View
221
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
I MADE SUDARMA
KEPALA BADAN PENGELOLA KEBERSIHAN SARBAGITA
Solid Waste Processing Plant - Location
Bali sebagai destinasi utama wisata di Indonesia
Kebersihan adalah suatu kebutuhan atau tuntutan bukan keinginan
Partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah rendah.
Pertumbuhan sampah terus meningkat
Perilaku 3 R (reduce, reuse, recycle) masih jauh dari harapan
Pembuangan sampah di TPS tidak sesuai dg jam yang telah ditetapkan
Penerimaan retribusi sampah rendah.
Pengelolaan sampah hampir sepenuhnya dibebankan kepada Pemda
Lahan TPA di wilayah Kabupaten/Kota Sarbagita cepat penuh :
Sulit mencari lahan untuk dijadikan TPA baru (penolakan masyarakat)Keterbatasan dana untuk OM (alat angkut & alat berat )
Keterbatasan teknologi (hanya open dumping)
Keterbatasan SDM (kuantitas, kualitas)
Pencemaran meningkat (bau, lindi, kebakaran, vektor penyakit)
SOLUSI : KERJASAMA ANTARA PEMDA MENJADI ALTERNATIF TERBAIK
Kajian legalitas
Kajian Institusi
Kajian Geografis
Kajian Demografis
Kajian Teknis
Kajian Ekonomi
Kajian Lingkungan
• Adanya permasalahanbersama dan persepsiyang sama
• Adanya kesamaanpandang dankepentingan dalampenyelesaianpermasalahan
• Adanya kesepahamandalam perbedaan“warna” politik
• Adanya dukunganformal dan informaldari Bupati/ Walikota
• Adanya kelembagaanyang independen dlmmenjalankankerjasama
• Leadership lembagakerjasama yang kuat
PENDORONG
• Keterbatasankapasitas SDM Pemda
• Keterbatasan saranadan prasaranapengelolaan sampah
• Keterbatasanpembiayaan dalampengelolaan sampah
• Keterbatasanpenguasaan IPTEK
• Keterbatasan lokasilahan dijadikan TPARegional
• Belum adanya TataCara Pelimpahansebagian kewenanganPemkab/ Pemkot kePemprov
PENGHAMBAT
• Adanya teknologipengolahan sampahyang produktif danramah lingkungan
• Adanya minat swastaberinvestasi dlmpengelolaan sampah
• Adanya kebijakanpemerintah dalampenggunaan pupukorganik
• Adanya kebijakanpemerintah dlmpengembangan energiterbarukan
• Adanya skemapendanaan dari cleandevelopmentmechanism (CDM)
PELUANG
• Adanya stigma bahwasampah sebagaibarang buangan,bukan sebagaisumberdaya.
• Rendahnya kesadarandan kultur masyarakatdlm pengelolaansampah
• Resistensi masyarakatterhadap teknologiyang memarginalkanaktivitas mereka
• Siklus Pilkada yangberpengaruh thdkonsistensi kebijakan/kesepakatan yg telahditetapkan
• Panjangnya prosedurdan birokrasi dalamskema CDM
TANTANGAN
Dibentuk berdasarkan SKB Bupati/WalikotaMerupakan lembaga non teknis/non struktural pemda untukmelaksanakan Tupoksi sebagaimana ditetapkan dalam SKBPengisian personalia melalui fit and proper testBentuk dan format kelembagaan akan dikembangkan sesuai dengankebutuhan dan peraturan yang berlaku (mis. BLU).
VISI :Mewujudkan Bali yang BALI (Bersih, Asri, Lestari dan Indah) melaluipengelolaan kebersihan yang profesional sehingga tetap menjadidaerah tujuan wisata utama di Indonesia
MISI :Menjembatani kepentingan pemerintah, swasta dan masyarakatdalam pengelolaan kebersihan dan pengolahan sampah
JANGKA PENDEK : SUBSISTEM PEMBUANGAN AKHIRPerubahan TPA dari Tempat Pembuangan Akhir menjadi TempatPemrosesan Akhir (Sesuai amanat UU no 18 tahun 2008)
Pengembangan Kemitraan dengan Pihak Ketiga/ Swasta dalampembangunan IPST
Penerapan teknologi yang tepat, hemat lahan dan ramahlingkungan secara profesionalRehabilitasi lingkungan dan kondisi TPA
JANGKA MENENGAH : SUBSISTEM PENGANGKUTAN
JANGKA PANJANG : SUBSISTEM SUMBER SAMPAH
Adanya satu lokasi pengolahan sampah hemat lahan denganskala regional yang representatif dari aspek teknologi, ekonomi,sosial dan lingkungan.
Meningkatkan kuantitas (cakupan) layanan dan kualitaspelayanan kebersihan pada masyarakat.
Mengurangi beban dan resiko pemda karena keterbatasanpembiayaan, sumber daya manusia dan teknologi.
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sampahmelalui managemen yang profesional.
Dimana lokasi TPA regional ?
Kompensasi apa yang akan diterima pemerintah kab/kota yangwilayahnya dijadikan TPA regional ?
Berapa biaya yang diperlukan untuk pembangunan TPA regional(pengadaan lahan dan pembangunan infrastrukturnya)?
Bagaimana pembagian biaya untuk pembangunan TPA regionalmasing-masing kab/kota.
Kriteria apa yang dijadikan dasar untuk penentuan besarnyasharing biaya tersebut ?
Apa peran provinsi dan pemerintah pusat dalamkerjasama ini ?
Teknologi apa yang akan dipergunakan ?
Berapa harga teknologi tersebut ? Bagaimanapembiayaannya ?
Bagaimana kalau teknologi tersebut GAGAL? Siapayang bertanggung jawab ?
Bisakah melibatkan pihak ketiga (KPS) untuk mencapaitujuan?
Lahan yang dipergunakan untuk TPA Regional adalahlahan TPA yang masih aktif (TPA Suwung – Denpasar)
Penetapan lokasi TPA Regional, bertujuan untukrehabilitasi kondisi TPA eksisting dan juga kesediaanpemda setempat untuk menerimanya.
Kesediaan pemda menjadi “tuan rumah” juga didasarkanatas pertimbangan volume sampah yang dihasilkan
Kompensasi yang diterima “tuan rumah”, dalam bentuktangible dan intangible benefit.
PEMBIAYAAN DARI PROVINSI : Provinsi memfasilitasi kajian aspek legalitas dan teknis kerjasama antar
Pemda
Provinsi memfasilitasi terbentuknya kelembagaan BPKS danmenyediakan fasilitas awal operasional BPKS (kantor, kendaraan)
PEMBIAYAAN DARI PEMDA SARBAGITA : Pembiayaan untuk operasional kelembagaan BPKS didasarkan atas cost
sharing masing-masing pemda SARBAGITA .
Besarnya sharing masing-masing pemda bersifat proporsional, atasdasar perhitungan besaran produksi/volume sampah dan PADmasing-masing kabupaten/kota.
PEMBIAYAAN DARI PEMDA : Pemda menyiapkan lahan sesuai kebutuhan
Pemda melakukan sosialisasi rencana pembangunan TPA Regional
PEMBIAYAAN DARI INVESTOR : Investasi, Operational dan Maintenance menjadi tanggung jawab
investor
Bali sebagai destinasi utama wisata di IndonesiaKebersihan adalah suatu kebutuhan atau tuntutan bukan keinginanPartisipasi dan kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah rendah.
Pertumbuhan sampah terus meningkatPerilaku 3 R (reduce, reuse, recycle) masih jauh dari harapanPembuangan sampah di TPS tidak sesuai dg jam yang telah ditetapkanIuran retribusi sampah rendah.
Pengelolaan sampah hampir sebagian besar dibebankan kepada PemdaLahan TPA di wilayah Kabupaten/Kota Sarbagita cepat penuh :
Keterbatasan dana (bin, container, TPS, alat angkut, alat berat, OM)
Keterbatasan teknologi (hanya open dumping)Keterbatasan SDM (kuantitas, kualitas)Pencemaran meningkat (bau, lindi, kebakaran, vektor penyakit)Sulit mencari lahan untuk dijadikan TPA baru (penolakan masyarakat)
Atas permasalahan ini,
MAKA KERJASAMA ANTAR PEMDA KAB./KOTASARBAGITA DIBANGUN
tujuannya :
MERINGANKAN PENDANAAN MASING-MASING PEMDA MINIMALISASI KEBUTUHAN LAHAN DAN MEMPERPANJANG USIA
PAKAI TPA TPA TERKONSENTRASI PADA SATU LOKASI UNTUK DIMANFAATKAN
BERSAMA (TPA REGIONAL) ADA LEMBAGA PENGELOLA YANG PROFESIONAL
MUNGKINKAH KERJASAMA PENGOLAHAN SAMPAH ANTARPEMDA DAPAT DILAKUKAN
DALAM ERA OTONOMI DAERAH ?
mungkin, apabila :
Ada kesamaan kebutuhan dalam mengantisipasi masa depanAda kesamaan masalah yang dihadapi
Ada kesamaaan pandang dan cara dalam pemecahan masalahAdanya kesepahaman dan kesediaan dalam menanggung resiko
kerjasama
DAN KERJASAMA MERUPAKAN PILIHAN TERBAIK
Pertanyaan :
1. Peran pimpinan daerah untuk menciptakan persamaan persepsidan komitmen yang menjadi landasan utama dalam kerjasamaantar pemda
2. Peran pimpinan daerah untuk membangun kepercayaan dankeyakinan kepada semua pihak (baik aparat maupunmasyarakatnya) untuk mendukung perwujudan kerjasama antarPemda sebagai sebuah kepentingan bersama di masa depan
3. Peran pimpinan daerah untuk menekankan prinsip-prinsip goodgovernance dalam mewujdukan dan mengelola kerjasama antarPemda
KERJASAMA DALAM :
INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH
TERPADU (IPST) SARBAGITA(DENPASAR~BADUNG~GIANYAR~
TABANAN)
INSTALASI PENGELOLAAN AIR LIMBAH(DENPASAR ~ BADUNG)
INSTALASI PENGELOLAAN AIR MINUMSARBAGITAKU
(DENPASAR~BADUNG~GIANYAR~TABANAN~ KLUNGKUNG)
TRANSPORTASI SARBAGITA
Adanya satu lokasi pengolahan sampah hematlahan dengan skala regional yang representatifdari aspek teknologi, ekonomi, sosial danlingkungan.
Meningkatkan kuantitas (cakupan) layanan dankualitas pelayanan kebersihan pada masyarakat.
Mengurangi kendala dan resiko pemerintah karenaketerbatasan pembiayaan, sumber daya manusiadan teknologi.
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaansampah melalui managemen yang profesional.
ADAKAH PIHAK SWASTA YANG TERTARIKBEKERJASAMA (KPS) DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH ?
Bila ada :
Aspek mana yang akan dikelola/dikerjasamakan ?Teknologi apa yang akan dipergunakan ?
Bagaimana scheme pembiayaan ?Apa hak dan kewajiban masing-masing pihak ?
Bagaimana mengemas Rencana KPS agar dapat menjadi modelinvestasi yang menarik?
1. PERAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK DAPAT MEMBANGUNDAN MEMBERIKAN KEPERCAYAAN KEAMANAN SETIAP PIHAKTERMASUK PIHAK SWASTA YANG BERINVESTASI DIDAERAHNYA
2. PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGEMAS RENCANADAN BENTUK KERJASAMA SEHINGGA DAPAT MENARIK MINATPIHAK SWASTA UNTUK BERINVESTASI
3. PERAN PEMERINTAH DALAM MENDORONG UPAYA-UPAYASINERGI YANG DAPAT MEMBERIKAN KEUNTUNGAN/KEPUASAN KEPADA SEMUA PIHAK (PEMERINTAH,MASYARAKAT, DAN SWASTA)
• Pemda mengetahui dan dapat merumuskan kebutuhannya dengn tepat
• Pemda mengetahui dan menyadari tingkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhantersebut (seperti dana, asset, sumberdaya manusia yang dimiliki, dll)
• Kelayakan dari KPS bidang sanitasi, hendaknya jangan hanya diukur dari tangible benefitsemata, tetapi juga dilihat dari intengible benefit (manfaat ekonomi yang diterimamasyarakat dan lingkungan secara menyeluruh dalam jangka panjang)
• Adanya kelembagaan yang pasti, bersifat indipenden, dan konsisten dari pihak pemdadalam pelaksanaan KPS, lepas dari kepentingan politik dan penguasa.
• Pemilihan bentuk KPS yang paling “baik” dengan mempertimbangkan aspek-aspekkemampuan yang dimiliki oleh pemda
• Pelibatan masyarakat dan stakeholder dalam proses-proses KPS sebagai salah satu bentuklegitimasi proses
• Pemda harus meyakini bahwa KPS dijalankan bukan dengan “broker”, tetapi langsungdengan pemilik modal dan pemilik teknologi
• Pemda mendukung adanya kepastian dan jaminan keamanan investasi
• Adanya komitmen yang kuat dari kedua belah pihak untuk menjalankan KPS menjadiberhasil dan adanya skema yang mendukung KPS Win-Win Solution.
Recommended