View
216
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
20/10/2015
1
PROSES DAN MEKANISME PENGALIHAN ASET DAERAH BAGI
PENYELENGGARAAN URUSAN KESBANGPOL DI DAERAH DALAM
RANGKA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2015
Prinsip ”Money Follows Function”
Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat
Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
Psl 282 (1) UU 23/2014 A P B N A P B D Psl 282 (1) UU 23/2014
didanai dari didanai dari
Termasuk kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan
Pendanaan atas fungsi-fungsi pemerintahan dilakukan berdasarkan pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah
2
PERMENDAGRI 52 TAHUN 2015 PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TA 2016
Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terjadi beberapa perubahan mendasar terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. Untuk itu, dalam rangka menghindari stagnasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berakibat terhentinya pelayanan kepada masyarakat, maka penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang bersifat pelayanan kepada masyarakat luas dan masif, yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan tidak dapat dilaksanakan tanpa dukungan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana, serta Dokumen (P3D), tetap dilaksanakan oleh tingkatan/susunan pemerintahan yang saat ini menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren tersebut sampai dengan diserahkannya P3D.
Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan
setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
ditetapkan, pemerintah daerah menyelesaikan secara
seksama inventarisasi P3D antar tingkatan/susunan
pemerintahan sebagai akibat pengalihan urusan
pemerintahan konkuren paling lambat tanggal 31
Maret 2016 dan serah terima Personel, Sarana
dan Prasarana serta Dokumen (P2D) paling lambat
2 Oktober 2016 sebagaimana dimaksud Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SJ tanggal 16
Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Setelah Ditetapkannya Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014.
20/10/2015
2
Selanjutnya, terhadap barang milik daerah yang
akan diserahkan sebagai akibat pengalihan
urusan pemerintahan tersebut, pemerintah
daerah tidak diperkenankan untuk melakukan
mutasi/perpindahan barang milik daerah baik
antar pengguna barang dan/atau kuasa
pengguna barang sebelum adanya penyerahan
barang milik daerah sesuai maksud ketentuan
tersebut di atas.
Dalam kaitan itu, prinsip penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi
dan pelaporan pada APBD Tahun Anggaran 2016 terkait dengan pengelolaan
urusan pemerintahan konkuren sebagaimana tersebut pada huruf a sampai
dengan huruf k sesuai maksud Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
120/253/SJ tanggal 16 Januari 2015 tidak dikenal dengan istilah “cut off”
pada posisi tanggal 2 Oktober 2016 sebagai akibat pemberlakuan Pasal 404
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Dana Transfer dari Pemerintah
kepada Pemerintah Daerah antara lain DAU, DAK dan Dana Transfer Lainnya
(Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan Penghasilan Guru PNSD) pada
tahun berkenaan tidak dapat dilakukan pengalihan/pemotongan (begitu saja)
dari semula kewenangan Kabupaten/Kota (belanja 9 bulan) beralih kepada
Pemerintah Provinsi (belanja 3 bulan), begitu pula halnya dari Pemerintah
Provinsi kepada Pemerintah, dimana alokasi anggaran dimaksud telah
ditetapkan dengan Undang-Undang mengenai APBN maupun Peraturan
Presiden mengenai alokasi dana transfer.
Dengan demikian, beralihnya kewenangan dan
penganggaran dari urusan pemerintahan konkuren
sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf
k berlaku efektif terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017.
8
Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud Pasal 25 UU Nomor 23 Tahun 2014 dilaksanakan oleh Badan/Kantor Kesbangpol dan/atau Biro/Bagian pada sekretariat daerah yang membidangi pemerintahan sebelum terbentuknya instansi vertikal yang membantu gubernur dan bupati/walikota untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum tersebut. Pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 UU Nomor 23 Tahun 2014 dibantu oleh SKPD provinsi sampai dengan dibentuknya perangkat Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
20/10/2015
3
PROSES PERENCANAAN & PENGANGGARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017
RKA-SKPD
DPA-SKPD
RAPBD
PERDA APBD & PERKADA TTG
PENJABARAN APBD
RKPD
KUA & PPAS RPJMD
PELAKSANAAN PROG&KEG
JUNI –JULI 2016 MEI-2016
AGUST-SEPT 2016 OKT-NOP 2016 DES-2016
JANUARI 2017 JAN-DES 2017
EVALUASI
PROLEGDA Penetapan Pagu
Indikatif dan
Rencana Kerja
Pemerintah
(RKP)
(Maret)
Penyampaian
Pokok-pokok
kebijakan fiskal
dan Kerangka
Ekonomi Makro
(Mei)
Pembicaraan
Pendahuluan
dengan DPR
dalam rangka
penyusunan
RAPBN
(Juni)
Pembahasan
Pagu Indikatif
Transfer Ke
Daerah
(Januari-
Februari)
(1) (2) (3)
(4)
Penyampaian
Nota Keuangan
dan RAPBN
(16 Agustus)
Pembicaraan
Tingkat I dengan
DPR dalam rangka
pembahasan RUU
APBN
(September–
Oktober)
Penetapan UU
APBN
(November)
Penetapan
Alokasi Transfer
Ke Daerah
(November-
Desember)
(5) (6)
(7) (8)
Perubahan UU
APBN (April)
NO URAIAN WAKTU KET
A. KUA, PPA dan RAPBD
1. Penyusunan RKPD Akhir bulan Mei
2. Penyampaian KUA dan PPAS kpd KDH Minggu I bulan Juni 1 bulan
3. Penyampaian KUA dan PPAS oleh KDH ke DPRD
Pertengahan bulan Juni 3 minggu
4. KUA dan PPAS disepakati antara KDH & DPRD
Akhir bulan Juli
5. SE KDH perihal Pedoman RKA-SKPD Awal bulan Agustus 1 minggu
6. Penyusunan RKA-SKPD & RKA-PPKD Mg I Agustus s/d Mg I Oktober 2 1/2 bulan
7. Penyampaian RAPBD kpd DPRD Minggu pertama bulan Oktober 2 bulan
8. Pengambilan Kep.Bersama (DPRD & KDH)
Paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan ( bulan Nopember)
9. Hasil evaluasi RAPBD 15 hari kerja ( bulan Desember)
10. Penetapan Perda ttg APBD & Raperkada ttg Penjabaran APBD sesuai dgn hasil evaluasi
Akhir Desember (31 Desember)
Jadwal Penyusunan & Penetapan RAPBD
Prinsip ”Money Follows Function”
Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat
Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
Psl 282 (1) UU 23/2014 A P B N A P B D Psl 282 (1) UU 23/2014
didanai dari didanai dari
Termasuk kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan
Pendanaan atas fungsi-fungsi pemerintahan dilakukan berdasarkan pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah
12
20/10/2015
4
TATA KELOLA BARANG MILIK DAERAH
SESUAI PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 27 TAHUN 2014
Dasar Hukum...
PENGELOLAAN BMD
UU No. 17 Tahun 2003 (Keu. Negara)
UU No. 1 Tahun 2004 (Perbend. Negara)
PP Nomor 27/2014 (Pengelolaan BMN/BMD)
1
2
Permendagri No. 17/2007
Tetap berlaku sepanjang tdk bertentangan atau belum diganti
PP Nomor 6/2006 dan PP Nomor 38/2008
(Pengelolaan BMN/BMD)
Diganti dengan:
yg dibeli atau diperoleh atas beban APBD
BARANG MILIK DAERAH
Perolehan lainnya yang sah
1) Barang dr hibah/sumbangan atau sejenis.
2) Barang yg diperoleh sbg pelak. dr perjanjian/Kontrak
3) Barang yg diperoleh berdasarkan ketentuan Per-UU atau
4) Barang yg diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yg telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Dilengkapi dgn
dokumen pengadaan,
BAST (disertai bukti
kepemilikan yang sah)
Pasal 2 PP 27/2014
LINGKUP PENGELOLAAN BMD
Strategic Asset
Management
Tertib Hukum
Tertib Penge-lolaan
16
Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
• Sewa
• Pinjam Pakai
• Kerjasama Pemanfaatan
• Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna
• Kerjasama Penyediaan Insfrastruktur
PEMANFAATAN
PEMINDAHTANGANAN
• Penjualan
• Tukar Menukar
• Hibah
• Penyertaan Modal Pemerintah
PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN
Pengawasan/ pengendalian.
BERDASARKAN ASAS FUNGSIONAL, KEPASTIAN HUKUM, TRANSPARANSI,
EFISIENSI, AKUNTABILITAS, DAN KEPASTIAN NILAI
Pasal 3 PP 27/2014
20/10/2015
5
PENGELOLAAN BARANG MILIK
NEGARA/DAERAH SESUAI
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 27 TAHUN 2014
RUANG LINGKUP
PERMENDAGRI 17 TAHUN 2007 • PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN
PENGANGGARAN
• PENGADAAN
• PENYIMPANAN DAN PENYALURAN
• PENGGUNAAN
• PENATAUSAHAAN
• PEMANFAATAN
• PENGAMANAN
• PEMELIHARAAN
• PENILAIAN
• PENGHAPUSAN
• PEMINDAHTANGANAN
• PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
• PEMBIAYAAN
• TGR
PP 27 TAHUN 2014 • PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN
PENGANGGARAN • PENGADAAN • PENGGUNAAN • PEMANFAATAN • PENGAMANAN DAN
PEMELIHARAAN • PENILAIAN • PEMINDAHTANGANAN • PEMUSNAHAN • PENGHAPUSAN • PENATAUSAHAAN • PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN
WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB (PENAMBAHAN SESUAI PP 27/2014)
KEPALADAERAH
• Menetapkan Pejabat yang mengurus dan
menyimpan BMD.
(sebelumnya ditetapkan
oleh Sekda);
• Menyetujui usul
Pemindahtangan BMD
yang memerlukan
persetujuan DPRD;
• Menyetujui Usul
Pemanfaatan BMD
dalam bentuk
Kerjasama Penyediaan Infrastruktur.
SEKRETARIS
DAERAH
Mengajukan usul pemanfaatan dan
pemindahtanganan BMD
yang memerlukan persetujuan
Gubernur/Bupati/Walikota;
Mengatur pelaksanaan
penggunaan,
pemanfaatan, pemusnahan dan
penghapusan BMD;
Mengatur pelaksanaan
pemindahtanganan BMD
yang telah disetujui oleh Gubernur/Bupatu/Walikota
atau DPRD.
PENGGUNA BARANG
Mengajukan usul pemusnahan dan
pemindahtanganan BMD.
PERENCANAAN KEBUTUHAN
PERENCANAAN
WAKTU PELAKSANAAN
• Dapat dilakukan 1 (satu)
Tahun dan dapat 3 (tiga)
Tahun.
PENGADAAN
PEMELIHARAAN
PEMINDAHTANGANAN
PEMANFAATAN
PENGHAPUSAN
Tambahan sesuai PP 27/2014
PP 6 Tahun 2006 & PP 38 Tahun 2008
PP 6 Tahun 2006 & PP 38 Tahun 2008
20/10/2015
6
PENGADAAN
EFISIEN
EFEKTIF
TRANSPARAN DAN TERBUKA
BERSAING
ADIL
AKUNTABEL
STATUS PENGGUNAAN
SURAT KEPUTUSAN
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
DAPAT DIDELEGASIKAN
SEKRETARIS DAERAH UNTUK SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DENGAN
KONDISI TERTENTU
PP 27 Tahun 2014
PP 6 Tahun 2006 & PP 38
Tahun 2008
Tidak dilakukan, terhadap: 1. Barang Persediaan;
2. Konstruksi dalam
pengerjaan; atau 3. Barang yang dari awal
pengadaannya
direncanakan untuk
dihibahkan. 4. Barang milik daerah
lainnya, yang ditetapkan
lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
TATA CARA PENETAPAN STATUS
PENGGUNAAN BMD
PENGGUNA
PENGELOLA BMD
Melaporkan (disertai usulan penggunaan)
Meneliti
Laporan
KEPALA DAERAH
SK Penetapan
Status
Penggunaan Sementara:
digunakan oleh pengguna lainnya: dalam jangka waktu tertentu;
Persetujuan KDH
Tanpa merubah status
penggunaan
Pengguna ke Pengguna Lainnya
Dialihkan status penggunaan
kepada Pengguna Barang
lainnya (antar SKPD)
dengan persetujuan KDH
Pengalihan Status Inisiatif Kepala Daerah
terlebih dahulu memberitahu
kepada pengguna
Menunjang
TUPOKSI
Dioperasikan Pihak Lain
Untuk penyelenggaraan Tusi
SKPD
PP 27/2014
PEMANFAATAN
• PRINSIP UMUM PEMANFAATAN BMD
1
• Pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2
• Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilakukan dengan tidak mengubah status kepemilikan Barang Milik Daerah, tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
3 • Mencegah penggunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain
secara tidak sah.
PP 27/2014
20/10/2015
7
PEMANFAATAN
• BENTUK PEMANFAATAN
PINJAM PAKAI
PP 6/2006 & PP 38/2008
SEWA
KSP BGS
BSG
PINJAM PAKAI
PP 27/2014
SEWA
KSP BGS
BSG KSPI
PEMANFAATAN (SEWA)
• JANGKA WAKTU SEWA
• PEMBAYARAN
5 (LIMA) TAHUN DAN
DAPAT
DIPERPANJANG
5 (LIMA) TAHUN DAN DAPAT
DIPERPANJANG
LEBIH DARI 5 (LIMA) TAHUN, UNTUK:
KSPI
KEG. KARAKTERISTIK TERTENTU YG
MEMERLUKAN SEWA >5THN
DITENTUKAN LAIN DALAM UNDANG-
UNDANG
BULANAN ATAU
TAHUNAN SEKALIGUS
ATAU BERKALA
SEKALIGUS TUNAI
DILAKUKAN 2 (DUA) HARI SEBELUM
TANDA TANGAN PERJANJIAN
DIKECUALIKAN PENYETORAN UANG
SEWA UTK KSPI SECARA BERTAHAP
PP 6 Tahun 2006 & PP 38 Tahun 2008
PP 6 Tahun 2006 & PP 38 Tahun 2008
PP 27 Tahun 2014
PP 27 Tahun 2014
PEMANFAATAN (PINJAM PAKAI)
• JANGKA WAKTU PINJAM PAKAI
2 (DUA) TAHUN DAN
DAPAT
DIPERPANJANG
5 (LIMA) TAHUN DAN DAPAT DIPERPANJANG 1 (SATU) KALI
PP 6 Tahun 2006 & PP 38 Tahun 2008 PP 27 Tahun 2014
Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah
Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan
setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada
Pengelola Barang.
PEMANFAATAN (KERJASAMA PEMANFAATAN)
• PEMILIHAN MITRA
Kecuali hal-hal khusus dilakukan penunjukkan
langsung, meliputi:
a. Barang dengan spesifikasi tertentu sesuai
Undang-Undang
b. Tingkat kompleksitas tinggi
c. Barang yang dikerjasamakan dalam
investasi berdasarkan perjanjian hubungan
bilateral antar negara
d. Barang lain yang ditetapkan KDH
TENDER MIN. 5 PESERTA:
Kecuali hal-hal khusus dilakukan
penunjukkan langsung, meliputi:
a. Kebun Binatang
b. Pelabuhan laut/udara
c. Pengelolaan limbah
d. Pendidikan dan sarana
olahraga
TENDER MIN. 3 PESERTA: PP 6 Tahun 2006 & PP 38 Tahun 2008
PP 27 Tahun 2014
20/10/2015
8
PEMANFAATAN (KERJASAMA PEMANFAATAN)
• JANGKA WAKTU KERJASAMA PEMANFAATAN
PP 27 THN
2014
30 (TIGA PULUH) TAHUN DAN
DAPAT
DIPERPANJANG
30 (TIGA PULUH) TAHUN DAN DAPAT
DIPERPANJANG
50 (LIMA PULUH)
TAHUN UNTUK KSPI
DAN DAPAT DIPERPANJANG
PP 6 Tahun 2006 & PP 38 Tahun 2008
PP 27 Tahun 2014
PEMANFAATAN (BGS/BSG)
• PEMILIHAN MITRA BGS/BSG
PP 27 THN
2014
TENDER MIN. 5 PESERTA Diumumkan 2x, apabila <5
peserta, selanjutnya
penunjukkan langsung/
pemilihan langsung.
TENDER MIN. 3 PESERTA:
PP 6 Tahun 2006 & PP 38 Tahun 2008
PP 27 Tahun 2014
Jangka Waktu KSPI paling lama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperpanjang;
Penetapan mitra KSPI dilaksanakan sesuai ketentuan Per-UU-an;
Pembagian kelebihan keuntungan disetor ke Kasda;
Formula dan/atau besaran pembagian kelebihan keuntungan ditetapkan oleh KDH;
Mitra KSPI menyerahkan obyek KSPI dan barang hasil KSPI pada saat berakhirnya jangka waktu KSPI;
Barang hasil KSPI menjadi BMD sejak diserahkan kpd Pemda sesuai Perjanjian.
BADAN USAHA
PT
BUMN
BUMD
KOPERASI
PEMERINTAH
PEMANFAATAN (KSPI)
PP 27 Tahun 2014
PENGAMANAN
PENYIMPANAN
BUKTI
KEPEMILIKAN
BMD
PENGAMANAN
BUKTI
KEPEMILIKAN
BMD
SEKRETARIS DAERAH/
PENGELOLA BARANG
PENGAMANAN ADMINISTRASI
PENGAMANAN FISIK
PENGAMANAN HUKUM
PP 27 Tahun 2014
20/10/2015
9
• TUJUAN PENILAIAN
PENILAIAN
Neraca Pemda Pemanfaatan (Kecuali Pinjam
Pakai)
Pemindatanganan (Kecuali
Hibah)
Neraca Pemda
Pemanfaatan
Pemindatanganan
PP 27 Tahun 2014
PP 6 Tahun 2006 & PP 38 Tahun 2008
• PELAKSANA PENILAIAN
PENILAIAN
TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
PENILAI PEMERINTAH
PENILAI PUBLIK
TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
PENILAI INTERNAL
PENILAI EKSTERNAL
SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
TIM YG DIBENTUK OLEH KDH
PENILAI
SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
PENILAI INTERNAL
PENILAI EKSTERNAL
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014
PP 6 Tahun 2006 & PP 38 Tahun 2008 PP 6 Tahun 2006 & PP 38 Tahun 2008
PEMINDAHTANGANAN (BENTUK PEMINDAHTANGAN)
PENJUALAN
TUKAR MENUKAR
HIBAH
PENYERTAAN MODAL
Tidak Diperlukan
utk
penyelenggaraan
Pemerintah
Daerah
SK PENETAPAN
KDH
PEMINDAHTANGANAN (TANAH DAN/ATAU BANGUNAN)
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
DPRD
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
SDH TDK SESUAI DGN TATA RUANG
DANA UTK PEMBANGUNAN PENGGANTI SUDAH ADA
UTK PEGAWAI NEGERI SIPIL
UTK KEPENTINGAN UMUM
DIKUASAI NEGARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP DAN/ATAU BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, YG JIKA STATUS KEPEMILIKANYA DIPERTAHANKAN TIDAL LAYAK SCR EKONOMIS.
TANPA PERSETUJUAN
DPRD
PERMOHONAN PERSETUJUAN
Pasal 55 ayat (1) dan ayat (3) PP 27/2014
20/10/2015
10
PEMINDAHTANGANAN (SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN)
PELAKSANA
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
GUB/BUPATI/WALIKOTA
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA PENGELOLA BARANG
PELAKSANA
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
DPRD
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA PENGELOLA BARANG
PEMINDAHTANGAN SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN < 5 MILIAR
PEMINDAHTANGAN SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN > 5 MILIAR
PERSETUJUAN PERSETUJUAN
Pasal 59 ayat (1) PP 27/2014 Pasal 59 ayat (2) PP 27/2014
Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang
Penjualan Barang Milik Daerah, dilakukan dalam rangka:
PEMINDAHTANGANAN (PENJUALAN)
Untuk Optimalisasi
Berlebih tidak digunakan utk kepentingan
Tugas & Fungsi
Lebih menguntungkan
Pemerintah Daerah
Sebagai pelaksanaan
Ketentuan Undang-Undang
Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara/Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang
Penjualan Barang Milik Daerah, dilakukan dalam rangka:
PEMINDAHTANGANAN (PENJUALAN)
Untuk Optimalisasi
Berlebih tidak digunakan utk kepentingan
Tugas & Fungsi
Lebih menguntungkan
Pemerintah Daerah
Sebagai pelaksanaan
Ketentuan Undang-Undang
PEMINDAHTANGANAN PENJUALAN
(SESUAI PP 27/2014)
LELANG Bersifat Terbuka untuk umum Penawaran harga tertulis/lisan Pengumuman lelang Dihadapan
Pejabat Lelang
Kecuali Bersifat Khusus (Mis. Rumah Gol III)
BMD lainnya yg ditetapkan KDH
PELAKSANAAN PENJUALAN
PENGELOLA BARANG KEPALA DAERAH PERSETUJUAN
Nilai Penjualan BMD dilakukan dng Memperhitungkan Faktor Penyesuaian
KEPALA DAERAH
Disampaikan
Recommended