View
118
Download
1
Category
Preview:
DESCRIPTION
korupsi dan dampaknya
Citation preview
DAMPAK KORUPSI BAGI BANGSA
Jefry Harysandy, Muhammad Raf Sanjani Nasution, Pebriani Hardiyanti,
Reza Dias Primadana, Sukindar Ari Santoso
harysandy.jefry@gmail.com; maverick@mirwanda.com; pebrianihardiyanti90@gmail.com; rezadias@gmail.com; shuki.akira87@gmail.com
Kelas VII A, Prodip IV Akuntansi Khusus, STAN, Tangerang Selatan
Abstrak – Korupsi, sebuah kejahatan yang sungguh luar bisa kompleks. Hal tersebut dirasa tepat untuk konteks
Indonesia, mengingat tingginya daya rusak yang diakibatkannya, menyentuh berbagai bidang dan tatanan
kehidupan manusia. Korupsi yang telah berurat akar kini batangnya semakin besar, cabang dan rantingnya pun
semakin banyak, menjalar dan merambati area yang semakin luas, pun memunculkan tunas-tunas baru yang
mewarisi sifat-sifat sang induk. Dan entah sampai kapan dan sebesar apa perkembangannya nanti.
Mengetahui kekuatan musuh adalah salah satu strategi kemenangan. Mempelajai motifnya, modus dan caranya,
dan efek yang dihasilkannya. Dengan mengetahui itu semua, maka kita akan bisa merencanakan persiapan
seperti apa yang dibutuhkan, kemampuan, teknik dan peralatan yang harus terus diasah, dan pertahanan yang
kokoh dalam menghadapi berbagai macam serangan. Ya, korupsi tidak bisa dibiarkan, harus kita lawan!
Kata Kunci: dampak, kejahatan, korupsi, masif
1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Korupsi merupakan kecenderungan yang
dapat dengan mudah ditemui di negara-negara
berkembang. Secara etimologis dan terminologis,
korupsi dapat dipahami dalam tiga level.
Pertama, korupsi dalam pengertian tindakan
pengkhianatan terhadap kepercayaan (betrayal of
trust) yang ada pada setiap orang. Kedua, korupsi
dalam pengertian semua tindakan
penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power)
walaupun pelakunya tidak mendapatkan
keuntungan material. Ketiga, korupsi dalam
pengertian semua bentuk tindakan
penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan
keuntungan material (material benefit) yang
bukan haknya. [1]
Saat ini korupsi telah merambah wilayah
birokrasi sipil, sistem sosial, dan politik yang
berlaku, seiring dengan pertumbuhan kota yang
semakin maju. Ini mengandung arti bahwa
korupsi tidak saja terjadi dalam lingkup
pemerintahan, melainkan juga mencakup sektor
swasta. [2]
Korupsi berdampak pada berbagai lintas
sendi kehidupan negara seperti efek domino yang
berantai. Semakin tingginya praktik korupsi di
suatu negara maka akan secara instan maupun
bertahap akan memperburuk kondisi
perekonomian, pelayanan terhadap masyarakat,
hingga kepercayaan kerjasama dan bantuan pihak
asing yang semakin rendah.
1.2. Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya tulisan ini adalah untuk
memenuhi tugas mata kuliah pendidikan anti
korupsi dan penulis ingin memberikan informasi
mengenai tindakan korupsi dalam suatu bangsa
akan berdampak luas pada segala bidang yang
1
berlangsung dan eksis dalam hidup bernegara.
Dampak tersebut tidak hanya muncul akibat kasus
korupsi yang terjadi pada akhir-akhir ini tetapi
juga sebagai akibat dari perbuatan korupsi di
masa lampau. Diharapkan setelah membaca
tulisan ini, pembaca dapat memperoleh
pemahaman dan pandangan yang lebih
komprehensif mengenai dampak masif korupsi.
1.3. Perumusan Masalah
Mengingat dampak korupsi yang sangat luas
pada berbagai sendi kehidupan negara, kami
membatasi untuk membahas dampak korupsi
terhadap ekonomi, sosial, demokrasi, akhlak dan
moral, hukum, kode etik profesi, budaya, pajak,
sumber daya manusia, dan politik di Indonesia.
2. LANDASAN TEORI
Sebelum membahas lebih jauh mengenai
dampak masif korupsi bagi eksistensi suatu
negara, ada baiknya kita mengetahui terlebih
dahulu mengenai pengertian negara dan
eksistensinya serta bagaimana seharusnya negara
maupun warga negara seharusnya bersikap. Hal ini
penting kita pahami untuk melihat bagaimana
dampak korupsi itu dapat menggerogoti bahkan
menghilangkan hak-hak dan kewajiban masyarakat
sebagai warga negara.
Negara persatuan menurut pengertian bangsa
Indonesia yaitu sesuai dengan Pokok Pikiran
Pertama (dari penjelasan UUD 1945). Negara
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas
persatuan dengan mewujudkan suatu keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Tujuan negara bernegara Republik Indonesia
yang sekaligus tugas negara, yaitu:
a. melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah Indonesia.
b. Memajukan kesejahteraan umum.
c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
d. Melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi
dan keadilan sosial.
Hubungan antara negara dengan warga
negaranya dapat diibaratkan dengan negara
sebagai lembaga dan warga negara sebagai
penghuninya. Lembaga harus mempunyai
hubungan baik dengan penghuninya dan begitu
pula sebaliknya. Negara wajib melindungi seluruh
kepentingan rakyat, tanpa terkecuali. Kewajiban
negara terhadap terhadap warga negaranya dalam
UUD 1945 adalah pemberian jaminan pada setiap
warga negaranya dalam menjalankan agama,
memberikan pendidikan, memajukan kebudayaan
nasional, kesejahteraan sosial terjamin,
memelihara fakir miskin dan anak – anak
terlantar, serta menyelenggarakan pertahanan
nasional negara Republik Indonesia.
Adapun beberapa fungsi dari suatu negara
adalah:
a. Mensejahterakan serta memakmurkan rakyat.
Negara yang sukses dan maju adalah negara
yang bisa membuat masyarakat bahagia
secara umum dari sisi ekonomi dan sosial
kemasyarakatan.
b. Melaksanakan ketertiban. Untuk
menciptakan suasana dan lingkungan yang
kondusif dan damai diperlukan pemeliharaan
ketertiban umum yang didukung penuh oleh
masyarakat.
c. Pertahanan dan keamanan. Negara harus bisa
memberi rasa aman serta menjaga dari segala
macam gangguan dan ancaman yang datang
dari dalam maupun dari luar.
d. Menegakkan keadilan. Negara membentuk
lembaga-lembaga peradilan sebagai tempat
warganya meminta keadilan di segala bidang
kehidupan.
2
Hak dan kewajiban warga negara diatur
dalam UUD 1945 yang meliputi:
a. Hak dan kewajiban dalam bidang politik
b. Hak dan kewajiban dalam bidang sosial
budaya.
c. Hak dan kewajiban dalam bidang Hankam
d. Hak dan kewajiban dalam bidang Ekonomi
Dengan melihat pada hak dan kewajiban
negara kepada warga negaranya serta sebaliknya,
dapat kita pahami bahwa korupsi membuat hak
dan kewajiban tersebut tidak terpenuhi satu sama
lain. Korupsi akan berdampak masif pada seluruh
sendi-sendi kehidupan bernegara, yaitu pada
bidang ekonomi, sosial, demokrasi, akhlak dan
moral, hukum, kode etik profesi, budaya, pajak,
sumber daya manusia, dan politik. Untuk itu,
penulis memberikan gambaran mengenai
pengertian sendi kehidupan bernegara tersebut
menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun
menurut pendapat para ahli.
Ekonomi adalah ilmu tentang produksi,
distribusi, dan konsumsi barang, serta berbagai
masalah yang bersangkutan dengan itu, seperti
tenaga kerja, pembiayaan, dan keuangan. Atau
ilmu pengetahuan tentang kegiatan sosial manusia
dl memenuhi kebutuhan hidupnya yang diperoleh
dari lingkungannya.
Sosial adalah ilmu tentang perilaku
kehidupan manusia sebagai makhluk hidup yang
bermasyarakat.
Demokrasi berasal dari dua kata, yaitu
demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein
yang berarti pemerintahan sehingga dapat
diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang
lebih kita kenai sebagai pemerintahan dari rakyat,
oleh rakyat dan untuk rakyat. Koentjoro
Poerbopranoto berpendapat bahwa demokrasi
adalah negara yang pemerintahannya dipegang
oleh rakyat. Hal ini berarti suatu sistem di mana
rakyat diikut sertakan dalam pemerintahan
negara.
Moral adalah (ajaran tentang) baik buruk yg
diterima umum mengenai perbuatan, sikap,
kewajiban, dsb; akhlak; budi pekerti; susila.
Moral adalah istilah yang digunakan oleh
manusia untuk menyebut manusia atau orang
lainnya yang melakukan tindakan yang bernilai
positif. Moral berhubungan erat dengan proses
sosialisasi, karena tanpa moral individu tidak
akan dapat melakukan proses sosialisasi tersebut.
Akhlak adalah budi pekerti; kelakuan. Tiga
pakar di bidang akhlak yaitu Ibnu Miskawaih, Al
Gazali, dan Ahmad Amin menyatakan bahwa
akhlak adalah perangai yang melekat pada diri
seseorang yang dapat memunculkan perbuatan
baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih
dahulu
Hukum adalah peraturan atau adat yang
secara resmi dianggap mengikat, yang
dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.
Hukum berfungsi melindungi kepentingan
masyarakat, sebagai alat untuk mengatur
ketertiban dan keteraturan, serta menjamin
terwujudnya keadilan sosial dalam masyarakat.
Hukum memiliki peranan penting dalam tatanan
kehidupan masyarakat mengingat fungsi dari
hukum itu sendiri. Penegakan hukum yang lemah
tidak akan efektif dalam mewujudkan keteraturan
dan keadilan sosial dalam masyarakat.
Kode etik profesi merupakan suatu tatanan
etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok
masyarakat tertentu. Kode etik umumnya
termasuk dalam norma sosial, namun bila ada
kode etik yang memiliki sanksi yang agak berat,
maka masuk dalam kategori norma hukum. Kode
Etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata
cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu
kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan
pola aturan atau tata cara sebagai pedoman
3
berperilaku. Tujuan kode etik adalah agar
profesional memberikan jasa sebaik-baiknya
kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode
etik akan melindungi perbuatan yang tidak
profesional.
Kebudayaan menurut William H. Haviland
adalah seperangkat peraturan dan norma yang
dimiliki bersama oleh para anggota masyarakat,
yang jika dilaksanakan oleh para anggotanya akan
melahirkan perilaku yang dipandang layak dan
dapat di tarima ole semua masyarakat.
Pajak diartikan sebagai pungutan wajib,
biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh
penduduk sebagai sumbangan wajib kepada
negara atau pemerintah sehubungan dengan
pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan
sebagainya. Menurut Rochmat Soemitro, pajak
adalah iuran rakyat kepada kas negara
berdasarkan undang-undang (yang dapat
dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal
(kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan
dan yang digunakan untuk membayar
pengeluaran umum, dengan penjelasan sebagai
berikut: “Dapat dipaksakan” artinya: bila utang
pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih
dengan menggunakan kekerasan, seperti surat
paksa dan sita, dan juga penyanderaan; terhadap
pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa-
timbal-balik tertentu, seperti halnya dengan
retribusi.
Politik (dari bahasa Yunani: politikos, yang
berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan
warga negara, dari bahasa Inggris; politic (adj):
bijaksana, beradab, berakal, yg dipikirkan ; polite
(adj) : sopan, halus, beradab, sopan santun,
terpilih, yg halus budi bahasanya ; policy (noun):
kebijaksanaan, haluan negara , bahasa Jerman ;
politisch : diplomatic, politic, calculating,
designing, wise, clever, smart, prudent, intelligent
, bahasa Russia ; Политика, politika : reasonable,
prudent, wise, sensible, discreet, clever, deft,
deliberate, considered, advised, measured,
discerning, penetrating, shrewd, astute,
perspicacious, calculating, prudent, tactical,
forehanded, provident, bahasa Jepang ; 政
治 ,Seiji : polite, courteous, conscientious, close,
diplomatic, politic), adalah proses pembentukan
dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat
yang antara lain berwujud proses pembuatan
keputusan, khususnya dalam negara. Dalam arti
harfiahnya politik memiliki arti yang baik dalam
bentuk kata “sopan”, “halus”, “bijak”, “cermat”,
dan lain-lain. Namun dalam kenyataannya proses
pembentukan kekuasaan dalam negara
(berpolitik) tidaklah seindah artinya.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Dampak Korupsi Terhadap Perekonomian
3.1.1. Dampak Kualitatif Korupsi pada
Perekonomian
a. Korupsi mengurangi pendapatan dari sektor
publik dan meningkatkan pembelanjaan
pemerintah untuk sektor publik. Korupsi juga
memberikan kontribusi pada nilai defisit
fiskal yang besar, meningkatkan income
inequality, dikarenakan korupsi membedakan
kesempatan individu dalam posisi tertentu
untuk mendapatkan keuntungan dari aktivitas
pemerintah pada biaya yang sesungguhnya
ditanggung oleh masyarakat. Ada indikasi
yang kuat, bahwa meningkatnya perubahan
pada distribusi pendapatan terutama di negara
negara yang sebelumnya memakai sistem
ekonomi terpusat disebabkan oleh korupsi,
terutama pada proses privatisasi perusahaan
negara.
b. Korupsi mengurangi kemampuan pemerintah
untuk melakukan perbaikan dalam bentuk
4
peraturan dan kontrol akibat kegagalan pasar
(market failure). Ketika kebijakan dilakukan
dalam pengaruh korupsi yang kuat maka
pengenaan peraturan dan kebijakan,
misalnya, pada perbankan, pendidikan,
distribusi makanan dan sebagainya, malah
akan mendorong terjadinya inefisiensi.
c. Korupsi mendistorsi insentif seseorang, dan
seharusnya melakukan kegiatan yang
produktif menjadi keinginan untuk
merealisasikan peluang korupsi dan pada
akhimya menyumbangkan negatif value
added.
d. Korupsi menjadi bagian dari welfare cost
memperbesar biaya produksi, dan selanjutnya
memperbesar biaya yang harus dibayar oleh
konsumen dan masyarakat (dalam kasus
pajak), sehingga secara keseluruhan
berakibat pada kesejahteraan masyarakat
yang turun.
e. Korupsi mereduksi peran fundamental
pemerintah (misalnya pada penerapan dan
pembuatan kontrak, proteksi, pemberian
property rights dsb). Pada akhirnya hal ini
akan memberikan pengaruh negatif pada
pertumbuhan ekonomi yang dicapai.
f. Korupsi mengurangi legitimasi dari peran
pasar pada perekonomian, dan juga proses
demokrasi. Kasus seperti ini sangat terlihat
pada negara yang sedang mengalami masa
transisi, baik dari tipe perekonomian yang
sentralistik ke perekonomian yang lebih
terbuka atau pemerintahan otoriter ke
pemerintahan yang lebih demokratis,
sebagaimana terjadi dalam kasus Indonesia.
g. Korupsi memperbesar angka kemiskinan. Ini
sangat wajar, selain dikarenakan program-
program pemerintah sebagaimana disebut di
atas tidak mencapai sasaran, korupsi juga
mengurangi potensi pendapatan yang
mungkin diterima oleh si miskin. Menurut
Tanzi (2002), perusahaan-perusahaan kecil
adalah pihak yang paling sering menjadi
sasaran korupsi dalam bentuk pungutan tak
resmi (pungutan liar). Bahkan, pungutan tak
resmi ini bisa mencapai hampir dua puluh
persen dari total biaya yang harus
dikeluarkan oleh perusahaan ini amat
mengkhawatirkan, dikarenakan pada negara
negara berkembang seperti Indonesia,
perusahaan kecil (UKM adalah mesin
pertumbuhan karena perannya yang banyak
menyerap tenaga kerja).
3.1.2. Dampak Korupsi pada
Perekonomian Analisa Ekonometrika
Beberapa tahun terakhir, banyak dilakukan
penelitian dengan menggunakan angka indeks
korupsi untuk melihat hasilnya pada variabel-
variabel ekonomi yang lain. Beberapa hasil
penelitian tersebut adalah:
a. Korupsi Mengurangi Nilai Investasi
Korupsi membuat sejumlah investor kurang
percaya untuk menanamkan modalnya di
Indonesia dan lebih memilih
menginvestasikannya ke negara-negara yang
lebih aman seperti Cina dan India. Sebagai
konsekuensinya, mengurangi pencapaian
actual growth dari nilai potential growth
yang lebih tinggi. Berkurangnya nilai
investasi ini diduga berasal dari tingginya
biaya yang harus dikeluarkan dari yang
seharusnya. Hal ini berdampak pada
menurunnya growth yang dicapai.
b. Korupsi Mengurangi Pengeluaran pada
Bidang Pendidikan dan Kesehatan. Akibat
korupsi pendapatan pemerintah akan
terpangkas sehingga dasar porsi 20% APBN
tidak sebesar apabila tanpa korupsi.
5
c. Korupsi mengurangi pengeluaran untuk biaya
operasi dan perawatan dari infrastruktur
Korupsi menurunkan produktivitas dari
investasi publik dan infrastruktur suatu
negara.
3.2. Dampak Korupsi Terhadap Kehidupan
Sosial
Dalam konteks sosial, dampak korupsi
menimbulkan problem yang besar. Deviasi
pembangunan fasilitas yang berkaitan dengan
pelayanan pendidikan dan kesehatan
menyebabkan masyarakat rentan terhadap
berbagai penyakit dan menurunkan tingkat
kompetensinya.
Masyarakat juga menjadi kian permisif pada
tindak korupsi. Korupsi dianggap sebagai suatu
kelaziman dan bahkan menjadi pelumas bagi
proses ekonomi dan politik.
Sikap dan perilaku kolusif dan koruptif itu
pada akhirnya akan meniadakan etos kompetisi
secara sehat. Memperkuat anggapan bahwa siapa
yang berkuasa dan mempunyai uang bisa
mengatur segalanya, kesenjangan antarkelompok
sosial kian melebar sehingga menciptakan
kerawanan sosial.
3.3. Dampak Korupsi Terhadap DemokrasiDemokrasi adalah suatu sistem pemerintahan
dimana kedaulatan berada di tangan rakyat.
Indonesia menganut sistem Demokrasi Pancasila,
dengan ciri-ciri:
a) Dalam demokrasi Pancasila, sistem
pengorganisasian negara dilakukan oleh
rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat.
b) Dalam demokrasi Pancasila kebebasan
individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus
diselaraskan dengan tanggung jawab sosial.
c) Dalam demokrasi Pancasila, keuniversalan
cita-cita demokrasi dipadukan dengan cita-
cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh
semangat kekeluargaan, sehingga tidak ada
dominasi mayoritas atau minoritas.
Sistem demokrasi juga mensyaratkan adanya
transparansi dalam penyelenggaraan negara dan
pemerintahan. Kebijakan-kebijakan yang
dijalankan pemerintah harus diketahui dan
dilaporkan kepada rakyat. Dalam hal ini, Pers
yang bebas juga berperan dalam pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan, dimana Pers
memberitakan apa yang dilakukan pemerintah,
juga menginformasikan tentang perkembangan
dan keinginan masyarakat. Ketidakpuasan rakyat
bisa tersampaikan melalui Pers ataupun melalui
Dewan Perwakilan.
Pemilihan Umum juga merupakan salah
satu ciri dari sistem demokrasi. Rakyatlah yang
memilih para perwakilannya dan juga pemimpin
negara. Dengan adanya Pemilu akan terjadi
rotasi pemerintahan, maka berkuasanya suatu
pihak secara terus-menerus dapat dicegah.
Karena kekuasaan yang terus-menerus pada satu
pihak akan memiliki kecenderungan korupsi
yang lebih luas dan sistematis.
Dari berbagai ulasan di atas, dapat ditarik
kesimpulan bahwa demokrasi sangat bertolak
belakang dengan korupsi. Maka, harusnya
semakin demokratis suatu negara, semakin kecil
tingkat korupsinya.
Sistem pemerintahan Negara Indonesia
adalah demokrasi, namun bagaimanakah dengan
tingkat korupsinya? Menurut data dari sebuah
organisasi global “Transparency International”
yang membuat Corruption Performance Index
(CPI), di tahun 2013, Indonesia menempati
urutan 114 dari 177 negara berdasarkan tingkat
korupsinya, dimana urutan terbawah
menandakan tingkat korupsi yang paling tinggi.
Lantas bagaimana pelaksanaan demokrasi di
Indonesia yang seharusnya menjadi faktor yang
sangat bertentangan dengan korupsi?
6
Jawabannya adalah tentang kualitas
demokrasinya.
Aspek-aspek prosedural tentang
demokrasi terkait dengan terselengaranya Pemilu
di Indonesia memang sudah berjalan,
namun penegakan hukum, transparansi,
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan
tertib, yang merupakan substansi dari demokrasi
itu sendiri yang belum terwujud. Pelaksanaan
demokrasi yang berkualitas seharusnya mampu
menjadi tumpuan dalam upaya pencegahan dan
pemberantasan korupsi.
Biaya kekuasaan yang mahal memicu
merebaknya korupsi di ranah politik. Dalam
Pemilu Kepala Daerah, Pemilu Legislatif,
ataupun Pemilu Presiden, seorang kandidat
setidaknya harus menyiapkan dana yang tidak
sedikit untuk pencalonan dirinya melalui partai
politik, belanja iklan, menyewa konsultan
politik, bahkan mungkin untuk money politic.
Demokrasi yang semestinya berlandaskan
kedaulatan rakyat dan kepentingan umum
menjadi bias hanya dalam bentuk prosedural
untuk kepentingan elit politik, dan mengabaikan
substansinya.
Pola demokrasi yang seperti ini, proses
perolehan kekuasaan dengan biaya tinggi yang
memicu praktik korupsi sebelum ataupun
setelahnya, justru yang akan melemahkan
demokrasi. Tingkat kepercayaan masyarakat
terhadap sistem demokrasi menjadi rendah, dan
hal ini akan menjalar ke penurunan kepercayaan
masyarakat terhadap kredibilitas institusi-
institusi pemerintah dan penyelenggaraan negara.
3.4. Dampak Korupsi Terhadap Akhlak dan
Moral
Korupsi yang semakin banyak
terjadi di pemerintahan akan menurunkan tingkat
hormat dan kepercayaan masyarakat,
memunculkan antipati dan resistensi terhadap
pemerintahan. Hal ini kemudian yang akan
menimbulkan demoralisasi di kalangan
masyarakat. Pemimpin yang harusnya menjadi
panutan malah memberikan contoh yang buruk.
Perilaku koruptif yang terlihat diantara para elit
pemerintahan turut menyebabkan
berkembangnya korupsi di kalangan masyarakat.
Lama kelamaan masyarakat akan
menganggapnya sebagai suatu hal biasa yang
akhirnya dapat merubah mental dan moral
masyarakat. Masyarakatpun akhirnya bisa
menjadi bagian dari korupsi tersebut.
Selain meningkatkan ketamakan terhadap
harta kekayaan dan kekuasaan, korupsi juga akan
menyebabkan hilangnya rasa kepedulian terhadap
sesama. Pelaku korupsi hanya mementingkan
dirinya sendiri, mengambil sesuatu yang bukan
haknya, menjadi acuh tak acuh terhadap
kepentingan umum dan masyarakat. Dan apabila
korupsi telah meluas dan menjadi hal yang biasa,
maka rasa saling percaya antar individu lama-
lama bisa menghilang. Rasa saling curiga,
perasaan yang tak aman akan menggelayuti
kehidupan bermasyarakat.
Perilaku korupsi juga melemahkan tingkat
moral dan akhlak si pelaku itu sendiri. Dengan
melakukan tindakan korupsi, maka ia akan
mencari atau menciptakan kebohongan-
kebohongan lain untuk menutupi perilakunya
tersebut. Mengajak pihak-pihak lain untuk
bersekongkol dan bekerjasama untuk melakukan
korupsi, atau untuk menjaga agar tindak korupsi
tidak terbongkar. Nilai-nilai kejujuran dan
integritas jelas menghilang. Mental pencuri dan
pembohong berkembang.
3.5. Dampak Korupsi terhadap Penegakan Hukum
7
Hukum dan korupsi adalah dua hal yang sulit
dipisahkan. Bahkan saat ini di Indonesia lembaga
penegak hukum justru menjadi sorotan karena ada
banyak oknum penegak hukum yang seharusnya
menegakkan hukum, justru melakukan
pelanggaran hukum. Mereka melakukan korupsi
dalam skala yang sangat luas dan merugikan
negara dalam jumlah yang sangat besar. Tidak
sedikit oknum penegak hukum di Indonesia yang
pernah terjerat kasus korupsi. Mereka berasal dari
institusi Kejaksaan, Pengadilan hingga
Kepolisian. Bukan hanya di level bawah, perilaku
korupsi juga dilakukan sampai pucuk pimpinan
dalam institusi tersebut.
Korupsi mempersulit proses penegakan
hukum oleh institusi hukum yang berwenang.
Adapun dampak-dampak korupsi terhadap
penegakan hukum antara lain sebagai berikut:
a. Pelemahan Terhadap Institusi Penegak
Hukum
Hukum pada dasarnya dibuat sebagai
pedoman dan aturan yang berfungsi
melindungi kepentingan masyarakat dan
sebagai alat untuk mengatur ketertiban dan
keteraturan, serta menjamin terwujudnya
keadilan sosial dalam masyarakat. Namun,
adanya kepentingan-kepentingan pribadi dari
para pemegang kekuasaan sering kali hukum
yang dibuat tidak sebenar-benarnya untuk
mewujudkan keadilan sosial dalam
masyarakat.
Salah satu fungsi Pemerintah adalah
membuat Undang-Undang dan peraturan-
peraturan lainnya. Pelaksanaan terhadap
fungsi tersebut dapat disalahgunakan oleh
oknum-oknum pembuat kebijakan yang
memiliki kepentingan untuk melemahkan
institusi penegak hukum. Bukan tidak
mungkin sebuah pemerintahan yang korup
membentuk suatu aturan hukum yang lemah,
sehingga saat dia melakukan pelanggaran
bisa lepas dari jeratan hukum dengan mudah.
b. Merusak Moral Aparatur Penegak Hukum
Aparatur penegak hukum adalah ujung
tombak dalam mewujudkan masyarakat yang
berkeadilan. Dalam melaksanakan tugas-
tugasnya aparatur penegak hukum harus
bertindak adil dan sepenuh hati menjunjung
tinggi penegakan keadilan dalam masyarakat.
Perilaku korup yang mencemari institusi
hukum dapat merusak moral para aparatur
penegak hukum. Hal ini tentu saja
berpengaruh besar terhadap proses
penegakan hukum secara menyeluruh.
Adanya tebang pilih dalam proses peradilan,
dan suap menyuap dalam menentukan
tuntutan hukum maupun putusan hakim
hanya sebagian hal yang mungkin terjadi
apabila moral penegak hukum sudah dirusak
oleh perilaku korup. Apabila penyelenggara
hukum dapat disuap, maka akan menyebakan
suatu ketidakadilan yang akan menyebabkan
proses hukum menjadi tidak adil. Hal ini
dapat memberi akibat yang buruk terhadap
hukum di negara tersebut. Penegakan hukum
di negara tersebut akan dinilai lemah karena
dapat diintervensi oleh pihak ketiga.
Hal tersebut tentu saja menjadikan
hukum bagaikan harimau tanpa taring, yang
tidak dapat melakukan tugasnya menghukum
para pelaku kejahatan sebagaimana
ditetapkan dalam peraturan yang ada. Sebaik
apapun undang-undang dan peraturan yang
dibuat, jika aparatur yang melaksanakannya
tidak memiliki moral dan kompetensi yang
baik maka sistem peradilan tidak akan
berjalan optimal.
c. Masyarakat Kehilangan Kepercayaan
Terhadap Institusi Hukum.
8
Dampak utama korupsi yang terjadi dalam
penegakan hukum adalah hilangnya
kepercayaan masyarakat terhadap sistem dan
institusi penegakan hukum, yang
dikhawatirkan dengan meningkatnya korupsi
maka angka kejahatan yang terjadi juga
meningkat karena masyarakat sudah tidak
percaya terhadap kemampuan institusi
penegak hukum dalam melakukan tugas-
tugas mereka.
Fungsi hukum sebagai pelindung
kepentingan masyarakat, mengatur ketertiban
dan keteraturan, serta menjamin terwujudnya
keadilan sosial yang tidak dapat
direalisasikan oleh Pemerintah, membuat
masyarakat kecewa dan tidak lagi percaya
terhadap proses hukum dan institusi hukum
yang menjalankannya. Hal ini berdampak
sangat buruk terhadap kestabilan ketertiban
dan keteraturan dalam masyarakat.
Lemahnya sistem hukum dalam masyarakat
akan memancing setiap orang untuk ikut
melanggar aturan, karena mereka
menganggap hukuman-hukuman yang
diberikan sangat ringan apabila dibandingkan
dengan keuntungan yang mereka peroleh
apabila mereka melanggar hukum.
3.6. Dampak Korupsi Terhadap Kode Etik
Profesi
Fungsi kode etik profesi adalah:
a. Memberikan pedoman bagi setiap anggota
profesi tentang prinsip profesionalitas yang
digariskan. Maksudnya bahwa dengan kode
etik profesi, pelaksana profesi mampu
mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan
dan yang tidak boleh dilakukan.
b. Menjadi sarana kontrol sosial bagi
masyarakat atas profesi yang bersangkutan.
Maksudnya bahwa etika profesi dapat
memberikan suatu pengetahuan kepada
masyarakat agar juga dapat memahami arti
pentingnya suatu profesi, sehingga
memungkinkan pengontrolan terhadap para
pelaksana di lapangan kerja (kalangan
sosial).
c. Mencegah campur tangan pihak di luar
organisasi profesi tentang hubungan etika
dalam keanggotaan profesi. Artinya, bahwa
para pelaksana profesi pada suatu instansi
atau perusahaan yang lain tidak boleh
mencampuri pelaksanaan profesi di lain
instansi atau perusahaan.
Tuntutan profesional sangat erat
berhubungan dengan kode etik profesi. Kode etik
tersebut berkaitan dengan prinsip etika tertentu.
Paling tidak ada empat prinsip etika profesi yang
berlaku untuk semua profesi pada umumnya,
yaitu:
a. Prinsip tanggung jawab
Tanggung jawab adalah salah satu prinsip
pokok bagi kaum profesional, orang yang
profesional adalah orang yang bertanggung
jawab terhadap profesinya. Bertanggung
jawab terhadap pekerjaannya dan terhadap
hasil kerjanya.
b. Prinsip keadilan
Prinsip ini menuntut orang yang profesional
agar dalam menjalankan profesinya tidak
merugikan hak dan kepentingan pihak
tertentu, khusunya orang-orang yang
dilayaninya dalam rangka profesinya
tersebut. Prinsip ini menuntut agar dalam
menjalankan profesinya orang yang
profesional tidak boleh melakukan
diskriminasi terhadap siapapun, termasuk
orang yang mungkin tidak memberi imbal
balik yang tidak sebesar orang lainnya. Jadi,
kadar mutu pelayanan yang diberikan harus
sama terhadap semua pengguna layanan.
9
c. Prinsip otonomi
Prinsip otonomi merupakan prinsip yang
dituntut oleh kalangan profesional terhadap
dunia luar agar mereka diberikan kebebasan
dalam menjalankan profesinya. Ini
merupakan konsekuensi dari hakikat profesi
itu sendiri, hanya kaum profesional yang ahli
dan terampil dalam bidang profesinya, tidak
boleh ada pihak luar yang ikut campur tangan
dalam pelaksanaan profesi tersebut.
d. Prinsip integritas moral
Prinsip ini merupakan tuntutan kaum
profesional atas dirinya sendiri bahwa dalam
menjalankan tugas profesinya dia tidak akan
sampai merusak nama baiknya serta citra dan
martabat profesinya.
Implementasi terhadap prinsip-prinsip kode
etik profesi tersebut dapat menjamin terciptanya
kaum profesional yang benar-benar dapat
mendorong pertumbuhan masyarakat ke arah
yang lebih baik.
Namun, banyak oknum profesional saat ini
telah menyimpang dalam melaksanakan
profesinya. Korupsi merupakan salah satu faktor
penyebab terjadinya hal tersebut. Perilaku
korupsi jelas memiliki dampak buruk terhadap
implementasi kode etik profesi pada setiap jenis
bidang profesi dalam masyarakat. Dampak buruk
korupsi terhadap kode etik profesi mengakibatkan
para profesional tidak berpegang pada prinsip-
prinsip kode etik yang seharusnya menjadi
pedoman dalam melakukan tugas-tugasnya,
sehingga fungsi dari kode etik profesi itu sendiri
tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Pelanggaran terhadap kode etik profesi
merupakan titik awal terbentuknya perilaku
korupsi. Tindakan korupsi yang dilakukan oleh
profesional pasti diawali dengan melanggar kode
etik profesinya. Pelanggaran terhadap kode etik
profesi tersebut pada akhirnya akan diteruskan
menjadi pelanggaran kriminal, yaitu tindakan
korupsi tersebut.
Perilaku korup yang dilakukan profesional
tersebut merusak tatanan kode etik profesi dalam
bidang kerjanya. Perilaku korup mendorong para
profesional untuk mencari keuntungan besar
dengan cara-cara yang tidak dibenarkan, hal
tersebut membuat kode etik profesi tidak lagi
menjadi pedoman dalam melakukan tugas dan
profesi mereka. Adanya oknum profesional yang
melakukan hal tersebut dikhawatirkan akan dapat
menularkan perilaku buruk tersebut kepada rekan-
rekan dalam bidang profesinya. Hal tersebut akan
menyulitkan kita dalam mencari orang-orang
yang benar-benar profesional dan sepenuh hati
melakukan pekerjaannya.
3.7. Dampak Korupsi Terhadap Budaya
Batasan pada bagian ini yaitu akibat korupsi
dilihat dari sudut pandang budaya Indonesia yang
terjadi di masyarakat:
a. Tumbuh dan Meluasnya Golongan
Masyarakat Permisif Korupsi
Secara bertahap ataupun instan, korupsi yang
telah lama terjadi di Indonesia menjadikan
masyarakat menerima hal tersebut sebagai
suatu hal yang wajar sehingga terjadilah
budaya korupsi. Semakin lama, kontrol sosial
terhadap upaya mementingkan pribadi diatas
kepentingan publik semakin lemah.
b. Kecenderungan Sifat Hedonis dan
Materialistis
Salah satu penyebab perilaku korupsi adalah
akibat gaya hidup yang konsumtif sehingga
mengakibatkan masyarakat menjadi tidak
puas dengan yang dimiliki saat ini.
Kemudahan memperoleh kekayaan dengan
cara instan menyebabkan masyarakat juga
mudah untuk menghabiskan uang untuk gaya
10
hidup yang tidak sesuai dengan kemampuan
yang sebenarnya.
c. Memudarkan etos kompetisi secara sehat
dalam masyarakat. Dampak ini memperkuat
anggapan bahwa siapa yang berkuasa dan
mempunyai uang bisa mengatur segalanya
dan kesenjangan antarkelompok kian
melebar. Masyarakat jujur tetapi tidak
memiliki kekuasaan cenderung kalah
bersaing dengan masyarakat korupsi dan
memiliki kekuasaan dalam mendapatkan
sesuatu.
d. Korupsi memperburuk citra suatu negara.
Tingginya kasus korupsi suatu negara dan
tidak disertai dengan kemampuan untuk
menangani dan memberantas kasus korupsi
tersebut mennimbulkan imej buruk di mata
internasional sehingga menimbulkan
ketidakpercayaan kerjasama antar negara dan
lembaga-lembaga internasional.
3.8. Dampak Korupsi Terhadap Pajak
Sebagai warga negara, masyarakat dikenakan
pajak untuk sumber dana pemerintah membiayai
pengeluaran negara agar pemerintahan tetap
berjalan sebagaimana yang telah direncanakan
dalam APBN. Masyarakat pun sadar bahwa
setoran pajak yang mereka bayarkan, meskipun
dipaksa, akan menjadi penerimaan prioritas
negara. Oleh karena itu masyarakat concern atas
korupsi yang dilakukan oleh aparat negara dengan
menggunakan uang yang seharusnya untuk
pembiayaan negara yang optimal. Batasan pada
bagian ini yaitu dampak-dampak korupsi yang
dilakukan oleh aparat negara (tidak hanya dari
institusi perpajakan) yang menimbulkan dampak
pada perpajakan di Indonesia, yaitu:
a. Penurunan Penerimaan Negara
Korupsi yang dilakukan oleh pegawai DJP
dengan Wajib Pajak akan mengurangi
penerimaan negara sebesar uang yang
seharusnya disetor oleh Wajib Pajak ke
negara. Hal ini akan mengakibatkan
kemungkinan tidak tercapainya target
penerimaan pajak untuk pembiayaan APBN.
b. Reduksi Kepercayaan Wajib Pajak kepada
Negara
Pengungkapan kasus korupsi (oleh aparat
pajak maupun bukan) secara terbuka di
media menimbulkan pesimisme dan
pemikiran dari masyarakat yang taat
membayar dan melaporkan pajak terhadap
kegunaan membayar pajak yang telah
dilakukan sedangkan uang pajak yang
terkumpul akan disalahgunakan oleh aparat
negara. Rasa ketidakpercayaan dan sakit hati
ini disebabkan karena pajak yang dibayarkan
bersifat pemaksaan yang merupakan
kewajiban sebagai warga negara kepada
negaranya, tetapi korupsi menyebabkan
penggunaan atau pemanfaatan pajak menjadi
tidak optimal.
c. Proteksi terhadap Wajib Pajak Tertentu
Pemungutan pajak telah diatur dalam
undang-undang perpajakan dimana atas
subjek, objek, pelanggaran hingga
penyelesaian pelanggaran telah diatur.
Dengan adanya korupsi (suap) antara
pegawai DJP dengan Wajib Pajak, tidak
semua Wajib Pajak menerima perlakuan
perpajakan yang sama sesuai dengan undang-
undang perpajakan.
d. Kualitas, Profesionalisme, dan Integritas
Pegawai DJP Dipertanyakan
Generalisasi pegawai DJP yang melakukan
korupsi oleh masyarakat menimbulkan sikap
apatis dan rasa malu sebagai pegawai DJP.
Rasa malu sebagai pegawai DJP menjadi
salah satu alasan untuk resign dari status
pegawai DJP, padahal pegawai-pegawai
11
tersebut merupakan SDM-SDM terbaik di
bidangnya.
e. Penurunan produktivitas pegawai DJP
Pegawai DJP menjadi malas bekerja karena
geram hasil kerja kerasnya untuk
mengumpulkan pajak dikorupsi oleh aparat
negara lainnya. Iklan pajak dan seruan pajak
yang digunakan untuk kesejahteraan
masyarakat menjadi tidak berarti dan kalah
gema dengan pemberitaan korupsi aparat
negara.
f. Asas Keadilan dalam Pemungutan Pajak
Tidak Dirasakan Oleh Semua Pihak
Meskipun tarif pajak ada yang bersifat
progresif, korupsi atas mata rantai produksi
barang/jasa yang seharusnya dapat diperoleh
dengan murah bahkan gratis menjadi tidak
berjalan dengan semestinya. Biaya menjadi
lebih mahal, subsidi tidak tepat sasaran
sehingga masyarakat miskin akan
menanggung pajak yang terasa lebih berat.
3.9. Dampak Korupsi Terhadap Kualitas SDM
Ditinjau dari keanekaragaman kekayaan
sumber daya alamnya, Indonesia merupakan salah
satu negara terkaya di dunia, tetapi ironisnya,
negara tercinta ini sering tertinggal dibandingkan
dengan negara lain yang baik dalam hal luas
wilayah dan kandungan kekayaan alamnya lebih
kecil.
Kemajuan suatu negara sangat ditentukan
oleh kemampuan dan keberhasilannya dalam
melaksanakan pembangunan. Pembangunan
sebagai suatu proses perubahan yang
direncanakan mencakup semua aspek kehidupan
masyarakat. Efektivitas dan keberhasilan
pembangunan terutama ditentukan oleh dua
faktor, yaitu sumber daya manusia, yakni (orang-
orang yang terlibat sejak dari perencanaan sampai
pada pelaksanaan) dan pembiayaan. Diantara dua
faktor tersebut yang paling dominan adalah faktor
manusianya.
Bentuk-bentuk korupsi yang berkaitan
dengan sumber daya manusia diantaranya adalah:
a. Penyuapan (bribery)
b. Pemalsuan (fraud)
d. Pemerasan (exortion)
e. Kolusi dan Nepotisme
Perilaku korupsi mempunyai dampak yang
negatif terhadap sumber daya manusia di
Indonesia, antara lain sebagai berikut:
a. Kualitas Sumber Daya Manusia Rendah
Dampak perilaku koruptif para oknum dalam
jangka panjang adalah menurunnya kualitas
SDM Indonesia.
b. Korupsi Memperbesar Jumlah Masyarakat
Miskin Dan Terbelakang
Dari kemiskinan tersebut dapat muncul suatu
kondisi yang dianalogikan sebagai lingkaran
kemiskinan yaitu miskin karena bodoh dan
bodoh karena miskin.
c. Individualis dan Degradasi Moral
Setiap diri dalam masyarakat akan
mengutamakan kepentingan sendiri daripada
kepentingan bersama. Tidak ada kerjasama
yang dilandasi ketulusan sehingga berujung
kepada degradasi moral.
d. Kecenderungan Ikut Melaksanakan Korupsi.
Kebiasaan lingkungan kerja yang permisif
pada korupsi dapat menyebabkan seorang
yang idealis tidak sadar melakukan korupsi.
e. Pelayanan Kepada Masyarakat Yang Tidak
Maksimal
Kesalahan penempatan SDM pada suatu
posisi menyebabkan pelayanan tidak
maksimal.
3.10. Dampak Korupsi dalam Bidang Politik
Kekuasaan politik di Indonesia tidak terpusat
pada satu tangan melainkan dibagi ke tiga
12
lembaga negara yang independen dan dalam
tingkat yang sejajar yaitu Eksekutif, Legislatif,
dan Yudikatif. Kekuasaan yang tidak terpusat
bertujuan agar terdapat sistem saling kontrol dan
tidak ada pihak yang mendominasi di antara
pemegang kekuasaan. Penyalahgunaan
kekuasaan, yang menjadi salah satu pangkal dari
korupsi, akan dapat segera terlihat dan bisa
diminimalisir.
Eksekutif menyelenggarakan negara,
Legislatif mengawasi penyelenggaraan negara,
dan Yudikatif menegakkan hukum. dan
kekuasaan kehakiman.
Marak kita jumpai dari ketiga lembaga
tersebut terlibat atau diduga terlibat dalam tindak
pidana korupsi. Tindakan korupsi yang
menggurita hingga melibatkan ketiga kekuasaan
tersebut menimbulkan dampak yang merugikan
dalam bidang politik bernegara.
Dampak tersebut oleh Indonesia Corruption
Watch dijelaskan sebagai berikut:
a. Kinerja Sistem Terganggu
Isu korupsi sering bersifat personal karena
pertanggungjawabannya bersifat personal
(personal liability), tapi dampaknya bisa
organisasional, bahkan sosial. Organisasional
kalau korupsi berdampak pada kinerja
lembaga (tempat oknum ada/bekerja). Sosial
kalau dampaknya meluas kepada masyarakat.
Dampak sosial sering implisit,
ketimbang dampak organisasional, yang
nyata dan eksplisit. Kasus tipikor anggota
DPR adalah kisah yang nyata. Di satu sisi,
anggota DPR memangku jabatan untuk
sebuah menjadi bagian lembaga yang
mengatasnamakan rakyat, yang artinya
dituntut tanggung jawab dan komitmen yang
utuh dan serius. Di sisi lain, anggota DPR
yang tersandung dugaan korupsi berpotensi
menyita perhatian dan menguras energi, baik
sebagai pribadi maupun sebagai anggota
dewan legislatif. Belum lagi kalau kita
berbicara tentang kemungkinan faksionalisasi
di tubuh DPR antara yang pro dan yang
kontra terhadap tipikor yang menjerat rekan
seprofesi mereka. Singkat kata, kasus seperti
ini berpotensi menjadi kendala bagi kinerja
lembaga/sistem, sehingga solusi yang paling
bijaksana adalah menonaktifkan anggota
DPR yang terjerat tipikor sampai proses
hukum selesai.
Dalam konteks politik, terjadi distorsi
kepentingan pada lembaga politik tempat
proses legislasi berlangsung. Karena wakil
rakyat yang dipilih melalui proses pemilu
yang tidak sepenuhnya jujur, adil dan sikap
koruptif menjadi bagian tak terpisahkan di
dalamnya. Karena itu, elite dan lembaga
politik punya kecenderungan mengabaikan
aspirasi rakyat dan konstituennya.
b. Citra dan Kredibilitas Sistem/Lembaga di
Mata Publik Merosot
Untuk lembaga bergengsi seperti DPR yang,
tuduhan korupsi pada salah satu anggotanya
tentu berdampak pada bagaimana masyarakat
politik memandang DPR sebagai sebuah
lembaga publik yang mengatasnamakan
rakyat. Maka, kalau mau bersikap sebagai
negarawan sejati, selayaknyalah pemimpin
yang memangku jabatan publik mundur dari
jabatannya ketika tersandung dugaan pidana.
Ini juga bagian dari etika jabatan.
c. Lembaga/sistem diperalat untuk kepentingan
diri
Kita tentu tahu bahwa tuduhan yang paling
sering dilontarkan oleh kalangan
antineoliberalis adalah bahwa lembaga
multinasional seperti PBB, IMF, dan Bank
Dunia adalah perpanjangan kepentingan
kaum kapitalis global dan para hegemon
13
global yang ingin mencaplok politik dunia di
satu tangan raksasa. Tuduhan seperti ini
sangat mungkin terjadi pada pejabat publik
yang memperalat lembaga untuk kepentingan
diri. Dalam kasus seperti ini, hanya
masyarakat sipil yang berdaya dan supremasi
hukum yang kuat yang bisa menyelamatkan
kepentingan umum.
4. KESIMPULAN DAN SOLUSI
4.1 Kesimpulan
Korupsi berdampak pada berbagai lintas
sendi kehidupan negara seperti efek domino yang
berantai. Semakin tingginya praktik korupsi di
suatu negara akan secara instan maupun bertahap
melemahkan kondisi keuangan negara,
penyelenggaraan negara, dan kondisi sosial
masyarakat.
Dampak korupsi terhadap kondisi keuangan negara
disumbangkan dari dampak langsungnya pada
bidang perpajakan dan ekonomi. Adapun dampak
korupsi terhadap penyelenggaraan negara adalah
akumulasi dari dampak langsung korupsi dalam
bidang politik, demokrasi, dan hukum. Sedangkan
dampak korupsi terhadap kondisi sosial
masyarakat adalah wujud dari dampak langsung
korupsi dalam bidang akhlak dan moral, sosial,
budaya, kode etik, dan sumber daya manusia
4.2 Saran
Setelah mengetahui jenis perbuatan korupsi
dan dampak masifnya dalam berbagai aspek
kehidupan bernegara, sebaiknya kita melakukan
tindakan pencegahan sebagai berikut:
1. Memerangi korupsi terhadap keuangan
negara:
a. Direktorat Jenderal Pajak bekerjasama dengan
Komisi Pemberantasan Korupsi memperketat
pengawasan terhadap pegawai Direktorat
Jenderal Pajak dan Wajib Pajak, yang
bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan
terhadap pemungutan dan pembayaran pajak.
b. Modernisasi sistem pelaporan dan
restrukturisasi Direktorat Jenderal Pajak. Ada
komitmen dari Direktorat Jenderal Pajak
untuk memperkuat fungsi pengawasan internal
dan sistem pengungkapan kasus
(whistlebowing system).
c. Memperkecil kesempatan fiskus dan Wajib
Pajak untuk berkompromi.
d. Meningkatkan pengawasan terhadap
penggunaan anggaran.
2. Memerangi Korupsi terhadap
Penyelenggaraan Negara
a. Cermat dalam memanfaatkan hak pilih.
Hak pilih dapat digunakan dalam berbagai
hal, dalam skala masif seperti Pemilu yang
menentukan nasib masa depan bangsa dalam
5 tahun ke depan hendaknya pemilih
menggunakan hak pilihnya untuk pemilihan
legislatif dan eksekutif yang bersih dan
kompeten berdasarkan kualitas calon, bukan
dari apa yang calon tersebut tawarkan dalam
jangka pendek seperti uang atau janji yang
tidak masuk akal.
b. Mengikuti perkembangan dunia politik
Dengan mengaktualisasi diri pada kondisi
politik bangsa maka diharapkan pada Pemilu
selanjutnya kita dapat menyingkirkan pelaku
politik kotor dari daftar kandidat pilihan kita.
c. Memastikan keterwakilan kita pada lembaga
legislatif.
Lembaga Legislatif adalah perwujudan
perwakilan rakyat sehingga kita harus
memastikan orang-orang yang mewakili kita
benar-benar mewakili rakyat, bukan untuk
kepentingan legislator sendiri.
d. Menambah kesadaran politik
14
Seiring bertambahnya pengetahuan kita
dalam hal politik maka makin sempit ruang
gerak politikus korup dalam melancarkan
aksinya. Peningkatan pengetahuan ini
diharapkan dapat meningkatkan partisipasi
dan rakyat mengetahui hak dan kewajibannya
dalam berpolitik.
e. Transparansi dana kampanye.
Melalui Pemilu kita berharap dapat
menghasilkan pimpinan yang berintegritas
maka harus didorong dengan pengelolaan
dana kampanye yang transparan dan
akuntabel.
f. Meningkatkan perhatian pada penegakan
hukum
Pada era pers yang bebas, masyarakat dapat
mengetahui kondisi terkini terhadap suatu
kasus, maka dengan perhatian yang ekstra
kita dapat mengawal suatu proses hukum
agar tidak terjadi jual beli putusan hukum.
3. Memerangi Korupsi dalam Kondisi
Kehidupan Sosial
a. Bersyukur atas hal yang kita miliki
Dengan bersyukur kita tidak akan mudah
tergoda dengan usaha penyuapan dari
berbagai pihak yang berkepentingan.
b. Pengadaan sistem pengendalian internal yang
baik
Sistem pengendalian dan pengawasan
internal yang baik dapat mengidentifikasi
kesalahan dan penyimpangan dalam suatu
proses yang saling berkaitan.
c. Bersikap objektif
Dengan sikap objektif kita akan dapat
melihat orang dari kualifikasi yang dia miliki
dibanding dari siapa orang tersebut dan
hubungannya dengan suatu pihak.
d. Meningkatkan mutu pendidikan khususnya
pendidikan anti korupsi dan moral
Dengan meningkatnya mutu pendidikan
diharapkan kualitas SDM meningkat
sehingga korupsi menurun.
DAFTAR REFERENSI
[1] [2] Azra, Azyumardi, 2011, Pendidikan Anti
Korupsi di Perguruan Tinggi, Center for the
Study of Religion and Culture UIN Syarif
Hidayatullah, Jakarta.
Cut Azyya, Sosial Budaya dan Korupsi,
http://sosialbudayakorupsi.blogspot.com/2012/10/
sosialbudaya-dan-korupsi.html#!/2012/10/
sosialbudaya-dan-korupsi.html, Diakses pada 15
April 2014.
15
Daftar Negara Menurut Luas Wilayah,
http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_negara_menur
ut_luas_wilayah, Diakses pada 18 April 2014
Dampak Korupsi Bagi Kehidupan Sosial,
http://agungyulianto31.blogspot.com/2013/06/da
mpak-korupsi-bagi-kehidupan-sosial.html,
Diakses pada 19 April 2014.
Definisi Kebudayaan Menurut Para Ahli,
http://mediabacaan.blogspot.com/2011/03/definisi
-kebudayaan-menurut-para-ahli.html, Diakses
pada 19 April 2014.
Hanan, Djayadi, Korupsi dalam Demokrasi,
http://budisansblog.blogspot.com/korupsi-dalam-
demokrasi.html, Diakses pada 18 April 2014
Hasibuan , DR. H. Fauzie Y, SH, MH, Etika
Profesi Perspektif Hukum dan Penegakan
Hukum, http://www.esaunggul.ac.id/epaper/etika-
profesi-perspektif-hukum-dan-penegakan-hukum-
dr-h-fauzie-y-hasibuan-sh-mh-wakil-ketum-dpp-
ikatan-advokat-indonesia/, Diakses pada 18 April
2014
Inilah Dampak Buruk Korupsi Bagi Bangsa,
http://newindonesiaonline.wordpress.com/2013/1
0/30/inilah-dampak-buruk-korupsi-bagi-bangsa/,
Diakses pada 19 April 2014.
Internet Center for Curroption Research,
http://www.icgg.org/corruption.research.html,
Diakses pada 18 April 2014.
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),
http://kbbi.web.id/ilmu, Diakses pada 18 April
2014.
Korupsi dan Kinerja Sistem Politik,
http://www.antikorupsi.org/id/content/korupsi-
dan-kinerja-sistem-politik, Diakses pada 18 April
2014.
Negara dengan Penduduk Terbanyak di Dunia,
http://finance.detik.com/read/2014/03/06/134053/
2517461/4/negara-dengan-penduduk-terbanyak-
di-dunia-ri-masuk-4-besar, Diakses pada 18 April
2014.
Pemerasan,http://pakarhukum.site90.net/
pemerasan.php, Diakses pada 18 April 2014.
Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli,
http://www.pengertianahli.com/2013/05/pengertia
n-demokrasi-menurut-para-ahli.html, Diakses
pada 19 April 2014
Pengertian Etika,Kode Etik dan Fungsi Kode Etik
Profes
i,http://cyberlawncrime.blogspot.com/2013/03/pe
ngertian-etika-kode-etik-dan-fungsi.html, Diakses
pada 18 April 2014.
Pengertian Kebudayaan Menurut Para Ahli,
http://mediabacaan.blogspot.com/2011/03/definisi
-kebudayaan-menurut-para-ahli.html, Diakses
pada 18 April 2014.
Pengertian Pajak Menurut Pakar,
http://www.referensimakalah.com/2013/07/penge
rtian-pajak-menurut-pakar.html, Diakses pada 19
April 2014.
Perbedaan Demokrasi Pancasila dan Demokrasi
Libera
l,http://nengastri31.wordpress.com/2011/06/29/pe
rbedaan-demokrasi-pancasila-dan-demokrasi-
liberal/, Diakses pada 18 April 2014.
Perbedaan Kolusi Korupsi dan Nepotisme,
http://bas-life.blogspot.com/2010/09/perbedaan-
kolusi-korupsi-dan-nepotisme.html, Diakses pada
18 April 2014.
Politik,http://id.wikipedia.org/wiki/Politik,
Diakses pada 18 April 2014.
Prinsip-Prinsip Etika Profesi, http://prinsip-
prinsipetikaprofesi.blogspot.com/, Diakses pada
18 April 2014.
Satu Dekade Reformasi Pajak Dan Dukungan
Masyarakat, http://www.pajak.go.id/content/satu-
dekade-reformasi-pajak-dan-dukungan-
masyarakat?lang=en, Diakses pada 19 April 2014.
Sosial Budaya Dan Korupsi,
http://sosialbudayakorupsi.blogspot.com/2012/10/
16
sosialbudaya-dan-korupsi.html, Diakses pada 18
April 2014.
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
Wikipedia Indonesia,
http://id.wikipedia.org/wiki/Kode_etik_profesi,
Diakses pada 18 April 2014.
Yulianto, H. Agung, Dampak Korupsi Bagi
Kehidupan Sosial Masyarakat,
http://agungyulianto31.blogspot.com/2013/06/da
mpak-korupsi-bagi-kehidupan-sosial.html,
Diakses pada 15 April 2014.
17
Recommended