View
228
Download
0
Category
Preview:
DESCRIPTION
Dokumen perjalanan empat tahun Perkumpulan Prakarsa, 2004-2008
Citation preview
Menyemai Gagasan Untuk Indonesia Yang Lebih Baik 1Perkumpulan Prakarsa 2004 -2008
Civil Society for a Better Indonesia
Perkumpulan Prakarsa 2004 -2008
Menyemai GagasanUntuk Indonesia yang lebih baik
Menyemai Gagasan Untuk Indonesia Yang Lebih Baik2 Perkumpulan Prakarsa 2004 -2008
Daftar isiMenyemai Gagasan Untuk Indonesia Yang Lebih Baik
Pengantar Dari Pengurus Harian
Pengantar Ringkas Mengenai Prakarsa
- Dari Ide Menjadi Lembaga
- Bagaimana Prakarsa Bekerja
Menyemai Gagasan: Kerja-kerja Prakarsa
- Globalisasi,
- Peran Negara
- Peran Masyarakat Sipil
- Desentralisasi
Membagi Gagasan: Publikasi Dan Komunikasi
- Publikasi
- Website
Refleksi Dan Langkah Ke Depan
- Refleksi
- Langkah Ke Depan
Mereka Yang Berada Di Prakarsa
Partner Prakarsa
- Daftar Partner
- Sambutan, Tanggapan Dan Kritik
Profil Keuangan
LAPORAN PUBLIK
PERKUMPULAN PRAKARSA
2004-2008
4
5
12
21
25
27
29
35
Menyemai Gagasan Untuk Indonesia Yang Lebih Baik 3Perkumpulan Prakarsa 2004 -2008
LAPORAN PUBLIK
PERKUMPULAN PRAKARSA
2004-2008
Kata Pengantar Badan Pelaksana Harian
Sugeng BahagijoActing Executive Director1 November 2008 - 31 Mei 2009
Menyemai Gagasan Untuk Indonesia Yang Lebih Baik4 Perkumpulan Prakarsa 2004 -2008
LAPORAN PUBLIK
PERKUMPULAN PRAKARSA
2004-2008
Kata Pengantar Badan Pengurus
kerja-kerja Perkumpulan Prakarsa selama ini.
Laporan ini menyajikan gambaran dan ringkasan atas
perjalanan aktivitas dan capaian Perkumpulan Prakarsa
selama empat tahun terakhir (2004-2008). Tentu masih
banyak mimpi yang belum dapat kami wujudkan hingga saat
ini, karena itu, dukungan semua pihak baik yang selama ini
telah bekerjasama dengan Perkumpulan Prakarsa, maupun
seluruh komponen potensial lainnya, menjadi
hal yang amat kami harapkan. Harapan kami, hubungan dan
kerjasama yang telah terjalin baik ini dapat terus dijaga dan
dikembangkan, sebagai dukungan kepada kami untuk
mewujudkan mimpi-mimpi kami yang lain menuju Indonesia
yang lebih baik.
Rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya
kami sampaikan atas dukungan dan kepercayaan seluruh
lembaga donor, komunitas masyarakat sipil, akademisi,
lembaga-lembaga riset, pemerintah, dan seluruh komponen
lain masyarakat Indonesia yang selama ini telah membina
kerjasama dan hubungan yang amat baik dengan
Perkumpulan Prakarsa, sehingga Perkumpulan Prakarsa dapat
menapaki perjalanannya meski masih jauh dari tujuan
mimpinya.
Semoga Perkumpulan Prakarsa dapat terus bekerja sekaligus
memberikan manfaat menuju �Sebuah Masyarakat Sipil yang
Inovatif dan Berpengaruh, yang mampu mendorong/memberi
dampak pada perubahan yang lebih baik pada negara dan
bangsa ini dalam upaya Pencapaian Keadilan Sosial� yang
dicita-citakannya.
stakeholders
Bagus GiripurwoKetua Badan Pengurus
Menyemai Gagasan Untuk Indonesia Yang Lebih Baik 5Perkumpulan Prakarsa 2004 -2008
Gerakan sosial di Indonesia pernah sangat
didominasi oleh aktivitas organisasi non
pemerintah atau organisasi masyarakat sipil.
Terpasungnya partai-partai politik di era otoriter Orde Baru,
eksklusifnya lembaga akademik, dan tumpulnya kritik pers
menyebabkan Ornop menjadi saluran favorit untuk
merumuskan dan mengartikulasikan kepentingan
masyarakat. Mundurnya Soeharto dan terpaan krisis
ekonomi membuat sumbatan politik mengendur, era multi
partai datang, pers pun kian bebas menyuarakan kritik
terhadap penguasa. Masyarakat kini punya lebih banyak
pilihan dalam menyuarakan kepentingannya. Kebutuhan
akan advokasi Ornop pun menurun. Pesona Ornop
memudar. Apakah, dengan demikian, ini saatnya Ornop
menutup bukunya dari lembar sejarah gerakan sosial di
Indonesia?
Bila diamati lebih dekat, demokratisasi di Indonesia
sesungguhnya baru mencapai tahap prosedural dan
pelembagaan formal, itu pun terancam luar dalam.
Demokrasi prosedural ditandai kehadiran lembaga dan
aturan main yang tampak �demokratis� tapi sesungguhnya
operasinya masih didominasi oleh elit terdidik, sementara
kalangan yang lebih luas, belum cukup mampu
mengartikulasikan kepentingannya melalui mekanisme
kelembagaan yang ada. Bila dibiarkan, demokratisasi
prosedural ini bisa berbalik arah menjadi tunggangan lahirnya
oligarki. Disebut terancam dari dalam, karena era kebebasan
secara ironis telah menguatkan segmentasi primordial di
dalam masyarakat, sementara ancaman dari luarnya adalah
agresifnya unit-unit ekonomi transnasional dalam
mempengaruhi penyusunan kebijakan di negeri ini.
Kerentanan demokrasi ini semakin mencemaskan bila melihat
TENTANG PERKUMPULAN PRAKARSA
Dari Ide ke PerkumpulanOrganisasi Non Pemerintah adalah terjemahan Indonesia untuk sementara
organisasi masyarakat sipil, terjemahan bahasa Indonesia untuk keduanya sering
dipakai bergantian. Di dalam tulisan ini, yang akan dipakai adalah organisasi non pemerintah untuk
menunjukkan keberjarakannya dengan pemerintah, dan, untuk mempermudah penulisan, akan disebut dengan
singkatan Indonesianya, Ornop.
non governmental organization
Civil Society Organization,
hukum yang diharapkan bisa mengawalnya, belum banyak
berubah, sistemnya masih rawan kecurangan.
Demi menjaga kedaulatan dan sumber-sumber kesejahteraan
warga sambil tetap menjaga kohesivitas sosial, penting sekali
untuk terus mengupayakan pembesaran lapisan masyarakat
yang melek akan hak-hak sosial politik ekonominya.
Masyarakat yang terdidik baik diharapkan mampu
mendorong demokrasi prosedural mencapai tahap demokrasi
substantive, demokrasi yang secara esensial bekerja untuk
semua kalangan. Warga yang sadar hak, akan lebih siap
melakukan tawar menawar dengan kekuatan ekonomi mana
pun. Dari warga yang terdidik dan sadar hak, toleransi dan
penghargaan terhadap sesama lebih mudah diharapkan.
Lahan untuk melakukan perbaikan masih terbuka lebar.
Advokasi belum selesai. Ornop belum perlu menutup
kantornya, tapi cukup mereposisi dan merevitalisasi metode
dan sasaran advokasinya. Advokasi direposisi, berarti Ornop
tidak lagi sendirian di depan mengupayakan perubahan, tapi
kini berdiri sejajar, berkolaborasi kekuatan-kekuatan sosial
lainnya, seperti institusi pendidikan dan organisasi
masyarakat. Advokasi direvitalisasi berarti, tidak cukup lagi
bersandar pada isu-isu standar demokratisasi yang relative
telah tercapai. Ornop kini harus menaikkan kapasitasnya,
membekali diri dengan pengetahuan teknis mengenai
perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pengawasan
kebijakan public yang lebih rinci, mendalam dan strategis.
Reposisi dan revitalisasi ini jelas memerlukan ide-ide inovatif
tentang perubahan sosial. Masalahnya justru ada di sini.
Ide-ide inovatif biasanya datang dari kerja intelektual yang
tekun dan rapi. Sementara aktivis gerakan sosial Indonesia
cenderung puas jadi pekerja sosial yang rajin, tapi tak cukup
berminat berolah intelektual. Akibatnya, sekian puluh tahun
perjalanan Ornop dalam gerakan sosial di Indonesia,
dokumentasi dan akumulasi pengetahuan sistematis yang
dihasilkannya sedikit sekali. Institusi pendidikan resmi yang
ada juga tak jauh beda. Karena lebih sibuk menggelar
pengajaran, fungsi riset mereka kedodoran. Akibatnya kalau
pun ada ide inovatif dari kampus, substansinya tidak
signifikan, berputar di pinggir, karena tidak berkompetisi
dengan ide-ide arus utama. Akibatnya saat hendak dipakai
untuk melakukan analisis dan advokasi, ide-ide dari Indonesia
ini masih harus ditambal dengan data dan analisa
impor.
Inilah titik keprihatinan pangkal berdirinya Perkumpulan
Prakarsa.
Para perintis Prakarsa, melihat bahwa kemarau gagasan dan
inovasi ini sangat berpengaruh dalam kerja Ornop karena
legitimasi (dukungan) Ornop terletak dalam kemampuannya
memasok masyarakat dengan ide-ide inovatif tentang
pembaruan dan kelembagaan transformatif. Secara umum,
kapasitas itulah yang menjadi sumber legitimasi, kredibilitas
dan kepemimpinan Ornop di dalam masyarakat Indonesia.
Sebaliknya, kalau Ornop hanya muncul sebagai penganjur
sikap kritis, namun reaktif dan miskin inovasi, maka legitimasi
dan kredibilitas Ornop pun akan tergerus juga. Singkatnya,
tanpa gagasan-gagasan yang segar dan relevan, Ornop
Indonesia akan gagal karena kehilangan legitimasinya.
Berkaca pada sejarah lembaga-lembaga riset dunia, seperti
banyak
Menyemai Gagasan Untuk Indonesia Yang Lebih Baik6 Perkumpulan Prakarsa 2004 -2008
LAPORAN PUBLIK
PERKUMPULAN PRAKARSA
2004-2008
Formasi Awal Prakarsa Tahun 2005
TENTANG PERKUMPULAN PRAKARSA
awal, menjadi Badan Pelaksana yang akan memutar roda
organisasi sehari-hari. Para perintis ini kemudian berhasil pula
mendapatkan dukungan dari sejumlah tokoh senior seperti
Sri-Edi Swasono, Todung Mulya Lubis, Zumrotin K. Susilo,
Methodius Kusumahadi, B. Heri Priyono,Tatag Wiranto, Klaus
Schreiner dan Fillomeno St. Anna II. Para tokoh senior ini
bersedia menjadi penasehat/panel ahli. Dukungan juga
datang dari Rizal Ramli, meski tak ikut duduk jadi pengurus,
tetap menyatakan dukungannya. Bentuk organisasi yang
dipilih adalah Perkumpulan, dengan pertimbangan lebih
demokratis dan terjaga akuntabilitasnya daripada bila
berbentuk Yayasan.
Setelah beberapa langkah persiapan lainnya, organisasi ini
pun didaftarkan ke Notaris. Nama yang dipilih adalah
�
� di singkat PRAKARSA dan
dalam bahasa Inggris disebut
.
Prakarsa mendaftarkan diri secara resmi melalui Akte Notaris
Publik, Nurul Larasati, SH No. 03 pada 31 Agustus 2004.
Sekitar setahun kemudian keluarlah Surat Keputusan Menteri
Kehakiman dan HAM Republik Indonesia
No. C-21.HT.01.03.TH.2005 yang melegalkan keberadaan
Perkumpulan Prakarsa.
Dan Perkumpulan Prakarsa pun siap bekerja.
Prakarsa Masyarakat untuk Negara Kesejahteraan dan
Pembangunan Alternatif
Initiative for Welfare State
and Alternative Development
Menyemai Gagasan Untuk Indonesia Yang Lebih Baik 7Perkumpulan Prakarsa 2004 -2008
Bentuk organisasi Prakarsa adalah perkumpulan, dimana anggotanya berdiri sejajar dalam hal otoritas dan tanggungjawab, yang
membedakannya dari Yayasan yang lebih hirarkis. Hanya saja, untuk mempermudah penulisan, nama Perkumpulan Prakarsa di sini
selanjutnya hanya akan disebut sebagai Prakarsa.
LAPORAN PUBLIK
PERKUMPULAN PRAKARSA
2004-2008
Menyemai Gagasan Untuk Indonesia Yang Lebih Baik8 Perkumpulan Prakarsa 2004 -2008
V I S IPERKUMPULAN PRAKARSA
VI S
IPE
RKU
MPU
LAN
PRA
KARS
A
Sebuah Masyarakat Sipil yang Inovatif dan Berpengaruh,
yang mampu mendorong/memberi dampak pada upaya
Pencapaian Keadilan Sosial
M I S IPERKUMPULAN PRAKARSA
Menyemai Gagasan Untuk Indonesia Yang Lebih Baik 9Perkumpulan Prakarsa 2004 -2008
MIS
I
Prakarsa akan meningkatkan kapasitas organisasi masyarakat
sipil agar mampu menghasilkan ide-ide dan inovasi-inovasi serta
memajukan kepemimpinan dari organisasi masyarakat sipil yang
berpengaruh dalam upaya mendorong/memberi dampak pada
upaya Pencapaian Keadilan Sosial
PERK
UM
PULA
N P
RAKA
RSA
Bidang kerja
Menentukan isu
Prakarsa percaya bahwa akar masalah Indonesia, termasuk
komunitas Ornop Indonesia adalah langkanya ide dan
gagasan, khususnya mengenai masalah kebangsaan.
Kemarau gagasan dan inovasi ini sangat berpengaruh dalam
kerja Ornop karena salah satu sumber legitimasi (dukungan)
Ornop terletak dalam kemampuannya memasok
masyarakat dengan ide-ide inovatif tentang pembaruan dan
kelembagaan transformatif. Karena itu, Perkumpulan
Prakarsa menaruh kerjanya pada dua bidang aktivitas, yaitu:
1. Produksi pengetahuan � mencakup riset dan
penyebaran pengetahuan yang disusun melalui proses
pembelajaran bersama ( )
2. Pembangunan kapasitas � mencakup pelatihan,
pendampingan teknis, dan fasilitasi jaringan
para pemangku kepentingan ( )
Sebagai lembaga yang ingin mendorong produksi
pengetahuan dan memperkuat kemampuan masyarakat sipil
dalam menganalisa dan mengadvokasi, Prakarsa perlu
menelaah dengan seksama jenis-jenis isu yang akan
didalaminya. Pada saat ini, Indonesia tengah dalam
mutual learning
fellowship
stakeholders
tantangan besar. Setelah Soeharto mundur, peran negara
dalam menjamin kesejahteraan masyarakat tampak
menyurut. Korporasi besar pelan-pelan mengambil alih.
Dengan tekanan globalisasi, mekanisme pasar, dalam wujud
privatisasi, pelan tapi pasti kian mendominasi kehidupan
bangsa ini. Ini bukanlah kabar yang menggembirakan.
Mekanisme pasar terbukti terlalu peduli pada masalah
pertumbuhan dan memandang pemerataan, keadilan dan
kesejahteraan hanya merupakan dampak ikutan, bukan
bagian simultan apalagi prasyarat, dari pertumbuhan
ekonomi. Karena itu Prakarsa berpendapat alternatif dari
kecenderungan ini perlu dicari secara serius. Melalui diskusi
intensif antara badan pendiri dan dewan pengurus dan
berbagai pihak yang dianggap kompeten, Perkumpulan
Prakarsa melihat setidaknya ada empat masalah besar yang
secara mendasar akan terus mempengaruhi pengembangan
Indonesia menuju tatanan baru yang demokratis. Isu-isu
utama tersebut adalah:
(i) Globalisasi
(ii) Peran negara;
(iii) Peran Masyarakat Sipil; dan
(iv) Desentralisasi;
Menyemai Gagasan Untuk Indonesia Yang Lebih Baik10 Perkumpulan Prakarsa 2004 -2008
LAPORAN PUBLIK
PERKUMPULAN PRAKARSA
2004-2008
BagaimanaPerkumpulan PrakarsaBekerja ?
Aktivitas
Membangun Kemitraan
Akuntabilitas
Dengan pilihan bidang aktivitas seperti tersebut di atas, maka Prakarsa memprioritaskan diri untuk melakukan hal-hal berikut :
? Mendorong diseminasi berbagai ide dan inovasi dari organisasi non-pemerintah dan kelompok masyarakat di Indonesia
melalui penyelenggaraan pelatihan tentang kemampuan dalam ilmu-ilmu sosial, pengalaman-pengalaman, dan praktek-
praktek terbaik atas ide dan inovasi perubahan sosial, baik di Indonesia maupun di negara lain.
? Melakukan penelitian dan pelatihan tingkat lanjut yang dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas, kecakapan, dan
kemampuan para pimpinan dan staff Ornop dalam aspek penyusunan kebijakan dan manajemen
? Memproduksi hasil-hasil penelitian yang relevan dengan semangat dan kerja-kerja NGO
? Mengembangkan jaringan riset dan studi dengan pusat-pusat riset di dalam dan luar Indonesia
Dalam bekerja Perkumpulan Prakarsa akan membangun jaringan kerja dan saling mengambil manfaat dengan :
1. Organisasi-organisasi Masyarakat Sipil Indonesia yang memfokuskan aktivitasnya dalam
area penganggaran, pelayanan publik, desentralisasi dan globalisasi
2. Pemerintah Lokal/Daerah di Indonesia
3. Pusat-pusat Kajian Akademik tentang HAM
4. Staf dan para peneliti di departemen - departemen dan kementerian di tingkat pusat
Semua program kerja di atas disusun oleh Pelaksana Harian didasarkan atas pemetaan Prioritas yang telah disepakati bersama
Badan Pengurus. Untuk menjamin akuntabilitas, Prakarsa membangun mekanisme berikut:
? Semua program diharuskan mencantumkan indicator pencapaian aktivitas dan keluaran ( )
? Pemeriksaan laporan keuangan secara berkala ( ).
? Monitoring program (audit)
? Rapat Rutin Badan Pengurus dan Badan Pelaksana.
activities and outputs
financial accountability
Menyemai Gagasan Untuk Indonesia Yang Lebih Baik 11Perkumpulan Prakarsa 2004 -2008
LAPORAN PUBLIK
PERKUMPULAN PRAKARSA
2004-2008
Menyemai Gagasan Untuk Indonesia Yang Lebih Baik12 Perkumpulan Prakarsa 2004 -2008
Menyemai Gagasan:
Kerja-kerja Prakarsa
Globalisasi:
Atur Ulang Tata Kelolanya
Proyek dan aktivitas++
Reclaiming Globalization; Expanding The Voice of Indonesia in the Governance of IFIs
� �, Strengthen the Voice of Indonesia in the Governance of InternationalFinancial Institutions (IFIs)Audit on Globalization
Globalisasi ekonomi terus melaju, meluas dan mendalam. Melalui perjanjian
WTO, dalam program-program IMF dan Bank Dunia dan juga dalam perjanjian-
perjanjian liberalisasi ekonomi regional seperti AFTA dan ASEAN, globalisasi
ekonomi merasuk ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Program-program liberalisasi,
privatisasi dan deregulasi yang dipromosikan globalisasi memang dapat memperlemah
otoritas negara demi
masuknya modal
internasional, di sisi lain,
globalisasi juga
menyediakan kesempatan
bagi terciptanya jaringan-
jaringan sosial di
kalangan masyarakat sipil
dan lembaga-lembaga
pemerintahan di tingkat
regional dan global.
Dengan demikian, globalisasi datang bagai pisau bermata dua, membawa ancaman
sekaligus peluang.
Prakarsa sendiri melihat, globalisasi sebagai satu arus sejarah yang terkendali. Pemegang
Bagaimana membuat
globalisasi
menguntungkan bagi
Indonesia dan Negara
berkembang lainnya?
Reformasi seperti apa
yang dapat diusulkan
untuk tata kelola dan
kelembagaannya?
Persyaratan wajib dan
pendukung seperti apa
yang harus tersedia agar
bisa meraih manfaat
(globalisasi) dan
bagaimana kita
mendapatkannya?
Kiri - Kanan : Nana Sutresna & Ali Alatas, anggota Prominent Persons Group
dalam Program “Audit Globalisasi”
LAPORAN PUBLIK
PERKUMPULAN PRAKARSA
2004-2008
Menyemai Gagasan Untuk Indonesia Yang Lebih Baik 13Perkumpulan Prakarsa 2004 -2008
kendalinya ada pada lembaga dan forum ekonomi global
seperti World Trade Organization (WTO), World Bank, IMF
dan BIS. Sejauh ini, globalisasi lebih memberi manfaat bagi
negara-negara ekonomi maju karena mereka memang aktif
dalam penyusunan aturan main di dalam tata kelola
globalisasi, sementara negara-negara berkembang,
termasuk Indonesia, cenderung berada di tepi, pasif dan
karenanya kurang mau dan mampu mengenali karakter tata
kelola globalisasi ini dan meraih manfaat darinya. Keadaan
ini tentu saja tak bisa dibiarkan. Agar Indonesia tak terus
berada di tepi, Prakarsa mengajak para pihak untuk
memahami cara kerja globalisasi dengan lebih mendalam.
Bagian vital yang harus dicermati dari globalisasi ada pada
mekanisme pengambilan keputusannya. Dalam forum-forum
globalisasi seperti WTO, dan peran Lembaga-lembaga
Keuangan Internasional (International Financial
Institutions/IFIs), seperti IMF, World Bank dan WTO dan BIS
sangatlah vital. Dengan memahami lembaga-lembaga ini,
negosiasi dalam globalisasi akan menjadi lebih mudah. Inilah
pintu masuk, bila Indonesia ingin bisa memperluas dan
memperdalam perannya dalam globalisasi.
Untuk keperluan itu, Prakarsa telah mengundang para pihak
di Indonesia untuk berbagi dan memperdalam pengetahuan
mereka mengenai tata kelola lembaga-lembaga keuangan
internasional. Para pihak itu mulai dari sesama Ornop
hingga unsur pemerintah dari berbagai kementerian terkait.
Perkumpulan Prakarsa lalu memfasilitasi serangkaian
kegiatan seperti: penulisan kertas kerja oleh aktivis Ornop
(tentang dampak kerja lembaga keuangan internasional
terhadap layanan publik di Indonesia di sektor sumber daya
air dan restrukturisasi sektor energi) dan pemerintah (tentang
tata kelola lembaga keuangan internasional), survey persepsi
mengenai lembaga keuangan internasional,
pertemuan untuk memetakan masalah-
masalah tata kelola globalisasi, dilanjutkan penulisan
masyarakat sipil mengenai tata kelola globalisasi.
stakeholders
multi-stakeholders
position
paper
Dari rangkaian kegiatan tersebut, Prakarsa berhasil mencapai
beberapa hal berikut:
Membangun kesadaran akan masih terbatasnya
basis pengetahuan yang dimiliki tentang tata kelola
globalisasi dan kesepakatan antar berbagai
stakeholder akan pentingnya tindak lanjut dari
aktivitas yang telah dilakukan
Mendorong pendalaman pengetahuan tentang
globalisasi, baik di kalangan Ornop maupun
pemerintah, untuk bisa digunakan sebagai bahan
belajar bersama dalam memahami isu tata kelola
dalam globalisasi
Hasil kerja tahap pertama ini ( )
kemudian dilanjutkan dan dipertajam pada tahap selanjutnya
( ), berupa pembentukan �
� untuk menyusun Proposal Indonesia bagi
pembaruan tata kelola globalisasi. Pada tahapan ini Prakarsa
berhasil menggandeng sejumlah tokoh yang sangat
kompeten di bidang tata kelola globalisasi. Mereka
diantaranya adalah Nana Sutresna (Diplomat Senior),
Moeslim Abdurrahman (peneliti senior) dan Aleksius Jemadu
(ketua jurusan Hubungan Internasional Universitas
Parahyangan Bandung). Kelompok inti ini diperkuat oleh
Panca Pramudya (peneliti ekonomi ),
Prabowo (peneliti senior), Arrmanatha Nasir (staff senior
Departemen Luar Negeri), dan Dian Ediana Rae (staff senior
di Bank Indonesia). Dari ini tersusunlah
risalah dari Indonesia yang didalamnya
berisikan usulan Indonesia mengenai perubahan tata kelola
dari lembaga-lembaga keuangan internasional seperti World
Bank, IMF dan WTO dan langkah-langkah memperkuat
diplomasi ekonomi Indonesia.
Melalui upaya-upaya di atas, Prakarsa berharap dapat
membantu memperjelas dan memperkuat posisi diplomasi
ekonomi Indonesia dalam arena globalisasi.
reclaiming globalization
audit on globalization eminent
persons group
non-mainstream
eminent person group
Global Audit Report
?
?
Diskusi Akhir “Audit Globalisasi”, Jakarta 10 April 2008
Menyemai Gagasan Untuk Indonesia Yang Lebih Baik14 Perkumpulan Prakarsa 2004 -2008
Peran Negara :
Mencari Yang Kuat Sekaligus Demokratis
Proyek dan aktivitasRiset Makro tentang Negara Kesejahteraan dan Kebijakan Sosial
Apa peran yang harus
diambil pemerintahan
baru untuk memastikan
demokratisasi sekaligus
mampu mendatangkan
kesejahteraan bagi
masyarakatnya?
Instrumen apa saja yang
mesti dikembangkan?
Pembaruan kebijakan
seperti apa yang
dibutuhkan?
Civil Society for a Better Indonesia
Civil Society for a Better Indonesia
Menyemai Gagasan Untuk Indonesia Yang Lebih Baik 15Perkumpulan Prakarsa 2004 -2008
state
feasibility
bagi pengembangan sistem kesejahteraan sosial di
negara-negera berkembang, baik di Amerika Latin, Asia
Timur dan Asia Tenggara.
Dari riset tersebut, Prakarsa telah mengidentifikasi
bagi pengembangan model alternatif atau reformasi sistem
kesejahteraan sosial di Indonesia. Faktor yang berperan
penting bagi pengembangan sistem kesejahteraan sosial
berbasis peran aktif negara itu terdiri dari:
Basis politik Penyelenggaraan negara kesejahteraan
membutuhkan adanya basis pendukung politik yang
berbagi visi yang sama tentang bagaimana seharusnya
negara berperan melayani dan melindungi warganya
birokrasi, tata kelola pemerintahan
Visi negara kesejahteraan yang telah disepakati secara
politik akan mubazir bila visi tersebut tak bisa
diterjemahkan oleh kalangan birokrasi menjadi tata
kelola pemerintahan yang efektif dan efisien
kerangka pembiayaan makro
Tata kelola bervisi kesejahteraan membutuhkan
topangan kerangka pembiayaan yang memadai agar
bisa berkelanjutan dan mencegahnya jadi proyek sosial
mercusuar rezim penguasa
Faktor-faktor kunci ini masih harus dikaji lebih lanjut
keberadaannya untuk menguji kelayakan ( ) model
alternatif tersebut di Indonesia.
seperangkat faktor kunci (series of enabling factors)
+
+
+
disesuaikan dengan prinsip pasar bebas. Di Indonesia,
penataan piranti dan prosedur demokrasi kemudian
berasosiasi dengan liberalisasi dan privatisasi. Pemenuhan
hak-hak sipil dan politik oleh negara kemudian seolah
terpisah dari penjaminan hak-hak sosial dan ekonomi warga
(Triwibowo, 2006). Kecenderungan ini tentu bukanlah kabar
baik untuk jaminan sosial ekonomi di Indonesia. Pasar
bukanlah lembaga yang cukup peduli pada masalah
ketidakadilan dan kemiskinan. Bila pasang naik neo-
liberalisme ini dibiarkan menggerus fungsi-fungsi strategis
negara, ketidakadilan dan kemiskinan akan terus
menggerogoti sendi-sendi bangsa ini.
Untuk membendung pasang naik neo-liberalism ini, Prakarsa
mencoba mendalami gagasan �Negara kesejahteraan.�
Membayangkan �Negara kesejahteraan� memang gampang
menggiring pada asosiasi �memperkuat negara�, suatu
pendekatan yang dihindari jauh-jauh oleh masyarakat sipil
pada masa orde baru, karena memang, pada saat itu, negara
tampil sebagai sosok yang menindas. Tapi saat ini
pandangan klasik ini harus dipikirkan kembali, karena
konteksnya sudah jauh berubah. Indonesia berada di tengah
arus deras globalisasi ekonomi yang sangat mendorong
privatisasi di segala bidang. Bila dibiarkan tanpa pembanding
arus globalisasi ekonomi ini akan mengancam jaminan
kesejahteraan untuk semua kalangan. Negara diperkuat
bukan untuk kembali menjadi otoritarian seperti dulu, tapi
direposisi agar lebih berfokus dan presisi pada aspek
perlindungan hak-hak sosial ekonomi warganya. Lagi pula
Negara kini tidak lagi dimonopoli hanya oleh satu kekuatan
seperti dulu, Negara kini jadi relatif terbuka untuk
diperebutkan fungsinya oleh kekuatan-kekuatan politik
karena adanya multipartai.
Prakarsa secara sistematis mencoba melakukan eksplorasi
dan penggalian terhadap model-model alternatif peran
negara dan masyarakat sipil dalam mengembangkan sistem
kesejahteraan sosial sebagai jawaban atas tantangan gejala
demokrasi neo-liberal di Indonesia. Riset yang dijalankan
Prakarsa menganalisa pengalaman empirik dan capaian-
capaian negara-negara Eropa dalam mengembangkan sistem
kesejahteraan sosial di bawah kerangka . Riset
ini juga melakukan kajian awal terhadap relevansi
welfare state
welfare
Rountable Discussion “Partai Politik Tanpa Partai politik Kesejahteraan”,13 Mei 2008
Civil Society for a Better Indonesia
Peran Masyarakat Sipil:
Merintis Kepemimpinan Sosial Baru
Menyemai Gagasan Untuk Indonesia Yang Lebih Baik16 Perkumpulan Prakarsa 2004 -2008
+
+
+
+
Riset tentang Gerakan Sosial
Pengembangan forum berbagi pengetahuan
Pelatihan Kepemimpinan
Pemberdayaan Komisi Anggaran untuk anggaran yang berpihak pada kaum miskin
Proyek dan Aktivitas:
Ornop Indonesia pernah punya cerita gemilang dalam mengawal
demokratisasi di Indonesia. Misalnya saja penyelenggaraan bantuan
hukum, advokasi terhadap pelanggaran HAM, gerakan anti korupsi
dan pemberdayaan perempuan. Pada masa-masa itu, Ornop berada di garis
depan perintis perubahan. Kini, demokratisasi telah memasuki tahapan baru,
pintu aspirasi dan mobilitas telah terbuka lebar. Akibatnya negara bukan lagi
wilayah tertutup yang dikuasai elit terpilih, negara kini merupakan arena
terbuka tempat berbagai kelompok kepentingan bersaing. Tahapan baru
tengah bergulir ini membutuhkan pendekatan, strategi dan peran baru dari
masyarakat sipil.
Masyarakat sipil didorong untuk mengembangkan �strategi campuran� baru
dalam advokasinya terhadap Negara, dari �mengawasi dari luar� bergeser
menjadi ke �mendukung di dalam secara kritis� demi meningkatkan pengaruh
mereka terhadap kebijakan dalam system demokratis. Meski belum cukup
memberi solusi komprehensif, setidaknya riset menunjukkan perpektif baru
atas problem kepemimpinan negara yang ada. Negara tidak lagi dijauhi, hanya
perlu diberi tahu di mana tempat yang tempat: menjamin kebebasan sembari
terus menjamin pemenuhan kebutuhan sosial ekonomi warganya.
Strategi apa yang harus
dikembangkan oleh
masyarakat sipil agar bisa
memanfaatkan peluang politik
yang dibukakan oleh
demokrasi?
Pengaruh dan keterlibatan
seperti apa yang harus
dikedepankan?
Workshop Jaringan Pertukaran Informasi ORNOP, Jakarta 16-18 Maret 2008
Civil Society for a Better Indonesia
ditujukan pada peningkatan
ketrampilan manajerial ataupun
kecakapan teknis tertentu, namun
lebih pada kemampuan untuk
memahami perubahan dan
menentukan arah gerakan
masyarakat sipil. Impilikasi lain dari
capaian ini adalah terbangunnya
embrio jejaring pemimpin muda
Ornop yang tersebar di 6 (enam)
propinsi
Menyepakati
untuk mengembangkan
pengaruh kebijakan (
) masyarakat sipil dalam
sistem kesejahteraan sosial, baik di
tingkat nasional melalui
pembentukan Jejaring Pertukaran
Informasi (JPI) sebagai
maupun di tingkat
lokal dengan eksplorasi model
.
adalah model pengembangan
sistem kesejahteraan sosial yang
melibatkan sinergi antara aktor-
aktor masyarakat sipil dan negara di
tingkat sub-nasional. Model ini
disepakati oleh para
Prakarsa sebagai
terobosan untuk mengatasi
besarnya hambatan struktural yang
mungkin dihadapi bagi reformasi
sistem kesejahteraan sosial di
tingkat makro-nasional. Di sisi lain,
keberadaan berskala
luas bisa menjadi modal awal bagi
model engaged
governance
policy
influence
national
issues network
welfare district Welfare district
stakeholder
learning workshop
issue network
model tersebut, dan memfasilitasi
terbentuknya ruang belajar bagi
mereka untuk mengembangkan
kapasitas melalui berbagai aktivitas
riset dan advokasi.
Dari serangkaian aktivitas di atas,
terkait dengan tema penelaahan
peran baru masyarakat sipil,
Prakarsa telah mencapai hal-hal
berikut:
Merumuskan
bagi para pemimpin
muda Ornop. Model yang
dikembangkan lebih
menitikberatkan pada
pengembangan visi dan
kemampuan merumuskan posisi
stratejik untuk mendukung proses
konsolidasi demokrasi. Metode-
metode yang dikembangkan tidak
model awal forum-
forum pengembangan
kepemimpinan
Prakarsa menggelar serangkaian
aktivitas bersama nya.
Bentuknya berupa riset bersama,
pelatihan kepemimpinan dan
pendampingan. Tujuan dari
rangkaian aktivitas tersebut adalah
mencarikan model pembangunan
alternatif yang mengakar dan
kompatibel dengan Indonesia.
Model pembangunan alternatif
yang dibayangkan Prakarsa itu akan
berada di bawah kepemimpinan
masyarakat sipil dan bekerja bagi
Perluasan Sistem Kesejahteraan
Sosial di Indonesia. Model alternatif
itu juga diharapkan akan mampu
menciptakan generasi baru
pemimpin masyarakat sipil
Indonesia yang memiliki kapasitas
dalam memformulasi dan
mengimplementasikan model-
stakeholders
Menyemai Gagasan Untuk Indonesia Yang Lebih Baik 17Perkumpulan Prakarsa 2004 -2008
Engaged governance adalah forum serta proses yang memfasilitasi peran serta kapital sosial yang dimiliki masyarakat sipil ke dalam proses pengelolaan
pembangunan di suatu tingkat pemerintahan. Forum atau proses ini memampukan pengarusutamaan 'voice' dari masyarakat sipil ke dalam perumusan
kebijakan publik. Lihat Katsiaouni, O. 2003. Decentralization and Poverty Reduction : Does It Work? Paper dalam Fifth Global Forum on Reinventing
Government. UNDP, UNCDF, WBI, dan UN-DESA. Mexico City.
Training Pengembangan Kepemimpinan ORNOP, Bogor 26-29 Juni 2006
akses masyarakat sipil ke dalam proses politik
perumusan kebijakan.
Pencapaian ini masih jauh dari memuaskan. Untuk
menyempurnakannya, Prakarsa akan melakukan hal-
hal berikut
di beberapa
lokalitas (kabupaten/kota) terpilih melalui riset-riset
aksi untuk memetakan peluang bagi
di tingkat lokal. Proses pada fase
pertama telah berhasil mengidentifikasikan
beberapa lokalitas yang potensial bagi
pengembangan model tersebut, seperti di
Kabupaten Kupang, Kota Makassar, maupun
Kabupaten Kulon Progo.
Jaring
Pengembangan Isu Nasional (
menjadi jejaring (perumus) kebijakan
nasional ( ). Jejaring ini
Pematangan konsep welfare district
engaged
governance
Memfasilitasi proses pengembangan
national issue
network)
national policy network
?
?
Stone et al dan Kingdon dalam Neilson (2001) mendefinisikan policy network sebagai 'jejaring yang mantap dari beragam aktor kebijakan, baik di dalam
maupun di luar pemerintahan, yang terhubung erat dengan proses perumusan kebijakan dalam satu area kebijakan tertentu'. Pollard, A dan Court, J.
2005. How Civil Society Organisations Use Evidence to Influence Policy Processes : A literature review. ODI Working Paper 249. ODI. London
Kingdon dan Stone et al dalam Neilson, S. 2001. IDRC-Supported Research and Its Influence on Public Policy : Knowledge Utilization and Public Policy
Processes – A literature Review. Evaluation Unit IDRC
Menyemai Gagasan Untuk Indonesia Yang Lebih Baik18 Perkumpulan Prakarsa 2004 -2008
LAPORAN PUBLIK
PERKUMPULAN PRAKARSA
2004-2008
Roundtable Discussion 1 Riset Gerakan Perempuan, Jakarta, 4 Agustus 2006
Desentralisasi:
Bukan Sekedar Membantu Kaum Papa
Menyemai Gagasan Untuk Indonesia Yang Lebih Baik 19Perkumpulan Prakarsa 2004 -2008
Profil ProyekRiset tentang aspek politik dari reformasi kebijakan dalam era desentralisasi di dua kota
Civil Society for a Better Indonesia
Bagaimana memastikan
desentralisasi memberdayakan
masyarakat dan mendorong
pemerintah lebih akuntabel?
Mekanisme seperti apa yang
diperlukan untuk membuat
desentralisasi efektif untuk
memberdayakan kaum papa?
Konefrensi Prakarsa tentang “Kebijakan Sosial di Era Desentralisasi”, Jakarta 27-28 Juni 2007
Kajian ini menggunakan kerangka �power analysis� yang
berusaha mengkaji hubungan dan pembagian kekuasaan
antar aktor dalam penyusunan, penetapan dan penggunaan
anggaran pro-poor pada dua kota tersebut. Aktor dan
kekuatan politik yang dimaksud di sini tidak hanya yang ada
di sektor formal, seperti eksekutif dan legislatif, tapi juga di
sektor informal, seperti kelompok-kelompok kepentingan
dan primordial yang ada di level warga.
Riset di kedua kota menemukan hal yang mirip, desentralisasi
telah memberi jalan bagi masuknya isu populis ke kancah
politik: perbaikan pelayanan kesehatan dan pendidikan.
Sayangnya kebijakan tersebut tidak sungguh berakar dari
bawah, tapi lebih merupakan komoditas politik. Hal itu
terindikasi dari masih terputusnya antara penjaringan aspirasi
dengan penetapan anggaran dan lemahnya implementasi
kebijakan dan minimnya pemantauan. Suara eksekutif masih
sangat dominannya dalam menentukan desain kebijakan,
implementasi terancam tak optimal karena masih minimnya
Menyemai Gagasan Untuk Indonesia Yang Lebih Baik20 Perkumpulan Prakarsa 2004 -2008
LAPORAN PUBLIK
PERKUMPULAN PRAKARSA
2004-2008
Konfrensi Prakarsa Tentang Kebijakan Sosial di Era Desentralisasi,
Keynote Speaker : Wakil Presiden RI Bpk M. Jusuf Kalla
Jika ada yang semakin dibagi bukannya berkurang tapi malah semakin membesar, itu adalah gagasan. Karena
itulah, publikasi dari hasil-hasil mengelaborasi gagasan merupakan bagian penting dari kerja Prakarsa. Sepanjang
empat tahun berdiri sejumlah buku sudah dihasilkan Prakarsa. Tidak semuanya ditulis sendiri, sebagian ditulis
bersama. Berikut ini ringkasan produk-produk Prakarsa, baik dalam bentuk buku atau pun naskah terpilih. Pada
mulanya semuanya adalah laporan riset-riset Prakarsa.
Membagi Gagasan:
Publikasi dan Komunikasi
Buku(disusun dari penerbitan terbaru sampai yang terlama)
Menyemai Gagasan Untuk Indonesia Yang Lebih Baik 21Perkumpulan Prakarsa 2004 -2008
Publikasi
MENJINAKKAN METAKUASA GLOBAL;Suara Indonesia untuk Globalisasi yang Lebih Adil
Editor: Imam Cahyono, Pengantar: Ali Alatas, SH
Penerbit: LP3ES, Cetakan: Pertama, Desember 2008
Buku kedua Prakarsa tentang globalisasi. Kali ini mengungkap ketimpangan dalam mekanisme
pengambilan keputusan di sidang-sidang yang digelar lembaga-lembaga keuangan dunia dan usulan
Indonesia untuk memperbaikinya.
LAPORAN PUBLIK
PERKUMPULAN PRAKARSA
2004-2008
Civil Society for a Better Indonesia
Menyemai Gagasan Untuk Indonesia Yang Lebih Baik22 Perkumpulan Prakarsa 2004 -2008
GLOBALISASI MENGHEMPAS INDONESIASugeng Bahagijo, editor
Pengantar : Rizal Ramli
Penerbit PT. Pustaka LP3ES bekerjasama dengan Perkumpulan Prakarsa
Cetakan Pertama, Desember 2006
xviii+381 hlm ; 15,5 x 23 cm
Ditengah keprihatinan dan kekurangan pengetahuan tentang globalisasi seperti itu, buku ini diterbitkan
sebagai salah satu upaya awal untuk membuka tabir globalisasi terutama dari sudut tata kelola.
GERAKAN SOSIAL ;Wahana Civil Society bagi Demokratisasi
Darmawan Triwibowo, editor
Pengantar : Iwan Gardono Sujatmiko
Penerbit PT. Pustaka LP3ES bekerjasama dengan Perkumpulan Prakarsa
Cetakan Pertama, Agustus 2006
Xxviii+295 hlm ; 15,5 x 23 cm
Buku ini merekam sejarah tiga gerakan sosial penting di Indonesia yaitu di bidang bantuan hukum, gerakan
perempuan, mobilitas aktor-aktor lokal dalam kancah politik.
�ORDE PARTISIPASI :Bunga Rampai Partisipasi dan Politik Anggaran�
Sugeng Bahagijo & Rusdi Tagaroa ( EDITOR )
Penerbit Perkumpulan Prakarsa, 2005
318 hlm + xxiv; 24x16CM2
Kontributor : John Gaventa, Juni Thamrin, Sergio Baierle, Pietra Widiadi, Dedi Haryadi, Suhirman,
Sugeng Bahagijo, Sutoro Eko, Eva. K. Sundari, Chris Wangkay, Wahyu Susilo, Yohanes da Masenus
Arus
Buku ini mendokumentasikan pengalaman berbagai negara dalam menyelenggarakan penyusunan
anggaran secara partisipatif, tantangan-tantangan yang ditemui dan upaya-upaya mencari solusinya.
Menyemai Gagasan Untuk Indonesia Yang Lebih Baik 23Perkumpulan Prakarsa 2004 -2008
MAKALAH TERPILIH
Selected Papers No.04/2008
Tulisan terpilih ini mengangkat beberapa problem mendasar dalam mendorong APBN yang berpihak
kepada kaum miskin. Mengemukakan usulan-usulan kongkrit untuk menyelesaikan persoalan-persoalan
yang ada. Beberapa poin penting yang diangkat adalah kesatuan pikiran perlunya DPR serius mendorong
, pemahaman tentang , dan prasyarat wacana, teknis, dan kelembagaan
yang perlu diusung.
pro poor budget pro poor budget
"SAATNYA DPR BERPIHAK; Mendorong APBN Pro Kaum Miskin"
Pengantar ringkas mengenai masing-masing buku bisa diunduh dalam format PDF di bagian publikasi dari situs Prakarsa
( ), dengan terlebih dulu mendaftar ke bagian register situs untuk mendapatkan user login.
Sama seperti halnya buku-buku produk Prakarsa, ringkasan dari makalah-makalah terpilih ini juga bisa diunduh dari situs
Prakarsa, setelah sebelumnya mendaftarkan diri ke dalam register situs.
www.theprakarsa.org
LAPORAN PUBLIK
PERKUMPULAN PRAKARSA
2004-2008
Website
Agar para lebih mudah
mendapatkan informasi mengenai apa dan
bagaimana Perkumpulan Prakarsa, sejak
pertengahan tahun 2005 diluncurkan sebuah ruang
maya ( ) dwibahasa yang beralamat di :
. Seiring dengan proses re-
definisi profil dan identitas lembaga, termasuk logo
stakeholders
website
www.theprakarsa.org
Komunikasi
Menyemai Gagasan Untuk Indonesia Yang Lebih Baik24 Perkumpulan Prakarsa 2004 -2008
Refleksi danLangkah ke Depan
RefleksiMembumikan isu
Setelah empat tahun bekerja, Perkumpulan Prakarsa
menyadari perlunya membangun produksi pengetahuan
yang tidak hanya bersifat makro-abstraktif tapi juga mampu
menjawab kebutuhan inovasi�inovasi sosial di tingkat lokal.
Prakarsa berusaha menyeimbangkan riset-riset berskala
nasional dengan pendampingan teknis dan riset bersama
dengan partner di tingkat lokal. Membumikan pengolahan
konsep �Negara kesejahteraan� dan �Keadilan sosial�
menjadi pembaruan kebijakan sosial.
Kajian teknis mengenai penyusunan dan penggunaaan
anggaran, kebijakan fiscal dan moneter dan sejenisnya tentu
saja sangat penting, untuk mencapai pembaruan anggaran
bagi kaum miskin. Meski demikian, untuk meraih dukungan
yang lebih luas, kerja-kerja tersebut perlu diperkuat dengan
menambah relevansinya dengan isu lain seperti pencapaian
Millenium Development Goals (MDGs), selain membuatnya
lebih praktis dan mudah dipahami oleh kalangan awam.
Pengalaman Prakarsa menunjukkan riset-riset yang
dikembangkannya sangat membantu mendekatkan pelaku
advokasi non-negara dengan pejabat Negara. Pada kerja
Prakarsa di Makassar, Yogyakarta dan Kupang, terlihat
bagaimana partner riset Prakarsa mengalami peningkatan
kapasitas, sementara pemerintah daerahnya mulai
mengadopsi �keadilan sosial� sebagai isu yang penting dan
Menyemai Gagasan Untuk Indonesia Yang Lebih Baik 25Perkumpulan Prakarsa 2004 -2008
Civil Society for a Better Indonesia
Menyemai Gagasan Untuk Indonesia Yang Lebih Baik26 Perkumpulan Prakarsa 2004 -2008
Keinginan Prakarsa untuk menjadi pendorong lahirnya
inovasi-inovasi oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil
dalam menganalisa dan mengadvokasi memerlukan
beberapa syarat. Faktor pertama, dari dalam lingkungan
masyarakat sipil sendiri ada kebutuhan untuk terus
berinovasi dan memperbaiki diri, dan oleh karenanya
bersikap terbuka terhadap gagasan dan masukan baru.
Kedua, akan sangat mendukung apabila pemerintah
bertindak menciptakan lingkungan yang mendukung, antara
lain dengan mengakui arti penting kerja-kerja masyarakat
sipil, memperlakukan mereka sebagai mitra yang sejajar dan
memberi dukungan teknis dan keuangan.
Oleh karena itu, Prakarsa akan mempertimbangkan
kemajuan dan atau kelemahan pelaksanaan program serta
dampaknya sekurangnya dari dua dimensi ;
1. secara internal, meningkatnya kemampuan
kelembagaan Prakarsa dalam mengelaborasi isu yang
diusungnya sendiri, termasuk di dalamnya kemampuan
bekerjasama dan memfasilitasi penelitian bersama
pihak-pihak yang memiliki kepedulian yang sama
2. secara eksternal sejauh mana isu�isu yang diinisiasi
Prakarsa diterima, dikritisi dan dikembangkan oleh
masyarakat sipil dalam analisa dan kerja-kerja
advokasinya.
Perkumpulan Prakarsa sangat percaya bahwa keempat isu
yang dipilihnya masih sangat relevan dengan demokratisasi
yang sedang berlangsung di Indonesia. Globalisasi masih
akan terus melaju dan merasuk ke sendi-sendi kehidupan
warga. Dengan demikian, demi melindungi warganya dari
resiko globalisasi, negara perlu segera mereposisi dan
merevitalisasi perannya. Agar tidak terjebak kembali menjadi
negara otoritarian, revitalisasi peran negara ini perlu dikawal
oleh masyarakat sipil yang berdaya. Desentralisasi masih
terus akan jadi isu karena, dengannya isu keadilan sosial
mendapatkan arena baru. Lebih sempit tapi sekaligus lebih
frontal, di mana pemerintah sebagai pengambil kebijakan
akan berhadapan langsung dengan stakeholdersnya. Dengan
demikian keempat topic kajian kami tersebut adalah pintu
masuk bagi masyarakat sipil dalam menjawab tantangan
masa depan
Satu kunci yang diyakini Prakarsa berlaku untuk semua jenis
isu di atas adalah �kebijakan sosial,� yaitu suatu mekanisme
sosial untuk melindungi warga dari resiko-resiko yang
mungkin timbul dalam hidupnya sebagai warga.
Prakarsa berencana untuk mendalami aspek penguatan
kebijakan sosial ini guna membangun pengertian yang lebih
mendalam di kalangan masyarakat sipil dan pemerintah
daerah. Tujuan itu diharapkan bisa tercapai dengan
kolaborasi yang lebih baik dengan kalangan universitas dan
pengambil kebijakan guna memajukan penyebarluasan
pengetahuan dan pilihan kebijakan.
Yang perlu juga diperhatikan adalah sejauh mana pencarian
cara-cara baru dalam pembangunan kapasitas tersebut bisa
ditopang oleh penguatan lembaga Prakarsanya sendiri.
Sebagai lembaga non-profit, Prakarsa perlu mengantisipasi
kecenderungan penurunan dana-dana bantuan untuk
gerakan sosial di Indonesia, dalam 5-10 tahun ke depan. Para
pendonor menilai Indonesia telah semakin maju, semakin
demokratis dan makmur, sehingga semakin kurang
memerlukan bantuan. Karena itu, Prakarsa perlu memulai
upaya menggalang dana dari dalam negeri, baik masyarakat
langsung berupa donasi perorangan dan CSR dari
perusahaan, atau dari pemerintah melalui APBD-APBN, yang
sebenarnya berasal dari pajak masyarakat juga. Praktek
seperti ini sudah berlangsung lama di negara-negara maju,
sebagai wujud penghargaan negara terhadap kerja-kerja
intelektual dalam gerakan sosial.
Tantangan terdekat adalah bagaimana, dengan
yang sama, mampu meningkatkan kualitas dari
Prakarsa sehingga mampu menjaring para peneliti muda dan
potensial, baik dari perguruan tinggi atau pun Ornop.
Peningkatan kualitas ini pada gilirannya diharapkan akan
menaikkan Prakarsa sendiri, sehingga lebih mudah
untuk mendapatkan dukungan berkelanjutan dari berbagai
pihak.
Hal-hal tersebut akan menjadi tulang punggung kerja
Perkumpulan Prakarsa berikutnya, baik di tingkat nasional
mau pun lokal.
resources
fellowship
leverage
Langkah ke DepanCivil Society for a Better Indonesia
Logo Prakarsa yang lama dan yang baru(kiri) (kanan)
Civil Society for a Better Indonesia
Chairul RidjalHRD-GA/Office Manager
Ah MaftuchanProgram Officer of Role of the State
Imam CahyonoProgram Officer of Globalization
Darmawan TriwibowoProgram Coordinator
Binny Bintarti Buchori
Executive Director
Purnama Adil MarataSekretaris
Yuyun Yunia IsmawatiBendahara
Ati NurbaitiAnggota
Menyemai Gagasan Untuk Indonesia Yang Lebih Baik 27Perkumpulan Prakarsa 2004 -2008
BADAN PENGURUS :
Bagus GiripurwoKetua Perkumpulan
Mereka Yang Berkarya Bersama Prakarsa
BADAN PELAKSANA HARIAN DAN STAFF :
Sugeng Bahagijo
Associate Director
Sri PurwatiFinance/Accounting Manager
Menyemai Gagasan Untuk Indonesia Yang Lebih Baik28 Perkumpulan Prakarsa 2004 -2008
Agus SusantoGeneral Support
Fajar IskandarOffice Support Staff
Yusnidar Ade ZendratoFinance/Accounting Staff
LAPORAN PUBLIK
PERKUMPULAN PRAKARSA
2004-2008
Civil Society for a Better Indonesia
Mitra
Menyemai Gagasan Untuk Indonesia Yang Lebih Baik 29Perkumpulan Prakarsa 2004 -2008
Secara ringkas, partner Perkumpulan Prakarsa dapat dikelompokkan sebagai berikut:
Bapenas
Kiri Atas : CSO Meeting “Peran & Kerja Panitia Anggaran DPR”
Kiri Bawah : Diskusi Terbatas “Hari Riset Prakarsa di North South Institute” Jakarta 30 Juni 2005
Kanan : Prof. Sri Edi Swasono, “Pembicara pada Peluncuran buku Mimpi Negara Kesejahteraan”, Jakarta 14 Agustus 2006
Menyemai Gagasan Untuk Indonesia Yang Lebih Baik30 Perkumpulan Prakarsa 2004 -2008
Dalam mengolah dan memproduksi pengetahuan, Prakarsa mendapatkan bantuan kerjasama dari banyak pihak dan
tokoh. Dengan kompetensi tokoh-tokoh ini, karya-karya Prakarsa diharapkan mampu memberi kontribusi signifikan
dalam membangun pengetahuan bagi para pengambil kebijakan di Indonesia. Dari sekian banyak tokoh itu, beberapa
diantaranya :
LAPORAN PUBLIK
PERKUMPULAN PRAKARSA
2004-2008
Kesan dan Pesan tentang PRAKARSA:
Menyemai Gagasan Untuk Indonesia Yang Lebih Baik 31Perkumpulan Prakarsa 2004 -2008
Fokus, Elitis Tapi Perlu
Organisasi Non Pemerintah
Khudri Arsyad
Yusuf Tallama
, FIK Ornop
, YPSHK
Kami mengenal prakarsa sejak awal dan semakin baik sejak menjadi mitra kerjanya untuk wilayah Sulawesi Selatan.
Prakarsa sangat membantu kami untuk lebih memahami pola relasi antara masyarakat sipil dan Pemerintah daerah.
Gagasan dan risetnya untuk mempertajam pemenuhan hak-hak dasar warga (pendidikan, kesehatan dan kebijakan
sosial lainnya) dan mendorong kebijakan , telah membantu meningkatkan kapasitas CSO mengadvokasi
pelayanan publik yang lebih substantif.
Untuk ke depan sebaiknya Prakarsa mengembangkan cakupan (jenis) pengetahuan dan transformasi sosial yang
disarankannya sambil sekaligus mempertajamnya. Dengan demikian sinergi antara agenda makro (nasional) dan lokal
dapat lebih ditingkatkan. Prakarsa juga kami harapkan dapat membantu pengembangan
pada tingkat lokal atau regional. Hal ini penting untuk mengakselerasi agar gagasan nasional dapat nyambung
( ) dan sinergis dengan inisiatif lokal
Dengan 4 arus besar issu dan strategi penelitian dan produksi pengetahuan, Prakarsa tidak saja penting dalam konteks
memperkuat gerakan masyarakat sipil di indonesia, namun sepantasnya menjadi referensi bagi para pemimpin di
Indonesia dalam membuat kebijakan yang lebih pro terhadap masyarakat miskin.
Harapan saya, ide-ide dan hasil-hasil kerja yang dilahirkan oleh Prakarsa lebih tersosialisasi kepada publik dan juga lebih
memperkuat kerjasama dengan masyarakat sipil di daerah.
welfare district
delivery system
knowledge management
connect
Menyemai Gagasan Untuk Indonesia Yang Lebih Baik32 Perkumpulan Prakarsa 2004 -2008
Yuna Farhan, Seknas FITRA
Prakarsa tampak cukup dalam memilih isu dan bidang kerjanya. Hasil kerja prakarsa berbentuk
dan sangat berguna untuk menjadi amunisi dalam advokasi anggaran
Saya harap Prakarsa terus mampu berperan sebagai menghasilkan kajian-kajian yang dapat digunakan
sebagai dalam kerja-kerja untuk perubahan kebijakan. Prakarsa juga saya harap terus secara intens terlibat dalam
advokasi perubahan kebijakan tidak hanya berhenti di policy paper.
up to date policy paper
knowledge sharing
think thank
input
Perempuan
Estu Rahmi Fanani
Chitra Hariyadi
, Direktur LBH APIK,peserta program NGO Leadership training
, Pattiro
Pilihan Prakarsa untuk bergerak di bidang penelitian dan pembangunan kapasitas aktivis NGO telah membantu mengisi
kekosongan yang ditinggalkan oleh banyak NGO. Saya sendiri, melalui pelatihan, jadi memahami bagaimana
kepaduan isu gender, lingkungan dan HAM, serta bagaimana menggunakannya untuk memperbaiki strategi
kampanye dan advokasi.
Kegiatan pembangunan kapasitas ini perlu diteruskan dan ditingkatkan kualitasnya. Prakarsa telah memulai dengan
baik, jangan sampai berlalu begitu saja.
Prakarsa kurang bergaung saat ini, karena itu perlu menyebarluaskan hasil-hasil penelitiannya.
Isu yang dipilih Prakarsa, , jelas dan cukup berbeda dibanding lembaga lain, khususnya dari sisi pemihakan
pada pendekatan .
Prakarsa memilih untuk lebih fokus pada kerja-kerja memproduksi pengetahuan, sesuatu yang saya rasa tidak secara
konsisten dilakukan oleh LSM lain. Sejauh ini saya rasa Prakarsa berhasil mengisi 'celah kosong' tersebut, dan dengan
konsistensi yang cukup terjaga. Salah satu indikasi yang penting menurut saya adalah produk-produk terbitan Prakarsa
yang diminati dan dirujuk oleh kalangan luas.
Saya berharap Prakarsa ke depan lebih mampu untuk menggerakkan diskusi publik yang luas, misalnya untuk isu-isu
spesifik dan krusial seperti: globalisasi dan budget. Untuk itu, menurut saya, ke depan Prakarsa perlu
mengembangkan kerja-kerja koalisi yang lebih kuat dengan pihak-pihak strategis.
social policy
welfare state
pro-poor
LAPORAN PUBLIK
PERKUMPULAN PRAKARSA
2004-2008
Menyemai Gagasan Untuk Indonesia Yang Lebih Baik 33Perkumpulan Prakarsa 2004 -2008
Akademisi
Agus Wahyudi
Nur Iman Subono
, Direktur Pusat Studi Pancasila, dosen UGM
, Dosen UI
Prakarsa merupakan CSO yang paling sipil, karena tampak sangat concern terhadap isu sosial justice dan
.
Rumusan-rumusan yang dihasilkan dari kerja Prakarsa bisa didesakkan agar bisa dipakai kepada Negara dan
kelompok politik
Prakarsa perlu meningkatkan kualitas dengan memperluas topic kajian dan memperluas agar ide-idenya bisa
menggerakan dengan kata lain Prakarsa harus terus menerus memperkuat kompetensi intelektualnya
dan relevansi sosialnya.
Sangat jelas bahwa Prakarsa memilih melakukan kajian-kajian yang sifatnya pelembagaan dan di tingkat menengah
dan mikro sebagai unit analisanya seperti soal jaminan kesehatan, kemiskinan dan kebijakan sosial dan seterusnya.
Hasil kerja mereka, meski baru berusia muda lembaganya, sangat produktif, baik dalam bentuk publikasi seperti
, buku dan maupun seminar, FGD, workshop dan sebagainya. Mereka juga memiliki
kemampuan akses atau lobby dengan para pengambil kebijakan di tingkat nasional maupun lokal. Saya kira itu luar
biasa. Tanpa perlu kita sepakat dengan seluruh aktivitas Prakarsa, tapi mereka tidak berhenti hanya sekedar di wacana,
tapi sudah ke arah kebijakan sosial.
Prakarsa harus tetap melakukan aktivitas seperti yang sudah dipilih, khususnya kajian-kajiannya. Jangan tergoda untuk
buru-buru meluaskan aktivitasnya di bidang-bidang lain seperti advokasi dan lainnya. Tetap seperti yang sekarang ini
yang menurut saya yang terbaik.
social
welfare
network
social movement
working paper newsletter
LAPORAN PUBLIK
PERKUMPULAN PRAKARSA
2004-2008
Menyemai Gagasan Untuk Indonesia Yang Lebih Baik34 Perkumpulan Prakarsa 2004 -2008
Pemerintah
Sujana Royat, Deputi MenKo Kesra bidang KoordinasiPenanggulangan Kemiskinan-Sekretaris Team penanggulangan Kemiskinan
(Saya) Merasa sangat terbantu atas kerja-kerja Prakarsa. Sebagai lembaga independen, Prakarsa bisa melihat
, masukannya mengenai program penghapusan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat sangat berharga.
Prakarsa juga banyak membantu kami dalam merancang program PNPM Mandiri
Prakarsa harus tetap independen dan netral secara politik agar bisa terus memberi masukan berharga kepada kami di
bidang pemberdayaan ekonomi rakyat dan dan kami minta Prakars a terus bisa mendukung kami
dalam program penguatan
Ke depan Prakarsa sebaiknya mengembangkan jaringan dengan lembaga-lembaga kajian yang ada di daerah, masalah
di daerah begitu beragam, sementara kapasitas pemdanya juga masih sangat perlu pengembangan. Ini perlu untuk
menjamin (pemenuhan) masyarakat.
Kami senang bekerja sama dengan Prakarsa karena telah memberi masukan bagus untuk peningkatan kinerja Pemkot.
Saat ini layanan pendidikan dan kesehatan gratis yang pernah disoroti Prakarsa telah menjangkau lebih banyak warga,
tapi untuk pengembangannya kita masih harus melihat ketersediaan dana. Kedepan kami harap Prakarsa kembali
mengkaji masalah pengangguran, kemiskinan dan layanan publik. Saya yakin workshopnya akan sangat membantu.
out of the
box
social development
ecosoc rights
ecosoc rights
Muhammad Kasim, Kabag Humas Pemkot Makassar
Donor
M B Hoelman -- Mantan officer Oxfam GB
Saya menangkap Prakarsa sebagai organisasi potensial.
Bagi saya, isu Negara Kesejahteraan yang diusung Prakarsa, sangat relevan bagi Indonesia saat ini, selain merupakan
atau Prakarsa terhadap lembaga-lembaga yang lain. Isu negara kesejahteraan relevan terutama
paska reformasi dan pembangunanisme ( ) Orde Baru. Meski begitu, besarnya cakupan isu
kesejahteraan kadangkala membuat isunya jadi susah untuk diakses masyarakat umum.
Hasil kerja Prakarsa sejauh ini, bagi saya, membuka diskursus atas pentingnya publik sekaligus kendali perencanaan
dari kelompok-kelompok yang selama ini dipinggirkan dari diskusi masa depan bersama. Pencapaian ini kiranya dapat
diteruskan dengan model-model baru baik aplikasi pinjaman dari pengalaman di negara-negara lain, mau pun terapan
dari keragaman pengalaman yang disemai dari bawah.
Di masa depan, kerja-kerja mempengaruhi kebijakan dapat lebih ditonjolkan sembari memproduksi (model-model
pembuatan) kebijakan dari bawah. Penting kiranya mulai memetakan lebih serius target utama perubah, aktor
pengubah, serta dimensi perubahan (lokal, nasional/ dalam negeri, hubungan internasional) yang hendak dicapai.
Harapan saya Prakarsa mampu menjadi lembaga arus utama di Indonesia yang mampu mengawal tujuan-
tujuan di atas.
think-tank
niche benchmark
developmentalism
think-tank
LAPORAN PUBLIK
PERKUMPULAN PRAKARSA
2004-2008
PROFIL KEUANGAN
(HASIL AUDIT)
Menyemai Gagasan Untuk Indonesia Yang Lebih Baik 35Perkumpulan Prakarsa 2004 -2008
LAPORAN PUBLIK
PERKUMPULAN PRAKARSA
2004-2008
PROFIL KEUANGAN(HASIL AUDIT)
LAPORAN PUBLIK
PERKUMPULAN PRAKARSA
2004-2008
Menyemai Gagasan Untuk Indonesia Yang Lebih Baik36 Perkumpulan Prakarsa 2004 -2008
Menyemai Gagasan Untuk Indonesia Yang Lebih Baik 37Perkumpulan Prakarsa 2004 -2008
LAPORAN PUBLIK
PERKUMPULAN PRAKARSA
2004-2008
PROFIL KEUANGAN(HASIL AUDIT)
Menyemai Gagasan Untuk Indonesia Yang Lebih Baik38 Perkumpulan Prakarsa 2004 -2008
PROFIL KEUANGAN(HASIL AUDIT)
LAPORAN PUBLIK
PERKUMPULAN PRAKARSA
2004-2008
Menyemai Gagasan Untuk Indonesia Yang Lebih Baik 39Perkumpulan Prakarsa 2004 -2008
LAPORAN PUBLIK
PERKUMPULAN PRAKARSA
2004-2008
PROFIL KEUANGAN(HASIL AUDIT)
Menyemai Gagasan Untuk Indonesia Yang Lebih Baik40 Perkumpulan Prakarsa 2004 -2008
PROFIL KEUANGAN(HASIL AUDIT)
LAPORAN PUBLIK
PERKUMPULAN PRAKARSA
2004-2008
Recommended