View
226
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
10
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Rencana strategis disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Bandung
tahun 2011-2015 yang merupakan kebutuhan nyata untuk mengantisipasi
berbagai persoalan aktual yang akan dihadapi oleh seluruh masyarakat
Kabupaten Bandung. Hal ini terkait juga dengan pengembangan dan
penerapan sistem pertanggungjawaban Pemerintah Daerah yang good
governance dan clean government, yang hasil evaluasi pelaksanaan
pembangunan di sector yang sesuai dengan tugas dan kewenangangnya serta
aspirasi masyarakat.
Rencana strategis Kabupaten Bandung merupakan Dokumen
perencanaan teknis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan
daerah serta indikasi daftar program kegiatan yang akan dilaksanakan untuk
memecahkan permasalahan yang terjadi di Kabupaten secara terencana dan
bertahap dengan mengutamakan kewenangan yang dimiliki oleh Badan
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung.
Perencanaan Strategis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan Kabupaten Bandung, memerlukan integrasi antara keahlian
dengan sumber daya manusia lainnya agar mampu menjawab tuntutan
perkembangan lingkungan strategis baik ditingkat Kabupaten maupun tingkat
Nasional.
11
B. MAKSUD DAN TUJUAN
B.1 MAKSUD
Berdasarkan Pertimbangan diatas, RENSTRA tahun 2011 –
2015 ini dijadikan sebagai acuan bagi Badan Keluarga berencana dan
Pemberdayaan perempuan Kabupaten Bandung dalam menentukan
prioritas program lima tahunan yang digunakan sebagai pedoman
dalam rencana pembangunan tahunan Daerah. Dan memudahkan
masyarakat untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan
program kepala daerah selama lima tahun.
Proses penyusunan Renstra mengacu pada rancangan RPJMD
Periode pembangunan 2011 -2015 (merujuk pada rencana
pembangunan jangka menengah Tahap II), oleh karena itu penentuan
visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan selama 5
(lima) tahun mendatang harus berfokus pada pencapaian RPJMD
2011 -2015.
Proses politik merupakan proses penyusunan Renstra yang
disesuaikan dengan visi, misi, dan program prioritas pemerintah
Kabupaten Bandung. Secara garis besar, proses politik dalam alur
penyusunan Renstra adalah sebagai berikut:
1) Penyusunan Rancangan Renstra.
Rancangan Renstra berpedoman pada Rancangan Awal RPJMD yang
telah memuat visi, misi, dan program prioritas (platform) Pemerintah
Kabupaten Bandung. Rancangan Renstra disusun berdasarkan
Rancangan Renstra dengan mempertimbangkan koordinasi bersama
Pemerintah Daerah untuk mengidentifikasikan pembagian tugas
dalam pencapaian sasaran Pemerintah.
2) Penelaahan
2) Penelaahan Rancangan Renstra
12
3). Penetapan Renstra
RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, dan dijadikan
pedoman dalam menyempurnakan Rancangan Renstra menjadi
Renstra tahun 2011-2015
B. Dokumen Renstra
1. Substansi Renstra
Renstra memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,
program, dan kegiatan pembangunan, sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Kabupaten Bandung. Informasi baik tentang keluaran (output),
maupun sumberdaya yang tercantum di dalam dokumen rencana ini
bersifat indikatif. Visi yang terdapat di dalam Renstra merupakan
rumusan
umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh Badan Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung pada
akhir periode perencanaan melalui misi. Masing-masing misi
memiliki tujuan yang dilengkapi dengan sasaran strategis sebagai
ukuran kinerjanya.
Dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, Badan
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten
Bandung menyusun strategi, kebijakan, dan pendanaan berupa
program dan kegiatan serta rencana sumber pendanaannya. Selain
bertanggung jawab di lingkup kewenangannya sendiri, Badan
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten
Bandung memiliki sasaran-sasaran yang harus dicapai sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya, dalam rangka melaksanakan prioritas,
fokus prioritas, dan kegiatan prioritas Kabupaten sesuai dengan
platform Pemerintah Kabupaten Bandung. Strategi kebijakan dan
pendanaan disusun sampai dengan
13
Tingkat Program Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan Kabupaten Bandung yang dilengkapi dengan indikator-
indikator kinerja outcome dari masing masing program serta rencana
sumber pendanaannya. Sumber pendanaan program Badan Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung antara
lain berasal dari Pemerintah (Pusat dan Daerah).
B.2 TUJUAN
Tujuan Dari Penyusunan RENSTRA tahun 2011-2015 Badan
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan ini adalah:
1. Merupakan bagian dari rencana Pembangunan jangka panjang
Daerah (RPJPD), yang berkedudukan sebagai dokumen
perencanaan induk dengan wawasan waktu 20 tahunan.
2. Merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam
kurun waktu masa bakti kepala daerah terpilih.
3. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan
evaluasi kinerja tahunan setiap SKPD
4. Memudahkan seluruh jajaran Badan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung dalam mencapai
tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu
terarah dan terukur.
5. Memudahkan seluruh jajaran Badan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung untuk memahami
dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional
tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.
B.3 SISTIMATIKA RANCANGAN RESNTRA
14
BAB 1 : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD BKBPP
BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS
DAN FUNGSI
BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI
DAN KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA
BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN
DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN KBPP
BAB VI : INDIKATOR KINERJA BADAN KBPP YANG
MENGACU PADA TUJUAN DANSASARAN
RPJMD
15
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN BANDUNG
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten
Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 6 tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis daerah Kabupaten Bandung.
Tugas pokok yang dilakasanakan adalah pengendalian jumlah penduduk melalui
pengaturan kelahiran. Secara umum tujuan yang akan dicapai oleh Badan Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung adalah untuk
meningkatkan sumber daya manusia yang memadai melalui program Keluarga
Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
dengan upaya yaitu :
1. Meningkatkan Indek Pembangunan Manusia (IPM) = 80 poin
2. Meningkatkan Indek pembangunan Gender (IPG), di dukung dengan
menurunnya Net Reproduksi Rate (NRR) = 1,0 dan TFR 2,10 Penduduk Tumbuh
Seimbang.
Tujuan program keluarga berencana secara demografi adalah untuk
menurunkan laju pertumbuhan penduduk dan secara filosofis adalah untuk
mewujudkan norma keluarga kecil bahagia sejahtera. Tujuan tersebut kemudian
diimplementasikan melalui pelayanan keluarga berencana dan pemberdayaan
perempuam serta perlindungan anak. Pengaturan kelahiran perlu terus diupayakan
melalui program keluarga berencana untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang
atau penduduk tanpa pertumbunan. Secara strategis penduduk tumbuh seimbang
apabila dicapai NRR=1 dengan Total Perility Rate 2,10.
16
Selanjutan perkembangan program pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, perlu terus diupayakan dalam mewujudkan kesetaraan gender,
memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Kasus tentang pelanggaran
hak perempuan dan anak dewasa ini terus meningkat seperti KDRT, Traffiking perlu
terus mendapat perhatian oleh pemerintah.
Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Keluarga Berencana
dan Pembedayaan Perempuan sebagai unsur pendukung pencapaian Visi dan Misi
yang akan dicapai Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Rencana Strategis 2010-
2015 yaitu Visi:”Terwujudnya Kabupaten Bandung yang maju, mandiri dan berdaya
saing, melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan pemantapan pembangunan
pedesaan, berlandaskan religius, kultural dan berwawasan lingkungan.” Sedangkan
Misi yang akan dicapai adalah:
1. Meningkatnya profesionalisme Birokrasi (Good Govermant dan Clean
Governance)
2. Meningkatkan kualitas SDM (Pendidikan dan Kesehatan), memantapkan
kesalehan sosial berlandaskan Iman dan Tagwa
3. Memantapkan Pemulihan keseimbagan lingkngan dan pembangunan
berkelanjutan
4. menggali menumbuhkembangkan dan melestarikan budaya sunda serta kearifan
lokal lainya
5. Memantapkan pembangunan pedesaan
6. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur, serta keterpaduan
pemanfaatan tata ruang wilayah
7. Meningkatkan partisipasi sektor swasta, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan
daya saing daerah
Berdasarkan Visi dan Misi tersebut, maka pelayanan yang dilakukan oleh
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan Misi ke dua
yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) bidang kesehatan dan
Prioritas ke tiga yaitu meningkatkan cakupan pelayanan dan kualitas kesehatan.
17
Dengan demikian sebagai implemtasi untuk mendukung tujuan tersebut maka
pelayanan yang diberikan adalah meningkatkan sumberdaya manusia di bidang
kesehatan melalui pembangunan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan
di Kabupaten Bandung.
Pembangunan kependudukan melalui program keluarga berencana perlu
terus ditingkatkan untuk menciptakan sumberdaya manusia yang mandiri dan
mempunyai kompetensi untuk berdaya saing di era globalisasi yang penuh dengan
tantangan. Penduduk yang besar sebagai modal dasar pembangunan harus diimbangi
dengan peningkatan sumberdaya manusia, karena apabila tidak berkualitas akan
menjadi beban dalam pembangunan sehingga akan menimbulkan permasalahan sosial
seperti pengangguran, kemiskinan, rendahnya derajat kesehatan, rendahnya
pendidikan, rendah daya beli dan permasalahan sosial lainya.
Jumlah penduduk harus terus dikendalikan melalui pelayanan program
KB, dengan pengaturan kelahiran sesuai dengan hak-hak reproduksi melalui
pemakaian alat kotrasepsi bagi pasangan usia subur atau PUS akan berdampak
terhadap angka kelahiran. Pelayanan program keluarga berencana dan pemberdayaan
perempuan akan membawa kontribusi terhadap pencapain visi dan misi Pemerintah
Kabupaten Bandung dalam memciptakan sumberdaya manusia yang maju mandiri
dan berdaya saing sebagai subyek dan obyek pembangunan.
Sesuai dengan upaya yang dilakukan dalam RPJMD Pemerintah
Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 yaitu diantaranya meningkatkan sumberdaya
manusia dibidang kesehatan makan pelayanan yang dilakukan oleh Badan Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan gambaran pelayanan yang akan
dilaksanakan dalam Rencana Strategis tahun 2011 – 2015 adalah sebagai berikut:
Secara umum pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh Badan
Keluarga berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung sesuai
dengan Permendagri Nomor 13, yaitu terdiri dari 2 urusan, Bidang KB,KS dan urusan
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan program dan
kegiatan sebgai berikut :
18
1. Program Keluarga Berencana
2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
3. Program Pembinaan Peranserta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang
mandiri
4. Program peningkatan Penanggulangan narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDs
5. Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan
Tumbuh Kembang Anak
6. Program Penyiapan Tenaga Pendamping kelompok Bina Keluarga
7. Program Penguatan Kelembagaan Pengurusutamaan Gender dan Anak
8. Program Peningkatan Kualitas hidup dan Perlindungan Perempuan
9. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.
Program tersebut dilakukan dengan tujuan memberikan pelayan kepada masyarakat
melalui:
1. Pelayanan pengaturan kelahiran melalui pelayanan peserta KB baru dan
pembinaan peserta KB aktif, pelayanan KB dilakukan untuk mencapai Total
Fertility Rate (TFR)= 2,10 untuk mewujudkan Net Reproduksi Rate) NRR=1,
sehingga tercapai penduduk tumbuh seimbang 2015. disampingkan itu dengan
pengaturan kelahiran diupayakan seluruh pasangan usia subur ikut KB sehingga
berdampak terhadap menurunnya angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian
bayi (AKB).
2. Pelayanan Reproduksi Sehat mealalui program pendewasaan usia perkawinan
(PUP) dan penundaan anak pertama (PAP), pelayanan reproduksi sehat dilakukan
untuk mencapai usia kawin pertama 21 tahun tahun 2015, yang mana rata-rata usia
kawin baru mencapai 19 tahun.
3. Pelayanan Ketahan Keluarga melalui membinaan dan peningkatan peran serta
masyarakat dalam Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja
(BKB), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Kelompoka Upaya Peningkatan
Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).
19
4. Peningkatan Peranserta Masyarakat, bertujuan untuk meningkatan peran
masyarakat dalam progran KB sebagai upaya traspormasi pengetahuan melalui
pembentukan dan pembinaan Pos KB Desa, Sub Pos KB Desa, Kelompok
Akseptor, Paguyuban MOP, Forum Pos KB desa, Posyandu, PIKRR, kelompok
pemuda, poktan-poktan kegiatan.
5. Penyediaan data mikro keluarga untuk pembangunan di daerah, pelayanan data ini
dilakukan untuk mengevaluasi sejauhmana keberhasilan program KB dan
pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak yang sudah dicapai, dengan
melakukan pendataan keluarga sejahtera setiap tahun untuk melihat data
demografi, data keluarga berencana dan keluarga sejahtera, tahapan keluarga Pra
KS, KS I, KS II, KS III dan KS III+, kemudaian dianalsis dan di jadikan data
untuk melakukan palayanan KB kepada Masyarakat.
6. Pelayanan Pemberdayaan Perempuan. Perempuan dewasa ini masih bagian dari
upaya pembangunan yang masih termarjinalkan, sehingga perlu penangan yang
serius agar permpuan ditempatkan pada posisi yang sama sebagai obyek dan
subyek dalam pembangunan di Kabupaten Bandung. Melalui pelayanan
pemberdayaan perempuan maka para wanita akan terlindungi dari berbagai upaya
yang merendahkan derajat perempuan seperti Traffiking, Kekerasan dalam rumah
tangga (KDRT), dan masalah permpuan lainnya. Kemudian pengarusutamaan
gender akan menjadi prioritas utama sehingga perempuan mempunyai posisi yang
sama dengan kaum perempuan dengan tidak melanggar kodrat alamiah
perempuan.
7. Pelayanan Perlindunganan Anak. Anak adalah aset bangsa yang perlu dilindungi
dan dibina agar menjadi sumberdaya manusia yang mampu meneruskan estapet
kepemimpinan. Melalui pelayanan perlndungan anak masyarakat Kabupaten
Bandung akan diberi pemahaman tentang hak-hak anak, begaimana menjaga dan
melindungan anak sebagai aset Pembangunan.
Dalam system Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, perencanaan
strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi
pemerintah. Perencanaan strategis Badan Keluarga Berencana dan pemberdayaan
20
Perempuan Kabupaten Bandung memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya
manusia dengan yang lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan
lingkungan strategis mulai dari pedesaan sampai dengan tingkat nasional.
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, maka Badan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan perempuan telah tersusun uraian Tugas dan Fungsi Sebagai berikut:
1). Tugas Pokok
Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung
bahwa kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan mempunyai Tugas Pokok memimpin, merumuskan,
mengatur, membina, mengendalikan mengkoordinasikan dan
mempertanggung jawabkan kebijakan teknis penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera serta Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak.
2). Fungsi
a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
b. Pembinaan dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintah daerah sesuai
dengan lingkup tugasnya
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai
dengan tugas dan fungsinya
Untuk melaksanakan tugasnya Badan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan membawahi satu bagian, 3 sub bagian, 5 bidang,
10 sub bidang, 31 UPT dan 31 Kasubag TU serta Jabatan Fungsional (
Penyuluh KB ) yaitu :
1. Bagian Sekretariat
a. Sub Bagian Penyusunan Program
21
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
c. Sub Bagian Keuangan
2. Bidang Informasi dan Data Keluarga
a. Sub Bidang Data Mikro Keluarga
b. Sub Bidang Analisa, Evaluasi dan Pelaporan
3. Bidang Keluarga Berencana
a. Sub Bidang Pengendalian KBKR
b. Sub Bidang Reproduksi Remaja
4. Bidang Keluarga Sejahtera
a. Sub Bidang Ketahanan Keluarga
b. Sub Bidang Advokasi dan Pembinaan Institusi Masyarakat
5. Bidang Pemberdayaan Perempuan
a. Sub Bidang Pengurus utama Gender
b. Sub Bidang Perlindungan Perempuan
6. Bidang Perlindungan Anak
a. Sub Bidang Kesejahteraan Anak
b. Sub Bidang Integrasi hak anak
7. UPT Pengendali Program KB, dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan di dukung
Sumber Daya Manusia yang terdiri dari :
1. Kepala Badan : 1 Orang
2. Sekretaris : 1 Orang
3. Kepala Bidang : 5 Orang
4. Kepala Sub Bagian : 3 Orang
22
5. Kepala Sub Bidang : 10 Orang
6. Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) : 113 Orang
7. PLKB : 7 Orang
8. Pelaksana : 22 Orang
9. UPT Pengendali Program KB : 30 Orang
10. Kasubag TU : 31 Orang
11. TKK : 1 Orang
Jumlah 224 Orang
b. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat.
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai :
1). Tugas Pokok
Sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 6 tahun 2008 tentang Rincian
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Bandung bahwa kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan mempunyai Tugas Pokok memimpin, mengkoordinasikan
dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan pelayanan
kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program,
pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan:
2). Fungsi
a). Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan
pelayanan kesekretariatan.
b). Penetapan rumusan kebijakan kooordinasi penyusunan program
danpenyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu.
c). Penetapan rumusan kebijakan pelayanan adaministratif Badan.
d). Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum
dankerumahtanggan.
e). Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan
danketatalaksanaan serta hubungan masyarakat.
23
f). Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan Administrasi
kelembagaan.
g). Penetapan rumusan kebijakan Administrasi pengelolaan Keuangan.
h). Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan,monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas Badan.
i). Penetapan rumusan kebijakan Pengkoordinasian publikasi
pelaksanaan tugas Badan.
j). Penetapan rumusan kebijakan Pengkoordinasian penyusunan dan
penyampaian bahan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Badan.
k). Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan
kesekretariatan
l). Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
m).Pelaksanaaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya.
n). Pelaksanaan Koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit
kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga dibidang
pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
Sedangkan Sekretariat Membawahkan:
(a) Sub Bagian Penyusunan Program
(b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
(c) Sub Bagian Keuangan
• Sub Bagian Penyusunan program
Dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian. Dan mempunyai Tugas
pokok :merencanakan,melaksanakan, mengevaluasi,dan melaporkan
pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan
rencana dan program Badan.Sedangkan fungsi dari Sub Bagian
Penyusunan program adalah :
24
a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan
pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program
kerja Badan.
b. Penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan
program kerja Badan.
c. Pelaksanaan penyusunan rencana strategis Badan
d. Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan Perundang-
undangan penunjang pelaksanaan tugas.
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya.
g. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja
dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan.
• Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas
pokok : merencanakan,melaksanakan, mengevaluasi,dan melaporkan
pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan
kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian.
Sedangkan fungsi dari Sub Bagian Penyusunan program adalah :
a). Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan
pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta
administrasi kepegawaian.
b). Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-
surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan.
c). Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah Badan.
d). Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan
dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja dilingkungan
Badan.
25
e). Penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian
administrasi perjalanan Dinas.
f). Pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan
Rapat-rapat dinas.
g). Pelaksanaan dan pelayanan hubungan masyarakat.
h). Pelaksanaan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan
ketertiban kantor.
i). Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan
lingkungan kantor
j). Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan
prasarana perlengkapan kantor
k). Pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan
inventarisasi perlengkapan kantor.
l). Penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan
pelaksanaan tugas Badan.
m). Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian
peraturan perundang-undangan.
n). Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimapanan, dan
pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian.
o). Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan
mutasi pegawai.
p). Penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian
yang meliputi kenaikan pangkat,gaji berkala, pensiun, kartu
pegawai, karis / karsu, taspen, askes dan pemberian penghargaan
serta peningkatankesejahteraan pegawai
q). Penyusunan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti
pendidikan/pelatihan struktura, teknis dan fungsional serta ujian
Dinas.
r). Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier
serta disiplin Pegawai.
26
s). Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan
cuti pegawai.
t). Pengkoordinasian penyusunan administrasi DP-3, DUK,
sumpah/janji pegawai.
u). Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
v. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya.
w. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum
dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian
dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan.
• Sub Bagian Keuangan
Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas
pokok : merencanakan,melaksanakan, mengevaluasi,dan melaporkan
pelaksanaan tugas pelayanan administrasi dan pertanggungjawaban
pengelolaan keuangan Badan.
Sedangkan fungsi dari Sub Bagian Keuangan adalah :
a) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan
pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan
keuangan Badan.
b) Pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja
dan pembiayaan Badan.
c) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan anggaran
pendapatan dan belanja.
d) Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan
daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri
sipil.
e) Perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan
program administrasi pengelolaan keuangan.
f) Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan
dan belanja Badan.
27
g) Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan
bahan pembinaan administrasi akuntansi anggaran pendapatan,
belanja dan pembiayaan Badan.
h) Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran
pendapatan belanja dan pembiayaan Badan.
i) Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan
program kerja pengelolaan keuangan dengan para kepala
bidang dilingkungan Badan.
j) Pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan fasilitas
pendukung pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan.
k) Pelaksanaan koordinasi teknis perumuusan penyusunan rencana
dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas Badan.
l) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
m) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.
n) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi dan
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan sub unit
kerja lain dilingkungan Badan.
C. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Informasi dan Data Keluarga
Bidang Informasi dan Data Keluarga dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang
yang mempunyai :
1). Tugas Pokok
Sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 6 tahun 2008 tentang Rincian
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Bandung bahwa kepala Bidang Informasi dan Data Keluarga pada
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten
Bandung mempunyai Tugas Pokok memimpin, mengkoordinasikan dan
mengendalikan tugas-tugas dibidang Pengelolaan Informasi dan data
28
keluarga yang meliputi pengelolaan data mikro keluarga serta analisa,
evaluasi dan pelaporan.
Sedangkan Bidang Informasi dan Data Keluarga mempunyai fungsi
sebagai berikut:
a) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan
informasi dan data keluarga.
b) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan
pengelolaan informasi dan data keluarga.
c) Pengkoordinasian perencanaan teknis dibidang pengelolaan
pengelolaan informasi dan data keluarga.
d) Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan
informasi dan data keluarga.
e) Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan
informasi dan data keluarga.
f) Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan informasi dan data
keluarga.
g) Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan informasi dan data
keluarga.
h) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya.
i) Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja
/ instansi /lembaga atau pihak ketiga dibidang pengelolaan informasi
dan data keluarga.
Bidang Informasi dan Data Keluarga Membawahi:
a. Sub Bidang Data Mikro Keluarga
29
b. Sub Bidang Analisa, Evaluasi dan Pelaporan
• Sub Bidang Data Mikro Keluarga
Sub bidang data mikro keluarga dipimpin oleh seorang kepala
sub bidang yang mempunyai tugas pokok
merencanakan,melaksanakan,mengevaluasi dan melaporkan
pelaksanaan tugas pengelolaan data mikro keluarga.
Sedangkan Bidang Data Mikro Keluarga mempunyai fungsi
Sebagai berikut:
a) Penyusunan rencana dan program kerja operasional
kegiatan pengelolaan data mikro keluarga
b) Penyusunan rumusan penetapan kebijakan dan
pengembangan informasi serta data mikro kependudukan
dan keluarga
c) Penyelenggaraan informasi serta data mikro
kependudukan dan keluarga.
d) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan perkiraan
penetapan sasaran pengembangan informasi serta data
mikro kependudukan dan keluarga.
e) Pemberian informasi serta data mikro kependudukan dan
keluarga
f) Pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen
program KB Nasional dan pemberdayaan perempuan.
g) Pelaksanaan pemutakhiran, pengolahan dan penyediaan
data mikro kependudukan dan keluarga.
30
h) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi program KB
nasional serta penyiapan sarana dan prasarana.
i) Pelaksanaan pemanfaatan data informasi program KB
nasional dan pemberdayaan perempuan untuk mendukung
pembangunan daerah.
j) Pelaksanaan pemanfaatan operasional jaringan
komunikasi data dalam pelaksanaan e-goverment dan
melakukan diseminasiinformasi.
k) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
l) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya.
m) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan data mikro keluarga
dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan.
• Sub Bidang Analisa, Evaluasi dan Pelaporan
Sub Bidang Analisa, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh
seorang kepala sub bidang yang mempunyai tugas pokok
merencanakan,melaksanakan,mengevaluasi dan melaporkan
pelaksanaan tugas pelaksanaan Analisa, Evaluasi dan
Pelaporan.
Sedangkan Bidang Analisa, Evaluasi dan Pelaporan
mempunyai fungsi Sebagai berikut:
a) Penyusunan Rencana dan program kerja Operasional
Kegiatan Pelaksanaan Analisa, Evaluasi dan Pelaporan.
b) Pelaksanaan rumusan kebijakan teknis operasional dan
pelaksanaan program kependudukan terpadu antara
perkembangan kependudukan (Aspek kuantitas, kualitas,
31
dan mobilitas) dengan pembangunan dibidang ekonomi,
sosial budaya dan lingkungan.
c) Pelaksanaan pengkajian dan penyempurnaan peraturan
daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika
kependudukan.
d) Pelaksanaan penyerasian isu kependudukan kedalam
program pembangunan.
e) Pelaksanaan teknis pendataan program keluarga
berencana, keluarga sejahtera dan Pemberdayaan
Perempuan.
f) Pelaksanaan Analisa dan Evaluasi terhadap penetapan
rencana peningkatan dan penyebarluasan program
keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebagai bahan
tindak lanjut dan proses penetapan rencana lebih lanjut.
g) Pelaksanaan penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan
rencana peningkatan dan penyebarluasan program
keluarga berencana, keluarga sejahtera dan Pemberdayaan
Perempuan.
h) Pembinaan pelaksanaan tugas tenaga fungsional dalam
analisa, evaluasi dan pelaporanrencana peningkatan dan
penyebarluasan program keluarga berencana dan keluarga
sejahtera.
i) Pelaksanaan klasifikasi dan verivikasi kelengkapan data
laporan rencana dan program penyebarluasan program
keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pemberdayaan
Perempuan.
j) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
32
k) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya.
l) Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan analisa, evaluasi dan
pelaporan dengan sub unit kerja lain dibidang lain.
D. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Keluarga Berencana
Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang kepala bidang yang
mempunyai :
1). Tugas Pokok
Sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 6 tahun 2008 tentang Rincian
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Bandung bahwa kepala Bidang Keluarga Berencana pada Badan
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung
mempunyai Tugas Pokok memimpin, mengkoordinasikan dan
mengendalikan tugas-tugas dibidang Pelayanan Keluarga Berencana
meliputi pengendalian KB-KR serta pengendalian re-produksi remaja.
Sedangkan Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi sebagai
berikut:
a) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan
Keluarga Berencana.
b) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan Keluarga
Berencana.
c) Pengkoordinasian perencanaan teknis dibidang pelayanan Keluarga
Berencana.
d) Perumusan sasaran pelaksanaan Tugas dibidang pelayanan
Keluarga Berencana.
e) Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan
Keluarga Berencana.
33
f) Pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan Keluarga Berencana.
g) Evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan Keluarga Berencana.
h) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya.
i) Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit
kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga dibidang pelayanan
Keluarga Berencana.
Bidang Keluarga Berencana Membawahi :
• Sub Bidang Pengendalian KB-KR
a) Sub Bidang Pengendalian Re-Produksi Remaja
Sub Bidang Pengendalian KB-KR
Sub Bidang Pengendalian KB-KR dipimpin oleh seorang kepala sub
bidang yang mempunyai tugas pokok Sub Bidang Pengendalian
KB-KR
Sedangkan Bidang Pengendalian KB-KR. mempunyai fungsi
Sebagai berikut:
a) Penyusunan rencana dan program klerja operasional kegiatan
Pengelolaan dan Pengendalian KB-KR.
b) Penyusunan rumusan penetapan kebijakan jaminan dan
pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan
masalah kesehatan re-produksi serta kelangsungan hidup ibu,
bayi dan anak.
c) Pelaksanaan penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan
KB dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan
pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan
34
masalah, kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu,
bayi dan anak.
d) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan dan pengembangan
jaringan pelayanan KB dirumah sakit.
e) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan perkiraan sasaran
pelayanan KB,sasaran peningkatan perencanaan kehamilan,
sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran ”Unmet Need”
sasaran penanggulanga masalah kesehatan reproduksi,serta
sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.
f) Pelaksanaan penyerasian dan penetapan kriteria serta
kelayakan tempat kelayakan KB dan kesehatan reproduksi
serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.
g) Pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan
partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi
serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.
h) Pelaksanaan pemantauan tingkat drop-out peserta KB
i) Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan
pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB
j) Pelaksanaan perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB.
k) Pelaksanaan penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan
KB dan kesehatan reproduksi.
l) Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran
keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan,
terbebas dari HIV/AIDS dan inveksi menular seksual (IMS).
m) Pelaksanaan pembinaan penyuluh KB.
35
n) Pelaksanaan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender
terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program
pelayanan KB dankesehatan reproduksi.
o) Pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan
kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih
terjangkau, aman berkualitas dan merata.
p) Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat obat dan
cara kontrasepsi dan pelayanan dengan prioritas keluarga
miskin dan kelompok rentan.
q) Pelaksanaan penjaminan ketersediaan sarana alat obat dan cara
kontrasepsi bagi peserta mandiri.
r) Pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan
promosi kesehatan reproduksi.
s) Pelaksanaan informed choice dan informed concent dalam
program KB.
t) Pelaksanaan monitoring, evaluasi,asistensi fasilitasi, supervisi
pelaksanaan program KB nasional.
u) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
tugas.
v) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.
w) Pelaksanaan kooordinasi pengelolaan dan pengendalian KB-
KR dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan.
• Sub Bidang Pengendalian Re-Produksi Remaja
Sub Bidang Pengendalian Re-Produksi Remaja dipimpin oleh
seorang kepala sub bidang yang mempunyai tugas pokok
36
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan
pelaksanaan tugas Pelayanan Pengendalian Re-Produksi Remaja
Sedangkan Bidang Sub Bidang Pengendalian Re-Produksi
Remaja mempunyai fungsi Sebagai berikut:
a) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan
Pelayanan Pengendalian Re-Produksi Remaja.
b) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan kebijakan KRR,
pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA
c) Pelaksanaan penyelenggaraan dukungan operasional KRR,
pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA
d) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan perkiraan sasaran
pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya
NAPZA.
e) Pelaksanaan penyerasian dan penetapan kriteria serta
kelayakan tempat pelayanan KRR, termasuk pencegahan
HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA
f) Pelaksanaan pelayanan KRR termasuk KRR, pencegahan
HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA
g) Pelaksanaan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk KRR,
pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara
sektor pemerintah dengan sektor lembaga swadaya organisasi
masyarakat (LSOM).
h) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan fasilitasi
pelaksanaan KRR termasuk KRR, pencegahan HIV/AIDS,
IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah
dengan sektor lembaga swadaya organisasi masyarakat
(LSOM).
37
i) pelaksanaan KRR termasuk KRR, pencegahan HIV/AIDS,
IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah
dengan sektor lembaga swadaya organisasi masyarakat
(LSOM).
j) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan sasaran KRR
termasuk KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya
NAPZA.
k) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan prioritas kegiatan
KRR termasuk KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya
NAPZA.
l) Pelaksanaan pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik
sebaya, dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan
HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA.
m) Pelaksanaan pembinaan pusat informasi konsultasi remaja.
n) Pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan tugas.
o) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.
p) Pelaksanaan kooordinasi pengelolaan dan pengendalian
Reproduksi remaja dengan sub unit kerja lain dilingkungan
Badan.
D. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Keluarga Sejahtera.
Bidang Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang kepala bidang yang
mempunyai :
1). Tugas Pokok
Sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 6 tahun 2008 tentang Rincian
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
38
Bandung bahwa kepala Bidang Keluarga Sejahtera pada Badan
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung
mempunyai Tugas Pokok memimpin, mengkoordinasikan dan
mengendalikan tugas-tugas dibidang Pelayanan Keluarga Sejahtera
meliputi Bidang Ketahanan Keluarga dan Bidang Advokasi dan
Pembinaan Instansi masyarakat.
Sedangkan Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi sebagai
berikut:
a) Penyusunan rencana dan program kerja kegiatan Pelayanan
Keluarga Sejahtera.
b) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di Bidang pelayanan Keluarga
Sejahtera
c) Pengkoordinasian perencanaan teknis di Bidang pelayanan Keluarga
Sejahtera
d) Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di Bidang pelayanan Keluarga
Sejahtera
e) Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di Bidang pelayanan
Keluarga Sejahtera
f) Pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan Keluarga Sejahtera
g) Evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan Keluarga Sejahtera
h) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya.
i) Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja
/ instansi / lembaga atau pihak ketiga dibidang pelayanan Keluarga
Sejahtera.
39
(b) Bidang Keluarga Sejahtera Membawahi :
(a) Sub Bidang Ketahanan Keluarga
(b) Sub Bidang Advokasi dan Pembinaan Institusi Masyarakat
• Sub Bidang Ketahanan Keluarga
Sub Bidang Ketahanan Keluarga dipimpin oleh seorang kepala sub bidang
yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan,
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Pelayanan Ketahanan
Keluarga
Sedangkan Bidang Ketahanan Keluarga mempunyai fungsi Sebagai
berikut:
a) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan
Pelayanan Ketahanan Keluarga.
b) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan pengembangan Ketahanan
dan pemberdayaan Keluarga.
c) Pelaksanaan dukungan pelayanan Ketahanan dan pemberdayaan
Keluarga.
d) Pelaksanaan penyerasian penetapan kriteria pengembangan
Ketahanan dan pemberdayaan Keluarga.
e) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan sasaran bina keluarga
balita (BKB), bina keluarga Remaja (BKR),bina keluarga lansia
(BKL)
f) Palaksanaan penyelenggaraan BKB,BKR dan BKL, termasuk
pendidikan pramelahirkan.
g) Pelaksanaan Ketahanan dan pemberdayaan Keluarga.
h) Pelaksanaan model-model kegiatan Ketahanan dan pemberdayaan
Keluarga.
40
i) Pelaksanaan pembinaan teknis peningkatan pengetahuan,
keterampilan, kewirausahaan, dan manajemen usaha bagi keluarga
prasejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok
Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera. ( UPPKS)
j) Pelaksanaan pendampingan / magang bagi para kader / anggota
kelompok UPPKS.
k) Pelaksanaan kemitraan kualitas lingkungan keluarga.
l) Pelaksanaan Peningkatan kualitas Lingkungan Keluarga.
m) Pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.
n) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya.
o) Pelaksanaan koordinasi pelayanan ketahanan keluarga dengan sub
unit kerja lain dilingkungan Badan.
• Sub Bidang Advokasi dan Pembinaan Institusi Masyarakat.
Sub Bidang Advokasi dan Pembinaan Institusi Masyarakat dipimpin oleh
seorang kepala sub bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan,
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas
Pelayanan Advokasi dan Pembinaan Institusi Masyarakat
Sedangkan Bidang Advokasi dan Pembinaan Institusi Masyarakat
mempunyai fungsi Sebagai berikut:
a) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan
pelayanan advokasi dan pembinaan instansi masyarakat.
b) Penyusunan rumusan kebijakan kebijakan penetapan pengembangan
advokasi dan KIE.
41
c) Pelaksanaan operasional advokasi KIE.
d) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan kriteria advokasi dan KIE.
e) Pelaksanaan penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan KIE.
f) Pelaksanaan advokasi, KIE,dan konseling program KB dan KRR.
g) Pelaksanaan KIE ketahanan dan Pemberdayaan keluarga, penguatan
kelembagaan dan jaringan instansi program KB.
h) Pelaksanaan pemanfaatan prototipeprogram KB / Kesehatan Re-
produksi (KR), KRR, ketahanan dan Pemberdayaan
keluarga,penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas.
i) Pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS,
dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi.
j) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan pengembangan penguatan
pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program
k) Pelaksanaan dukungan Operasional pelembagaan keluarga kecil
berkualitas dan jejaring program
l) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan perkiraan sasaran
pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan
jejaring program
m) Pelaksanaan pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka
kredit jabatan fungsional penyuluh KB.
n) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan petunjuk teknis
pengembangan peran instansi masyarakat pedesaan/perkotaan (IMP)
dalam program KB Nasional.
o) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan formasi dan sosialisasi
jabatan fungsional penyuluh KB.
42
p) Pelaksanaan pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan
instansi masyarakat program KB nasional dalam rangka kemandirian.
q) Pennyusunan rumusan kebijakan penetapan petunjuk teknis
peningkatan peran serta mitra program KB Nasional.
r) Pelaksanaan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam
mendukung program KB Nasional, termasuk jajaran medis teknis
tokoh masyarakat dan tokoh agama.
s) Penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB.
t) Penyediaan dukungan operasional penyuluh KB.
u) Penyediaan dukungan operasional IMP dalam program KB nasional.
v) Pelaksanaan pembinaan teknis IMP dalam program KB Nasional.
w) Pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB
nasional dalam rangka kemandirian.
x) Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB
Nasiona l.
y) Pemanfaatan hasil kajian dan penelitian.
z) Pelaksanaan pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama
pelatihan klinis.
aa) Pelaksanaan pendayagunaan SDM program terlatih, serta perencanaan
dan penyiapan kopetensi SDM program yang dibutuhkan.
bb) Pelaksanaan pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan
program peningkatan kinerja SDM.
cc) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
dd) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya.
43
ee) Pelaksanaan koordinasi pelayanan advokasi dan pembinaan instansi
masyarakat dengan sub unit kerja lain dilingkungan Badan.
44
E. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pemberdayaan Perempuan.
Bidang Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang kepala bidang
yang mempunyai :
1). Tugas Pokok
Sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 6 tahun 2008 tentang Rincian
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Bandung bahwa kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Badan
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung
mempunyai Tugas Pokok memimpin, mengkoordinasikan dan
mengendalikan tugas-tugas dibidang Pelayanan dan pengelolaan
Pemberdayaan Perempuan meliputi Bidang Pengarusutamaan gender
dan Bidang Pemberdayaan Perempuan.
Sedangkan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai
fungsi sebagai berikut:
a) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan dan
pengelolaan Pemberdayaan Perempuan.
b) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan dan
pengelolaan Pemberdayaan Perempuan.
c) Pengkoordinasian perencanaan teknis dibidang pelayanan dan
pengelolaan Pemberdayaan Perempuan.
d) Perumusan sasaran pelaksanaan tugas dibidang pelayanan dan
pengelolaan Pemberdayaan Perempuan.
e) Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan
dan pengelolaan Pemberdayaan Perempuan.
f) Pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan
Pemberdayaan Perempuan.
45
g) Evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan dan pengelolaan
Pemberdayaan Perempuan.
h) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya.
i) Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit
kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga dibidang pelayanan
Pemberdayaan Perempuan.
• Bidang Pemberdayaan perempuan Membawahi :
a. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender
b. Sub Bidang Perlindungan Perempuan
• Sub Bidang Pengarusutamaan Gender
Sub Bidang Pengarusutamaan Gender dipimpin oleh seorang kepala sub
bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan,
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Pelayanan
Pengarusutamaan Gender
Sedangkan Bidang Pengarusutamaan Gender mempunyai fungsi Sebagai
berikut:
a) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan
pelayanan pengarusutamaan gender.
b) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan daerah pelaksanaan PUG
c) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG.
d) Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme
PUG pada lembaga pemerintahan, PSW, lembaga penelitian dan
pengembangan dan lembaga pemerinta.
46
e) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan
kegiatan yang responsif gender.
f) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
g) Pelaksanaan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif
gender dan pengembangan materi KIE PUG.
h) Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan
terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan
HAM dan politik.
i) Fasilitasi penyediaan data terpilih menurut jenis kelamin.
j) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
k) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya.
l) Pelaksanaan koordinasi pelayanan pengarusutamaan gender dengan
sub unit kerja lain dilingkungan Badan.
• Sub Bidang Perlindungan Perempuan
Sub Bidang Perlindungan Perempuan dipimpin oleh seorang kepala sub
bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan,
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Pelayanan
Perlindungan Perempuan
Sedangkan Bidang Perlindungan Perempuan mempunyai fungsi Sebagai
berikut:
a) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan
pelayanan Perlindungan Perempuan.
b) Penyusunan rumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup
perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama
47
dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan Ham, politik,
lingkungan dan sosial budaya.
c) Pelaksanaan pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup
perempuan dalam kebijakan dibidang pendidikan, kesehatan,
ekonomi, hukum dan Ham, politik, lingkungan dan sosial budaya.
d) Pelaksanaan Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup
perempuan dalam bidang dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi,
hukum dan Ham, politik, lingkungan dan sosial budaya.
e) Penyusunan rumusan kebijakan perlindungan perempuan terutama
perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan,
perempuan lanjut usia dan penyandang cacat dan perempuan
didaerah konflik dan daerah yang terkena bencana.
f) Fasilitasi pengintegrasian kebijakan perlindungan perempuan
terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan,
perempuan lanjut usia dan penyandang cacat dan perempuan
didaerah konflik dan daerah yang terkena bencana.
g) Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan
perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja
perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat dan
perempuan didaerah konflik dan daerah yang terkena bencana.
h) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
i) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya.
j) Pelaksanaan koordinasi pelayanan perlindungan perempuan dengan
sub unit kerja lain dilingkungan Badan.
48
49
F. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Perlindungan Anak.
Bidang Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang kepala bidang yang
mempunyai :
1). Tugas Pokok
Sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 6 tahun 2008 tentang Rincian
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Bandung bahwa kepala Bidang Perlindungan Anak pada Badan
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung
mempunyai Tugas Pokok memimpin, mengkoordinasikan dan
mengendalikan tugas-tugas dibidang Pelayanan dan pengelolaan
Perlindungan Anak meliputi Kesejahteraan anak dan integrasi hak anak.
Sedangkan Kepala Bidang Perlindungan Anak mempunyai fungsi
sebagai berikut:
a) Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelayanan dan
pengendalian Perlindungan Anak.
b) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan dan
pengendalian Perlindungan Anak.
c) Pengkoordinasian perencanaan teknis dibidang pelayanan dan
pengendalian Perlindungan Anak.
d) Perumusan sasaran pelaksanaan tugas dibidang pelayanan dan
pengendalian Perlindungan Anak .
e) Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan
dan pengendalian Perlindungan Anak .
f) Pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengendalian
Perlindungan Anak .
g) Evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan dan pengendalian
Perlindungan Anak .
50
h) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya.
i) Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan unit
kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga dibidang pelayanan dan
pengendalian Perlindungan Anak.
• Bidang Perlindungan Anak Membawahi :
a. Sub Bidang Kesejahteraan Anak.
b. Sub Bidang Integrasi Hak Anak.
• Sub Bidang Kesejahteraan Anak
Sub Bidang Kesejahteraan Anak dipimpin oleh seorang kepala sub
bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan,
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Pelayanan
Kesejahteraan Anak
Sedangkan Bidang Kesejahteraan Anak mempunyai fungsi Sebagai
berikut:
a) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan
pelayanan Kesejahteraan Anak.
b) Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan
perlindungan anak.
c) Penyusunan rumusan kebijakan penetapan kesejahteraan dan
perlindungan anak.
d) Pelaksanaan koordinasi kesejahteraan dan perlindungan anak.
e) Fasilitasi penguatan lembaga / organisasi masyarakat dan dunia
usaha untuk pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak.
f) Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga
masyarakat dan dunia usaha untuk kesejahteraan dan perlindungan
anak.
51
g) Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial
untuk mewujudkan perlindungan anak.
h) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
i) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya.
j) Pelaksanaan koordinasi pelayanan perlindungan Anak dengan
sub unit kerja lain dilingkungan Badan.
• Sub Bidang Integrasi Hak Anak.
Sub Bidang Integrasi Hak Anak dipimpin oleh seorang kepala sub
bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan,
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas
Pelayanan Integrasi Hak Anak
Sedangkan Bidang Integrasi Hak Anak mempunyai fungsi Sebagai
berikut:
a) Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan
pelayanan Integrasi Hak Anak.
b) Perencanaan operasional kegiatan pelayanan, pengelolaan dan
pengendali program KB dan pemberdayaan perempuan.
c) Penyusunan mekanisme organisasi dan tatalaksana pelayanan,
pengelolaan dan pengendali program KB dan pemberdayaan
perempuan.
d) Pengelolaan anggaran pelaksanaan pelayanan, pengelolaan dan
pengendali program KB dan pemberdayaan perempuan.
e) Pengembangan kemitraan pelayanan, pengelolaan dan
pengendali program KB dan pemberdayaan perempuan.
f) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
g) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas
dan fungsinya.
52
h) Pelaksanaan koordinasi pelayanan program KB dan
pemberdayaan perempuan dengan sub unit kerja lain
dilingkungan Badan.
53
G. UPT Pengendali Program KB Membawahkan:
Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang sub bagian tata usaha.
Kepala sub bagian tata usaha mempunyai tugas pokok menyusun, dan
melaksanakan pengelolaan ketatausahaan UPT dibidang pelayanan,
pengelolaan dan pengendali program KB dan Pemberdayaan Perempuan.
Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala sub bagian tatausaha
melaksanakan fungsinya
a) Penyusunan rencana operasional ketatausahaan pelayanan, pengelola dan
pengendali program KB dan pemberdayaan perempuan
b) Pelaksanaan pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan sarana
dan prasarana UPT
c) Penyiapan bahan fasilitasi dan dukungan administrasi pelayanan,
pengelola dan pengendali program KB dan pemberdayaan perempuan
d) Pemberian dan penyusunan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian
pelayanan, pengelola dan pengendali program KB dan pemberdayaan
perempuan
e) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya.
f) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya.
54
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN BANDUNG.
3.1 Permasalahan Pembangunan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Pemasalahan dalam pembangunan keluarga berencana dan pemberdayaan
adalah penyimpangan yang terjadi dari rencana yang telah ditentukan,
merupakan bagian penting yang harus dievaluasi untuk dilakukan perbaikan
dalam perencanaan selanjutnya. Isue penting yang harus kita perhatikan saat ini
dalam pembangunan keluarga berencana adalah apa yang akan kita lakukan
apabila terjadi ledakan penduduk?. Apabila ledakan penduduk menjadi kenyataan
maka akan terbentang di hadapan kita masalah-masalah yang akan menghabat
percepatan pembangunan. Kemiskinan, pengangguran, kebodohan akan terus
membebani proses pembangunan karena hasil membangunan tidak akan
mencukupi semua kebutuhan penduduk. Maka untuk mengatasi hal tersebut
program KB dan pemberdayaan perempuan sebagai solusi untuk mengatasi
kondisi tersebut.
Penduduk dapat menjadi asset yang bermanfaat bagi pembangunan, salah
satunya adalah kualitas penduduk, namun dipihak lain penduduk akan menjadi
beban yang berat jika memiliki kualitas yang rendah. Kependudukan merupakan
factor dominan yang harus diperhatikan dalam perkembangan pembangunan.
Upaya-upaya memperbaiki kualitas penduduk bukan hanya melalui
perbaikan tingkat pendidikan ataupun kesehatan masyarakat namun juga melalui
penurunan angka kelahiran. Untuk itu, permasalahan penduduk tetap merupakan
faktor dominan yang menjadi titik sentral upaya perbaikan kualitas sumberdaya
55
manusia (SDM) Kesehatan dan Pendidikan melalui program Keluarga Berencana
yang dilakukan dengan pengaturan kelahiran di Kabupaten Bandung.
Pembangunan Keluarga berencana dirumuskan sebagai upaya
peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat yang bertumpu pada
keluarga melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran,
pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk
mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Undang- Undang No. 10
Tahun 1992 tentang Pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
menyebutkan, bahwa keluarga adalah unit kecil dalam masyarakat yang terdiri
dari suami, istri, atau suami istri dengan anaknya atau ayah dengan anaknya, atau
ibu dengan anaknya. Dengan demikian maka tumpuan dan kekuatan program
keluarga berencana berada pada sejauh mana keluarga dapat merencanakan hal-
hal yang menyangkut kesejhateraan dalam keluarga yang menjadi
tanggungjawabnya.
Keberhasilan pembangunan keluarga berencana di Kabupaten Bandung
telah memberikan kontribusi terhadap pembangunan, dengan tercapainya target
peserta KB baru tahun 2010 sebanyak 97.149 akseptor, secara fertilitas akan
menghambat kelahiran sebanyak 97.149 kelahiran apabila peserta KB tersebut
dibina menjadi akseptor KB yang lestari. Sehingga apabila diasumsikan dengan
nilai rupiah dengan terkendalinya 97.149 kelahiran pemerintah telah menghemat
Rp. 971,49 milyar apabila setiap kelahiran membutuhkan biaya sebesar Rp.
10.000.000 per tahun/orang.
Sejalan dengan itu berbagai parameter kependudukan di perkirakan akan
mengalami perbaikan yang ditujukan dengan menurunnya angka kelahiran,
meningkatnya usia harapan hidup, dan menurunnya angka kematian bayi.
Meskipun demikian pengendalian kuantitas dan laju pertumbuhan penduduk
penting di perhatikan untuk menciptakan penduduk tumbuh seimbang dalam
rangka mendukung terjadinya bonus demografi yang ditandai dengan jumlah
penduduk usia produktif lebih besar dari pada jumlah non – produktif.
56
Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk diarahkan pada
peningkatan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang
terjangkau, bermutu efektif menuju terbentuknya keluarga berkualitas.
Disamping itu penataan persebaran dan mobilitas penduduk yang lebih seimbang
sesuai dengan daya dukung daya tampung harus menjadi prioritas pembangunan
berkelanjutan.
Selain hal tersebut, maka pokok perhatian terhadap masalah penduduk ini
adalah upaya upaya pemerintah dalam meningkatan peran serta masyarakat yang
selama ini dianggap termarjinalkan yaitu perempuan dan anak-anak.
Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Anak diarahkan pada peningkatan
kualitas hidup dan peran perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak di
berbagai bidang pembangunan : Penurunan jumlah tindak kekerasaan,
eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak sera penguatan
kelembagaan dan jaringan pengarus utamaan gender di daerah termasuk
ketersediaan data dan statistic gender.
3.2 Identifikasi Masalah Pembangunan Keluarga Berencana dan Pemberdayan
Perempuan Kabupaten Bandung.
Pembangunan Keluarga Berencana dalam upaya mencapai visi dan misi
Pemerintah Kabupaten Bandung dalam perkembangannya telah menunjukan
hasil yang cukup mengembirakan, walaupun demikian masih dihadapkan dengan
berbagai permasalahan yang harus di hadapi lima tahun ke depan. Permasalahan-
permasalahan berdasarkan hasil evaluasi perkembangan program KB dan
Pemberdayaan Perempuan, target rencana serta capaian kinerja yang
direncanakan dalan Rencana Strategis Badan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan periode tahun 2005-2010 sebagai permasalahan yang
harus diselasaikan dalam perencanaan selanjutnya. Secara umum permasalah
pembangunan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan sebagai berikut:
1. Total Fertility Rate (TFR) masih Tinggi (2,35)
2. Contrasepsi Prevalensi Rate (CPR) masih rendah (67 %)
57
3. Unmet need masih tinggi (33 %)
4. Peserta KB Suntik dan Pil Masih Tinggi yaitu suntik KB 53% dan Pil KB
24%
5. Rata-rata usia kawin masih 19 tahun
6. Peserta KB metode kontrasepsi efektif terpilih (MKET) masih rendah
7. Angka peserta KB yang Drop Out (DO) masih tinggi (15)%
8. Petugas lapangan KB PLKB dan PKB berkurang (1:3 desa), (1:4 desa)
idealnya 1:1 PLKB
9. Pemahaman remaja tentang KB dan KRR masih rendah
10. Pemahaman masyarakat tentang gender masih rendah
11. Pemahaman masyarakat tentang perrlindungan anak masih rendah
12. Kasus traffiking dan KDRT masih tinggi
13. Program ketahanan Keluarga belum optimal.
Analisis permasalah di atas menjadi sasaran pokok dalam rencana
strategis pembangunan keluarga berencana dalam mencapai visi dan misi rencana
pembangunan keluarga berencana 5 (lima) tahun dan mendukung visi dan misi
Pemerintah Kabupaten Bandung. Berdasarkan kondisi di atas maka dapat
digambarkan identifikasi maslah sesuai dengan sasaran pada rencana strategis tahun
2011-2015.
58
Tabel.
Identifikasi Masalah Pembangunan Program KB dan Pemberdayaan Perempuan
No Sasaran Pokok
Renstra BKBPP
Indikator dan
Target Renstra
BKBPP
Permasalahan
Pembangunan
KB dan PP
Faktor Penentu
Keberhasilan
1. Rata-rata jumlah
anak per keluarga
dalam upaya
Pengaturan
Kelahiran
Menurunnya
TFR=2,10 melalui
CPR=70%,
Unnmetned =0,
Do=5%
CU/PUS=100%
Rata-rata jumlah
anak dalam
keluarga 2,0
TFR masih
tinggi =2,35
CRR= 67%,
Unmetneed
33%, Do=15%
CU/Pus=78%
Rata-rata anak
dalam keluarga
2,43 (2-3)
Peningkatan SDM
program KB dan
Jumlah petugas
lapangan KB,
Sarana Parasrana
Pelayanan,
Anggaran yang
memadai
2. Rasio Akseptor
KB
Kualitas Peserta
KB
Meningkatnya
pemakain
kontrasepsi
terutama
pemakaian
terutama untuk
IUD, MOP,
MOW, Implan
Peserta KB
pengguna
kontrasepsi Pil
dan Suntik
Masih Tinggi
sehingga biaya
tinggi dan angka
do tinggi,
CU/Pus = 78%,
CPR =67%
KIE, Peningkatan
Kualitas dan
kuantitas
Pelayanan,
meningkatkan
akses pelayanan
KB, peningkatan
jumlah tenaga
pelayanan KB,
3. Jumlah Pra KS
dan KS I masih
tinggi
Menurunnya
jumlah Pra KS dan
KS I,
Jumah Keluarga
Pra KS dan KS I
masih tinggi
Meningkatkan
pelaksananaan
pendataan
59
sebanyak
427.477 KK
keluarga lebih
efektif, melakukan
verifikasi data,
analisis data, dan
penyediaan single
data untuk pra KS
dan KS I
3. Ketahanan
Keluarga
Meningkatnya
peranserta
masyarakat dalam
mengikuti
kegiatan poktan-
poktan kegiatan
Masih
rendahnya
peranserta
masyarakat
dalam mengikuti
kegiatan BKB,
BKL, UPPKS,
BKR dan poktan
lainnya
KIE kelompok,
Pembinaan dan
pembentukan
kelompok
kegiatan
4. Pendewasaan Usia
Perkawinan
Meningkatnya
pemahaman
tentang reproduksi
sehat bagi remaja
dan hak-hak
reproduksi
Masih terjadi
kawin muda
sehingga rata-
rata usia kawin
masih rendah
yaitu 19 tahun,
Peningkatan
Kelompok
PIKRR,
meningkatkan
peran pemuda
dalam program
KB, pembinaan
dan pembentukan
PIKRR di semua
desa
5. Partisipasi
Masyarakat
Meningkatnya
peranserta
masyarakat dalam
Masih
rendahnya peran
serta masyarakat
Akadvokasi dan
KIE kelompok
dan individu,
60
program KB,
sehingga seluruh
keluarga ikut KB
dalam program
KB
Peningkatan
institusi program
KB tingkat desa,
Pos KB desa, Sub
Pos KB desa,
kelompok
akseptor, Toma,
toga, Pemuda,
LSM.
6 peningkatan
jejaring swasta/
steakholder
Pihak
swasta/pengusaha
ikut dalam
program KB
perusahaan
Masih
rendahnya peran
swasta dalam
program KB
Meningkatnya
Advokasi kepada
pihak suwasta,
membentuk KB
perusahaan
7. Pemeberdayaan
Perempuan
a. persentase
partisipasi
perempuan
dilembaga
pemerintah
b.Rasio KDRT
Meningkatnya
peran waninta
dalam
pembangunan dan
pengarusutamaan
gender
Meningkatnya
persentasi
perempuan di
lembaga
pemerintah
Masih
rendahnya
pemahaman
tentang gender,
kasus trafiking
dan KDRT
masih tinggi
Masih
rendahnya
keterlibatan
pekerja
perempuan pada
lembaga
pemerintah
Meningkatnya
program
pengarusautamaan
gender,
pembentukan
kelompok
ekonomi kaum
perempuan,
sosoialisasi dan
implentasi
undang-undangan,
Peningkatan peran
perempuan
dilembaga
pemerintahan.
61
7 Pengerlindungan
anak
Terbentukan kota
layak
anak,tersedianya
data potensi anak,
meningkatnya
pemahaman
tentang hak-hak
anak dan
perlindungan anak
Masih
rendahnya
pemahaman
tentang
perlindungan
anak, masih
tingginya kasus
traffiking dan
KDRT
Terbentukan kota
layak anak,
meningkatnya
advokasi tentang
perlindungan
anak, dan
pemahaman
tentang
perlindungan dan
hak-hak anak
62
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN BANDUNG
Sejalan perubahan tata pemerintahan dari sentralistik menuju
desentralistik, program KB telah melakukan reposisi, baik kelembagaan maupun
program-programnya. Reposisi ini telah membawa implikasi dimana sebagian
kewenangan pengelolaan program KB di daerah menjadi tanggung jawab pemerintah
Kabupaten. Sementara pemerintah pusat lebih bertanggung jawab kepada perumusan
kebijakan.
Perubahan system pemerintahan tersebut menuntut kesiapan pengelola dan
pelaksana program KB untuk menggalang kemitraan dengan tokoh agama, tokoh
masyarakat, tokoh adat, pimpinan organisasi profesi, LSM dan mitra kerja lainnya
untuk melakukan advokasi kepada para pengambil kebijakan publik khususnya di
Kabupaten. Pada era disentralisasi seperti saat ini, kegiatan advokasi mutlak
diperelukan agar program KB menjadi salah satu prioritas pembangunan di daerah.
Hal ini penting mengingat keberhasilan atau kegagalan program KB sangat
tergantung kepada kelangsungan program KB di lini lapangan.
Penduduk dalam jumlah yang besar sebagai sumber daya manusia (SDM)
merupakan kekuatan pembangunan. Anggapan tersebut mengandung kebenaran bila
kondisi tersebut disertai faktor kualitas dan persebarannya yang merata. Tetapi
apabila jumlah penduduk yang terus meningkat bila tidak diimbangi dengan
kualitasnya maka akan menjadi beban dala pembangunan.
Kabupaten Bandung dengan jumlah penduduk saat ini sekitar 3,2 juta
merupakan aset pembangunan yang harus di tingkatkan kualitasnya agar dapat
berdaya saing. Besarnya jumlah penduduk ini terkait tingginya angka pertumbuhan
penduduk utamanya di pengaruhi oleh tingkat kelahiran. Meskipun tingkat kelahiran
63
sudah dapat diturunkan namun secara absolut jumlah penduduk Indonesia masih terus
akan bertambah.
Sebagai salah satu program pebangunan nasional, program KB dan
pemberdayaan perempuan mempunyai arti yang sangat penting dalam upaya
mewujudkan manusia Kabupaten Bandung yang sejahteraa disamping program
pendidikan dan kesehatan. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang nomor 10
tahun 1992 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
Sejahtera menyebutkan bahwa Keluarga Berencana adalah upaya peningkatan
kepeduian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan,
pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, serta peningkatan
kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.
Kemudian undang-undang nomor 52 tahun 2009, tentang kependudukan dan
Keluarga Berencana menunjukan begitu pentingya peran KB dalam pembangunan.
Untuk memberi arah pelaksanaan program; dalam Peraturan Presiden
nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun
2004-2009, disebut bahwa program KB nasional merupakan rangkaian pembangunan
kependudukan dan keluarga kecil berkualitas sebagai langkah penting dalam
mencapai pembangunan berkelanjutan. Pembangunan ini diarahkan sebagai upaya
pengendalian kuantitas penduduk melalui keluarga berencan, serta pengembangan
dan peningkatan kualitas penduduk melalui perwujudan keluaraga kecil yang
berkualitas.
Selanjutnya dalam RJPMD tahun 2011-2015 visi dan misi pemerintah
Kabupaten Bandung adalah “Mewujudkan Kabupaten Bandung Yang Maju, Mandiri
dan Berdaya Saing, Melalui Tatakelola Pemerintahan Yang Baik dan Pemantapan
Pembangunan Pedesaan, Berlandaskan Relijius Kultural dan berwawasan
Lingkungan.” Berdasarkan visi tersebut maka dapat diberi pengertaian bahwa dalam
untuk mewujudkan masayarakat yang maju, mandiri dan berdaya saing perlu
peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka untuk meujudkan itu peran program
KB sangat dominan disamping prioritas pendidikan dan kesehatan. Hal ini sesuai
dengan misi ke 4 Pemerintah Kabupaten Bandung yaitu : Meningkatkan Kualitas
64
Sumberdaya Manusia (SDM) (pendidikan dan Kesehatan), memantapkan kesalehan
sosial berlandaskan Iman dan Tagwa.”
Sementara itu berdasarkan tentang Rencana Strategis Privinsi Jawa Barat
Tahun 2008-2013 dengan Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu : ”Tercapainya
masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Berdaya saing”. ditegaskan
bahwa pencapaian Visi jawa barat Pengendalian laju pertumbuhan penduduk
dilakukan melalui Peningkatan Cakupan peserta KB dan KB mandiri sebagai
faktor kunci keberhasilan merupakan faktor kunci keberhasilan pada misi ke satu
yaitu ”Meningkatan Sumber Daya Manusia Jawa Barat yang produktif dan
berdaya saing” dan misi ke 4 (empat) yaitu ”Meningkatkan daya dukung dan daya
tampung lingkung untuk pembangunan berkelanjutan”.
Sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah tersebut; Badan Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan menterjemahkannya dalam Rencana
Strategis Program KB dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung tahun
2011-2015 untuk mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten
Bandung dengan Visi dan Misi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan Tahun 2011-2015 sebagai berikut:
1. Visi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Visi adalah tujuan adalah tujan yang ingin dicapai oleh Badan Keluarga Berencana
dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung adalah :
“Mewujudkan Keluarga Sejahtera yang Maju, Mandiri dan Berkualitas tahun
2015”
Visi tersebut mengandung beberapa makna dan arti dalam mewujudkan
pembangunan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan yaitu:
Keluarga Sejahtera adalah sebuah norma untuk membangun keluarga yang
harmonis, bahagia dan sejahtera seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang
Nomor 10 tahun 1992 tentang pembangunan keluarga berencana dan keluarga
sejahtera yang menyebutkan bahwa keluarga adalah unit kecil dalam masyarakat
yang terdiri dari suami, istri, atau suami istri dengan anaknya atau ayah dengan
65
anaknya, atau ibu dengan anaknya. Dengan demikian maka tumpuan dan kekuatan
program keluarga sejahtera berada pada sejauh mana keluarga dapat merencanakan
hal-hal yang menyangkut kesejhateraan dalam keluarga yang menjadi
tanggungjawabnya.
Maju adalah kondisi dimana keluarga mampu menciptakan sumber daya
manusia memiliki kemampuan untuk berkompetensi dangan sehingga mampu
bersaing menguasi teknologi dengan pendidikan yang tinggi tetapi mempunyai
kepribadian.
Mandiri adalah Kondisi dimana keluarga mampu menolong dirinya sendiri,
dalam memenuhi kebutuhan sendiri, sehingga keluarga menjadi maju dengan
kekuatan sendiri.
Berkualitas adalah kondisi dimana keluarga mampu memenuhi semua
kebutuhan jasmani dan rohani baik dalam hal kesehatan, pendidikan dan daya beli
keluarga.
b. Misi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Selanjutnya untuk mencapai visi tersebut maka diiplentasikan kedalam misi Badan
Keluarga berencana dan Pemberdayaan Perempuapuan yaitu :
1. Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pengaturan
kelahiran, pendewasaan usia perkawian, pembinaan Ketahanan Keluarga dan
penngkatan keluarga sejahtera.
2. Penyediaan Data Mikro Keluarga untuk pembangunan di daerah
3. Meningkatkan kualitas kepesertaan peserta KB
4. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak melalui penegakan,
kesetataraan, keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak
5. Meningkatkan peran serta swasta/steak holderdalam pembangunan KB.
66
c. Tujuan
Tujuan dari program pembangunan keluarga berencana dan pemberdayaan
perempuan adalah
1. Mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan kebijakan
kependudukan guna mendorong terlaksananya peninkatan sumber daya
manusia bidang kesehatan melalui pembangunan berwawasan kependudukan
2. Mewujudkan penduduk tmh seimbang melalui pelembagaan norma keluarga
kecil bahagia sejahtera
3. mewujudkan kualitas hidp perempuan dan anak
d. Sasaran
sasaran yan akan dicapai dalam pembangunan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan adalah:
1. sasaran Umum adalah meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang di
tandai dengan peningkatan program KB, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak dengan :
- meningkatnya indek pembangunan manusia (IPM)
- Meningkatkan Indek Pembangunan Gender (IPG) didukung dengan
menurunnya Net Repduction Rate (NRR)=1 melalui Total Fertility Rate
(TFR)=2,10 penduduk tampa pertumbuhan
67
2. sasaran Strategis
Sasaran strategis yang akan di capai tahu 2011-2015 adalah sebagai berikut:
NO SASARAN STATUS AWAL TARGET 2015
1. Menurunnya rata-rata laju pertumbuhan
penduduk tingkat nasional (% per tahun)
1,23 * 0,75*
2. Menurunnya TFR per perempuan usia
reproduksi
2,35 ** 2,10 **
3. Meningkatnya CPR cara modern (%) 67,0 ** 70,0 **
4. Menurunnya kebutuhan ber KB tidak terlayani /
unmet need dari pasangan usia subur (%)
15 ** 5,0 **
5. Meningkatnya median usia kawin pertama
perempuan (tahun)
19 ** 21 **
6. Menurunnya kasus KDRT dan Trafiking
7. Meningkatkan peran perempuan dilembaga pemerintah dari 1,84 % menjadi 5 %
6. Meningkatnya keserasian kebijakan pengendalian penduduk
7. Meningkatnya ketersediaan & kualitas data dan informasi kependudukan yang bersumber dari
pendataan keluarga, sensus, survei, dan registrasi vital kependudukan
e. Strategi dan Kebijakan
1. analisis Swot
Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan program keluarga berencana
dan pemberdayaan perempuan maka strategi dan arah kebijakan pembangunan
keluarga berencana akan dilaksanakan secara berkesinambungan. Untuk
68
menentukan alternatif strategi pencapaian dilakukan melalui analisis SWOT
(Strenght, Weakness, opportunity, dan threats) yaitu sebagai berikut:
a. Pencermatan Lingkungan Internal dan Eksternal (PLI dan PLE)
Berdasarkan analisis SWOT, pencermatan lingkungan internal dan
eksternal Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Kabupaten Bandung diperoleh beberapa faktor kekuatan, kelemahan, peluang
dan tantangan yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan keberhasilan
program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, adalah sebagai
berikut :
Tabel 4
Tabel 1. Pencermatan Lingkungan Internal dan Eksternal (PLI & PLE) Kekuatan (Strength) Kelemahan (Weakness)
1. Perda NO. 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan SKPD Kabupaten Bandung,
1.
Prasarana dan sarana terbatas
2. Telah terbentuk mekanisme opersional sampai lini lapangan
2. TFR masih tinggi 2,35, dan CPR=67%
3. Mempunyai informasi lengkap dari data hasil pendataan keluarga
3. Petugas belum memahamin tugas dan fungsi secara mendalam
4. Potensi Pegawai 224 orang 4. Advokasi dan KIE masih rendah 5. Sudah terbina kerjasama dengan dengan
dinas kesehatan dan instansi terkait lainnya
5. Jumlah PLKB/PKB belum sesuai dengan jumlah desa yang ada
Peluang (Opportunities) Ancaman (Threats) 1.
2.
Undang-undang No. 10 tahun 1992 tentang Keluarga Berencana Undang-undang No. 52tahun 2009 tentang Kependudukan dan Keluarga Berencana
1.
3.
Rendahnya Kualitas Pelayanan KB AKI dan AKB masih tinggi
3. Dukungan Politisi (Bupati,DPRD) cukup tinggi mendukung program KB
2. Kualitas Kinerja Aparatur belum optimal
4. Kemitraan dengan 300 Orang Pos KB Desa, 31 Kelompok PIKR, 31 Paguyuban MOP dan 1000 kel Bina-bina Keluarga
3. Jumlah PLKB/PKB belum sesuai dengan jumlah desa yang ada
5. Terdapat 62 Puskesmas dan klinik KB tempat Pelayanan
4. Partisipasi masyarakat dalam program KB masih Rendah
6.
7.
KB sebagai kebijakan pemerintah dalam pengendalian kelahiran Koordinasi dengan dinas kesehatan cukup baik
5.
6.
Pelaksanaan koordinasi intern dan eksteran Belum Optimal Anggaran Belum Memadai
69
TABEL. 6
Analisis SWOT KAFI KEKUATAN (STRENGTH) KELEMAHAN
(WEAKNESSES) 1. Adanya SOTK yang jelas
yaitu BKBPP 1. Prasarana dan sarana terbatas
2. Potensi 215 Pegawai 2. Advokasi belum optimal KAFE
3. Telah terbentuk mekanisme opersional sampai lini lapangan
4. Mempunyai informasi
lengkap dari data hasil pendataan keluarga
5. Sepuluh langkah PLKB sebagai SOP
3. Petugas belum memahamin tugas dan fungsi secara mendalam
4. Jumlah PLKB/PKB belum
sesuai dengan jumlah desa yang ada
5. TFR masih tinggi 2,35, CPR=67 %, CU/Pus 78%
PELUANG (OPPORTUNITIES)
STRATEGI SO STRATEGI WO
1. Undang-undang No. 10 tahun 1992 tentang Keluarga Berencana
2. Undang-undang No. 52 tahun
2009 Tentang Kependudukan dan KB
1. Peningkatan Pelaksanaan Program KB lebih terfokus pada pengaturan Kelahiran, pendewasaan Usia Perkawinan, Ketahanan keluarga dan Reproduksi sehat
1. Tinkatkan koordinasi dengan lintas sektoral dalam pelayanan KB
2. 62 Puskesmas dan klinik KB tempat Pelayanan
2. Melakukan kerjasama dengan kilinik KB tempat pelayanan
2. meningkatkan kerjasama dengan melalui pertemuan rutin
3. secara Politisi (DPRD) dan Pemerintah daerah mendukung program KB
3. Membina petugas menjdai profesional sebagai petugas lapangan KB
3. Meningkatkan kemampuan aparatur melalui KIE dan Advokasi
4. Memanfaatkan dukungan politis dalam membuat kebijakan program KB
4. Mebuat kebijakan –kebijakan yang mendukung program KB
ANCAMAN (THREATS) STRATEGI ST STRATEGI WT 1. Rendahnya Kualitas
Pelayanan KB 1. Meningkatkan kemampuan
teknis petugas, melengkapi sarana dan prasarana pelayanan
1. Tingkatkan prasarana dan saran untuk mendukung kegiatan pelayanan KB. SDM pelayan KB.
2. Kualitas Kinerja Aparatur belum optimal
2. Meningkatakan kemampuan teknis aparatur melalui pendidikan dan pelatihan
2. Tingkatkan profesionalitas SDM untuk pengelolaan Program Keluarga Berencana di semua tingkatan, SKPD, UPT, PLKB, PKB
3. Pelaksanaan koordinasi intern dan eksteran belum optimal
3. Merikrut pegawai baru atau menanmbh personil dari insatnsi lain
3. Lakukan peningkatan kualitas kinerja pegawai yang efektif dan efisien sesuai TOPOKSI
4. Tingkatkan koordinasi intern dan ekstern dalam pelaksanaan program KB
70
b. Faktor Kunci Keberhasilan (FKK)
Berdasarkan hasil analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan
ancaman (analisis SWOT), ditetapkan faktor kunci keberhasilan (Critical
Succes Faktor/CSF) yang dijadikan indikator kinerja pencapaian program KB
sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya dan. Faktor penentu
keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan keluarga
berencana sesuai misi yang ditetapkan dengan indikator kinerja dan tolok ukur
keberhasilannya. Badan Keluarga Berencana dan pemberdayaan perempuan
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memiliki kewenangan untuk
melaksanakan pembangunan di bidang Keluarga berencana dengan indikator
keberhasilan program sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan akses pelayanan Keluarga
Berencana
2. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk
mendukung pelayanan KB.
3. Meningkatkan profesionalisme pegawai untuk pengelolaan program
keluarga berencana disemua tingkatan Tingkat Kabupaten, Ka. UPT
Kecamatan, PLKB dan PKB di tingkat desa
4. Melakukan peningkatan kualitas kinerja pegawai yang efektif dan efisien
sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing
5. Meningkatkan koordinasi intern dan ekstern dalam pelaksanaan program
KB
6. Meningkatkan Advokasi kepada para pemangku kepentingan untuk
mendukung kebijakan program KB
7. Meningkatkan Anggaran program dan kegiatan untuk mencapai
keberhasilan program KB
8. Meningkakan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program KB
dengan menjadi peserta KB, motivator KB, Kader KB di semua tingkatan
9. Menngkatkan jejaring program KB kepada pihak swasta atau steakholder
dalam pembangunan keluarga berencana.
71
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA SASARAN
DAN PENDANAAN INDIKATIF
A. Rencana Program Dan Kegiatan
Untuk mencapai visi dan misi yang telah di tentukan maka dirumuskan rencana
program dan kegiata yang akan dilaksanakan selama lima tahun sesuai dengan
rentra badan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan yang sesuai
dengan RPJMD Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015. Program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan Permendagri Nomor 13, yang
mana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh badan keluarga berencana dan
pemberdayaan perempuan terdiri dari 2 urusan yaitu pertama urusan Bidang
keluarga berencana dan keluarga sejahtera dan kedua urusan pemberdayaan
perempuan dan perlindingan anak.
Sejalan dengan RPJMD tahun 2011-2015 program yang dilaksanakan oleh Badan
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah sebagai berikut :
1. Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender dan anak
2. Program Peningkatan Kualitas hidup dan perlindungan perempuan
3. Program Peningkatan Peran Serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
4. Program Keluarga Berencana
5. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
6. Program Pelayanan Kontrasepsi
7. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang
mandiri
8. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDs
9. Program Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan
tumbuh kembang anak
10. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga balita
71
B. Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Rencana program pembangunan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan Kabupaten Bandung tahun 2011-2015
sebagai berikut :
SKPD
KOD. REK.
URUSAN/PROGRAM KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCAME)/KEGIA
TAN (OUTPUT)
SASARAN TARGET TAHUN SATUA
N
PAGU INDIKATIF
2011 2012 2013 2014 2015 TAHUN
2011 TAHUN
2012 TAHUN
2013 TAHUN
2014 TAHUN
2015 1.11 PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.11.xx.16
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Menurunnya jumlah trafficking dan KDRT, serta meningkatnya organisasi PPA, dan terbentunya P2TP2 tingkat Kabupaten
korban trafficking korban KDRT organisasi PPA Organisasi P2TP2
30 40 1 1
25 35 1 1
23 32 1 1
20 30 1 1
17 25 1 1
org org kelompok kelompok
358.750.000
518.077.667
657.752.667
797.427.667
937.102.667
1.11.xx.17
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
kader posyandu mendapat pengetahuan tentang ekonomi dan kesejahteraan keluarga
kader posyandu, pos KB, PKK
248 orang
250 orang
253 orang
255 orang
20 orang
Org 132.890.000
147.672.833
161.779.958
175.887.083
189.994.208
1.11.xx.18
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
tercapai 1 desa binaan Program P2WKSS dengan terbina 100 KK miskin
Keluarga Miskin
100 KK
90 KK
95 KK 97 KK
105 KK
0rg/desa 91.530.000
89.891.018
91.143.518
92.396.018
93.648.518
72
1.12
KELUARGA BERENCANA KELUARGA SEJAHTERA
1.12.xx.15
Program Keluarga Berencana
tercapainya pelayanan Keluarga Berencana melalui : pelayanan KB MOP dan MOW Kesepakatan Pelayanan Dengan Medis Pelayanan KB Paska Pelayanan
akseptor KB baru MO
. 450 orang 16 orang 1200 masyarakat 1paket 1paket 250 orang 1000 orang 1050 orang 250 orang 31 kelompok 31 kelompok 276 desa/kel
. 500 orang 20 orang 1250 masyarakat 1paket 1paket 300 orang 1050 orang 1100 orang 275 orang 31 kelompok 31 kelompok 276 desa/kel
. 550 orang 25 orang 1300 masyarakat 1paket 1paket 350orang 1100 orang 1150 orang 300 orang 31 kelompok 31 kelompok 276 desa/kel
. 600 orang 30 orang 1350 masyarakat 1paket 1paket 275 orang 1150 orang 1200 orang 325 orang 31 kelompok 31 kelompok 276 desa/kel
. 650 orang 35 orang 1400 masyarakat 1paket 1paket 325 orang 1200 orang 1250 orang 350 orang 31 kelompok 31 kelompok 276 desa/kel
. Org org org org pkt pkt org org org org kel kel desa/kel
984.150.000
1.296.478.641
1.384.598.446
1.472.718.252
1.560.838.058
73
1.12.xx.16
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Meningkatkan Pengetahuan Remaja tentang kesehatan reproduksi yang dilakukan melalui: Lokakarya remaja Pembentukan Kelompok PKIR Pertemuan PIKR Percontohan
. . Remaja Maham Tentang KRR terbentuk Kelompok PIKR baru PIKR Terbaik TK Kabupaten Meningkatkan Pengetahuan para santri ttg KRR Siswa paham ten KRR bagi remaja Peningkatan PUP Kelompok PIKR lebih meningkat pengetahuannya
. . 150 peserta 31 kelompok 5 kelompok 3 pontren 5 SLTA 10 desa 31 kelompok
. . 125 peserta 31 kelompok 5 kelompok 3 pontren 5 SLTA 10 desa 31 kelompok
. . 100 peserta 31 kelompok 5 kelompok 3 pontren 5 SLTA 10 desa 31 kelompok
. . 75 peserta 31 kelompok 5 kelompok 3 pontren 5 SLTA 10 desa 31 kelompok
. . 50 peserta 31 kelompok 5 kelompok 3 pontren 5 SLTA 10 desa 31 kelompok
. . Org kelompok kelompok kelompok kelompok desa kelompok
231.490.000
155.359.600
139.471.600
123.583.600
107.695.600
1.12.xx.18
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang madiri
tercapainya peningkatan peran serta masyarakat dalam program KB di setiap desa
Pos KB Desa berperan aktif dalam Kegiatan Program KB Sub Pos KB desa berperan aktif dalam Kegiatan Program KB
300 Orang . 930 orang
300 Orang . 930 orang
300 Orang . 930 orang
300 Orang . 930 orang
300 Orang . 930 orang
org Org org
418.160.000
351.634.080
309.577.980
267.521.880
225.465.780
1.12.xx.21
Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS
Perubahan Sikap dan prilaku masyarakat tentang bahaya narkoba, PMS dan Penyakit HIV/AIDs melaui peringatan hari AIDS sedunia
Generasi muda dan masyarakat mengerti tentang bahaya narkoba, Penyakit Menular Seksual dan Penyakit HIV/AIDS
200 orang
175 orang
150 orang
125 orang
100 orang
Org 22.310.000
19.773.333
18.378.333
16.983.333
15.588.333
74
1.12.xx.22
Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
Tersedianya data Potensi tentang Pengasuhan anak. Meningkatnya pengetahuan ibu melalui kartu kembang anak
Data dasar tentang tumbuh kembang anak . Kartu KKA
31 buku . 1 paket
31 buku . 1 paket
31 buku . 1 paket
31 buku . 1 paket
31 buku . 1 paket
buah . Pkt
43.290.000
37.700.000
41.492.500
45.285.000
49.077.500
1.12.xx.23
Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
Meningkatkan peran kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS di tingkat kecamatan
Pendamping Kelompok BKB pendamping Kelompok BKR Pendamping Kelompok BKL Pendamping Kelompok UPPKS
504 orang 155 orang 155 orang 372 orang
550 orang 200 orang 200 orang 425 orang
600 orang 250 orang 250 orang 475 orang
650 orang 300 orang 300 orang 525 orang
700 orang 350 orang 350 orang 575 orang
org Org org org
141.370.000
145.655.000
152.082.500
158.510.000
164.937.500
Jumlah
2.423.940.00
0,00
2.762.242.17
2,00
2.956.277.50
2,00
3.150.312.83
3,00
3.344.348.16
4,00
75
BAB VI
INDIKATOR KINERJA BADAN KELUARGA BERENANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2011-2015
Indikator kinerja Badan Keluarga Berencana dan pemberdayaan perempuan
mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Bandung tahun
2011-2015. Sejalam dengan prioritas pembangunan pemerintah kabupaten Bandung
yaitu pada misi ke 4 “Meningkatkan Sumber daya Manusia (SDM) (pendidikan dan
Kesehatan), yang berlandaskan iman dan takwa serta melestarikan budaya sunda”.
Maka indikator yang dilaksankan untuk mendukung misi yang tertuang dalam
RPJMD Pemerintah Kabupatem Bandung Tahun 2011-2015 tersebut yaitu:
Dalam meningkatkan Rasio Peserta KB maka indikator Kinerja menurunkan
Total Fertility Rate (TFR) menjadi 2,10 dan NRR=1 melalui peningkatan perseta KB
baru dan Peserta KB aktif tahun 2011-2015.
Tabel.
Rencana Pencapaian Peserta KB Baru tahun 2011-2015
NO MIX KONTRASEPSI TAHUN
2011 2012 2013 2014 2015
1 IUD 10.248 11.273 12.400 13.640 15.004
2 MOW 953 1.048 1.153 1.268 1.395
3 MOP 1.084 1.192 1.312 1.443 1.587
4 IMPLANT 4.212 4.633 5.097 5.606 6.167
5 SUNTIKAN 32.681 35.949 39.544 43.498 47.848
6 PIL 27.630 30.393 33.432 36.776 40.453
7 KONDOM 5.323 5.855 6.441 7.085 7.793
JUMLAH 82.131 90.344 99.379 109.316 120.248
76
Tabel
Rencana Pencapaian Peserta KB Aktit Tahun 2011-2015
NO MIX KONTRASEPSI
TAHUN 2011 2012 2013 2014 2015
1 IUD 86.213
88.799
97.679
107.447
118.192
2 MOW 13.265
13.663
15.029
16.532
18.185
3 MOP 5.650
5.820
6.401
7.042
7.746
4 IMPLANT 18.253
18.801
20.681
22.749
25.024
5 SUNTIKAN 305.885
315.062
346.568
381.224
419.347
6 PIL 155.348
160.008
176.009
193.610
212.971
7 KONDOM 11.818
12.173
13.390
14.729
16.202
JUMLAH 596.432
614.325
675.757
743.333
817.667
Tabel.
Rencana Pencapain kelompok bina-bina tahun 2011 - 2015
NO BINA-BINA
TAHUN JUMLAH
2011 2012 2013 2014 2015
1 BKB 62 74 89 107 129 461 2 BKR 31 37 45 54 64 231 3 BKL 31 37 45 54 64 231 4 PIKR 83 100 120 143 172 618 5 UPPKS 467 560 672 807 968 3.475
77
1. Isu dan Permasalahan
NO URUSAN PERMASALAHAN ISU 1 Keluarga Berencana
dan Keluarga Sejahtera
Masih Rendahnya rasio peserta KB
Terjadinya Ledakan Penduduk , dan Babby Boom, angka kematian ibu dananak masih tinggi (AKI dan AKB)
2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Masih rendahnya keterlibatan pekerja perempuan pada lembaga pemerintah
Belum optimalnya program pengarusutamaan gendar dan Perlindungan anak. Masih rendahnya keterlibatan pekerja perempuan pada lembaga pemerintah
78
2. Indikator Kinerja yang akan di capai tahun 2011-2015
BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA
PENYEL. PEMDA (NOMOR DAN
HALAMAN)
Kondisi terakhir
Target
Permasalahan
Faktor-Faktor Penentu
Keberhasilan
1 2 3 4 6 7
1 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/Persentase partisipasi Perempuan di Lembaga pemerintah (11.1 dan IV – 15)
1,84 % 5,40 % Masih rendahnya keterlibatan pekerja perempuan pada lembaga pemerintah
Peningkatan pengetahuan dan pendidik kaum perempuan,
2 Partisipasi Perempuan di
Lembaga swasta (11.2 dan IV – 15)
98,16% 100% Masih Rendahnya pendidikan kaum perempuan
Meningkatkan Pendidikan dan Keterampilan Perempuan
3
Rasio KDRT (11.3 dan IV – 15)
0,001693625 0% Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan hukum, dan tindakan KDRT
KIE dan advokasi dan sosialisasi tentan hak-hak perempuan dan perlindungan perempuan
4 Presentase jumlah tenaga kerja dibawah umur (11.4 dan IV – 15)
-0 0
5
Presentase angkatan kerja Perempuan (11.5 dan IV – 15)
42,55% 80% Masih rendahnya keterapilan perempuan untuk memasuki lapangan kerja
Meningkatkan pendidikan dan keterampilan perempuan
6 Penyelesian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan
8 kasus 100% Masih rendahnya pemahaman
Meningkatkan pengetahuan masyarakat
79
kekerasan (11.6 dan IV – 15)
masyarakat tentang perlindungan anak dan hak-hak anak
tentang perlindungan dan hak-hak ana
7 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera/ Rata-rata jumlah anak perkeluarga (12.1 dan IV – 15)
2,43 (2-3) 2,0 (2 anak)
Masih Rendahnya rasio peserta KB
Peningkatan Pelayanan KB dan Akses Pelayanan KB serta Sarana Prasara dan anggaran yang tersedia
8
Rasio akseptor KB (12.2 dan IV – 16)
78,84497235 92 % Masih rendahnya masyarakat menjadi peserta KB, (rasio KB masih rendah)
Meninkatkan pelayanan KB, Meningkatkan KIE, Penyedian sarana dan Prasarana Meningkatkan anggaran KB
9 Cakupan perserta KB Aktif (12.3 dan IV – 16)
514.301 627.110 Belum semua Pasangan usia subur (PUS) menjadi Peserta KB
Meningkatkan KIE dan advokasi, meningkatkan pelayanan KB, Meningkatkan kualitas peserta KB
10 Keluarga Pra sejahtera dan Kluarga Sejahtera I (12..4 dan IV – 16)
427.477 213.650 Belum optimalnya pelasknaan pendataan keluarga,
Meningkatkan akses pelayanan KB, dan penyediaan single data untuk pembangunan
80
3. Sasaran dan capaian Kinerja 2011-2015
NO URUT
SASARAN NO. DAN
HALAMAN STRATEGI
INDIKATOR KINERJA
(OUTCOME
CAPAIAN KINERJA PROGRAM
PEMBANGUNA
N DAERA
H
BIDANG URUSAN
SKPD PENANGGUNG JAWAB
Kondisi Awal
Kondisi Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Meningkatnya
akses dan mutu pelayanan kesehatan
PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS PELAYANAN KELUARGA BERENCANA (KB)
11.1.12.2. Rasio akseptor KB
Program Keluarga Berencana
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
BKBPP
Jumlah PUS 599.583 627.110 Jumlah Peserta
KB (Jumlah Akseptor KB)
482.055 514.301
Jumlah tidak ber KB
117.528
112.809
Rasio Akseptor KB
80,40 % 82,01 %
4. Rencana Capaian Kinerja Program KB dan Pemberdayaan Perempuan tahun 2011-2015
NO URUT
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/KINERJA PEMBANGUNAN
DAERAH
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN
2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 1 11.1.12. Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera
11.1.12.2 Rasio Akseptor KB Jumlah PUS 669.016 751.992 796.696 813.124 814.406 Jumlah Peserta
KB (Jumlah Akseptor KB) 558.495
643.329 699.977 724.819. 749.661
Jumlah tidak ber KB 110.521 108.663 96.719 88.305 64.745 Rasio Akseptor KB 83,48 85,55 87,86 89,14 92,05
81
Selanjtunya indikator kinerja Badan Keluraga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan yang mengacu kepada RPJMD tahun 2011-2015 dalam prioritas
pembangunan Pemerintaj Kabupaten Bandung adalah pada prioritas ke 8 (delapan)
peningkatan dearajat kesehatan poin c, “Penerapan Jaminan Kesehatan bagi seluruh
masyarakat Kabupaten Bandung” dalam hal ini Badan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan perempuan bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten
Bandung dalam penyedian Singgle Data untuk program menanggulangan kemiskinan
di Kabupaten Bandung.
Recommended