View
251
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
8/18/2019 Hukum Kontrak Karya
1/22
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya, baik yang berada
didarat maupun dilaut bahkan di udara. Salah satunya minyak dan gas bumi (migas)
merupakan sumber daya alam yang strategis dan termasuk sebagai sumber daya alam yang
tidak dapatdiperbaharui, tetapi terdapat keterbatasan untuk mengelola sumber daya alam
tersebut dalam halsumber daya manusia, teknologi, dan permodalan. Untuk mensiasati
keterbatasan itu, makadilakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan asing. Untuk
keperluan itu harus dirancang perjanjian atau kontrak bisnis, yang merangsang ketertarikan
perusahaan asing, namun sekaligus juga menjamin kepentingan nasional. Migas merupakan
sumber daya alam yang dikuasai olehnegara dan merupakan komoditas vital yang menguasai
hajat hidup orang banyak danmempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional
sehingga harus dikelola secaramaksimal untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan
rakyat.Sistem kontrak yang digunakan dalam pertambangan minyak dan gas bumi adalah
kontrak production sharing. Menurut sejarahnya ada tiga sistem kontrak yang pernah berlaku
pada pertambangan minyak dan gas bumi, yaitu sistem kontrak karya, kontrak production
sharing, dan konsesi.alam makalah ini akan dibahas secara detail mengenai ketiga sistem kontrak yang
pernah berlaku pada pertambangan minyak dan gas bumi beserta aspek hukumnya.
1.2 Rumusan Masalah
!. "agaimana aspek hukum kontrak karya dalam pengusahaan pertambangan Minyak
dan #as di Indonesia $%. "agaimana aspek hukum Production Sharing Contract dalam pengusahaan
pertambangan Minyak dan #as di Indonesia $&. "agaimana aspek hukum konsesi dalam pengusahaan pertambangan Minyak dan #as
di Indonesia$
1
8/18/2019 Hukum Kontrak Karya
2/22
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 KONRAK KAR!A
Pengert"an
Istilah 'ontrak 'arya merupakan terjemahan dari kata work of contract . Sri oelan
*i* dalam buku Salim +S, yang berjudul Perancangan Kontrak, mengartikan 'ontrak
'arya adalah suatu kerja sama di mana pihak asing membentuk suatu badan hukum
Indonesia dan badan hukum Indonesia ini bekerja sama dengan badan hukum Indonesia yang
menggunakan modal nasional.!
e/inisi tersebut disempurnakan oleh Salim +S, yaitu 'ontrak karya adalah suatu
kontrak yang di buat antara 0emerintah Indonesia dengan perusahaan asing semata-mata atau
merupakan patungan antara badan hukumasing dengan badan hukum domestik dalam bidang
pertambangan di luar minyak dan gas bumi sesuai dengan jangka 1aktu yang ditentukan oleh
kedua belah pihak.%
Sehingga berdasarkan de/inisi tersebut, yang tidak hanya mengatur kerja sama antara
badan hukum asing dengan badan hukum Indonesia, tetapi mengatur mengenai
!. danya kontraktual, yaitu kontrak yang di buat oleh para pihak.
%. danya subjek hukum, yaitu 0emerintah Indonesia dengan pihak asing dan atau
gabungan antara asing dengan pihak Indonesia.
&. danya objek, yaitu pengelolaan dan peman/aatan tambang di luar minyak dan gas
bumi.
2. danya jangka 1aktu di dalam kontrak.
'eputusan irektur 3enderal 0ertambangan Umum 4omor !56.'7%6.6!7307!889
tentang :ata ;ara dalam 0asal ! huru/ a memberikan de/inisi tentang 'ontrak 'arya, yaitu
0erjanjian antara 0emerintah
8/18/2019 Hukum Kontrak Karya
3/22
Dasar Hukum K#ntrak Kar$a
"erikut ini berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kontrak
karya
!. Undang-Undang 4omor ! :ahun !8=> tentang 0enanaman Modal sing.%. Undang-Undang 4omor !! :ahun !8>6 tentang 0erubahan dan :ambahan Undang-
Undang 4omor ! :ahun !8=> tentang 0enanaman Modal sing.&. Undang-Undang 4omor = :ahun !8=9 tentang 0enanaman Modal dalam 4egeri.2. Undang-Undang 4omor !% :ahun !8>6 tentang 0erubahan dan :ambahan Undang-
Undang 4omor = :ahun !8=9 tentang 0enanaman Modal dalam 4egeri.5. Undang-Undang 4omor !! :ahun !8=> tentang 0ertambangan.=. Undang-Undang 4omor %5 :ahun %66> tentang 0enanaman Modal.>. 0eraturan 0emerintah 4omor !> :ahun !88% tentang 0ersyaratan 0emilikan saham
dalam 0erusahaan 0enanaman Modal sing.9. 0eraturan 0emerintah 4omor > :ahun !88& tentang 0erubahan 0eraturan 0emerintah
4omor !> :ahun !88% tentang 0ersyaratan 0emilikan saham dalam 0erusahaan
0enanaman Modal sing.8. 0eraturan 0emerintah 4omor 8 :ahun !88& tentang 0erubahan 0eraturan 0emerintah
4omor %2 :ahun !89= tentang jangka 1aktu 0erusahaan 0enanaman Modal sing.!6. 0eraturan 0emerintah 4omor %6 :ahun !882 tentang 0emilikan saham dalam 0erusahaan
yang didirikan dalam
8/18/2019 Hukum Kontrak Karya
4/22
bertanggung ja1ab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
K#ntrak Kar$a 'alam ) *eneras"
'ontrak karya telah mengalami perubahan beberapa generasi, yang dapat di bagi atas
9 (delapan) generasi dari tahun !8=> sampai dengan sekarang. 0ada tiap-tiap generasi
'ontrak karya ini terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh kontraktor untuk
menjalankan usaha di bidang pertambangan umum, yaitu sebagai berikut
'ontrak karya pada #enerasi I (tahun !8=>) mengandung prinsip, yaitu sebagai
berikut
• 0erusahaan kontraktor sebagai pemegang kuasa pertambangan atas dasar ijin
pemerintah.
• Manajemen di tangan kontraktor dan operasional di tanggung oleh kontraktor.
• 0embagian hasil dalam bentuk uang dalam jumlah bebas (tidak ditentukan besarnya)
• untuk tahun ke-! sampai dengan ke-&, dengan ketentuan bah1 penghasil pemerintah
untuk tahun ke-2 sampai dengan ke-!6 sebesar &5A.
•
3angka 1aktu kontrak &6 (tigapuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
'ontrak karya pada #enerasi II (tahun !8=9-!89&) mengandung prinsip, yaitu sebagai
berikut
• Memungkinkan bekerja sama dengan pihak lain yang telah memegang kuasa
pertambangan.
• Manajemen di tangan kontraktor dan operasional di tanggung oleh kontraktor.
• 0embagian hasil ditentukan berdasarkan tari/ yang ditetapkan pada setiap kontrak
karya.
• 3angka 1aktu kontrak sama dengan generasi I.
'ontrak karya pada #enerasi III (tahun !89&-!89=) mengandung prinsip, yaitu
sebagai berikut
4
8/18/2019 Hukum Kontrak Karya
5/22
• 0erusahaan kontraktor sebagai pemegang kuasa pertambangan atas dasar ijin
pemerintah.
• Manajemen di tangan kontraktor dan operasional di tanggung oleh kontraktor
(sama dengan generasi II ).• 0embagian hasil mengacu pada 0eraturan Menteri 4omor &5% tahun !8>!.
• 3angka 1aktu kontrak sama dengan generasi I.
'ontrak karya pada #enerasi IB (tahun !89=-!882) mengandung prinsip, yaitu
sebagai berikut
• 0erusahaan kontraktor sebagai pemegang kuasa pertambangan atas dasar ijin
pemerintah (sama dengan generasi II).
• Manajemen di tangan kontraktor dan operasional di tanggung oleh4kontraktor (sama
dengan generasi II).
• 0embagian hasil
− emas !A dari harga jika USC &667troi ons dan %A dari harga jira USC2667troi
ons.
− 0erak !A jika harga USC !67troi ons dan %A7troi ons jika harga USC!57troi ons.
• 3angka 1aktu kontrak sama dengan generasi I.
'ontrak karya pada #enerasi B (tahun !882-!88=) mengandung prinsip, yaitu sebagai
berikut
• 0erusahaan kontraktor sebagai pemegang kuasa pertambangan atas dasar ijin
pemerintah (sama dengan generasi II).
• Manajemen di tangan kontraktor dan operasional di tanggung oleh kontraktor (sama
dengan generasi II), tetapi ratio ke1ajaran utang (@
8/18/2019 Hukum Kontrak Karya
6/22
• Manajemen di tangan kontraktor dan operasional di tanggung oleh kontraktor (sama
dengan generasi II).
• 0embagian hasil mengacu pada 0eraturan Menteri 4omor !!==.'79227M0@7!88%
tanggal !% september !88% (sama dengan generasi B ).
• 3angka 1aktu kontrak sama dengan generasi I.
'ontrak karya pada generasi BII (tahun !889-%662) mengandung prinsip, yaitu
sebagai berikut
• Memungkinkan bekerjasama dengan pihak lain yang telah memegang kuasa
pertambangan.
• Manajemen di tangan kontraktor dan operasional di tanggung oleh kontraktor (sama
dengan generasi II ), tetapi ratio ke1ajaran utang (@
8/18/2019 Hukum Kontrak Karya
7/22
Istilah kontrak bagi hasil merupakan terjemahan dari production sharing contract
(bahasas inggris) kontrak ini dikenal dalam kontrak-kontrak yang di adakan pada bidang
minyak dan gas bumi. i bidang pertanian juga di kenal dengan kontrak bagi hasil 0ertanian.
Istilah kontrak production sharing ini dapat di baca dalam pasal ! angka !8 UU 4o. %% tahun
%66! tentang Minyak dan #as "umi.i dalam pasal ini berbunyi bah1a kontrak kerja adalah 'ontrak bagi hasil atau
bentuk kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan
4egara dan hasilnya di pergunakan untuk kemakmuran rakyat.0asal ini tidak khusus menjelaskan pengertian kontrak production sharing tetapi di
/okuskan pada konsep teoritis kerja sama di bidang Minyak dan #as "umi. & 'erja sama di
bidang minyak dan gas bumi dapat di bedakan menjadi dua (dua) macam, yaitu kontrak
production sharing dan kontrak-kontrak lainya. Unsure-unsur dari kontrak kerja sama ini,yaitu
!. apat di lakukan dalam bentuk kontrak production sharing atau bentuk lainyaE%. "idang kegiatanya, yaitu eksplorasi dan eksploitasiE&. Syaratnya harus mengnuntungkan 4egaraE2. 0engunanya untuk kemakmuran rakyat.
alam pasal ! angka (!) 00 no &5 tahun !882 tenetang syarat-syarat dan pedoman
kerja sama kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi di sebutkan pengertian kontrak
production sharing (bagi hasil).
'ontrak production sharing adalah kerja sama antara pertamina dan kontraktor untuk
melaksanakan usaha eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi berdasarkan prinsip
pembagian hasil produksi.e/inisi yang tercantum ini ada kesamaan dengan de/inisi yang di kemukakan oleh
Soedjono irdjosois1oro ia mengatikan kontrak production sharing adalah kerja sama
dengan sistem bagi hasil antara 4egara dengan 0erusahaan hasil yang si/atnya kontrak.
pabila kontrak telah habis maka mesin-mesin yang di ba1a pihak asing tetap tinggal di
Indonesia kerja sama dalam bentuk ini merupakan suatu keredit luar negri di mana pembayaranya di laakaukan dengan cara bagi hasil terhadap produksi yang telah di hasilkan
perusahaan. (Soedjono irdjosis1oro, !888 %&!-%&%).'esamaan dari kedua de/inisi diatas adalah bah1a kontarak production sharing
merpuakan perjanjian bagi hasildi bidang minyak dan gas bumi. 0ara pihak, yaitu pertamina
dan kontarktor. Sedangkan dalam Undang-undang 4o. %% tahun %66! para pihaknya adalah
"adan 0elaksanaan dengan "adan Usaha dan atau perkata "adan Usaha :etap. Maka kedua
de/inisi ini perlu di sempurnakan dan di lengakpi. engan demikian, dapat di katakan bah1a
3 Simamora,
8/18/2019 Hukum Kontrak Karya
8/22
kontrak production sharing adalah perjanjian atau kontrak yang di buat antara perkata "adan
0elaksanaan dengan "adan Usaha dan atau "adan Usaha :etap untuk melakukan uasaha
eksplorasi dan eksploitas di "idang Minyak da #as "umi dengan prinsip bagi hasil.Unsur-unsur yang tercantum dalam de/inisi ini adalah
!. danya perjanjian atau kontrakE%. danya subjek hukum, yaitu perkata "adan 0elaksana dengan "adan Usaha dan
atau 0erkata "adan Usaha :etapE&. danya objek, yaitu eksplorasi dan eksploitasi Minyak dan #as "umi. :ujuan
eksplorasi adalah untuk memperoleh in/ormasi mengenai kondisi geologi dalam
menemukandan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di 1ilayah
kerja yang di tentukan. :ujuan eksploitasi adalah mengasilkan minyak dan gas
bumiE
2. 'egiatan di bidang minyak dan gasE5. danya prinsip bagi hasil.0rinsip bagi hasil merupakan prinsip yang mengatur pembagian hasi yang di peroleh
dari eksplorasi dan eksploitasi Minyak dan #as "umi antara badan pelaksanaan dan badan
uasaha dan atau badan usaha tetap. 0embagian hasil ini di rundingkan antara kedua belah
pihak dan biasanya di tuangkan dalam 'ontrak 0roduction Sharing.
0rinsip-0rinsip 'ontrak 0roduction Sharing 0ada :iap #enerasi
!. #enerasi I (!8=2-!8>>)'ontrak ini merupakan a1al 'ontrak 0roduction Sharing. 0ada tahun !8>&7!8>2 terjadi
lonjakan harga minyak dunia, sehingga pemerintah menetapkan kebijakan bah1a sejak
tahun !8>2, kontrak 1ajib melaksanakan pembayaran tambahan kepada pemerintah,
0rinsip-0rinsip 'ontrak 0roduction Sharing #enerasi ! yaitua. Manajemen operaasi di tangan pertamina.
b. 'ontrak menyediakan seluruh biaya operasi perminyakan.
c. 'ontrak akan memperoleh kembali seluruh biaiya operasi dengan ketentuan
maksimum 26A setiap bulan.d. ari =6A di bagi menjadi
− 0ertamina =5A, dan
− 'ontraktor &5 A
e. 0ertamina membayar pendapatan kontraktor kepada 0emerintah./. 'ontrak 1ajib memenuhi kebutuhan bahan bakar Minyak (""M) untuk dalam
4egeri secara proporsional (maksimum %5A bagianya) dengan harga USC
6.%67barel).
8
8/18/2019 Hukum Kontrak Karya
9/22
g. Semua peralatan dan pasilitas yan gdi beli oleh kontraktor menjadi milik
0ertamina.h. ari interes kontraktor di ta1arkaan kepada 0erusahaan 4asional Indonesia
setelah dinyatakan komersial.
i. Sejak tahun !8>2 sampai tahun !8>>, kontraktor di1ajibkan memberikan
tambahan pendapatan pada pemerintah.
%. #enerasi II (!8>9-!89>)0ada tahun !8>= pemerintah merika Serikat mengeluarkan I9-!89>) di
sajikan berikut ini.a. :idak ada pembatasan pengembalian biaya operasi yang di perhitungkan oleh
kontraktor. b. Setelah di kurang biaya, pembagian hasil menjadi =5,8!A untuk pertaminaE
&2,68A untuk kontraktor. Sedangkan gas &!,96A untuk pertaminaE =9.%6A untuk
kontraktor.c. 'ontraktor membayar pajak =5A secara langsung kepada pemerintahd. 'ontraktor mendapat insenti/
− +arga ekspor penuh minyak mentah domestic market obligation setelah 5
(lima) tahun pertama produksiE
− Insenti/ pengembangan %6A dari modal yang di keluarkan untuk /asilitas
produksi
&. #enerasi III (!899-%66%)0ada tahun !892 pemerintah menetapkan peraturan perundang-undangan pajak baru
untuk 'ontrak 0roduksion Sharing ('0S) denga tari/ 29A. 4amun , peraturan tersebut
baru dapat di terapkan terhadap kontrak production sharing ('0S) yang di tandatangani
pada tahun !899. 'arena dalam perundang-undangan yang di lakukan. 0ihak kontarktor
masih mempunyai kecenderungan untuk melakukan peraturan perpajakan yang lama.
engan demikian pembagian hasil berubah menjadi Minyak >!,!5A untuk 0ertamina E%9,95A untuk 'ontraktor. #as 2%,&!A untuk 0ertaminaE 5>,=9A untuk 'ontraktor.
9
8/18/2019 Hukum Kontrak Karya
10/22
kan tetapi setelah di kurang pajak maka komposisi pembagaian hasinya adalah untuk
masing-masing pihak adalah sebagai berikut
− Minyak =9A untuk pertaminaE !5A untuk kontraktorE
− #as >6A untuk pertamina dan &6A untuk kontraktor.
2. #enerasi IB (%66%-Sekarang)Momentum di mulainya kontrak production sharing ('0S) generasi IB, yaitu pada
saat di berlakukanya undang-undang nomer %% tahun %66! tentang minyak gas bumi.
Struktur dan prinsip bagi hasil dalam undang-undang ini berbeda dengan undang-undang
yang lama pada undang-unang yang lama, yang menjadi para pihak adalah pertamina dan
kontraktor sedangkan dalam undang-undang nomer %% tahun %66! minyak dan #as "umi,
maka yan menjadi para pihaknya adalah "adan 0elaksana dengan "adan Usaha dan atau
"adan Usaha :etap."adan 0elaksana ini terpisah dengan 0ertamina. "adan 0elaksana ini telah
terbentuk pada bulan gustus %66% dengan nama "adan 0elaksana +ulu Minyak dan #as
"umi ("0 Migas), yang di kepalai oleh !
tentang pertamina masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum di ganti
dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini. i dalam pasal != peraturan
pemerintah nomer &5 tahun !882 tentang syarat-syarat dan pedoman kerja sama kontrak
bagi hasil minyak dengan bumi di tentukan bah1a yang menetapkan pembagian hasil itu
adalah menteri pertambangan dan energy, apabila di gunakan ukuran pada generasi III,maka pembagian hasilnya adalah sebagai berikut
10
8/18/2019 Hukum Kontrak Karya
11/22
− Minyak =5A untuk badan pelaksana E !5A untuk "adan Usaha atas badan Usaha
:etap E
− #as >6A untuk pertamina untuk kontraktor.
alam undang-undang tersebut juga diatur tentang penyerahan pembagian hak
badan usaha atau bentuk usaha tetap untuk memenuhi kebutuhan dalam negri paling
banyak %5A ( pasal %% Undang-Undang nomor %% tahun %66! tentang minyak dan gas
bumi).Setiap generasi kontrak production sharing ('0S) ternyata berbeda pembagian hasil
antara pertamina dan kontrak perbedaan ini dapat dilihat berikut ini !) 0ada kontrak production sharing ('0S) generasi I (!8=2-!8>>) pembagian hasil
untuk minyak dari =6A dibagi menjadi pertamina =5A dan kontraktor &5A.%) 0ada kontrak production sharing ('0S) generasi II (!8>9-!89>), setelah
dikurangi biaya biaya pembagian hasil menjadi minyak =5,8!A untuk
pertamina &2,68A untuk kontraktor sedangkan gas &!,96A untuk pertamina
=9,%6A untuk kontraktor.&) 0ada kontrak production sharing ('0S) generasi III (!899 G %66% ) maka
komposisi pembagian hasilnya untuk masing-masing pihak sebagai berikuta. Minyak =5A untuk badan pelaksana !5A untuk badan usaha dan atau badan
usaha tetap dan b. #as >6A untuk 0ertamina dan &6A untuk kontraktor.
2) 0rinsip dalam kontrak production sharing ('0S) generasi IB (%66%-Sekarang)
maka komposisi pembagian hasilnya untuk masing-masing pihak adalah
− Minyak =5A untuk "adan pelaksana dan &6A untuk "adan Usaha dan
atau "adan Usaha :etap
− #as >6A untuk "adan 0elaksana dan &6A untuk "adan Usaha dan atau
"adan Usaha :etap.
Pr"ns", P#k#k Pr#'u-t"#n Shar"ng #ntra-t
Menurut pendapat Salim +S, kontrak bagi hasil (0roduction sharing contract) adalah
perjanjian atau kontrak yang dibuat antara badan pelaksana dengan badan usaha dan atau
bentuk usaha tetap untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dibidang minyak dan
gas bumi dengan prinsip bagi hasil. (%662 %=6).2
'ontrak "agi +asil (0roduction Sharing ;ontract) mempunyai beberapa ciri utama,
yaitu
!. Manajemen ada di tangan negara (perusahaan negara). 4egara ikut serta dan
menga1asi jalannya operasi pertambangan minyak dan gas bumi secara akti/ dengan
4 http77gregorius-adrian.blogspot.com7%6!%7657hukum-pertambangan.html
11
8/18/2019 Hukum Kontrak Karya
12/22
tetap memberikan ke1enangan kepada kontraktor untuk bertindak sebagai operator
dan menjalankan operasi diba1ah penga1asannya. 4egara terlibat langsung dalam
proses pengambilan keputusan operasional yang biasanya dijalankan dengan
mekanisme persetujuan (approval). Inti persoalan dalam masalah ini adalah batasan
sejauh mana persetujuan negara atau perusahaan negara diperlukan dalam proses
pengambilan keputusan.%. 0enggantian biaya operasi (operating cost recovery). 'ontraktor mempunyai
ke1ajiban untuk menalangi terlebih dahulu biaya operasi yang diperlukan, yang
kemudian diganti kembali dari hasil penjualan atau dengan mengambil bagian dari
minyak dan gas bumi yang dihasilkan. "esaran penggantian biaya operasi ini tidak
harus selalu penggantian penuh (/ull recovery). bisa saja hanya sebagian tergantung
dari hasil negosiasi.&. 0embagian hasil produksi (production split). 0embagian hasil produksi setelah
dikurangi biaya operasi dan ke1ajiban lainnya merupakan keuntungan yang diperoleh
oleh kontraktor dan pemasukan dari sisi negara."esaran pembagian hasil produksi ini
berbeda-beda tergantung dari berbagai /aktor.2. 0ajak (:aH). 0engenaan pajak dikenakan atas kegiatan operasi kontraktor, besarannya
dikaitkan dengan besarnya pembagian hasil produksi antara negara dengan kontraktor.
0rinsipnya adalah semakin besar bagian negara maka pajak penghasilan yang
dikenakan atas kontraktor akan semakin kecil.5. 'epemilikan asset ada pada negara (perusahaan negara).=. Umumnya semua peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan operasi menjadi milik
perusahaan negara segera setelah dibeli atau setelah depresiasi. 'etentuan ini
mengecualikan peralatan yang dise1a karena kepemilikannya memang tidak pernah
beralih kepada kontraktor.
Sebelum dikeluarkannya Undangundang 4omor %% :ahun %66!, pertambangan
minyak dan gas bumi mengacu pada ketentuan Undang-undang 4omor 22 0rp tahun !8=6.
"erdasarkan ketentuan tersebut maka 'ontrak "agi +asil (0roduction sharing contract)
merupakan perjanjian bagi hasil dibidang pertambangan minyak dan gas bumi, para pihaknya
adalah 0ertamina dan 'ontraktor. 4amun sejak diberlakukannya Undang-undang 4omor %%
:ahun %66! tentang Minyak dan #as "umi maka para pihaknya adalah "adan 0elaksana
dengan "adan Usaha atau "adan Usaha :etap.
:iga prinsip pokok 'ontrak "agi +asil (0roduction Sharing ;ontract) berdasarkan
ketentuan pasal = ayat % Undang-undang 4omor %% tahun %66! tentang Minyak dan #as
"umi, memuat persyaratan
12
8/18/2019 Hukum Kontrak Karya
13/22
a. 'epemilikan sumber daya alam tetap ditangan pemerintah sampai pada titik
penyerahanE b. 0engendalian manajemen operasi berada pada badan pelaksanaEc. Modal dan resiko seluruhnya ditanggung "adan Usaha atau "entuk Usaha :etap.
'ontrak "agi +asil (0roduction Sharing ;ontract) berbentuk tertulis, yang dibuat
antara 0elaksana dengan "adan Usaha dan7atau "adan Usaha :etap. Substansi yang harus
dimuat dalam 'ontrak "agi +asil (0roduction Sharing ;ontract).
Hak/hak 'an Ke+a("&an Para P"hak Dalam K#ntrak Pr#'u-t"#n Shar"ng
+ak dan ke1ajiban badan usaha dan atau badan usaha tetap yang melaksanakan
kegiatan usaha hulu berdasarkan kontrak production sharing diatur dalam pasal &! undang-
undang nomor %% tahun %66! tentang Minyak dan #as "umi. ada % macam ke1ajiban dari badan usaha dan badan usaha tetap, yaitu
!. Membayar pajak yang merupakan penerimaan 4egara,dan%. Membayar bukan pajak yang merupakan penerimaan 4egara,
0enerimaan 4egara yang berupa pajak terdiri atas
!. 0ajak-pajakE%. "ea masuk dan pungutan lain atas impor dan cukaiE&. 0ajak daerah dan distribusi daerah
0enerimaan 4egara bukan pajak, terdiri atas
!. "agian 4egara ,merupakan bagian produksi yang diserahkan oleh badan usaha atau
usaha tetap kepada 4egara sebagai pemilik sumber daya minyak dan gas bumiE%. Iuran tetap, yaitu iuran yang dibayar oleh badan usha atau atau usaha tetap kepada
4egara sebagai pemilik sumber daya minyak dan gas bumi sesuai luas 1ilayah kerja
dan sebagai imbalan ataskesempatan untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan
eksploitasiE&. Iuran eksplorasi dan eksploitasi merupakan iuran yang dibayarkan oleh badan usaha
atau usaha tetap kepada 4egara sebagai kompensasi atas pengambilan kekayaan alam
minyak dan gas bumi yang tak terbarukanE2. "onus-bonus dalam penerimaan dari bonus-bonus atau penandatanganan bonus
kompensasi data, bonus produksi dan bonus-bonus dalam bentuk apapun yang
diperoleh badan pelaksana dalam rangka kontrak production sharing.Sejak berlakunya otonomi daerah, pemerintah pusat berke1aajiban untuk
mendistribusikan kembali penerimaan 4egara dari hasil minyak bumi dan gas bumi kepada
pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota yang mempunyai sumber daya alam
tersebut.besarnya bagian yang diterima oleh pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota
telah ditentukan dalam pasal = ayat (=) undang-undang nomor %5 tahun !888 tentang
13
8/18/2019 Hukum Kontrak Karya
14/22
perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. di dalam peraturan itu di
tentukan % (dua) macam sumber daya alam, yaitu sumber daya alam minyak dan gas. bagian
dari masing-masing pihak disajikan berikut ini.!. Minyak bumi
"agian pemerintah pusat dari minyak bumi sebanyak 95AE pemerintah daerah
sebesar !5A. dari pembagian sebanyak !5A maka bagian dari pemerintah provinsi yang
bersangkutan sebanyak &A (tiga persen)E bagian kabupaten atau kota pengahsil sebesar =AE
dan bagian kabupaten atau kota lainnya dalam provnsi yang bersangkutan sebesar =A%. #as alam"agian pemerintah pusat dari gas alam sebesar >6AE pemerintah daerah sebesar &6A.
dari pembagian sebanyak &6A, maka bagian dari pemerintah provinsi yang bersangkutan
sebanyak =A (enam persen)E bagian kabupaten atau kota penghasil sebesar !%AE dan bagian
kabupaten atau kota lainnya dalam provinsi yang bersangklutan sebesar!%A."agian yang diterima oleh daerah sangat kecil. hal ini disbabkan biaya yang
dikeluarkan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya minyak dan gas bumi
sangat besar dan diperlikan teknologi yang canggih. biasanya dalam melakukan eksplorasi
dan eksploitasi sumber daya alam tersebut harus mengadakan kontrak production sharing
dengan perusahaan domestic atau perusahaan asing. perusahaan asing ini memiliki modal dan
skill, sehingga mereka juga mempunyai hak untuk mendapat bagian dari kontrak production
sharing. haknya dalah menierima bagian yang telah disepakati antara badan pelaksana dengan
badan usha atau badan usaha tetap, sebagaimana yang tercnatum dalam kontrak production
sharing.
0angka aktu K#ntak Pr#'u-t"#n Shar"ng
3angka 1aktu kontrak production sharing telah ditentukan dalam pasal !2 sampai
dengan pasal !5 undang-undang nomor %% tahun %66! tentang minyak dan gas bumi. jangka
1aktu kontrak tersebut dilaksanakan paling lama &6 (tiga puluh) tahun sejak
ditandatanganinya dan diperpanjang untuk jangka 1aktu paling lama &6 tahun. jangka 1aktu
terdiri dari jangka 1aktu eksplorasi dan jangka 1aktu eksploitasi. eksplorasi dalah kegiatan
yang bertujuan untuk memperoleh in/ormasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan
dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di 1ilayah kerja yang di tentukan
.jangka 1aktu kegiatan eksplorasi dilaksanakn = (enam) :ahun dan dapat diperpanjang hanya
! (satu) kali periode yang dilaksanakan paling lama 2(empat) tahun, jadi total jangka 1aktu
eksplorasi adalah selama !6 tahun.
@ksploitasi adalah suatu rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengahasilkan
minyak dan gas bumi dari 1ilayah kerja yang ditentukan.eksploitasi itu terdiri dari atas
14
8/18/2019 Hukum Kontrak Karya
15/22
penegeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan saran pengangkutan, penyimpanan, dan
pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi dilapangan serta kegiatan
lain yang mendukung.
P#la Pen$elesa"an Sengketa
i dalam undang-undang nomor %% tahun %66! tentang Minyak dan #as "umi tidak
ditemukan pasal yang mengatur tentang penyelesaian sengketa, jika terjadi sengketa antara
badan usaha atau badan usaha tetap dengan baan pelaksana terhadap substansi kontrak
production sharing. pola peyelesaian sengketa telah ditentukan dan dituangkan dalam kontrak
production sharing yang dibuat para pihak.0ola penyelesaian sengketa dapat ditemukan dalam standar kontrak tentang 'ontrak
0roduction Sharing, yang dibuat antara pertamina dengan kontrak .hal ini dituangkan dalamsection I tentang consutation and arbitration dalam section ini ada % (dua) hal yang diatur,
yaitu tentang konsultasi antara pertamina dan kontraktor dan arbitrase.'onsultasi ini diatur dalam section I.I. konsultasi antara pertamina dan kontraktor
dapat dilakukan pada 1aktu-1aktu terentu.tujuannya untuk!. Membahas perkembangan pengoperasian minyak dan gas,%. Membuat pertimbangan baru atau kebijakan baru,dan atau&. 'emungkinan risiko yang akan dihadapi pada mas mendatang.0ola penyelesain sengketa yang diatur dalam section I.% dapat dilakukan dalam %
tahap, yaitu !. :ahap perdamaian dan%. rbitrase.0ada tahap perdamaian para pihak harus menjelaskan dan memusya1arahkan tentang
perselisihan yang timbul diantara mereka.mereka akan melihat pada pena/siaran
terhadaJ substansi kontrak dan pelaksanaan kontrak. merka tetap berusaha untuk
menyelesaikan persoalan itu secara damai.3ika cara damai tidak dapat diselesaikan diantara mereka maka pertamina dan
kontraktor dapat menyelesaikannya melalui cara arbitrase. jumlah 1aitnya terdiri atas & orang
dengan komposisi sebagai berikut!. Satu orang 1asit yang berasal dari pihak pertamina%. Satu orang 1asit yang berasal dari pihak kontraktor &. Satu orang 1asit (arbiter) yang netral, yang dipilih dan ditunjuk oleh pihak pertamina
dan kontraktor 'eberadaan arbiter dari para pihak dan seorang arbiter ang netral diharapkan nantinya
akan dapat menyelesaikan perselisihan yang muncul antara pertamina dan kontraktor. apabila
para arbiter (1asit) yang ditunjuk tidak dapat menyelesaikan persoalan antarmereka maka
para pihak dapat mengajukan persoalan tersebut kepada presiden dari international chamber
o/ commerce (I;;) (kamar dagang intersional) di paris, kegiatan dari international chamber
15
8/18/2019 Hukum Kontrak Karya
16/22
o/ commerce (I;;) dalam bidang arbitrase, yaitu memberikan suatu metode penyelesaian
sengketa yang murah dan cepat (an ineHpensive and ?uick method /or settelement o/ dispute)
(huala adol/ dan a chandra1ulan,!885!95). I;; inilah yang merupakan aturan hukum untuk
menyelesaikan sengketa antara pertamina dan kontraktor. prosedur dan syarat Gsyaratnya
dapat dilihat pada kontrak joint venture.
2. KONSESI
Pengert"an
'onsesi mempunyai pengertian sebagai suatu penyerahan daerah tertentu oleh
pemerintah kepada perusahaan asing dalam rangka pengusahaan dan pemilikan sumber alam
yang terkandung di daerah tersebut. alam kerjasama jenis ini, seluruh minyak dan gas bumi
serta panas bumi yang dihasilkan akan menjadi milik perusahaan asing tersebut. 0erusahaanasing (pengusaha) hanya berke1ajiban memberikan sejumlah royalty dan pajak yang
besarnya ditentukan dalam perjanjian dengan pemerintah negara.
'onsesi adalah suatu bisnis yang dioperasikan di ba1ah sebuah kontrak atau i*in yang
berhubungan dengan tingkat eksklusivitas dalam sebuah bisnis dengan area geogra/i yang
khusus. 'onsesi merupakan suatu i*in sehubungan dengan pekerjaan besar yang melibatkan
kepentingan umum yang mana pekerjaan tersebut merupakan tugas pemerintah tetapi oleh
pemerintah di berikan hak penyelenggaraan kepada konsesionaris (pemegang i*in) yang
bukan pejabat pemerintah.
Sistem ini merupakan model kontrak kerjasama tertua di dunia dalam bidang
pertambangan. merika Serikat, ustralia, 4or1egia, :hailand, dan beberapa negara :imur
:engah juga menganut sistem konsesi. i Indonesia, sistem ini berlaku bagi pengusahaan
migas dengan lahirnya Indische Mijn1et (!988), yang dibuat atas desakan pihak s1asta
untuk terlibat di dalam pengusahaan minyak dan gas bumi di +india "elanda.5
S"stem ker(a 'ar" k#ntrak k#nses" 3#nsess"#n4
alam konsesi negara menjamin kepada kontraktor untuk hak eksplorasi eksklusi/,
hak pengembangan dan produksi eksklusi/ untuk setiap penemuan komersial. +al-hal yang
membedakan konsesi dan 0S; adalah kepemilikan hidrokarbon yang diproduksikan,
kepemilikan instalasi produksi dan hal-hal apa yang merupakan bagian dari negara.
Ke,em"l"kan ,r#'uks"
5 https77casdiraku.1ordpress.com7%6!676%7%&7perkembangan-model-pengelolaan-migas7
16
8/18/2019 Hukum Kontrak Karya
17/22
Sebelum dikeluarkan dari dalam tanah secara umum hidrokarbon adalah milik negara
apapun jenis kontraknya. alaupun demikian dalam konsesi kontraktor menjadi pemilik dari
hidrokarbon yang diproduksikan dengan ke1ajiban membayar royalty dalam bentuk /isik
(minyak atau gas) atau dalam bentuk tunai, pada 1aktu mereka dikeluarkan dari dalam tanah
dan mencapai kepala sumur.
Ke,em"l"kan "nstalas" h"'r#karn
alam konsesi kontraktor memiliki instalasi sampai kontraknya habis. 'etika
kontraknya habis instalasi diserahkan kepada negara tanpa kompensasi oleh kontraktor.
4egara bebas menggunakan sesukanya jika masih berguna secara ekonomi dan sebagai
alternati/ negara dapat meminta kontraktor untuk membuang sebagian atau seluruh instalasi
dengan biaya kontraktor jika tidak ingin menggunakannya. 'ontraktor dapat menggunakan
instalasi lagi untuk produksi dari penemuan lain di negara yang sama.
Sum&er ,en'a,atan untuk negara
0ada konsesi negara memperoleh pendapatan melalui sumber-sumber berikut
• "onus (penandatanganan atau produksi).
• Kee permukaan.
•
8/18/2019 Hukum Kontrak Karya
18/22
Negara $ang menggunakan s"stem k#ntrak k#nses" 3#nsess"#n4
0engusahaan minyak dan gas bumi membutuhkan investasi yang besar, teknologi
tinggi serta resiko yang besar pula. Sama seperti bisnis lainnya, pengusahaan migas bertujuan
untuk mencari keuntungan. :erkait pengusahaan migas ini, secara umum terdapat dua sistem
kontrak yaitu sistem yang didasarkan pada royalti7taH system (konsesi) dan sistem kontrak.
Sistem konsesi sesuai terminologinya, pemerintah melimpahkan kepada investor hak untuk
mengeksplorasi, memproduksikan dan menjual minyak dan mengelola operasi. Sebagai
imbalannya, pemerintah menerima royalty dan pajak pendapatan. 0emerintah tidak
berpartisipasi atau mengontrol proyek, sehingga kontraktor menyukai model ini. Sistem
konsesi juga memiliki kontrak lebih sedikit dan kurang /leksibel dibandingkan bentuk-bentuk
lainnya. Sistem konsesi banyak dipilih oleh negara-negara maju, antara lain ustalia, 'anada,
merika Serikat, Inggris, 4or1egia, ngola, "ra*il,
8/18/2019 Hukum Kontrak Karya
19/22
• 'epemilikan aset berada ditangan kontraktor.
• 4egara mendapatkan pembagian dari pembayaran royalti.
• 0ajak penghasilan dikenakan atas keuntungan bersih (net pro/it).
19
8/18/2019 Hukum Kontrak Karya
20/22
BAB III
PENUUP
A. KESIMPULAN
0engusahaan bahan galian (tambang), termasuk pertambangan umum,
dilakukan oleh 0emerintah melalui pemberian ijin kepada pihak
kontraktor berdasarkan 'uasa 0ertambangan dan 'ontrak 'arya atas dasar
Undang-Undang 0enanaman Modal. 0elaksanaan 'ontrak 'arya mempunyai
hambatan-hambatan yang bersi/at yuridis dan non yuridis. +ambatan-hambatan
yang bersi/at yuridis adalah hambatan-hambatan yang berkaitan dengan isi dan tujuan
yang terdapat dalam 'ontrak 'arya, seperti ilayah 'ontrak 'arya yang terdapat
endapan mineral yang menjadi tujuan usaha pengusahaan bahan galian (tambang) dan
pembayaran royalti dan iuran usaha pertambangan, serta pengembangan masyarakat
sekitar 1ilayah 'ontrak 'arya atau sering disebut sebagai masyarakat lingkar
tambang. +ambatan non yuridis adalah hambatan-hambatan yang terdapat di luar
isi 'ontrak 'arya, yang tidak diatur dalam 'ontrak 'arya. alam berbagai generasi
penerapan kontrak karya memiliki prinsip-prinsip masing-masing dalam berbagai
tingkat generasinya. +al ini dapat menimbulkan suatu hak dan ke1ajiban bagi para
pihak, dimana ditentukan para pihak-pihak dalam pembuatan perjanjian kontrak karya
yaitu pemerintah dengan perusahaan tertentu 0ada dasarnya kontrak bagi hasil merupakan bentuk kerja sama lain dalam kegiatan
eksplorasi dan ekploitasi yang lebih menguntungkan 4egara dan hasilnya di
pergunakan kemakmuran rakyat. Momentum di mulainya kontrak production sharing
('0S) yaitu pada saat berlakunya Undang-Undang 4omor %% :ahun %66! :entang
Minyak dan #as "umi. Struktur dalam bagi hasil dalam undang Gundang ini berbeda
dengan undang Gundang yang lama. 0ada undang-undang yang lama, yang menjadi
para pihak dadalah pertamina dan kontraktor. Sedangkn dalam Undang-Undang
4omer %% tahun %66! tentang Minyak dan #as "umi maka para pihaknya adalah
badan pelaksana dan badan usaha dan atau badana usaha tetap. .Sistem konsesi berlaku pada *aman 0emerintah +india "elanda, dari tahun !8!6
sampai dengan tahun !8=6. +ak-+ak yang diminati konsesi adalah kuasa
pertambangan dan hak atas tanah.
20
8/18/2019 Hukum Kontrak Karya
21/22
B. SARAN
alam 0erjanjian kontrak karya perlu lebih diperhatikan ketentuan ketentuan
khususnya peraturan peraturan yang mengatur mengenai pembuatan perjanjian itu
sendiri, baik mengenai syarat-syarat, serta hal seperti pembagian hasil yang seharusnya
lebih dapat meningkatkan tingkat perekonomian 4egara serta diupayakan dapat
meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sebaiknya bagian yang di terima oleh daerah pendapatanya menjadi lebih tinggi
mengingat bagian yang di terima oleh daerah ini sangat kecil hal ini di sebabkan biaya
yang di keluarkan untuk melakukan ekplorasi dan ekploitasi sumber daya minyak
sangat besar dan di perlukan teknologi yang sangat canggih, dalam hal melakukan
eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam tersebut di adakan kontrak production
sharing dengan perusahaan domestic dan perusahaan asing. 'arena perusahaan asing
memiliki modal dan skil yang tinggi, sehingga mereka mempunya hak untuk
mendapatkan bagian yang tinggi pula, oleh karena itu di harapkan agar baik pihak
pemerintah lebiih menggalakan baik sumber daya manusi terlebih skil dan modal agar
pendapatan dari eksplorasi dan eksploitasi lebih menguntungkan pihak pemerintah dan
maupun perusahaan domestik. alam sistem konsesi, kontraktor diberikan keleluasaan untuk mengelola minyak dan
gas bumi, mulai dari eksplorasi, produksi hingga penjualan minyak dan gas bumi.
0emerintah sama sekali tidak terlibat di dalam manajemen operasi pertambangan,
termasuk dalam menjual minyak bumi yang dihasilkan. 3ika berhasil, kontraktor hanya
membayar royalti, sejumlah pajak dan bonus kepada 0emerintah. alam Indische
Mijn1et (!988), royalti kepada 0emerintah ditetapkan sebesar 2 persen dari produksi
kotor dan kontraktor di1ajibkan membayar pajak tanah untuk setiap hektar lahan
konsesi. Untuk sistem konsesi ini diharapkan Indonesia tidak menerapkan sistem ini
karena 0emerintah dalam sistem ini tidak memiliki kekuasaan dalam pengelolaan
minyak dan gas bumi.
21
8/18/2019 Hukum Kontrak Karya
22/22
DA5AR PUSAKA
Literatur
+.S, Salim, %662, +ukum 0ertambangan di Indonesia, 0:
Recommended