View
220
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
CITIZEN REPORT CARD
LOMBOK BARAT NTB
1 CITIZEN REPORT CARD
Program Support to CSO merupakan kerja sama PATTIRO dan AIPD. Program ini memberikan
dukungan kepada jaringan CSO di wilayah kerja untuk meningkakan kapasitas mereka dalam mempen-
garuhi perumusan kebijakan penganggaran untuk per-baikan pelayanan dasar.
Untuk kepentingan tersebut, PATTIRO memberikan pendampingan kepada jaringan CSO di
wilayah kerja untuk melakukan survei penilaian masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan dasar. Model
penilaian dilakukan dengan menggu-nakan instrumen Citizen Report Card (CRC).
Dari survei ini diharapkan diperoleh penilaian berdasarkan persepsi masyarakat yang menggu-
nakan ketiga jenis layanan di sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar. Hasil survei CRC dapat
dimaknai juga sebagai bentuk akuntabilitas sosial unit layanan terkait. Lebih jauh, melalui survei ini dihara-
pkan jaringan CSO yang ada di wilayah kerja dapat memanfaatkan hasil survei untuk mendorong perbai-
kan pelayanan.
Sampel pada survey CRC ini adalah Rumah Tangga (RT). Jumlah
sampel yang ditetapkan pada survey ini adalah 400 Rumah Tangga (mewakili
100-200 ribu jiwa) per Kabupaten dengan menggunakan margin error
sebesar 0,05 atau 5%. Ke-400 RT tersebut merupakan hasil kumpulan
responden dari 20 desa. Dari setiap desa dipilih secara acak 2 RW dan dari
setiap RW kemudian dipilih secara acak 10 Rumah Tangga.
Penentuan populasi digunakan pendekatan Slovin atau yang dikenal dengan
Rumus Slovin (1960) atau Formula Yamane:
n = N/[1+N(e)2]dimana n= jumlah sampel, N = jumlah po-pulasi, dan e = angka margin error.
Dengan demikian, jika satu kabupaten memiliki penduduk 483.731 jiwa (N),
Margin error (e) adalah 5% atau (0,05) maka n atau jumlah sampel yang
ditentukan adalah 400 Rumah Tangga (RT).
Survei ini bertujuan untuk:
(i) mendapatkan gambaran penilaian warga terhadap
pelayanan publik yang diterima atas layanan publik bidang
pendidikan, kesehatan dan infrastruktur;
(ii) merumuskan rekomendasi perbaikan layanan berdasarkan
hasil peni-laian warga yang akan disampaikan kepada pemberi
layanan/SKPD-pemerintah terkait;
(iii) mendorong penyedia layanan untuk melakukan perbaikan
pelayanan yang terkait langsung dengan hasil survei CRC.
Bentuk perbaikan pelayanan yang dimaksud adalah perbaikan
kebijakan, prosedur, administrasi dan anggaran.
TUJUAN
METODE
TUJUAN
PROFIL RESPONDEN
Penilaian ini dilakukan melalui beberapa
tahapan berikut: survei, verifikasi, data input,
analisis, penyusunan laporan dan diseminasi.
Selain itu, hasil yang diperoleh akan digunakan
oleh jaringan CSO untuk mempengaruhi kebijakan
anggaran dan mendorong perbaikan pelayanan
dasar di wilayah kerja (advokasi).
Satuan responden adalah rumah tangga. Mata pencaharian KK responden CRC di Kabupaten Lombok Barat mayoritas
sebagai petani (28,3%), ada 25,8% sebagai buruh dan 21,3% pegawai swasta/wiraswasta. Ada 45,8% berpendidikan paling tinggi
tamatan Sekolah Dasar, dan ada 23,5% yang tidak pernah sekolah. Adapun 47% responden menyatakan pengeluaran per bulan
mereka berkisar antara Rp. 1juta sampai Rp. 2 juta.
Dapat disimpulkan bahwa responden survei CRC di Kabupaten Lombok Barat mayoritas adalah masyarakat kalangan bawah dan
rentan. Dengan tingkat PDRB per kapita tahun 2012 adalah sebesar Rp. 3,176 juta, dapat disimpulkan bahwa mereka hidup di
wilayah dengan kondisi perekonomian yang sangat jauh di bawah rata-rata nasional.
Rata-rata nasional APBD per kapita (2013) adalah Rp. 3,1 069 juta. Sementara rata-rata APBD per kapita Kabupaten
Lombok Barat adalah Rp. 1,563 juta pada tahun 2013. Dengan melihat berbagai kondisi tersebut maka optimalisasi anggaran
pemerintah untuk menyediakan layanan dasar menjadi sangat penting.
FIGUR - 1 di atas menggambarkan tahapan yang dilakukan. Intensitas tertinggi ada
pada tahapan survei dan pelaporan. Hasil survei didiseminasikan ke pihak terkait.
SURVEI
Verifikasi
DataInput
Pelaporan
Diseminasi
ANALISIS
FIGUR - 1
2CITIZEN REPORT CARD
PELAYANAN SOSIAL DASAR
Penilaian berdasarkan persepsi warga menghasil-
kan angka yang beragam untuk masing-masing
aspek.
Hasil survei CRC di Kabupaten Lombok Barat ini,
keseluruhan aspek menunjukkan hasil bahwa
persepsi responden terhadap pelayanan pendidi-
kan dan kesehatan relatif berimbang. Meskipun
dalam beberapa aspek ada perbedaan yang cukup
tajam.
Aspek Kesehatan Pendidikan
Akses Mudah 7.50 27.3
Tenaga Layanan Hadir Tepat Waktu
89.3 86.5
Biaya (Gratis) 20.5 83.0
Menyampaikan Keluhan
40.9 40.8
Tindak Lanjut Keluhan Segera
42.2 46.9
Partisipasi - 71.8
Sarana Sesuai Kebutuhan
72.1 63.8
Kualitas Sarana Baik
48.7 63.8
Ada Diskriminasi 4.60 2.00
Kepuasan 65.9 82.5
Kemanfaatan 93.1 99.8
Tabel-1 Penilaian Berdasarkan Aspek
Sumber: Laporan CRC Kab. Lobar, PATTIRO, 2014.
Kemudahan Akses. Survei menunjukkan bahwa
akses terhadap pelayanan pendidikan jauh lebih
mudah diakses daripada pelayanan kesehatan.
Namun demikian, persepsi responden masih
sangat rendah terhadap kedua pelayanan
tersebut.
Tenaga layanan. Di sektor pendidikan ada 86,5%
responden yang menyatakan bahwa tenaga
layanan hadir tepat waktu. Namun angka ini lebih
rendah dibandingkan dengan sektor kesehatan
yang mencapai 89,3%.
Biaya. Responden yang menyebut bahwa biaya
pengobatan (akses layanan kesehatan) adalah
gratis hanya pada angka 20,5% berada bawah
persepsi responden terhadap layanan pendidikan
yang mencapai 83%. Keberadaan Jamkesmas dan
Jamkesda belum mampu menjadikan pelayanan
kesehatan gratis.
Kesesuaian Sarana. Ada 72,1% responden yang
menilai bahwa sarana dalam pelayanan kesehatan
sudah sesuai dengan kebutuhan. Angka ini diatas
persepsi responden terhadap pelayanan pendidi-
kan (63,8%).
Kualitas Sarana. Sebanyak 63,8% responden
menilai bahwa sarana pelayanan pendidikan
berkualitas. Persepsi ini diatas persepsi responden
terhadap kualitas sarana pelayanan kesehatan
berkualitas yang hanya sebesar 48,7%.
Partisipasi. Survei tidak menggali tentang partisi-
pasi responden di dalam layanan kesehatan,
Namun untuk pendidikan, 71.8% responden
menyatakan memanfaatkan komite sekolah
sebagai wadah partisipasi dalam pengambilan
keputusan. Ini diperkuat dengan pernyataan 67,8%
responden yang menyebutkan bahwa komite
sekolah ada dan berfungsi.
Penyampaian keluhan dan Tindak Lanjut. Sebagai
umpan balik atas layanan, pada sektor pendidikan
hanya ada 40,9% yang menyapaikan keluhannya,
stementara di sektor kesehatan juga hampir sama
yakni 40,8%. Pelayanan pendidikan juga lebih
responsif. Ini tercermin dari pernyataan 46,9%
responden yang menyatakan bahwa keluhannya
ditindaklanjuti segera. Sementara di sektor keseha-
tan hanya 42,2%.
Diskriminasi. Persepsi responden terhadap
terjadinya diskriminasi pada layanan kesehatan
juga lebih besar dari pada pendidikan. Ada 4,6%
responden yang menyatakan mengalami diskrimi-
nasi dalam pelayanan kesehatan, dan hanya 2%
pada pelayanan pendidikan.
Tingkat kepuasan dan kemanfaatan. Pada aspek
kepuasan persepsi responden sektor pendidikan
jauh lebih tinggi dari pada sektor kesehatan.
Demikian juga pada aspek kemanfaatan, meskipun
terpaut kecil.
3 CITIZEN REPORT CARD
INFRASTRUKTUR DASAR
Selain pelayanan sosial dasar, survei juga dilakukan
terhadap infrastruktur dasar, dan juga infrastruktur
untuk pelayanan sosial dasar (pendidikan dan
kesehatan). Survei dilakukan kepada responden
yang sama untuk medapatkan penilaian oleh
pengguna yang sama terhadap penyediaan
masing-masing infrastruktur.
Respon Pemerintah terhadap persoalan infrastruktur. Survei menemukan 47,8% responden
menilai pelayanan kelistrikan yang cepat
merespon masalah yang diadukan oleh warga,
sementara permasalahan kesehatan menempati
urutan kedua persepsi warga.
Infrastruktur terbaik versi responden. Ada 33,3% responden yang menyatakan bahwa
infrastruktur pendidikan dalam hal ini bangunan
sekolah merupakan infrastruktur yang terbaik.
Sementara itu sarana layanan kesehatan menem-
pati urutan kedua (dinyatakan oleh 22,5%
responden). (Diagram - 2)
Infrastruktur terburuk versi responden. Sebanyak
59,8% responden menyatakan bahwa infrastruktur
jalan kampung/desa adalah yang kondisinya
terburuk, disusul 10,8% responden yang menyata-
kan saluran irigasi adalah infrastruktur yang
kondisinya terburuk (Diagram - 3).
Sangat tingginya perbedaan penilaian
responden yang menyatakan bahwa jalan desa
adalah infrastruktur terburuk dibanding dengan
infastruktur-infrastruktur yang lain menunjukkan
bahwa pemerintah Kabupaten Lombok Barat
selama ini tidak pernah serius memperhatikan hal
ini. Padahal jalan desa merupakan salah satu
infrastruktur penting yang menopang atau
memiliki tingkat kemanfaatan yang tinggi bagi
peningkatan perekonomian warga.
Dampak pembangunan infrastruktur terhadap ekonomi. Survei dilakukan dengan model sample
yang menyebar ini, menemukan bahwa kondisi
infrastruktur ini memiliki pengaruh yang beragam.
Bahwa di beberapa tempat kondisi infrastruktur
mendukung peningkatan ekonomi warga. Ditemu-
kan, 66,5% responden menyatakan bahwa
infrastruktur yang ada memiliki dampak positif
bagi perkembangan ekonomi mereka. Sementara
33,5% sisanya menilai kehidupan ekonomi mereka
tidak terpengaruh oleh kondisi infrastruktur yang
tersedia.
Tingkat Kepuasan. Survei juga menemukan bahwa
52,1% responden secara umum merasa puas
terhadap kondisi infrastruktur yang ada. Namun
angka ini berada di bawah tingkat kepuasan
responden terhadap pelayanan kesehatan dan
pendidikan. Ini menjadi perhatian bagi pemerintah
agar terus meningkatkan kinerja dalam penyedi-
aan infrastruktur terutama pada kawasan
perdesaan.
0 10 20 30 40 50
Penerangan 47.8
Kesehatan 19.5
Pendidikan 16.3
Air Bersih 8.3
Lainnya 8.3
Diagram - 1Respon Terhadap Persoalan Infrastruktur
Sumber: Laporan CRC Kab. Lobar, PATTIRO, 2014.
0 5 10 15 20 25 30 35Lainnya 2.0
Air Bersih 6.0
Jalan Kec/Kab 8.8
Kantor Desa 15.5
Infr. Kesehatan 22.5
Infr. Pendidikan 33.3
Diagram - 2Kondisi Infrastruktur Terbaik
Sumber: Laporan CRC Kab. Lobar, PATTIRO, 2014.
0 10 20 30 40 50 60
Lainnya 0.8
Pasar 7.5
Tempat Sampah Umum 8.0
Air Bersih 9.5
Saluran Irigasi 10.8
Jalan Kampung/Desa 59.8
Diagram - 3Kondisi Infrastruktur Terburuk
Sumber: Laporan CRC Kab. Lobar, PATTIRO, 2014.
4CITIZEN REPORT CARD
REKOMENDASI
Survei CRC ini menghasilkan sejumlah penilaian
warga berdasarkan persepsi mereka. Secara
umum ada rekomendasi yang mengarah pada
kebijakan SDM dan infrastruktur sarana pra sarana
serta bagaimana menjadikan keluhan warga
sebagai umpan balik untuk perbaikan pelayanan.
Meningkatkan kinerja Sumber Daya Manusia.
Perbaikan kinerja sumber daya manusia yang ada
dapat dilakukan dengan mengefektifkan perenca-
naan dan penganggaran, terutama peningkatan
kapasitas personel. Dalam hal kesesuaian dan
kinerja sumber daya manusia yang dapat dievalu-
asi melalui penyediaan atau pengelolaan umpan
balik yang berupa pengaduan/keluhan dari
masyarakat.
Meningkatkan pengawasan dan menangani keluhan. Untuk memastikan bahwa tenaga
layanan bekerja sesuai dengan alokasi waktu yang
telah ditetapkan serta berkualitas dalam melayani,
maka satuan kerja perlu meningkatkan kualitas
pengawasan dan mengefektifkan sistem penanga-
nan keluhan dari warga.
Mendorong perbaikan infrastruktur desa. Survei
terhadap kondisi infrastruktur menemukan
persepsi terhadap infrastruktur terburuk adalah
jalan kampung/desa. Alokasi Dana Desa dapat
didorong untuk digunakan dalam perbaikan
infrastruktur jalan desa. Begitu juga dengan penye-
diaan air bersih serta saluran irigasi, kecuali untuk
wilayah geografis yang memang sulit, diperlukan
pendalaman persoalan secara khusus dapat
menjadi kewenangan pemerintah kabupaten
karena memerlukan banyak kajian dan memiliki
tingkat kesulitan tertentu.
5 CITIZEN REPORT CARD
TINDAK LANJUT
Berdasarkan tiga cluster rekomendasi umum tersebut, pada lokakarya diseminasi dan
perumusan tindak lanjut atas temuan-temuan yang diperoleh dari survei CRC ini harus dirumuskan
beberapa hal yang menjadi titik point tindak lanjut. Untuk itu telah disepakati bersama antara warga
dengan pemerintah kabupaten tentang beberapa rencana tindak. Secara khusus daftar rencana tindak
untuk memecahkan beberapa persoalan yang ditemukan termuat pada Tabel-3.
Tabel - 3 Daftar Rencana Tindak
Box - 1
Poskesdes/Polindes jadi Tempat Pilihan untuk Melahirkan
Dalam Survei di Lombok Barat ini ditemukan bahwa tempat yang paling banyak dipilih ketika ada anggota keluarga yang akan melahirkan adalah Poskesdes/Polindes. Pilihan ini bukan tanpa alasan, lokasi unit layanan ini sangat dekat dengan masyarakat karena berada dalam satu desa.Melihat hal ini pemerintah kabupaten Lombok Barat mulai harus memperhatikan infastruktur dan suprastruktur Polindes/Poskesdes sehingga unit layanan ini menjadi layak dalam melayani persalinan.
Poskesdes 45.7
Puskesmas 34.4
Pustu 5.7
Dukun Desa 1.4
Lainnya 2.9
Klinik 1.4
RSU 2.9
Rumah Sendiri 5.7
6CITIZEN REPORT CARD
Recommended