View
224
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
“Pelayanan Publik yang Berintegritas Meningkatkan Investasi”
High Level Commitment and Dialogue
Thomas LembongKepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
1
Perkembangan Penyelenggaraan PTSP Tingkat Nasional
DAERAH JUMLAH
PENYELENGGARAAN PTSP
NOMENKLATUR DPMPTSP
IMPLEMENTASI SPIPISE
PENDELEGASIAN BAGI YANG
SUDAH TERBENTUK
URUSAN PENANAMAN MODAL BAGI PTSP
YANG TELAH TERBENTUK
TERBENTUK BELUM SUDAH BELUM ADA BELUM SUDAH BELUM GABUNG PISAH
PROVINSI,KABUPATEN/KOTA, KPBPB, KEK
564 538 26 362 202 438 126 518 20 517 21
DPMPTSP
64%SPIPISE
77%PENDELEGASIAN
91%PTSP
95%
URUSANPENANAMAN
MODAL
91%
Source: BKPM per Oktober 2017
2
Kendala Penyelenggaraan PTSP di Pusat dan Daerah
• *Pendelegasian belum 100 %;• Koordinasi antara Pusat dan Daerah masih lemah;
• *Pengawasan di Pusat dan Daerah masihlemah;
• Integrasi sistem IT atau database antar K/L belum100%;
• *Standar perizinan yang berbeda-beda;• *Pengadaan sistem IT di Pusat dan Daerah
yang belum optimal.*Kendala ini
dapatmenjadi
celah untukmelakukanpraktik KKNSource: BKPM
3
Inovasi Anti KKN di Sektor Perizinan
Sistem Perizinan Online Dari Awal Sampai Akhir1
Data Sharing Antar Kementerian/Lembaga2
Penyederhanaan Regulasi3
4
2. Data Sharing antar Kementerian/Lembaga
PERIZINAN
BKPM
1. KEMENHUB2. KEMENLHK
3. DITJEN PAJAK4. DITJEN BEA &
CUKAI5. … akan terus
diperluas
Source: BKPM per Oktober 2017
6
9REGULASI DICABUT
31REGULASI DIREVISI
49REGULASI
BARU
35REGULASI DIGABUNG
89REGULASI
MENCABUT YANG LAMA
Untuk mengurangi hambatan perekonomian
Untuk menghilangkan pasal tertentu yang
menghambat perekonomianUntuk mewadahi kebijakan
baru yang disusun
Untuk menyederhanakan perizinan dan peraturan
Untuk menyesuaikan peraturan lama yang sudah
tidak relevan
3. Penyederhanaan Regulasi
Source: Kemenko Perekonomian
7
Tantangan untuk Mewujudkan Komitmen Anti Korupsi
ImplementasiKebijakandi Pusat
dan Daerah
PengawasanAparatur di Pusat
dan Daerah
SDM yang berintegritas
PenyediaanInfrastruktur dan
Sistem yang reliable
8
Penertiban peraturan melaluimekanisme HGSL (Hapus, Gabung,
Sederhanakan, Limpahkan)
Optimalisasi“TUPOKSI” dan
struktur APIP (AparatPengawasan Intern Pemerintah) agar
lebih powerful
Peluang untuk Mewujudkan Komitmen Anti Korupsi
9
Beberapa K/L sepertiKemenkominfo dan
BKPM sudahmenyiapkan
infrastruktur dan sistemuntuk digunakan K/L di
Pusat dan Daerah
Seleksi dan Lelang Jabatan semakintransparan. Penyuluhan tentangKKN semakin sering dilakukan
Hasil yang diharapkan dari Komitmen Anti Korupsi
10
Kenaikan Peringkat EoDB Indonesia;1
Peringkat tujuan utama investasi Indonesia naik;2
Realisasi investasi meningkat;3
Perbaikan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia. 4
Recommended