View
9
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
FOCUS GRUP DISCUSSION & RAKERNAS IKA ITS 2019
Memaksimalkan Potensi Migas Nasional Dalam Rangka Membangun Kemandirian Energi
Prof. Dr. Mukhtasor
Guru Besar Departemen Teknik Kelautan ITS Anggota Dewan Energi Nasional 2009-2014
Surabaya, 16 Februari 2019
Outline
(Mukhtasor, 2019)
1 Introduction: Kemandirian
Energi
2 Ekonomi Sumberdaya Alam
3 Energi sebagai Modal
Pembangunan
4 Strategi Keenergian
5 Penutup
Energi adalah kemampuan untuk
melakukan kerja yang dapat berupa
panas, cahaya, mekanika, kimia, dan
elektromagnetika.
(sumber: PP No.79/2014)
(Mukhtasor, 2019)
Energi, Sumber Energi dan Sumber Daya Energi
Sumber Energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan Energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi.
(sumber: PP No.79/2014)
(Mukhtasor, 2019)
Energi, Sumber Energi dan Sumber Daya Energi
Sumber Daya Energi adalah sumber
daya alam yang dapat dimanfaatkan,
baik sebagai Sumber Energi maupun
sebagai Energi.
(sumber: PP No.79/2014)
(Mukhtasor, 2019)
Energi, Sumber Energi dan Sumber Daya Energi
(Mukhtasor, 2019)
Ketahanan
Kemandirian
Kedaulatan
Ketahanan Energi adalah Suatu kondisi
terjaminnya ketersediaan Energi dan akses
masyarakat terhadap Energi pada harga
yang terjangkau dalam jangka panjang
dengan tetap memperhatikan perlindungan
terhadap Lingkungan Hidup
(sumber: PP No.79/2014)
(Mukhtasor, 2019)
Ketahanan Energi
Ketahanan Energi
(Mukhtasor, 2019)
Availability
Accessibility
Affordability
Acceptability
Sustainability
Kemandirian Energi adalah
terjaminnya ketersediaan Energi
dengan memanfaatkan semaksimal
mungkin potensi dari sumber dalam
negeri.
(sumber: PP No.79/2014)
Kemandirian Energi
(Mukhtasor, 2019)
Kedaulatan Energi
(Mukhtasor, 2019)
Kedaulatan Energi
(Mukhtasor, 2019)
Outline
(Mukhtasor, 2019)
1 Introduction: Kemandirian
Energi
2 Ekonomi Sumberdaya Alam
3 Energi sebagai Modal
Pembangunan
4 Strategi Keenergian
5 Penutup
(Mukhtasor, 2019)
Pasal 33 UUD 1945:
(Ayat 1):”Perekonomian disusun sebagai usaha bersama
berdasar atas asas kekeluargaan”.
(Ayat 2):”Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara
dan yang menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh
negara.”
(Ayat 3): “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-
besarnya untuk kemakmuran rakyat.”
KEDAULATAN
UUD 1945
Pasca UU 22/2001
(Mukhtasor, 2019)
(Mukhtasor, 2019)
Pendapatan Negara Sektor Migas 2012-2017
Sumber: Informasi APBN 2017
(Mukhtasor, 2019)
(Mukhtasor, 2019)
Neraca Fisik SDA 2014
Sumber: Data diolah dari Sistem Terintegrasi Neraca Lingkungan dan Ekonomi Indonesia, BPS, 2015
Sumberdaya Cadangan Awal Penambahan Deplesi Perubahan
Neto
Cadangan
Akhir
1 2 3 4 (5=3-4) (6=2+5)
Jenis Satuan
Minyak Bumi Milyar Barel 3.692 0,222 0,290 -0,068 3.624
Gas Alam Juta MSCF 101.5 1.861 3.101 -1.24 100.26
Batu Bara Milyar Ton 11.581 0,279 0,458 -0,179 11.402
Bauksit Milyar Ton 582,63 12,43 9,43 3 585,63
Timah Ribu Ton 273 38.086 29.086 9 282
Emas Ribu Ton 3.528 -0,884 0,068 -0,952 2.576
Perak Ribu Ton 13.685 0,301 0,215 0,086 13.771
Bijih Nikel Juta Ton 1.155.106 305,75 10.334 295.416 1.450.522
Hutan Milyar m3 5.374 0.076 0,411 -0,334 5,04
(Mukhtasor, 2019)
Neraca Moneter SDA 2014 (Rp Triliun)
Sumber: Data diolah dari Sistem Terintegrasi Neraca Lingkungan dan Ekonomi Indonesia, BPS, 2015
Sumberdaya Cadangan
Awal Penambahan Deplesi
Perubahan
Neto Revaluasi
Cadangan
Akhir
1 2 3 4 (5=3-4) 6 (7=2+5+6)
Minyak Bumi 3553,36 221,67 289,84 -68,18 137,77 3622,96
Gas Alam 8595,61 152,93 254,81 -101,88 -256,31 8237,41
Batu Bara 5596,24 140,92 231,66 -90,73 260,16 5765,66
Bauksit 38,78 1,51 1,15 0,36 31,93 71,07
Timah 27,41 4,40 3,36 1,04 4,11 32,56
Emas 1083,53 -248,08 19,04 -267,12 -93,89 722,52
Perak 68,17 1,37 0,98 0,39 -6,05 62,51
Bijih Nikel 221,32 54,29 1,84 52,46 -16,20 257,58
Hutan 1102,12 4,74 8,63 -3,89 -173,61 924,62
(Mukhtasor, 2019)
Deplesi SDA 2006-2014 (Rp Triliun)
Sumber: Data diolah dari Sistem Terintegrasi Neraca Lingkungan dan Ekonomi Indonesia, BPS, 2015
Deplesi (Fisik) Tahun
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jenis Satuan
Minyak
Bumi
Milyar
Barel 0,37 0,35 0,36 0,35 0,34 0,33 0,32 0,30 0,29
Gas Alam Juta MSCF 2.954 2.806 2.885 3.06 3.407 3.26 3.174 3.111 3.101
Batu
Bara Milyar Ton 0,18 0,18 0,20 0,23 0,28 0,35 0,41 0,45 0,46
Bauksit Milyar Ton 1,50 15,41 9,89 5,42 15,60 17,63 30,28 11,04 9,43
Timah Ribu Ton 80,93 66,14 53,23 46,08 49,81 53,43 31,39 37,25 29,09
Emas Ribu Ton 0,09 0,12 0,06 0,13 0,10 0,08 0,05 0,11 0,07
Perak Ribu Ton 0,26 0,27 0,23 0,33 0,28 0,20 0,21 0,36 0,22
Bijih
Nikel Juta Ton 4,35 7,11 6,57 5,80 7,52 15,97 50,09 22,17 10,33
Hutan Milyar m3 0,33 0,32 0,24 0,12 0,30 0,33 0,36 0,38 0,41
(Mukhtasor, 2019)
PDB Indonesia pada harga berlaku, dan presentase deplesi sumberdaya alam (Triliun Rupiah) tahun 2006-2014
Sumber: Data diolah dari Sistem Terintegrasi Neraca Lingkungan dan Ekonomi Indonesia, BPS, 2017
Keterangan Tahun
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
PDB 3.339,2 3.950,9 4.948,7 5.603,9 6.864,10 7.287,60 7.727,1 8.158,2 8.568,1
Deplesi SDA 171,1 190,1 255,5 227,1 512,5 521,9 729,8 822,2 811,3
PDB Semi
Hijau 3.168,1 3.760,8 4.693,2 5.376,8 6.351,7 6.765,7 6.997,3 7.336,0 7.756,8
% Deplesi
terhadap PDB 5,12 4,81 5,16 4,05 7,47 7,16 9,44 10,08 9,47
(Mukhtasor, 2019)
Persentase Deplesi Terhadap PDB tahun 2006-2014
Sumber: Data diolah dari Sistem Terintegrasi Neraca Lingkungan dan Ekonomi Indonesia, BPS, 2015
5.12% 4.81% 5.16%
4.05%
7.47% 7.16%
9.44% 10.08%
9.47%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Pers
en
Dep
lesi
Tahun
Persentase Deplesi Terhadap PDB
Cina telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat,
diiringi dengan tingkat industrialisasi dan urbanisasi yang
tinggi dalam beberapa dekade terakhir.
Pengalaman China: Persoalan Sisi Hilir
(World Bank 2007)
(Mukhtasor, 2019)
PDB tahunan meningkat 8 -9 % mengangkat sekitar 400
juta orang keluar dari kemiskinan yang mengerikan (1979-
2005).
Dengan pertumbuhan ekonomi yang begitu cepat, 200
juta orang yang masih hidup di bawah satu dolar per hari
akan segera bebas dari kemiskinan.
(Mukhtasor, 2019)
Kawasan Cina Utara menanggung beban ganda, yaitu dari polusi udara dan air.
Kawasan tersebut terutama kawasan dengan pendapatan per kapita tertinggi di Cina, seperti: Qinghai,
Ningxia,
Beijing,
Tianjin,
Shaanxi, dan
Shanxi
(Mukhtasor, 2019)
Pencemaran udara: Penduduk yang terekpos PM10, 2003
(Mukhtasor, 2019)
Pencemaran air: Penduduk pedesaan tanpa persediaan air memadai dan insiden diare, 2003
(Mukhtasor ICEES, 18 Maret 2014) (Mukhtasor, 2019)
Mortality Rates for Diseases Associated with Water Pollution (per 100,000) in China in 2003 and World Averages in 2000
(Mukhtasor, 2019)
Kesehatan menjadi sesuatu yang mahal harganya bagi masyarakat Cina
(Mukhtasor ICEES, 18 Maret 2014)
Wo
rld
Ban
k (2
00
7)
(Mukhtasor, 2019)
Tingkat kemiskinan di Cina dipengaruhi oleh beban pencemaran lingkungan
Wo
rld
Ban
k (2
00
7)
(Mukhtasor, 2019)
Pencemaran di Cina yang semakin memperburuk
masalah kelangkaan air, mengakibatkan biaya
sebesar 147 Miliar Yuan per tahun
Total kerugian dari pencemaran air dan udara pada
tahun 2003 di China mencapai 362 – 781 miliar
Yuan, atau sekitar 2,68 – 5,78% dari PDB. Kerugian
ini belum termasuk kerugian di luar pencemaran
udara dan air.
(Mukhtasor, 2019)
Outline
(Mukhtasor, 2019)
1 Introduction
2 Definisi Keenergian
3 Energi sebagai Modal Pembangunan
4 Strategi Keenergian
5 Penutup
Energi sebagai Modal Pembangunan
(Mukhtasor, 2019)
PP No.79/2014 Pasal 7
Sumber Energi dan/atau Sumber Daya Energi
ditujukan untuk modal pembangunan guna sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat, dengan cara
mengoptimalkan pemanfaatannya bagi :
a. Pembangunan Ekonomi Nasional;
b. Penciptaan nila tambah di dalam negeri;
c. Penyerapan Tenaga Kerja.
Energi sebagai Modal Pembangunan
(Mukhtasor, 2019)
(Mukhtasor, 2019)
(Mukhtasor, 2019)
(Mukhtasor, 2019)
Energi Modal Pembangunan
(Mukhtasor, 2019)
(Mukhtasor, 2019)
Sumber: Statistik Minyak dan Gas Bumi Tahun 2016
Impor Minyak Mentah Tahun 2012-2016
Subsidi Energi
(Mukhtasor, 2019)
Sumber: Informasi APBN Tahun 2017
Outline
(Mukhtasor, 2019)
1 Introduction: Kemandirian
Energi
2 Ekonomi Sumberdaya Alam
3 Energi sebagai Modal
Pembangunan
4 Strategi Keenergian
5 Penutup
Prinsip Prioritas Pengembangan Energi
(Mukhtasor, 2019)
PP No.79/2014 Pasal 11 ayat 2
a. Memaksimalkan penggunaan Energi Terbarukan
dengan memperhatikan tingkat keekonomian;
b. Meminimalkan penggunaan minyak bumi;
c. Mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dan Energi
Baru; dan
d. Menggunakan batubara sebagai andalan pasokan
Energi nasional.
Target Bauran
(Mukhtasor, 2019)
Perkembangan Keenergian Nasional
(Mukhtasor, 2019)
Potensi: 75 GW (19,3 GW) Realisasi: PLTA 5,124 GW PLTMH 0,173 GW (1,19%)
Potensi: 60,6 GW Realisasi: PLTAB 1,1 MW (0,0002%)
Potensi: 207,8 GWp Realisasi: PLTAS 0,086 GWp (0,02%)
Potensi: PLT Bio: 32,6 GW BBN: 200 ribu Bph Realisasi: PLTA Bio: 1,81 GW (0,4%)
Potensi: Sumber daya: 11 GW Realisasi: PLTP 1,8 GW (0,4%)
Potensi: 60.985 MW
Peraturan Pemerintah No.79/2014 Pasal 11 Huruf
e
“Pengembangan industri dengan
kebutuhan Energi yang tinggi
diprioritaskan di daerah yang kaya
Sumber Daya Energi”
Kewajiban Pengembangan Industri di Pusat Sumber Energi
(Mukhtasor, 2019)
Peraturan Pemerintah No.79/2014
Pasal 24 ayat 1 : Pemerintah mendorong dan
memperkuat berkembangnya Industri Energi…
Pasal 24 Ayat 2 huruf e :
Penguatan perkembangan Industri Energi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : (e)
Peningkatan tingkat kandungan dalam negeri dalam
Industri Energi nasional
Kewajiban Pengembangan Industri di Pusat Sumber Energi
(Mukhtasor, 2019)
(Mukhtasor, 2019)
(Mukhtasor, 2019)
Insentif Energi
(Mukhtasor, 2019)
PP No.79/2014 Pasal 22
a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan insentif
fiskal dan nonfiskal untuk mendorong program
diversifikasi Sumber Energi dan pengembangan Energi
Terbarukan.
b. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan insentif
bagi pengembangan, pengusahaan, dan pemanfaatan
Energi Terbarukan terutama untuk skala kecil dan
berlokasi di daerah terpencil sampai nilai keekonomiannya
kompetitif dengan Energi konvensional.
1
(Mukhtasor, 2019)
PP No.79/2014 Pasal 22
c. Pemerintah memberikan insentif kepada produsen dan
konsumen Energi yang melaksanakan kewajiban
Konservasi Energi dan efisiensi Energi serta memberikan
disinsentif kepada yang tidak melaksanakan kewajiban
Konservasi Energi dan efisiensi Energi.
d. Pemerintah memberikan insentif bagi lembaga swasta atau
perorangan yang mengembangkan teknologi inti pada
bidang Energi Baru dan Energi Terbarukan.
e. Pemberian insentif oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
2
Insentif Energi
Strategi Pemanfaatan Energi
(Mukhtasor, 2019)
a. Pemanfaatan minyak bumi hanya untuk transportasi dan komersial yang belum bisa digantikan dengan Energi atau Sumber Energi lainnya;
b. Pemanfaatan Sumber Energi gas bumi untuk industri, ketenagalistrikan, rumah tangga, dan transportasi, diutamakan untuk pemanfaatan yang memiliki nilai tambah paling tinggi;
c. Pemanfaatan Sumber Energi batubara untuk ketenagalistrikan dan industri;
(sumber: PP No.79/2014)
1
(Mukhtasor, 2019)
2
Strategi Pemanfaatan Energi
d. Pemanfaatan Sumber Energi Baru berbentuk cair yaitu batubara tercairkan (liquified coal) dan hidrogen untuk transportasi;
e. Pemanfaatan Sumber Energi Baru berbentuk padat dan gas untuk ketenagalistrikan;
f. Pemanfaatan Sumber Energi berbentuk cair di luar liquified petroleum gas diarahkan untuk sektor transportasi.
(sumber: PP No.79/2014)
Outline
(Mukhtasor, 2019)
1 Introduction: Kemandirian
Energi
2 Ekonomi Sumberdaya Alam
3 Energi sebagai Modal
Pembangunan
4 Strategi Keenergian
5 Penutup
(Mukhtasor, 2019)
(Mukhtasor, 2019)
TERIMAKASIH
(Mukhtasor, 2019)
mukhtasor_isp@yahoo.com
(Mukhtasor, 2019)
(Mukhtasor, 2019)
(Mukhtasor, 2019)
R&D,
Innovation,
Investment,
Funding
Policy
Direction
Governance
(Mukhtasor, 2019)
Sumber: Statistik Minyak dan Gas Bumi Tahun 2016
Impor Bahan Bakar Minyak Tahun 2012-2016 dalam Kiloliter
Subsidi Energi
(Mukhtasor, 2019)
Sumber: Informasi APBN Tahun 2017
Kebijakan Industri Dalam Negeri
(Mukhtasor, 2019)
“Dalam Pasal 33 UUD 1945 usaha-usaha ekonomi yang kecil-kecil dan sedang dikerjakan oleh koperasi …. Yang besar-besar itu diusahakan oleh negara. Bukan saja perusahaan yang menghasilkan “public utilities”, keperluan umum, harus menjadi perusahaan negara, tetapi juga cabang-cabang produksi yang penting lainnya, seperti industri pokok dan tambang dikuasai oleh negara….” (h. 333).
Kebijakan Industri Dalam Negeri
(Mukhtasor, 2019)
“…, politik perekonomian yang tepat bagi Indonesia ialah bahwa Pemerintah membangun dari atas ke bawah, mengerjakan proyek yang besar-besar, dan koperasi membangun dari bawah dengan berangsur-angsur meningkat keatas. Diantara sektor yang ada dua itu masih luas bidang usaha yang dapat dikerjakan oleh kaum partikelir dengan inisiatif sendiri dan dalam bentuk yang mereka sukai. Hanya tindakan mereka harus disesuaikan dengan rencana Pemerintah.” (h.370-371).
Kebijakan Industri Dalam Negeri
(Mukhtasor, 2019)
“Dikuasai oleh negara tidak berarti, bahwa Pemerintah sendiri dengan birokrasinya menjalankan perusahaan. Pimpinan perusahaan itu dapat diserahkan kepada seorang pemimpin atau direksi atau suatu badan yang bekerja secara efektif.” (h. 333). “Dimana tenaga ahli sendiri kurang, pemerintah menyewa pimpinan, manajemen, dari luar negeri. Selain dari memimpin perusahaan, manajemen asing itu wajib pula mendidik orang-orang Indonesia sebagai gantinya kelak dalam waktu yang ditentukan” (h. 333).
Kebijakan Industri Dalam Negeri
(Mukhtasor, 2019)
“Koperasi merasionalkan perekonomian karena ia menyingkat jarak antara produksi dan konsumsi. Dengan berkembangnya koperasi produksi, koperasi konsumsi dan koperasi kredit, orang-orang perantaraan yang meninggikan ongkos produksi dan distribusi, dan karena itu memahalkan harga barang, dapat disingkirkan. Mereka itu dapat dipergunakan tenaganya ke jurusan usaha yang lebih produktif. Karena itu kaum produsen mendapatkan upah yang lebih besar dan kaum konsumen membayar harga yang lebih murah. ” (h. 366)
Kebijakan Industri Dalam Negeri
(Mukhtasor, 2019)
“Sewaktu-waktu pimpinan kooperasi produksi dan kooperasi konsumsi dapat bermusyawarah di bawah pimpinan Pemerintah untuk merundingkan masalah harga yang tepat.” (h. 366-367)
Kebijakan Industri Dalam Negeri
(Mukhtasor, 2019)
“ Apa yang diuraikan disini mungkin
janggal terdengar di telinga orang Barat
yang biasa melihat sekitarnya aktivita
ekonomi yang berdasarkan free enterprise.
Tetapi yang diuraikan adalah pembangunan
suatu negara yang terbelakang
ekonominya, negara yang bergelut
senantiasa dengan kekurangan kapital dan
ahli teknik yang terdidik dalam segala
lapangan. Oleh karena itu tugas yang
terutama dalam pembangunan terletak di
bahu Pemerintah. Pendapat yang kira-kira
sama dalam hal ini terdapat pada Prof.
Arthur Lewis dalam bukunya The Principles
of Economic Planning” (h. 367)
Kebijakan Industri Dalam Negeri
(Mukhtasor, 2019)
“Peraturan UUD 1945 Pasal 33 ini, sampai
sekarang belum dijalankan oleh Pemerintah
sebagaimana mestinya. Terlalu banyak
aktivitas ekonomi diserahkan kepada
swata.” (h. 331).
Note: aktivitas cabang-cabang produksi
yang penting dan menguasai hajat hidup
orang banyak.
Recommended