View
224
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Contracting Out Pelayanan Kesehatan
Ignatius Praptoraharjo
Peran sektor non-pemerintah dalampelayanan kesehatan
• Luas, beragam dan berkembang• Sejak lama ada kebijakan mendukung perkembang sektor non-pemerintah• Pelayanan kesehatan antara sektor pemeritnah dan non-pemerintah tidak
jelas :– Sulit menentukan ruang lingkup pelayanan sektor non-pemerintah– Pada sisi lain menunjukkan kebijakan yang kondusif terhadap partisipasi sektor
non-swasta dalam pelayanan kesehatan
• Kurang adanya data yang tepat tentang pelayanan kesehatan yang disediakan oleh sektor non-pemerintah
• Distribusi layanan kesehatan, termasuk sektor non-pemerintah, tidakmerata dan cenderung terpusat di kota
• Kualitas pelayanan masih jadi isu utama baik di kedua sektor• Sektor swasta cenderung dipersepsikan memiliki kualitas yang lebih baik
dalam arti kemudahan dan kenyamanan (misalnya: waktu tunggu, fasilitas)
Sumber:PSP-one, Private Sector Health Care In Indonesia, 2009
Mengapa kurang melibatkan sektornon-pemerintah?
• Kurangnya pengetahuan atau kapasitas dari sektorpublik
• Penolakan atau kurangnya dukungan dari staf di sektorpublik
• Keterbatasan dana atau mekanisme pendanaan yang tidak memungkinkan
• Tidak adanya sebuah kerangka kebijakan untukmelibatkan sektor non-pemerintah
• Kurang adanya dukungan pada tingkat politis• Kurang tersedianya dukungan dari donor atau lembaga
teknis
(Sumber: CGD Survey 2008 dalam Harding, Public Policy toward the Private Health Sector, Bangkok 2011)
Kerangka kerja melibatkan sektor non-pemerintah dalam pelayanan kesehatan
• Regulation • Contracting• Training/Information• Social marketing• Social franchising• Info. to patients• Demand-side• (incl. Vouchers)• EQA / Accreditation• PPP transactions• Enabling environment• improvement
Policy and Programmatic Instruments
Sumber: Harding, Public Policy toward the Private Health Sector, Bangkok 2011
Apa itu pengontrakan (Contracting)
• Pengontrakan merupakan mekanisme pembelian yang digunakan untuk :– memperoleh layanan tertentu,
– berdasarkan kuantitas dan kualitas yang telah ditentukan,
– pada harga tertentu,
– untuk periode tertentu
dari sebuah pemberi layanan
Inovasi kunci dalam model pengontrakan ini adalah pemisahan antarafungsi pembiayaan dan fungsi pelaksanaan
Perbedaan antara Layanan Publik dan Swasta
Kategori Tujuan Organisasi
Publik (Pemerintah Nasional, Badan Dunia)
Promosi kepentingan publik Pemerintah
Swasta (profit) – Perusahaan Promosi kepentingan sendiri Non-Pemerintah
Organisasi Masyarakat Sipil Promosi kepentingan publik Non-Pemerintah
Alasan utama pengontrakan
Konsekuensilebih jauh:
Sektor publikyang kurangefisien
Organisasi TradisionalSektor Publik
Sifat:
• Produksi langsung
• Monopoli dan Koordinasi
• Kontrol kementrian yang kuat
Karakteristik organisasi:
• Departementalisasi danhirarkis
• Karir dalam layanan publik
• Sentralistis
Konsekuensi
• Pengambil keputusanmemperoleh insentifyang kurangmencukupi untukbertindak secaraefisien property rights theory.
• Pihak yang mengendalikanbirokrasi mungkintidak bertindak untukkepentingan publikpublic choice theory.
Kontrak: memperkenalkanmekanisme pasar
mengganti struktur manajemenyang hirarkis dan langsungdengan hubungan kontraktualantara pembeli dan penyedia, dimana insentif merupakankunci utama dalammempromosikan kinerja yang lebih baik
Sumber: Berman, Peter, Contracting: Overview in Strategies for Private Sector Engagement and PPPs in Health, Bangkok, 2011
Alasan lain…
• Memperbaiki efisiensi
• Memperbaiki aksesibilitas/cakupan
• Membangun kemitraan antara sektor swasta danpemerintah
• Desentralisasi layanan
• Tidak adanya fasilitas atau layanan
• Kurang tersedianya layanan kesehatan publik
• Memperbaiki kualitas perawatan
• Masalah yang secara kultural sensitif - HIV/AIDS
Memisahkan pembiayaan dari penyediaan layanan
Contracting in:Membawa manajemen non-pemerintahuntuk bekerja di dalam layananpemerintah
Contracting out:Membeli layanan dari sumber non-pemerintah yang menyediakan layanandengan menggunakan sumber daya dantenaga dari luar
Menyediakan Langsung vs. Mengontrak
Hubungan
Kontraktual
Proses Pengontrakan
Mendisain Tujuan/Prosedur Pengontrakan
Penentuan Pemenang Kontrak
Pelaksanaan Kontrak oleh LSM/Swasta
Monitoring dan EvaluasiAtas kontrak dan kegiatan
Penawaran Tender
Apa yang dikontrakkan?
• layanan klinis atau non klinis
• Layanan kesehatan dasar
• Rawat inap dan rawat jalan
• Layanan preventif atau kuratif
Potensi Keuntungan
Mendorong kompetisi:mendorong peningkatan kinerja baik harga maupun kualitas.
Pengembangan kebijakan dan perencanaan Informasi lebih tersedia dan bisa diakses oleh pihak lain: jenis layanan, volume kerja, biaya, kepekaan, populasi yang dilayani, kebutuhan kesehatan dan isu lain
Stabilitas harga:Memungkinkan untuk memperkirakan biaya layanan kesehatan yang lebihpasti.
Meningkatkan pemerataan akses: Bisa diarahkan untuk kelompok-kelompok yang tertentu yang kurang terlayani
Potensi hambatan
• Sedikit lembaga non-pemerintah di wilayah target, lemahdari sisi manajemen atau kurang tertarik untuk tender
• Kontrak kurang didisain dan dikelola dengan baik karenamasih lemahnya kemampuan pembeli layanan(pemerintah)
• Sulitnya menentukan harga (terlalu tinggi mengestimasikankebutuhan sehingg membayar kontraktor terlalu tinggi)
• Pembayaran yang tertunda• Penafasiran atas isi kontrak• Ada kepentingan-kepentingan pribadi atas disain kontrak• Masih lemahnya kapasitas monitoring dan evaluasi
Akhirnya…
• Contracting tidak berarti privatisasi layanan kesehatan• Elemen-elemen yang perlu diperhatikan di dalam hubungan kontraktual antara
lain:– Perlu kejelasan deliverablesnya– Perlu dukungan dari pemangku kepentingan– Kepercayaan antara kontraktor dengan lembaga yang memberi kontrak– Informasi untuk monitoring yang independen– Lingkungan politik dan hukum yang mendukung
• Pemerintah memerlukan kapasitas untuk mendisain, mengembangkan tender, mengelola dan memonitor kontrak
• Memperkuat kapasitas sektor swasta untuk melaksanakan kontrak• Pengontrakan adalah merupakan alat dan bukan merupakan tujuan dari upaya
kesehatan masyarakat
Assessment untuk contracting out pelayanan imunisasi di Kab.
Rajaampat Papua Barat dan Kab. Pegunungan Bintang Papua
Tujuan Assessment
– Tersusunnya desain dan mekanisme kerja contracting out
– Tersusunnya spesifikasi pelayanan yang diinginkan termasuk unit cost-nya
– Tersedianya calon ”kontraktor” yang memenuhi spesifikasi yang diinginkan
– Diperolehnya dukungan kebijakan dari Kepala Daerah dan dukungan politis dari DPRD Papua
Proses Assessment
1. Dialog denganstakeholder
2. Menentukanjenis layanandan lokasi
3. Disain sistemmonitoring danevaluasi
4. Menentukancara untukmemilihkontraktor
5. Menyusunmanajemenkontrak danmengembangkan rencanakontrak
6. Menyusundraf kontrakdandokumentender
7. Melaksanakantender danmengelola kontrak
Kerangka kerja
Imunisasi di desa-desa yang belum mencapai 80% UCI
Swasta/LSM Kesehatan
Pemerintah Daerah tk II
-Monitoring
-Evaluasi
KontrakInput
Proses
Output/Outcome
Kemenkes/GAVI
Pendanaan
Bimbingan Teknis
Analisis Situasi:
– Konteks otonomi khusus dalam bidang kesehatan(kebijakan/pendanaan)
– Pemetaan wilayah (sasaran, aksesibilitas)
– Pemetaan ketersediaan sumber daya (tenaga, peralatan, unit pelayanan)
– Peran sektor non-pemerintah di dalam program kesehatan
– Identifikasi faktor penghambat/potensial
Analisis kegiatan yang akan dikontrakkan
– Fokus pada output• Prioritas wilayah kegiatan dan populasi target
• Pemerataan
• Kuantitas– Peningkatan cakupan UCI ?%
– Pengurangan Drop Out ?%
• Kualitas (Sistem kerja mengacu pada SK Menkes 1611/2005 dan SK Menkes 485/2010)
– Kapasitas pelaksana kegiatan
– Peran para stakeholder lokal (pemda provinsi, pemdakab, puskesmas, tokoh masyarakat/agama, bidan/perawat, LSM/swasta) dalam pelayanan imunisasi
– Sistem monitoring dan evaluasi
Pembiayaan(daerah ‘mudah’ vs ‘sulit’)
• Kegiatan Imunisasi Dasar:– Pengadaan vaksin (DPT, Campak, BCG, Polio)– Perlengkapan Suntik– Personel (gaji, per diem untuk turun lapangan)– Transportasi– Training– Pemeliharaan– Pelatihan– Mobilisasi sosial dan KIE– Manajemen Program
• Pembiayaan modal– Cold Chain Supply
Pengembangan Disain dan Dokumen Kontrak
• Persiapan dan Proses Pemilihan Kontraktor– Pengembangan TOR Kontrak– Penetapan Kriteria Evaluasi Teknis– Pengembangan Pedoman bagi Calon Kontraktor– Undangan untuk mengikuti kontrak
• Isi Kontrak– Scope of work– Performance target– Mekanisme kerja (manajemen program, sistem keuangan dll)– Sistem Pembayaran– Sistem Monitoring dan Evaluasi– Lain-lain (dispute, pemutusan kontrak, force majeure, dll)
• Rencana Monitoring dan Evaluasi Kontrak
Diskusi
Recommended