Drajat Smp Konsumsi Batam

L/O/G/O

ARAH KEBIJAKAN KONSUMSI PANGANUNTUK MEMENUHI SPM DI KABUPATEN/KOTA

ARAH KEBIJAKAN KONSUMSI PANGANUNTUK MEMENUHI SPM DI KABUPATEN/KOTA

Oleh:Drajat MartiantoDept. Gizi MasyarakatFEMA-IPB29 Januari 2014

OUTLINE PRESENTASIOUTLINE PRESENTASI

II A. ASPEK KONSUMSI PANGAN DALAM UU NO 18/2018 A. ASPEK KONSUMSI PANGAN DALAM UU NO 18/2018

E. REKOMENDASI ARAH KEBIJAKAN UNTUK MEMENUHI SPM

E. REKOMENDASI ARAH KEBIJAKAN UNTUK MEMENUHI SPM

B. SPM KONSUMSI PANGAN B. SPM KONSUMSI PANGAN

C. PENGERTIAN PPH DAN CARA PENGHITUNGANNYA C. PENGERTIAN PPH DAN CARA PENGHITUNGANNYA

D. TANTANGAN PENCAPAIAN SPM KONSUMSI PANGAN KAB/KOTA D. TANTANGAN PENCAPAIAN SPM KONSUMSI PANGAN KAB/KOTA

A. ASPEK KONSUMSI PANGAN DALAM UU NO 18/2012

A. ASPEK KONSUMSI PANGAN DALAM UU NO 18/2012

KETAHANAN PANGAN (UU No 18/2012)“kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Pasal 60 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi Pangan untuk memenuhi kebutuhan Gizi masyarakat dan mendukung hidup sehat, aktif, dan produktif. (2) Penganekaragaman konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan membudayakan pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman serta sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.

ASPEK KONSUMSI PANGAN DALAM UU NO 18/2012ASPEK KONSUMSI PANGAN DALAM UU NO 18/2012

Pasal 61 Penganekaragaman konsumsi Pangan dilakukan dengan: a. mempromosikan penganekaragaman konsumsi Pangan; b. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi aneka ragam Pangan dengan prinsip Gizi seimbang; c. meningkatkan keterampilan dalam pengembangan olahan Pangan Lokal; dan d. mengembangkan dan mendiseminasikan teknologi tepat guna untuk pengolahan Pangan Lokal.

ASPEK KONSUMSI PANGAN DALAM UU NO 18/2018ASPEK KONSUMSI PANGAN DALAM UU NO 18/2018

Pasal 62 Tercapainya penganekaragaman konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 diukur melalui pencapaian nilai komposisi pola Pangan dan Gizi seimbang.

ASPEK KONSUMSI PANGAN DALAM UU NO 18/2018ASPEK KONSUMSI PANGAN DALAM UU NO 18/2018

INDIKATOR KUANTITATIF YANG ADA SAAT INI ADALAHPOLA PANGAN HARAPAN (PPH)

B. SPM KONSUMSI PANGANB. SPM KONSUMSI PANGAN

PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR: 65/Permentan/OT.140/12/2010

 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, terdiri dari 4 (empat) jenis pelayanan dasar : 1.Bidang ketersediaan dan cadangan pangan;2.Bidang distribusi dan akses pangan;3.Bidang penganekaragaman dan keamanan pangan;4.Bidang penanganan kerawanan pangan.

No. Indikator SPM Bidang Ketahanan PanganTarget Indikator pada

Tahun 2015

1Ketersediaan Energi dan Protein per kapita

90%

2 Penguatan cadangan pangan 60%

3Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah

90%

4 Stabilitas harga dan pasokan pangan 90%

5 Pencapaian skor PPH 90% X 95*)6

Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

80%

7 Penanganan daerah rawan pangan 60%

Indikator SPM Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota

*) Target skor PPH tahun 2015 sebesar 95

C. PENGERTIAN PPH DAN CARA PENGHITUNGANNYA

C. PENGERTIAN PPH DAN CARA PENGHITUNGANNYA

FAO-RAPA (1989) :

PPH adalah komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. CUKUP JUMLAH

Susunan beragam pangan didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari 9 kelompok pangan dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. CUKUP MUTU BERAGAM

Alasan mengapa HARUS CUKUP JUMLAH (memenuhi AKG)Alasan mengapa HARUS CUKUP JUMLAH (memenuhi AKG)

Manfaat

Tingkat Konsumsi

Status Gizi “BURUK”Status Gizi “BURUK”

Lebih dari 50 persen penyakit terkait langsung atau tidak langsung dengan kekurangan atau kelebihan pangan

UNTUK HIDUP AKTIF DAN SEHAT:

Manusia perlu lebih dari 40 jenis zat gizi (KH, Protein, Lemak, Vit, Mineral, Air) dalam jumlah cukup dari berbagai jenis Makanan

Masalah: Tidak ada satu jenis pangan yang lengkap gizinya

Alasan mengapa KONSUMSI PANGAN HARUS BERAGAM :

TUJUAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGANTUJUAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN

MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT MELALUI KONSUMSI PANGAN YANG CUKUP GIZI SECARA KUANTITAS DALAM KOMPOSISI YANG SEIMBANG

SEIMBANG JUMLAH SEIMBANG JENIS SEIMBANG JADWAL

JUMLAH HARUS SESUAI ANGKA KECUKUPAN GIZI

MENURUT UMUR, JENIS KELAMIN, AKTIVITAS

DAN STATUS FISIOLOGIS

JENIS BERAGAM ANTAR KELOMPOK DAN DALAM

KELOMPOK PANGAN

JADWAL TERATUR DIBAGI 2-4 KALI WAKTU MAKAN

(IDEALNYA 3 KALI WAKTU MAKAN)12

PRINSIP GIZI SEIMBANG: 3 JSEIMBANG JUMLAH, JENIS, JADWALPRINSIP GIZI SEIMBANG: 3 JSEIMBANG JUMLAH, JENIS, JADWAL

13

2 – 3 porsi 2 – 3 porsi

3 – 5 porsi 2 – 3 porsi

3 – 8 porsi

Sedikit saja/bila perlu

Sumber: http://www.gizi.net/pugs/PUGS13pesan.PDF

GIZI SEIMBANG TIDAK SAMA DENGAN“4SEHAT 5SEMPURNA”

GIZI SEIMBANG-MENURUT UMUR-MENURUT JK-MENURUT STATUS FISIOLOGIS-MENURUT AKTIVITAS

TIGA KEGUNAAN MAKANAN(TRIGUNA MAKANAN) TIGA KEGUNAAN MAKANAN(TRIGUNA MAKANAN)

PRINSIP GIZI SEIMBANG

15

PRINSIP DASARPRINSIP DASAR

DASAR PEMBOBOTANDASAR PEMBOBOTAN

TRIGUNA MAKANAN

Zat Pembangun (33.3%)

Zat Pengatur (33.3%)

Zat Tenaga (33.3%)

POLA PANGAN

Lauk Pauk

(33.3%)

Sayur & Buah

(33.3%)

Pangan Pokok

(33.3%)

16

PRINSIP DASARPRINSIP DASAR

DASAR PEMBOBOTANDASAR PEMBOBOTAN

Sumber Tenaga(Karbohidrat, Lemak)

1. Serealia…………… 50%2. Umbi-umbian……… 6%3. Minyak & lemak….. 10%4. Biji berminyak…….. 3%5. Gula………………… 5%

Sub total 74%

Triguna Makanan

Sumber Zat Pembangun (Protein)

1. Pangan hewani…… 12%2. Kacang-kacangan… 5%

Sub total 17%

Sumber Zat Pengatur (Vitamin & Mineral)

1. Sayur & buah……… 6%

Lain-lain 1. Bumbu-bumbu …. 3%

Bobot(33.3/74)=0.5

Bobot(33.3/17)=2.0

Bobot(33.3/6)=5.0

17

PROSEDUR PERHITUNGAN PPHPROSEDUR PERHITUNGAN PPH

LANGKAH POKOKLANGKAH POKOK

1. Konversi bentuk, jenis, dan satuan

2. Mengelompokan pangan menjadi 9 kelompok mengacu pada standar pola pangan harapan.

3. Menghitung sub total kandungan energi menurut kelompok pangan.

4. Menghitung kontribusi energi terhadap Angka Kecukupan Energi (AKE = 2000 kkal) setiap kelompok pangan (%).

18

6. Menghitung skor AKE berdasarkan kontribusi AKE dikalikan bobot masing-masing kelompok pangan.

7. Memverifikasi skor AKE masing-masing kelompok pangan dengan skor maksimum dengan ketentuan gunakan skor maksimum jika skor AKE > skor maksimum.

8. Menghitung total skor Pola Pangan Harapan (PPH) (dengan skor ideal 100).

PROSEDUR PERHITUNGAN PPHPROSEDUR PERHITUNGAN PPH

LANGKAH POKOKLANGKAH POKOK

% Terhadap AKE = 2000 Kkal/Kap/Hari % AKE x Bobot

Sama Dengan Skor AKE atau Gunakan Skor Maks jika Skor AKE>Skor Mak

No Kelompok PanganEnergiA

ktual% AKE Bobot

Komposisi Ideal

Skor AKE

Skor Maks

Skor PPH

1 Padi-padian 1150 57.5 0.5 50.0 28.8 25.0 25.0

2 Umbi-umbian 75 3.8 0.5 5.0 1.9 2.5 1.9

3 Pangan Hewani 100 5.0 2.0 12.0 10.0 24.0 10.0

4 Minyak dan Lemak 600 30.0 0.5 10.0 15.0 5.0 5.0

5 Buah/Biji Berminyak 50 2.5 0.5 3.0 1.3 1.0 1.0

6 Kacang-kacangan 65 3.3 2.0 5.0 6.5 10.0 6.5

7 Gula 50 2.5 0.5 5.0 1.3 2.5 1.3

8 Sayur dan Buah 85 4.3 5.0 6.0 21.3 30.0 21.3

9 Lain-lain 10 0.5 0.0 3 0.0 0.0 0.0

  Total 2,185 109.3   132.7 100.0 71.9

19

CONTOH PENGHITUNGAN SKOR POLA PANGAN HARAPAN

D. TANTANGAN PENCAPAIAN SPM KONSUMSI PANGAN KAB/KOTA

D. TANTANGAN PENCAPAIAN SPM KONSUMSI PANGAN KAB/KOTA

1.KETERSEDIAAN DAN KUALITAS DATAA. SUSENAS VS SURVEY KAB/KOTAB. KUALITAS DATA YANG TERSEDIA

2.KESIAPAN SDMA. TENAGA TERLATIH & KONSISTENB. PETUNJUK OPERASIONALC. TINDAK LANJUT : KEBIJAKAN DAN

PROGRAM YANG RELEVAN

L/O/G/O

E. REKOMENDASI ARAH KEBIJAKAN UNTUK MEMENUHI SPM DI KABUPATEN/KOTAE. REKOMENDASI ARAH KEBIJAKAN UNTUK MEMENUHI SPM DI KABUPATEN/KOTA

1. PENYEDIAAN DATA YANG REPRESENTATIF DAN TERPERCAYA• Susenas sampai tingkat kabupaten• Survey oleh kabupaten/kota setara Susenas• “Peningkatan” kualitas data yang tersedia

2. PEMANFAATAN DATA/INFORMASI UNTUK PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM• Evidence based policy & program• Prioritas program pada kegiatan yang memiliki

daya ungkit tinggi

REKOMENDASI ARAH KEBIJAKAN UNTUK MEMENUHI SPM DI KABUPATEN/KOTAREKOMENDASI ARAH KEBIJAKAN UNTUK MEMENUHI SPM DI KABUPATEN/KOTA

Program dengan daya ungkit tinggi untuk peningkatan skor PPH:1.Penyediaan sayuran & buah, pangan hewani, kacang-kacangan yang cukup dan terakses oleh seluruh keluarga & pengusaha (kecil-menengah)

• Pemanfaatan pekarangan dan lahan potensial lainnya• Fokus pada pangan hewani yang mudah

dibudidayakan dan terjangkau harganya• Mengembangkan kembali kacang-kacangan lokal

yang pernah ada2. Pengembangan Pangan Lokal Sumber karbohidrat non beras sebagai upaya menurunkan ketergantungan pada beras dan terigu, meski tidak berdampak pada peningkatan skor PPH

REKOMENDASI ARAH KEBIJAKAN UNTUK MEMENUHI SPM DI KABUPATEN/KOTAREKOMENDASI ARAH KEBIJAKAN UNTUK MEMENUHI SPM DI KABUPATEN/KOTA

3. KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang terencana, terarah dan fokus

• Sejak usia dini (= jangka panjang)• Semua pemangku kepentingan (pemerintah,

masyarakat, pengusaha makanan/kuliner)• Revitalisasi saluran penyampai pesan (PKK,

Posyandu, dasa wisma, tani, dll)• “PENYEDERHANAAN” PESAN

DIVERSIFIKASI TIDAK SULIT, TIDAK RUMIT & TIDAK BIKIN PAILIT

L/O/G/O

Terima KasihTerima Kasih