View
222
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
BUPATI POLEWALI MANDAR
KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : KPTS/466/263/Huk
TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR DALAM KEGIATAN
PELATIHAN BAGI PELATIH (TRAINING OF TRAINER) SUMBER DAYA
MANUSIA PELAYANAN DAN PENDAMPING KORBAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA TERHADAP PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2012
BUPATI POLEWALI MANDAR,
Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan
Pelatihan bagi Pelatih (Training Of Trainer) Sumber
Daya Manusia pelayanan dan pendampingan korban
Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap
pemberdayaan perempuan;
b. bahwa untuk penunjukan Narasumber dan Moderator
dalam Pelaksanaan Pelatihan bagi Pelatih (Training Of
Trainer) Sumber Daya Manusia pelayanan dan
pendampingan korban Kekerasan Dalam Rumah
Tangga terhadap pemberdayaan perempuan ditetapkan
dengan surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Kabupaten Polewali Mandar;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan
dengan keputusan Bupati;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran
Negara Repunlik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 25 Tahun 2006
tentang Keuangan Pemerintah dan Kewenangan
Propinsi sebagai Derah Otonom (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi
Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 160);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
Nomor 53 Tahun 2000, tanggal 22 Desember 2000
tetang gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan
keluarga;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKKAN
NARASUMBER DAN MODERATOR DALAM KEGIATAN
PELATIHAN BAGI PELATIH (TRAINING OF TRAINER)
SUMBER DAYA MANUSIA PELAYANAN DAN PENDAMPING
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN POLEWALI
MANDAR TAHUN 2012.
KESATU : Menunjuk Narasumber dan Moderator dalam Kegiatan
Pelatihan bagi Pelatih (Training Of Trainer) Sumber Daya
Manusia pelayanan dan pendampingan korban Kekerasan
Dalam Rumah Tangga terhadap Pemberdayaan Perempuan
Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana terlampir dalam
lampiran keputusan ini;
KEDUA : Narasumber bertugas memberikan informasi dan
penjelasan mengenai topik yang dibahas secara lebih rinci,
disertai fakta, data dan kasus spesifik setempat.
Moderator bertugas memberikan bimbingan dan arahan
kepada peserta atas materi yang akan disampaikan oleh
narasumber, mengatur proses dialog dan membuat
kesimpulan materi berdasarkan topik yang di bahas dan
hasil dialog;
KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan
ini dibebankan kepada Anggaran Kegiatan Pelatihan bagi
Pelatih (Training Of Trainer) Sumber Daya Manusia
pelayanan dan pendampingan korban Kekerasan Dalam
Rumah Tangga Kabupaten Polewali MandarTahun Anggaran
2012;
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Polewali
pada Tanggal, 16 Mei 2012
BUPATI POLEWALI MANDAR,
ALI BAAL MASDAR
LAMPIRAN : Keputusan Polewali Mandar
NOMOR : KPTS/466/263/Huk
TANGGAL : 16 Mei 2012
SUSUNAN NARASUMBER DAN MODERATOR DALAM KEGIATAN PELATIHAN
BAGI PELATIH (TRAINING OF TRAINER) SDM PELAYANAN DAN
PENDAMPING KORBAN KDRT TERHADAP PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2012.
1. Narasumber : 1. AKBP Yohan Prayoto,Sik
2. Drs.H. Syamsuri Halim,Mpd
3. Ir. Rosniaty,Msi
2. Moderator : 1. H.Mansyur
2. Drs.H.Yambas
BUPATI POLEWALI MANDAR,
ALI BAAL MASDAR
BUPATI POLEWALI MANDAR
KEPUTUSAN
BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR :47 TAHUN 2012
TENTANG
PENDAMPINGAN KORBAN KEKERASAN PADA PENGEMBANGAN
PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
BUPATI POLEWALI MANDAR,
Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah,
masih terdapat kekerasan dan ketidak adilan gender,
sehingga diperlukan pendampingan korban kekerasan
pada pengembangan pusat pelayanan terpadu
pemberdayaan perempuan dan anak.
b. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menyatakan
kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya termasuk
perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak
asasi manusia;
a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di
maksud dalam huruf a dan hurup b perlu ditetapkan
dengan keputusan Bupati;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tetang
Pengesahan Konversi Mengenai Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita Convetion on the
Elimination of All Forms of Discrimination Against
Women (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1984
Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3277) ;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan
kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang
Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3553);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang
Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3559);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi
Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 160 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Keluarga
Berencana Nasional Nomor 182/HK010/B5/2005
tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN Provinsi
Kepulauan Riau dan Provinsi Sulawesi Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 9
Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Inspektorat,
Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Polewali Mandar;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDAMPING KORBAN
KEKERASAN PADA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN
TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK;
KESATU : Membentuk pengurus korban kekerasan dalam
pengembanagan pusat pelayanan terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak di Kabupaten Polewali Mandar dengan
susunan keanggotaan sebagaimana yang tercantum dalam
lampiran keputusan ini.
KEDUA : Pengurusan korban kekerasan dalam pengembangan pusat
pelayanan terpadu, Pengembangan Perempuan dan Anak
bertugas;
a. Membantu mengkoordinasikan penerapan strategi
pengembangan pusat pelayanan terpadu lintas sektor
/Program yang dilakukan pemerintah dan masyarakat agar
terintegrasi dalam mekanisme pembangunan daerah yang
efektif dan efisien.
b. Mendorong terlaksananya proses konsultasi dan jaringan
kerja dalam pengentrasian strategi pengembangan pusat
pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
Dalam pengembangan di Kabupaten Polewali Mandar.
c. Mendorong terlaksananya pengembangan pusat pelayanan
terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Diberbagai
bidang, mengevaluasi dan menganalisis data sebagai bahan
penyusunan kebijakan, sesuai kelompok kerja bidang
masing-masing.
KETIGA : Pendanaan pelaksanaan pengembangan pusat pelayanan
terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kabupaten
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
tahun 2012
KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati
Polewali Mandar Nomor : 171 Tahun 2011 tetang
pendampingan korban kekerasan pada pengembangan pusat
pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak di
cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal, 2 Januari 2012 dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di
dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Polewali
Pada tanggal, 31 Januari 2012
BUPATI POLEWALI MANDAR,
ALI BAAL MASDAR
LAMPIRAN : Keputusan Bupati Polewali Mandar
NOMOR : 47 Tahun 2012
TANGGAL : 31 Januari 2012
PENDAMPING KORBAN KEKERASAN PADA PENGEMBANGAN
PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN (P2TP2A)
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NO.
NAMA NRP ALAMAT
1.
MUH. ARIFIN,SH 82050556 WONOMULYO
BUPATI POLEWALI MANDAR,
ALI BAAL MASDAR
BUPATI POLEWALI MANDAR
KEPUTUSAN
BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 46 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUSAN KORBAN KEKERASAN PADA
PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
BUPATI POLEWALI MANDAR,
Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah,
masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidak adilan
gender, sehingga diperlukan strategi pengintergrasian
gender melalui Pembentukan Pengurusan Korban
Kekerasan pada pusat pelayanan terpadu
pemberdayaan perempuan dan anak di daerah;
b. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menyatakan
kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya termasuk
perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak
asasi manusia;
c. persatuan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan kerja sama
pemeliharaan korban kekerasan dalam rumah tangga;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di
maksud dalam huruf a,b,dan huruf c perlu ditetapkan
dengan keputusan Bupati;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tetang
Pengesahan Konversi Mengenai Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita Convetion on the
Elimination of All Forms of Discrimination Against
Women (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1984
of All Farms of Discrimination Against Women (Lembar
Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3277 );
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437).
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang
Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3553);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang
Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran
Negara Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3559);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi
Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 160);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten
/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Keluarga
Berencana Nasional Nomor 182/HK010/B5/2005
Tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN Provinsi
Kepulauan Riau dan Propinsi Sulawesi Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 9
Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Inspektorat,
Bappeda dan Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten
Polewali Mandar;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN
PENGURUSAN KORBAN KEKERASAN PADA PUSAT
PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN ANAK.
KESATU : Membentuk pengurus korban kekerasan dalam
Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak di Kabupaten Polewali Mandar
dengan susunan keanggotaan sebagaimana yang
tercantum dalam lampiran keputusan ini;
KEDUA : Pengurusan korban kekerasan dalam pengembangan
pusat pelayanan terpadu, Pemberdayaan Perempuan
dan Anak bertugas;
a. Membantu mengkoordinasikan penerapan strategi
pengembangan pusat pelayanan terpadu lintas
sektor /program yang dilakukan pemerintah dan
masyarakat agar terintegrasi dalam mekanisme
pembangunan daerah yang efektif dan efisien.
b. Mendorong terlaksananya proses konsultasi dan
jaringan kerja dalam pengentrasian strategi
pengembangan pusat pelayanan terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Dalam
pengembangan di Kabupaten Polewali Mandar.
c. Mendorong terlaksananya pengembangan pusat
pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan
Anak. Diberbagai bidang, mengevaluasi dan
menganalisis data sebagai bahan penyusunan
kebijakan, sesuai kelompok kerja bidang masing-
masing.
KETIGA : Pendanaan pelaksanaan pengembangan pusat pelayanan
terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak,
Kabupaten bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja daerah tahun 2012.
KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan
Bupati Polewali Mandar Nomor: 170 Tahun 2011 tentang
pendamping korban kekerasan pada pengembangan
pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan
anak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2012
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan
sebagai mana mestinya.
Ditetapkan di Polewali
Pada tanggal, 31 Januari 2012
BUPATI POLEWALI MANDAR,
ALI BAAL MASDAR
LAMPIRAN : Keputusan Bupati Polewali Mandar
NOMOR : 46 Tahun 2012
TANGGAL : 31 Januari 2012.
SUSUNAN PENGURUS KORBAN KEKERASAN PADA
PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN
TERPADU PEMBERDAYAAN PERMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)
KABUPATEN POEWALI MANDAR
Konselor : H. MANSUR
Pengelola : HJ. SUKMAWATI. SSTP, MM
Pengasuh :
1. Hj. Rosmaniar, SP
2. Hj. Syamsiar, SPd
3. Briptu rahmadni, D
4. Marini,Amd.Komp
BUPATI POLEWALI MANDAR,
ALI BAAL MASDAR
BUPATI POLEWALI MANDAR
KEPUTUSAN
BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 45 TAHUN 2012
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYELENGGARAAN DATA GENDER DAN ANAK
DIWILAYAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
BUPATI POLEWALI MANDAR,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Menteri Negara
Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia
maka perlu di bentuk Tim pelaksana kegiatan
penyelenggaraan data Gender dan Anak diwilayah
Kabupaten Polewali Mandar.
b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a,perlu ditetapkan dengan
keputusan Bupati;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tetang
Pengesahan Konversi Mengenai Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita Convetion on the
Elimination of All Forms of Discrimination Against
Women (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1984
of All Farms of Discrimination Against Women (Lembar
Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3277 );
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437).
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 –
2025 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi
Polewali Mandar ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 160 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten
/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );
9. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan
Gender di Daerah;
11. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik
Indonesia Nomor 06 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan data Gender dan Anak;
12. Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 248 Tahun
2011. Tentang pembentukan kelompok kerja
Pengarusutamaan Gender dan Anak Kabupaten Polewali
Mandar
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PELAKSANA
KEGIATAN PENYELENGGARAAN DATA GENDER DAN
ANAK DIWILAYAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR.
KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Data Gender
dan Anak di Kabupaten Polewali Mandar dengan
susunan keanggotaan sebagaimana yang tercantum
dalam lampiran keputusan ini.
KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Data Gender
dan Anak, bertugas :
1. Melakukan rapat koordinasi untuk menetapkan
Pengolahan data Pembangunan yang meliputi :
Pengumpulan, Pengolahan , Analisis, dan Penyajian
data yang Sistematis,Konprehensif, dan
berkesinambunagn yang dirinci menurut jenis
kelamin, dan umur, serta data kelembagaan terkait
unsur – unsur prasyarat pengarustamaan gender dan
pengarustamaan hak anak untuk digunakan dalam
upaya pelaksanaan pengarustamaan gender dan
pengarustamaan hak anak.
2. Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah Provinsi
dan Kabupaten/Kota dalam Penggunaan data Gender
dan Anak dalam Perencanaan, Pelaksanaan,
Pemantauan dan Evaluasi atas kebijakan Program
dan Kegiatan Pembangunan Daerah.
3. Meningkatkan Efektifitas Penyelenggaraan
Pengarustamaan Gender dan Pengarustamaan Hak
Anak di daerah secara sistematis, konprehensif, dan
berkesinambungan.
4. Meningkatkan Ketersediaan Data Gender dan Anak.
KETIGA : Pendanaan Pelaksanaan Penyelenggaraan Data Gender
dan Anak Kabupaten Polewali Mandar bersumber dari
anggaran pendapatan dan belanja daerah
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan
sebagai mana mestinya.
Ditetapkan di Polewali
Pada tanggal, 13 Januari 2012
BUPATI POLEWALI MANDAR,
ALI BAAL MASDAR
LAMPIRAN : Keputusan Bupati Polewali Mandar
NOMOR : 45 Tahun 2012
TANGGAL : 31 Januari 2012.
SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYELENGGARAAN
DATA GENDER DAN ANAK KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Pengarah : Drs.H.Muh.Natsir Rahmat,MM
Penanggung Jawab : Drs.H.Hamdan,M.Si
Ketua : Drs.H.Mudjtahid,MM
Sekertaris : Hj.Sukmawati,STP.MM
Anggota
1. Bappeda : Hikmah,ST.M.Si
2. Pengadilan : Erven Langgeng Kasen,SH.MH
3. Polres : AIPDA Imam Widodo
4. Kejaksaan : A.Asben Awaluddin SH.MH
5. Lapas : Angga Nurdinsyah
6. Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga : Ahmad Rayyan
7. Dinas Kesehatan : Arsyad Rahim Ali,SKM
8. Badan Kepegawaian Diklat Daerah : Inengah Tri Sumadana,Ap.Msi
9. Bps : Nusrat
10. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Drs.Aco Djalaluddin,Am,Msi
11. BKKB & PP : Hj.Rosmaniar,Sp
12. BKKB & PP : Hj.Syamsiar,SPd
13. BKKB & PP : Marini,Amd.Komp
BUPATI POLEWALI MANDAR,
ALI BAAL MASDAR
BUPATI POLEWALI MANDAR
KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : KPTS/466/TAHUN 2012/Huk
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSTAMAAN
GENDER DAN ANAK DIWILAYAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
BUPATI POLEWALI MANDAR,
Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah,
masih terdapat ketidak sertaan dan ketidak adilan
gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian
gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan,
penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan
program dan kegiatan pembangunan daerah, oleh
karena itu dipandang perlu membentuk kelompok kerja;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a maka perlu ditetapkan dengan
keputusan Bupati;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang
Pengesahan Konversi Mengenai Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita Convetion on the
Elimination of All Forms of Discrimination Against
Women (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi
Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2005 Nomor 160);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan
Gender di Daerah;
Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang
Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN
KELOMPOK KERJA PENGARUSTAMAAN GENDER DAN
ANAK KABUPATEN POLEWALI MANDAR.
KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengarustaman Gender
Kabupaten Polewali Mandar dengan susunan
keanggotaan sebagaimana yang tercantum dalam
lampiran 1 dan 2 keputusan ini;
KEDUA : Tim Kelompok Kerja Pengarustamaan Gender Bertugas:
a. membantu mengkoordinasikan penerapan strategi
pengarustamaan gender lintas sektor/program yang
di lakukan pemerintah dan masyarakat agar
terintegrasi dalam mekanisme pembangunan daerah
yang lebih efektif dan efisien.
b. mendorong terlaksananya proses konsultasi dan
jaringan keja dalam pengintegrasian strategi
pengarustamaan gender dalam pembangunan di
Kabupaten Polewali Mandar.
c. mendorong terlaksananya Pengarusutamaan Gender
di berbagai bidang, mengevaluasi dan menganalisa
data sebagai bahan penyusunan kebijakan, sesuai
Kelompok Kerja bidang masing-masing.
KETIGA : Pendanaan Pelaksanaan Program dan kegiatan PUG
Kabupaten bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Polewali
pada tanggal, 05 April 2012
BUPATI POLEWALI MANDAR,
ALI BAAL MASDAR
Lampiran .1. : Keputusan Bupati Polewali Mandar
Nomor : Tahun 2012
Tanggal : 05 April 2012
SUSUNAN ANGGOTA
KELOMPOK KERJA PENGARUSTAMAAN GENDER (PUG)
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Penanggung Jawab : Bupati Polewali Mandar
Ketua : Kepala Bappeda
Sekertaris : Ka.Badan KKB dan PP
Anggota
Pokja Bidang Pendidikan,
Dan Budaya Agama : 1. Ka.Dikdispora
2. Ka. BKDD
3. Ka.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
4. Ka.Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
5. Ka.Kantor Kementrian Agama
6. Ketua LMP
Pokja Bidang Kesehatan
Dan Lingkungan : 1. Ka. Dinas Kesehatan
2. Ka Badan Lingkungan hidup
3. Ka. RSUD Polewali
4. Ka.Badan Pengendalian Bencana Daerah
5. Ketua YASMIB
Pokja Bidang Ekonomi,
Tenaga Kerja dan Sosial : 1. Ka.Dinas Perindag
2. Ka.Dinas Koperasi & UKM
3. Ka.Dinas Sosial dan Transmigrasi
4. Ka.Dinas Pertanian dan Peternakan
5. Ka.Dinas Pertambangan & Energi
6. Ka.Dinas Kehutanan dan Perkebunan
7. Ka.Dinas Perikanan dan Kelautan
Pokja Bidang Politik,Hukum,
Perlindungan Perempuan
Dan Anak : 1. Ka.Kantor Kesbang
2. Ka.Kantor Satpol PP,Linmas
3. Kanit PPA Polres
4. Ka.Lapas
5. Ka.Inspektorat Daerah
6. Ka.Dinas Kependudukan dan Capil
7. Ketua LPSP
Pokja Bidang Infrastruktur :
1. Ka.Dinas PU
2. Ka.Dinas Tarkim
3. Ka.Badan Pemerintahan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat
4. Ka. Dinas Perhubungan dan Kominfo
BUPATI POLEWALI MANDAR,
ALI BAAL MASDAR
Lampiran .2. : Keputusan Bupati Polewali Mandar
Nomor : Tahun 2012
Tanggal : 05 April 2012
SUSUNAN ANGGOTA
FOCAL POINT MASING – MASING SKPD
Pokja Bidang Pendidikan
Dan Budaya Agama :
1. Indar Jaya,SPd.MA Dikdispora
2. Hj.Senjawati BKDD
3. Hj.Rosniar Nusur Dinas Parawisata dan Kebudayaan
4. Dra.Murnih, T Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
5. Drs.H.Junaidi,M,MH Kantor Kementrian Agama
6. Hj.Jubariah Ketua LMP
Pokja Bidang Kesehatan
Dan Lingkungan :
1. Dr.Hj.Syamsiah Dinas Kesehatan
2. Dra.Sandara Badan Lingkungan hidup
3. Aco Jamil,SKM,Msi RSUD Polewali
4. Taswin Zakiah Badan Pengendalian Bencana Daerah
5. Masita YASMIB
Pokja Bidang Ekonomi
Tenaga Kerja dan Sosial :
1. Hikmah,ST,Msi BAPPEDA
2. Yuliana.S Dinas Perindag
3. Drs.Hamsah,MM Dinas Koperasi & UKM
4. Baharuddin Bohari,S.Sos,Msi Dinas Sosial dan Transmgraai
5. Dra.Sitti Halima,MM Dinas Pertanian dan Peternakan
6. Dra.Asliah Rahim,Msi Dinas Pertambangan & Energi
7. Ir.Hasanuddin CO Dinas Kehutanan dan Perkebunan
8. Hj.A.Kartini,S.Sos Dinas Perikanan dan Kelautan
Pokja Bidang Politik,Hukum,
Perlindungan Perempuan
Dan Anak :
1. Drs.Masdi Djini Kantor Kesbang
2. M.Wais Husain Satpol PP,Linmas
3. Rusmin Unit PPA Polres
4. Angga Nurdiansya Lapas
5. Drs.Musdar Djamaali,MM Inspektorat Daerah
6. Hj.Sukmawati,S.STP,MM Bidang PP dan PA
7.Drs.Ahmad Kilang,Msi Dinas Kependudukan dan Capil
8.H.Mansyur LPSP
Pokja Bidang Infrastruktur :
1. Hamzinah,S.Sos Dinas PU
2. Ir.Sumardi Dinas Tarkim
3. Agung Arif,Sip,Msi Badan PMD
4. Drs.Aco Jalaluddin,AM,M.Si Dinas Perhubungan dan Kominfo
BUPATI POLEWALI MANDAR,
ALI BAAL MASDAR
Recommended