan menjadi pengeluaran untuk
konsumsi makanan dan non makanan. Semakin besar seseorang
mengkonsumsi non makanan dapat dikatakan orang tersebut tingkat
kesejahteraannya semakin baik. Proporsi pengeluaran penduduk wilayah
perkotaan dan perdesaan ada sedikit perbedaan meskipun secara umum
sama-sama dominan untuk mencukupi kebutuhan makan ketimbang non
makan. Penduduk perkotaan menghabiskan 52,61 persen pengeluarannya
untuk makanan, sedang penduduk perdesaan mencapai 56,26 persen.
Daging, telur dan susu lebih banyak dikonsumsi penduduk kota, dimana
daging mencapai 1,88 persen, telur dan susu 3,20 persen. Penduduk
perdesaan mengkonsumsi 1,51 persen daging dan 2,53 persen telur dan
susu.
5) Pemerataan Pendapatan
Salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur
tingkat ketimpangan pendapatan adalah koefisien gini (gini ratio). Gini ratio
Kabupaten Purbalingga tahun 2013 sebesar 0,32 yang artinya ketimpangan
cukup rendah atau pemerataan tinggi karena masih dibawah 0,35; walaupun
naik jika dibandingkan tahun 2011 tetapi turun jika dibandingkan tahun
2012. Sementara itu gini ratio Jawa Tengah tercatat sebesar 0,39 pada tahun
2013.
Tabel 2.8 Indikator Pemerataan Pendapatan Kabupaten Purbalingga
Tahun 2011 – 2013
No Indikator 2011 2012 2013
1. Gini Ratio 0,2846 0,3256 0,32
2. Kriteria Bank Dunia
II-10
- 40 % rendah 23,02 20,60 21,02
- 40 % sedang 37,56 34,12 37,44
- 20 % tinggi 39,42 45,28 41,54
Gambaran tersebut mencerminkan bahwa pendapatan yang diterima
masyarakat yang berasal dari berbagai kelompok pendapatan relatif tidak
mempunyai perbedaan yang begitu tajam. Begitu juga kalau dilihat
berdasarkan kriteria dari Bank Dunia, tingkat pemerataan pendapatan
menunjukkan tingkat ketimpangan rendah. Terlihat bahwa 40 persen
pendukuk berpendapatan rendah di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2013
sebesar 21,03 persen. Angka ini lebih rendah dari tahun 2011 sebesar 23,02
persen.
6) Tingkat Kesejahteraan PetaniTingkat kesejahteraan petani dapat dilihat dari kemampuan atau daya
beli petani di pedesaan. Hal ini dapat diukur melalui Nilai Tukar Petani (NTP)
yang merupakan perbandiangan antara indeks harga yang diterima petani
dengan indeks harga yang dibayar petani. Semakin tinggi nilai NTP, secara
relatif semakin tinggi kemampuan atau daya beli petani.
NTP Kabupaten Purbalingga selama tahun 2014 diawali pada posisi
indeks 105,57 dan di bulan Desember pada posisi 105,55 atau mengalami
penurunan sebesar 0,02 persen dibandingkan dengan NTP blan Januari
2014. Selama tahun 2014 nilai indeks yang berada di bawah 100 terjadi pada
April dan Mei. Hal ini menunjukkan kondisi petani pada tahun 2014 secara
umum cukup baik karena nilai yang diterima petani dari hasil produk
pertaniannya lebih besar dibandingkan nilai yang dibayar petani untuk
konsumsi rumah tangga, biaya produksi dan penambahan barang modalnya.
2.1.3.2. Kesejahteraan Sosial
1) Pendidikan
Disamping ketersediaan fasilitas pendidikan, capaian kinerja
di bidang pendidikan antara lain dapat dilihat dari beberapa
indikator, sebagai berikut :
Tabel 2.9. Indikator Penting Bidang Pendidikan di KabupatenPurbalingga Tahun 2010 – 2014
II-11
Ket : *) Angka putus sekolah 2014 APS SD/MI
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga
Pada tabel 2.9 terlihat bahwa angka putus sekolah mengalami
perbaikan dari 0,24 persen pada tahun 2013 turun menjadi 0,22 persen
pada tahun 2014. APM sekolah dasar dari 86,82 persen pada tahun 2013
meningkat menjadi 101,98 persen pada tahun 2014, tingkat SLTP dari
86,30 persen turun menjadi 72,32 persen. Sedangkan untuk APM SLTA
mengalami peningkatan dari 41,18 persen pada tahun 2013 naik menjadi
41,22 persen, diduga hal ini disebabkan oleh adanya minat untuk
melanjutkan ke SLTA di luar wilayah Kabupaten Purbalingga. Sejalan
dengan peningkatan angka partisipasi sekolah, tingkat pendidikan
penduduk Kabupaten Purbalingga juga mengalami peningkatan. Adapun
tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk Kabupaten
Purbalingga Tahun 2011 – 2013 sebagai berikut :
Tabel 2.10. Persentase Penduduk Usia 10 Tahun KeatasMenurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan
Pendidikan tertinggi yangditamatkan
Persentase Penduduk Usia 10 TahunKeatas Menurut Tingkat Pendidikan
Yang Ditamatkan2011 2012 2013
1. Tidak/belum pernah sekolah2. Tidak / belum tamat SD3. SD/MI4. SLTP5. SLTA6. Perguruan Tinggi
a. DI/DIIb. DIII/DIV,S1,S2,S3
4,5327,3636,6519,249,272,951,321,63
3,7625,2134,7119,6112,024,681,233,45
2,6720,9737,6719,7513,954,994,790,20
Jumlah 100,00 100,00 100,00Jumlah penduduk usia 10 th keatas
692.694 723.189
Sumber : Susenas 2011 – 2013.
Angka Melek Huruf (AMH) penduduk 10 tahun keatas di Kabupaten
Purbalingga mengalami peningkatan, dari 93,33 pada tahun 2011 menjadi
menjadi 94,47 persen ditahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa dari setiap
No. U r a i a n 2010 2011 2012 2013 20141. Angka Putus Sekolah (%) 0,15 0,19 0,24 0.24*) O,22*)2. Angka Kelulusan (%) 97,79 99,55 98,18 99.97 99,983. Angka Partisipasi Murni :
S D/MI/Sederajat SLTP/MTs/Sederajat SLTA/SMK/MA/Sederajat
91,0768,4941,72
91,2567,2145,93
86.7250.5055.81
86.8286.3041.18
101,9872,3241,22
4. Angka Partisipasi Kasar : S D/MI/Sederajat SLTP/MTs/Sederajat
108,3896,05
109,5295,92
104.3490.06
103.3494.65
130,80100,68
II-12
100 penduduk yang ada, sekitar 94 orang sudah melek huruf. Sedangkan
AMH penduduk usia muda yakni 15-24 tahun sebesar 100 persen. AMH
untuk penduduk laki-laki baik di Kabupaten Purbalingga maupun di Provinsi
dan Nasional lebih tinggi dibanding AMH penduduk perempuan. Namun
demikian setiap tahunnya AMH perempuan mengalami peningkatan.
Tabel 2.11. Angka Melek Huruf (AMH)Tahun 2010- 2013
ANGKA MELEK HURUF 10 TAHUN KEATAS
TAHUN GENDER NASIONALJAWA
TENGAHPURBALINGGA
2010
LAKI-LAKI 95.65 94.40 95.75
PEREMPUAN 90.52 86.48 91.33
JUMLAH 92.91 89.95 93.48
2011
LAKI-LAKI 95.73 94.42 95.76
PEREMPUAN 90.55 86.50 91.34
JUMLAH 92.99 90.34 93.50
2012
LAKI-LAKI NA 94,47 95,76
PEREMPUAN NA 86,55 91,35
JUMLAH NA 90,45 93,52
2013
LAKI-LAKI NA NA 96,22
PEREMPUAN NA NA 92,78
JUMLAH NA NA 94,47
2014
LAKI-LAKI NA NA NA
PEREMPUAN NA NA NA
JUMLAH NA NA 93,78
Sumber : BPS-Indikator Kesra tahun 2013
Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Purbalingga
mengalami peningkatan setiap tahunnya, dari 7,18 tahun pada tahun 2010
meningkat menjadi 7,23 tahun pada tahun 2013. RLS menunjukkan bahwa
seorang penduduk di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2013, secara umum
telah menempuh pendidikan selama 7,23 tahun dan ini mengindikasikan
bahwa sebagian besar penduduk telah menyelesaikan pendidikan tingkat SD
sederajat.
Tabel 2.12. Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2010- 2013
RATA-RATA LAMA SEKOLAH
TAHUN GENDER NASIONALJAWA
TENGAHPURBALINGGA
2010
LAKI-LAKI 8.34 7.72 7.38
PEREMPUAN 7.50 6.78 6.99
II-13
JUMLAH 7.92 7.24 7.18
2011
LAKI-LAKI 8.35 7.73 7.39
PEREMPUAN 7.54 6.78 7.00
JUMLAH 7.94 7.29 7.2120
12
LAKI-LAKI NA 7,81 7,41
PEREMPUAN NA 6,86 7,01
JUMLAH NA 7,39 7,23
2013
LAKI-LAKI NA NA NA
PEREMPUAN NA NA NA
JUMLAH NA NA 7,23
Sumber : BPS-Indikator Kesra tahun 2013
2) Kesehatan
Semakin meningkatnya pelayanan kesehatan di Kabupaten
Purbalingga dalam beberapa tahun terakhir memberi dampak pada semakin
membaiknya derajat kesehatan masyarakat, yang antara lain ditandai dengan
meningkatnya usia harapan hidup. Usia harapan hidup pada akhir tahun
2011 adalah 70,44 meningkat menjadi 71,08 pada tahun 2013. Jumlah ibu
hamil gizi buruk yang semula sebesar 1.136 orang pada tahun 2012, turun
menjadi sebesar 514 orang pada tahun 2013, begitu pula dengan jumlah
balita kurang gizi dari 2.708 anak pada tahun 2012, turun menjadi 530 anak
di tahun 2013.
Namun demikian ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian yaitu
meningkatnya Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu. Angka
Kematian Bayi berfluktuasi, tahun 2011 tercatat sebesar 11,16 / 1000 KH
turun menjadi 9,5/1000 KH pada tahun 2012 dan mengalami kenaikan
ditahun 2013 menjadi 10,32/1000 KH, sedangkan untuk Angka Kematian
Ibu melahirkan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada
tahun 2011 sebesar 99,64 / 100.000 KH, Tahun 2012 sebesar 136,16 / 1000
KH dan pada tahun 2013 menjadi 179,8 / 1000 KH. Adapun penyebab Angka
Kematian Ibu melahirkan meningkat disebabkan karena eklamsia dan sebab
lain saat nifas yang sulit mendapat penanganan.
Grafik 5. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH
II-14
Sumber : Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) 2014
Grafik 5. Angka Kematian Bayi per 1.000 KH
Sumber : SIPD Tahun 2014
Untuk prioritas ke depan, pemerintah akan memperkuat sistem
kesehatan dan meningkatkan akses pada pelayanan kesehatan terutama bagi
masyarakat miskin. Upaya menurunkan angka kematian ibu didukung
dengan meningkatkan angka pemakaian kontrasepsi, dan untuk ke depannya
upaya peningkatan kesehatan ibu diprioritaskan pada perluasan pelayanan
kesehatan berkualitas, peningkatan pelayanan keluarga berencana dan
penyebarluasan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat.
Dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga serta
mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, Pemerintah Kabupaten
105,98121,17
97,99 99,64126,16
170,9
94,47
020406080
100120140160180
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ANGKA KEMATIAN IBU PER 100.000 KH
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Series1 6,75 10,2 11,2 11,1 10,8 11,3 10,9
-
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
ANGKA KEMATIAN BAYI PER 1.000 KH
II-15
Purbalingga menempatkan Keluarga Berencana (KB) sebagai salah satu
program prioritas. Sampai dengan akhir tahun 2013 jumlah peserta program
KB aktif di Kabupaten Purbalingga tercatat sebanyak 158.001 peserta atau
sebesar 81,82 persen dari total PUS (Pasangan Usia Subur) sebesar 193.106
pasangan. Peserta KB aktif perempuan sebanyak 151.983 jiwa dan peserta
KB aktif laki-laki sebanyak 6.018 jiwa.
Sampai dengan akhir tahun 2013, cakupan imunisasi di
desa/kelurahan di Kabupaten Purbalingga (Universal Child Immunization)
selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan, pada tahun 2010
sebesar 96,65 persen (231 desa/kelurahan), naik di tahun 2014 menjadi 100
persen (239 desa/kelurahan).
3) Kemiskinan
Jumlah penduduk miskin penduduk yang berada dibawah garis
kemiskinan di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2010 sebanyak 208.698
jiwa (24,57 persen), berkurang 27.598 jiwa (13,23 % persen) jika
dibandingkan penduduk miskin pada tahun 2013 yang sebesar 181.100 jiwa
(21,19 persen).
Tabel 2.14. Penduduk Miskin Di Kabupaten Purbalingga dan ProvinsiJawa Tengah Tahun 2008 – 2013
Tahun KabupatenPurbalingga
Prov. Jawa Tengah
2008 29,8 19,232009 26 17,722010 24,57 16,562011 23,27 15,762012 21,19 14,982013 20,53 14,56
Sumber : BPS, Provinsi Jawa Tengah
Sementara itu, garis kemiskinan di Kabupaten Purbalingga tahun
2013 sebesar Rp. 265.262,- per kapita per bulan atau mengalami kenaikan
sebesar Rp. 22.035,- per kapita per bulan (9,56 persen) dibanding tahun 2012
yang sebesar Rp. 247.508,- per kapita per bulan.
Tabel 2.13.Data Kemiskinan Kabupaten Purbalingga
Tahun 2008 – 2013
Uraian 2009 2010 2011 2012 2013
Jumlah Penduduk Miskin(jiwa) 205.012 208.698 196.000 181.400
181.100
Persentase PendudukMiskin (persen) 24,97 24,57 23,06 21,19
20,53
II-16
Garis Kemiskinan(Rp/Kap/Bln) 194.529 210.349 230.461 247.508
265.262
Indeks KedalamanKemiskinan 4,60 4,0 3,1 3,71
3,20
Indeks KeparahanKemiskinan 1,27 1,08 0,67 0,96
0,73
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013
Indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan dari
tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 secara umum mengalami penurunan.
Indeks kedalaman kemsikinan pada tahun 2010 sebesar 4,60 menjadi 3,20
pada tahun 2013. Begitu juga keparahan kemiskinan dari 1,27 pada tahun
2010 menjadi 0,73 pada tahun 2013. Penurunan kedua angka ini
mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung
makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk
miskin juga semakin sempit.
4) Tenaga Kerja
Jumlah angkatan kerja pada tahun 2013 di Kabupaten Purbalingga
menurun. Hasil Sakernas tahun 2013 mencatat Tingkat Partisipasi Angkatan
Kerja (TPAK) pada tahun 2013 sebanyak 73,76 persen atau mengalami
penurunan dari tahun 2012 yang sebesar 76,63 persen. Penrunan ini
disebabkan oleh menurunnya persentase penduduk usia kerja.
Tabel 2.15Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Purbalingga
Tahun 2010-2012
Sumber : Sakernas Tahun 2013
Uraian 2010 2011 2012 2013
1. TPAK (%) 71,73 70,50 76,63 73,76
2. Tingkat Pengangguran (%) 3,82 5,54 5,14 5,72
3. Bekerja (%) 68,50 66,60 72,69 69,55
4. Penyerapan Tenaga Kerja pada :
Sektor Pertanian (%) 33,16 31,17 24,87 28,43
Industri Pengolahan (%) 24,48 33,26 33,88 35,73
Perdagangan (%) 18,60 14,76 17,67 14,61
Jasa- Jasa (%) 8,90 7,82 11,43 11,60
Lainnya 14,86 12,99 12,15 9,63
II-17
Tabel 2. 15 Upah Minimum Kabupaten Purbalingga
Tahun 2010 - 2015
Sebagai wilayah agraris, penduduk Kabupaten Purbalingga pada
tahun 2013 yang bekerja di sektor pertanian sebesar 28,43 persen. Jumlah
ini mengalami kenaikan dari tahun 2012 yang sempat mengalami penurunan
pada tahun 2010 sampai dengan 2012 yakni 33,16 persen, 31,17 persen dan
24,87 persen. Penyerapan tenaga kerja terbesar pada sektor industri yakni
35,73 pada tahun 2013. Penyerapan ini mengalami peningkatan dari tahun
2010 sebesar 24,48 menjadi 33,26 persen pada tahun 2011 dan meningkat
lagi di tahun 2012 menjadi sebesar 33,38 persen.
Menjamurnya usaha industri dengan sistem plasma khususnya
pembuatan kasur lantai, bulu mata dan rambut palsu, menjadikan lapangan
usaha yang menjanjikan. Ditunjang peningkatan UMK dari tahun ke tahun,
semakin banyak penduduk yang bekerja di sektor industri pengolahan. Upah
minimum Kabupaten Purbalingga per bulan pada tahun 2010 sebesar Rp.
690.000,- , tahun 2011 naik 10,87 persen atau menjadi sebesar Rp. 765.000,-
dan tahun 2012 sebesar Rp. 818.500,- atau naik sebesar 6,99 persen.
Selanjutnya kembali meningkat pada tahun 2013 menjadi Rp 896.500,- dan
pada Tahun 2014 meningkat menjadi Rp 1.023.100 atau 100,6 persen dari
Kebutuhan Hidup Layak.
2.1.4. Aspek Pelayanan Umum2.1.4.1. Pelayanan Dasar
Upah MinimumKabupaten
Kebutuhanhidup Layak(KHL)
PersentaseUMK terhadapKHL
2010 695.000
2011 765.000 828.353 92,35
2012 818.500 865175 94,61
2013 896.500 942.000 95,17
2014 1.023.100 1.022.822 100,6
2015 1.101.600 1.101.600 100,3
II-18
1) Pendidikan
Pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Purbalingga adalah
merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM, dan hal
ini tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana. Berdasarkan data
dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga, selama 5 (lima) tahun terakhir
ada peningkatan sarana pendidikan berupa sekolah, terutama pada tingkat
taman kanak-kanak yang semula terdapat 3 TK Negeri dan 206 TK swasta
meningkat ditahun 2014 menjadi sebanyak 9 TK Negeri dan 252 TK Swasta.
Untuk tingkat SD, SD Negeri yang pada tahun 2009 sebanyak 467 SD,
menjadi 470 SD pada tahun 2014, namun untuk SD/MI Swasta, dari 178
buah sekolah menjadi 183 buah sekolah di tahun 2013.
Tabel 2.16. Komparasi Jumlah Sekolah Pada Semua TingkatanTahun 2009 dan Tahun 2014
SEKOLAH Jumlah Sekolah2009 2014
Taman Kanak-Kanak Negeri Swasta
Sekolah Luar Biasa Negeri Swasta
Sekolah Dasar/MI Negeri Swasta
Sekolah Lanjutan TingkatPertama (SLTP)/MTs
Negeri Swasta
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas(SLTA)
Negeri Swasta
3206
1-
467178
5986
2224
9252
1-
470183
6249
2330
Sumber : Dinas Pendidikan, 2014.
Untuk tenaga pendidik terdiri dari guru tetap dan tidak tetap. Pada
tahun 2014 rasio murid dan tenaga pendidik menurun dari tahun 2014 yakni
untuk tenaga pendidik SMA dan SD sederajat yakni masing-masing dari 20:1
menjadi 17:1 sedangkan untuk rasio murid dan tenaga pendidik SLTP
sederajat tetap yakni 20:1.
Tabel 2.17. Rasio Sekolah, Murid dan Guru di Kabupaten Purbalingga
II-19
Tahun 2010 – 2014
Rasio 2010 2011 2012 2013 2014
SD sederajatMurid-Sekolah 165,26 161,74 147,76 157,0 184,9
Murid-Guru 16,68 17,39 16,39 20 17
Guru-Sekolah 9,91 9,30 9,02 9,69 10,69
SLTP sederajatMurid-Sekolah 382,37 375,18 365,35 405,4 404,7
Murid-Guru 18,28 17,69 17,72 20 20
Guru-Sekolah 20,92 21,21 20,62 20,7 21,49
SLTA sederajatMurid-Sekolah 420,53 461,22 477,32 504,15 528,25
Murid-Guru 14,92 15,66 15,86 20 17
Guru-Sekolah 28,18 29,45 30,10 24,60 31,71
Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2014
2) Kesehatan
Pembangunan sarana kesehatan di Kabupaten Purbalingga 5 (lima)
tahun terakhir menunjukkan kinerja yang semakin baik, hal ini tidak
terlepas dari dukungan fasilitas yang memadai. Diantaranya adanya
peningkatan jumlah posyandu yang semula sebanyak 1190 unit ditahun
2011 meningkat menjadi 1194 unit pada tahun 2013 dan diikuti peningkatan
polindes dari 187 unit di tahun 2011 meningkat menjadi 194 unit pada tahun
2013 yang tersebar merata diseluruh kecamatan di wilayah Kabupaten
Purbalingga.
Tabel 2.18. Statistik Sarana Kesehatan Di Kabupaten Purbalingga
Uraian 2011 2012 2013PosyanduPolindesPuskesmas IndukPuskesmas PembantuPuskesmas kelilingPoliklinikRS. Umum (RSUD dan Swasta)RS. BersalinApotik
1190187224922123155
119419422492293366
119419422492293361
Sumber : SIPD Kab. Purbalingga Tahun 2013
Jumlah tenaga kesehatan dalam suatu wilayah mempengaruhi derajat
kesehatan pada wilayah tersebut. Di Kabupaten Purbalingga dalam kurun
tiga tahun terakhir, jumlah tenaga kesehatan mengalami penambahan.
Sampai dengan tahun 2013, terdapat tenaga dokter umum sebanyak 88
orang, dokter spesialis sebanyak 31 orang, dokter gigi sebanyak 17 orang,
II-20
dengan dukungan tenaga perawat sebanyak 415 orang, bidan sebanyak 354
orang dan paramedik lain sebanyak 510 orang. Di Rumah sakir dr. R.
Goeteng Taroenadibrata yang dikelola oleh pemerintah daerah menyediakan
apoteker sebanyak 67 orang yang dibantu oleh asisten apoteker sebanyak 17
orang. Disamping itu Kabupaten Purbalingga masih memiliki tenaga dukun
bayi yang telah mendapatkan pelatihan dan bimbingan dari Dinas Kesehatan
sebanyak lebih kurang 700 orang yang tersebar diseluruh wilayah pedesaan.
3) Kualitas Lingkungan Hidup
Peningkatan aktifitas pembangunan di segala bidang sebagai imbas
dari peningkatan pembangunan memberikan dampak bagi sumber daya alam
dan lingkungan baik dampak positif maupun dampak negatif. Oleh karena itu
pengendalian pemanfaatan sumber daya lahan dan ruang sangat strategis
untuk dilaksanakan, karena terbatasnya sumber daya lahan dengan segala
permasalahan merupakan modal dasar pembangunan, di kabupaten
Purbalingga kebijakan yang diterapkan adalah mewujudkan pembangunan
wilayah yang sesuai dengan prinsip-prinsip pemanfaatan ruang yang ideal
sesuai dengan RTRW Kabupaten Purbalingga.
Sampai dengan tahun 2013 kondisi lingkungan hidup di Kabupaten
Purbalingga masih relatif terjaga. Kondisi lahan pada areal budidaya
pertanian di Kabupaten Purbalingga pada saat ini didominasi oleh lahan
dengan kategori potensial kritis yaitu seluas 24.531,31 hektar (44,56 persen),
lahan tidak kritis seluas 17.931,30 hektar (32,57 persen), lahan agak kritis
seluas 9.546,28 hektar (17,34 persen), lahan kritis seluas 1.982,43 hektar
(3,60 persen), dan lahan sangat kritis seluas 1.059,91 hektar (1,93 persen).
Sedangkan kondisi lahan di kawasan lindung di luar kawasan hutan
sudah mulai rusak. Hal tersebut dapat dilihat dari luasnya lahan agak kritis
yang mencapai 5.337,02 hektar (55,42 persen), lahan potensial kritis seluas
2.367,57 hektar (24,59 persen), lahan kritis seluas 1.375,31 hektar (14,26
persen), lahan tidak kritis seluas 539,52 hektar (5,60 persen), dan lahan
sangat kritis seluas 10,25 hektar (0,11 persen).
Adapun kondisi lahan kritis di areal kawasan hutan produksi di
Kabupaten Purbalingga didominasi oleh lahan potensial kritis dengan luas
11.421,97 hektar (95,97 persen), disusul oleh lahan agak kritis dengan luas
480,21 hektar (4,03 persen). Sedangkan kawasan hutan lindung di wilayah
Kabupaten Purbalingga kondisinya didominasi oleh lahan yang dikategorikan
potensial kritis dengan luas 1.181,02 hektar. Untuk mengetahui kualitas air
yang ada di Kabupaten Purbalingga, secara periodik telah dilakukan kegiatan
pemantauan terhadap kualitas air sungai dan air sumur di beberapa titik.
II-21
Dari hasil kualitas pemantauan air sungai (dengan parameter fisika
dan kimia non-organik) yang dilakukan pada 14 titik pantau di 8 sungai yaitu
Sungai Serayu, Klawing, Pekacangan, Gemuruh, Gringsing, Larangan, Ranu,
dan Banjaran menunjukkan bahwa semua jenis parameter yang diteliti secara
fisika maupun kimia menunjukan nilainya masih berada di bawah ambang
batas yang masih diperbolehkan sesuai dengan baku mutunya (Baku Mutu
Air Limbah Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10
Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah).
Pada tahun 2014, Kabupaten Purbalingga kembali mendapatkan Piala
Adipura. Kegiatan Adipura Purbalingga merupakan kegiatan yang bertujuan
untuk mewujudkan Kota Purbalingga yang bersih, hijau dan teduh. Dengan
peran serta masyarakat, diharapkan dapat melaksanakan pengelolaan
lingkungan, menjaga kelestarian lingkungan serta meningkatkan kualitas
lingkungan hidup. Sasaran dari kegiatan ini adalah seluruh
Kelurahan, Sekolah-Sekolah, Rumah Sakit, Puskesmas, Perumahan /
Pemukiman, Jalan Arteri, Jalan Kolektor, Pasar, Pertokoan, Perkantoran,
Hutan Kota, Taman Kota, Sungai / Situ, Saluran Terbuka, TPA dan Terminal
Bus yang ada di wilayah kota Purbalingga yang masuk dalam titik pantau
Adipura.
Apabila dilihat dari tahun ke tahun kriteria penilaian Adipura
semakin bertambah berat, namun dengan kerja keras Tim Adipura serta
peran serta masyarakat yang begitu besar, Kabupaten Purbalingga telah
berhasil mendapatkan Anugerah / Piala Adipura kategori Kota Kecil 3 ( tiga )
kali berturut turut yaitu pada tahun 2009, 2010, 2011,2012, 2013 dan 2014.
Guna memantau perkembangan kondisi lingkungan hidup,
Kabupaten Purbalingga memiliki 1 unit laboratorium penelitian lingkungan
dan 1 unit sarana monitoring polusi udara.
4) Sarana dan Prasarana Umum
Berdasarkan kelasnya, jalan terbagi atas 5 kriteria yaitu jalan
nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, jalan desa/lokal dan jalan tol.
Panjang jalan provinsi di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2014 adalah
43,21 km, sedangkan total panjang jalan Kabupaten adalah 710,20 km. Dari
keseluruhan panjang jalan kabupaten tersebut, yang telah beraspal
sepanjang 700,35 km, kerikil 8,35 km, tanah 1,5 km dengan perincian
kondisi jalan sebagai berikut : dalam kondisi baik sebesar 85,84 persen;
kondisi sedang sebesar 7,6 persen, dan kondisi rusak sebesar 9 persen.
Prasarana irigasi yang ada di Kabupaten Purbalingga pada saat ini
mampu mengairi sebagian besar lahan sawah yang ada. Panjang irigasi non
teknis 132.753 m, sedangkan panjang irigasi teknis 281.952 m dengan
rincian : irigasi primer 89.951 m, sekunder 183.036 m dan tersier 8.965 m.
II-22
Dari keseluruhan lahan sawah berpengairan di Kabupaten Purbalingga yaitu
seluas 19.159 ha, baru seluas 8.673,75 m yang berkondisi baik.
Akses masyarakat terhadap air minum rumah tangga di Kabupaten
Purbalingga menggunakan Sumur Terlindung yaitu sebesar 40 Persen, diikuti
menggunakan Mata Air Terlindung 22 Persen, Ledeng 20 Persen, Sumur Tak
Terlindung 10 Persen, dan Lainnya 8 persen.
Untuk pelayanan persampahan di Kabupaten Purbalingga, pada
tahun 2013 dari total volume produksi sampah sebesar 1.579 m³ per hari,
hanya 9 (sembilan) kecamatan saja yang produksi sampahnya dapat
terangkut yaitu Kecamatan Purbalingga, Kalimanah, padamara, Kutasari
Bojongsari, Mrebet, Bobotsari, Kaligondang dan Bukateja. Dari sampah yang
ada baru tertangani atau terangkut ke TPA sekitar 152,20 m³ sampah atau
mengalami kenaikan dibanding dua tahun sebelumnya yang hanya mampu
mengangkut 120 m³ sampah.
5) Perhubungan
Transportasi di Kabupaten Purbalingga dilayani oleh 2 unit terminal
kelas B dan 4 unit terminal kelas C. Untuk terminal kelas B terdapat di
jantung kota Purbalingga dan Bobotsari yang melayani rute antar kota antar
Propinsi, sedangkan terminal kelas C terdapat di berbagai tempat antara lain
di Rembang, Bukateja dan Kejobong. Terminal – terminal kelas C tersebut
melayani transportasi antar kecamatan yang satu dengan kecamatan yang
lain yang berada di wilayah Kabupaten Purbalingga.
Untuk keselamatan pengendara, Kabupaten Purbalingga telah
menyediakan 512 unit rambu-rambu lalu lintas dari 631 unit yang
seharusnya tersedia. Namun demikian dibanding tahun 2009 jumlah rambu-
rambu yang tersedia baru 279 unit rambu-rambu, yang berarti ada kenaikan
40,5 persen pada tahun 2013.
Adapun jumlah angkutan umum selama 5 (lima) tahun terakhir
datanya cukup stabil, pada tahun 2013 sebanyak 814 unit, angka ini tidak
jauh berbeda dengan tahun 2009 yaitu sebanyak 815 unit angkutan umum.
Dari total jumlah angkutan umum yang ada, hanya 71 unit angkutan umum
yang tidak memiliki KIR atau sekitar 8,72 persennya.
Penunjang
1) Penanaman Modal
Kabupaten Purbalingga merupakan tempat yang sangat menarik bagi
para investor yang ingin menanamkan modalnya. Kabupaten Purbalingga
II-23
menyumbangkan 56,10% investasi industri se-Indonesia. Investasi tertinggi
disumbang dari sektor industri rambut dan bulu mata palsu. Disamping
karena kondusifitas daerah dalam aspek sosial, politik dan keamanan, juga
karena mudahnya pengurusan perizinan sebagai upaya mendorong dan
menarik investor. Jumlah PMA dan PMDN serta total nilai investasi yang ada
di Kabupaten Purbalingga dalam perkembangannya dari tahun ke tahun
mengindikasikan adanya trend yang semakin meningkat. Hal tersebut dapat
dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.19. Jumlah Perusahan Industri Pengolahan dan Nilai InvestasiPMA dan PMDN Kabupaten Purbalingga
Tahun P M A P M D NJumlah
PerusahaanNilai
Investasi(Juta Rp)
JumlahPerusahaan
Nilai Investasi(Juta Rp)
2009 18 169.679,7426 1 8.900,0002010 18 177.821,7426 14 21.548,9102011 18 184.681,7426 36 22.345,2692012 18 186.366,7426 43 29.026,2692013 20 192.845,2825 331 39.535,969
Sumber : SIPD, 2013
Sampai dengan tahun 2013, jumlah PMA di sektor industri
pengolahan sebanyak 18 perusahaan dengan nilai investasi mencapai Rp.
192.845,2825 juta meningkat dari tahun 2012 yang sebesar Rp.
186.366,7426 juta, dan jumlah PMDN sebanyak 331 perusahaan dengan
nilai investasi mencapai Rp. 39.535,969 juta. Bantuan pemerintah pusat
dalam mengembangkan industri rambut palsu dan bulu mata palsu di
Kabupaten Purbalingga diarahkan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM). Kedepan, tenaga kerja Purbalingga bukan diarahkan menjadi buruh
semata tapi menjadi entrepreneur yang bisa menguasai pasar baik lokal
maupun internasional. Pemerintah Kabupaten Purbalingga jangan terlalu
berharap pada PMA, karena tenaga kerja ini nantinya hanya menjadi buruh.
Bantuan dari pemerintah pusat diarahkan pada plasma-plasma atau UMKM
yang ada di pedesaan, BLK-BLK yang bisa menciptakan entrepreneur baru.
Sehingga kesejahteraan lebih dapat dirasakan, dan posisi tawar 22.153
tenaga kerja lebih tinggi.
2) Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM)
Untuk menunjang kegiatan modal usaha, di Kabupaten Purbalingga
terdapat lembaga koperasi sudah menjangkau ke semua wilayah dengan
jumlah anggota yang cukup besar. Namun demikian dalam perkembangannya
masih mengalami banyak hambatan antara lain masih banyaknya lembaga
koperasi yang belum mampu memenuhi persyaratan perbankan khususnya
dalam penjaminan kredit, kurangnya permodalan dan manajemen koperasi.
Dalam rangka pemberdayaan Koperasi, pemerintah berkepentingan untuk
II-24
menguatkan kelembagaan dengan memfasilitasi penguatan permodalan dan
menejemen pengelolaan koperasi serta pembinaan yang dilakukan secara
terus menerus.
Jumlah Koperasi kabupaten Purbalingga sebanyak 242 koperasi
dengan persentasi koperasi aktif sebesar 88,43 persen. Adapun jumlah
anggotanya adalah 50.925 orang anggota dengan total omset Rp. 269,17
milyar dan total asset Rp. 281,34 milyar.
Di Kabupaten Purbalingga industri pengolahan dikelompokkan dalam
4 (empat) golongan berdasarkan banyaknya tenaga kerja yaitu :
Industri besar dengan jumlah tenaga kerja 100 orang atau lebih.
Industri sedang dengan jumlah tenaga kerja antara 20 – 99 orang.
Industri kecil dengan jumlah tenaga kerja antara 5 – 19 orang.
Industri rumah tangga dengan jumlah tenaga kerja antara 1 – 4 orang.
Sampai dengan tahun 2013, jumlah industri kecil di Kabupaten
Purbalingga tercatat di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
sebanyak 41.891 unit usaha. Dilihat dari jenis usahanya, terdapat 9 unit
usaha industri kecil kerajinan kulit; 1.738 unit keajinan kayu; 1.754 unit
kerajinan logam dan didominanasi oleh kerajinan knalpot; 4.916 unit
kerajinan anyaman/gerabah/keramik; 95 unit kerajinan tenun dan 27.754
unit usaha makanan dan minuman. Sedangkan jumlah industri besar di
Kabupaten Purbalingga tercatat sebanyak 39 industri, yang pada umumnya
bergerak pada industri rambut/bulumata/wig. Jumlah tenaga kerja yang
terserap pada industri besar sebanyak 34.170 orang, sedangkan jumlah
tenaga kerja pada industri kecil sebanyak 121.584 orang.
Adapun nilai ekspor non migas Kabupaten Purbalingga sampai
dengan Juni 2013 sebesar Rp. 364.824,849 juta dan nilai impor sebesar Rp.
70.327,316 juta. Dibanding tahun 2012, nilai ekspor dan import non migas
ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi.
3) Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS)
Dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan keluarga serta
mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, Pemerintah Kabupaten
Purbalingga menempatkan Keluarga Berencana (KB) sebagai salah satu
program prioritas. Sampai dengan akhir tahun 2013 jumlah peserta KB Aktif
sebanyak 158.001 orang, terdiri dari peserta laki-laki 6.018 orang (3,81
persen) dan perempuan sebanyak 151.983 0rang (96,19 persen).
Perkembangan tahapan keluarga sejahtera di Kabupaten Purbalingga
semakin membaik, jumlah keluarga pra sejahtera mengalami penurunan dari
27,14 persen (74.598 KK) pada tahun 2011 menjadi 26,66 persen pada
tahun 2012 atau menjadi sebanyak 773.933 KK. Adapun jumlah keluarga di
II-25
Kabupaten Purbalingga pada tahun 2012 sebanyak 277.283 KK atau naik
sebesar 0,89 persen dibanding tahun 2011 yang sebesar 274.821 KK.
4) Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Jumlah kejadian kriminal di Kabupaten Purbalingga tahun 2013
sebanyak 253 kasus, dan banyaknya unjuk rasa dibidang ekonomi 2 kasus.
Untuk mendukung keamanan dan ketertiban di Kabupaten Purbalingga
terdapat personil sebanyak 784 polisi, dengan 9 pos keamanan polisi, dan 47
Polisi Pamong Praja. Jumlah pos kamling tercatat di kesbangpol sebanyak
2.333 unit pos kamling; jumlah patroli petugas satpol PP pemantauan dan
penyelesaian pelanggaran K3 dalam 24 jam sebanyak 600 personil dan
jumalah petugas perlindungan masyarakat sebanyak 5.703 personil yang
tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Purbalingga.
Untuk perlindungan dari kebakaran, Kabupaten Purbalingga memiliki
3 unit mobil pemadam kebakaran dan 1 pos unit pemadam kebakaran.
Adapun jumlah kejadian kebakaran selama tahun 2013 tercatat sebesar 30
kasus dan semua kasus terselesaikan dengan tepat waktu.
2.1.5. Aspek Daya Saing Daerah
2.1.5.1. Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur
1) Penataan Wilayah
Luas wilayah Kabupaten Purbalingga adalah 77.764,122 hektar,
dengan proporsi penggunaan lahan sebagai berikut :
Tabel 2.20. Persentase Penggunaan Lahan di Kabupaten PurbalinggaTahun 2013
sawah; 27,27
perkampungan;21,18
tegalan; 21,42
hutan; 14,57
perkebunan;1,05
kebun campur;6,53 Perikanan; 0,28
lain-lain; 4,47
II-26
2) Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah
Dalam rangka mengetahui ketaatan terhadap RTRW, pada tahun 2008
Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan kegiatan evaluasi
terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 –
2013. Dari hasil kegiatan tersebut diperoleh data bahwa tingkat
penyimpangan pemanfaatan ruang yang terjadi sampai dengan akhir tahun
2008 hanya berkisar 12 persen, jauh dibawah standar penyimpangan yang
disyaratkan untuk melakukan revisi sebuah Rencana Tata Ruang Wilayah
yakni sebesar 30 persen. Namun demikian berdasarkan Undang-undang
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan agar
kabupaten/kota harus melaksanakan revisi terhadap dokumen rencana tata
ruang wilayah selambat-lambatnya tiga tahun setelah undang-undang
penataan ruang tersebut ditetapkan. Pada tahun 2011 telah ditetapkan
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 – 2031.
3) Ketersediaan Air Bersih
Air merupakan kebutuhan pokok manusia yang semakin langka,
bahkan pada saat ini air sudah menjadi komoditi ekonomi.
Sampai saat ini PDAM Purbalingga baru mencapai angka 38 persen
untuk wilayah Perkotaan dan 13 persen untuk wilayah pedesaan. Air minum
yang telah disalurkan PDAM selama tahun 2012 sebanyak 7.711.296 m³
untuk melayani 28.938 pelanggan atau mengalami peningkatan sebesar 1,73
persen dibanding tahun 2011 yang sebesar 7.580.230 m³ (melayani 27.825
pelanggan).
Grafik 6. Banyaknya Air Minum Yang Telah Disalurkan ke Pelanggan
oleh PDAM di Kabupatan Purbalingga Tahun 2012
4) Fasilitas Listrik dan Telepon
II-27
Listrik menjadi sumber energy paling utama yang digunakan
masyarakat. Kebutuhan listrik semakin meningkat dengan berkembangnya
teknologi informasi dan komunikasi, terutama alat-alat elektronik. Hal ini
dapat dilihat dari meningkatnya jumlah KWh yang dikonsumsi. Tahun 2010
konsumsi daya listrik PLN meningkat sebesar 19,13 persen atau menjadi
188.186.444 KWh dan jumlah pelanggan bertambah 10,65 persen dibanding
tahu 2009. Tahun 2011 jumlah pelanggan berkurang menjadi 139.725 dan
konsumsi daya listrik meningkat 28,34 persen atau sebanyak 241.521.987
KWh. Baru pada tahun 2012, program hemat listrik menunjukkan hasil,
dimana jumlah pelanggan meningkat yaitu menjadi 166.984 pelanggan,
namun daya listrik yang digunakan lebih hemat yaitu sebanyak 221.560.259
KWh.
Tabel 2.21.Jumlah Pelanggan dan KWH Terjual PT.PLN (Persero)
Ranting Purbalingga Tahun 2010-2012Tahun Pelanggan KWh Terjual
2010 139.926 188.186.444
2011 139.725 241.521.987
2012 166.984 221.560.259
Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Purbalingga, 2012
Selain ketersediaan listrik, penunjang perekonomian lainnya adalah
komunikasi. Hasil survey Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas),
menunjukkan semakin berkurangnya rumah tangga yang memiliki pesawat
telepon. Hingga saat ini, yang masih menggunakan pesawat telepon
konvensional kebanyakan adalah kalangan bisnis dan kantor/dinas. Pada
tahun 2007, rumah tangga yang menggunakan pesawat telepon sebanyak
4,62 persen, meningkat menjadi 5,72 persen pada tahun 2008. Namun
persentasenya semakin menurun di tahun berikutnya, ada tahun 2011 hanya
tinggal 3,70 persen pelanggan dan turun lagi pada tahun 2012 menjadi
sebesar 3,30 persen.
Berbeda dengan rumah tangga yang memiliki telepon seluler, trendnya
meningkat terus setiap tahunnya. Ada tahun 2009, rumah tangga yang
memiliki telepon seluler mencapai 50,78 persen atau meningkat dua kali lipat
dari tahun 2007 yang baru sebesar 25,21 persen. Dan pada tahun 2012
kepemilikan telepon seluler oleh rumah tangga meningkat tiga kali lipat
dibanding tahun 2009 yaitu menjadi sebesar 79,97 persen, dan diperkirakan
sampai dengan bulan Maret 2014 sudah diatas 82,5 persen.
2.1.5.2. Iklim Investasi1) Keamanan dan Ketertiban
II-28
Kasus pelanggaran hukum pidana yang terjadi di Kabupaten
Purbalingga selama tahun 2012 tercatat sebesar 365 perkara dan telah
diselesaikan sebanyak 263 perkara. Sedang untuk pelanggaran lalu lintas
tercatat sebanyak 33.016 perkara dan semua telah ditangani dan
diselesaikan. Kasus perempuan dan perlindungan anak yang dilaporkan,
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP)
mencatat sebesar 31 perkara dan telah diselesaikan semua.
Dilihat dari jumlah kelembagaannya, di Kabupaten Purbalingga
terdapat 1 pengadilan agama, 1 pengadilan negeri, 1 Rumah Tahanan
Negara, dan 1 kejaksaan negeri.
2) Kemudahan Perizinan
Kualitas pelayanan publik yang dilakukan Pemerintah Kabupaten
Purbalingga telah cukup memadai. Melalui kebijakan one stop service, di
bidang pelayanan perijinan telah mampu melayani 13 jenis perijinan dengan
penerapan Standard ISO 9001 : 2000. Sementara pelayanan administrasi
kependudukan telah menggunakan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan (SIAK) yang didelegasikan ke setiap kecamatan.
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD Tahun 2014 dan RealisasiRPJMD Kabupten Purbalingga Tahun 2010-2015
2.2.1 Urusan Wajib
1. Urusan PendidikanKinerja pembangunan urusan pendidikan menunjukkan kinerja
yang kurang baik, terlihat dari sejumlah 123 indikator RPJMD,
sebanyak 77 indikator berstatus telah tercapai dan 46 indikator
berstatus tidak tercapai.
Indikator yang tidak tercapai antara lain:Rasio Guru Murid;
Rasio ruang kelas-murid;Angka Partisipasi murni
SMP/sederajat;Jumlah Sekolah Dasar;Jumlah SMP;Jumlah Murid
SMP/sederajat;Angka partisipasi kasar SMA/sederajat;Jumlah Guru
SMA/sederajat;Jumlah kelompok belajar masyarakat/kejar paket A;
Jumlah kelompok belajar masyarakat/kejar paket B;Jumlah siswa
kelompok belajar masyarakat / kejar paket B yang lulus;Jumlah siswa
kelompok belajar masyarakat / kejar paket C yang lulus;Rasio Ruang
Kelas Murid SLB SMP; Rasio Guru Murid SLB SMA; Rasio Ruang Kelas
Murid SLB SMA;Jumlah Angka partisipasi murni SLB SD;Jumlah
Angka partisipasi murni SLB SMP;Jumlah Angka partisipasi kasar SLB
SD;Jumlah angka partisipasi kasar SLB SMP;Jumlah angka partisipasi
kasar SLB SMA; Kelayakan mengajar guru SMP/ Sederajat;Rata – rata
NEM SMP/sederajat,NEM SMA/sederajat;Angka mengulang
II-29
SMP/sederajat,SMA/sederajat Jumlah Laboratorium SMP/sederajat;
Rasio perpustakaan Sekolah SD/sederajat,SMP/sederajat;Jumlah
Santri TPQ;Jumlah Pondok Pesantren;Jumlah Ustad Pondok
Pesantren;Jumlah Santri Pondok Pesantren;Jumlah Guru Madrasah
Diniyah;Jumlah santri Madrasah Diniyah;Jumlah guru lembaga
keagamaan kristen protestan;Jumlah guru lembaga keagamaan
katolik;Jumlah murid lembaga keagamaan katolik dan Jumlah Sekolah
yang menyelenggarakan MULOK Seni Budaya daerah.
Gambaran pencapaian target kinerja indikator urusan
pendidikan adalah sebagai berikut:
Tabel 2.22.Capaian Target Kinerja RPJMD Kabupaten Purbalingga s/d
Tahun 2014 Urusan Pendidikan
No IndikatorKinerja Satuan
Target RPJMD PencapaianKinerja RPJMD Target
AkhirRPJMD2015
%CapaianTargetTahun2014
Status2013 2014 2013 2014
ProgramPendidikan AnakUsia Dini
1. Angka partisipasimurni 50 49 46,30 51,44 55 92,60
2. Angka partisipasikasar 53 50 52,81 57,70 60 99,64
3. Jumlah MuridPAUD Orang 17.250 16.125 24.283 27.290 19.050 140,77
4. Rasio Guru-Murid 1 : 18 1 : 14 1:24 1:27 1 : 22 77,78
5. Rasio RuangKelas-Murid 1 : 18 1 : 14 1:32 1:38 1 : 22 22,22
ProgramPendidikanDasar
6. Angka PartisipasiKasar Murid Baru(SD kelas 1)
% 16,20 16,20 17,43 22,96 16,20 107,59
7. Angka PartisipasiKasar Murid Baru(SMP kelas 1)
% 32,00 31,00 33,29 34,24 33,00 104,03
8. Angka PartisipasimurniSD/sederajat
% 94,00 94,00 86,92 101,00 95,50 92,47
9. Angka partisipasikasarSD/sederajat
% 108,00 109,00 103,19 130,00 108,00 95,55
10. Angka partisipasimurniSMP/sederajat
% 75,00 73,00 86,30 72,32 78,00 115,07
11. Angka partisipasikasarSMP/sederajat
% 96,80 96,75 70,32 100,68 97,00 72,64
12. Jumlah SekolahDasar Unit 648 647 647 644 648 99,85
13. Jumlah Murid SD Orang 106.285
105.968
101.590
119.118
106.806 95,58
14. Jumlah Guru SD Orang 5.905 6.233 6.271 6.883 5.934 106,20
II-30
No IndikatorKinerja Satuan
Target RPJMD PencapaianKinerja RPJMD Target
AkhirRPJMD2015
%CapaianTargetTahun2014
Status2013 2014 2013 2014
15. Jumlah ruangkelas SD Orang 4.334 4.334 4.559 5.265 4.334 105,19
16. Rasio Guru-MuridSD/Sederajat
% 1:18 1:17 1:20 1:17 1:18 102,56
17. Rasio RuangKelas-Murid SDSederajat
% 1:24 1:24 1:22 1:23 1:24 108,22
18. Jumlah SMP Orang 130 130 113 112 130 86,92
19. Jumlah MuridSMP/sederajat Orang 46.421 46.263 45.818 45.333 46.843 98,70
20. Jumlah GuruSMP/sederajat Orang 2.321 2.313 2.343 2.407 2.037 100,95
21. Rasio Guru-MuridSMP/Sederajat
1:20 1:20 1:20 1:20 1:23 100,00
22. Rasio RuangKelas-MuridSMP/Sederajat
1:32 1:32 1:23 1:31 1:32 128,13
ProgramPendidikanMenengah
23. Angka partisipasimurniSMA/sederajat
% 22 37 22,40 41,22 25 101,82
24. Angka partisipasikasarSMA/sederajat
% 40 52 41,18 63,16 46 102,95
25. Jumlah SMA Orang 55 50 61,76 53 60 112,2926. Jumlah Murid
SMA/sederajat Orang 50 25.162 53 27.998 50 106,00
27. Jumlah GuruSMA/sederajat Orang 26.672 1.181 26.720 1.681 28.317 100,18
28. Rasio Guru-Murid 1.258 1:20 1.304 1:17 1.388
29. Rasio RuangKelas-Murid 1:20 1:36 1:20 1:35 1:20 100,00
ProgramPendidikan Non-Formal
30. Jumlah siswabelajar lembagapendidikanketrampilan
350 334 2.681 100,00
31. Jumlah kelompokbelajarmasyarakat /kejar paket A
kelompok 24 25 14 3 24 58,33
32. Jumlah kelompokbelajarmasyarakat /kejar paket B
kelompok 48 42 34 24 55 70,83
33. Jumlah kelompokbelajarmasyarakat /kejar paket C
kelompok 18 18 26 23 18 144,44
34. Jumlah siswakelompok belajar Orang 480 500 285 94 480 59,38
II-31
No IndikatorKinerja Satuan
Target RPJMD PencapaianKinerja RPJMD Target
AkhirRPJMD2015
%CapaianTargetTahun2014
Status2013 2014 2013 2014
masyarakat /kejar paket A
35. Jumlah siswakelompok belajarmasyarakat /kejar paket B
Orang
1.030 930 778 648 1165 75,53
36. Jumlah siswakelompok belajarmasyarakat /kejar paket C
Orang
750 750 1.723 1.726 750 229,73
37. Jumlah siswakelompok belajarmasyarakat /kejar paket Ayang lulus
Orang
180 40 114 42 180 63,33
38. Jumlah siswakelompok belajarmasyarakat /kejar paket Byang lulus
Orang
285 225 400 157 285 140,35
39. Jumlah siswakelompok belajarmasyarakat /kejar paket Cyang lulus
Orang
750 750 485 554 750 64,67
ProgramPendidikan LuarBiasa
40. Jumlah SLB SD unit 1 1 1 1 1 100,0041. Jumlah Murid
SLB SD orang 130 130 124 193 130 95,38
42. Jumlah GuruSLB SD orang 15 15 17 22 15 113,33
43. Rasio Guru-Murid SLB SD 1:9 1:9 1:8 1:9 1:9 111,11
44. Rasio RuangKelas-Murid SLBSD
1:14 1:14 1:13,77 1:13 1:14 101,64
45. Jumlah SLB SMP unit 1 1 1 1 1 2215,38
46. Jumlah MuridSLB SMP orang 40 40 52 43 40 130,00
47. Jumlah GuruSLB SMP orang 7 7 11 10 7 157,14
48. Rasio Guru-Murid SLB SMP 1 : 9 1 : 9 1 : 4 1 : 9
49. Rasio RuangKelas-Murid SLBSMP
1 : 14 1 : 14 1 : 7 1 : 14
50. Jumlah SLB SMA unit 1 1 1 1 1 100,0051. Jumlah Murid
SLB SMA orang 10 10 28 34 10 280,00
52. Jumlah GuruSLB SMA orang 2 2 2 6 2 100,00
53. Rasio Guru-Murid SLB SMA 1 : 5 1 : 5 1:14 1:6 1 : 5 -80,00
54. Rasio RuangKelas-Murid SLBSMA
1 : 5 1 : 5 1:6 1:6 1 : 5 80,00
II-32
No IndikatorKinerja Satuan
Target RPJMD PencapaianKinerja RPJMD Target
AkhirRPJMD2015
%CapaianTargetTahun2014
Status2013 2014 2013 2014
55. Jumlah Angkapartisipasi murniSLB SD
% 0,08 0,08 0,13 0,0015 0,08 162,50
56. Jumlah Angkapartisipasi murniSLB SMP
% 0,04 0,04 0,02 0,0005 0,04 50,00
57. Jumlah Angkapartisipasi murniSLB SMA
% 0,01 0,01 0,0002 0,0002 0,01 2,00
58. Jumlah Angkapartisipasi kasarSLB SD
% 0,13 0,13 0,18 0,002 0,13 138,46
59. Jumlah Angkapartisipasi kasarSLB SMP
% 0,09 0,09 0,11 0,001 0,09 122,22
60. Jumlah Angkapartisipasi kasarSLB SMA
% 0,02 0,02 0,0006 0,0008 0,02 3,00
ProgramPeningkatanMutu Pendidikandan TenagaKependidikanKompetensi guru:
61. - Kesesuaianmengajar guruSD LB
%100 100 100 100 100 100,00
62. - Kelayakanmengajar guruSD LB
%57 80 100 100 70 175,44
63. - Kesesuaianmengajar guruSD/sederajat
%100 100 100 100 100 100,00
64. - Kelayakanmengajar guruSD/sederajat
%45 42 72,86 82,54 56 161,91
65. - Kesesuaianmengajar guruSMP LB
%100 100 100 100 100 100,00
66. - Kelayakanmengajar guruSMP LB
%52 50 100 100 56 192,31
67. - Kesesuaianmengajar guruSMP/sederajat
%93 89 100 90 100 107,53
68. - Kelayakanmengajar guruSMP/sederajat
%90 86 87,84 95,88 100 97,60
69. - Kesesuaianmengajar guruSMA LB
%50 50 100 70 100 200,00
70. - Kelayakanmengajar guruSMA LB
%50 50 100 100 100 200,00
71. - Kesesuaianmengajar guruSMA/sederajat
%95 92 100 93 100 105,26
72. - Kelayakanmengajar guru
% 89 85 98,00 96 100 110,11
II-33
No IndikatorKinerja Satuan
Target RPJMD PencapaianKinerja RPJMD Target
AkhirRPJMD2015
%CapaianTargetTahun2014
Status2013 2014 2013 2014
SMA/sederajatJumlah danpersentase gurubersertifikasi :
73. - SD/sederajat orang 2.981 2.481 2.817 2.884 3.968 94,5074. - SMP/sederajat orang 1134 994 1.108 1.139 1.306 97,7175. - SMA/sederajat orang 485 425 442 615 557 91,13
ProgramManajemenPelayananPendidikanJumlah SSN
76. - SD/Sederajat sekolah 30 25 13 25 42 43,3377. - SMP/Sederajat sekolah 20 18 18 18 24 90,0078. - SMA/Sederajat sekolah 18 18 17 18 18 94,44
Angka kelulusan:79. - SD/Sederajat % 99,90 99,90 99,97 99,97 99,90 100,0780. - SMP/Sederajat % 98,00 98,00 99,59 99,99 99,00 101,6281. - SMA/Sederajat % 97,75 97,75 99,87 99,97 98,00 102,17
Rata rata NEM :82. - SD/Sederajat 8,00 8,00 7,75 7,84 8,20 96,88
83. - SMP/Sederajat 7,30 7,00 5,53 6,33 7,80 75,75
84. - SMA/Sederajat 7,00 6,75 7,93 6,87 7,50 113,29Angkamelanjutkan
85. - SD/Sederajat % 103 104 103,75 145,43 102 100,7386. - SMP/Sederajat % 96 95,65 98,73 80,28 96 102,84
87. - SMA/Sederajat % 76 75 75 72,18 77 98,68
Angka mengulang88. - SD/Sederajat % 4,89 4,96 6,62 5,50 4,25 135,3889. - SMP/Sederajat % 0,42 0,45 0,23 0,25 0,35 54,76
90. - SMA/Sederajat % 0,19 0,20 0,10 0,19 0,18 52,63
Angka putussekolah
91. - SD/Sederajat % 0,15 0,15 0,24 0,22 0,15 160,0092. - SMP/Sederajat % 0,35 0,37 0,70 0,50 0,30 200,0093. - SMA/Sederajat % 0,48 0,48 0,94 0,80 0,50 195,83
JumlahLaboratorium IPA
94. - SMP/Sederajat unit 73 72 78 90 75 106,8595. - SMA/Sederajat unit 14 13 14 28 17 100,00
RasioLaboratoriumIPA-Sekolah
II-34
No IndikatorKinerja Satuan
Target RPJMD PencapaianKinerja RPJMD Target
AkhirRPJMD2015
%CapaianTargetTahun2014
Status2013 2014 2013 2014
96. - SMP/Sederajat 1 :1,38
1 :1,40 0,70 1 :
1,251 :1,46
97. - SMA/Sederajat 1 : 1,2 1 : 1,4 0,30 1 : 1 1 : 1JumlahLaboratoriumBahasa
98. - SMP/Sederajat 22 21 19
99. - SMA/Sederajat 15 14 15 15 16RasioLaboratoriumBahasa-Sekolah
100. - SMP/Sederajat 8 8 0,1875 8 8101. - SMA/Sederajat 1 : 12 1 : 12 0,319 1 : 12 1 : 12
JumlahPerpustakaanSekolah
102. - SD/Sederajat unit 215 210 268 309 221 124,65103. - SMP/Sederajat unit 87 85 95 93 93 109,20104. - SMA/Sederajat unit 31 30 27 41 33 87,10
RasioPerpustakaan-Sekolah
105. - SD/Sederajat 1 :3,01 1 : 3,08 0,41 1 : 1,38 1 : 932
106. - SMP/Sederajat 1 : 1 1 : 10 0,85 1 : 12 1 : 1
107. - SMA/Sederajat 1 :1,54 1 : 1,6 0,57 1 : 1,6 1 : 1,45
ProgramInternalisasiNilai-Nilai LuhurBudaya Bangsadan PendidikanBudi Pekerti.
108. Jumlah GuruTPQ orang 3.497 3.497 3.638
109. Jumlah SantriTPQ
orang 62.104 62.104 64.613
110. Jumlah PondokPesantren
orang
111. Jumlah UstadPondok Pesantren
orang 291 291 303
112. Jumlah santriPondok Pesantren
orang 8.514 8.514 8.859
113. JumlahMadrasahDiniyah
114. Jumlah GuruMadrasahDiniyah
orang 761 761 799
115. Jumlah santriMadrasahDiniyah
orang 9.306 9.306 10.260
116. Jumlah lembagapendidikankeagamaan
lembaga 1 1 1 1 1 100,00
II-35
No IndikatorKinerja Satuan
Target RPJMD PencapaianKinerja RPJMD Target
AkhirRPJMD2015
%CapaianTargetTahun2014
Status2013 2014 2013 2014
kristen protestan117. jumlah guru
lembagakeagamaankristen protestan
12 12 13 13 12 108,33
118. Jumlah muridlembagakeagamaankristen protestan
Orang 186 186 183 183 186 98,39
119. Jumlah lembagapendidikankeagamaankatolik
Lembaga 3 3 3 3 3 100,00
120. jumlah gurulembagakeagamaankatolik
Orang 45 45 40 40 45 88,89
121. Jumlah muridlembagakeagamaankatolik
orang 592 592 482 482 592 81,42
ProgramPendidikan SeniBudaya Daerah.
122. Jumlah sekolahyangmenyelenggarakan MULOK SeniBudaya Daerah
sekolah seluruh SD
seluruhSD
seluruhSD
Keterangan : TelahTercapai
Tidak Tercapai
2. KesehatanKinerja pembangunan urusan kesehatan menunjukkan kinerja
yang baik, terlihat dari sejumlah 113 indikator RPJMD, sebanyak 86
indikator berstatus telah tercapai dan 27 indikator berstatus Tidak
Tercapai (capaian target RPJMD pada tahun 2014 kurang dari 100%)
Indikator yang tidak tercapai pada tahun 2014 antara
lain:Jumlah doketr umum;rasio bidan per 1000 penduduk;Jumlah
fasilitas pelayanan kesehatan swasta yang terintegrasi;Jumlah industri
obat tradisional skala rumah tangga yang terregistrasi;Presentase
rumah tangga bersanitasi;Presentase rumah tangga yang
menggunakan air bersih;Presntase Rumah Sehat;Presentase Rumah
yang mempunyai SPAL;Presentase tempat umum yang memenuhi
syarat;Presentase rumah tangga sehat;Usia harapan hidup;Presentase
gizi buruk;Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD dan setingkat
oleh tenagag kesehatan atau tenaga terlatih/guru/UKS/Dokter
Kecil;Jumlah rumah sakit umum swasta;Jumlah desa dengan tingkat
konsumsi garam beryodium baik;Jumlah kasus balita gizi
buruk;Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan;Presentase
II-36
pemberian asi ekslusif;Cakupan kunjungan Ibu hamil K4;Cakupan
peserta aktif KB;Presentase balita bawah garis merah (BGM);Cakupan
bayi ( 6 – 11 bulan) mendapat kapsul vitamin A 1 kali;Cakupan Ibu
nifas mendapat kapsul Vit. A;Cakupan ibu hamil mendapat 90 tablet
Fe;Presentase kesembuhan penderita TBC BTA positif (CR/ Cure
Rate);Jumlah penemuan kasus TBC BTA positif (CDR/Case Detection
Rate);Bed Occupacy Ratio dan TOI.
Gambaran pencapaian target kinerja indikator urusan
kesehatan adalah sebagai berikut:
Tabel 2.23.Capaian Target Kinerja RPJMD Kabupaten Purbalingga
s/d Tahun 2014 Urusan Kesehatan
No Indikator Kinerja SatuanTargetRPJMD
PencapaianKinerjaRPJMD
TargetAkhir
RPJMD2015
CapaianTargetTahun2014
Status
2013 2014 2013 2014ProgramPemantapanFungsiManagemenKesehatan.
1. Jumlah dokterumum
orang 135 137 88 110 140 65,19
2. Rasio dokterumum per 1000
penduduk
per 1000penduduk
0,149 1,152 0,1 0,155 0,155 132,88
3. Jumlah dokterspesialis
orang 32 33 31 33 34 96,88
4. Rasio dokterspesialis per 1000
penduduk
per 1000penduduk
0,035 0,036 0,035 0,036 0,037 100,00
5. Jumlah tenagaparamedis
orang 605 610 415 610 615 68,60
6. Rasio tenagaparamedis per
1000 penduduk
per 1000penduduk
0,671 0,677 0,47 0,667 0,682 129,95
7. Jumlah bidan orang 340 345 354 354 350 104,12
8. Rasio bidan per1000 penduduk
per 1000penduduk
0,377 0,382 0,4 0,4 0,388 93,89
9. Jumlah fasilitaspelayanan
kesehatan swastayang terregistrasi
unit 351 356 571 371 360 162,68
10. Jumlah fasilitaspelayanankesehatanpengobat
tradisional yangterregistrasi
unit 35 40 25 25 45 71,43
11. Jumlah industrimakanan dan
minuman skalarumah tangga
yang terregistrasi
unit 95 100 117 117 105 123,16
II-37
No Indikator Kinerja SatuanTargetRPJMD
PencapaianKinerjaRPJMD
TargetAkhir
RPJMD2015
CapaianTargetTahun2014
Status
2013 2014 2013 201412. Jumlah industri
obat tradisionalskala rumahtangga yangterregistrasi
unit 1 2 0 0 4 0,00
13. Intensitas kegiatansupervisi ke UPTD
kesehatan(Puskesmas,
Rumah bersalin,Labkesda)
Kali/tahun
2 2 2 2 2 100,00
14. Intensitas kegiatansosialisasipengobat
tradisional untukmemahamiperaturan
perundangan
Kali/tahun
2 2 1 2 2 50,00
15. Intensitaspenyuluhan P3
NAPZA / P3NARKOBA oleh
petugas kesehatan
kali 80 85 80 85 90 100,00
16. Penulisan resepobat generik
% 95 95 95 95 100 100,00
17. Cakupanpelayanan
kesehatan kerjapada pekerja
formal
% 55 60 53 60 65 96,36
18. Cakupanpelayanan
kesehatan kerjapada pekerja
informal
% 45 50 100 50 55 222,22
19. Cakupanpelayanan
kesehatan pra usialanjut dan usia
lanjut
% 75 75 70 93 80 93,33
ProgramPeningkatan
KualitasKesehatan
Lingkungan.20. Persentase rumah
tangga bersanitasi% 80 85 81,21 82 90 101,51
21. Persentase rumahtangga yang
menggunakan airbersih
% 100 100 99,48 99 100 99,48
22. Persentase RumahSehat
% 80 85 82,18 67 90 102,73
23. Persentasependuduk yangmemanfaatkan
jamban
% 72 75 72,88 75 80 101,22
24. Persentase Rumahyang mempunyai
% 65 70 58,71 53 75 90,32
II-38
No Indikator Kinerja SatuanTargetRPJMD
PencapaianKinerjaRPJMD
TargetAkhir
RPJMD2015
CapaianTargetTahun2014
Status
2013 2014 2013 2014SPAL
25. Persentaserumah/bangunan
bebas jentiknyamuk Aedes
% 95 95 97,26 88 95 102,38
26. Persentase tempatumum yang
memenuhi syarat
% 83 85 78,57 77 87 94,66
27. Persentase rumahtangga sehat
% 74 76 72 72 78 97,30
Program PHBSdan
PemberdayaanMasyarakat dalam
BidangKesehatan.
28. Usia harapanhidup
tahun
29. Angka kematianbayi per 1000 KH
per 1000KH
9 9 11,30 10,9 9 74,44
30. Angka kematianibu melahirkan per
100.000 KH
per100.000
KH
94 92 171 94,47 90 18,08
31. Persentase gizikurang
% 2,30 2,20 3,38 3,56 2,00 36,09
32. Persentase giziburuk
% 0,16 0,14 0,11 0,12 0,10 131,25
33. Cakupanpemeriksaan
kesehatan siswaSD dan setingkat
oleh tenagakesehatan atau
tenagaterlatih/guru
UKS/Dokter Kecil
% 100 100 100 98 100 100,00
34. Cakupanpemeriksaan
kesehatan siswaTK, SLTP,SLTA
dan setingkat olehtenaga kesehatan
atau tenagaterlatih/guru/UKS
/Dokter Kecil.
% 100 100 25,69 100 100 25,69
35. Jumlah posyandupratama
unit 10(0,84)
5 (0,42) 16(1,34)
5 0 160,00
36. Jumlah posyandumadya
unit 148(12,44)
141(11,85)
129(10,8)
141 134(11,26)
87,16
37. Jumlah posyandupurnama
unit 508(42,72)
496(41,73)
540(45,23)
496 460(38,74)
106,30
38. Jumlah posyandumandiri
unit 523(44)
547(46)
509(42,63)
547 595(50)
97,32
II-39
No Indikator Kinerja SatuanTargetRPJMD
PencapaianKinerjaRPJMD
TargetAkhir
RPJMD2015
CapaianTargetTahun2014
Status
2013 2014 2013 201439. Cakupan
penduduk yangmenjadi peserta
jaminanpemeliharaankesehatan pra
bayar
% 80 80 88 88 80 110,00
40. Cakupan jaminanpemeliharaan
kesehatankeluarga miskindan masyarakat
rentan
% 100 100 100 100 100 100,00
ProgramPeningkatan
Kapasitas danKualitas
Prasarana danSarana Pelayanan
Kesehatan.41. Jumlah rumah
sakit umumpemerintah
unit 1 1 2 1 1 200,00
42. Jumlah rumahsakit umum
swasta
unit 7 7 5 2 7 71,43
43. Jumlahpuskesmas
unit 22 22 22 22 22 100,00
44. Jumlahpuskesmaspembantu
unit 48 48 48 48 48 100,00
45. Jumlah PKD unit 189 190 189 199 191 100,00
46. Jumlah balaipengobatan
unit 1 1 0 10 1 0,00
47. jumlah rumahbersalin
unit 0 0 0 0 0 0,00
48. Jumlahlaboratorium
kesehatan
unit 2 2 3 2 2 150,00
49. Jumlah apotik unit 51 52 61 67 52 119,61
50. Kapasitas rawatinap
unit 130 135 646 135 135 496,92
51. Persentase aksesterhadap
ketersediaan darahdan komponen
yang aman untukmenangani
rujukan ibu hamildan neonatus
% 100 100 100 100 100 100,00
52. Jumlah tempatpelayanan
kesehatan dengankemampuan
pelayanan gawatdarurat yang dapat
% 22 22 22 22 22 100,00
II-40
No Indikator Kinerja SatuanTargetRPJMD
PencapaianKinerjaRPJMD
TargetAkhir
RPJMD2015
CapaianTargetTahun2014
Status
2013 2014 2013 2014diakses
masyarakatProgram
Pengelolaan obatPublik, Makanan,
Minuman danPerbekalan
Farmasi53. Persentase
ketersediaan obatsesuai kebutuhan
% 90 90 90 100 95 100,00
54. Persentaseketersediaan obat
esensial sesuaikebutuhan
% 100 100 100 100 100 100,00
55. Persentaseketersediaan obat
generik sesuaikebutuhan
% 100 100 100 100 100 100,00
56. Intensitaspengawasan obat
dan makanan
kali/tahun 2 2 0 2 2 0,00
57. Persentaseketersediaan
narkotikapsikotropika
sesuai kebutuhanpelayanankesehatan.
% 100 100 100 100 100 100,00
ProgramPerbaikan GiziMasyarakat.
58. Jumlah desadengan tingkat
konsumsi garamberyodium baik
Desa 235 239 231 235 239 98,30
59. Cakupan bayiberat badan lahir
rendah/BBLR yangditangani
% 100 100 558 100 100 -358,00
60. Cakupan deteksidini tumbuh
kembang anakbalita danprasekolah
% 77 78 81,29 81 80 105,57
61. Jumlah kasusbalita gizi buruk
Kasus 110 105 61 69 100 144,54
62. Jumlah kasusbalita gizi kurang
kasus 1015 1010 1945 1968 1010 8,374
63. Jumlah balita giziburuk mendapat
perawatan
% 110 105 61 69 100 55,45
ProgramPelayanan KIA,
Remaja, danUsila.
64. Persentasepemberian asi
ekslusif
% 71 78 58,71 62 85 82,69
II-41
No Indikator Kinerja SatuanTargetRPJMD
PencapaianKinerjaRPJMD
TargetAkhir
RPJMD2015
CapaianTargetTahun2014
Status
2013 2014 2013 201465. Persentase
pertolonganpersalinan oleh
tenaga kesehatan
% 93 94 98,96 99 95 106,41
66. Cakupankunjungan Ibu
hamil K4
% 98 99 96,63 96 100 98,60
67. Cakupanpertolongan
persalinan olehbidan atau tenagakesehatan yang
memilikikompetensikebidanan
% 93 94 90,96 99 95 97,81
68. Jumlah ibu hamilrisiko tinggi yang
dirujuk
% 20 20 74,53 75 20 372,65
69. Cakupankunjunganneonatus
% 97 98 96,88 100 100 99,88
70. Cakupankunjungan bayi
% 95 95 95,15 100 95 100,16
71. Cakupanpelayanan
kesehatan remaja
% 76 78 76,50 78 80 100,66
72. Cakupan pesertaaktif KB
% 82 85 82 82 85 100,00
73. Jumlah balita yangdatang dan
ditimbang (D/S)
% 91 93 57,53 98 95 63,22
74. Persentase balitayang naik berat
badannya ( N/D )
% 78 81 40.622
84 85
75. Persentase balitabawah garis merah
(BGM)
% 1,4 1,2 464 0,6 1
76. Cakupan bayi ( 6-11 bulan)
mendapat kapsulvitamin A 1kali
% 100 100 16.057
99 100
77. Cakupan balita (12-59 bulan)
mendapat kapsulvitamin A 2 kali
per tahun
% 100 100 55.067
99 100
78. Cakupan ibu nifasmendapat kapsul
Vit. A
% 100 100 15.150
98 100 15150,00
79. Cakupan ibu hamilmendapat 90
tablet Fe
% 90 95 15.448
94 95 17164,44
80. CakupanPemberianmakanan
pendamping ASIpada bayi BawahGarah Merah darikeluarga miskin
% 75 80 0 100 80 0,00
II-42
No Indikator Kinerja SatuanTargetRPJMD
PencapaianKinerjaRPJMD
TargetAkhir
RPJMD2015
CapaianTargetTahun2014
Status
2013 2014 2013 201481. Jumlah Ibu hamil
resiko tinggi yangditangani
% 100 100 100 100 100 100,00
82. Jumlah Ibu hamildengan komplikasi
yang ditangani
% 100 100 100 100 100 100,00
83. Cakupan wanitausia subur yangmendapatkan
kapsul yodium didaerah endemis
gaki
% 100 100 100 100 0,00
ProgramPencegahan danPemberantasan
Penyakit84. Cakupan Desa /
KelurahanUniversal ChildImmunization
(UCI)
% 100 100 100 100 100 100,00
85. Jumlah desa /kelurahan
mengalami KLByang ditangani <24
jam.
% 100 100 100 100 100 100,00
86. Angka Acute FlacidParalysis (AFP) rate
per 100.000penduduk < 15
tahun
kasus 4 4 7 5 4 25,00
87. Persentasekesembuhan
penderita TBC BTApositif (CR /
Cure Rate )
% 85 87 93 75 90 109,41
88. Jumlah penemuankasus TBC BTA
positif (CDR/CaseDetection Rate)
% 80 90 76 62 100 95,00
89. Cakupan balitadengan pneumonia
yang ditangani
% 100 100 100 100 100 100,00
90. Jumlah klien yangmendapatkan
penanganan HIV -AIDS.
% 0 0 20(100)
20(100)
0 0,00
91. Jumlah kasusInfeksi MenularSeksual (IMS) yg
diobati
% 100 100 100 100 100 0,00
92. Jumlah penderitaDBD yangditangani
% 100 100 100 100 100 100,00
93. Incident Rate DBD Kasus /10.000
4,6/10.000
4,6/10.000
6,5/1000
4,6/10.000
4/10.000
58,70
94. CFR / angkakematian akibat
DBD
% < 2 < 2 0,52 0,54 < 2 174,00
II-43
No Indikator Kinerja SatuanTargetRPJMD
PencapaianKinerjaRPJMD
TargetAkhir
RPJMD2015
CapaianTargetTahun2014
Status
2013 2014 2013 201495. Jumlah balita
dengan diare yangditangani
% 100 100 100 100 100 100,00
96. CFR / angkakematian akibat
diare
% 0 0 0 0,13 0 0,00
97. Jumlah darahdonor yangdiskrining
terhadap HIV-AIDS
% 100 100 100 100 100 100,00
98. Jumlah penderitamalaria yang
diobati
% 100 100 100 100 100 100,00
99. Jumlah penderitakusta yang selesaiberobat (RFT rate)
% 100 100 91 100 100 91,00
100. Jumlah kasusfilariasis yang
ditangani
% 100 100 100 0 100 100
ProgramKesehatan Matra.
101. Kegiatan PPPKpada peringatan
Hari BesarNasional, HariRaya Idul Fitri,
Natal, dan TahunBaru
% 100 100 100 100 100 100,00
102. Pelayanankesehatan bagi
calon jema'ah haji
% 100 100 100 100 100 100,00
103. Ketersediaandarah PMI
Kantong 6250 6350 8701 9566 6500 139,22
ProgramPeningkatan
Kapasitas danKualitas
Prasarana danSarana Pelayanan
KesehatanDaya tampung dankualitas pelayananpasien rawat jalandan rawat inap :
104. - Bed OccupacyRatio
80 80 79,22 80
105. - Length of Stay 4,41 4,41 3-4 4,41
106. - TOI 1,10 1,10 1 1,10
107. - BTO 66 66 73 66
108. - GDR 4,0 3,8 3,6 3,6
II-44
No Indikator Kinerja SatuanTargetRPJMD
PencapaianKinerjaRPJMD
TargetAkhir
RPJMD2015
CapaianTargetTahun2014
Status
2013 2014 2013 2014109. - NDR 1,74 1,72 1,72 1,70
110. - CRR >80 >80 >80 >80
111. - Persentaseketersediaan
peralatankesehatan sesuai
kebutuhan
% 90 95 100 100
ProgramPeningkatanPelayananKesehatan.
112. Akreditasi Madya
Madya
Madya
Madya Paripurna 100
113. Jumlah pasienmasyarakat miskin
terlayani
% 100 100 100 100 100 100
114. Jumlah danpersentase pasienmasyarakat miskinbukan pemegangpolis jamkesmas(non kuota) yang
terlayani
% 100 100 100 100 100 0,00
Keterangan : TelahTercapai
Tidak Tercapai
3. Pekerjaan Umum
Kinerja pembangunan urusan pekerjaan umum menunjukkan
kinerja yang baik, terlihat dari sejumlah 27 indikator yang ditargetkan
pada tahun 2014, sebanyak 18 indikator berstatus telah tercapai
(capaian target tahun 2014 sebesar 100% atau lebih), dan sebanyak 9
indikator berstatus belum tercapai (capaian target 2014 kurang dari
100%). Gambaran pencapaian indikator urusan pekerjaan umum
sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut:
Tabel 2.24.Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2014
No Indikator Kinerja SatuanTarget RPJMD Pencapaian
Kinerja RPJMDTargetAkhir
RPJMD2015
% CapaianTargetTahun2014
Status2013 2014 2013 2014
A ProgramPembangunan,Peningkatan,Rehabilitasi, danPemeliharaanJalan dan
II-45
No Indikator Kinerja SatuanTarget RPJMD Pencapaian
Kinerja RPJMDTargetAkhir
RPJMD2015
% CapaianTargetTahun2014
Status2013 2014 2013 2014
Jembatan.
1. Panjang jalankabupatenberaspal
km 700.372
706.372
703.654 710.20
4
2. - kondisi baik km 400.613
446.427
515.250
491.461
3. - kondisi sedang km 184.613
164.585
99.600
144.171
4. - kondisi rusak km 115.561
95.360
88.804
74.572
5. Panjang jalankabupaten tidakberaspal
km 9.832 3.832 6.550 0
6. - tanah km 2.500 2.500 1.500 0
7. - kerikil km 7.332 1.332 5.050 0
8. - makadam km 0 0 0 0
9. Jumlah jembatan unit 268 270 271 272
10. Panjang jembatan m 2.592,8
2.642,8
2.706,80
2.692,8
Kondisi jembatan
11. - baik unit 16 22 25 28
12. - sedang unit 234 232 244 230
13. - rusak unit 18 16 2 14
B. ProgramPembangunan,Peningkatan,Rehabilitasi, danPemeliharaanPrasarana Irigasidan Pengairan.
14. Jumlah Sungai(anak sungai)
anaksunga
i
153 153 153 153 153 100%
Luas lahanpertanianberirigasi
15. - Teknis (ha) Ha 11.232.593
11.232.593
11.232.593
11.232.593
11.232.593
100%
II-46
No Indikator Kinerja SatuanTarget RPJMD Pencapaian
Kinerja RPJMDTargetAkhir
RPJMD2015
% CapaianTargetTahun2014
Status2013 2014 2013 2014
16. - Setengah teknis Ha 3.672.795
3.672.795
3.672.795
3.672.795
3.672.795
100%
17. - Sederhana Ha 8.646.726
8.646.726
8.646.726
8.646.726
8.646.726
100%
18. - Tadah hujan Ha 424.443
424.443
424.443
424.443
424.443
100%
Kondisi bangunanIrigasi
% 39% 55%
- BangunanBendung (baik,sedang, rusak)
% 27% 25%
19. '- baik % 34% 45 34,85 20%
20. '- sedang % 29 26,20
21. '- rusak % 50% 26 38,95 60%
- Bangunan bagi(baik, sedang,rusak)
% 20% 22%
22. '- baik % 30% 55 50,80 18%
23. '- sedang % 22 17,50
24. '- rusak % 55% 23 31,70 65%
- Bangunan Sadap(baik, sedang,rusak)
% 18% 20%
25. '- baik % 27% 55 360 15%
26. '- sedang % 39% 20 106 55%
27. '- rusak % 27% 25% 200 25%
Rata-rata
Keterangan : Telah Tercapai Perlu UpayaKeras
Berdasarkan Tabel 2.24 dapat diketahui bahwa indikator
kinerja pada Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, dan
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan yang belum sesuai target tahun
2014 yaitu: (1) Panjang jalan kabupaten beraspal kondisi sedang; (2)
Panjang jalan kabupaten beraspal kondisi rusak;(3) Panjang jalan
II-47
kabupaten tidak beraspal tanah dan (4) Kondisi Jembatan rusak.
Panjang jalan kabupaten beraspal yang kondisi rusak dipengaruhi oleh
tingginya penggunaan jalan dan tonase sebagian kendaraan yang
melebihi kapasitas jalan, sehingga kondisi jalan menjadi rusak, serta
prioritas pembangunan infrastruktur yang lebih cenderung pada
pembangunan jalan lingkungan, bukan jalan kabupaten. Oleh karena
itu pembangunan kedepan, prioritas pembangunan selanjutnya perlu
diarahkan pada pembangunan jalan kabupaten. Sementara itu jumlah
jembatan dan panjang jembatan belum mencapai target disebabkan
belum diperlukannya pembangunan jembatan baru dalam rangka
peningkatan ruas jalan kabupaten.
4. Perumahan
Kinerja pembangunan urusan perumahan menunjukkan kinerja
yang cukup baik, terlihat dari sejumlah 20 indikator yang ditargetkan
pada tahun 2014, sebanyak 19 indikator berstatus telah tercapai
(capaian target tahun 2013 sebesar 100% atau lebih), dan sebanyak 1
indikator berstatus belum tercapai (capaian target 2014 kurang dari
100%). Rata-rata capaian persentase capaian kinerja urusan mencapai
117,4%, termasuk dalam predikat tinggi. Gambaran pencapaian
indikator urusan perumahan sampai dengan tahun 2014 adalah
sebagai berikut:
Tabel 2.25.Capaian Kinerja Urusan Perumahan
Tahun 2014
No Indikator Kinerja SatuanTarget RPJMD Pencapaian
Kinerja RPJMDTargetAkhir
RPJMD2015
CapaianTargetTahun2014
Status
2013 2014 2013 2014
A ProgramPenataanLingkunganPermukiman danPeningkatanKualitas Sanitasi.
1. Jumlah kawasankumuh
0 0 0
2. Luas kawasankumuh
0 0 0
3. Jumlah rumahtidak layak huni(unit)
0 0 0
II-48
No Indikator Kinerja SatuanTarget RPJMD Pencapaian
Kinerja RPJMDTargetAkhir
RPJMD2015
CapaianTargetTahun2014
Status
2013 2014 2013 2014
4. Persentase rumahtidak layak huni
0 0 0
5. Jumlah danpersentase rumahtangga bersanitasi
149.039
155.562
138.263 166.742
6. Jumlah danpersentase rumahtangga yangmenggunakan airbersih
231.584
233.168
236.236
7. Cakupan airbersih perpipaan
6.381 7.381 38.962 8.381
8. Cakupan airbersih PDAM
41.578
49.894
59.873
9. Jumlah danpersentase gedungpemerintah dalamkondisi baik
112 117 119 123
B ProgramPengembangandan PenataanPrasaranaPerkotaan
10. Jumlah taman /hutan kota / RTH(m²)
M2 38.319
38.320
38.332
11. Panjang drainaseprimer
M2
12. Panjang trotoar M2 95.695
96.255
116.440 96.900
Kondisi trotoar
13. - Baik % 80 86 80 90
14. - Sedang % 12 7 10 5
15. - Rusak % 8 7 10 5
C ProgramFasilitasiPenyediaanRumah LayakHuni
16. Jumlah rumah 0 0 0
II-49
No Indikator Kinerja SatuanTarget RPJMD Pencapaian
Kinerja RPJMDTargetAkhir
RPJMD2015
CapaianTargetTahun2014
Status
2013 2014 2013 2014
tidak layak huni
17. Persentase rumahtidak layak huni
0 0 0
D ProgramPeningkatanKinerjaPengelolaanPersampahan.
18. Cakupan layananpersampahan(m²/hr)
m3/hari
153 154 153 152
19. Jumlah TempatPembuanganSampah (bh)
buah 2726 2.728 2730
20. Rasio tempatpembuangansampah persatuan penduduk(m³/hr/jiwa)
m3/hari
0,0020
0,0021
0,0022
Rata-rata
Keterangan : Telah Tercapai Perlu UpayaKeras
5. Penataan Ruang
Kinerja pembangunan urusan penataan ruang menunjukkan
kinerja yang baik, terlihat dari sejumlah 12 indikator yang ditargetkan
pada tahun 2014, sebanyak 10 indikator berstatus telah tercapai
(capaian target tahun 2014 sebesar 100% atau lebih), 2 indikator
berstatus belum tercapai (capaian target tahun 2014 kurang dari
100%). Rata-rata capaian persentase capaian kinerja urusan mencapai
111,94%, termasuk dalam predikat baik. Gambaran pencapaian
indikator urusan penataan ruang sampai dengan tahun 2014 adalah
sebagai berikut:
Tabel 2.26.Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang
Tahun 2014
No Indikator Kinerja Satuan Target RPJMD PencapaianKinerja RPJMD
TargetAkhir
CapaianTarget
Status
II-50
2013 2014 2013 2014 RPJMD2015
Tahun2014
A Program Penataandan PengendalianPemanfaatan RuangDaerah.
1. Perda rencana tataruang wilayah(berlaku/kedaluarsa)
Perda PerdaRTRW2011 -
2031
PerdaRTRW2011 -
2031
PerdaRTRW2011 -
2031
PerdaRTRW2011 -
2031
PerdaRTRW2011 -
2031
100%
2. Jumlah Perdarencana detail tataruang kawasan(RDTRK) perkotaanyang masih berlaku
Perda 2 3 2 2 100%
3. Jumlah kawasanperkotaan yangbelum memilikiRDTRK
Buah 1 0 0 0 0 100%
4. Jumlah ibu kotakecamatan yangbelum memilikiRencana RinciPelayanan KawasanKota Kecamatan
Buah 1 4 0 0 3 100%
5. Jumlah Masterplankawasan yang telahdisusun
Dok 4 2 2 4 50%
6. Jumlahrekomendasi/ijinpemanfaatan ruangyang diterbitkan
Dok 14 14 15 15 14 93,33%
7. Intensitas kegiatankoordinasi penataanruang
Keg 4 4 xdalam
1tahun
12 12 4 300%
8. Jumlah penggunadokumenperencanaan tataruang yangberkonsultasi ataspemanfaatan ruang
% 100 100 100 100 100%
9. Tingkatpenyimpanganpemanfaatan ruang
% 28 26 0 0 24 100%
10. Luas kawasanperuntukan industri
Ha 298 298 298 298 100%
11. Luas kawasan rawanbanjir
Ha 12.245 12.245 12.245 12.245 100%
12. Luas kawasan rawankekeringan
Ha 29.044 29.044 29.044 29.044 100%
II-51
No Indikator Kinerja SatuanTarget RPJMD Pencapaian
Kinerja RPJMDTargetAkhir
RPJMD2015
CapaianTargetTahun2014
Status
2013 2014 2013 2014
Rata-rata 98,97
Keterangan : Telah Tercapai Perlu UpayaKeras
Berdasarkan Tabel 2.26 dapat diketahui bahwa indikator kinerja
pada Program Penataan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah
yang belum mencapai target tahun 2014 yaitu: (1) Jumlah Masterplan
kawasan yang telah disusun; dan (2) Jumlah rekomendasi/ijin
pemanfaatan ruang yang diterbitkan. Kekurangan jumlah Masterplan
kawasan ini tentunya perlu disusun kembali sesuai kebutuhan
sehingga dapat tercapai sesuai dengan target. Sementara itu
rekomendasi/ijin pemanfaatan ruang yang diterbitkan bergantung pada
jumlah permohonan pemanfaatan ruang yang ada.
6. Perencanaan Pembangunan
Kinerja pembangunan urusan perencanaan pembangunan
menunjukkan kinerja yang baik, terlihat dari sejumlah 19 indikator
target akhir RPJM, 11 indikator berstatus telah tercapai di tahun 2013,
8 indikator berstatus akan tercapai dan 2 indikator berstatus belum
tercapai atau masih perlu upaya keras agar bisa tercapai, termasuk
dalam predikat tinggi. Gambaran pencapaian indikator urusan
perencanaan pembangunan sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai
berikut:
Tabel 2.27Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan
Tahun 2014
No Indikator Kinerja SatuanTarget RPJMD Pencapaian
Kinerja RPJMDTargetAkhir
RPJMD2015
CapaianTargetTahun2014
Status
2013 2014 2013 2014
ProgramPerencanaanPembangunan
II-52
No Indikator Kinerja SatuanTarget RPJMD Pencapaian
Kinerja RPJMDTargetAkhir
RPJMD2015
CapaianTargetTahun2014
Status
2013 2014 2013 2014
Daerah.
1 PDRB atas dasarharga berlaku
(Rp.juta)
8.917.995,66
10.250.979,4
2
8.180.842,55
11.777.249,78
91,73%
2 PDRB atas dasarharga konstan
(Rpjuta)
3.037.636,93
3.246.930,11
3.012.134,63
3.474.215,22
99,16%
3 Pertumbuhanekonomi
(%) 6,67 6,89 5,85 7,00 87,71%
4 Laju inflasi (%) < 7 9,57 < 7 73,15%
5 Pendapatan perkapita
(Rp) 8.141.727
9.215.150,86
10.586.469
113,18%
6 Angka pengangguran (%) 5,33 189,68 5,72 4,5 107,32%
7 Angka kemiskinan (%) 21,39 39,57 NA 19
8 Laju pertumbuhanpenduduk
(%) 0,478 4,92 1,46 0,450 32,74%
9 Indeks kepuasanmasyarakatterhadap pelayananpublik
84,68 65,86 NA 87
10 Tersedianyadokumenperencanaanpembangunan tepatwaktu
- RPJPD Dok Ada Ada Ada Ada Ada 100%
- RPJMD Dok Ada Ada Ada Ada Ada 100%
- RKPD Dok Ada Ada Ada Ada Ada 100%
- KUA-PPAS Dok Ada Ada Ada Ada Ada 100%
11 Jumlah SKPD yangtelah menyusunRenstra
SKPD Seluruh
SKPD
Seluruh
SKPD
Seluruh
SKPD
SeluruhSKPD
(26)
SeluruhSKPD
(26)
100%
II-53
No Indikator Kinerja SatuanTarget RPJMD Pencapaian
Kinerja RPJMDTargetAkhir
RPJMD2015
CapaianTargetTahun2014
Status
2013 2014 2013 2014
(26) (26) (26)
12 Jumlah SKPD yangtelah menyusunRenja
SKPD Seluruh
SKPD(26)
Seluruh
SKPD(26)
Seluruh
SKPD(26)
SeluruhSKPD
(26)
SeluruhSKPD
(26)
100%
13 Tingkat kesesuaianprioritas denganperencanananggaran
100% 100% 100% 100% 100% 100%
ProgramPengendalian danEvaluasiPembangunanDaerah.
14 Tingkat efisiensipelaksanaankegiatanpembangunan
Keg 95 95 95 95 100%
15 Jumlah kegiatantepat waktu
Keg 99 100 99 7 (99) 100 100%
16 Rata-rata tingkatpencapaian targetkinerja programpembangunan
93 96 90 100 96,77%
17 Rata-rata tingkatpencapaian targetkinerja kegiatanpembangunan
97 97 97 98 100%
Rata-rata 94,83%
Keterangan : Telah Tercapai Perlu UpayaKeras
Berdasarkan Tabel 2.27 dapat diketahui bahwa indikator kinerja
pada Program Perencanaan Pembangunan Daerah yang belum
mencapai target tahun 2014 yaitu: PDRB atas dasar harga berlaku;
PDRB atas dasar harga konstan;Pertumbuhan ekonomi; Laju inflasi;
Angka Kemiskinan; Laju pertumbuhan penduduk; Indeks Kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan publik dan Rata- rata tingkat
pencapaian target kinerja program pembangunan. Capaian PDRB atas
dasar harga berlaku dan pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi
aktivitas ekonomi di Kabupaten Purbalingga. Perlu adanya transformasi
struktur perekonomiannya dari yang semula sektor pertanian yang
II-54
bersifat tradisional menjadi dominan ke sektor industri manufaktur
yang lebih modern dan sektor jasa-jasa. Oleh karena itu pengembangan
produk industri dan jasa unggulan di Kabupaten Purbalingga perlu
terus ditingkatkan. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang
tinggi, Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu melakukan penyediaan
infrastruktur yang dapat mempercepat pertumbuhan antarwilayah;
pengembangan sektor-sektor unggulan daerah seperti industri,
pariwisata dan jasa-jasa; serta meningkatkan investasi sehingga
mampu menyerap tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan sehingga
daya beli masyarakat meningkat.
7. PerhubunganKinerja urusan perhubungan menunjukkan kondisi capaian
yang baik ditunjukkan dengan capaian 16 indikator, terdiri dari 10
indikator berstatus telah tercapai (capaian target akhir RPJMD tahun
2014 sebesar 100% atau lebih), dan 6 indikator Tidak Tercapai.
Indikator yang Tidak Tercapai antara lain: Rambu standar; Safety
mirror; Delinior; Jumlah orang yang terangkut angkutan umum;
Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan dan Jumlah orang melalui
terminal per tahun.
Gambaran pencapaian target kinerja indikator urusan
perhubungan adalah sebagai berikut:
Tabel 2.28.Capaian Target Kinerja RPJMD Kabupaten Purbalingga
s/d Tahun 2014 Urusan Perhubungan
No IndikatorKinerja Satuan
TargetRPJMD
PencapaianKinerja RPJMD
TargetAkhir
RPJMD2015
CapaianTargetTahun2014
Status2013 2014 2013 2014
ProgramPeningkatanManajemen danFasilitas LaluLintas.Jumlah rambulalu lintas
1. Marka M2155 930 409 1900 200 263,87
2. Rambu Standar Buah60 29 18 28 25 30,00
3. RPPJ Buah5 5 10 6 2 200,00
4. Safety Mirror Buah0 3 0 0 0,00
5. Delinior Buah50 0 0 0,00
6. Guard Raill M84 120 1.752m 20 142,86
II-55
No IndikatorKinerja Satuan
TargetRPJMD
PencapaianKinerja RPJMD
TargetAkhir
RPJMD2015
CapaianTargetTahun2014
Status2013 2014 2013 2014
APILL
7. - Traffic Light Set1 2 2 1 200,00
8. - Warning Light Set0 2 2 5 1 100,00
Jumlah terminal
9. - Type B unit2 2 2 2 2 100,00
10. - Type C unit4 4 4 4 4 100,00
ProgramPeningkatanPelayananAngkutan.
11.Jumlah orangyang terangkutangkutan umum
orang 1.870.082
1.870.254
2.519.036
1.724.400
1.870.082
134,70
Jumlah trayek
12. - Dalamkabupaten trayek 26 26 26 26 26 100,00
13. - Antar kota trayek 14 14 14 14 14 100,00
14.Jumlah ijintrayek yangdikeluarkan
ijin 155 147 186 138 155 120,00
15.Jumlah uji kirangkutanumum/barang
unit 9.471 9.285 10.329 11.261 9.471 109,06
16.Jumlah orangmelalui terminalper tahun
orang 3.742.020
3.742.324
2.582.831
2.894.400
3.742.020
69,02
Keterangan : TelahTercapai
Tidak Tercapai
8. Lingkungan HidupCapaian kinerja urusan lingkungan hidup terdiri dari 20
indikator dengan status capaian telah tercapai sebanyak 12
indikator; tidak tercapai sebanyak 8 indikator.
Indikator yang berstatus Tidak Tercapai yaitu: Persentase
pengelolaan sampah rumah tangga; AMDAL; UKL; Jumlah dan
presentase perusahaan yang memiliki instalasi pengelolaan
limbah; Luas dan presentase bekas tambang yang direklamasi;
Jumlah dan presentase Perusahaan yang mempunyai tempat
penampungan Sementara (TPS) Limbah B3; Jumlah penghargaan
Bidang Lingkungan Hidup dan Jumlah perusahaan memiliki
IPAL.
II-56
Gambaran pencapaian target kinerja indikator urusan
lingkungan hidup adalah sebagai berikut:
Tabel 2.29.Capaian Target Kinerja RPJMD Kabupaten Purbalingga s/d
Tahun 2014 Urusan Lingkungan Hidup
No IndikatorKinerja Satuan
TargetRPJMD
PencapaianKinerja RPJMD
TargetAkhir
RPJMD2015
CapaianTargetTahun2014
Status2013 2014 2013 2014
ProgramPerlindungandan KonservasiSumber DayaAlam.
1. Jumlah mata airyang dilindungi Titik 95 95 95 100 100
2.
Presentasepengelolaansampah rumahtangga
Persen 16 6,6 6,6 20 41,25
3.Penurunan EmisiGas Rumah Kaca(Penanaman)
Batang 21.000 21.000 21.000 51.500 100
4. Presentase RTH Persen 29 52 52 17 179
ProgramPengendalianPencemaran danPerusakanLingkunganHidup.
5.
Jumlah kasusperusakanlingkungan hidup(pelanggaranperaturanperundangantentanglingkunganhidup)
Kasus 5 3 3 5 140
6.
Jumlah kasuspelanggaranperaturanperundanganlingkungan hidupyangditindaklanjuti
Kasus 5 3 3 5 140
Jumlah danpersentaseperusahaan yangmemilikidokumenperencanaanlingkungan
7. - AMDAL Unit 5 3 3 5 60
Persen 100 100 1008. - UKL Unit 82
132 132
87
67,01Persen 100 100 100- UPL Unit 115 115 125
Persen 100 100 100
9. Jumlahdanpersentase Unit 82 9 9 87 11
II-57
No IndikatorKinerja Satuan
TargetRPJMD
PencapaianKinerja RPJMD
TargetAkhir
RPJMD2015
CapaianTargetTahun2014
Status2013 2014 2013 2014
perusahaan yangmemiliki instalasipengolahanlimbah
10.
Luas danpersentase bekastambang yangdireklamasi
0 0
Tingkatpencemaran :- udara
11. - CO 0 - 50 memenuhibakumutu
memenuhibakumutu
0 - 50 100
baik baik baik Baik
12. -SO2 0 - 50 memenuhibakumutu
memenuhibakumutu
0 - 50 100
baik baik baik Baik
13. - NO2 0 - 50 memenuhibakumutu
memenuhibakumutu
0 - 50 100
baik baik baik Baik
- air (untuksampel Sungaidalam kotaPurbalingga :SungaiGringsing,Larangan,dan Gemuruh)
14.
- Ph6 ,0 -9,0
memenuhibakumutu
memenuhibakumutu
6 ,0 -9,0
100
15.
- BOD
<12
memenuhibakumutu
memenuhibakumutu
<12 100
16.
- COD
< 100
memenuhibakumutu
memenuhibakumutu
< 100 100
17.
Jumlah danpresentasePerusahaan yangmempunyaitempatpenampunganSementara (TPS)Limbah B3
Unit 27 3 3 32 11
18.
Jumlah kelompokpedulilingkungan yangdifasilitasi
Kel 4 8 8 4 200
19.
JumlahpenghargaanBidangLingkunganHidup
Penghargaan 3 1 1 3 33
20. Jumlahperusahaan Unit 27 9 9 32 33
II-58
No IndikatorKinerja Satuan
TargetRPJMD
PencapaianKinerja RPJMD
TargetAkhir
RPJMD2015
CapaianTargetTahun2014
Status2013 2014 2013 2014
memiliki IPALKeterangan : Telah
TercapaiTidak Tercapai
9. PertanahanBerkaitan dengan pembangunan pertanahan, dalam dokumen RPJMD
maupun RKPD tahun 2014 tidak ada indikator kinerja program yang
ditargetkan, sehingga tidak dapat diukur capaian kinerjanya.
10. Kependudukan dan Catatan SipilCapaian kinerja urusan kependudukan dan catatan sipil
ditunjukkan dengan 10 indikator RPJMD, dengan capaian 3
indikator berstatus telah tercapai dan 7 indikator berstatus tidak
tercapai. Indikator yang berstatus Tidak Tercapai adalah
Presentase penduduk berKTP terhadap penduduk dewasa;
Jumlah pasangan berakte nikah; Jumlah penerbitan dokumen
administrasi kependudukan per tahun, meliputi KTP, Akte
Kelahiran,Akte Nikah dan kartu keluarga ; dan Jumlah dan
persentase keluarga memiliki Kartu Keluarga.
Gambaran pencapaian target kinerja indikator urusan
kependudukan dan catatan sipil adalah sebagai berikut:
Tabel 2.30.Capaian Target Kinerja RPJMD Kabupaten Purbalingga s/d
Tahun 2014 Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
No IndikatorKinerja Satuan
Target RPJMD PencapaianKinerja RPJMD
TargetAkhir
RPJMD2015
CapaianTargetTahun2014
Status2013 2014 2013 2014
ProgramPenataanAdministrasiKependudukan
1. PersentasependudukberKTP terhadappendudukdewasa
ersen 706.073 706.073 636.841 645.950 706.073 90,19
2. Jumlahpendudukberakte kelahiran
Orang 660.000 670.000 678.348 706.635 670.000 102,78
3. Jumlah pasanganberakte nikah
Pasangan 80 80 37 36 80 46,25
1.Jumlahpenerbitandokumenadministrasikependudukanper tahun
II-59
No IndikatorKinerja Satuan
Target RPJMD PencapaianKinerja RPJMD
TargetAkhir
RPJMD2015
CapaianTargetTahun2014
Status2013 2014 2013 2014
4. - KTP Lembar 100.000 100.000 28.182 46.926 100.000 22,22
5. - Akte Kelahiran Lembar 50.000 50.000 24.794 28.312 50.000 4,95
6. - Akte Nikah Lembar 80 80 37 36 80 46,25
7. - Kartu Keluarga Lembar 50.000 100.000 58.520 46.926 50.000 117,04
2.Jumlah mutasipenduduk
8. - Masuk Orang 780 780 2.669 3.043 780 342,18
9. - Keluar Orang 2.700 2.700 3.475 17.647 2.700 128,70
10. Jumlah danpersentasekeluarga memilikiKartu Keluarga
Persen 356.555 363.686 322.621 298.018 370.959 90,48
Keterangan : Telah Tercapai Tidak Tercapai
11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakKinerja pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak menunjukkan kinerja yang baik, terlihat dari
sejumlah 7 indikator RPJMD, sebanyak 4 indikator berstatus telah
tercapai; dan 3 indikator berstatus tidak tercapai. Kondisi ini tentunya
perlu menjadi perhatian, khususnya dalam rangka peningkatan
kesetaraan dan keadilan dalam pembangunan bidang pendidikan,
bidang kesehatan, ketenagakerjaan dan politik.
Secara rinci kinerja pembangunan urusan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada tabel dibawah
ini.
Tabel 2.31.Capaian Target Kinerja RPJMD Kabupaten Purbalingga s/d
Tahun 2014Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
No IndikatorKinerja Satuan
TargetRPJMD
PencapaianKinerja RPJMD Target
AkhirRPJMD2015
%CapaianTargetTahun2014
Status2013 2014 2013 2014
1Indekspemberdayaan gender
- 64 64,1 NA 68,66 64,2 0
2Indekspembangunan gender
- 64,88 65,88 NA 64,2 66,88 0
3
Jumlahkasuskekerasanterhadapperempuandan anakyangditangani
kasus 12 10 12 18 8 100
II-60
No IndikatorKinerja Satuan
TargetRPJMD
PencapaianKinerja RPJMD Target
AkhirRPJMD2015
%CapaianTargetTahun2014
Status2013 2014 2013 2014
4
Tingkatpartisipasiperempuan dilembagapemerintah
% 4.929 5.029 4.929 4.237 5.129 100
5
Tingkatpartisipasiperempuan dilembagaswasta
% 29.991
30.991 29.991 29.144 31.991 100
6
TingkatPartisipasiperempuan dilembagapolitik
% 9 9 9 10 9 100
7
Jumlahpekerjadibawahumur
anak 2159 2.119 2159 2.159 2079 100
Keterangan : TelahTercapai
Tidak Tercapai
12. Keluarga Berencana dan Keluarga SejahteraKinerja pencapaian target RPJMD pada urusan keluarga
berencana dan keluarga sejahtera ditunjukkan oleh capaian kinerja
sebanyak 12 indikator. Pencapaian target akhir RPJMD pada tahun
2013 sebanyak 6 indikator berstatus telah tercapai dan sebanyak 6
indikator berstatus tidak tercapai.
Indikator yang tidak tercapai, yaitu: Laju pertumbuhan
penduduk; Presentase kepesertaan KB;Jumlah peserta KB aktif pria;
Cakupan peserta KB aktif/ Contraceptive Prevalence Rate; Jumlah
Keluarga pra sejahtera. Secara rinci kinerja pembangunan urusan
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dapat dilihat pada tabel
dibawah ini
Tabel 2.32.Capaian Target Kinerja RPJMD Kabupaten Purbalingga s/d
Tahun 2014Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
No Indikator Kinerja SatuanTarget RPJMD Pencapaian
Kinerja RPJMDTargetAkhir
RPJMD2015
% CapaianTargetTahun2014
Status2013 2014 2013 2014
ProgramPeningkatanPelayanan,Perlindungan danPembinaanKepesertaan KB
II-61
No Indikator Kinerja SatuanTarget RPJMD Pencapaian
Kinerja RPJMDTargetAkhir
RPJMD2015
% CapaianTargetTahun2014
Status2013 2014 2013 2014
1. Lajupertumbuhanpenduduk
% 0,67 0,62 0,67 0,32 0,60 100
2. Jumlahketersediaan alatdan obatkontrasepsi
unit 143.250
145.670
143.250
145.670
148.030100
3. Persentasekepesertaan KB
% 80,12 80,25 80,24 79,47 80,31 100
4. Jumlah pesertaKB aktif pria
orang 5.360 5.579 5.368 5.233 5.720 100
5. Cakupan pesertaKB aktif/ContraceptivePrevalence Rate
% 155.840
158.569
153.185
153.419
161.16098
6. Jumlahpenanganankasus terkaitlayanan KB
% 22 23 22 5 24100
ProgramPembinaan danPengembanganJaringanInstitusi KB.
63.591.550
7. Jumlah kelompokakseptor/institusimasyarakat yangaktif
kelompok
21 23 22 23 22105
8. Jumlah kelompokakseptor/institusimasyarakat yangdibina
kelompok
22 26 24 26 24109
ProgramPemberdayaanKeluarga.
53.190.550
9. Jumlah keluargasesuai normakeluarga kecilbahagia dansejahtera
KK 85.928
86.790
85.358 86.790
86.358
99
10. Jumlah keluargapra sejahtera
KK 76.147
75.387
73.935 71.844
75.766 97
11. Jumlah keluargasejahtera I
KK 51.964
52.490
54.124 58.112
52.224 104
12. Jumlah keluargasejahtera (KS IIIdan KS III +)
KK 74.894
76.399
76.810 80.843
75.643 103
Keterangan : TelahTercapai
Tidak Tercapai
13. SosialKinerja pembangunan urusan sosial menunjukkan kinerja yang
kurang baik, terlihat dari sejumlah 5 indikator RPJMD dan sebanyak 2
indikator tidak tercapai.Indikator tersebut meliputi: Jumlah PMKS
berdasarkan jenis dan Jumlah karang taruna aktif. Kondisi ini
II-62
menunjukkan bahwa perhatian pemerintah daerah terhadap
permasalahan social khususnya terkait dengan penanganan PMKS dan
fasilitasi terhadap peningkatan pelayanan panti asuhan masih kurang
optimal. Selain itu, ketersediaan data PMKS di Kabupaten Purbalingga
juga belum diketahui secara pasti, baik jumlah maupun
jenis/kelompok PMKS. Diperlukan adanya pendataan terhadap jumlah
PMKS secara keseluruhan agar pemerintah dapat memberikan
perlindungan sosial bagi PMKS.
Secara rinci kinerjapembangunan urusan sosial dapat dilihat
pada tabel dibawah ini.
Tabel 2.33.Capaian Target Kinerja RPJMD Kabupaten Purbalingga s/d
Tahun 2014 Urusan Sosial
No Indikator Kinerja SatuanTarget RPJMD Pencapaian
Kinerja RPJMDTargetAkhir
RPJMD2015
CapaianTargetTahun2014
Status2013 2014 2013 2014
ProgramPembinaanKesejahteraanSosial,RehabilitasiSosial danPenangananKeluarga Miskin
1. Jumlah PMKSberdasarkan jenis
Orang 172.354 168.907 202.532
165.529 0
2. Jumlah PMKSyang ditanganiberdasarkan jenis
Orang 17.281 17.627 5.916 3.513 18.029 34
3. Jumlahpenyandang cacatberdasarkankelompok umur
Orang 8.525 8.355 26.225 8.1880
4. Jumlah danpersentase pantiasuhan yangdifasilitasi
Unit 10 10 5 18 1050
5. Jumlahkarangtarunaaktif
kel 160 170 136 140 180 85
Keterangan : TelahTercapai
Tidak Tercapai
14. KetenagakerjaanKinerja pembangunan urusan ketenagakerjaan menunjukkan
kinerja yang baik, terlihat dari sejumlah 12 indikator RPJMD, dan
sebanyak 8 indikator tidak tercapai. Indikator yang berstatus Tidak
Tercapai yaitu: Jumlah angkatan Kerja (L/P); Tingkat partisipasi
angkatan kerja; Jumlah calon tenaga kerja yang telah di latih BLK;
Jumlah dan persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian
II-63
Bersama (PB); Jumlah dan presentase pekerja buruh yang menjadi
peserta program Jamsostek.
Secara rinci kinerja pembangunan urusan Ketenagakerjaan
dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 2.34.Capaian Target Kinerja RPJMD Kabupaten Purbalingga s/d
Tahun 2014 Urusan Ketenagakerjaan
No Indikator Kinerja SatuanTarget RPJMD Pencapaian
Kinerja RPJMDTargetAkhir
RPJMD2015
CapaianTargetTahun2014
Status2013 2014 2013 2014
PogramPembinaan,PeningkatanKetrampilan danpenempatanTenaga Kerja
1. AngkaPengangguran
Jiwa 27.692 25.200 13.959 22.680 149,59
2. Jumlah angkatanKerja (L/P)
Jiwa 621.945
648.986 675.747 642.889 685.040 109
3. Tingkatpartisipasiangkatan kerja
Jiwa 630.958
648.966 642.890 676.027 0
4. Jumlah calontenaga kerja yangtelah di latih BLK
Jiwa 1.700 1.850 20 161 2.000 1
ProgramPeningkatanPerlindunganTenaga Kerja danPengembanganHubunganIndustrial.
5. Jumlah danpersentase kasusyang diselesaikandengan PerjanjianBersama (PB)
Persen 100 100 85 7 kasus 100
85
6. Jumlah danpersentasepekerja/buruhyang menjadipeserta programJamsostek
Orang 64 63 31.317/45.828
75
98
7. Jumlah tenagakerja yangmendapatperlindunganjamsostek
Jiwa 17.691 18.291 32 31.317 18.291
0
8. Persentaseperusahaan yangtelah menerapkanUMK
% 59 66,00 63 74
107
9. Persentase tenagakerjamendapatkanupah sesuai UMK
% 80 82 80 850
II-64
No Indikator Kinerja SatuanTarget RPJMD Pencapaian
Kinerja RPJMDTargetAkhir
RPJMD2015
CapaianTargetTahun2014
Status2013 2014 2013 2014
10. Persentase UMKterhadap KHL
% 97,2 100 97,2 100 29
11. Angka kecelakaankerja
45 40 68 30 151
12. Jumlah kasuspelanggaran/penyimpanganregulasiketenagakerjaan
Kasus 120 110 80 100
67
Keterangan : TelahTercapai
Tidak Tercapai
15. Koperasi dan Usaha Kecil MenengahKinerja urusan pembangunan Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah berada dalam kondisi yang tidak baik. Dari 23 indikator
yang ditargetkan dalam RPJMD, Sebanyak 8 indikator berada dalam
kondisi telah tercapai dan 15 indikator lainnya berada dalam kondisi
tidak tercapai. Indikator yang berstatus tidak tercapai yaitu: Total
omset usaha mikro/rumah tangga; Persentase omset usaha
mikro/rumah tangga terhadap total omset UMKM; Jumlah UMKM
yang difasilitasi; Jumlah produk UMKM yang memenuhi Standar
Nasional / Internasional; Jumlah produk UMKM yang bersertifikat
Depkes dan MUI; Jumlah pelaku usaha UMKM; Total nilai Investasi
UMKM; Jumlah UMKM yang difasilitasi permodalan; Jumlah pra
koperasi; Persentase koperasi aktif; Total omset koperasi per tahun;
Total anggota koperasi; Jumlah dan persentase koperasi sehat; dan
Jumlah LKM non koperasi sehat.
Secara rinci kinerja pembangunan urusan Ketenagakerjaan
dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 2.35.Capaian Target Kinerja RPJMD Kabupaten Purbalingga s/d
Tahun 2014 Urusan Ketenagakerjaan
No IndikatorKinerja Satuan
TargetRPJMD
PencapaianKinerja RPJMD
TargetAkhir
RPJMD2015
CapaianTargetTahun2014
Status2013 2014 2013 2014
A.
ProgramPeningkatanProduktivitas,Kualitas Produkdan Daya SaingUMKM.
1.
Total omsetusahamikro/rumahtangga
Rp438.900.000.000
530.640.000.000
5.097.773.850
631.800.000.0
001,16
2. Persentase omsetusaha % 55 60 49,22
% 65 89,49
II-65
No IndikatorKinerja Satuan
TargetRPJMD
PencapaianKinerja RPJMD
TargetAkhir
RPJMD2015
CapaianTargetTahun2014
Status2013 2014 2013 2014
mikro/rumahtangga terhadaptotal omsetUMKM
3.
JumlahPenyerapantenaga kerjapada UMKM
Orang 73.150
80.400
347.599
348.651 87.750 475,19
4. Jumlah UMKMyang difasilitasi Unit 995 1.095 1195 0,00
5.
Jumlah produkUMKM yangmemenuhiStandar Nasional/ Internasional
produk - -
6.
Jumlah produkUMKM yangbersertifikatDepkes dan MUI
produk 293 343 40 393 13,65
B.
ProgramPenumbuhandanPengembanganUMKM.
189.411.000
595.793.900
7. Jumlah UMKM Unit 66.500
67.000
171.166 67.500 257,39
8. Jumlah pelakuusaha UMKM Unit 46.55
046.900 47.250 0,00
9.Total nilaiInvestasi UMKM Ro
43.890.000.
000
53.064.000.000
7.097.546.301
63.180.000.00
016,17
C.
ProgramFasilitasiPermodalan bagiUMKM
5.000.000.0
00
5.000.000.000
10.Jumlah UMKMyang difasilitasipermodalan
Unit 0 0 0 0
D.
ProgramPenumbuhan,Pengembangan,danPeningkatanKualitasManajemenKoperasi.
158.289.513
223.630.500
11. Jumlah koperasi koperasi 230 231 240 242 232 104,35
12. Jumlah prakoperasi
Koperasi 91 93 90 95 98,90
13. Persentasekoperasi aktif
Koperasi 93,40 93,77 91,00 88,43 94,14 97,43
14.
Total assetkoperasi Rp
228.354.761.083
251.190.237.191
254.343.379.686,00
281.341.679.221
276.309.260.9
11111,38
15.Total omsetkoperasi pertahun
Rp251.190.237.191
276.309.260.911
220.866.437.823
269.171.046.635
303.940.187.0
0287,93
16. Total SHUkoperasi Rp 4.084.
245.04.125.087.5
4.779.066.9
5.316.001.967
4.166.338.404, 117,01
II-66
No IndikatorKinerja Satuan
TargetRPJMD
PencapaianKinerja RPJMD
TargetAkhir
RPJMD2015
CapaianTargetTahun2014
Status2013 2014 2013 2014
78,30 29,80 17,44 37
17. Total anggotakoperasi Orang 55.62
055.705
50.745 50.925 55.825 91,24
18.Jumlah danpersentasekoperasi sehat
% 66,79 67,29 67,79 0,00
19. Jumlah BMT Unit 22 23 22 24 24 100,00
20.Total aset BMT
Rp28.687.893.
921
30.122.288.617
62.244.730.713
31.628.403.04
8216,97
21. Jumlah LKM nonkoperasi sehat unit 68 69 70 0,00
16. Penanaman ModalPencapaian indikator RPJMD pada urusan penanaman
modal menunjukkan kinerja yang kurang baik, terlihat dari
kinerja sebanyak 23 indikator dengan hasil penilaian sebanyak 9
indikator berstatus telah tercapai dan sebanyak 14 indikator
berstatus tidak tercapai. Indikator yang Tidak Tercapai, yaitu:
Jumlah PMA; Nilai Investasi PMA; Jumlah ijin yang dikeluarkan
berdasarkan jenis;Izin Gangguan (HO);Izin Usaha Perdagangan
(IUP); Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);Izin Pengeringan;Izin
Lokasi; Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan (IMPP); Tanda
Daftar Industri (TDI); Izin Usaha Industri (IUI); Izin Usaha
Pertambangan Daerah (Gol.C) dan Jumlah aduan pelayanan
perijinan.
Kinerja yang rendah dari target tahun 2014 menunjukkan
bahwa upaya peningkatan investasi, terutama investasi asing dan
dalam negeri di Kabupaten Purbalingga perlu ditingkatkan.
Peningkatan pelayanan perijinan juga perlu ditingkatkan dengan
mempercepat proses pelayanan perijinan investasi, dan
menyebarluaskan informasi pelayanan perijinan kepada pelaku
usaha, baik dari segi biaya maupun mekanisme pelayanan
perijinan secara terbuka.
Secara rinci gambaran pencapaian indikator urusan
penanaman modal sebagai berikut:
Tabel 2.36.Capaian Target Kinerja RPJMD Kabupaten Purbalingga s/d
Tahun 2014 Urusan Penanaman Modal
II-67
No IndikatorKinerja Satuan
Target RPJMD PencapaianKinerja RPJMD
TargetAkhir
RPJMD2015
CapaianTargetTahun2014
Status2013 2014 2013 2014
ProgramPromosi danPemasaranPotensi Daerahserta FasilitasiInvestasi
1. Jumlah investor Orang 91 101 539 533 116 592,31
2. Total nilairealisasiinvestasi
Rp 220.732.021.00
0
282.172.273.500
250.000.000.0
00
314.413.853.4
96
306.823.753.867 113,26
3. Jumlah PMA 23 25 2 21 27 8,70
4. Nilai InvestasiPMA
US$ 18.771.119,00
19.371.119.
300.000
19.971.119,00
0,00
5. Rp 159.554.511.50
0
164.654.511.500
25.000.000.00
0
3.512.100.000
169.754.511.500 15,67
6. Jumlah PMDN 8 11 537 523 14 6712,50
7. Nilai InvestasiPMDN
Rp 32.000.000.000
44.000.000.000
225.000.000.0
00
302.280.853.4
95
56.000.000.000 703,13
8. Jumlah InvestorNon Fasilitasi
60 65 - 532 75 0,00
ProgramPeningkatanPelayananPerizinan
58.259.041
9. Rata-rata lamaproses perijinan
Hari 6 6 6 6 6 100,00
Jumlah ijin yangdikeluarkanberdasarkanjenis
10. - Reklame ijin 948 965 718 966 982 75,74
11. - IzinMendirikanBangunan (IMB)
ijin 669 681 1.249 725 693 186,70
12. - Izin Gangguan(HO)
ijin 805 820 768 788 835 95,40
13. - Izin UsahaPerdagangan(IUP)
ijin 764 778 744 731 792 97,38
14. - Tanda DaftarPerusahaan(TDP)
ijin 547 557 658 751 567 120,29
15. - Izin UsahaJasa Konstruksi(IUJK)
ijin 104 106 74 145 108 71,15
16. - IzinPengeringan
ijin 5 4 0 0 3 0,00
II-68
No IndikatorKinerja Satuan
Target RPJMD PencapaianKinerja RPJMD
TargetAkhir
RPJMD2015
CapaianTargetTahun2014
Status2013 2014 2013 2014
17. - Izin Lokasi ijin 11 10 1 8 9 9,09
18. - IzinMendirikanPerusahaanPengangkutan(IMPP)
ijin 82 84 3 10 86
3,66
19. - Tanda DaftrIndustri (TDI)
ijin 27 28 3 15 29 11,11
20. - Izin UsahaIndustri (iui)
ijin 20 21 1 3 22 5,00
21. - Izin UsahaPertambanganDaerah (Gol.C)
ijin 7 6 0 0 5 0,00
22. Jumlah aduanpelayananperijinan
Aduan dibawah1 persen
dibawah1 persen
5 16 dibawah1 persen
Keterangan : Telah Tercapai Tidak Tercapai
II-69
17. KebudayaanKinerja pembangunan urusan kebudayaan menunjukkan
kinerja yang kurang baik, terlihat dari sejumlah 10 indikator yang
ditargetkan dalam RPJMD, sebanyak 7 indikator berstatus telah
tercapai dan 3 indikator lainnya berstatus tidak tercapai.
Indikator yang berstatus Tidak Tercapai yaitu: Jumlah
pentas seni tingkat kabupaten, provinsi dan nasional. Secara
rinci kinerja indikator urusan kebudayaan dapat dilihat pada
tabel berikut:
Tabel 2.37.Capaian Target Kinerja RPJMD Kabupaten Purbalingga s/d
Tahun 2014 Urusan Kebudayaan
No Indikator Kinerja SatuanTargetRPJMD
PencapaianKinerjaRPJMD
TargetAkhir
RPJMD2015
CapaianTargetTahun2014
Status
2013 2014 2013 2014ProgramPendidikan SeniBudaya Daerah.Jumlah Pentas Seni:
1. - Tingkat Kabupaten16 16 16 0,00
2. - Tingkat Provinsi4 4 4 0,00
3. - Tingkat Nasional1 1 1 0,00
ProgramPelestarian danPengembanganBudaya Daerah.Jumlah situs danbenda cagar budaya
4. - Jumlah Situs Situs 27 27 25 27 2792,59
5. - Jumlah bendacagar budaya
Unit 222 222 222 224 222100,00
6. - Jumlah situs danbenda cagar budayayang dipelihara adajuru pelihara
Situs 16 18 25 25 20
156,25
7. - Jumlah Monumenbersejarah
Unit 7 7 5 7 771,43
8. - Jumlah Museum Uniy 5 5 2 5 540,00
9. Jumlahkelompok/paguyuban seni budayatradisional yang
Kel 32 35 55 97 40
171,88
II-70
No Indikator Kinerja SatuanTargetRPJMD
PencapaianKinerjaRPJMD
TargetAkhir
RPJMD2015
CapaianTargetTahun2014
Status
2013 2014 2013 2014difasilitasi
10. Jumlah kegiatanpentas keseniantradisional yangdifasilitasi
Kegiatan
21 21 4 23 21 19,05
Keterangan : Telah Tercapai TidakTercapai
18. Kepemudaan dan OlahragaKinerja pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga
menunjukkan kinerja yang kurang baik. Terlihat dari sejumlah
25 indikator RPJMD, sebanyak 13 indikator berstatus telah
tercapai dan 12 indikator yang tidak tercapai.
Indikator RPJMD yang berstatus Tidak Tercapai antara
lain: Program Pembinaan dan Pemberdayaan Olah Raga; Jumlah
Prasarana Olahraga; Jumlah Lapangan Bola Voley; Jumlah
Lapangan Bulu Tangkis; Jumlah Klub Sepakbola; Jumlah Klub
Bulu tangkis; Jumlah Klub Fitnes Centre; Jumlah Klub Futsal;
Jumlah prestasi olahraga tingkat regional; Jumlah prestasi
olahraga tk nasional; Jumlah kegiatan OR yang difasilitasi; dan
Kegiatan kepemudaan yang difasilitasi. Banyaknya indikator yang
berstatus Tidak Tercapai menunjukkan bahwa sarana dan
prasarana olahraga di Kabupaten Purbalingga belum memadai,
sehingga kedepan perlu ada pembangunan sarana dan prasarana
olahraga. Pembinaan terhadap organisasi/kelompok pemuda juga
perlu ditingkatkan. Selain itu, fasilitasi kegiatan olahraga dan
kepemudaan dari pemerintah daerah juga kurang optimal,
sehingga perlu ditingkatkan pada tahun mendatang.
Secara rinci kinerja pembangunan urusan kepemudaan
dan olahraga dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 2.38.Capaian Target Kinerja RPJMD Kabupaten Purbalingga s/d
Tahun 2014 Urusan Kepemudaan Dan Olahraga
No Indikator Kinerja SatuanTargetRPJMD
PencapaianKinerjaRPJMD
TargetAkhir
RPJMD2015
CapaianTargetTahun2014
Status
2013 2014 2013 2014ProgramPemberdayaan danPengembanganPotensi Pemuda.
119.160.13
1
II-71
No Indikator Kinerja SatuanTargetRPJMD
PencapaianKinerjaRPJMD
TargetAkhir
RPJMD2015
CapaianTargetTahun2014
Status
2013 2014 2013 20141. Jumlah
organisasi/kelompokpemuda
20 20 38 20 20 190
2. Jumlahorganisasi/kelompokpemuda yang dibina
9 11 4 12 13 44,44
Program Pembinaandan PemasyarakatanOlah Raga.
369.974.13
1Jumlah prasaranaolahraga
1. - Gedung olahraga 8 9 7 14 10 87,50
2. - GOR terbuka 1 1 1 1 1 100
- Lapangan olahraga
3. - Lapangan sepakbola
185 190 207 207 201 111,89
4. - Lapangan BolaVoley
145 147 32 32 150 22,07
5. - Tenis Lapangan 22 23 26 26 23 118,18
6. - Lapangan Basket 20 20 26 26 20 130
7. - Lapangan futsal 6 7 9 9 7 150
8. - Lapangan Bulutangkis
105 105 15 15 110 14,29
9. - Kolam renang 4 4 4 4 4 100,00
10. Jumlah organisasiolah raga tingkatkabupaten
25 25 92 25 25 368,00
11. Jumlah KlubOlahraga
a. - Klub Sepakbola 60 60 56 56 60 93,33
b. - Klub Bulutangkis 15 20 5 5 26 33,33
c. - Klub Fitnes Centre 5 5 - 4 6
d. - Klub Futsal 28 32 25 25 37 89,29
12. Jumlah organisasiolahraga yang aktif
25 25 26 26 25 104,00
13. Jumlah prestasiolahraga tk regional
15 20 6 6 24 40
14. Jumlah prestasiolahraga tk nasional
7 8 2 2 9 28,57
II-72
No Indikator Kinerja SatuanTargetRPJMD
PencapaianKinerjaRPJMD
TargetAkhir
RPJMD2015
CapaianTargetTahun2014
Status
2013 2014 2013 201415. Jumlah
kelompok/organisasiOR yang difasilitasi
24 24 26 26 24 108,33
16. Jumlah kegiatan ORyang difasilitasi
137 142 26 26 146 18,98
ProgramPemberdayaan danPengembanganPotensi Pemuda.
1. Organisasikepemudaan yangdifasilitasi
1 1 4 4 1 400
2. Kegiatan kepemudaanyang difasilitasi
45 48 4 4 50 8,89
Keterangan : TelahTercapai
TidakTercapai
19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam NegeriKondisi pembangunan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
Dalam Negeri di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2014
menunjukkan kondisi yang kurang baik. Dari sejumlah 31
indikator, ketercapaian indikator RPJMD Kabupaten Purbalingga
pada tahun 2013 adalah sebanyak 19 indikator berstatus telah
tercapai, dan 12 indikator lainnya berada dalam kondisi tidak
tercapai.
Indikator RPJMD Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
Dalam Negeri yang perlu usaha keras antara lain: Tingkat
partisipasi masyarakat dalam Pemilu Presiden, 2) Tingkat
partisipasi masyarakat Pemilu Gubernur, 3) Jumlah kasus
trafficking, 4) Jumlah kasus trafficking 5) Jumlah kasus konflik
horisontal dalam kehidupan masyarakat yang ditangani, 6)
Jumlah pos kamling desa / kel aktif, 7) Intensitas penertiban
tempat-tempat umum, 8) Jumlah PMKS yang terrazia, 8)
Intensitas Razia anak sekolah di luar sekolah, 9) Jumlah PKL
yang dibina, 10) Intensitas sosialisasi pencegahan pengguna
narkoba, 11) Intensitas operasi pengguna narkoba, 12) Intensitas
kegiatan penertiban/penegakan perda.
Secara rinci kinerja pembangunan urusan kepemudaan
dan olahraga dapat dilihat pada tabel berikut ini
II-73
Tabel 2.39.Capaian Target Kinerja RPJMD Kabupaten Purbalingga s/d
Tahun 2014Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
No IndikatorKinerja Satuan
TargetRPJMD
PencapaianKinerja RPJMD
TargetAkhir
RPJMD2015
CapaianTargetTahun2014
Status2013 2014 2013 2014
A.
ProgramFasilitasi danPembinaanKehidupanSosial Politik.
53.384.000
1.
JumlahLSM/kelompokswadayamasyarakat yangterdaftar
LSM 19 20 46 51 20 242,11
2.
Jumlahorganisasikemasyarakatanyang terdaftar
Ormas 32 32 82 96 32 256,25
Organisasi
Kepemudaan
12 12 14 14 12 116,67
3.Tingkatpartisipasimasyarakat
a.-Pemilu Legislatif
- 72 73,60 - 100
b.-Pemilu Presiden
- 72 69,80 - 100
c.-PemiluGubernur - 59,02 59,02
Pilgub64%
0,00
d.- Pemilu Bupati
- - 100
B.
ProgramPembinaanWawasanKebangsaan.
37.690.592
1.
Intensitaskegiatanpembinaanwawasankebangsaan
Keg 2 2 2 12 2 100,00
2.
Jumlah wargamasyarakat yangmendapatkanpembinaanwawasankebangsaan
Orang(75 +75 )
(75 +75 )
1020+ 150
2400(75 +75 )
780,00
3.
Jumlahorganisasikemasyarakatanyangmendapatkan
Ormas 63 65 13 65 64 20,63
II-74
No IndikatorKinerja Satuan
TargetRPJMD
PencapaianKinerja RPJMD
TargetAkhir
RPJMD2015
CapaianTargetTahun2014
Status2013 2014 2013 2014
pembinaanwawasankebangsaan
4.
Intensitaskegiatan forumkerukunan etnisdan umatberagama
Keg 2 2 12 2 2 600,00
5.
Intensitasperingatan hari-hari besarnasional
Kali 17 17 18 17 17 105,88
C.
ProgramPeningkatanKeamanan,Ketertiban, danPerlindunganMasyarakat.
287.508.62
8
1.Angkakriminalitas 34 32 393 358 33
1155,88
2.
Jumlah kasustindak kekerasandalammasyarakat
9 3 34 23 6 377,78
3.Jumlah kasustrafficking 97 91 94 0,00
4.
Jumlah kasuskonflik horisontaldalam kehidupanmasyarakat yangditangani
95 85 90 0,00
5.Jumlahposkamling desa/ kel aktif
3.451 3.453 333 3.452 9,65
6.
Intensitaspenertibantempat-tempatumum
16 20 18 0,00
7.Jumlah PMKSyang terrazia 70 60 65 0,00
8.Jumlah kejadianunjuk rasa 3 1 4 2 133,33
9.Jumlah unjukrasa yang aman 3 1 4 2 133,33
10.Intensitas Raziaanak sekolah diluar sekolah
9 11 10 0,00
11.Jumlahpertikaian antarpelajar
3 1 0 2 100
II-75
No IndikatorKinerja Satuan
TargetRPJMD
PencapaianKinerja RPJMD
TargetAkhir
RPJMD2015
CapaianTargetTahun2014
Status2013 2014 2013 2014
12.Intensitas raziamiras /perjudian
3 1 10 2 333,33
13.Volume mirasyang disita 240
220 0230 100
14.Jumlah PKLyang dibina 70
45 060 0,00
D.
ProgramPencegahan danPemberantasanPenyalahgunaandan PeredaranGelap Narkoba
1.
Intensitassosialisasipencegahanpenggunanarkoba
80 0 0 85 0,00
2.Intensitasoperasi penggunanarkoba
10 0 0 11 0,00
3.
Jumlah kasuspenggunanarkobaterindikasi
163 0 0 153 0,00
ProgramPembinaan danPenegakanPerda.
1.
Intensitaskegiatanpenertiban/penegakan perda
16 0 0 17 0,00
2.Angkapelanggaranperda
400 0 0 380 100
II-76
20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, AdministrasiKeuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, danPersandian
Kinerja penyelenggaraan urusan otonomi daerah
pemerintah umum, administrasi keuangan daerah, perangkat
daerah, kepegaawaian dan persandian ditunjukkan dengan
pencapaian sebanyak 83 indikator RPJMD. Pencapaian target
RPJMD pada tahun 2013, sebanyak 34 indikator berstatus telah
tercapai dan 49 indikator berstatus tidak tercapai
Perincian indikator yang berstatus Tidak Tercapai antara
lain: Ijin Belajar; Jumlah dan persentase Pejabat Struktural yang
mengikuti Diklatpim II ,Diklatpim III dan Diklatpim IV; Jumlah
PNS; Jumlah CPNS;Jumlah Honorer DAN Jumlah Tnaga Harian
Lepas; Jumlah PNS berdasarkan pendidikan Gol I,II dan III;
Jumlah PNS berdasarkan pendidikan SD, SMP, SMA/SMK,
DIPLOMA IV,SRATA I/ D4, STRATA 2 dan STRATA 3; Jumlah
Formasi Jabatan struktural Eselon II B; Jumlah formasi jabatan
Funsional yaitu Penyuluh Pertanian, Penyuluh KB, Peneliti,
Perpustakaan, Sandi, Auditor, Perencana, Analis Kepegawaian;
Jumlah formasi jabatan struktural yang kosong; Jumlah formasi
PNS yang belum terisi; Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan
, Jumlah Perda yang dibatalkan pemerintah pusat; Jumlah
Peraturan Daerah yang disusun berdasarkan prakarsa DPRD;
Jumlah temuan kekeliruan/penyimpangan pengelolaan
administrasi keungan daerah; Terwujudnya hasil audit dengan
opini wajar tanpa pengecualian;Total Nilai asset Barang bergerak;
Persentase realisasi PAD; Jumlah penerimaan retribusi daerah;
Jumlah penerimaan dana perimbangan;Dana Alokasi Umum;
Jumlah Obrik yang diperiksa; Jumlah uji laboratorium hasil
pemeriksaan; Jumlah pelanggaran disiplin aparatur; Jumlah
temuan hasil pemeriksaan dan Jumlah dan presentase tindak
lanjut hasil pemeriksaan.
Banyaknya indikator yang berstatus Tidak Tercapai
tentunya perlu ditingkatkan kinerjanya melalui peningkatan
pelaksanaan diklatpim II dan III. Diperlukan pula peningkatan
kinerja melalui pendidikan untuk jabatan fungsional sesuai
dengan kebutuhan; pengisian jabatan struktural yang kosong;
II-77
dan pengadaan CPNS untuk mengisi formasi yang belum terisi.
Perlu didorong bagi DPRD untuk menyusun Perda atas prakarsa
DPRD. Peningkatan realisasi PAD, termasuk penerimaan retribusi
daerah perlu dilakukan dengan peningkatan penarikan pajak dan
retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah.
Secara rinci kinerja penyelenggaraan urusan otonomi
daerah pemerintah umum, administrasi keuangan daerah,
perangkat daerah, kepegaawaian dan persandian dapat dilihat
pada tabel berikut ini:
Tabel 2.40.Capaian Target Kinerja RPJMD Kabupaten Purbalingga s/d
Tahun 2013Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
No Indikator Kinerja SatuanTargetRPJMD
PencapaianKinerja RPJMD
TargetAkhir
RPJMD2015
CapaianTargetTahun2014
Status2013 2014 2013 2014
ProgramPembinaan danPeningkatanKualitas SDMAparatur.
1. Jumlah kasuspelanggarandisiplin PNS yangditangani
Persentertan
gani
100 100 100 100100
Jumlah PNS yangmengikuti tugasbelajar dan ijinbelajar
2. - Tugas Belajar Orang 42 37 37 42 88,10
3. - Ijin Belajar Orang 453 163 163 453 35,98
4. Jumlah PNS yangmengikuti diklatteknis/fungsional
Orang 13 13 100
Jumlah danpersentase PejabatStruktural yangmengikutidiklatpim sesuaijenjang
5. Diklatpim II orang 10 4 4 10 40
6. Diklatpim III orang 67 19 19 67 28,36
7. Diklatpim IV orang 135 116 116 135 85,93
b ProgramPeningkatanKualitas
II-78
No Indikator Kinerja SatuanTargetRPJMD
PencapaianKinerja RPJMD
TargetAkhir
RPJMD2015
CapaianTargetTahun2014
Status2013 2014 2013 2014
AdministrasiKepegawaian.Jumlah Pegawai
8. - PNS orang 10.218
9.154 9.154 10.218 89,59
9. - CPNS orang 250 40 40 250 16
10. - Honorer orang 324 317 317 324 97,84
11. - Tenaga HarianLepas
orang 0 0 0 0 0
Jumlah PNSberdasarkangolongan
12. - Golongan I orang 350 302 302 350 86,29
13. - Golongan II orang 2.500 2.123 2.123 2.500 84,92
14. - Golongan III orang 4.178 3.655 3.655 4.178 87,48
15. - Golongan IV orang 3.053 3.074 3.074 3.053 100,69
Jumlah PNSberdasarkanpendidikan
16. - SD orang 200 171 171 200 85,50
17. - SMP orang 450 266 266 400 59,11
18. - SMA/SMK orang 2.400 1.640 1.640 2.400 68,33
19. - DIPLOMA I orang 0 20 20 0 100
20. - DIPLOMA II orang 0 1.915 1.915 0 100
21. - DIPLOMA III orang 0 846 846 0 100
22. - DIPLOMA IV orang 5 3 3 5 25
23. - STRATA 1 / D 4 orang 6.500 4.175 4.175 6.500 64,23
24. - STRATA 2 orang 131 118 118 131 90,08
25. - STRATA 3 2 0 0 2 0
Jumlah formasijabatan struktural
II-79
No Indikator Kinerja SatuanTargetRPJMD
PencapaianKinerja RPJMD
TargetAkhir
RPJMD2015
CapaianTargetTahun2014
Status2013 2014 2013 2014
26. - Eselon II A orang 1 1 1 1 100
27. - Eselon II B orang 26 24 24 26 92,31
28. - Eselon III A orang 58 58 58 58 100
29. - Eselon III B orang 75 77 77 75 102,67
30. - Eselon IV A orang 374 374 374 374 100
31. - Eselon IV B orang 154 159 159 154 103,25
32. - Eselon V A orang 63 63 63 63 100
33. - Eselon V B orang 1 1 1 1 100
Jumlah FormasiJabatanFungsional
34. - Kependidikan orang 5.201 5.581 5.581 5.201 107,31
35. - Kesehatan orang 490 927 927 490 189,18
36. - PenyuluhPertanian
orang 140 90 90 150 66,67
37. - Penyuluh KB orang 125 45 45 173 45
38. - Peneliti orang 0 0 0 0 0
39. - Perpustakaan orang 4 1 1 4 25
40. - Sandi orang 0 0 0 0 0
41. - Auditor orang 40 19 19 56 63,33
42. - Perencana orang 0 0 0 0 0
43. - AnalisKepegawaian
orang 10 0 0 22 0
44. Jumlah danpersentasemasalahkepegawaian yangtertangani
Persen 100 100 100 100
100
45. Jumlah formasijabatan strukturalyang kosong
orang 0 6 6 0 100
II-80
No Indikator Kinerja SatuanTargetRPJMD
PencapaianKinerja RPJMD
TargetAkhir
RPJMD2015
CapaianTargetTahun2014
Status2013 2014 2013 2014
Jumlah formasijabatan fungsionalyang kosong
orang 0
46. - Guru orang 200 1.212 1.212 500 1303,23
47. - TenagaKesehatan
orang 125 262 262 125 422,58
48. Jumlah formasiPNS yang belumterisi
orang 50 2.970 2.970 25 -5740,0
0
49. BerfungsinyaSIMPEG
Persen 100% 100% 100% 100% 100
c ProgramPeningkatanKapasitas DewanPerwakilanRakyat Daerah
50. Jumlah bimbinganteknis/workshopyang telah diikutianggota DPRDberdasarkanbidang
Kali 4 4 4 4
100
51. Jumlah kegiatankunjungan kerjadalam daerah
Keg 60 60 60 60 100
52. Jumlah kegiatankunjungan kerjaluar daerah
Keg 4 4 4 4 100
53. Jumlah Perda yangditetapkan
Perda 22 18 18 22 81,82
54. Jumlah Perda yangdibatalkanpemerintah pusat
Perda 0 0 0 0 0
55. Jumlah PeraturanDaerah yangdisusunberdasarkanprakarsa DPRD
Peda 4 0 0 4
0
56. Jumlah PeraturanDaerah yangkedaluarsa/tidaksesuai denganperaturan/perundangan yang lebihtinggi
Perda 0 0 0 0
100
d ProgramPeningkatanKualitasPengelolaanKeuangan danAset Daerah.
57. Tersedianyadokumenperencanaananggaran tepatwaktu
Tepatwaktu
Tepatwaktu
Tepatwaktu
Tepatwaktu 100
II-81
No Indikator Kinerja SatuanTargetRPJMD
PencapaianKinerja RPJMD
TargetAkhir
RPJMD2015
CapaianTargetTahun2014
Status2013 2014 2013 2014
58. Jumlah temuankekeliruan/penyimpanganpengelolaanadministrasikeuangan daerah
0 0 0 0
0
59. Rata-rata lamawaktu penerbitanSP2D
Hari 2 2 hari 2 hari 2 100
60. Terwujudnya hasilaudit dengan opiniwajar tanpapengecualian
WTP WDP WDP WTP75
61. Total nilai asetdaerah
Rupiah
1.578.742.365.07
2
1.677.189.919.
4100
62. - Tanah Rupiah
382.681.032.792
401.025.778.8
530
63. - Gedung Rupiah
1.024.964.955.34
5
1.130.023.863.
2680
64. - Barang bergerak Rupiah
171.096.376.935
146.140.277.2
900
e ProgramIntensifikasi danEkstensifikasiPendapatanDaerah
65. Jumlahpendapatan aslidaerah (PAD)
Rupiah
92.549.324.
700
122.866.228.938
122.866.228.9
38
107.676.790.9
35
139,3954422
66. Persentaserealisasi PAD
Persen 100 100 0
67. Jumlah jenis pajakdaerah
Jenis 11 11 11 11 110
68. Jumlahpenerimaan pajakdaerah
Rupiah
15.111.915.
000
21.424.649.
908
21.424.649.90
8
26.267.510.75
0148,86
69. Jumlah jenisretribusi daerah
Jenis 17 17 17 17 100
70. Jumlahpenerimaanretribusi daerah
Rupiah
60.429.693.
000
29.293.477.
643
29.293.477.64
3
60.429.693.00
048,48
Jumlahpenerimaan danaperimbangan
71. - Dana AlokasiUmum
Rupiah
575.730.238.000
719.185.020.000
719.185.020.0
00
634.742.586.0
00131,16
II-82
No Indikator Kinerja SatuanTargetRPJMD
PencapaianKinerja RPJMD
TargetAkhir
RPJMD2015
CapaianTargetTahun2014
Status2013 2014 2013 2014
72. - Dana AlokasiKhusus
Rupiah
67.544.100.
000
66.641.060.
000
66.641.060.00
0
69.544.100.00
095,83
73. - Dana Bagi Hasil Rupiah
39.187.956.
000
44.743.100.
496
44.743.100.49
6
39.187.956.00
0114,18
74. Jumlah DanaTransferPemerintah Pusatlainnya
Rupiah
282.486.00
0
75.396.578.
000
75.396.578.00
0
282.486.000
26690,38
75. Jumlah obrik yangdiperiksa
155 118 118 175 81,38
76. Jumlah ujilaboratorium hasilpemeriksaan
Jenis 20 7 7 30 46,67
77. Jumlahpelanggarandisiplin aparatur
13 10 10 11 71,43
78. Jumlah danpersentase tindaklanjut pelanggarandisiplin aparatur
13 /100
10 /100
10 /100
11 /100 100
79. Jumlah temuanhasil pemeriksaan
521 505 505 471 92,15
80. Jumlah danpersentase tindaklanjut hasilpemeriksaan
521 /100
337/67
337/67
471 /100 74,3
Keterangan : TelahTercapai
Tidak Tercapai
21. Ketahanan PanganKinerja penyelenggaran urusan ketahanan pangan
ditunjukkan dengan pencapaian 5 indikator yang di targetkan
dalam RPJMD. Secara umum capaian kinerja urusan ketahanan
menunjukan kinerja yang cukup baik, terlihat dari 5 indikator,
sejumlah 4 indikator berstatus telah tercapai; 1 indikator
berstatus Tidak Tercapai.
Secara rinci kinerja pembangunan urusan ketahanan
pangan dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 2.41.Capaian Target Kinerja RPJMD Kabupaten Purbalingga s/d
Tahun 2013Urusan Ketahanan Pangan
No IndikatorKinerja Satuan
TargetRPJMD
PencapaianKinerja RPJMD
TargetAkhir
RPJMD2015
CapaianTargetTahun2014
Status2013 2014 2013 2014
ProgramPeningkatanKetahanan
II-83
No IndikatorKinerja Satuan
TargetRPJMD
PencapaianKinerja RPJMD
TargetAkhir
RPJMD2015
CapaianTargetTahun2014
Status2013 2014 2013 2014
Pangan.1. Stabilitas
harga danpasokanpangan
Persen 90 90 90 90100,00
2. Pencapaianskor PolaPanganHarapan (PPH)
Persen 86 87.2 87.2 90101,40
3. Penanganandaerah rawanpangan
Persen 100 100 0,00
4. Ketersediaanpangan utama(Normatif :92,87kg/kapita/tahun)
kg/kapita/ta
hun
diatasangkanorm
atif
148,45
148,45 diatasangka
normatif
100,00
5. Jumlah desarawan pangan
Purbalinggatidak
termasuk
Daerah
Rawan
Pangan
(Sumber
BKPProv)
Purbalinggatidak
termasuk
Daerah
Rawan
Pangan
(Sumber
BKPProv)
Purbalinggatidak
termasuk
Daerah
rawanpanga
n(sumb
erBKP
Prov)
Purbalinggatidak
termasuk
Daerahrawan
pangan(sumbe
r BKPProv)
Purbalinggatidak
termasuk
DaerahRawanPangan(Sumbe
r BKPProv)
100,00
Keterangan : TelahTercapai
AkanTercapai
Tidak Tercapai
22. Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKinerja pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat
menunjukkan kinerja yang kurang baik, terlihat dari sejumlah 3
indikator yang ditargetkan pada tahun 2014, 2 indikator berstatus
telah tercapai (capaian target tahun 2014 sebesar 100% atau lebih) dan
1 indikator berstatus tidak tercapai. Rata-rata capaian persentase
capaian kinerja urusan mencapai 780%, termasuk dalam predikat
tinggi. Secara rinci kinerja pembangunan urusan pemberdayaan
masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.42.Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat
Tahun 2013
No IndikatorKinerja Satuan
Target RPJMD PencapaianKinerja RPJMD
TargetAkhir
RPJMD2015
CapaianTargetTahun2014
Status2013 2014 2013 2014
II-84
No IndikatorKinerja Satuan
Target RPJMD PencapaianKinerja RPJMD
TargetAkhir
RPJMD2015
CapaianTargetTahun2014
Status2013 2014 2013 2014
ProgramPemberdayaanKelembagaanDesa danKelembagaanMasyarakat.
303.882.270,12937
5
1. Jumlah desamenyusundokumenperencanaandesa (RPJMDes)
Desa 239 239 239 224 239 100%
2. Desa/kelurahanyang telahmenyusun profildesa
% 60 80 239 174 100 996%
3. Jumlah desamemilikiBUMDes
6 12 224 224 18 1244%
Rata-rata
Keterangan : Telah Tercapai Akan Tercapai Tidak Tercapai
Melalui berbagai kegiatan pembangunan perdesaan ketersediaan
dan kualitas infrastruktur perdesaan semakin meningkat. Kegiatan
ekonomi produktif juga semakin baik dan sangat berguna dalam
menopang peningkatan kesejahteraan masyarakat di perdesaan.
Namun demikian perlu terus ditingkatkan keberdayaan masyarakat
perdesaan sehingga dapat keluar dari kemiskinan. Beberapa hal yang
perlu adanya perhatian yaitu kualitas pengelolaan administrasi
keuangan desa dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu
ditingkatkan.
23. StatistikKinerja pembangunan urusan statistik menunjukkan kinerja
yang cukup baik, terlihat dari 7 indikator yang ditargetkan pada tahun
2014, semua indikator berstatus telah tercapai (capaian target tahun
2014 sebesar 100% atau lebih). Rata-rata capaian persentase capaian
kinerja urusan mencapai 100%, termasuk dalam predikat tinggi. Secara
rinci kinerja pembangunan urusan Statistik dapat dilihat pada tabel
berikut ini:
II-85
Tabel 2.43.Capaian Kinerja Urusan Statistik
Tahun 2013
No Indikator Kinerja SatuanTarget RPJMD Pencapaian Kinerja
RPJMDTargetAkhir
RPJMD2015
CapaianTargetTahun2014
Status2013 2014 2013 2014
ProgramPenyediaan danPenyempurnaanData danInformasiDaerah.
Tersedianya datadan informasipembangunandaerah
1. - KabupatenDalam Angka
tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia 100%
2. - PDRB tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia 100%
3. - Nilai TukarPetani (NTP)
tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia 100%
4. - Survey SosialEkonomi Daerah(Suseda)
tersedia 100%
5. - Sistem InformasiProfil Daerah
tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia 100%
6. - Capaian MDG's tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia 100%
7. - Indeks KepuasanMasyarakat
tersedia tersedia tersedia tersedia tersedia 100%
Rata-rata 100%
Keterangan : TelahTercapai
AkanTercapai
Tidak Tercapai
Walaupuan capaian kinerja urusan statistik baik, namun
terdapat permasalahan berkaitan dengan ketersediaan data yang up to
date dan akurat untuk kepentingan perencanaan dan evaluasi
pembangunan seringkali tidak tersedia. Ketersediaan data menjadi
permasalahan klasik yang menyulitkan dalam perencanaan
pembangunan maupun evaluasi kinerja pembangunan daerah.
24. KearsipanKinerja penyelenggaran urusan kearsipan ditunjukkan oleh
sebanyak 7 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD, dengan kondisi
yang baik. Hal ini terlihat dari sebanyak 7 indikator RPJMD, sejumlah
6 indikator berstatus telah tercapai (capaian target RPJMD pada tahun
2014 sebesar 100% atau lebih); dan 1 indikator berstatus Tidak
II-86
Tercapai (capaian target RPJMD pada tahun 2014 kurang dari 100%).
Indikator yang Tidak Tercapai yaitu adalah jumlah arsip statis.
Tentunya peningkatan arsip statis perlu terus ditingkatkan agar dapat
mencapai target yang telah ditentukan.
Secara rinci kinerja pembangunan urusan kearsipan dapat
dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 2.44.Capaian Target Kinerja RPJMD Kabupaten Purbalingga s/d
Tahun 2013Urusan Kearsipan
No Indikator Kinerja SatuanTargetRPJMD
PencapaianKinerjaRPJMD
TargetAkhir
RPJMD2015
CapaianTargetTahun2014
Status
2013 2014 2013 2014Program Peningkatandan PengelolaanSistem AdministrasiKearsipan.
1.Jumlah depo arsip Buah 2 2 2 2 2 100
2.Jumlah arsip dinamisin aktif
M3 20 18 20 20 15 100
3.Jumlah arsip statis Boks 1.750 1.850 500 600 1.950 29
4.Tersedia danterlaksananya jadwalretensi arsip
ada ada ada ada ada 100
5.Volume penyusutanarsip
M3 20 18 0 20 15 0
6.Jumlah pegawaimemiliki sertifikatkearsipan
Orang 1 1 1 1 1 100
7.Jumlah dan luas ruang/ gudang arsip
M3danM2
144 /72
144/72
144 /72
144 /72
144 /72 100
Keterangan : TelahTercapai
AkanTercapai
Tidak Tercapai
II-87
25. Komunikasi dan InformatikaKinerja penyelenggaran urusan kearsipan ditunjukkan oleh
21 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD. Capaian kinerja
indikator RPJMD menunjukan kondisi kinerja yang kurang baik,
dari sejumlah 19 indikator RPJMD, sejumlah 6 indikator
berstatus telah tercapai (capaian target akhir RPJMD pada tahun
2014 sebesar 100% atau lebih dan 13 indikator berstatus tidak
tercapai (capaian target akhir RPJMD pada tahun 2014 kurang
dari 100%).
Indikator RPJMD yang berstatus Tidak Tercapai, antara
lain: Jumlah desa yang terjangkau layanan telekomunikasi;
Jumlah Warung Internet; Rasio penduduk pengguna internet;
Rasio penduduk pengguna telepon/hp; Jumlah SKPD memiliki
website; Jumlah pelayanan publik secara online; Jumlah
Publikasi Pemda melalui Televisi, Penerbitan majalah, penerbitan
buku, Publikasi spanduk, Publikasi siaran keliling,Jumlah press
release,jumlah kegiatan pembangunan/ pemerintahan yang
terdokumentasi.Kondisi ini menunjukkan bahwa penyebarluasan
informasi kegiatan pembangunan daerah belum optimal, baik
melalui media cetak maupun media elektronik, termasuk dalam
pengembangan sistem informasi manajemen yang terintegrasi.
Oleh karena itu permasalahan ini perlu menjadi prioritas
pembangunan daerah, sehingga target-target RPJMD dapat
tercapai.
Secara rinci kinerja pembangunan urusan komunikasi dan
informatika dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 2.45.Capaian Target Kinerja RPJMD Kabupaten Purbalingga s/d
Tahun 2013Urusan Komunikasi dan Informatika
No Indikator Kinerja SatuanTargetRPJMD
PencapaianKinerja RPJMD
TargetAkhir
RPJMD2015
CapaianTargetTahun2014
Status2013 2014 2013 2014
ProgramPengembanganPemanfaatanTeknologiKomunikasi danInformasi
1. Jumlah desa yangterjangkau layanantelekomunikasi
Desa 0 0 0 200 0 0
II-88
No Indikator Kinerja SatuanTargetRPJMD
PencapaianKinerja RPJMD
TargetAkhir
RPJMD2015
CapaianTargetTahun2014
Status2013 2014 2013 2014
2. Jumlah WarungInternet
unit 141 170 106 104 200 75,18
3. Jumlah hot spotarea di ruangpublik
unit 7 8 8 13 10 114,29
4.Rasio pendudukpengguna internet
% 27 30 0 40 35 0,00
5. Rasio pendudukpenggunatelepon/hp
% 43 50 0 70 50 0,00
6.Jumlah SKPDmemiliki website
Skpd 40 57 24 28 67 60,00
7. Jumlahpengunjungwebsite pemda
orang 2.386.276
100 100
8. Jumlah sisteminformasimanajemen (SIM)pemerintahandaerah yangterintegrasi
SIM 1 1 2 3` 4
200,00
9. Jumlah pelayananpublik secaraonline
unit 6 6 1 6 6 16,67
ProgramPeningkatanKualitasPelayananInformasi PublikJumlah PublikasiPemda
10. - Siaran Radio kali 365 365 365 365 365 100,00
11. - Siaran Televisi kali 2 2 0 0 2 0,00
12. - UpdatingInformasi websitePemda
kali setiaphari
setiaphari
setiaphari
setiaphari
setiaphari 100,00
13. - PenerbitanMajalah
kali 12 24 0 0 24 0,00
14. - Penerbitanleaflet/booklet
kali 3 3 13 13 4 433,33
15. - Penerbitan buku kali 5 5 0 0 5 0,00
16. - Publikasispanduk
kali 115 127 0 0 139 0,00
17. - Publikasi siarankeliling
kali 54 60 0 0 66 0,00
18. Jumlah pressrelease
unit 330 363 0 0 399 0,00
19. Jumlah kegiatanpembangunan/pemerintahan yang
kegiatan
306 336 0 335 369 0,00
II-89
No Indikator Kinerja SatuanTargetRPJMD
PencapaianKinerja RPJMD
TargetAkhir
RPJMD2015
CapaianTargetTahun2014
Status2013 2014 2013 2014
terdokumentasiKeterangan : Telah
TercapaiTidak Tercapai
26. PerpustakaanKinerja penyelenggaran urusan perpustakaan ditunjukkan
oleh kinerja sebanyak 4 indikator yang ditargetkan dalam
RPJMD, dengan capaian sebanyak 1 indikator berstatus telah
tercapai (capaian target RPJMD tahun 2014 sebesar 100% atau
lebih), dan 3 indikator berstatus Tidak Tercapai (capaian target
RPJMD tahun 2014 kurang dari 100%). Indikator yang Tidak
Tercapai yaitu rasio perpustakaan per jumlah penduduk, jumlah
perpustakaan desa dan Jumlah angka kunjungan ke
perpustakaan. Untuk mencapai Jumlah perpustakaan desa
sesuai dengan target tentunya perlu dilakukan pembangunan
perpustakaan desa sebanyak mungkin.
Secara rinci kinerja pembangunan urusan perpustakaan
dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 2.46Capaian Target Kinerja RPJMD Kabupaten Purbalingga s/d
Tahun 2013Urusan Perpustakaan
No Indikator Kinerja SatuanTargetRPJMD
PencapaianKinerja RPJMD
TargetAkhir
RPJMD2015
CapaianTargetTahun2014
Status2013 2014 2013 2014
ProgramPembinaan danPengembanganPerpustakaan.
1. Jumlahperpustakaanumum
Unit 1 1 2 2 1 200
2. Rasioperpustakaan perjumlah penduduk
Unit 12 12 - - 12
3. Jumlahperpustakaan desa
Unit 186 186 52 52 186 28
4. Angka kunjunganke perpustakaan
? 3 3 40.078
27.534 3
Keterangan : TelahTercapai
Tidak Tercapai
II-90
Urusan Pilihan1. Pertanian
Kinerja pembangunan pada urusan pertanian
menunjukkan kinerja yang kurang baik, ditunjukkan oleh
kinerja sebanyak 97 indikator yang ditargetkan dalam RPJMD.
Indikator yang berstatus telah tercapai (capaian target RPJMD
pada tahun 2013 sebesar 100% atau lebih) sebanyak 373
indikator, sedangkan indikator yang berstatus tidak tercapai
(capaian target RPJMD pada tahun 2013 kurang dari 100%)
sebanyak 60 indikator,
Secara rinci kinerja pembangungan pada urusan pertanian
dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.46.Capaian Target Kinerja RPJMD Kabupaten Purbalingga s/d
Tahun 2013Urusan Pertanian
No Indikator Kinerja SatuanTarget RPJMD Pencapaian
Kinerja RPJMDTargetAkhir
RPJMD2015
CapaianTargetTahun2014
Status2013 2014 2013 2014
A ProgramPeningkatanKualitas SDM danKelembagaanPetani.
1 Jumlah kelompoktani
926 926 926
2 Jumlah kelompoktani aktif
358,7 358,7 412,7
3 Persentasekelompok tanitingkat utama,madya, pratama
73:20:10
73:20:10
75:20:10
4 Jumlah GAPOKTAN 209 209 209
5 Jumlah GAPOKTANyang difasilitasipemerintah
131,8 131,8 141,8
6 Jumlah GAPOKTANyang memilikisekretariatpermanen
149,6 149,6 171,6
7 Jumlah penerapanteknologi pertanian
100 100 100
8 Jumlah Petani dankelompok tani yangmenerimapenyuluhan
546.583546.58
3568.66
4
9 Jumlah petani yangmenerapkan hasilpenyuluhan
416.163416.16
3432.97
5
II-91
No Indikator Kinerja SatuanTarget RPJMD Pencapaian
Kinerja RPJMDTargetAkhir
RPJMD2015
CapaianTargetTahun2014
Status2013 2014 2013 2014
10 Jumlah RTUT yangmenerapkanbudidaya ramahlingkungan (organik)
39% 39% 50%
11 Jumlah RTUTmenggunakanpupuk dan obatkimia di sektorpertanian
61% 61% 50%
B Program Kaji TerapTeknologiPertanian,Perikanan, danKehutanan
1 Jumlah kegiatankaji terapberdasarkan jenisteknologi(pembibitan,produksi, pascapanen, pengolahanhasil, dsb)
%
100 100 100
2 Luas lahanpercontohan/demplot (ha)
a - pertanian tanamanpangan
(ha)6,6 6,6 6,6
b - perkebunan (ha) 12,5 12,5 12,5
c - peternakan (ha) 3 3 3
d - perikanan (ha) 4,5 4,5 4,5
e - Kehutanan (ha) 5 5 5
C ProgramPengembanganPenyelenggaraanPenyuluhanPertanian.
1 Programapenyuluhan(disusun/tidakdisusun)
disusundisusu
ndisusu
n
2 Jumlah penyuluh Orang 151 151 151
3 Jumlah penyuluhswakarsa
Orang80 80 80
4 Rasio penyuluhterhadap petani
1 ; 20001 ;
20001 ;
20005 Jumlah inovasi
penyuluhan17 17 17
6 Jumlah kegiatanpenyuluhan
kali/bl
144.356144.35
6144.35
6
II-92
No Indikator Kinerja SatuanTarget RPJMD Pencapaian
Kinerja RPJMDTargetAkhir
RPJMD2015
CapaianTargetTahun2014
Status2013 2014 2013 2014
7 Jumlah petanipeserta penyuluhan
orang549.700
597.500
8 Jumlah arealsasaran penyuluhan
Desa/kelurahan
227desa,15
kel
229desa,15
kelD Program
PeningkatanProduksi,Produktivitas,Mutu ProdukPertanian TanamanPangan,Hortikultura, danPerkebunan.
1 Jumlahrekomendasiteknologi terapanpenyuluhan (Jenis)
2 - SRI, SLPTT, SLPHT,SL Iklim, SLKonservasi,Demplot PadiOrganik, Denmfarm
3 Jumlah ujilaboratorium hamapenyakit tanaman(uji)
Unit
0 0 0 0 0
4 Jumlah dan luaslaboratoriumlapangan (balaibenih, kebun indukdll)
Unit
0 0 0 0 0
5 Jumlah Balai Benih(unit)
Unit4 4 4 4 100
6 Luas lahan BalaiBenih (Ha)
(Ha)32,4 32,0 32,0 32,4 0
7 BB Mewek (Padi) (Ha) 22 22 22 22 100
8 BB Kr Kemiri (Padi) (Ha) 8 8 8 8 100
9 BB Cendana (KopiPanili)
(Ha)2 2 2 2 100
10 BB Gunungkarang(Hortikultura)
(Ha)0,4 0 0 0,4 0
11 Nilai investasi disektor agribisnis
12 Tingkat penggunaanpupuk dan obatkimia di sektorpertanian (Ton)
a Urea Ton15.020
15.237
15.237 14.721 103,50
b ZA Ton 1.080 1.098 1.098 1.058 103,78
II-93
No Indikator Kinerja SatuanTarget RPJMD Pencapaian
Kinerja RPJMDTargetAkhir
RPJMD2015
CapaianTargetTahun2014
Status2013 2014 2013 2014
c SP36 Ton 1.388 1.407 1.407 1.360 103,45
d Phonska Ton 2.880 2.901 2.901 2.823 102,76
e Organik (Pabrikan) Ton 1.045 732 732 1.066 68,66
13 Produksi pertaniantanaman pangan(per jenis komoditas)(Ton)
a Padi Ton216.832
213.030
213.030
222.808
95,61
b Jagung Ton53.657
51.945
51.945 56.339 92,20
c Kedele Ton 891 823 823 1.049 78,45
d Ubi kayu Ton158.310 2.556 2.556
171.703
1,48
14 Produktivitas padiatau bahan panganutama lokal lainnyaper hektar (Kw/Ha)
a Padi Sawah Kw/Ha 59,23 57,72 57,72 59,78 96,55
b Padi Gogo Kw/Ha 43,07 45,90 45,90 43,30 106,00
c Jagung Kw/Ha 54,73 67,07 67,07 55,43 120,99
d Kedele Kw/Ha 16,11 15,84 15,84 16,32 97,05
e Ubi kayu Kw/Ha281,19
253,37
253,37 281,48 90,01
f Rata-rata indekpertanaman (%)
%
239 225 225 245 91,83
E ProgramPeningkatan NilaiTambah, DayaSaing danPemasaran ProdukPertanian.
1 Nilai Tukar Petani110 110 115
2 Jangkauanpemasaran per jenisproduk pertanian(lokal, provinsi,nasional, ekspor)
Lokal,Provinsi,Nasional, Ekspor
Lokal,Provins
i,Nasion
al,Ekspor
Lokal,Provin
si,Nasional,
Ekspor
Lokal,Provins
i,Nasion
al,Ekspor
Lokal,Provins
i,Nasion
al,Ekspor
100
II-94
No Indikator Kinerja SatuanTarget RPJMD Pencapaian
Kinerja RPJMDTargetAkhir
RPJMD2015
CapaianTargetTahun2014
Status2013 2014 2013 2014
F ProgramPenyediaan danPengembanganSarana PrasaranaProduksi PertanianTanaman Pangan,Hortikultura, danPerkebunan.
1 Jumlah penangkarbenih tanamanpangan (KT + UPTD)
2 Padi Unit 6 6 6 6 6 100
3 Kelapa,Nilam,Cengkeh,Lada
Unit 8 8 8 8
4 Jumlah pembuatpupuk organik(Unit)
Unit 65 70 209 65
5 Jumlah produksipupuk organik (ton)
Ton 1.300 1.400 4.368 1.300
6 Jumlah produksibenih daripenangkar
7 Tanaman panganPadi Benih 558 558 567 567 558 101,61
8 Perkebunana Kelapa
Benih 10.00010.00
010.000 100
b NilamBenih 10.000 10.000
10.000
10.000 10.000 100
c CengkehBenih 10.000
10.000
10.000 10.000 100
d LadaBenih 10.000
10.000
10.000 10.000 100
9 Luas Oncoran yangdari Jitut Jidessudah dibangun /direhab
a DAK 2006 - 2010 =76 lokasi
1.200 1.200 1.500 1.500 1.200 125
b APBN 2006 - 2010 =43 lokasi
700 700 2.000 2.000 700 285,71
10 Jumlah Jitut jidesyang berfungsi baik(unit)
a Total DAK 2006 -2010 = 76 lokasi
25 25 45 24 25 180
b Total APBN 2006 -2010 = 43 lokasi
8 8 23 23 8 287,5
G ProgramPeningkatanProduksi,
II-95
No Indikator Kinerja SatuanTarget RPJMD Pencapaian
Kinerja RPJMDTargetAkhir
RPJMD2015
CapaianTargetTahun2014
Status2013 2014 2013 2014
Produktivitas danMutu ProdukPeternakan.
1 Jumlah poskeswan 7 3 3 7 100,00
2 Jumlahdokter/mantrihewan
- 7 7 - 87,50
3 Jumlah semen-
2715straw
2715straw
- 41,77
4 Kapasitaspenyimpanan semen
4 16 16 4 100,00
5 Jumlahrekomendasiteknologi terapanpenyuluhan
32,4 32,4
6 Jumlah ujilaboratoriumpenyakit ternak
22604
sampel
604sampel
22 120,80
7 Nilai investasi disektor peternakan
8 150 m 150 m 82500,0
08 Jumlah populasi
ternak per jenis2 2
a sapi potong 0,4 13 13 0,4 0,01
b sapi perah 194 194 91,51
c kerbau 1 1 0,02
d kuda 15.020 114 114 14.721 104,59
e kambing1.080
296,325
296,325
1.058 91,04
f domba1.388
45,329
45,329 1.360 93,30
g Babi2.880
10,744
10,744 2.823 55,72
h Ayam buras1.045
1,955,465
1,955,465
1.066 107,80
i Ayam Ras petelur 8,650,600
8,650,600
168,21
j Ayam Ras pedaging216.832
6,500,000
6,500,000
222.808
757,86
k Itik53.657
106,207
106,207
56.339 73,36
l Puyuh891
109,096
109,096
1.049 105,64
m Kelinci158.310 4,675 4,675
171.703
65,98
9 Jumlah produksipeternakan
a - daging59,23
14,365,498
14,365,498
59,78 253,47
b - telur 43,07 12,19 12,192, 43,30 122,49
II-96
No Indikator Kinerja SatuanTarget RPJMD Pencapaian
Kinerja RPJMDTargetAkhir
RPJMD2015
CapaianTargetTahun2014
Status2013 2014 2013 2014
2,498 498c - susu
54,73285,3
95285,39
555,43 354,95
10 Kejadian penyakithewan menular
16,11 16,32
H ProgramPeningkatan NilaiTambah, DayaSaing danPemasaran ProdukPeternakan.
1 Jumlah pasarhewan
2 2 2 2 100,00
2 Jumlah rumahpotong hewan (RPH)
2 2 2 2 100,00
3 Jumlah hewandipotong di RPH
a Sapi 10/hr 6 hr 6 hr 10/hr 60,00
b Kambing 12/hr 4 hr 4 hr 12/hr 33,33
I Program KesehatanMasyarakatVeterinair.
1 Jumlah kejadianpenyakit karenahewan
- - 0,00
2 Intensitaspemeriksaan produkpeternakan
48 kali54kali
54 kali 48 kali 112,50
Keterangan : TelahTercapai
Tidak Tercapai
2. Kehutanan3. Energi dan Sumberdaya Mineral4. Pariwisata
Kinerja pembangunan pada urusan Pariwisata
menunjukkan kinerja yang kurang baik. Dari sebanyak 13
indikator, ada 7 indikator yang berstatus telah tercapai (capaian
target RPJMD pada tahun 2013 sebesar 100% atau lebih dan
sebanyak 5 indikator berstatus tidak tercapai (capaian target
RPJMD pada tahun 2013 kurang dari 100%). Indikator yang
berstatus Tidak Tercapai yaitu Jumlah obyek wisata; Jumlah
tenaga kerja pedagang di OW; dan Jumlah PAD sektor
pariwisata; jumlah kunjungna wisatawan nusantara dan jumlah
tenaga kerja dalam obyek pariwisata. Dalam rangka
meningkatkan capaian kinerja indikator tersebut, diperlukan
II-97
pengembangan obyek wisata baru, khususnya obyek wisata yang
potensial, sehingga dapat meningkatkan kontribusi pajak dan
retribusi dari sektor pariwisata.
Secara rinci kinerja pembangungan urusan Pariwisata
dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.47.Capaian Target Kinerja RPJMD Kabupaten Purbalingga s/d
Tahun 2013Urusan Pariwisata
No Indikator Kinerja SatuanTargetRPJMD
PencapaianKinerja RPJMD
TargetAkhir
RPJMD2015
CapaianTargetTahun2014
Status2013 2014 2013 2014
AProgramPengembanganDestinasiPariwisata.
1 Jumlah obyekwisata
OW 17 18 10 25 18 59
2 Jumlah wahanabaru pada obyekwisata
Wahana
2 2 9 2 2 450
3 Jumlah kelompoksadar wisata /pemandu wisata
Pokdarwis
9 10 9 9 12 100
4 Jumlahpenyerapan tenagakerja di sektorpariwisata (termasuk hotel,restoran,homestay )
5 - Jumlah tenagakerja dalam obyekwisata
Orang 245 253 194 270 79
6 - Jumlah tenagakerja padahotel/penginapan
Orang 120 130 124 107 135 103
7 - Jumlah tenagakerja pada rumahmakan
Orang 152 157 265 142 167 174
8 - Jumlah tenagakerja pada homestay
Orang 184 188 188 188 192 102
9 - Jumlah tenagakerja pedagang diOW
Orang 410 413 425 416 0
B ProgramPengembanganPromosiPariwisata.
1 Jumlahkunjunganwisatawan(Wisman danWisnus)
Orang 1.625.713
1.706.999
1.458.513
1.319.171
1.792.349 90
2 Rata-rata tingkathunian hotel
Persen 8,01 8,41 15,00 14,62 8,83 187
II-98
No Indikator Kinerja SatuanTargetRPJMD
PencapaianKinerja RPJMD
TargetAkhir
RPJMD2015
CapaianTargetTahun2014
Status2013 2014 2013 2014
3 Rata-rata lamatinggal wisatawan
Hari 1,3 1,4 1,5 1-2 1,4 115
4 Jumlah PADsektor pariwisata
Rp 8.156.835.5
24
8.564.677.3
01
700.198.30
0
694.524.000
8.992.911.166 9
Keterangan : Telah Tercapai AkanTercapai
Tidak Tercapai
5. Kelautan dan Perikanan
Kinerja pembangunan urusan perikanan menunjukkan kinerja
yang baik. Dari sebanyak 13 indikator kinerja yang ditargetkan pada
tahun 2013, sebanyak 7 indikator berstatus telah tercapai (capaian
target tahun 2013 lebih dari 100%), 6 indikator berstatus belum
tercapai (capaian target 2013 kurang dari 100%). Rata-rata capaian
persentase capaian kinerja urusan mencapai 144,69%, termasuk dalam
predikat tinggi. Secara rinci kinerja pembangunan urusan perikanan
dapat dilihat dari tabel dibawah ini:
Tabel 2.48.Capaian Kinerja Urusan Perikanan
Tahun 2013
No Indikator Kinerja SatuanTarget RPJMD Pencapaian
Kinerja RPJMDTargetAkhir
RPJMD2015
CapaianTargetTahun2014
Status2013 2014 2013 2014
A ProgramPeningkatanProduksi PerikananBudidaya
1. Produksi benih ikan 301.000.000
306.000.000 305.068
.000
311.000.000
2. Jumlah Penangkarikan 332
337342
3. Produksi ikanbudidaya
12.066 13.0457.219,1
7
14.043
4. Jumlahpembudidaya ikan
9.499 9.54910.711
9.599
5. Luas Kolam 262,7 263,84 112 265,09
6. Produktivitas lahanusaha perikanan(produksi ikan/luaskolam)
45,93 49,44 52,97
B ProgramPeningakatan DayaSaing Produk
13.660.000
1.194.417.400
II-99
No Indikator Kinerja SatuanTarget RPJMD Pencapaian
Kinerja RPJMDTargetAkhir
RPJMD2015
CapaianTargetTahun2014
Status2013 2014 2013 2014
Perikanan
7. Jumlah produkolahan hasilperikanan (ton)
88,470
2,96111
90.920
8. Jangkauanpemasaran produkperikanan (lokal,regional, nasional,ekspor)
Lokal,Regional,Nasi
onal
Lokal,Regional,Nasional
9. Jumlah Pasar ikan 2 9 2
10. Kapasitas pasar ikan 154
141
172
ProgramPengembangan danPengelolaanPerikanan Tangkap
75.000.000
209.826.500
11. Produksi ikantangkap 257.00
0 243.170
12. Teridentifikasinyakeanekaragamanhayati perikanan
28 28
Rata-rata
6. PerdaganganKinerja pembangunan bidang perdagangan menunjukkan
kondisi yang tidak baik. Hal ini terlihat dari sebanyak delapan
indicator RPJM, hanya 3 indikator yang telah tercapai dan 5 lainnya
Tidak Tercapai.
Kelima indikator yang telah tercapai, adalah: pengawasan
produk makanan/minuman yang diuji; pengawasan produk
makanan/minuman yang diuji;jumlah warung/toko non modern;
jumlah toko modern; Jumlah distributor kebutuhan pokok dan barang
strategis; dan Jumlah penyerapan tenaga kerja sektor perdagangan.
Tabel 2.49.Capaian Target Kinerja RPJMD Kabupaten Purbalingga s/d
Tahun 2013Urusan Perdagangan
No Indikator Kinerja SatuanTargetRPJMD
PencapaianKinerja RPJMD
TargetAkhir
RPJMD2015
CapaianTargetTahun2014
Status2013 2014 2013 2014
A. Program
II-100
No Indikator Kinerja SatuanTargetRPJMD
PencapaianKinerja RPJMD
TargetAkhir
RPJMD2015
CapaianTargetTahun2014
Status2013 2014 2013 2014
PerlindunganKonsumen danPengamananPerdagangan.
1.
Pengawasanproduk makanan/minuman yangdiuji
naik10 %
naik10 %
0 0naik 10
%0
2.
Pengangananpengaduankonsumen yangditindaklanjuti
% 100 100 100 100 100 100
B.
ProgramPeningkatanEfisiensiPerdagangan.
1.
Total nilai ekspor 1.206.444.830.214,00
1.316.698.280.469,00
1.671.732.496.638,68
2.166.385.344.898,24
1.417.468.036.024,00
138,57
2.Jumlah pasartradisional 35 35 36 35 35 102,86
3.Jumlahwarung/toko nonmodern
2.230 2.250 2.300 0
4.Jumlah tokomodern 62 64 40 54 70 64,52
5.
Jumlah distributorkebutuhan pokokdan barangstrategis
50 55 8 55 16,00
6.
Jumlahpenyerapan tenagakerja sektorperdagangan
15.975
16.100
16.235 0
7. IndustriKinerja pembangunan bidang Industri menunjukkan
kondisi yang tidak baik. Hal ini terlihat dari sebanyak 9
inidikator RPJMD yang telah ditetapkan 3 indikator telah
tercapai dan 6 indikator belum tercapai atau dalam kondisi perlu
perhatian.
Secara rinci capaian indicator urusan industry dapat
dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 2.50.Capaian Target Kinerja RPJMD Kabupaten Purbalingga s/d
Tahun 2013Urusan Industri
II-101
No Indikator Kinerja SatuanTargetRPJMD
PencapaianKinerja RPJMD
TargetAkhir
RPJMD2015
CapaianTargetTahun2014
Status2013 2014 2013 2014
A.
ProgramPengembanganSentra IndustriPotensial.
70.777.479
96.022.913
921.567.000
96.022.913 0
1.Nilai tambah
sektor industri888.340.741.473
941.641.185.961
998.139.657.1
190
2.Jumlah sentra-sentra industri
192 194 196 0
3.Jumlah industriberbahan bakulokal
23.516
24.222
24.949 0
4.
Jumlah industri(rumah tangga,kecil, menengah,besar)
42.719
45.283
47.999 0
5.
Jumlahpenyerapan tenagakerja sektorindustri
113.945
120.781
128.028
0
B.
ProgramPeningkatanKapasitas Iptekdalam SistemProduksi IndustriKecil danMenengah.
145.547.60
0
194.791.250
0
1.
Jumlah industri(rumah tangga,kecil, menengah)yangmenggunakaninovasi teknologi
618 637 656 0
2.
Jumlah penerapanstandarisasiproduk industri(SNI)
6 7 8 0
8. KetransmigrasianKinerja pembangunan pada urusan Ketransmigrasian
menunjukkan kinerja yang kurang baik. Dari sebanyak 2
indikator yang ditargetkan dalam RPJMD, 1 indikator berstatus
telah tercapai (capaian target RPJMD pada tahun 2013 sebesar
100% atau lebih); dan 1 indikator berstatus Tidak Tercapai
(capaian target RPJMD pada tahun 2013 kurang dari 60%).
Indikator yang berstatus Tidak Tercapai yaitu Transmigran
Umum. Rendahnya capaian transmigran umum dipengaruhi oleh
II-102
alokasi pengiriman transmigran dari pemerintah pusat dan
provinsi.
Secara rinci kinerja pembangunan urusan
Ketransmigrasian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.52.Capaian Target Kinerja RPJMD Kabupaten Purbalingga s/d
Tahun 2013Urusan Transmigrasi
No Indikator Kinerja SatuanTargetRPJMD
PencapaianKinerja RPJMD
TargetAkhir
RPJMD2015
CapaianTargetTahun2014
Status2013 2014 2013 2014
AProgramPenyiapan danFasilitasiTransmigran.Jumlahtransmigran yangditempatkan (TSMdan Umum):
100
1 - TransmigranUmum
Jiwa 50 55 15 2 60 25
2 Jumlahtransmigran yangpulang ke daerahasal
Jiwa 0 0 0 0 0
Keterangan : TelahTercapai
Tidak Tercapai
2.3. EvaluasiCapaian Target Millennium Development GoalsSelain mempertimbangkan gambaran umum kondisi daerah dan
evaluasi capaian pelaksanaan program RKPD Tahun 2013 dan realisasi
capaian target RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 – 2015, perlu juga
memperhatikan capaian target kinerja, tantangan dan permasalahan dalam
mencapai target MDGs Kabupaten PurbalinggaTahun 2013 sebagai berikut:
Tabel2.53.Status Capaian Tujuan ke-1 MDGsKabupaten Purbalingga
Indikator Saat IniTargetMDGs2015
Status
Tujuan 1. Menanggulangi Kemiskinan dan KelaparanTarget 1A: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengantingkatpendapatan kurang dari USD 1 (PPP) per hari dalam kurunwaktu 1990-2015
1.1 Tingkat kemiskinanberdasarkan gariskemiskinan nasional
21,19 19
1.2 Indeks KedalamanKemiskinan
3,11 3,08
II-103
Target 1B: Mewujudkan kesempatan kerja penuh dan dan pekerjaanyang layak untuk semua,termasuk perempuan dan kaum muda
1.3 Laju PDRB per tenagakerja
6,25 7,0
1.4 Rasio kesempatan kerjaterhadap penduduk usia15 tahun keatas
5.447 :671.775
6.500 :820.754
1.5 Proporsi tenaga kerja yangberusaha sendiri danpekerja bebas keluargaterhadap total kesempatankerja
NA NA NA
Target 1C: Menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yangmenderita kelaparan dalamkurun waktu 1990-2015
1.6 Prevalensi balita denganberat badan rendah/kekurangan gizi (%)
4,18 3
1.7.a Prevalensi balita giziburuk (%)
0,11 0,1
1.7.b Prevalensi balita gizikurang (%)
3,38 1
1.8 Proporsi penduduk denganasupan kalori dibawahtingkat konsumsiminimum (%)
21,90 0
Tujuan 2 : Mencapai Pendidikan Dasar Untuk Semua
Target 2A: Menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-lakimaupunperempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar
2.1 Angka PartisipasiMurni (APM) SD/ MI/Paket A (%)
92,50 95
2.2 Proporsi murid kelas 1yang berhasil menamatkanSD/MI (%)
98,70 99,2
2.3 Angka Melek Hurufpenduduk usia 15-24tahun, perempuan danlaki-laki (%)
94,43 96
Tujuan 3 : Mendorong Kesetaraan Gender dan PemberdayaanPerempuanTarget 3A : Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikandasar dan lanjutanpada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikantidak lebih dari tahun 2015.
3.1 Rasio Perempuan terhadaplaki-laki ditingkatpendidikan dasar
47,7 48,2
II-104
menengah dan tinggi3.1.a Rasio melek huruf
perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia15-24 tahun (%)
48 49
3.2 Kontribusi perempuandalam pekerjaan upahan disektor non pertanian (%)
53,74 54,75
3.3 Proporsi kursi yangdiduduki perempuan diDPRD (%)
24.44 22,2
Tujuan 4: Menurunkan Kematian Balita
Target 4 A : Mengurangi 2/3 angka kematian balita dalam kurun waktu1990 dan 2015
4.1 Angka Kematian Bayi (AKB)per 1.000 kelahiran hidup
11.20 6
4.2 Angka Kematian Balita(AKABA) per 1.000kelahiran hidup
0, 11 8
4.3 Proporsi anak berusia 1tahun diimunisasi campak(%)
99,1 100
Tujuan 5 : Meningkatkan Kesehatan Ibu
Target 5 A : Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga perempatdalam kurun waktu 1990–2015
5.1 Angka Kematian Ibu
per 100.000 kelahiranhidup
171 90
5.2 Proporsi kelahiran yangditolongTenaga kesehatanterlatih (%)
98.96 100
Target 5B : Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua padatahun 2015
5.3Angka pemakaiankontrasepsi/ContraceptivePrevalence Rate (CPR) padaperempuan menikah usia15-49 tahun (Cara Modern)(%)
78,6 78,7
5.4 Tingkat kelahiran padaremaja (per 1.000perempuan usia15-19 tahun)
1,07 0,85
5.5 Cakupan pelayananantenatal (K4) (%) 96,63 100
5.6 Unmet need KB(Kebutuhan keluargaberencana/KB yangtidak terpenuhi) (%)
37.716(19.76%)
26.351
II-105
Tujuan 6 : Memerangi HIV dan AIDS, Malaria dan Penyakit MenularLainnyaTarget 6 A : Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlahkasus baru HIV/AIDS padatahun 2015
6.1 Prevalensi HIV 1/10.000pendudu
k
<1/10.000 pddk
6.2 Penggunaan kondom padahubungan seks berisikotinggi (%)
70 95
6.3 Proporsi penduduk usia15-24 tahun yangmemiliki pengetahuankomprehensif tentang HIVdan AIDS (%)
85 100
Target 6 B: Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV / AIDS bagisemua yang membutuhkansampai dengan tahun 2015
6.4 Proporsi pendudukterinfeksi HIV lanjutyang memiliki aksespada obat obatanantiretroviral (%)
95 100
Target 6 C: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlahkasus baru Malaria dan penyakit utama lainnya (Tuberculosis) hinggatahun 2015
6.5 Angka kejadianTuberculosis (insidensemua kasus/100.000 penduduk/tahun)
118 155
Tingkat prevalensiTuberculosis (per100.000 penduduk)
122 100
Tingkat kematiankarena Tuberculosis(per 100.000penduduk)
45 35
Proporsi kasus TByang ditemukanmelalui DOTS (%)
61.50 100
Proporsi kasus TByang disembuhkanmelalui DOTS(curerate) (%)
79 90
Angka penemuankasus Malaria per1.000 penduduk
0,20 <1/1.000
Angka kejadian DBDper 100.000penduduk
48 40
Angka kematianpenyakit DBD (%)
0,52 < 2
Tujuan 7 : Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup
Target 7A: memadukan prinsip-prinsip pembangunan yangberkesinambungan dengan kebijakandan program nasional serta
II-106
mengembalikan sumberdaya lingkungan yang hilang
7.1 Rasio luas kawasantertutup pepohonanberdasarkanhasilpemotretan citrasatelit dan surveifoto udara terhadapluasdaratan (%)
42% 50%
7.2 Jumlah emisi karbondioksida (CO2) pertahun (Ton/Tahun)
134metx.ton/
kap
134
7.3 Jumlah konsumsibahan perusak ozon(BPO) dalam metrikton
6544 ton 6544 ton
7.4 Proporsi tangkapanikan yang beradadalam batasanbiologis yang aman
NA NA NA
Target 7B : menanggulangi kerusakan keanekaragaman hayati danmencapai penurunan tingkatkerusakan yang siginfikan pada tahun2010
7.5 Rasio luas kawasanlindung untukmenjagakelestarianKeanekaragaman hayatiterhadap total luaskawasan hutan (%)
58 61
7.6 Rasio kawasanlindung perairanterhadap total luasperairan teritorial
Nihil Nihil Nihil
Target 7C : menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tanggatanpa akses berkelanjutanterhadap air minum layak dan sanitasi dasarhingga tahun 2015.
7.7 Proporsirumahtangga denganaksesberkelanjutanterhadap air minumlayak (%) perkotaandan perdesaan
58,82 79
Proporsi rumahtangga denganaksesberkelanjutanterhadap air minumlayak (%) perkotaan
70 80
Proporsi rumahtangga denganaksesberkelanjutanterhadap air minumlayak (%) perdesaan
40 60
II-107
7.8 Proporsi rumahtangga dengan aksesberkelanjutanterhadap sanitasidasar yang layak,perkotaan danperdesaan (%)
67 83,7
Proporsi rumahtangga dengan aksesberkelanjutanterhadap sanitasidasar yang layak,perkotaan (%)
60 75
Proporsi rumahtangga dengan aksesberkelanjutanterhadap sanitasidasar yang layak,perdesaan (%)
36 50
Target 7D: Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupanpenduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020.
7.7 Proporsirumahtangga kumuhperkotaan (%)
50 35
Keterangan :Telah Tercapai Akan Tercapai Perlu Perhatian Khusus
Berdasarkan kondisi capaian target Tujuan Pembangunan Millenium
Kabupaten Purbalingga, maka dapat dipetakan permasalahan dan
tantanganyang dihadapi dalam rangka akselerasi pencapaian target Tujuan
Pembangunan Millenium di Kabupaten Purbalingga hingga tahun 2015
sebagai berikut:
a. Tujuan 1 : Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan
1. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia kelompok masyarakat
miskin, sebagian besar kelompok usia produktif berpendidikan
rendah (SD/sederajat);
2. Lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah (legalitas);
3. Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha;
4. Rendahnya pemilikan aset usaha dan akses terhadap permodalan
sehingga belum dapat melakukan kegiatan usaha ekonomi produktif
baik pada skala mikro maupun kecil;
5. Rendahnya akses terhadap pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan,
perumahan, air bersih, dan sanitasi);
6. Terdapat sektor-sektor usaha tertentu yang bersifat padat modal,
sehingga berpengaruh terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja;
7. Masih banyaknya penduduk usia kerja yang bekerja di sektor
pertanian dan industri, yang sebagian besar berstatus buruh tani
II-108
dan buruh industri karena tingkat pendidikan yang rendah, sehingga
berpengaruh terhadap tingkat pendapatanya;
8. Masih banyaknya tenaga kerja yang bekerja di sektor informal, yang
kurang mendapatkan perlindungan kerja/sosial serta jaminan
kepastian keberlanjutan usaha;
9. Masih banyaknya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan
dibanding laki-laki;
10. Masih terdapat penduduk miskin dengan tingkat konsumsi kalori di
bawah 2.100 Kkal/per kapita/per hari, karena belum mantapnya
ketahanan pangan keluarga;
11. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang Pola Gizi Seimbang
yang disebabkan rendahnya pengetahuan, belum optimalnya
pemanfaatan potensi pangan lokal dan belum mantapnya sosialisasi
kepada masyarakat;
12. Masih terdapat Balita yang mengalami gizi buruk dan gizi kurang,
terutama kelompok masyarakat miskin di perdesaan.
b. Tujuan 2 : Mencapai Pendidikan Dasar Untuk Semua
1. Upaya pelestarian angka melek huruf Kabupaten Purbalingga belum
optimal. Pada tahun 2011 Angka Melek Huruf (AMH) telah mencapai
93,50 persen dan hanya meningkat menjadi 93.52 pada tahun 2012.
Hal tersebut berarti bahwa masih terdapat penduduk yang buta
aksara. Capaian tersebut perlu ditingkatkan agar tidak terdapat lagi
penduduk yang buta aksara. Pelestarian penduduk yang sudah melek
huruf pada saat ini masih kurang. Kegiatan-kegiatan yang mendukung
pelestarian seperti Kelompok Belajar Masyarakat (KBM), Kelompok
Belajar Usaha (KBU), dan Ruang Belajar Masyarakat (RBM)
frekuensinya masih perlu diotimalkan;
2. Capaian Angka Partisipasi Sekolah baik penduduk usia 7-12 tahun
yang bersekolah di SD/MI/ Paket A, penduduk usia 13-15 tahun yang
bersekolah di SMP/MTs, dan penduduk usia 16-18 tahun yang sedang
bersekolah di SMA/MA/SMK masih perlu peningkatan. Beberapa
faktor yang menyebabkan belum optimalnya capaian Angka Partisipasi
Sekolah di Kabupaten Purbalingga adalah kondisi layanan pendidikan
dasar dan menengah antar kecamatan belum berimbang; masih
rendahnya kondisi sarana prasarana pendidikan sesuai Standar
Nasional Pendidikan (SNP); disparitas kualifikasi pendidikan pendidik;
disparitas katagori (hasil akreditasi) satuan pendidikan dasar dan
menegah.
3. Proporsi anak kelas 1 yang mampu menamatkan pendidikan di
SD/MI/Paket A masih belum optimal. Masih ada siswa SD/MI/Paket A
II-109
yang drop out walaupun persentasenya relatif kecil. Beberapa faktor
yang menyebabkan drop out antara lain faktor ekonomi dan faktor
kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya hingga tamat
SD/MI/Paket A.
c. Tujuan 3 : Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
1. Rasio APM perempuan terhadap laki-laki lebih tinggi laki-laki untuk
jenjang pendidikan SD/MI/Paket A dan SMA/MA/Paket C. Namun
untuk jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B dan Perguruan Tinggi
(PT) Rasio APM perempuan terhadap laki-laki lebih tinggi perempuan;
2. Rasio AMH perempuan terhadap laki-laki menunjukkan pada angka
lebih dari 90 persen, sehingga yang perlu dilakukan adalah upaya
pelestarian kesetaraan rasio agar tetap terjaga;
3. Belum optimalnya kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di
sektor nonpertanian. Produktivitas perempuan di sektor non pertanian
lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki;
4. Belum optimalnya proporsi perempuan yang duduk di DPRD di
Kabupaten Purbalingga. Proporsi perempuan di DPRD di Kabupaten
Purbalingga belum sesuai dengan harapan, karena masih rendahnya
peminatan perempuan di bidang politik di bandingkan dengan laki-
laki. Selain itu partisipasi perempuan di bidang politik, khususnya
sebagai pengurus partai relatif masih rendah. Pengurus Partai Politik
masih didominasi oleh laki-laki. Rendahnya perempuan sebagai
pengurus partai politik menyebabkan partai kesulitan mencari kader
partai perempuan untuk dicalonkan menjadi anggota legislative;
5. Tantangan yang dihadapi dalam pencapaian rasio APM perempuan
terhadap laki-laki pada semua jenjang pendidikan adalah bagaimana
meningkatkan partisipasi perempuan dalam menempuh pendidikan
menengah dan tinggi;
6. Tantangan yang dihadapi dalam pencapaian rasio angka melek huruf
perempuan terhadap laki-laki adalah bagaimana meningkatkan
kesadaran perempuan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pelestarian
melek aksara;
d. Tujuan 4 : Menurunkan Kematian Balita
1. Dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar baik di Puskesmas,
Puskesmas Pembantu (Pustu) maupun Poliklinik Kesehatan Desa
(PKD), bidan dituntut memiliki kompetensi teknis pelayanan
Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), diantaranya kompetensi untuk
menerapkan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS);
2. Kesehatan adalah tanggung jawab bersama, tidak hanya instansi
kesehatan saja tetapi juga instansi/institusi/dinas terkait dan
II-110
masyarakat itu sendiri. Masyarakat bukan lagi menjadi obyek tetapi
subyek yang harus bertanggung jawab terhadap kesehatannya
sendiri, keluarga dan lingkungan untuk itu perlu adanya dukungan
berupa perilaku yang menunjang kesehatan. Sebagaimana kita
ketahui, kesehatan anak dan bayi sangat tergantung pada pola asuh
orang tua dan keluarga. Harapannya, pola asuh yang baik
khususnya pola asuh berperilaku hidup bersih dan sehat, pola
makan yang bergizi dan seimbang akan meningkatkan derajat
kesehatan bayi dan anak, namun pada kenyataannya masih banyak
masyarakat yang belum mengetahui tentang pola asuh bayi dan anak
yang sehat yang salah satunya disebabkan oleh minimnya pusat
informasi kesehatan, promosi kesehatan dan penyuluhan/pendidikan
kesehatan untuk masyarakat secara langsung;
3. Dalam memberikan pelayanan khususnya pelayanan kesehatan bayi
dan balita, bidan sangat dituntut untuk memberikan pelayanan yang
bermutu, sesuai dengan kompetensi dan kewenangan. Untuk
memberikan pelayanan kesehatan anak di unit pelayanan kesehatan
dasar, sudah disusun standar pelayanan kebidanan dan KIA,
prosedur tetap dan Standard Operating Procedure(SOP) sesuai dengan
kewenangan bidan.
4. Masyarakat khususnya ibu dengan latar belakang pendidikan rendah
dan tingkat sosial ekonomi yang rendah, sangat jarang memperoleh
pengetahuan tentang kesehatan anak baik bayi dan balita dari tenaga
kesehatan.Dalam memberikan perawatan bayi dan anak, ibu
cenderung mengandalkan pengalaman orang tua dan keluarganya
serta masukan informasi dari keluarga dan lingkungannya yang
terkadang informasi tersebut secara kesehatan kurang benar. Ada
sebagian kecil masyarakat (tetapi sangat besar pengaruhnya untuk di
contoh masyarakat lain) yang memiliki pemahaman bahwa imunisasi
adalah haram, karena telah memasukkan barang/benda/cairan
asing ke dalam tubuh manusia. Pemahaman seperti itu sangat besar
pengaruhnya terhadap keberhasilan program imunisasi khususnya
untuk anak dan bayi yang sangat rentan terhadap penularan
beberapa penyakit menular;
5. Pengetahuan dan kesadaran orangtua yang memiliki anak usia balita
mengenai tumbuh kembang balita yang optimal masih minim,
terutama bagi masyarakat yang berada di pedesaan/tidak mampu.
Disamping itu kualitas kader posyandu di masyarakat juga sangat
terbatas, karena kurangnya dukungan untuk peningkatan kapasitas
kader;
II-111
6. Pola asuh anak yang benar antara lain dengan memberikan makanan
yang bergizi dan seimbang, mendapatkan pelayanan tumbuh
kembang balita yang benar serta memberikan hak anak untuk
mendapatkan pemeliharaan kesehatan yang maksimal sehingga
derajat kesehatan anak akan tercapai;
7. Belum sesuainya pola asuh anak tentang kesehatan akan
menghambat pencapaian derajat kesehatan anak yang optimal. Pada
kenyataannya, pola asuh ibu/ orang tua terhadap anak masih
kurang sehingga diperlukan upaya yang lebih spesifik dan kerja
keras untuk merubah pola asuh anak yang keliru;
8. Pertumbuhan dan perkembangan anak mulai dilahirkan sampai
dengan usia 5 (lima) tahun harus terpantau secara periodik, sehingga
dibutuhkan peran serta aktif ibu/orang tua untuk memantau dan
memonitoring pertumbuhan dan perkembangan anaknya setiap
bulan. Wadah pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita
di desa adalah posyandu, pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
Poliklinik Kesehatan Desa (PKD), Bidan Praktek Swasta/BPS yang
terdapat di setiap desa/kelurahan. Di Kabupaten Purbalingga,
sebagaian besar desa/kelurahan sudah tersedia posyandu, pos
PAUD, PKD, dan BPS namun sebagian besar belum berkualitas dan
belum melaksanakan kegiatannya secara rutin dan
berkesinambungan;
9. Belum mencukupinya ketersediaan buku KIA untuk setiap bayi dan
balita sebagai alat komunikasi antara tenaga kesehatan/kader
kesehatan dengan ibu;
10. Belum semua bidan mengikuti pelatihan penanganan bayi Berat
Badan Lahir Rendah (BBLR), asfiksia, Stimulasi Deteksi Intervensi
Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK), Manajemen Terpadu Bayi Muda
(MTBM), dan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS);
11. Masih kurangnya akses pelayanan kesehatan anak berkualitas di
unit Pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas, Puskesmas Pembantu,
dan PKD).
e. Tujuan 5 : Meningkatkan Kesehatan Ibu
1. Keselamatan ibu melahirkan, walaupun menjadi tanggung jawab
suami atau keluarga tetapi perlu adanya dukungan, peran, dan
partisipasi masyarakat di sekitarnya khususnya untuk mendampingi
ibu mulai dari kehamilan sampai dengan melahirkan. Namun pada
kenyataannya keselamatan ibu melahirkan belum dirasakan menjadi
tanggung jawab bersama;
II-112
2. Pengetahuan dan pemahaman orangtua yang memiliki anak remaja
mengenai bagaimana tumbuh kembang anak remajanya saat ini
masih minim. Selain itu kualitas kader di masyarakat juga masih
perlu ditingkatkan serta membutuhkan dukungan untuk
peningkatan kapasitas kader;
3. Dalam pemberian pelayanan kesehatan ibu khususnya untuk ibu
hamil dan melahirkan, terdapat dua tahapan yaitu sarana pelayanan
kesehatan dasar (Puskesmas, Puskesmas Pembantu, PKD) dan
pelayanan kesehatan rujukan Pelayanan Obstetri Neonatus
Emergency Dasar (PONED) di rumah sakit. Dalam hal ini perlu
optimalisasi pelayanan khususnya IGD maternal, Bank Darah RS,
rujukan konseling ke dokter spesialis, dan kesiapan PONEK 24 jam.
Kualitas pelayanan rujukan (meliputi sarana prasarana dan tenaga
kesehatan (bidan,dokter spesialis obsgyn dan tenaga kesehatan
lainnya), sangat mempengaruhi kecepatan dan ketepatan pelayanan
ibu hamil/melahirkan dengan risiko tinggi;
4. Untuk dapat memberikan pelayanan kehamilan dan persalinan
dipelayanan kesehatan dasar (Puskesmas) yang bermutu, dibutuhkan
adanya standart peralatan untuk PONED, karena hal ini sangat besar
peranannya dalam menurunkan resiko kematian pada saat ibu
melahirkan dan pelayanan yang diberikan dapat lebih cepat dan
tepat. Namun belum semua Puskesmas memiliki peralatan dan SMD
PONED sesuai dengan standard;
5. Dalam memberikan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan
persalinan di Puskesmas, sangat beresiko tinggi sehingga dibutuhkan
kenyamanan dan ketenangan serta profesionalisme tenaga kesehatan
sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk payung hukum.
Sampai saat ini belum ada produk hukum yang melindungi tenaga
kesehatan dalam memberikan pelayanan PONED di Puskesmas;
6. Pelayanan kesehatan reproduksi bagi remaja sebagai calon Pasangan
Usia Subur masih sangat minim sehingga mempengaruhi pencapaian
kuantitas dan kualitas kegiatan;
7. Pelayanan KB berkualitas merupakan hak asasi reproduksi klien
yang harus selalu diupayakan untuk dipenuhi. Faktor penentu
kualitas pelayanan KB antara lain aspek sarana prasarana dan
ketersediaan SDM terlatih. Kondisi sarana dan prasarana di beberapa
fasilitas pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas, Pustu, dan PKD)
saat ini masih relatif belum memadai baik dari segi jumlah maupun
kualitas serta dukungan tenaga terlatih pelayanan KB yang memadai;
II-113
8. Dinamika pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) dalam era
otonomi daerah mengakibatkan menurunnya kesadaran masyarakat
dalam mengikuti program KB;
9. Usia remaja (15–19 tahun) merupakan usia yang sangat rentan
untuk hamil dan melahirkan karena baik secara fisik maupun
psikologis masih belum sempurna. Kehamilan pada usia remaja tidak
saja berisiko tinggi dan membahayakan (yang dapat berujung pada
kematian) janin dan atau ibunya, tetapi juga membahayakan
keselamatan bayinya. Dinamika pelaksanaan program KB dalam era
otonomi daerah mengakibatkan menurunnya pengelolaan baik dari
sisi kelembagaan maupun pengendalian operasional program KB
menurun;
10. Melahirkan di rumah tanpa bantuan tenaga kesehatan bagi ibu
khususnya ibu hamil dengan risiko tinggi sangat rawan terjadinya
kematian ibu dan bayinya. Sehingga perlu kegiatan/upaya untuk
menghilangkan budaya masyarakat melahirkan di rumah karena
apabila dibiarkan berkembang akan menghambat upaya percepatan
penurunan angka kematian ibu;
11. Peningkatan sarana prasarana PKD;
12. Perilaku masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan
masyarakat akan kesehatan demikian juga halnya dengan ibu hamil,
ibu balita yang wajib mendapatkan informasi/pengetahuan tentang
kesehatan. Namun belum semua desa membentuk Kelas Ibu Hamil
dan Ibu Balita di desa sebagai wadah pelayanan KIE bagi ibu hamil,
ibu bayi, dan ibu balita;
13. Salah satu faktor rendahnya minat masyarakat melahirkan di unit
pelayanan kesehatan adalah masalah sosial ekonomi (biaya tidak
terjangkau) terutama pada masyarakat miskin, sehingga mereka
lebih memilih melahirkan di rumah dengan bantuan dukun yang
rawan terhadap kematian ibu dan bayi. Untuk mengatasi masalah
ini, khususnya masyarakat miskin non PBI yang di luar kuota
Jamkesmas perlu bantuan biaya persalinan dari Pemerintah Daerah.
Pada kenyataannya, belum semua masyarakat memperoleh bantuan
dana persalinan baik dari Jamkesmas maupun Jamkesda;
14. Upaya perbaikan status gizi khususnya untuk ibu hamil dan anak
memerlukan anggaran/ dana yang tidak sedikit karena sebagian
besar masyarakat penderita gizi buruk/kurang berasal dari
masyarakat miskin dengan jumlah penghasilan/pendapatan yang
rendah sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan gizinya. Dengan
II-114
keterbatasan dana, anggaran yang disediakan masih belum sesuai
dengan jumlah penderita gizi buruk/kurang;
15. Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas
khususnya untuk kegiatan peningkatan kesehatan ibu sangat
dirasakan manfaatnya mengingat keterbatasan APBD Kabupaten
Purbalingga, namun pemberian dana BOK tersebut masih sangat
kurang;
16. Dalam melaksanakan program Keluarga Berencana (KB), banyak
ditemukan beberapa hambatan diantaranya adalah peran
serta/partisipasi aktif masyarakat dalam melaksanakan program
keluarga berencana dan perlu adanya dukungan lintas program dan
lintas sektoral, untuk itu perlu adanya kebijakan dan komitmen
mulai dari pemerintahan desa/kelurahan sampaipemerintahan
kecamatan, namun demikian komitmen dalam mendukung
pelaksanaan program KB sampai ke lapangan perlu optimalisasi;
17. Melahirkan di rumah tanpa bantuan tenaga kesehatan bagi ibu
khususnya ibu hamil dengan risiko tinggi sangat rawan terjadinya
kematian ibu dan bayinya. Sehingga perlu kegiatan/upaya untuk
menghilangkan budaya masyarakat melahirkan di rumah karena
apabila dibiarkan berkembang akan menghambat upaya percepatan
penurunan angka kematian ibu;
18. Upaya perbaikan status gizi khususnya untuk ibu hamil dan anak
memerlukan anggaran/ dana yang tidak sedikit karena sebagian
besar masyarakat penderita gizi buruk/kurang berasal dari
masyarakat miskin dengan jumlah penghasilan/pendapatan yang
rendah sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan gizinya. Dengan
keterbatasan dana, anggaran yang disediakan masih perlu
optimalisasi guna mengimbangi jumlah penderita gizi buruk/kurang.
f. Tujuan 6 : Memerangi HIV dan AIDS, Malaria dan Penyakit Menular
Lainnya
1. Sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
khususnya HIV dan AIDS, diperlukan adanya surveilans sebagai upaya
deteksi dini penyakit menular. Deteksi dini penyakit menular ini
dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang telah dilatih surveilans
namun karena keterbatasan tenaga surveilans dan keterbatasan
anggaran maka kegiatan surveilans ini masih kurang intensif
dilaksanakan;
2. Penderita penyakit menular khususnya HIV dan AIDS selama ini masih
belum memperoleh keadilan dalam pergaulan di masyarakat karena
II-115
sebagian besar masyarakat masih mendiskriminasikan ODHA
dikarenakan stigma yang negatif;
3. Penderita HIV/AIDS seperti fenomena gunung es, selama ini penemuan
kasus HIV/AIDS masih sangat rendah sementara jumlah penderita
HIV/AIDS yang belum ditemukan masih tinggi karena kurangnya
kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatannya dan
informasi tentang layanan dan pencegahan penyakit menular
khususnya HIV/AIDS masih belum mampu menyadarkan mereka
untuk segera mengenali dan mengobati sakitnya;
4. Permasalahan HIV/AIDS sudah tidak lagi terjadi pada
kelompokkelompok tertentu saja seperti Pekerja Seksual Komersial
(PSK), ataupengguna jarum suntik narkoba, tetapi juga pada kelompok
yangberhubungan sex beresiko tinggi lainnya;
5. Perlunya surveilans migrasi yang memerlukan partisipasi dan peran
serta masyarakat dengan melapor ke petugas kesehatan / unit
pelayanan kesehatan tentang keberadaan penderita penyakit menular,
namun pada kenyataannya pemberdayaan masyarakat dalam
surveilans migrasi ini masih rendah;
6. Sebagai upaya pelayanan Voluntary Counselling Test(VCT) di Rumah
Sakit Pemerintah bagian penderita HIV/AIDS, diperlukan penyediaan
reagen yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan;
7. Dalam mendiagnosis suatu penyakit, sering terjadi kesulitan diagnosis
sehingga dimungkinkan terjadi overdiagnosis atau underdiagnosis;
8. Adanya kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten
Purbalingga dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya adalah
perilaku masyarakat dalam upaya pencegahan dan penularan penyakit
DBD. Salah satu upaya yang dianjurkan untuk mencegah terjadinya
penyakit DBD adalah program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN),
namun sebagian besar masyarakat belum menyadari arti pentingnya
berperilaku hidup bersih dan sehat dan PSN sehingga perlu
optimalisasi partisipasi masyarakat dalam PSN;
9. Sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
khususnya TB, Malaria dan DBD, diperlukan adanya surveilans
sebagai upaya deteksi dini penyakit menular yang dilaksanakan oleh
tenaga kesehatan yang telah dilatih. surveilans namun karena
keterbatasan tenaga surveilans dan keterbatasan anggaran maka
kegiatan surveilans ini masih kurang insentif dilaksanakan.
g. Tujuan 7. : Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup
1. Masih terdapat lahan kritis dan potensial kritis di luar kawasan
hutan;
II-116
2. Perlunya optimalisasi kesadaran masyarakat di sekitar hutan dalam
pengelolaan dan pemanfaatan hutan;
3. Kemiskinan dan kerentanan sosial penduduk sekitar hutan relatif
tinggi yang dapat mempengaruhi tingkat pemanfaatan hutan;
4. Emisi CO2(e) dihitung dengan mempertimbangkan beberapa
aspek,yakni: sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan,
energi, peternakan dan sampah, sehingga diperlukan data yang
komplek untuk melakukan penghitungan, sedangkan ketersediaan
data kurang memadai untuk bahan penghitungan emisi CO2(e) setiap
tahunnya;
5. Pertambahan kendaraan bermotor sulit dibatasi yang berpengaruh
terhadap konsumsi BBM dan timbulnya pencemaran udara, potensi
pencemaran udara dari industri skala rumah tangga juga
pencemaran dari emisi industri skala menengah;
6. Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan peningkatan konsumsi
penggunaan bahan bakar fosil, serta peningkatan limbah domestik
yangmenyebabkan emisi gas rumah kaca, terutama CO2, semakin
meningkat tiap tahunnya;
7. Permasalahan terkait Bahan Perusak Ozon (BPO) yaitu peredaran
refrigerant dari jenis tidak ramah lingkungan yang sulit terdeteksi
untuk keperluan pendataan;
8. Permasalahan terkait dengan penanganan limbah bahan-bahan
berbahaya dan beracun, terutama dari sektor domestik yang belum
ada fasilitas untuk mengelolanya;
9. Kawasan lindung belum berfungsi optimal baik sebagai penyangga
kehidupan maupun perekonomian masyarakat disekitarnya;
10. Kualitas air permukaan sebagai sumber air baku menurun akibat
pencemaran lingkungan;
11. Rendahnya akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air
minum;
12. Terbatasnya debit mata air yang dapat didayagunakan sebagai
sumber air minum;
13. Rendahnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana
kesehatan lingkungan;
14. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai Perilaku Hidup Bersih
dan Sehat (PHBS), dan kebiasaan masyarakat yang sulit diubah;
15. Kemampuan masyarakat dalam penyediaan sarana sanitasi dasar
masih rendah dan belum optimalnya pengembangan potensi dan
partisipasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan
air minum.
II-117
16. Terbatasnya penghasilan penduduk miskin yang tidak mampu
membangun atau memperbaiki rumah;
17. Rendahnya pengetahuan, kesadaran dan partisipasi masyarakat
dalam pembangunan infrastruktur permukiman terutama pada
masyarakat pedesaan dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah
(MBR);
18. Keterbatasan akses pelayanan sertifikasi tanah;
19. Tantangan terkait rasio luas kawasan tertutup pepohonan, yaitu isu
pemanasan global dan perubahan iklim, serta kerusakan lingkungan,
terutama hutan dan lahan.
20. Tantangan terkait jumlah emisi karbon dioksida, yaitu penambahan
jumlah kendaraan bermotor yang semakin banyak dan sulit dibatasi.
Pada tahun-tahun mendatang penggunaan kendaraan bermotor
semakin banyak, karena masyarakat semakin mudah mendapatkan
akses kredit kendaraan bermotor. Penggunaan kendaraan bermotor
mengakibatkan terjadinya kemacetan dan timbulnya polusi udara;
21. Pertambahan industri yang semakin banyak pada tahun-tahun
mendatang juga akan semakin meningkat. Perkembangan industri,
terutama industri pengolahan yang menggunakan bahan bakar fosil
akan menyebabkan timbulnya polusi udara apabila tidak diikuti
penghijauan di sekitar pabrik, pemakaian teknologi ramah
lingkungan dan pengelolaan emisi gas buang;
22. Tantangan terkait jumlah konsumsi bahan perusak ozon, yaitu
penggunaan HCFC(Hydrochlorofluorocarbon) sebagai pengganti
sementara CFC(Chlorofluorocarbon) yang ternyata masih berdampak
negatif pada lapisan ozon walaupun ODP-nya jauh lebih kecil
sekarang ini semakin banyak. Penggunaan HCFC antara lain untuk
Air Conditioner (AC), pendinginan, busa, pelarut, aerosol, dan
pemadam kebakaran. Penggunaan berbagai peralatan tersebut tidak
dapat dibatasi, karena menjadi sebuah kebutuhan masyarakat.
Tantangan ke depan adalah bagaimana menciptakan bahan refrigrant
lain yang lebih ramah lingkungan dan mengembangkan peralatan
yang menggunakan refrigerant ramah lingkungan secara lebih efisien;
23. Tantangan terkait proporsi rumah tangga tanpa akses terhadap air
minum layak antara lain Meningkatnya kebutuhan air minum seiring
dengan pertumbuhan penduduk di wilayah perkotaan perlu diiringi
pembangunan infrastruktur yang memadai;
24. Tantangan terkait proporsi rumah tangga tanpa akses terhadap
sanitasi dasar antara lain adalah Laju Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Purbalingga yang relatif meningkat terutama di wilayah
II-118
perkotaan yang berakibat pada peningkatan cakupan sanitasi dasar
dan adanya pembuangan limbah secara langsung ke sungai
danpenggunaan lahan perkotaan yang padat terbangun sehingga
mempengaruhi program pengembangan drainase dan penanganan
sampah perkotaan;
25. Tantangan terkait proporsi rumah tangga kumuh perkotaan antara
lain meningkatnya kebutuhan terhadap rumah yang tidak seimbang
dengan kemampuan penyediaan rumah;
26. Banyaknya perumahan yang tidak layak huni baik yang berlokasi di
pedesaan maupun perkotaan.
2.4. Lingkungan Strategis Daerah
2.4.1 Analisis Lingkungan Internal
Faktor lingkungan internal yang dimiliki Kabupaten Purbalingga pada
saat ini yang akan mempengaruhi keberhasilan pembangunan Kabupaten
Purbalingga dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang dapat
diidentifikasi sebagai berikut:
2.4.1.1. Kekuatan (Strength)1. Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sudah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan.
2. Jumlah dan kualifikasi aparatur Pemerintah Kabupaten Purbalinggarelatif memadai
3. Kapasitas sarana dan prasarana pemerintahan serta pelayanan sosialrelatif memadai.
4. Kesadaran masyarakat terhadap pemeliharaan kesehatan relatif tinggi.
5. Tersedianya Kader kesehatan dan Kader KB di seluruh wilayah
6. Adanya kelembagaan pemerintahan desa/kelurahan yang telah mapan.
7. Kondisi agroekologis wilayah Kabupaten Purbalingga yangmemungkinkan tumbuhnya berbagai jenis tanaman.
8. Banyaknya Perusahaan PMA dan PMDN.
9. Banyaknya pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
10. Besarnya proporsi penduduk usia produktif dan tersedianya tenaga kerjadalam jumlah relatif banyak.
11. Tersedianya jaringan infrastruktur dan kemudahan akses transportasi diseluruh wilayah
12. Pelayanan Perijinan dengan one stop service berstandar ISO14001.
13. Situasi dan kondisi di bidang politik, keamanan, ketentraman danketertiban umum yang relatif kondusif.
II-119
14. Banyaknya potensi sumberdaya alam yang dapat didayagunakan untukmendorong perekonomian dan pembangunan daerah.
15. Ikon Purbalingga sebagai destinasi wisata regional baru.
16. Banyaknya lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan sebagai modal sosialdalam pembangunan.
17. Masih relatif tingginya kesadaran tentang nilai-nilai sosial di kalanganmasyarakat
2.4.1.2. Kelemahan (Weakness)
1. Terbatasnya kemampuan keuangan pemerintah daerah.
2. Belum ada keseimbangan antara penerapan sistem karir dan sistemprestasi kerja dalam pembinaan karir PNS.
3. Kapasitas dan kompetensi serta penguasaan ilmu pengetahuan danteknologi oleh aparatur pemerintah daerah masih relatif terbatas.
4. Jumlah tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi tingkat pendidikanDIV-S1 relatif rendah (48,94 %)
5. Penyelenggaraan pendidikan masih berorientasi pada tingkat kelulusansiswa dan kurang mengutamakan proses pendidikan menyeluruh yangmemperhatikan aspek kemampuan interaksi sosial dan interpersonal,watak, budi pekerti, serta kecintaan terhadap budaya nasional dansemangat nasionalisme.
6. Kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik masih relatif rendah(tenaga pendidik yang memperoleh sertifikat kompetensi : 33,02 %)
7. Belum semua prasarana kesehatan melaksanakan manajemen mutupelayanan kesehatan (quality assurance belum diterapkan di semualembaga pelayanan kesehatan)
8. Terbatasnya prasarana dan sarana pelayanan KB
9. Kualitas SDM kelembagaan pemerintah di tingkat desa/kelurahan relatifrendah.
10. Wilayah Kabupaten Purbalingga berada di luar jalur transportasi utamaPulau Jawa (daerah belakang)
11. Relatif rendahnya kepemilikan lahan pertanian oleh petani (+/- 0,24 haper rumah tangga petani)
12. Relatif rendahnya kapasitas produksi, produktivitas, kualitas produk,dan akses pasar usaha mikro dan kecil.
13. Terbatasnya akses permodalan bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
14. Belum tersedianya perangkat lunak regulasi di tingkat daerah bagiperlindungan pasar tradisional dan usaha perdagangan skala kecil.
15. Prasarana, sarana, dan pengelolaan sebagian besar pasar tradisionalmasih belum memadai.
II-120
16. Sistem informasi dan data potensi investasi belum tersedia secaramemadai.
17. Kualitas tenaga kerja relatif rendah dan didominasi tenaga kerjaberpendidikan rendah.
18. Belum optimalnya pendayagunaan potensi sumberdaya lokal.
19. Belum optimalnya peran dan fungsi organisasi dan lembaga sosialkemasyarakatan dalam penanaman nilai-nilai luhur budaya bangsa.
20. Belum optimalnya pembinaan olahraga prestasi.
21. Relatif rendahnya kapasitas dan kualitas prasarana transportasi.
22. Kondisi topografi wilayah yang bervariasi serta banyak dipisahkan olehsungai besar maupun kecil.
23. Banyak wilayah yang rentan terhadap kekeringan atau kekurangan airbaku.
24. Akses masyarakat terhadap sanitasi masih relatif rendah
25. Kualitas lingkungan permukiman masih relatif rendah.
26. Masih relatif rendahnya kesadaran akan pelestarian fungsi lingkunganhidup
27. Penegakan hukum di bidang lingkungan masih lemah.
28. Belum tersedianya sistem deteksi dini terhadap ancaman bencana alam.
2.4.2. Analisis Lingkungan Eksternal
Faktor lingkungan eksternal yang diperkirakan akan mempengaruhi
keberhasilan pembangunan Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu lima
tahun yang akan datang dapat diidentifikasi sebagai berikut:
2.4.2.1. Peluang (Opportunity)
1. Perkembangan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan untuk
meningkatkan efektifitas, efisiensi dan kualitas penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan.
2. Komitmen Pemerintah dalam penganggaran belanja bidang pendidikanyang cukup tinggi.
3. Adanya UU tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
4. Relatif tingginya kesadaran masyarakat terhadap program KB.
5. Adanya kebijakan otonomi dan desentralisasi fiskal sampai ke tingkatdesa
6. Relatif stabilnya permintaan pasar akan produk pertanian
7. Terbukanya pangsa pasar produk-produk lokal di pasar regional, nasionaldan internasional.
II-121
8. Semakin berkembangnya teknologi tepat guna yang dapat digunakanuntuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas produksi bagi usaha mikrodan kecil.
9. Meningkatnya daya beli masyarakat.
10.Banyaknya pemilik modal yang ingin melakukan kegiatan investasi.
11.Tingginya minat terhadap wisata alam, budaya lokal, klasik, dan unik.
12.Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat di bidang kesehatan danpendidikan.
13.Adanya komitmen untuk mencapai target-target MDGs.
2.4.2.2. Tantangan (Threats)
1. Semakin tingginya desakan penduduk terhadap sumberdaya alam danlingkungan hidup
2. Masih relatif tingginya laju pertumbuhan penduduk
3. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publiksebagai implikasi dari peningkatan standar kehidupan masyarakat danproses demokratisasi.
4. Adanya dinamika lingkungan eksternal yang menghendaki terwujudnyatatakelola pemerintahan yang baik.
5. Adanya target pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) padatahun 2015
6. Adanya tuntutan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan manusiawi.
7. Adanya tuntutan pasar tenaga kerja yang membutuhkan SDM yangterdidik dan terampil.
8. Semakin berkembangnya budaya hedonisme dan individualisme yangmelunturkan nilai-nilai luhur budaya bangsa serta semangatnasionalisme dan patriotisme.
9. Adanya kecenderungan meningkatnya kasus penyakit degeneratif sebagaiakibat menurunnya kualitas lingkungan hidup dan berkembangnyapenggunaan bahan kimia berbahaya dalam produksi makanan sertakecenderungan mewabahnya penyakit transnasional (flu burung, flu babi,dan HIV)
10. Masih sering munculnya wabah penyakit epidemik (DBD, malaria,chikungunya)
11. Banyak daerah lain yang memiliki keunggulan komperatif dan kompetitifbagi pengembangan investasi
12. Tuntutan pasar yang menghendaki adanya kontinuitas pasokan dantingginya standar kualitas produk.
13. Era perdagangan bebas yang memungkinkan masuknya berbagai produkmancanegara yang sejenis dengan produk lokal dengan kualitas yangjauh lebih baik dan harga lebih terjangkau.
II-122
14. Bergesernya gaya hidup masyarakat yang lebih menyukai pasar/tokomodern
15. Adanya kecenderungan daerah lain untuk membangun obyek wisata yangsama dengan yang ada di Kabupaten Purbalingga.
2.5. Permasalahan Pembangunan Daerah2.5.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan
sasaran pembangunan daerah.1) Masih tingginya angka kemiskinan
Persentase penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga berdasarkan
data Susenas BPS masih relatif tinggi, yaitu mencapai angka 21,19 persen
pada tahun 2012, menurun dibanding tahun 2011 sebesar 23,06 persen.
Walaupun mengalami penurunan persentase apabila dibandingkan dengan
tahun sebelumnya, akan tetapi secara jumlah meningkat, yakni dari 230.461
jiwa menjadi 252.496 jiwa. Berbagai program penanggulangan kemiskinan
selama ini telah dilakukan, baik yang merupakan program dari pemerintah
pusat, maupun inovasi pemerintah daerah sendiri. Walaupun belum
menunjukan perbaikan yang signifikan, upaya penanggulangan kemiskinan
tersebut tetap terus dilakukan secara sinergis dan simultan dengan
dikoordinir oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)
Kabupaten Purbalingga.
Dalam upaya pengentaskan kemiskinan, segala sumberdaya yang
dimiliki harus difungsikan secara optimal, disertai dengan kerja keras,
konsisten, terkoordinasi, serta terus menggali inovasi baru maupun dengan
merevitalisasi program-program yang selama ini telah dijalankan. Meskipun
pertumbuhan ekonomi sudah dapat ditingkatkan, namun pengentasan
kemiskinan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan. Pengaruh faktor
makro yang tidak dapat dikendalikan daerah seperti misalnya adanya pemilu
legislatif dan pemilu preiden dan wakil presiden berpengaruh terhadap
kenaikan angka inflasi.Berdasarkan data BPS, angka paritas daya beli (PPP)
Kabupaten Purbalingga tahun 2012 sebesar Rp 638.410,- Walaupun
mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar Rp
634.440,- akan tetapi angka tersebut termasuk rendah apabila dibandingkan
dengan rata-rata Jawa Tengah yakni Rp 640.410,-.Faktor eksternal lain
adalah kejadian bencana alam yang secara langsung maupun tidak langsung
sangat berpengaruh terhadap kemampuan ekonomi masyarakat Purbalingga.
Masalah pokok yang dihadapi dalam upaya mengurangi jumlah penduduk
miskin antara lain sebagai berikut :
II-123
a) Harga bahan kebutuhan pokok cenderung naik sehingga mempengaruhi
daya beli masyarakat miskin. Di sisi lain kemampuan produksi pertanian
dan peternakan, utamanya jagung, kedelai, gandum, buah-buahan,
daging, dan susu belum dapat menjamin permintaan dan kebutuhan
masyarakat sehingga tergantung dari impor.
b) Akses masyarakat miskin terhadap pendidikan, kesehatan, air minum
dan akses sanitasi masih terbatas. Hal ini disebabkan terutama oleh
cakupan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin yang belum
memadai. Bantuan sosial kepada masyarakat miskin, pelayanan bantuan
kepada masyarakat rentan (seperti penyandang cacat, lanjut usia, dan
yatim-piatu), dan cakupan jaminan sosial bagi rumah tangga miskin
masih perlu dioptimalkan.
2) Kesempatan Kerja Formal
Meskipun angka pengangguran di Kabupaten Purbalingga relatif
rendah yakni 5,14, namun demikian masalah pengangguran tetap harus
mendapatkan perhatian yang serius. Perluasan lapangan kerja dan
kesempatan berusaha harus terus dilakukan utamanya untuk kesempatan
kerja formal. Salah satu upaya menciptakan lapangan kerja baru adalah
melalui implementasi kebijakan dan program pembangunan yang pro
investasi berupa deregulasi perijinan usaha dan investasi guna menjadikan
Kabupaten Purbalingga sebagai daerah yang prospektif untuk berinvestasi.
Disamping itu, pekerja yang saat ini telah bekerja juga belum semuanya
mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak pekerja sesuai dengan
regulasi ketenagakerjaan yang berlaku.
3) Kesenjangan Antar Wilayah
Pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini ternyata masih
menyisakan berbagai permasalahan yang harus diselesaikan, antara lain
adanya ketimpangan tingkat kesejahteraan masyarakat baik antarindividu
maupun antarwilayah. Hal tersebut di samping disebabkan perbedaan
kondisi geografis dan potensi sumber daya antarwilayah juga disebabkan
karena terbatasnya ketersediaan infrastruktur sosial dan ekonomi pada
wilayah-wilayah tertentu yang menyebabkan ketimpangan akses masyarakat
terhadap sumberdaya sosial dan ekonomi.
4) Kualitas Pembangunan Manusia.
Pada tataran formal, upaya pembangunan manusia di Kabupaten
Purbalingga masih harus terus ditingkatkan. Ukuran yang umum digunakan
untuk menilai keberhasilan pembangunan manusia adalah Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi tiga komponen yaitu tingkat
II-124
kesehatan (angka harapan hidup), tingkat pendidikan (rata-rata lama sekolah
dan angka melek huruf), serta tingkat kemampuan ekonomi masyarakat yang
diukur dari paritas daya beli. Dalam lima tahun terakhir IPM Kabupaten
Purbalingga memang mengalami kenaikan. Tahun 2008 IPM Kabupaten
Purbalingga sebesar 70,9 dan pada tahun 2012 telah meningkat menjadi
72,97. Akan tetapi capaian tersebut masih lebih rendah apabila
dikomparasikan dengan capaian rata rata IPM Provinsi Jawa Tengah tahun
2012 sebesar 73,29dan menempati posisi 19 dari 35 kabupaten/kota di Jawa
Tengah.
5) Derajat Kesehatan masyarakat masih rendah
Target SPM 2015 dimana seluruh masyarakat miskin di Kabupaten
Purbalingga harus memperoleh pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan
kesehatan rujukan merupakan permasalahan yang harus diantisipasi
mengingat saat ini belum semua warga miskin mendapatkan akses dan
jaminan pelayanan dasar termasuk pelayanan kesehatan. Adanya epidemi
HIV-AIDS di Kabupaten Purbalingga yang cukup tinggi juga merupakan
permasalahan yang harus segera dituntaskan. Dikhawatirkan adanya
fenomena gunung es pada kasus epidemi HIV-AIDS di Kabupaten
Purbalingga, sehingga diperlukan upaya maksimal guna mengendalikan
epidemi HIV-AIDS, di sisi lain perlunya penanganan profesional pada
penderita yang telah terjangkit HIV-AIDS.
Selanjutnya rendahnya proporsi rumah tangga dengan akses air bersih
di Kabupaten Purbalingga dan tingginya proporsi rumah tangga tanpa akses
sanitasi dasar yang layak merupakan permasalahan lain yang dijumpai dan
berpengaruh besar terhadap kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten
Purbalingga. Permasalahan kesehatan lainnya adalah perilaku hidup bersih
dan sehat yang belum sepenuhnya membudaya pada masyarakat.
6) Kualitas Pendidikan masih rendah
Permasalahan pendidikan yang masih mengemuka pada tahun
2013adalah rendahnya angka partisipasi sekolah pada seluruh tingkatan,
masih adanya anak usia sekolah yang tidak sekolah atau putus sekolah,
masih relatif tingginya angka buta huruf penduduk, masih banyaknya
kerusakan sarana/prasarana khususnya pada tingkat pendidikan dasar,
relatif tingginya kerusakan sarana/prasarana pendidikan dasar pada sekolah
swasta, masih relatif rendahnya kualitas pendidikan dan layanan pendidikan
bagi masyarakat yang diindikasikan dengan skor nilai IPM yang relatif
rendah, belum adanya dukungan ketersediaan data pendidikan yang valid
dan akurat guna merumuskan arah kebijakan dan evaluasi bidang
pendidikan.
II-125
7) Kependudukan dan Keluarga Berencana
Permasalahan bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana antara
lain laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi bila dibanding dengan
laju pertumbuhan Propinsi Jawa Tengah. Bila dilihat dari aspek pelayanan
petugas yakni proporsi antara PKB/PLKB dengan jumlah desa/kelurahan
masih belum memenuhi target SPM tahun 2014, yakni 1 (satu) PKB/PLKB
membina 2 desa/kelurahan dan 1 PPKBD per desa/kelurahan.
Permasalahannya lainnya adalah sebagian besar peserta KB menggunakan
alat kontrasepsi hormonal sehingga menyebabkan tingginya kebutuhan
anggaran yang disediakan untuk penyediaan alat kontrasepsi, dan relatif
rendahnya kepesertaan KB laki-laki.
8) Pertanian dalam Arti Luas
Kecenderungan semakin sempitnya lahan pertanian sementara jumlah
penduduk terus bertambah menyebabkan kepemilikan lahan pertanian
semakin kecil. Hal ini menyebabkan produksi pertanian tidak dapat
mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga petani. Kelurga petani mencari
tambahan penghasilan di sektor lain. Akibatnya banyak lahan pertanian tidak
digarap intensif dan produksinya berkurang. Alih fungsi lahan juga
meningkatkan jumlah buruh tani. Tingginya penggunaan pupuk kimia dan
pestisida.
9) Infrastruktur
Infrastruktur di Kabupaten Purbalingga dalam mendukung dan
menunjang pembangunan daerah khususnya infrastruktur perhubungan
yakni jalan dan jembatan masih menjadi kendala. Kapasitas jalan utama
untuk aksesibiltas barang dan orang memerlukan pelebaran diantaranya
untuk menuju dan dari daerah lain. Beberapa kerusakan infrastruktur
khususnya jalan masih cukup besar, dimana kondisi jalan kabupaten yang
rusak berat mencapai lebih dari 10 persen.
2.6. Isu Strategis Pembangunan Daerah
1). Pengurangan kemiskinan melalui pemenuhan dan peningkatan akseswarga miskin terhadap layanan dasar yakni akses pendidikan,perumahan, dan akses kesehatan dan pembangunan wilayah perdesaan;
2). Pengurangan pengangguran melalui penyediaan dan perluasan akseslapangan kerja,
3). Tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik;
4). Pembangunan infrastruktur;
5). Pengendalian laju pertumbuhan penduduk;
II-126
6). Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pengembanganumkm,koperasi, pengembangan usaha perdagangan,investasi pembangunanketenagakerjaan, pariwisata dan budaya.
7). Pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan pencemaran dankerusakan lingkungan serta pemeliharaan dan peningkatan kualitasruang terbuka hijau.
8). Perlunya pembangunan dan pengembangan pertanian dalam arti luas.
III - 1
BAB III.RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi DaerahUntuk membangun sinergitas dan keterpaduan pembangunan
sektor perekonomian, arah kebijakan pembangunan sektor ekonomi
daerah tidak bisa dilepaskan dari garis kebijakan pembangunan
ekonomi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta
pemerintah kabupaten. Arah kebijakan daerah Kabupaten Purbalingga
tahun 2016 diarahkan untuk semakin memantapkan pembangunan
untuk semua yang ditandai dengan semakin mantapnya pemenuhan
kebutuhan dasar masyarakat berupa pangan dan papan yang layak
bagi seluruh masyarakat; terpenuhinya kebutuhan pelayanan
kesehatan yang lebih berkualitas bagi seluruh masyarakat;
terpenuhinya kebutuhan pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas
sesuai standar nasional bagi seluruh masyarakat; terpenuhinya
kebutuhan pelayanan pendidikan menengah yang semakin berkualitas;
tersedianya infrastruktur sosial ekonomi dengan kapasitas dan
kualitas yang memadai; terciptanya kehidupan sosial dan politik yang
semakin harmonis dan dinamis; serta kehidupan ekonomi yang
tumbuh secara dinamis yang ditandai oleh meningkatnya partisipasi
seluruh masyarakat dalam proses produksi dan pendapatan per kapita
yang semakin baik dan merata.
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 2014
PDRB Kabupaten Purbalingga tahun 2011 Atas Dasar Harga
Berlaku sebesar Rp. 6,52 triliun, meningkat sebesar Rp.0,78 triliun
menjadi Rp. 7,30 triliunpada tahun 2012, pada tahun 2013 meningkat
sebesar Rp.0,82 triliun menjadi Rp.8,18triliun, sedangkan pada tahun
2014 diperkirakan menjadi Rp. 9,189 triliun. PDRB Atas Dasar Harga
Konstan pada tahun 2011 sebesar Rp.2,68 triliun, pada tahun 2012
meningkat sebesar Rp. 0,27triliun menjadi Rp. 2,85 triliun, dan pada
tahun 2013 meningkat sebesar Rp. 0,26 triliun menjadi Rp.3,01 triliun,
sedangkan pada tahun 2014 diperkirakan menjadi Rp. 3,20 triliun.
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Purbalingga tahun
2011 mencapai 6,02 persen, pada tahun 2012 mengalami kenaikan
sebesar 0,24 persen menjadi sebesar 6,26 persen, sedangkan tahun
III - 2
2013 mencapai 5,66 persen. Sedangkan pada tahun 2014 diperdirakan
tumbuh sebesar 5,7 persen dan tahun 2015 diproyeksikan tumbuh
sebesar 5,9 persen. Kondisi ini dipengaruhi oleh fluktuasi harga
minyak mentah dunia serta krisis ekonomi global sehingga
mengakibatkan ketidakstabilan nilai tukar rupiah, yang pada akhirnya
mempengaruhi kinerja hampir pada seluruh Sektor PDRB. Kenaikan
LPE per sector pada tahun 2013 rata-rata naik sebesar 2,51 – 11,34
persen. Melihat fakta yang ada, kontribusi sektor – sektor tersier dan
sekunder cenderung meningkat, sehingga potensial untuk terus
dikembangkan.
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 dan
Tahun 2016
Kinerja perekonomian Indonesia pada tahun 2012 dan 2014
menjadi sangat krusial dalam menentukan arah kebijakan
perekonomian daerah. Dengan melihat arah kebijakan ekonomi makro
yang ditetapkan pemerintah dan memperhatikan lingkungan eksternal
maupun internal yang berkembang, maka proyeksi perekonomian
tahun 2015 dan 2016 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.1. Proyeksi Ekonomi Makro Tahun 2015-2016 Kabupaten Purbalingga
NO INDIKATOR PROYEKSI 2015 PROYEKSI 2016
1 Jumlah Penduduk 907.769 jiwa 921.022 jiwa2 Laju Pertumbuhan
Penduduk1.1 persen 0,9 persen
3 Inflasi 5-6 persen 5-6 persen4 PDRB ADHB Rp 9.186.781,82 jt Rp 10.250.979,42jt5 PDRB ADHK Rp3.404.248,29 jt Rp 3.404.248,29jt6 Laju Pertumbuhan
PDRB6 persen 6 persen
Sumber : data diolah, Bappeda Kabupaten Purbalingga
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Perubahan lingkungan strategis dalam perekonomian global dan
nasional secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh
terhadap kondisi perekonomian dan kemampuan anggaran
pembangunan daerah. Hal tersebut terjadi mengingat sebagian besar
anggaran pendapatan Kabupaten Purbalingga bersumber dari transfer
III - 3
fiskal yang berasal dari pemerintah pusat dan provinsi, baik berupa
dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana penyesuaian, bagi
hasil pajak, maupun bantuan keuangan lainnya. Sebagai gambaran
dapat dilihat bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap
total pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Purbalingga Tahun
Anggaran 2010 s.d. 2014 rata-rata sebesar 11,35 persen, sehingga
ketergantungan daerah terhadap sumber pendanaan dari pemerintah
pusat dan provinsi masih sangat tinggi. Realisasi APBD tahun 2010
s/d 2014 sebagaimana tabel dibawah.
Tabel 3.1 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga
Tahun 2010 – 2014
NO URAIANREALISASI (Rp. 000)
2010 2011 2012 2013 20141 PENDAPATAN
DAERAH
1.1 Pendapatan AsliDaerah 79.803.181 94.944.079 112.727.617
122.866.228202.413.207
1.1.1 Hasil Pajak Daerah 1)11.371.153 15.893.794
19.432.28821.424.649
37.837.517
1.1.2 Hasil Retribusi Daerah1)
55.759.037 62.832.89227.425.983 29.293.477 33.296.583
1.1.3Hasil PengelolaanKekayaan Daerah YgDipisahkan
7.738.501 8.181.7726.307.014
10.651.72612.016.649
1.1.4 Lain-lain PendapatanAsli Daerah Yang Sah
4.934.490 8.035.62159.562.330 61.496.374 119.262.457
1.2 Dana perimbangan 554.264.416 630.615.401 757.604.355830.569.180
868.377.042
1.2.1 Bagi Hasil Pajak /Bukan Pajak
44.666.895 41.149.86041.349.239
44.743.10033.120.213
1.2.2 Dana Alokasi Umum464.788.521 521.932.241
640.265.476719.185.020
777.989.499
1.2.3 Dana Alokasi Khusus44.809.000 67.533.300
75.989.64066.641.060
57.267.330
1.3 Lain-lain Pendapatanyang Sah 89.966.439 228.617.953 217.379.463 233.104.578 274.651.063
1.3.1 Pendapatan Hibah147.248 2.698.307
1.754.8845.805.148
6.100.074
1.3.3Dana Bagi Hasil Pajakdari Prov & Pemdalainnya
21.261.109 30.443.22041.833.062
46.760.11564.346.027
1.3.4 Dana Penyesuaian danOtonomi Khusus
3.868.000 106.652.03921.945.283 0 173.720.857
1.3.5 Bantuan Keuangan dariProv & Pemda
15.649.676 16.988.19031.167.236
28.636.27930.484.104
1.2.6 Dana PenyesuaianTunjangan Penddkn
49.040.406 71.836.196120.678.998 151.903.035 -
JUMLAH PENDAPATANDAERAH 724.034.036 954.177.433 1.087.711.436
1.187.539.9871.345.441.313
Proyeksi belanja daerah Kabupaten Purbalingga mengalami
peningkatan, disebabkan oleh besarnya tuntutan masyarakat akan
pelayanan yang mudah dan berkualitas, meningkatnya kondisi
III - 4
infrastruktur yang memerlukan penanganan serta upaya-upaya
pemenuhan standar minimal setiap urusan wajib. Pemerintahan
kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang
berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangannya, terdiri atas urusan wajib, urusan pilihan dan
pendukung urusan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang
wajib diselenggarakan oleh pemerintahan kabupaten/kota yang
berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pilihan adalah urusan
pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi,
kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
Pada dasarnya penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah dibiayai oleh APBD, sedang penyelenggaraan
kewenangan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab pemerintah
dibiayai oleh APBN, baik kewenangan pusat yang didekonsentrasikan
kepada Gubernur atau ditugaskan kepada pemerintah daerah
dan/atau desa atau sebutan lainnya dalam rangka Tugas Pembantuan.
Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh
pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan melaksanakan
urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Sedangkan dana desentralisasi adalah dana yang berasal
dari APBD Kabupaten Purbalingga sebagai konsekuensi atas
penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah.
Pada dasarnya penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah adalah urusan wajib maupun pilihan dimana
pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
yang pendapatannya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah(PAD),
pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah.
Sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli
Daerah (PAD) meliputi : 1) pendapatan pajak daerah; 2) pendapatan
retribusi daerah; 3) pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan; dan 4) lain-lain PAD yang sah. Pendapatan transfer
bersumber dari : 1) dana perimbangan yang terdiri : dana bagi hasil
pajak; dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam); dana alokasi
umum; dana alokasi khusus; dan 2) transfer pemerintah pusat lainnya
III - 5
yang berupa dana penyesuaian. Sedangkan lain-lain pendapatan yang
sah terdiri dari : 1) pendapatan hibah; 2) pendapatan dana darurat;
dan 3) pendapatan lainnya.
Pada tahun 2016 kinerja keuangan daerah diperkirakan akan
mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penataan kelembagaan
pengelola pajak bumi dan bangunan serta berbagai pembaharuan basis
data. Peningkatan ini juga akan terwujud apabila ketersediaan
sumberdaya daya manusia yang cukup dan berkualitas dapat
dipenuhi. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat pun diharapkan
mengalami peningkatan seiring dengan upaya pemerintah pusat untuk
peningkatan penguatan desentralisasi fiskal. Pendapatan Daerah
Kabupaten Purbalingga pada tahun 2016 diproyeksikan sebesar Rp.
1.526.423.751.000,-.
Tabel 3.2 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga
Tahun 2015 – 2017
NO URAIAN ANGGARAN 2015(Rp. 000)
PROYEKSI2016( Rp. 000)
PRAKIRAANMAJU 2017
(Rp.000)1 PENDAPATAN DAERAH
1.1 Pendapatan Asli Daerah180.202.572 208.262.457 217.262.457
1.1.1 Hasil Pajak Daerah 1)32.746.120 41.000.000 46.000.000
1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 1)24.554.458 35.000.000 38.000.000
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah YgDipisahkan
12.008.086 13.000.000 14.000.000
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah YangSah
110.893.908 119.262.457 119.262.457
1.2 Dana perimbangan 895.395.641 927.604.530 961.101.775
1.2.1 Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak29.649.302 29.649.302 29.649.302
1.2.2 Dana Alokasi Umum805.222.229 837.431.118 870.928.363
1.2.3 Dana Alokasi Khusus60.524.110 60.524.110 60.524.110
1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah 392.277.026 390.556.764 389.402.108
1.3.1 Pendapatan Hibah2.874.918 1.154.656 -
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov &Pemda lainnya
53.253.927 53.253.927 53.253.927
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus281.092.207 281.092.207 281.092.207
1.3.5 Bantuan Keuangan dari Prov & Pemda55.055.974 55.055.974 55.055.974
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH1.467.875.239 1.526.423.751 1.567.766.340
III - 6
Belanja daerah Kabupaten Purbalingga selama kurun waktu
empat tahun (2010-2016) cenderung mengalami peningkatan baik
langsung maupun tidak langsung. Secara porposi, belanja tidak
langsung lebih besar dibandingkan belanja tidak langsung. Besarnya
belanja tidak langsung bukan berarti pemerintah tidak berorientasi
pada rakyat, hal ini dikarenakan dalam struktur belanja tidak
langsung terdapat belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan
dan bagi hasil dengan proporsi yang cukup besar. Disamping itu dalam
struktur belanja pegawai didalamnya termasuk gaji guru dan gaji
paramedis yang operasionalnya langsung meningkatkan kualitas
kesehatan dan pendidikan. Secara rinci Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2014, APBD 2015, proyeksi 2016
dan perkiraan maju 2017 terdapat pada dua tabel dibawah ini.
Tabel 3.3. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten PurbalinggaTahun 2010– 2014
NO URAIAN REALISASI (Rp. 000)2010 2011 2012 2013 2014
2 BELANJA DAERAH
2.1 Belanja TidakLangsung
549.370.863 590.542.533 672.457.302 706.646.863 797.400.583
2.1.1 Belanja Pegawai477.934.348 524.363.381 599.311.055 629.339.101 722.485.061
2.1.2 Belanja Bunga47.460 39.869 32.361 24.687 17.096
2.1.3 Belanja Subsidi342.749 278.984 646.483 400.000 400.000
2.1.4 Belanja Hibah12.774.148 4.241.955 13.174.399 16.624.492 14.535.227
2.1.5 Belanja BantuanSosial
7.742.293 12.497.219 7.273.379 8.446.250 8.132.729
2.1.6Belanja Bagi HasilKpd Prov/ Kab/Kota & Pemdes
15.382 14.788 16.834 12.982 13.821
2.1.7
Belanja BantuanKeuangan KpdProv/Kab/Kota &Pemdes
48.643.667 47.699.919 50.539.658 51.722.968 51.816.649
2.1.8 Belanja TidakTerduga
1.870.816 1.406.418 1.463.134 76.383 -
2.2 Belanja Langsung185.915.436 312.001.261 411.629.765 419.910.169 474.439.009
JUMLAH BELANJA DAERAH735.286.299 902.543.793 1.084.087.067 1.126.557.033 1.271.839.592
Tabel 3.3. Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten PurbalinggaTahun 2015– 2017
NO URAIAN PROYEKSI (Rp. 000)2015 2016 2017
2 BELANJA DAERAH
2.1 Belanja Tidak Langsung1.044.289.644 1.019.770.670 1.109.907.550
2.1.1 Belanja Pegawai845.883.732 845.883.732 929.581.934
2.1.2 Belanja Bunga24.688 24.688 24.688
III - 7
NO URAIAN PROYEKSI (Rp. 000)2015 2016 2017
2.1.3 Belanja Subsidi 500.000500.000 500.000
2.1.4 Belanja Hibah 69.373.3886.226.756 6.226.756
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 6.613.7985.968.500 6.293.500
2.1.6 Belanja Bagi Hasil Kpd Prov/ Kab/Kota & Pemdes 4.467.762
5.822.868 8.400.000
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan KpdProv/Kab/Kota & Pemdes
115.426.276 153.344.126 156.880.682
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 2.000.0002.000.000 2.000.000
2.2 Belanja Langsung 472.293.494524.662.363 508.491.863
JUMLAH BELANJA DAERAH1.516.583.138 1.544.433.032 1.618.399.422
Pembiayaan daerah Kabupaten Purbalingga dari Tahun 2010-
2014 dari sisi penerimaan terbesar dari SiLPA. Sedangkan ari sisi
pengeluaran sebagian besar untuk penyertaan modal. Selengkapnya
pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
3.4 Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun2010 – 2014
NO URAIAN REALISASI/ ANGGARAN (Rp. 000)2010 2011 2012 2013 2014
3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
3.1.1 SILPA Tahun Berjalan46.392.155 35.885.671 86.000.570 83.912.615 132.878.402
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0 0 0
3.1.3 Hasil Penjualan KekayaanDaerah Yg Dipisahkan 0 0 0
3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah2.100.000 -
3.1.5 Penerimaan Kembali PemberianPinjaman
3.632.500 556.816 469.154 1.067.076 294.765
3.1.6 Penerimaan Piutang daerah 0 0 0
JML PENERIMAAN PEMBIAYAAN 52.124.655 36.442.487 86.469.724 84.979.691 133.173.167
3.4 Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun2015 – 2017
NO URAIANPROYEKSI (Rp. 000)
APBD2015 RKPD 2016 PRAKIRAAN
MAJU20173.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
3.1.1 SILPA TA Sebelumnya 29.425.131 10.000.000 16.652.641
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 27.508.000 15.000.000 0
3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan 0 00
3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah 0 0 0
III - 8
NO URAIANPROYEKSI (Rp. 000)
APBD2015 RKPD 2016 PRAKIRAAN
MAJU20173.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 0 0 03.1.6 Penerimaan Piutang daerah 0 0 0
JML PENERIMAAN PEMBIAYAAN 56.933.131 25.000.000 16.652.641
3.5. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun2010 - 2014
NO URAIAN REALISASI (Rp. 000)2010 2011 2012 2013 2014
3.2 PENGELUARANPEMBIAYAAN
3.2.1
Pembentukan DanaCadangan
27.508.000
3.2.2
Penyertaan Modal(Investasi)Pemerintah Daerah
723.000 2.014.000 6.202.000 12.013.033 10.100.000
3.2.3
Pembayaran PokokUtang
2.163.721 63.721 63.721 63.721 63.721
3.2.4
PemberianPinjaman Daerah
2.100.000 -
3.2.5
Pembayaran UtangPihak Ketiga -
JML PENGELUARANPEMBIAYAAN 4.986.721 2.077.721 6.265.721 12.076.754 37.671.721
3.5. Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun2015 - 2017
NO URAIANPROYEKSI (Rp. 000)
2015 RKPD 2016 PRAKIRAANMAJU 2017
3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan
3.2.2
Penyertaan Modal (Investasi) PemerintahDaerah
8.161.510 8.161.510 8.161.510
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 63.722 63.722 63.722
3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah
3.2.5 Pembayaran Utang Pihak Ketiga
JML PENGELUARAN PEMBIAYAAN 8.225.232 8.225.232 8.225.232
Alokasi lainnya yang menjadi sumber dalam pembangunan
Kabupaten Purbalingga adalah dana tugas pembantuan. Tugas
pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah
dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota
dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa
untuk melaksanakan tugas tertentu. Sedangkan dana Tugas
III - 9
Pembantuan adalah dana yang berasal dari penugasan pemerintah
kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban
melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada
yang menugaskan, yang dananya bersumber dari APBN.
Alokasi dana Tugas Pembantuan Kabupaten Purbalingga tahun
2011 sampai dengan 2014 mengalami kenaikan. Alokasi anggaran
dana Tugas Pembantuan untuk Kabupaten Purbalingga meliputi
bidang pertanian, kesehatan, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat,
ketahanan pangan, dan prasarana pemerintahan.
Selengakapnya alokasi tugas pembantuan tahun 2011 sampai
dengan 2014 sebagai berikut :
Tabel.3.5 Rekapitulasi Alokasi Tugas PembantuanTahun 2011 – 2015
Kabupaten Purbalingga
NO URAIAN ALOKASI2011 2012 2013 2014 2015
1 Bidang Pertanian 7.144.658.000 6.062.650.000 1.395.000.000 1.806.000.000 2.545.050.000
2 Bidang Kesehatan 5.150.000.000 12.437.100.00 1.423.800.000 2.049.300.000
3 BidangTenagakerja
528.000.000 784.000.000 1.049.581.000 760.780.000
4BidangPemberdayaanMasyarakat
24.166.949.000 33.546.364.000 48.120.446.000 81.298.698.000
5BidangKetahananPangan
712.700.000 736.300.000 1.423.800.000 708.500.000
6 BidangInfrastruktur
0 4.512.500.000 5.533.750.000 5.533.750.000
7 BidangPeternakan
2.657.988.000 0 1.029.460.000 0
8 Bidang Pariwisata 0 317.820.000 1.000.000.000 0
9 BidangKeciptakaryaan
0 3.200.000.000 0 0
10 BidangPerindustrian
0 0 0 0
Total Dana TP 40.360.295.000 49.159.634.000 61.469.337.000 92.157.028.000 2.545.050.000
3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Dalam upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi dana
pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan
kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Arah kebijakan berisi
uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani dalam mengelola
pendapatan daerah, belanja daerah,dan pembiayaan daerah. Tujuan
utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan
kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.
III - 10
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, maka kebijakan keuangan Pemerintah
Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2016 disusun dengan
mengurai Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan sebagai berikut :
3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui
rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang
merupakan hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang
tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan daerah yang dituangkan
dalam RKPD Tahun 2016 merupakan perkiraan yang terukur secara
rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan yang
meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-
lain penerimaan yang sah.
Kebijakan pendapatan daerah yang diterapkan untuk dapat
meningkatkan pendapatan daerah adalah
a. Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui
pengendalian pungutan sektor pajak daerah, optimalisasi retribusi
daerah, pendayagunaan aset daerah dan hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan.
b. Melakukan upaya peningkatan dana perimbangan dari dana alokasi
umum dan bagi hasil pajak, bukan pajak dan pembaharuan data.
c. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana serta
sumberdaya manusia yang ada guna meningkatkan Pendapatan
Asli Daerah.
d. Meningkatkan kerjasama Pemerintah dan swasta.
e. Mengupayakan peningkatan alokasi dana-dana dekonsentrasi,
tugas pembantuan, dan dana hibah lainnya.
Pendapatan daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2016
diprediksikan mencapai Rp.1.609.972.013.000,- yang bersumber dari :
a. Pendapatan Asli Daerah/PAD : Rp. 181.130.670.000,-
b. Dana Perimbangan : Rp. 899.527.781.000,-
III - 11
- Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak : Rp. 29.649.302.000,-
- Dana Alokasi Umum/DAU : Rp. 805.222.229.000,-
- Dana Alokasi Khusus/DAK : Rp. 64.656.250.000,-
c. Lain - lain pendapatan daerah yang sah : Rp.446.999.814.000,-
yang berasal dari pendapatan hibah/sumbangan pihak ke tiga, bagi
hasil pajak dari provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus
dan bantuan keuangan dari provinsi serta dana penyesuaian
tunjangan pendidikan.
3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah
Rencana belanja daerah Kabupaten Purbalingga pada Tahun
Anggaran 2016 direncanakan sebesar Rp. 1.544.433.032.000,-.
Kebijakan belanja daerah diarahkan dalam rangka mendanai belanja
tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung terdiri
dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah,
belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan,
dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung meliputi
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi urusan kabupaten
berupa urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya
dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama
antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah
daerah. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut :
a. Belanja Tidak Langsung.
Rencana belanja tidak langsung dalam APBD Tahun Anggaran 2016
direncanakan Rp. 1.019.770.670.000,-. Adapun rincian penggunaan
belanja tidak langsung adalah sebagai berikut :
1). Belanja Pegawai, yaitu belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan
tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada
pegawai negeri sipil, dan tunjangan sertifikasi dan nonsertifikasi
guru, uang representasi pimpinan dan anggota DPRD, serta gaji
dan tunjangan Bupati / Wakil Bupati. Pada APBD Tahun Anggaran
2015, anggaran untuk belanja pegawai dialokasikan sebesar Rp.
845.883.732.000,-. Besaran anggaran tersebut telah belum
mengasumsikan kenaikan gaji, hal ini disebabkan kompenen
penggajian akan melekat pada perubahan alokasi DAU dan pada
tahun 2016 alokasi DAU masih diasumsikan sama dengan tahun
2015.
III - 12
2). Belanja Bunga, yaitu pos belanja untuk pembayaran bunga hutang
yang dihitung atas kewajiban pokok berdasarkan perjanjian hutang
jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pada APBD
Tahun Anggaran 2016, anggaran untuk belanja bunga
dialokasikan sebesar sebesar Rp. 24.688.000,-
3). Belanja Subsidi, yaitu pos belanja untuk pemberian subsidi bunga
kepada usaha mikro kecil dan menengah dalam memperoleh
tambahan modal usaha. Pada APBD Tahun Anggaran 2016,
anggaran untuk belanja subsidi dialokasikan sebesar Rp.
500.000.000,-
4). Belanja Hibah, yaitu pos belanja untuk pemberian hibah berupa
uang, barang dan jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah
lainnya, dan organisasi masyarakat yang berbadan hukum. Pada
APBD Tahun Anggaran 2016, anggaran untuk belanja hibah
dialokasikan sebesar Rp. 6.226.756.000,-.
5). Belanja Bantuan Sosial, yaitu pos belanja untuk pemberian
bantuan berupa uang atau barang kepada masyarakat yang
bertujuan untuk melindungai dari akibat bencana dan
pemberdayaan masyarakat. Pada APBD Tahun Anggaran 2016,
anggaran untuk belanja bantuan sosial dialokasikan sebesar Rp.
5.968.500.000,-
6). Belanja Bagi Hasil, yaitu pos belanja yang digunakan untuk
menganggarkan belanja bagi hasil retribusi dari pemerintah
kabupaten kepada pemerintah desa. Pada APBD Tahun Anggaran
2016, anggaran untuk belanja bagi hasil kepada desa dialokasikan
sebesar Rp. 5.822.868.000,-. Hal ini dilaksanakan merujuk pada
amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
7). Belanja Bantuan Keuangan, yaitu pos belanja yang digunakan
untuk menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah desa
dan pemerintah daerah lainnya, dalam rangka pemerataan dan
atau peningkatan kemampuan keuangan desa dan pemberdayaan
masyarakat. Pada APBD Tahun Anggaran 2016, anggaran untuk
belanja bantuan keuangan dialokasikan sebesar Rp.
153.344.126.000,-. Belanja Bantuan Keuangan terbesar
merupakan transfer kepada pemerintah desa, hal ini merujuk pada
amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
III - 13
8). Belanja Tidak Terduga, merupakan pos belanja untuk kegiatan
yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti
penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak
dapat diprediksikan sebelumnya, termasuk pengembalian atas
kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah
ditutup. Pada APBD Tahun Anggaran 2016, anggaran untuk
belanja tidak terduga dialokasikan sebesarRp. 2.000.000.000,-.
b. Belanja Langsung.
Dengan telah dialokasikannya belanja tidak langsung, maka
rencana pagu indikatif anggaran yang dapat dialokasikan untuk
belanja langsung dalam APBD Tahun Anggaran 2016 direncanakan
sebesar Rp.524.662.363.000,-. Belanja Langsung tersebut
digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan
seluruh SKPD untuk penyelenggaraan urusan wajib, urusan
pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau
bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara
pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah.
Prioritas belanja langsung Tahun Anggaran 2016 diarahkan untuk
memantapkan pencapaian sasaran pembangunan untuk
mendorong Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dengan Terus
Mendorong Terwujudnya Ekonomi yang Maju, Manajemen
Pemerintahan yang Baik, serta Ketenteraman, Ketertiban, dan
Kenyaman Masyarakat.
3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah tahun 2016 adalah :
a. SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya
penggunaan anggaran.
b. Penyertaan Modal pada usaha-usaha daerah yang mendukung
upaya percepatan pembangunan air bersih, peningkatan
pertumbuhan daerah dan daya saing daerah.
IV - 1
BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Purbalingga Tahun 2016 yang merupakan pelaksanaan dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Purbalingga
Tahun 2016–2020 dari tahap ke tiga pembangunan jangka panjang
2005-2025. Tahun 2016 merupakan tahun transisi perencanaan
pembangunan karena RPJMD 2016-2020 belum tersusun. RKPD 2016
berisi baseline rencana kerja pemerintah tahun 2016 karena pada
akhir tahun 2015 terjadi pergantian kepemimpinan daerah sehingga
prioritas RKPD Tahun 2016 mengacu pada RPJPD Kabupaten
Purbalingga 2005-2025. Prioritas Pembangunan Kabupaten
Purbalingga Tahun 2016 merupakan pokok-pokok kebijakan
pembangunan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan
dokumen perencanaan anggaran tahunan.
Visi Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor : 1 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Purbalingga Tahun 2005-2025 merupakan Visi Kabupaten Purbalingga.
Visi Pembangunan Kabupaten Purbalingga tahun 2005-2025 adalah
“PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING, MENUJUMASYARAKAT YANG SEJAHTERA DAN BERAKHLAK MULIA”.
Makna yang termuat dalam visi pembangunan Kabupaten
Purbalingga tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :
Maksud dari Visi “Purbalingga yang mandiri” adalah bahwa
dengan keuletan dan kerja keras, seluruh masyarakat dan Pemerintah
Kabupaten Purbalingga akan melakukan berbagai upaya dalam rangka
meningkatkan akselerasi pembangunan guna meningkatkan kualitas
hidup, kesejahteraan masyarakat, dan kemajuan daerah. Hal ini
dilakukan melalui strategi, kreasi, dan inovasi yang diciptakan dan
dikembangkannya sendiri, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-
sungguh agar ketergantungan terhadap pihak lain secara bertahap
dapat dikurangi.
IV - 2
Maksud dari “Purbalingga yang berdaya saing” adalah bahwa
dengan kemajuan dan kemandiriannya tidak menjadikan Pemerintah
Kabupaten Purbalingga dan masyarakat mengisolasi diri dari pengaruh
dan perkembangan peradaban, serta dinamika lingkungan, melainkan
senantiasa berupaya meningkatkan kemampuan dengan
mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang dimiliki sehingga
mampu mengikuti dinamika dan mampu bersaing di era otonomi dan
globalisasi.
Maksud dari “Purbalingga yang sejahtera” yaitu bahwa tujuan
akhir dari pembangunan yang dilaksanakan adalah mewujudkan
masyarakat Purbalingga yang sejahtera. Sejahtera yang dimaksud di
samping terpenuhinya kebutuhan yang bersifat fisiologis dan material,
juga mencakup kebutuhan yang bersifat batiniah seperti
ketenteraman, rasa aman, kebersamaan dan cinta kasih, serta harga
diri (mampu, mandiri, kompeten, reputasi, prestise, dan apresiasi) dan
kebutuhan untuk aktualisasi diri.
Maksud dari “berakhlak mulia” adalah bahwa masyarakat
sejahtera yang ingin diwujudkan harus diimbangi dengan kualitas
moral spiritual masyarakat yang tinggi. Kemajuan yang ingin dicapai
tidak hanya dalam dimensi ekonomi-material semata, namun juga
mencakup dimensi mental-spiritual dan kultural, agar terwujud
kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.
Sedangkan Misi Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun
2005-2025 adalah- Misi I : Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik.- Misi II : Mewujudkan Purbalingga yang Aman, Damai, dan
Demokratis Berlandaskan Hukum.- Misi III : Mewujudkan Masyarakat Purbalingga yang
Berkualitas, , Bermoral, Memiliki Jati Diri dan Semangat
Nasionalisme.- Misi IV : Mewujudkan Ekonomi Masyarakat Purbalingga yang
Semakin Meningkat dan Berkeadilan.- Misi V : Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan
Sarana Wilayah.- Misi VI : Mewujudkan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.
IV - 3
Dengan memperhatikan visi-misi RPJMD kabupaten Purbalingga
dan mempertimbangkan capaian hasil pembangunan pada tahun
tahun sebelumnya dan dengan mempertimbangkan isu dan
permasalahan mendesak yang masih akan dihadapi pada tahun 2016,
sebagai arah dan pedoman pelaksanaan pembangunan Kabupaten
Purbalingga Tahun 2016 ditetapkan dengan tema sebagai berikut
“MEMANTAPKAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DENGAN TERUS MENDORONG TERWUJUDNYA EKONOMI YANG
MAJU, MANAJEMEN PEMERINTAHAN YANG BAIK, SERTA
KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN KENYAMAN WILAYAH”
4.1. Arah Kebijakan Pembangunan
Penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Purbalingga selama
periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten
Purbalingga Tahun 2015–2019 dari tahap ke tiga pembangunan jangka
panjang 2005-2025, dapat diuraikan sebagai berikut :
A. Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Aparatur1. Pemantapan kualitas administrasi pemerintahan daerah dalam
rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi administrasipemerintahan serta penguatan fungsi pengawasan melekatmelalui penguatan sistem pembinaan administrasi danpenguatan kompetensi aparatur.
2. Pemantapan kapasitas pengawasan fungsional melaluipeningkatan jumlah auditor yang memiliki kompetensi sesuaikebutuhan sekurang-kurangnya mendekati kebutuhan ideal.
3. Penguatan profesionalisme aparatur antara lain denganmenitikberatkan pembinaan karir PNS berdasarkan merytsystem.
4. Penguatan kelembagaan pemerintah daerah dan pemerintahandesa sesuai tuntutan kebutuhan dan dinamika lingkunganserta ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Penguatan kinerja penyelenggaraan pembangunan daerahmelalui penguatan sistem perencanaan, pengendalian danevaluasi pembangunan.
6. Penguatan pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, ekonomidan kelembagaan masyarakat untuk mendorong terwujudnyamasyarakat mandiri.
7. Penguatan kerjasama antara pemerintah daerah denganberbagai fihak dan kerjasama antar daerah yang ditandaidengan semakin efektifnya koordinasi, sinkronisasi, dan sinergidalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerahserta dalam pendayagunaan potensi daerah.
B. Kebijakan Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Ketertiban
IV - 4
1. Penguatan keamanan dan ketertiban umum melalui penguatanmanajemen fasilitas umum dan fasilitas pelayanan umum.
2. Penguatan kesadaran sosial, kesetiakawanan sosial, kesadaranhukum, dan budaya hukum dengan semakin menguatkanpenanaman dan pengembangan nilai-nilai sosial budaya yangsesuai dalam pendidikan formal, non formal, dan informal sertaberbagai bidang kehidupan masyarakat.
3. Penguatan kesadaran dan peran politik rakyat dalam rangkapenguatan dan pemeliharaan kualitas kehidupan politik melaluipenguatan budaya politik yang sehat, demokratis, dan dinamisberdasarkan hukum.
4. Penguatan peran dan fungsi lembaga politik serta penguatankesadaran politik rakyat melalui peningkatan peran politikrakyat dalam setiap pengambilan kebijakan politik.
C. Kebijakan Bidang Sosial, Budaya, dan Kehidupan Beragama1. Melanjutkan upaya peningkatan IPM dan IPG melalui
peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dasar sesuaiStandar Nasional (SN) dan menjamin akses seluruh masyarakatterhadap pendidikan menengah sesuai Standar PelayananMinimal (SPM), penguatan kualitas upaya kesehatan keluargadan kesehatan masyarakat sesuai standar nasional sertapeningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatandan peningkatan kualitas lingkungan pemukiman, sertapenguatan keadilan gender dalam segala bidang kehidupanmelalui penguatan kebijakan pembangunan yang peka gender.
2. Peningkatan, pemerataan dan peningkatan kualitas pelayananpendidikan dengan menitikberatkan pada peningkatan kualitaspelayanan pendidikan dasar sesuai Standar Nasional (SN) danmenjamin akses seluruh masyarakat terhadap pendidikanmenengah sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).
3. Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan IPTEKserta pengembangan hasil penelitian yang sesuai dengankebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,serta mendukung dinamika perekonomian daerah khususnyauntuk meningkatkan daya saing produk lokal.
4. Penguatan fasilitasi kegiatan kepemudaan dan keolahragaanuntuk meningkatkan pembinaan mental, kesehatan jasmani,dan peningkatan prestasi olahraga.
5. Peningkatan dan pemerataan serta peningkatan kualitaspelayanan kesehatan dengan menitikberatkan pada penguatankualitas upaya kesehatan keluarga dan kesehatan masyarakatsesuai standar nasional serta peningkatan partisipasimasyarakat dalam bidang kesehatan dan peningkatan kualitaslingkungan pemukiman.
6. Peningkatan penanganan PMKS dengan pengembangan sistemjaminan sosial.
7. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk serta penguatankesejahteraan keluarga dengan menitikberatkan padapenguatan kemandirian kepesertaan Keluarga Berencana (KB)serta penguatan kualitas keluarga.
IV - 5
8. Penguatan keberdayaan masyarakat dengan menitikberakanpada penguatan prakarsa, swadaya dan peranserta masyarakatdalam pembangunan melalui peningkatan inovasi upayapemberdayaan masyarakat di bidang sosial dan ekonomi sertapenguatan kapasitas dan kualitas kelembagaan masyarakat.
9. Penguatan keadilan gender dalam segala bidang kehidupanserta perlindungan anak melalui penguatan kebijakanpembangunan yang peka gender dan hak-hak anak sertapelembagaan perlindungan anak.
10.Penguatan penanggulangan kemiskinan denganmengembangkan sistem jaminan sosial masyarakat.
11.Penguatan fasilitasi kegiatan keagamaan, prasarana pendidikankeagamaan, lembaga keagamaan serta pembinaan kerukunanhidup beragama.
12.Penguatan internalisasi nilai-nilai luhur budaya melaluipendidikan formal, non formal, dan informal, peningkatanpengembangan seni budaya, budaya membaca dan menulisserta budaya produktif.
13.Penguatan wawasan dan semangat kebangsaan melaluipeningkatan internalisasi nilai-nilai nasionalisme dalampendidikan formal, non formal, dan informal secara sistematisdan terintegrasi dengan kurikulum pendidikan formal.
D. Kebijakan Bidang Ekonomi1. Penguatan daya saing komparatif dan kompetitif UMKM serta
akses pasar melalui pemanfaatan Litbang dalam peningkatanproduktivitas dan kualitas produk serta pemanfaatan teknologiinformasi.
2. Penguatan peran dan fungsi koperasi dan lembaga keuanganmasyarakat sebagai penggerak ekonomi rakyat denganmenitikberatkan pada penguatan kapasitas kelembagaan dankualitas manajemen.
3. Penguatan peran industri sebagai pendorong pertumbuhanekonomi daerah melalui pengembangan industri berbasisteknologi dan penumbuhan industri kreatif yang memiliki nilaitambah tinggi, ramah lingkungan, serta berperan besar dalampeningkatan pendapatan per kapita riil masyarakat danperluasan kesematan kerja.
4. Penguatan citra Purbalingga sebagai daerah tujuan utamainvestasi dengan memantapkan kondusivitas lingkungan bisnis.
5. Menjaga stabilitas harga dan distribusi barang kebutuhanpokok dan barang strategis lainnya serta memperkuat usahaperdagangan yang menjadi katalisator perekonomian daerahuntuk memantapkan perdagangan skala regional.
6. Penguatan kapasitas dan kualitas obyek-obyek wisata untukmenjadikan Purbalingga sebagai daerah tujuan wisata utamaregional.
IV - 6
7. Peningkatan keterampilan dan kualitas serta peningkatan aksestenaga kerja terhadap lapangan kerja, perlindungan tenagakerja dan pelembagaan hubungan industrial yang harmonis.
8. Pengembangan agribisnis melalui peningkatan efisiensi,modernisasi, dan value creation usaha pertanian dalam artiluas.
9. Peningkatan upaya ketercukupan dan penganekaragamankonsumsi pangan yang aman, berkualitas dan terjangkau olehseluruh lapisan masyarakat.
10. Peningkatan kapasitas dan kualitas lembaga keuangan diseluruh wilayah guna menguatkan akses modal bagi kegiatanusaha seluruh masyarakat.
E. Kebijakan Bidang Prasarana dan Sarana Wilayah serta Tataruang1. Melanjutkan peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana
perhubungan yang semakin mendorong pembangunan sosialekonomi diseluruh wilayah.
2. Peningkatan tata kelola transportasi lokal denganmenitikberatkan pada pengembangan jaringan transportasilokal, peningkatan kualitas manajemen transportasi danmelanjutkan pengembangan moda transportasi udara.
3. Penguatan manajemen pengelolaan sumberdaya air melaluipenyediaan serta peningkatan kapasitas dan kualitas prasaranairigasi dan pengairan melalui pembangunan dan pemeliharaanbangunan irigasi dan bangunan air lainnya serta penguatanperan dan fungsi kelembagaan pengelolaan air.
4. Peningkatan dan perluasan pemanfaatan teknologitelekomunikasi dan informatika dalam berbagai sektor melaluipenyempurnaan regulasi dan pengembangan infrastruktur TIhingga ke wilayah terpencil.
5. Melanjutkan peningkatan pemenuhan kebutuhan energi listrikmelalui peningkatan penyediaan jaringan listrik sertapengembangan pembangkit listrik alternatif.
6. Melanjutkan peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahanlayak huni bagi masyarakat dengan melanjutkan kebijakanpenyediaan rumah layak huni bagi keluarga miskin dan sistempembayaran perumahan jangka panjang antara lain melaluikerjasama dengan swasta serta penyediaan cadangan lahanuntuk permukiman.
7. Melanjutkan peningkatan penyediaan prasarana permukimanuntuk meningkatkan kesehatan lingkungan permukiman dansemakin mengurangi permukiman kumuh.
8. Optimaliasi penataan dan pemeliharaan kawasan perkotaanserta peningkatan kualitas prasarana pelayanan umum danruang publik untuk mewujudkan kota yang semakin mampumengakomodasi dan mendorong peningkatan aktivitas sosialekonomi, tertib, sehat, indah, dan nyaman.
9. Pengembangan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuhuntuk mendorong pengembangan wilayah-wilayah tertinggal di
IV - 7
sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomiuntuk semakin meningkatkan perkembangan antarwilayah danmeningkatkan pertumbuhan wilayah secara keseluruhan.
10.Review terhadap dokumen perencanaan penataan ruang yangsudah kadaluarsa dan melanjutkan pengendalian pemanfaatanruang secara ketat dan terus menerus sesuai fungsinyasebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaanpemanfaatan ruang.
11.Penguatan lembaga kerjasama antar daerah dalam rangkapenguatan peran dan fungsinya dalam sinergi perencanaan danpelaksanaan pembangunan serta pendayagunaan danpemasaran potensi daerah.
F. Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup1. Penguatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan
hidup dalam rangka menjaga keberlanjutan fungsi sumber dayaalam.
2. Melanjutkan pelestarian dan pengembangan pemanfaatankekayaan keanekaragaman hayati dalam rangka mendorongpeningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Penguatan manajemen pengendalian pencemaran dankerusakan lingkungan hidup melalui penguatan kelembagaanmasyarakat dan pemantapan penegakan hukum lingkungan.
4. Penguatan pengendalian pemanfaatan bahan galian, tambang,dan mineral dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
5. Penguatan pemeliharaan dan pengelolaan sumberdaya airmelalui penguatan kelembagaan dan sistem pemeliharaan dapengelolaan mata air, daerah tangkapan air dan aliran sungai.
4.2. Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kabupaten Purbalingga :Pro Growth, Pro Poor, Pro Job, Dan Pro Environment.
Dalam upaya meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat di
Kabupaten Purbalingga, maka dilakukan strategi pembangunan
disertai pemerataan (growth with equity) yang bertumpu pada
keserasaian pertumbuhan ekonomi (pro-growth) dalam menciptakan
kesempatan kerja (pro-jobs) dan mengurangi kemiskinan (pro-poor) yang
tetap berdasarkan kelestarian alam (pro-environment). Melalui strategi
yang pro growth, Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengarahkan
kebijakan ekonomi pada terwujudnya pertumbuhan ekonomi
Purbalingga yang kondusif bagi pengembangan usaha dan terbukanya
kesempatan berusaha yang luas bagi peningkatan kapabilitas
masyarakat yang semakin berkualitas dan berkeadilan melalui
pendayagunaan seluruh potensi daerah.
A. Strategi pro growth, dilakukan antara lain melalui :
IV - 8
1. Meningkatkan pendapatan per kapita riil masyarakat secara
lebih merata dengan mewujudkan struktur perekonomian yang
kokoh berlandaskan keunggulan komparatif dan kompetitif
dengan sektor pertanian dan sektor pariwisata sebagai basis
aktivitas ekonomi;
2. Meningkatkan peran sektor industri dan jasa dengan
menghasilkan produk yang lebih berkualitas serta memiliki nilai
tambah dan berdaya saing tinggi dengan didukung investasi
swasta yang ramah tenaga kerja, mendorong aktivitas ekonomi
lokal, dan ramah lingkungan, guna menyediakan lapangan kerja
dengan tingkat upah memadai dan menanggulangi kemiskinan.
3. Peningkatan daya saing komparatif dan kompetitif UMKM serta
akses pasar melalui peningkatan produktivitas dan kualitas
produk.
4. Pengembangan dan peningkatan kapasitas lembaga-lembaga
keuangan bank dan non-bank terutama lembaga keuangan
masyarakat (LKM) guna semakin meningkatkan akses modal bagi
usaha ekonomi rakyat.
5. Peningkatan peran dan fungsi koperasi dan lembaga keuangan
masyarakat sebagai penggerak ekonomi rakyat dengan
menitikberatkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan dan
kualitas manajemen.
6. Penciptaan lingkungan bisnis (business environment) yang
semakin kondusif untuk meningkatkan kegiatan usaha dan
investasi dengan menitikberatkan pada peningkatan kualitas
sistem pelayanan perizinan, peningkatan penyediaan dan
kualitas infrastruktur penunjang, kemudahan akses terhadap
lahan usaha, serta kepastian usaha.
7. Melakukan upaya penertiban usaha dan sosialisasi tentang
perlindungan konsumen, menjaga stabilitas harga dan
kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok dan barang
strategis lainnya, serta meningkatkan perlindungan konsumen.
8. Peningkatan peran usaha perdagangan sebagai katalisator
perekonomian daerah antara lain melalui revitalisasi pasar
tradisional dan fasilitasi pedagang kecil, serta pengaturan pasar
modern.
IV - 9
9. Penguatan industri kecil menengah dan industri padat karya
yang memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan memiliki
nilai tambah tinggi dan ramah lingkungan untuk semakin
memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan
per kapita masyarakat.
10. Peningkatan kapasitas, kualitas, dan promosi obyek-obyek
wisata untuk meningkatkan daya tarik dan meningkatkan angka
kunjungan wisatawan sehingga akan semakin meningkatkan
perannya sebagai prime mover perekonomian daerah.
B. Strategi Pro Poor, dilakukan dengan mengimplementasikan 4
(empat) strategi intervensi program yakni :
1. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga,
bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar,
pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup
masyarakat miskin.
2. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis
pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan
potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin
untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada
prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat
3. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis
pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk
memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha
berskala mikro dan kecil
4. Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun
tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat miskin.
C. Strategi Pro Job
Strategi Pro Job antara lain dilakukan melalui perluasan dan
peningkatan akses tenaga kerja atas kesempatan kerja dan
berusaha, peningkatan kualitas SDM, peningkatan keterampilan,
perlindungan tenaga kerja, dan peningkatan hubungan industrial.
Dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, maka upaya
pembangunan ekonomi disamping harus mampu mendorong
pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi juga harus ramah tenaga
kerja. Pertumbuhan ekonomi yang ramah tenaga kerja berarti akan
semakin membuka dan memperluas kesempatan kerja dan
IV - 10
kesempatan berusaha. Bertambah kesempatan kerja dan
kesempatan berusaha dengan sendirinya akan memperluas
kesempatan untuk memperoleh pendapatan bagi masyarakat.
Dengan meningkatnya kesempatan memperoleh pendapatan, maka
akan meningkatkan kemampuan daya beli yang berarti juga akan
meningkatkan konsumsi masyarakat. Sedang dengan meningkatnya
konsumsi masyarakat secara berantai akan mendorong aktivitas
produksi, yang berarti akan meningkatkan kesempatan memperoleh
pendapatan karena aktivitas produksi secara otomatis akan
membutuhkan berbagi faktor produksi seperti bahan baku, tenaga
kerja dan sebagainya. Upaya perluasan kesempatan kerja dan
berusaha dilakukan melalui berbagai kebijakan yang diarahkan
untuk menciptakan lapangan kerja, peluang berusaha,
meningkatkan produktifitas usaha, meningkatkan produktivitas
tenaga kerja dan berusaha, peningkatan keterampilan dan
peningkatan akses tenaga kerja terhadap lapangan kerja,
perlindungan tenaga kerja, dan peningkatan hubungan industrial.
D. Strategi Pro Environment
Eksploitasi sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan hidup
akibat aktifitas yang tidak berwawasan lingkungan telah
menimbulkan dampak negatif yang langsung dirasakan oleh
masyarakat, seperti pencemaran air dan udara, timbulnya berbagai
penyakit, merosotnya hasil tangkapan ikan sungai, hilangnya
populasi berbagai spesies flora dan fauna khas/langka, munculnya
lahan rusak termasuk deforestasi, terjadinya banjir dan tanah
longsor, sulitnya mendapatkan air pada musim kemarau,
berpindahnya aliran sungai, dan sebagainya. Sementara itu
pesatnya peningkatan jumlah penduduk bersamaan dengan terus
menurunnya luasan lahan pertanian menyebabkan kemampuan
penyediaan pangan semakin terbatas. Hal ini disebabkan oleh
meningkatnya konversi sawah dan lahan pertanian produktif
lainnya serta rendahnya peningkatan produktivitas hasil pertanian.
Di sisi lain, bertambahnya kebutuhan lahan pertanian dan
penggunaan lainnya akan mengancam keberadaan hutan dan
keseimbangan tata air. Memburuknya kondisi hutan akibat
deforestasi yang meningkat pesat dan memburuknya penutupan
lahan di wilayah hulu daerah aliran sungai menyebabkan
IV - 11
menurunnya ketersediaan air untuk pertanian dan kebutuhan
lainnya. Pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai salah satu
sumberdaya yang potensial juga belum berkembang sebagaimana
mestinya. Pengembangan nilai tambah keanekaragaman hayati
dapat menjadi alternatif sumber daya pembangunan yang dapat
dinikmati baik oleh generasi sekarang maupun mendatang.
Keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang juga
menghadapi tantangan akibat perubahan iklim dan pemanasan
global. Untuk mengantisipasi berbagai hal tersebut di atas maka
perlu mengimplementasikan strategi pembangunan yang pro
environment yang bersifat kolaboratif dalam pengelolaan sumber
daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Strategi
pembangunan berwawasan lingkungan hidup bertujuan untuk
menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, memulihkan
kondisi dan fungsi lingkungan hidup yang mengalami degradasi
akibat eksploitasi sumber daya alam dan dampak aktivitas sosial
ekonomi masyarakat, dan memelihara kekayaan keragaman
sumberdaya hayati dan kekhasan sumber daya alam.
Strategi ini dilakukan melalui perbaikan pengelolaan dan
pendayagunaan sumber daya alam, pelestarian fungsi lingkungan
hidup dan Peningkatan pencegahan, pengendalian, dan
penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui
peningkatan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan
lainnya terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup,
pengembangan dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan
berbasis masyarakat, serta penegakan hukum.
4.3. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Kabupaten
Purbalingga
Dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah, telah
diupayakan adanya keterpaduan pembangunan sektoral dan
wilayah/daerah. Wujud operasional secara terpadu melalui pendekatan
wilayah tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang
komprehensif dan berhirarki dari tingkat Nasional, Provinsi sampai
Kabupaten/Kota. Pengembangan Wilayah Kabupaten Purbalingga
menguraikan arah dan strategi pengembangan Kabupaten Purbalingga
sesuai dengan RTRW Kabupaten Purbalingga. Sesuai dengan perubahan
IV - 12
paradigma baru bahwa Strategi pengembangan wilayah merupakan
suatu alat yang dapat mengurangi kesenjangan pertumbuhan antar
wilayah, menterpadukan antar sektor dan mensinkronisasikan
program pembangunan yang berwawasan lingkungan dan
berkelanjutan. Penyusunan strategi pengembangan wilayah yang
meliputi rencana pemanfaatan dan struktur tata ruang dalam lingkup
Kabupaten Purbalingga menjadi penting artinya untuk mewujudkan
keserasian pemanfaatan ruang sesuai dengan kebutuhan daerah dan
kemampuan daya dukung lingkungannya
A. Tinjauan Kebijakan Pengembangan Wilayah Nasional
Kebijakan pembangunan nasional dalam RTRWN memuat
arahan pengembangan wilayah yang dilakukan untuk memperkuat
pembangunan daerah, mengingat pembangunan daerah merupakan
bagian integral dari pembangunan nasional yang terpadu dengan
pembangunan sektoral dalam rangka mengupayakan pemerataan
pembangunan antar daerah. Secara umum, pemerataan pembangunan
antar daerah merupakan arahan untuk menyeimbangkan
pembangunan antar wilayah melalui upaya penyebaran kegiatan
ekonomi, sosial budaya, penduduk dan pusat-pusat kegiatan. Arahan
pengembangan wilayah ini juga sangat terkait dengan kebijakan
pengembangan politik dan pertahanan keamanan. Perlunya arahan
pengembangan wilayah untuk merumuskan strategi pemanfaatan
ruang dan struktur ruang nasional didasarkan pada aspek-aspek
efisiensi dan efektifitas penggunaan investasi dan sumber daya dalam
mewujudkan tujuan pembangunan.
Arahan pokok yang tertuang dalam RTRWN mengenai beberapa
pokok kebijakan pengembangan wilayah sebagai berikut :
a. Pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dengan tetap memperkokoh kesatuan dan ketahanan
nasional serta mewujutkan wawasan nusantara.
b. Pembangunan sektoral dilakukan untuk meningkatkan
pertumbuhan, pemerataan dan kesatuan wilayah nasional dan
pembangunan berkelanjutan.
c. Pembangunan dititik beratkan pada pembangunan ekonomi dan
penekanan pada pembangunan industri yang kuat dan maju serta
IV - 13
pertanian yang tangguh yang didukung oleh kualitas sumber daya
manusia.
d. Pembangunan wilayah diupayakan saling terkait dan menguatkan
sesuai dengan potensi wilayah dan dalam penggunaan potensi
sumber daya alam dilakukan :
Secara berencana,rasional,optimal,dan bertanggung jawab.
Sesuai kemampuan daya dukung .
Memperhatikan kelestarian, fungsi dan keseimbangan
lingkungan hidup bagi pembangunan yang berkelanjutan
Berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam, pola tata
ruang nasional yang berwawasan nusantara dijadikan pedoman dalam
perencanaan pengembanan wilayah. Kebijakan RTRWN yang terkait
langsung dengan Kabupaten Purbalingga adalah ditetapkannya
Kabupaten Purbalingga sebagai salah satu Kota yang memiliki tingkat
pelayanan lokal yang tergabung dalam Kawasan BARLINGMASCAKEB
dengan Kota Purwokerto dan Cilacap sebagai pusatnya. Implikasi dari
kebijakan tersebut, maka dalam pengembangan struktur dan pola
pemanfaatan ruang Kabupaten Purbalingga harus mempertimbangkan
tingkat pelayanan tersebut, baik ruang dalam pengertian spasial
maupun jaringan infra struktur pendukungnya, misalnya jaringan
jalan, jaringan kereta api, jaringan penerbangan dan sebagainya.
B. Tinjauan Kebijakan Pengembangan Wilayah Provinsi JawaTengah
Secara garis besar, konsep pengembangan ruang wilayah
Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mencapai pertumbuhan
pemerataan pembangunan antar wilayah, keterkaitan antar sektor dan
antar kawasan dalam pulau, serta kelestarian lingkungan adalah
sebagai berikut:
Mempertahankan dan memperkuat pertumbuhan ekonomi.
Melindungi atau konservasi sumber daya dalam arti luas, yang
mencakup pemulihan dan pengkayaan.
Menyeimbangkan pertumbuhan antar wilayah dalam Pulau Jawa
dan Bali, baik keseimbangan kegiatan ekonomi maupun
keseimbangan perkembangan penduduk.
Mengurangi konflik pemanfaatan ruang antar kegiatan fungsional.
IV - 14
Identifikasi kegiatan-kegiatan sosial ekonomi dan alternatif-
alternatif yang berciri berkelanjutan, yaitu hemat energi, hemat
ruang, hemat buangan, bersih dan berpotensi daur ulang
Sesuai dengan arahan pembangunan menurut RTRW Provinsi
Jawa Tengah, Kabupaten Purbalingga ditetapkan sebagai Wilayah
Pembangunan VI (WP VI) terdiri dari Kabupaten Banyumas, Kabupaten
Banjarnegara dan Kabupaten Purbalingga dengan pusat
pengembangan di Kota Purwokerto.
C. Kedudukan Kabupaten Purbalingga Dalam PerwilayahanProvinsi Jawa Tengah
Kabupaten Purbalingga adalah salah satu kabupaten di Provinsi
Jawa Tengah yang terletak di bagian tengah dan memiliki keterkaitan
kuat dengan Kota Purwokerto sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
yang mampu melayani kabupaten/kota yang ada di sekitarnya
termasuk Kabupaten Purbalingga. Kabupaten Purbalingga sendiri
termasuk dalam kategori Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang mampu
menjadi pusat kegiatan di wilayah kabupaten sendiri dan
hinterlandnya.
Letak Kabupaten Purbalingga di jalur tengah Provinsi Jawa
Tengah memang secara konstelasi regional kurang strategis karena
tidak dilewati jalan nasional yang menghubungkan wilayah utara dan
wilayah selatan Jawa Tengah, namun perkembangan kegiatan di
wilayah Kabupaten Purbalingga termasuk cukup pesat terutama di
bidang industri dan perdagangan, serta permukiman. Kondisi inilah
yang menyebabkan Kabupaten Purbalingga menjadi salah satu wilayah
yang cukup layak untuk ditingkatkan kegiatannya menjadi Pusat
Kegiatan Wilayah bagi Provinsi Jawa Tengah, karena Kabupaten
Purbalingga memiliki kawasan strategis pertahanan dan keamanan.
Wilayah dalam Provinsi Jawa Tengah yang memiliki keterkaitan
pusat-pusat pembangunan wilayah Kabupaten Purbalingga, antara
lain: Kebumen, Cilacap, dan Purwokerto sebagai bagian yang akan
berpengaruh langsung pada arah persebaran pengembangan wilayah
Kabupaten Purbalingga. Sebagai generator pertumbuhan sektor
ekonomi khususnya industri masih bersandar pada daerah
Purwokerto-Cilacap, Semarang, Kudus dan Tegal. Strategi
pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah melalui pembangunan
IV - 15
sektor pertanian di Kabupaten Purbalingga sangat diandalkan bagi
pengembangan agro-industri dan pertanian.
Sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah telah
menumbuhkan kompetisi antar wilayah kabupaten/kota serta
tumpang tindihnya pembangunan antar wilayah. Oleh karena itu
diperlukan adanya kerjasama antar wilayah kabupaten/kota guna
menyikapi dan memecahkan permasalahan yang terjadi di daerah
khususnya di daerah-daerah perbatasan wilayah antar kabupaten.
Dalam hal ini dibutuhkan kebijakan pembangunan wilayah yang tidak
saja mengarah kepada pemenuhan kebutuhan dasar penduduk (basic
need approach) tetapi juga mengarah kepada pengembangan ekonomi
wilayah secara lebih luas (regional) serta kelestarian lingkungan
(development approach).
Sistem kerjasama dalam pembangunan wilayah menjadi suatu
konsep dalam merencanakan sistem keterpaduan serta menciptakan
sinergi antar wilayah kabupaten/kota. Untuk merealisasi konsep
tersebut diperlukan adanya koordinasi dalam merencanakan tata
ruang dan pemanfaatan ruang dalam lingkup yang lebih makro
(regional).
Gambar 3.2Konstelasi Regional Purbalingga di Wilayah BARLINGMASCAKEB
Kabupaten Purbalingga dapat melaksanakan koordinasi dan
sinkronisasi dalam hal pengembangan dan pemanfaatan wilayahnya
bersama dengan kabupaten-kabupaten sekitar, sesuai dengan pola
perwilayahan dalam lingkup Propinsi Jawa Tengah, antara lain:
pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Pekacangan dengan
Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Pemalang, pengelolaan DAS
IV - 16
Klawing dengan Kabupaten Pemalang, pengelolaan DAS Serayu dan
DAS Banjaran dengan Kabupaten Banyumas, DAS Gintung dengan
Kabupaten Banjarnegara, Pengembangan Jaringan Transportasi,
Pengelolaan sektor pertanian, dan sektor agro industri dsb.
D. Arah Pengembangan Wilayah Kabupaten PurbalinggaSetiap wilayah yang ada di Kabupaten Purbalingga memiliki
potensi sumberdaya alam, sumberdaya binaan dan kegiatan sosial
ekonomi yang beragam. Dalam rangka mengurangi kesenjangan
perkembangan tiap wilayah, maka diperlukan adanya intervensi yang
dapat memberikan fungsi dan peran yang jelas untuk setiap wilayah
sesuai dengan potensi, hambatan dan tantangannya dalam bentuk
suatu rencana struktur yang mempunyai hirarki keruangan. Rencana
struktur yang dikembangkan tersebut akan mengoptimalkan masing-
masing wilayah sehingga tercipta pemenuhan kebutuhan antara
wilayah satu terhadap wilayah yang lainnya.
Rencana struktur tata ruang mewujudkan hirarki pusat
pelayanan wilayah meliputi sistem pusat-pusat perkotaan dan
perdesaan, pusat-pusat permukiman, hirarki sarana dan prasarana,
serta sistem jaringan jalan. Rencana struktur tata ruang yang
ditetapkan adalah struktur ruang yang mampu mencapai tujuan :
a. Menyelaraskan antara perkembangan penduduk dan kebutuhan
kelengkapan sarana dan prasarana pada setiap wilayah;
b. Mengoptimalkan keterbatasan ketersediaan sumberdaya yang ada,
baik sumberdaya manusia, alam, sumberdaya binaan, dan
sumberdaya pembiayaan;
c. Pemecahan persoalan pengembangan wilayah;
d. Mewujudkan aspirasi masyarakat.
Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka
tata ruang wilayah Kabupaten Purbalingga yang tersusun atas
konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhirarki satu sama lain yang
dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah terutama
jaringan transportasi. Pusat kegiatan wilayah Kabupaten Purbalingga
merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau
administrasi masyarakat di wilayah kabupaten, yang terdiri atas PKL,
PKLp, PPK dan PPLn.
IV - 17
Struktur Tata Ruang Kabupaten Purbalingga dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu kawasan yang dikembangkan
menjadi hierarki pertama dan memiliki skala pelayanan untuk
kegiatan tingkat regional Kabupaten Purbalingga.
Kawasan Perkotaan Purbalingga
Kawasan Perkotaan Bobotsari
2. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) yaitu Pusat Pelayanan
Kawasan (PPK) yang diprediksi dan dipromosikan tumbuh sebagai
PKL baru dengan skala pelayanan untuk beberapa wilayah
kecamatan
Kawasan Perkotaan Bukateja
Kawasan Perkotaan Rembang.
Gambar Struktur Ruang Kabupaten Purbalingga
3. Pusat Pelayanan Kawasan (PKK) yaitu Kawasan perkotaan yang
berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau
beberapa desa
Kawasan IKK Kertanegara,
IV - 18
Kawasan IKK Kaligondang,
Kawasan IKK Bojongsari,
Kawasan IKK Karanganyar,
Kawasan IKK Karangmoncol,
Kawasan IKK Karangreja,
Kawasan IKK Kemangkon,
Kawasan IKK Kejobong,
Kawasan IKK Kutasari,
Kawasan IKK Padamara,
Kawasan IKK Mrebet,
Kawasan IKK Pengadegan,
Kawasan IKK Karangjambu,
Kawasan IKK Kalimanah.
4. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yaitu Pusat permukiman yang
berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa
PPL Kutawis di Kecamatan Bukateja
PPL Makam di Kecamatan Rembang
PPL Kutabawa Kecamatan Karangreja
PPL Purbayasa Kecamatan Padamara
PPL Picung, Desa Krangean Kecamatan Kertanegara
PPL Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol
PPL Bedagas Kecamatan Pengadegan
PPL Bandingan Kecamatan Kejobong
Wilayah Kabupaten Purbalingga yang akan dikembangkan
maupun memerlukan penanganan khusus akan dibagi per kawasan.
Pembagian kawasan yang diprioritaskan di Wilayah Kabupaten
Purbalingga meliputi:
1. Kawasan Pusat Pertumbuhan, kawasan tersebut diprioritaskan
karena kegiatan perkotaan yang semakin berkembang. Kawasan
pusat pertumbuhan di wilayah Kabupaten Purbalingga antara lain:
Kecamatan Purbalingga
Kecamatan Bobotsari
Kecamatan Bukateja
Kecamatan Rembang
2. Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya
IV - 19
a. Kawasan lindung di wilayah Kabupaten Purbalingga terdiri dari
kawasan hutan lindung, kawasan sekitar mata air, kawasan
daerah sempadan sungai dan kawasan bencana longsor dan
kekeringan. Kawasan lindung meliputi:
Kawasan Hutan Lindung, kawasan yang diprioritaskan
penanganannya terletak di Kecamatan Karangreja. Adapun
sesuai SK Menhut No. 359/Menhut-II/2004, luas hutan
lindung di Kabupaten Purbalingga adalah 9.236 ha,
meliputi Kecamatan Bobotsari 104 ha; Kecamatan
Bojongsari 777 ha; Kecamatan Karangjambu 1391 ha;
Kecamatan Karangmoncol 3642 ha; Kecamatan Kutasari
637 ha; Kecamatan Mrebet 56 ha; Kecamatan Rembang
2.214 ha; dan Kecamatan Karangreja 409 ha.
Kawasan Sekitar Mata Air, semua sumber mata air yang
digunakan sebagai air baku PDAM maupun yang berfungsi
sebagai pengairan diprioritaskan penanganannya. Kawasan
sekitar mata air, meliputi: Mata Air Situ Tirtomarto Desa
Karangcegak, Mata Air Walik Desa Kutasari, Tuk Gunung
Desa Limbangan, Mata Air Bandawayu Desa Karangduren,
Mata Air Mudal Desa Dagan, Mata Air Tuk Arus Desa
Serayu Larangan, Mata Air Kali Talun, Mata Air Supiturang
dan Mata Air Kali Pulus Desa Karangambas
Kawasan Daerah Sempadan Sungai, kawasan sempadan
sungai yang mendapatkan prioritas penanganannya adalah
Aliran DAS Serayu-Luk Ulo dan Klawing.
Kawasan Rawan Bencana Longsor dan Kekeringan,
Kawasan rawan bencana tanah longsor yang terdapat di
Kabupaten Purbalingga, terdiri atas zona kerentanan
tingkat menengah yang memiliki kelerengan 30 – 50 %,
sedangkan zona tingkat kerentanan tinggi memiliki
kelerengan sekitar 50 - 70 % sampai > 70 %. Berdasarkan
kondisi eksisting, lahan di daerah tersebut umumnya
digunakan sebagai hutan sejenis, hutan heterogen, tegalan
dan masih ada permukiman. Terdapatnya permukiman di
daerah rawan bencana gerakan tanah, dapat
membahayakan keselamatan masyarakat yang tinggal di
wilayah tersebut. Pemerintah perlu melakukan relokasi
IV - 20
warga yang tinggal di daerah rawan bencana gerakan
tanah guna mengantisipasi dan meminimalisasi bahaya
yang ditimbulkan.
Kawasan rawan bencana kekeringan merupakan kawasan
yang sering/berpotensi tinggi mengalami bencana alam
kekeringan atau tempat-tempat yang secara rutin setiap
musim kemarau mengalami kekeringan dan tidak
mendapatkan suplay air bersih.
Penanganan kawasan rawan longsor ini diprioritaskan di
Kecamatan Rembang. Sedangkan kawasan kekeringan di
Kecamatan Kejobong dan Kecamatan Kutasari.
b. Kawasan Budidaya, merupakan kawasan yang diperuntukkan
bagi berbagai jenis hasil produksi yang meliputi kawasan hutan
produksi dan kawasan pertanian. Kawasan budidaya meliputi:
Kawasan hutan produksi, prioritas penanganan yang
dipusatkan di Kecamatan Karangmoncol, Kecamatan
Karangreja dan Kecamatan Rembang.
Kawasan pertanian, prioritas penanganan dipusatkan di
Kecamatan Bukateja, Kemangkon, Purbalingga dan
Kalimanah untuk lahan basah. Sedangkan Kecamatan
Rembang dan Kecamatan Karangmoncol untuk tanaman
tahunan, Kecamatan Mrebet untuk perdagangan dan
Kecamatan Kejobong untuk tanaman pangan lahan kering.
3. Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi
Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi adalah wilayah yang
pertumbuhannya cepat ditinjau dari indikator perkembangan aktivitas
beserta sarana prasarana penunjang. Kawasan pertumbuhan cepat di
Kabupaten Purbalingga diindikasikan oleh tingginya perkembangan
kawasan permukiman, perubahan fungsi serta kecenderungan
pergeseran pusat-pusat aktivitas penduduk bercirikan perkotaan.
Beberapa segmen kawasan pertumbuhan cepat di Kabupaten
Purbalingga antara lain:
a. Kawasan PKL meliputi Perkotaan Purbalingga dan Perkotaan
Bobotsari. Perkotaan Purbalingga sebagai Ibukota Kabupaten
mengalami pertumbuhan skala pelayanan fasilitas perkotaan
dengan skala pelayanan regional. Beberapa segmen cepat
berkembang di Perkotaan Purbalingga antara lain:
IV - 21
- Koridor Jalan Sudirman sampai taman alun alun Kota dan
Jalan Mayong Kia Kia yang tumbuh sebagai jalur pejalan kaki
kota (city walk);
- Koridor Jalan Sukarno Hatta yang menghubungkan terminal
kota sampai perempatan Kedung Menjangan sebagai jalur
lingkar kota mengalami alih fungsi lahan secara cepat;
- Jalan Kalikabong menuju Sirongge yang menghubungkan
terminal hingga RSU Kabupaten Purbalingga tumbuh sebagai
kawasan sentra kuliner;
- Kawasan SEGAMAS (segitiga emas) yang berkembang sebagai
pusat perdagangan dan jasa Kabupaten Purbalingga.
- Kawasan Perkotaan Bobotsari yang tumbuh sebagai pusat
kegiatan perdagangan dan jasa.
b. Kawasan PKLp meliputi Perkotaan Bukateja dan Perkotaan
Rembang. Kawasan ini memiliki potensi yang cukup berkembang
dan diperkirakan pada akhir tahun perencanaan akan menjadi
PKL seperti Perkotaan Purbalingga dan Perkotaan Bobotsari.
c. Kawasan strategis agropolitan Bungakondang meliputi wilayah
Kecamatan Bukateja, Kecamatan Pengadegan, Kecamatan
Kejobong dan Kecamatan Kaligondang.
d. Kawasan agopolitan lereng Gunung Slamet meliputi wilayah
Kecamatan Karangreja, Kecamatan Mrebet, Kecamatan
Bojongsari dan Kecamatan Kutasari.
e. kawasan minapolitan meliputi sentra pengembangan perikanan
di lokasi berikut:
- Kelurahan Kembaran Kulon berada di Kecamatan
Purbalingga;
- Desa Manduraga berada di Kecamatan Kalimanah;
- Desa Kalitinggar Kidul dan Desa Gemuruh berada di
Kecamatan Padamara;
- Desa Kutasari berada di Kecamatan Kutasari;
- Desa Kajonan berada di Kecamatan Bojongsari; dan
- Desa Mangunegara berada di Kecamatan Mrebet.
f. Kawasan Daerah Tujuan Wisata
Keragaman jenis dan karakter obyek wisata Purbalingga di bagi
kedalam beberapa klaster wisata yakni :
- Daerah Tujuan Wisata I meliputi obyek wisata owabong, Desa
IV - 22
Wisata Karangbanjar, Sanggaluri Park, dan Purbasari
Pancuran Mas, yang dicirikan wisata air, permainan dan ilmu
pengetahuan.
- Daerah Tujuan Wisata II meliputi obyek wisata Goa Lawa,
Pendakian Gunung Slamet, Agrowisata Serang dan Desa
Wisata Limbasari.
- Daerah Tujuan Wisata III meliputi obyek wisata Ardi Lawet
dan Monumen Jenderal Sudirman yang dicirikan religi dan
peninggalan sejarah.
- Daerah Tujuan Wisata IV meliputi obyek wisata Musium Prof
Dr. R. Soegarda Poerbakawatja, Masjid Agung Darussalam
Kabupaten Purbalingga beserta beragam sentra industri
kerajinan rumah tangga.
E. Strategi Pengembangan InfrastrukturPembangunan infrastruktur Kabupaten Purbalingga ditujukan
untuk memenuhi kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana
dasar (PSD) dengan mengoptimalkan sumberdaya yang ada untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rencana pengembangan dan
pembangunan infrastruktur juga untuk menjadi pendukung utama
fungsi-fungsi sistem sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari
masyarakat. Pengembangan Infrastruktur Kabupaten Purbalingga
diuraikan sebagai berikut:
1. Pengembangan Sistem Air Minum
Rencana pengembangan air minum terkait dengan perwujudan
realisasi Millenium Development Goals sampai dengan tahun 2016
antara lain :
a. Adanya peningkatan akses air minum perpipaan berdasarkan
daerah pelayanan di daerah perkotaan dan perdesaan meliputi :
Wilayah pelayanan Kota, dari 30 % menjadi 60% atau tambahan
pelayanan 17.478 jiwa
Wilayah pelayanan IKK dari 30% menjadi 55% atau tambahan
pelayanan 37.728 jiwa
Wilayah pelayanan Desa dari 30% menjadi 55% atau tambahan
pelayanan 18.019 jiwa
Sedangkan untuk meningkatkan akses air minum perpipaan
dilakukan kegiatan penambahan unit pelayanan yaitu:
IV - 23
Peningkatan akses air minum perpipaan melalui pelayanan
perkotaan dan perdesaan
Penyediaan prasarana sarana air minum bagi daerah yang
belum memiliki sistem baru
Penyediaan prasarana sarana air minum bagi daerah yang
rawan kekeringan
Pengembangan SPAM IKK yang sudah memiliki sistem lama
2. Pengembangan Sistem Persampahan
Rencana penyediaan TPA di Kabupaten Purbalingga saat ini dikelola
di Desa Banjaran perlu mendapatkan pengoptimalan pengelolaan
sampah mengingat kemampuan TPA yang semakin menurun. Perlu
tidaknya pembangunan TPA didasarkan pada jumlah timbunan
sampah. Ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan dalam
pembangunan TPA, yaitu : Peningkatan Kinerja TPA, Revitalisasi
TPA Banjaran , dan Operasional sistem pengolahan sampah dengan
Sanitary Landfill.
Arah pengembangan kedepan sistem Persampahan adalah
a. Kampanye terhadap masyarakat untuk meminimkan produksi
timbulan sampah dengan mengelola sampah dengan sistem
Reuse, Reduce dan Recycle. Salah satunya pemilahan sampah
organik menjadi kompos dan sampah organik dapat dimanfaatkan
lagi ataupun di daur ulang.
b. Peningkatan kelembagaan terhadap instansi yang terkait dengan
pengelolaan persampahan di Kabupaten Purbalingga.
c. Penambahan kemampuan SDM dan Sarana Prasarana
Penunjang, berupa sarana pengumpulan dan sarana
pengangkutan.
d. Pengolahan TPA dari sistem Open Dumping menjadi Sanitary
Landfill disertai dengan DED Kinerja TPA dan Revitalisasi TPA.
3. Pengembangan Sistem drainase
Dalam rencana pengelolaan pelayanan jaringan drainase yang
terdapat di Kabupaten Purbalingga meliputi:
Jaringan Primer yaitu sungai-sungai yang terdapat di Kabupaten
Purbalingga
Jaringan Sekunder yaitu jaringan yang terdapat di kanan kiri
jalan sebagai penampung luapan air hujan dan penyaluran air
dari permukaan ke saluran primer sungai.
IV - 24
Jaringan tersier merupakan jaringan yang terdapat dalam
kawasan permukiman penduduk
Dalam rencana pengembangan jaringan drainase sebaiknya
dilakukan dengan mengikuti alur perkembangan jalan raya
dengan demikian kondisi jaringan drainase sebagai pengendali
terhadap terjadinya banjir pada wilayah Kabupaten Purbalingga.
Program yang perlu dilakukan dalam perencanaan prasarana
drainase adalah:
a. Peningkatan pemanfaatan jaringan drainase yang sudah ada
b. Perbaikan untuk jaringan drainase yang mengalami kerusakan
dengan pembersihan gorong-gorong dan fasilitas pintu air,
pengerukan sungai.
c. Pembangunan jaringan drainase baru untuk menampung aliran
air dari air hujan dan permukiman penduduk yang semakin
meningkat.
4. Pengembangan Sistem Permukiman
Pengembangan permukiman di Kabupaten Purbalingga terbagi
daerah perkotaan dan daerah perdesaan, terkait dengan penyediaan
sarana prasarana dasar permukiman, antara lain: air minum, air
limbah dan sarana sanitasi, serta persampahan bagi daerah
perkotaan. Sedangkan daerah perdesaan pelayanan persampahan
dapat dilakukan secara mandiri. Permasalahan yang mendesak bagi
pengembangan permukiman perkotaan adalah timbulnya kawasan
kumuh. Sehingga direncanakan pengembangan eco-district untuk
penataan lingkungan permukiman perkotaan dengan pendekatan
smart city akan mulai diinisiasi.
5. Pengembangan Sistem Perhubungan dan Transportasi
a. Jaringan Jalan
Jaringan trasnportasi yang ada di Kabupaten Purbalingga
adalah jaringan transportasi darat khusunya jaringan jalan.
Berdasarkan sistem dan fungsinya dapat dibedakan menjadi
jalan arteri primer, jalan kolektor primer, jalan lokal primer,
jalan arteri sekunder, jalan kolektor sekunder, jalan lokal
sekunder, dan jalan lingkungan. Sistem dan fungsi jalan yang
terdapat di Kabupaten Purbalingga diuraikan sebagai berikut :
(a) Jalan Kolektor Primer, meliputi ruas jalan yang
menghubungkan :
IV - 25
Kecamatan Purbalingga – Kecamatan Bukateja – ke arah
Banjarnegara
Kecamatan Purbalingga – Kecamatan Kalimanah – ke
arah Purwokerto
Kecamatan Purbalingga – Kecamatan Bojongsari –
Kecamatan Mrebet – Kecamatan Bobotsari – Kecamatan
Karangreja – ke arah Pemalang
Kecamatan Bobotsari – Kecamatan Karanganyar –
Kecamatan Kertanegera – Kecamatan Karangmoncol –
Kecamatan Rembang
(b) Jalan Lokal Sekunder, meiputi ruas jalan yang
menghubungkan :
Purbalingga – Kutasari
Purbalingga – Kemangkon
Purbalingga – Kaligondang – Pengadegan – Kejobong –
Rembang
Karangreja – kearah perbatasan dengan wilayah
Kabupaten Banyumas dan Tegal
Agar kuantitas dan kualitas jalan di Kabupaten Purbalingga dapat
berfungsi dengan baik, maka akan dilakukan upaya untuk
memperjelas hierarki jalan yang ada serta meningkatkan
kuantitas dan kualitas jalan, sehingga tercipta jaringan jalan yang
dapat mendukung perkembangan Kabupaten Purbalingga serta
pergerakan masyarakatnya. Peningkatan kualitas jalan diarahkan
pada :
(a) Jalan-jalan lokal (jalan penghubung antar desa) yang terdapat
di beberapa kecamatan
(b) Jalan kolektor yang menghubungkan antar kecamatan (misal
Kecamatan Karangjambu – Kecamatan Karangmoncol,
Kecamatan Pengadegan – Kecamatan Rembang, Kecamatan
Karangjambu – Kecamatan Karanganyar)
(c) Pengaspalan atau pavingisasi jalan lingkungan (jalan-jalan
lingkungan yang terdapat di wilayah permukiman pedesaan)
b. Terminal dan Subterminal
Kabupaten Purbalingga mempunyai enam buah simpul terminal
transportasi darat yaitu satu terminal tipe A (Bobotsari), satu
terminal tipe B (Purbalingga), satu terminal tipe C (Bukateja)
IV - 26
dan 3 sub terminal (Kutasari, Rembang, Gembrungan). Arah
pengembangan terminal Purbalingga dan Bobotsari dilakukan
pengembangan fasilitas terminal untuk mengantisipasi
perkembangan Perkotaan Purbalingga dan Bobotsari. Saat ini
terdapat beberapa bus trayek AKAP tujuan Jakarta dan
Bandung yang melakukan pelayanan jemput bola ke terminal
tersebut.
c. Bandar Udara
Kabupaten Purbalingga terdapat lapangan udara (Lanud) milik
TNI-AU, yaitu lapangan Udara Wirasaba, yang direncanakan
menjadi bandara komersial. Luas lahan bandara mencapai
115,042 hektar dengan landasarn pacu pesawat sepanjang 850
meter dan lebar 50 meter. Landasan yang sudah diperkeras ini
memiliki pula taxiway ukuran 300 meter x 25 meter. Apron
berukuran 100 meter x 45 meter, treshold 600 meter. Untuk
mengembangkan wilayah Jawa Tengah bagian barat,
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan 5 Kabupaten
bekerjasama untuk mewujudkan pembangunan bandara
wirasaba menjadi bandara komersial.
6. Pengembangan Sistem Jaringan Irigasi
Prasarana pengairan Kabupaten Purbalingga yang digunakan
untuk mengairi sawah berasal dari bendungan dan saluran irigasi
yang bersumber dari sungai besar meliputi Sungai Serayu,
Klawing dan Pekacangan. Luas daerah irigasi teknis di Kabupaten
Purbalingga seluas 6.044,02 ha yang terseber melalui 61 daerah
irigasi. Arah pengembangan sistem jaringan irigasi terutama
untuk meningkatkan cakupan daerah irigasi yaitu melalui
pengembangan jaringan Irigasi Slinga. Jaringan Irigasi Slinga
direncanakan akan mampu mengiri daerah irigasi seluas 6.696
Ha. Pengembangan daerah irigasi Slinga akan dilakukan
kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten Purbalingga selama kurang lebih 5 tahun
untuk membangun jaringan irigasi ini.
V-1
BAB VRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Berdasarkan visi, misi, kebijakan dan sasaran sebagaimana
tertuang dalam RPJPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 – 2025,
maupun perkembangan kebijakan pemerintah dalam skala regional
dan nasional, serta dengan memperhatikan kondisi umum dan
permasalahan yang dihadapi hingga saat ini, yang diformulasikan
dalam hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2015,
maka dalam rangka penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah
untuk Tahun 2016 disusun program pembangunan daerah yang akan
menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun
2016. Rencana program pembangunan daerah yang tercakup dalam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini pada dasarnya
merupakan baseline sebagai arah atau tindakan untuk mewujudkan
visi dan misi pembangunan daerah, yang berisi sasaran dan kebijakan
daerah dalam satu tahun anggaran.
Permasalahan Pembangunan Daerah, Kebijakan dan Program
Prioritas, Serta Indikator Kinerja dari 6 (enam) urusan wajib pelayanan
dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib non pelayanan dasar, 8
(delapan) urusan pilihan, 5 (lima) penunjang urusan pemerintahan
serta urusan pemerintahan umum tersaji pada tabel V.1 dibawah ini.
VI - 1
BAB VI.PENUTUP
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga
Tahun 2016 penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 - 2025 tahap ketiga Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2005 – 2020, dan
sekaligus sebagai kelanjutan dari pelaksanaan RKPD Kabupaten Purbalingga
pada tahun – tahun sebelumnya. RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016
disusun dalam upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan dengan
mendorong peningkatan kinerja pemerintah agar Pemerintah Daerah lebih
efektif, efisien dan optimal. Pencapaian ini tentu saja dengan tetap
mempertimbangkan kewenangan yang dimiliki, memperhatikan capaian
kinerja pembangunan tahun sebelumnya, lingkungan strategis dan tantangan
pokok yang masih mungkin dihadapi, serta mempertimbangkan kemampuan
anggaran yang dimiliki.
RKPD Tahun 2016 selanjutnya digunakan sebagai dasar dan pedoman
dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2016. RKPD juga
dijadikan dasar bagi masyarakat untuk mewujudkan peran dan
partisipasinya dalam pembangunan sekaligus mengawasi dan memonitor
dalam pelaksanaannya.
Keberhasilan pelaksanaan RKPD Tahun 2016 akan sangat tergantung
pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju, dan
disiplin dari semua pihak. Oleh karena itu agar kebijakan dan program yang
telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2016 tersebut dapat dilaksanakan dan
direalisasikan secara optimal serta mencapai sasaran yang telah ditetapkan,
sangat diperlukan adanya dukungan dari seluruh pemangku kepentingan
termasuk DPRD dan seluruh elemen masyarakat.
Dengan tersusunnya RKPD Tahun 2016 diharapkan dapat menjadi
panduan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada
Tahun Anggaran 2016 sehingga secara bertahap dapat diwujudkan Visi
Pembangunan Kabupaten Purbalingga.
Purbalingga, Juni 2014
BUPATI PURBALINGGA
SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO
Recommended