View
2
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
ii
KATA PENGANTAR
Rencana aksi kegiatan (RAK) adalah dokumen
perencanaan Unit Eselon II di lingkungan Kementerian
Kesehatan untuk periode 5 (lima) tahun, dari tahun
2020 sampai dengan tahun 2024 sebagai penjabaran
dari Rencana Aksi Program Badan PPSDM Kesehatan
sebagai unit eselon I yang membawahi Pusat Pelatihan
Sumber Daya Manusia Kesehatan.
Penyusunan RAK Pusat Pelatihan SDM Kesehatan merupakan amanat
Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional yang
mengamanatkan agar pimpinan kementerian/lembaga menyiapkan rencana
strategis unit kerja.
Rencana aksi kegiatan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan tahun 2020-2024
disusun mengacu kepada Rencana Aksi Program Badan PPSDM Kesehatan
yang juga berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun
2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024
yang diharapkan seluruhnya dapat selaras untuk membantu mewujudkan
pembangunan kesehatan dan pengembangan dan peningkatan mutu SDM
Kesehatan yang merupakan salah satu dari 7 (tujuh) agenda pembangunan
yang disampaikan dalam visi misi presiden.
Semoga rencana aksi kegiatan ini dapat dijadikan acuan bagi semua
pihak terkait yang terlibat dalam upaya pengembangan kompetensi SDM
Kesehatan melalui pelatihan khususnya bagi Unit Pelaksana Teknis
Pelatihan Bidang Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan.
Jakarta, Agustus 2020
Kepala Puslat SDM Kesehatan,
Dra. Oos Fatimah Rosyati, M.Kes
iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................... i
DAFTAR ISI ............................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 1
Latar Belakang ................................................................................. 1
Kondisi Umum Potensi dan Tantangan ............................................. 3
Landasan Hukum ............................................................................ 6
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS ......................... 8
Visi .................................................................................................. 8
Misi ................................................................................................. 9
Tujuan ............................................................................................. 10
Strategis .......................................................................................... 10
BAB III ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA REGULASI, KERANGKA
KELEMBAGAAN........................................................................................ 13
Arah Kebijakan ................................................................................ 13
Kerangka Regulasi ........................................................................... 18
Kerangka Kelembagaan .................................................................... 20
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ..................... 31
Target Kinerja .................................................................................. 31
Kerangka Pendanaan ....................................................................... 33
BAB V PENILAIAN DAN PEMANTAUAN .................................................... 35
Penilaian .......................................................................................... 35
Pemantauan .................................................................................... 36
BAB VI PENUTUP ..................................................................................... 37
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN) periode 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-
2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil,
dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan
menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh
berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai bidang yang didukung oleh
sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
Tatanan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur,
khususnya dalam bidang kesehatan ditandai dengan:
1) Terjaminnya keamanan kesehatan negara melalui kemampuan dalam
melakukan pencegahan, deteksi, dan respon terhadap ancaman
kesehatan global;
2) Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat yang ditunjukkan
dengan jangkauan bagi setiap warga negara terhadap lembaga jaminan
sosial yang lebih menyeluruh;
3) Status kesehatan dan gizi masyarakat yang semakin meningkat serta
proses tumbuh kembang yang optimal, yang ditandai dengan
meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) dan Healthy Adjusted Life
Expectancy (HALE).
RPJPN 2005 – 2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden
menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024, yang selanjutnya
diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, dimana salah satu
dari 7 (tujuh) agenda pembangunan tersebut adalah Meningkatkan
Sumberdaya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Peningkatan
mutu SDM khususnya SDM Kesehatan merupakan amanat dari Undang-
undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang menyatakan bahwa
Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan,
2
pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka
penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Undang-undang tersebut juga
mengamanatkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab dalam ketersediaan
dan peningkatan mutu sumber daya kesehatan melalui pendidikan dan/atau
pelatihan.
Dalam menjawab upaya peningkatan mutu SDM Kesehatan melalui
pelatihan, Badan PPSDM Kesehatan sebagai unit eselon 1 yang
bertanggungjawab dalam pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan
memiliki unit eselon 2 yang secara khusus memiliki tugas sebagai penyusun
kebijakan teknis terkait pelatihan SDM Kesehatan. Berdasarkan Peraturan
Menteri kesehatan nomor 64 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Kementerian Kesehatan, Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis,
pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelatihan
sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusat
Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis di bidang analisis kompetensi dan
kebutuhan pelatihan, pengembangan pelatihan, dan pengendalian
mutu pelatihan sumber daya manusia kesehatan;
b. pelaksanaan di bidang analisis kompetensi dan kebutuhan pelatihan,
pengembangan pelatihan, dan pengendalian mutu pelatihan sumber
daya manusia kesehatan;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis kompetensi
dan kebutuhan pelatihan, pengembangan pelatihan, dan pengendalian
mutu pelatihan sumber daya manusia kesehatan;
d. pelaksanaan administrasi Pusat
Sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 36 tahun 2009 serta
sesuai tugas dan fungsinya, maka Pusat Pelatihan SDM Kesehatan
mendukung upaya pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan
dengan fokus pada pelatihan sumber daya manusia kesehatan serta
merancang dan mengembangkan program pelatihan yang stratejik sesuai
perubahan.
3
Untuk mendukung pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber
daya manusia kesehatan serta dalam rangka pembangunan kesehatan
2020-2024 maka Rencana Strategis Kementerian kesehatan 2020-2024 perlu
dijabarkan dalam bentuk Rencana Aksi Program (RAP) tingkat Eselon I dan
Rencana Aksi kegiatan (RAK) di tingkat Eselon II. Atas dasar hal tersebut,
maka Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Pusat Pelatihan SDM Kesehatan perlu
disusun sebagai penjabaran langkah-langkah kegiatan dan apa yang akan
dilakukan serta ingin dicapai dalam rencana 5 (lima) tahun mendatang agar
memiliki arah pengembangan program pelatihan yang sesuai dengan
perubahan kebijakan di tingkat nasional dan global.
B. KONDISI UMUM, POTENSI DAN TANTANGAN
1. Kondisi Umum
Permasalahan umum dalam SDM kesehatan di Indonesia antara
lain lemahnya kebijakan tentang SDM kesehatan dan implementasinya;
kurangnya kuantitas dan kualitas SDM kesehatan; rendahnya mutu dan
jumlah pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan; kurangnya akses
terhadap sumber pengetahuan dan informasi; distribusi tenaga kesehatan
yang belum merata di berbagai jenjang administrasi dan pelayanan;
rendahnya motivasi kerja; lemahnya pembinaan terhadap tenaga
kesehatan; serta kurangnya integrasi antara pelayanan kesehatan
pemerintah dengan pihak swasta.
Hal penting yang dihadapi dalam permasalahan SDM Kesehatan
adalah jumlah, sebaran dan kualiatas tenaga kesehatan yang masih
dirasakan kurang. Kekurangan berbagai jenis tenaga kesehatan terjadi di
sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan terutama yang langsung melayani
masyarakat seperti Puskesmas. Masalah kurangnya tenaga kesehatan
tersebut juga dibarengi dengan kurangnya kompetensi dan mutu SDM
kesehatan serta distribusi yang tidak merata di seluruh wilayan
Indonesia.
4
Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut terutama dalam
peningkatan kompetensi dan mutu SDM kesehatan, Pusat Pelatihan SDM
Kesehatan sebagai unit Pembina teknis Unit Pelaksana Teknis Pelatihan
Bidang Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan memiliki tantangan untuk
dapat mengembangkan pelatihan–pelatihan yang inovatif serta
menyiapkan kebijakan-kebijakan teknis terkait pengembangan metode
dan teknologi kediklatan di era revolusi industry 4.0 yang saat ini sangat
dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelatihan.
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Pusat Pelatihan SDM
Kesehatan terdiri dalam 3 (tiga) bidang dan 1 (satu) sub bagian yaitu:
1. Bidang Analisis Kompetensi dan Kebutuhan Pelatihan yang
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis
dan pelaksanaan di bidang analisis kompetensi dan pemetaan
kebutuhan pelatihan SDM kesehatan. Terdiri dari sub bidang :
1) Analisis Kompetensi
2) Pemetaan Kebutuhan Pelatihan
2. Bidang Pengembangan Pelatihan mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di
bidang pengembangan pelatihan SDM Kesehatan. Terdiri dari sub
bidang :
1) Pengembangan Pelatihan Teknis
2) Pengembangan Pelatihan Fungsional
3. Bidang Pengendalian Mutu Pelatihan mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di
bidang pengendalian mutu pelatihan. terdiri dari sub bidang :
1) Akreditasi Pelatihan
2) Akreditasi Institusi Pelatihan
4. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi
penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan
keuangan dan barang milik Negara, evaluasi dan pelaporan,
urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan dan tata
persuratan, serta kerumahtanggaan Pusat
5
2. Potensi Dan Tantangan
Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh Pusat Pelatihan SDM
Kesehatan dalam upaya peningkatan kompetensi dan mutu SDM
kesehatan yang dilaksanakan melalui pengembangan pelatihan SDM
kesehatan yang diarahkan untuk mendukung program pembangunan
kesehatan diantaranya sebagai berikut:
1. Pelatihan Jarak Jauh (LJJ) dengan metode e-learning secara penuh
dan blended learning. LJJ yang telah dikembangkan oleh Puslat
SDM Kesehatan adalah pelatihan Asisten Epidemiologi Lapangan
(PAEL), Advokasi Kesehatan, Konselor HIV, Tuberkolosis bagi
Dokter Praktek Mandiri, dan pelatihan peningkatan kapasitas
Kepala Dinas Kesehatan, serta Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
(STBM).
2. Pelaksanaan akreditasi pelatihan melalui aplikasi Sistem Informasi
Akreditasi Pelatihan (SIAKPEL).
3. Perluasan sasaran akreditasi institusi pelatihan bidang kesehatan
baik milik pemerintah maupun masyarakat.
4. Standar Kompetensi Teknis (SKT) sebagai dasar pengembangan
kompetensi Pejabat Perangkat Daerah Bidang Kesehatan, Pengelola
Rumah Sakit, dan Pejabat
Mencermati kondisi umum serta pemenuhan kewajiban sebagai
konsekuensi regulasi yang ada, pengembangan kompetensi SDM
Kesehatan khususnya melalui pelatihan ke depan akan menghadapi
tantangan sebagai berikut :
1. Pemenuhan hak pengembangan kompetensi bagi Aparatur Sipil
Negara (ASN) sesuai dengan PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
2. Pengembangan metode pelatihan melalui pemanfaatan
perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) dan
implementasi Coorporate University (Corpu) secara komprehensif
dan terstruktur seusai dengan amanat PP Nomor 17 Tahun 2020
6
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
3. Pengakuan sertifikat pelatihan bidang kesehatan terakreditasi bagi
pengembangan karir tenaga kesehatan
4. Penerapan standardisasi pelatihan melalui akreditasi pelatihan dan
akreditasi institusi penyelenggara pelatihan yang terarah, sistematik
dan berkesinambungan
C. LANDASAN HUKUM
Rencana Aksi Kegiatan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan tahun
2020-2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian
Kesehatan dan Rencana Aksi Program Badan PPSDM Kesehatan tahun 2020-
2024, khususnya yang berkaitan dengan Kebijakan Pelatihan SDM
Kesehatan dengan landasan pada:
1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan nasional,
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan
4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang nasional tahun 2005—2025
5. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan
6. Undang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota
8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga
Kesehatan
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana pembangunan
jangka menengah nasional 2020-2024
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan tata Kerja Kementerian Kesehatan
7
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 Tentang
Sistem Kesehatan Nasional
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/ Menkes SK/V/2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-
2025
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 725/ Menkes SK/V/2003 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan
8
BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
A. VISI
Rencana Aksi Kegiatan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Tahun
2020-2024 mendukung visi dan misi Presiden Republik Indonesia yang
tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024 yaitu
“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong-royong”.
Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian
Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan yaitu
menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan.
Pembangunan manusia dilakukan berlandaskan pada Tiga Pilar
Pembangunan, yakni layanan dasar dan perlindungan sosial, produktivitas,
dan pembangunan karakter. Melalui tiga pilar ini, Pemerintah Indonesia
berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM menjadi
sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil,
dan berkarakter. Pilar layanan dasar dan perlindungan sosial mencakup
tata kelola kependudukan, perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan,
pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas anak, perempuan dan
pemuda. Pilar peningkatan produktivitas mencakup pendidikan dan
pelatihan vokasi, pendidikan tinggi, penguatan IPTEK-Inovasi, dan
peningkatan prestasi olah raga. Pilar pembangunan karakter mencakup
revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila, pemajuan dan
pelestarian kebudayaan, penguatan moderasi beragama, peningkatan
budaya literasi, inovasi dan kreativitas. Pembangunan kesehatan bertujuan
untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat
bagi setiap orang agar terwujud derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi
pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan
ekonomi.
Pembangunan kesehatan mempunyai peran sentral sebagai pondasi dalam
peningkatan kualitas SDM, khususnya terkait aspek pembangunan sumber
daya manusia sebagai modal manusia (human capital).
9
B. MISI
Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden yakni: “Terwujudnya
Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan
Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024,
yakni:
1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2) Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan
Terpercaya
7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada
Seluruh Warga
8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan
Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk
penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
(khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan), Kementerian Kesehatan
telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024, sebagai berikut:
1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi
2. Menurunkan angka stunting pada balita
3. Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional
4. Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat
kesehatan dalam negeri.
10
C. TUJUAN STRATEGIS
Guna mewujudkan Misi Presiden dalam Bidang Kesehatan Tahun 2020-
2024, Kementerian Kesehatan menetapkan 5 (lima) Tujuan Strategis, yakni:
1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus
hidup
2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan
kedaruratan kesehatan masyarakat
4. Peningkatan sumber daya kesehatan
Dalam mencapai visi, misi serta tujuan strategis di atas, Pusat
Pelatihan SDM Kesehatan berkomitmen dalam meningkatkan kualitas SDM
Kesehatan melalui kebijakan pengembangan pelatihan yang inovatif dengan
mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan informasi serta menyiapkan
kompetensi serta kebijakan teknis lainnya yang dibutuhkan dalam
penyelenggaraan pelatihan SDM Kesehatan yang berkualitas dalam kurun
waktu periode tahun 2020-2024, sehingga diharapkan dapat menghasilkan
SDM Kesehatan yang mampu berdaya saing dan berkomitmen dalam
mencapai sasaran program prioritas Badan PPSDM Kesehatan khususnya
dan Kementerian Kesehatan pada umumnya.
D. SASARAN
Dalam Rencana aksi Program Badan PPSDM kesehatan, disebutkan
bahwa Sasaran strategis Badan PPSDM Kesehatan yang akan dicapai dalam
pelaksanaan programnya selama 5 (lima) tahun dari tahun 2020-2024
adalah sebagai berikut :
1. Puskesmas tanpa dokter sebesar 0 %
2. Terpenuhinya Puskesmas dengan jenis tenaga Kesehatan sesuai standar
sebesar 83%
3. Terpenuhinya RSUD Kab/Kota yang memiliki dokter spesialis dasar dan
spesialis lainnya sebesar 90%
4. Tersedianya SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya
sebanyak 167.742 orang
11
Dalam upaya memenuhi sasaran strategis Badan PPSDM Kesehatan
tersebut, dilakukan melalui penjabaran sasaran kegiatan yang berada di unit
satuan kerja eselon 2, salah satunya Pusat Pelatihan SDM Kesehatan,
sasaran kegiatan Pelatihan SDM Kesehatan adalah meningkatnya pelatihan
SDM Kesehatan melalui kegiatan Pelatihan SDM Kesehatan yang bertujuan
untuk peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan SDM Kesehatan di
lingkungan Kementerian Kesehatan dan tenaga kesehatan di luar
Kementerian Kesehatan, dengan sasaran kegiatan Pelatihan SDM Kesehatan
selama 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:
a. Diterbitkannya sertifikat pelatihan teknis kesehatan, fungsional
kesehatan, manajemen kesehatan dan manajemen non kesehatan
yang terakreditasi sebanyak 115.270 orang
b. Tersusunnya NSPK terkait pelatihan bidang kesehatan sebanyak 95
dokumen
Dalam upaya mewujudkan sasaran kegiatan di atas, terdapat indikator
pencapaian sasaran kegiatan sebagai berikut:
a. Jumlah SDM kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan
teknis kesehatan, fungsional kesehatan, manajemen kesehatan dan
manajemen non kesehatan terakreditasi sebanyak 115.270 orang
b. Jumlah dokumen hasil analisis kompetensi sumber daya manusia
kesehatan sebanyak 14 dokumen)
c. Jumlah dokumen pemetaan kebutuhan pelatihan dan peningkatan
kompetensi sumber daya manusia kesehatan sebanyak 14 dokumen.
d. Jumlah dokumen pengembangan pelatihan teknis sumber daya
manusia kesehatan sebanyak 20 dokumen
e. Jumlah dokumen pengembangan pelatihan jabatan fungsional
sebanyak 19 dokumen
f. Jumlah dokumen terkait akreditasi pelatihan SDM Kesehatan
sebanyak 14 dokumen
g. Jumlah dokumen akreditasi institusi pelatihan bidang kesehatan
sebanyak 14 dokumen
h. Jumlah pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi sebanyak 1.750
pelatihan
12
i. Jumlah institusi penyelenggaran pelatihan bidang Kesehatan yang
terakreditasi sebanyak 85 institusi.
Pusat Pelatihan SDM Kesehatan perlu menyusun strategi dalam upaya
mencapai sasaran dan indikator pencapaian sasaran, sebagai berikut:
1. Tersedianya peta dan rencana kebutuhan pelatihan SDM Kesehatan
berdasarkan kajian kebutuhan pelatihan khususnya terkait dengan
peningkatan kompetensi SDM Kesehatan terkait program prioritas
nasional (penurunan kematian maternal, kematian bayi, stunting,
pengendalian penyakit)
2. Tersedianya peta dan rencana kebutuhan pengembangan kompetensi
khususnya bagi jabatan fungsional kesehatan berdasarkan kajian
kebutuhan pelatihan khususnya terkait dengan peran jabatan fungsional
kesehatan dalam mendukung pencapaian program prioritas nasional
(penurunan kematian maternal, kematian bayi, stunting, pengendalian
penyakit)
3. Terselenggaranya pelatihan SDM kesehatan sesuai dengan standar dan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Terbinanya semua institusi penyelenggara pelatihan, tenaga pelatih, serta
tenaga pelatihan secara periodik.
5. Tersedianya sumber daya pelatihan bidang kesehatan, baik pembiayaan,
sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang sesuai standar,
teralokasi dengan benar, dan dimanfaatkan secara optimal dan
akuntabel.
6. Berkembangnya metode dan teknologi pelatihan SDM Kesehatan sesuai
dengan kebutuhan revolusi industry 4.0
7. Menguatnya jejaring antar berbagai pemangku kepentingan baik pada
tingkat daerah, nasional maupun internasional dalam penyelenggaraan
dan pengembangan pelatihan SDM kesehatan.
8. Optimalisasi pemanfaatan hasil analisis kompetensi SDM kesehatan dalam
pengembangan pelatihan yang berdampak terhadap pengembangan karier
SDM Kesehatan.
13
BAB III
ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA REGULASI, KERANGKA
KELEMBAGAAN
A. Arah Kebijakan
Untuk mendukung kebijakan nasional pembangunan
kesehatan, yakni meningkatkan pelayanan kesehatan guna
mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya dengan penguatan
pelayanan kesehatan dasar (primary health care) dan mendorong
peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh inovasi
dan pemanfaatan teknologi, maka ditetapkan arah kebijakan
Kementerian Kesehatan sebagai berikut:
1) Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan
mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta
mensinergikan FKTP pemerintah dan FKTP swasta.
2) Pelayanan kesehatan menggunakan pendekatan siklus
hidup, mulai dari ibu hamil, bayi, anak balita, anak usia
sekolah, remaja, usia produktif, dan lansia, dan intrevensi
secara kontinum (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif)
dengan penekanan pada promotif dan preventif.
3) Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, dan aksi
multisektoral (pembudayaan GERMAS), guna pencegahan
dan pengendalian penyakit.
4) Penguatan sistem kesehatan di semua level pemerintahan
menjadi responsif dan tangguh, guna mencapai derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dengan
didukung inovasi teknologi.
Untuk mendukung arah kebijakan Kementerian Kesehatan di atas,
Badan PSPDM Kesehatan menyusun arah kebijakan yaitu pemenuhan
dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan termasuk SDM
Kesehatan lainnya, yang dilanjutkan dengan arah kebijakan Pusat
Pelatihan SDM Kesehatan yaitu peningkatan dan pengembangan
kompetensi SDM Kesehatan melalui pelatihan yang berkualitas
14
dengan mengedepankan pemanfaatan teknologi dan informasi serta
system pembelajaran yang terintegrasi.
Pusat Pelatihan SDM Kesehatan selain sebagai penyusun kebijakan
teknis terkait pelatihan SDM Kesehatan juga memiliki tanggungjawab
pembinaan secara teknis fungsional
terhadap 6 (enam) UPT Pelatihan Bidang Kesehatan Badan PPSDM
Kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, arah kebijakan kedepannya
juga berkaitan dengan bagaimana Pusat Pelatihan SDM Kesehatan
menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan pelatihan SDM Kesehatan, serta pengembangan dari 6
(enam) UPT Pelatihan Bidang Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan,
dimana dalam jangka waktu 5 (lima( tahun ke depan, diharapkan
melalui kebijakan-kebijakan yang disusun oleh Pusat Pelatihan SDM
Kesehatan, dapat membantu 6 (enam) UPT Pelatihan Bidang
Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan lebih berkembang, utamanya
dalam pengembangan metode dan teknologi kediklatan, untuk
menjawab kebtuuhan pengembangan kompetensi SDM Kesehatan
dalam upaya pencapaian program priritas nasional Kementerian
Kesehatan.
Selain itu, Puslat SDM Kesehatan akan menyusun kebijakan terkait
pengembangan jenis pelatihan unggulan tertentu yang ada di 6 (enam)
UPT Pelatihan Bidang Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan, dimana
hal tersebut sudah ada dalam amanat Peraturan Menteri Kesehatan
(Permenkes) Nomor 39 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis
Bidang Pelatihan Kesehatan Di Lingkungan Badan Pengembangan
Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Kementerian Kesehatan.
Puslat SDM Kesehatan juga akan terus berupaya mewujudkan tata
hubungan kerja yang efektif dan
efisien antar unit organisasi baik dalam lingkungan UPT
Bidang Pelatihan Kesehatan maupun dengan instansi lain baik di
dalam maupun di luar lingkungan Kementerian Kesehatan.
15
B. Strategi
Adapun uraian Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja
Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) adalah sebagai
berikut
1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Visi Presiden 2020-2024, yakni: “Terwujudnya Indonesia Maju yang
Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong
Royong” yang diterjemahkan ke dalam delapan misi. Salah satu
misinya adalah meningkatkan SDM Indonesia yang Berkualitas.
Untuk menuju SDM Indonesia yang berkualitas, maka haruslah
dicapai melalui 5 (lima) Tujuan Strategis, yang telah dijabarkan
menjadi 8 (delapan) Sasaran Strategis, dengan Indikator Sasaran
Strategis yang salah satunya berkaitan erat dengan SDM Kesehatan
sebagai berikut:
Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis
Badan PPSDM Kesehatan dalam Renstra Kemenkes 2020-2024
No Tujuan
Strategis
Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis
1 Peningkatan
sumber daya
kesehatan
Meningkatnya akses,
kemandirian dan mutu
kefarmasian dan alat
kesehatan
Persentase puskesmas
dengan
ketersediaan obat esensial
sebesar
96%
Meningkatnya
pemenuhan SDM
Kesehatan dan
kompetensi
sesuai standar
1. Persentase puskesmas
dengan jenis nakes sesuai
standar sebesar 83%
2. Persentase RSUD
kabupaten/kota yang
memiliki 4 dokter spesialis
dasar dan 3
dokter spesialis lainnya
sebesar 90% (minimal 4
spesialis dasar wajib ada)
16
sebesar 90%
3. Jumlah SDM Kesehatan
yang ditingkatkan
kompetensinya sebanyak
202.593 orang
4. Persentase puskesmas
tanpa dokter sebesar 0%
2. Sasaran, Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
Dalam rangka menjamin tercapainya Tujuan Strategis, Sasaran
Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis, maka ditetapkan Sasaran
Program, Indikator Kinerja Program, Sasaran Kegiatan, dan Indikator
Kinerja Kegiatan Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024
khususnya di Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya
Manusia Kesehatan sebagai berikut:
1) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
Sasaran Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi pada Badan
Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
Kesehatan adalah meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan
sesuai standar. Indikator pencapaian sasaran adalah jumlah SDM
Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 167.742
Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, salah satu kegiatan yang
akan dilakukan oleh Pusat Pelatihan SDM Kesehatan sebagai
berikut:
a) Sasaran kegiatan ini adalah pelatihan teknis kesehatan,
fungsional kesehatan, manajemen kesehatan dan manajemen non
kesehatan terakreditasi. Indikator pencapaian sasaran adalah:
(1) Jumlah SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan
tehnis kesehatan, fungsional kesehatan, manajemen kesehatan dan
manajemen non kesehatan terakreditasi sebanyak 107.742 SDM
Kesehatan.
(2) Jumlah NSPK terkait pelatihan bidang kesehatan yang telah
disusun sebanyak 95 NSPK.
17
1) Program Dukungan Manajemen.
Sasaran Program Dukungan Manajemen pada Badan
Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
Kesehatan adalah meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas,
pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian
Kesehatan.
Indikator pencapaian sasaran adalah nilai Reformasi Birokrasi
Kementerian Kesehatan sebesar 80,58. Untuk mencapai sasaran
hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah:
a) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Program.
Sasaran kegiatan ini adalah:
(1) Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas
teknis lainnya;dan
(2) Tersedianya data dan informasi tenaga kesehatan yang
terupdate secara berkala.
Indikator pencapaian sasaran adalah:
(1) Nilai Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Pengembangan dan
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah 60.
(2) Persentase kinerja RKAKL pada lingkup Badan Pengembangan
Pemberdayaan SDM Kesehatan sebesar 90%
(3) Jumlah dokumen data dan informasi tenaga kesehatan yang
terupdate secara berkala sebanyak 175 dokumen.
b) Tata Kelola SDM
Sasaran kegiatan ini adalah:
(1) Pelatihan bagi ASN Kementerian Kesehatan terakreditasi;
(2) Peningkatan kualifikasi pendidikan bagi Aparatur Sipil
Negara di Kementerian Kesehatan.
Indikator pencapaian sasaran adalah:
(1) Jumlah SDM Kementerian Kesehatan yang mendapat
sertifikat pada pelatihan terakreditasi sebanyak 16.220 orang.
(2) Jumlah SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan yang
ditingkatkan kualifikasinya sebanyak 4.272 orang
18
B. Kerangka Regulasi Pusat Pelatihan SDM Kesehatan dalam Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024
No
Arah Kerangka Regulasi
dan/atau Kebutuhan Regulasi
Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi
Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian
Unit Penanggung
jawab
Unit Tekait/Institusi
Target Penyelesaian
186
R. Permenkes
tentang
Perencanaan
Kebutuhan Pelatihan
Kesehatan
Sebagai penjabaran teknis regulasi di
atasnya,
termasuk UU Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan, UU Nomor 36 Tahun 2014
tentang
Tenaga Kesehatan, Permenkes Nomor 64 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Kesehatan, Kepmenkes
725 Tahun
2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pelatihan Bidang Kesehatan, PP
Nomor 67 tahun
2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan dan
PP Nomor 17 tahun 2020 tentang
Perubahan Atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen
Pegawai Negeri Sipil
Badan PPSDM
Kesehatan
Kemendagri,
LAN
2020-2024
19
188
R. Permenkes
tentang
Penyelenggaraan
Pengembangan Kompetensi
Sumber Daya
Manusia Kesehatan Melalui
Pelatihan
Sebagai penjabaran teknis regulasi di
atasnya, UU Nomor 36 tahun 2009 tentang
Kesehatan, UU
Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, UU Nomor 36
Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan, PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
ASN, PP
Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan
Nasional, PP Nomor 67 tahun 2019
tentang
Pengelolaan Tenaga Kesehatan, dan PP Nomor 17
tahun 2020 tentang Perubahan Atas
PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri
Sipil, Kepmenkes 725 Tahun 2003 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan
Bidang Kesehatan
Badan PPSDM
Kesehatan
Lembaga
Administrasi
Negara
2020-2024
20
C. Kerangka Kelembagaan
Kerangka kelembagaan yang telah disusun (desain organisasi) telah
dijabarkan dalam peta proses bisnis Kementerian Kesehatan, yang
bertujuan untuk memetakan keseluruhan alur proses dalam
pelaksanaan
tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan, sekaligus akan dipetakan
keterlibatan dan peran dari lintas sektor/pemangku kepentingan/
masyarakat dalam pelaksanaan alur proses kegiatan di bidang
kesehatan.
Hasil peta proses bisnis Kementerian Kesehatan dibagi menjadi:
1. Proses Utama : pengelolaan kefarmasian dan alat kesehatan,
pencegahan dan pengendalian penyakit, peningkatan kualitas
kesehatan masyarakat, dan pengelolaan pelayanan kesehatan.
2. Proses Pendukung : penyelenggaraan administrasi, manajemen, dan
dukungan umum, dan penyelenggaraan pengawasan intern.
3. Proses Dukungan Substantif : penelitian dan pengembangan
kesehatan, pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan, dan
pengelolaan data dan informasi.
Berdasarkan peta proses bisnis yang telah disusun selanjutnya akan
dibentuk struktur organisasi Kementerian Kesehatan yang tepat ukuran
dengan mempertimbangkan hasil analisis beban kerja, termasuk dengan
menentukan spesifikasi jabatan yang dibutuhkan untuk menjalankan
tugas dan fungsi organisasi. Hal ini sejalan dengan kebijakan
penyederhanaan birokrasi, yaitu memetakan jabatan fungsional yang
ahli dan kompeten dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi
secara profesional dan menghasilkan kinerja tinggi.
Dengan demikian akan terbentuk organisasi dan tata kerja
Kementerian Kesehatan yang tepat fungsi (sesuai mandat peraturan dan
arahan strategis), tepat proses (sesuai dengan peta proses bisnis), dan
tepat ukuran (sesuai dengan analisis beban kerja), yang diharapkan
dapat dinamis, cepat, dan tepat dalam menjawab tuntutan dan
kebutuhan masyarakat
21
D. Kegiatan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Tahun 2020-2024
1. Analisis Kompetensi Dan Pemetaan Kebutuhan Pelatihan SDM
Kesehatan
a) Tujuan
Analisis Kompetensi Dan Pemetaan Kebutuhan Pelatihan SDM
Kesehatan bertujuan diperolehnya rencana analisis kompetensi dan
peta kebutuhan pelatihan SDM Kesehatan dalam mendukung
pembangunan kesehatan dan pencapaian program prioritas
nasional di bdiang kesehatan.
b) Sasaran
Sasaran kegiatan pokok analisis kompetensi dan pemetaan
kebutuhan pelatihan SDM Kesehatan ialah meningkatnya
pelaksanaan analisis kompetensi dan pemetaan kebutuhan
pelatihan SDM Kesehatan.
1. Rincian Kegiatan
a. Analisis Kompetensi SDM Kesehatan
1) Penyusunan instrumen Pelaksanaan Penilaian Potensi dan
Kompetensi dalam rangka Seleksi Terbuka dan Pemetaan Profil
Kompetensi Jabatan, untuk mendukung Manajemen Talenta;
a) Persiapan : Analisis Situasi, penyusunan kerangka acuan, dan
pertemuan persiapan pelaksanaan penyusunan.
b) Pelaksanaan penyusunan: Studi literatur, koordinasi lintas
program/ sektor, penyusunan, pengumpulan data, pengolahan
dan analisis data, serta penyusunan Draft hasil kajian.
c) Sounding hasil penyusunan: koordinasi lintas program/
sektor, penyempurnaan Draft.
d) Pengusulan penetapan pedoman.
e) Sosialisasi pedoman Operasional Pelaksanaan Penilaian
Potensi dan Kompetensi dalam rangka Seleksi Terbuka dan
Pemetaan Profil Kompetensi Jabatan
22
2) Pembuatan aplikasi asesmen online
a) Persiapan : Penyusunan kerangka acuan dan persiapan.
b) Pembangunan sistem : penyusunan rancangan sistem,
pembangunan dan uji coba sistem, penerapan sistem.
c) Evaluasi sistem : pengumpulan data, pelaksanaan evaluasi,
rekomendasi pengembangan sistem
d) Pengembangan sistem : penyusunan rancangan pengembangan
sistem, pengembangan dan uji coba sistem, dan penerapan
sistem baru.
3) Penyusunan standar kompetensi jabatan
a) Persiapan : Analisis Situasi, penyusunan kerangka acuan, dan
pertemuan persiapan pelaksanaan penyusunan.
b) Pelaksanaan : Studi literatur, koordinasi lintas program/
sektor, penyusunan, pengumpulan data, pengolahan dan
analisis data, serta penyusunan draf standar .
c) Sounding hasil penyusunan : koordinasi lintas program/
sektor, penyempurnaan Draf.
d) Pengusulan penetapan standar.
e) Sosialisasi dokumen standard kompetensi jabatan ASN di
Kementerian Kesehatan
4) Pengembangan Instrumen Penilaian Potensi dan Kompetensi
a) Persiapan : Analisis Situasi, penyusunan kerangka acuan, dan
pertemuan persiapan pelaksanaan pengembangan.
b) Pelaksanaan pengembangan : Studi literatur, koordinasi lintas
sektor, penyusunan dan uji coba instrumen, pengumpulan
data, pengolahan dan analisis data, serta penyusunan Draft
hasil pengembangan.
c) Sounding hasil kajian : koordinasi lintas sektor,
penyempurnaan Draft.
d) Penerapan instrumen.
23
5) Penyusunan kebijakan teknis analisis kompetensi ASN Kemenkes
a) Persiapan : Penyusunan Kerangka Acuan, pertemuan
persiapan.
b) Penyusunan kebijakan teknis (NSPK) : Studi literatur,
koordinasi lintas program/ sektor, penyusunan naskah awal,
pembahasan naskah awal, penyempurnaan naskah.
c) Diseminasi dokumen kebijakan teknis analisis kompetensi ASN
kemenkes
6) Penilaian Kompetensi calon Jabatan Pimpinan Tinggi di
lingkungan Kementerian Kesehatan melalui mekanisme
Assessment Center.
a) Persiapan: Penyusunan Kerangka Acuan, pertemuan
persiapan/ koordinasi lintas program.
b) Pelaksanaan:, pengambilan data, pengolahan dan analisis
data, pelaporan hasil penilaian kompetensi.
c) Evaluasi: pemantauan dan evaluasi, penyusunan laporan
hasil evaluasi.
7) Pemetaan Potensi dan Kompetensi ASN Kementerian Kesehatan
melalui mekanisme psikotest (asesmen metode sederhana).
a) Persiapan : Penyusunan Kerangka Acuan, pertemuan
persiapan.
b) Pelaksanaan: Pengambilan data, pengolahan dan analisis
data, Pelaporan.
c) Evaluasi : pemantauan dan evaluasi, penyusunan laporan
hasil evaluasi.
24
b. Pemetaan Kebutuhan Pelatihan
1) Pemetaan Kebutuhan Diklat PKA, PKP dan Latsar CPNS
a) Persiapan : analisis situasi, penyusunan kerangka acuan, dan
pertemuan persiapan pelaksanaan pemetaan .
b) Pelaksanaan: pengumpulan data, pemetaan kebutuhan Diklat
Penjenjangan.
c) Diseminasi hasil: rapat koordinasi.
2) Pemetaan kebutuhan pelatihan ASN Kemenkes
a) Persiapan : Analisis Situasi, penyusunan kerangka acuan, dan
pertemuan persiapan pelaksanaan pemetaan.
b) Pelaksanaan pemetaan: pengumpulan data, fasilitasi
penyusunan pemetaan, analisa data, penyusunan dan
penyempurnaan peta kebutuhan pelatihan.
c) Diseminasi hasil pemetaan: koordinasi lintas sektor.
3) Pelaksanaan Pengkajian Kebutuhan Pelatihan
a) Persiapan: Analisis situasi, penyusunan kerangka acuan, dan
pertemuan persiapan pelaksanaan kajian.
b) Pelaksanaan kajian: studi literatur, koordinasi lintas
program/sektor, penyusunan dan uji coba instrumen,
pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta
penyusunan draft hasil kajian.
c) Diseminasi hasil kajian : seminar hasil kajian,
penyempurnaan hasil kajian.
4) Pengembangan sistem informasi kebutuhan pelatihan di
lingkungan Kemenkes
a) Persiapan : Penyusunan kerangka acuan dan persiapan.
b) Pembangunan sistem : penyusunan rancangan sistem,
pembangunan dan uji coba sistem, launching.
c) Evaluasi sistem : pengumpulan data, pelaksanaan evaluasi,
rekomendasi pengembangan sistem
d) Pengembangan sistem : penyusunan rancangan pengembangan
sistem, pengembangan dan uji coba sistem, dan penerapan
sistem baru.
25
5) Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis pemetaan kebutuhan
pelatihan
a) Persiapan: identifikasi kebutuhan penyusunan pedoman
terkait pemetaan kebutuhan pelatihan, penyusunan kerangka
acuan dan persiapan
b) Penyusunan NSPK: penyusunan draft, penyusunan dokumen
kebijakan teknis pemetaan kebutuhan pelatihan,
penyempurnaan dokumen
c) Diseminasi dokumen kebijakan teknis pemetaan kebutuhan
pelatihan
6) Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis pemetaan kebutuhan
Diklat PKA, PKP dan Latsar CPNS
a) Persiapan: identifikasi kebutuhan penyusunan pedoman
terkait pemetaan kebutuhan pelatihan, penyusunan kerangka
acuan dan persiapan
b) Penyusunan NSPK: penyusunan draft, penyusunan dokumen
kebijakan teknis pemetaan kebutuhan pelatihan,
penyempurnaan dokumen
c) Diseminasi dokumen kebijakan teknis pemetaan kebutuhan
Diklat PKA, PKP dan Latsar CPNS
B. PENGEMBANGAN PELATIHAN
1. Tujuan
Pengembangan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pengembangan
pelatihan teknis dan fungsional kesehatan meliputi manajemen, upaya
pengembangan, teknis penunjang fungsional dan profesi.
2. Sasaran
Sasaran pengembangan pelatihan SDM Kesehatan adalah meningkatnya
pengembangan pelatihan agar lebih baik dan bermutu serta sesuai
kebijakan dan kondisi mendatang termasuk dukungan manajemen dan
pelaksanaan teknis lainnya melalui dokumen norma, standar, prosedur
dan kriteria (NSPK) PPSDM Kesehatan serta standarisasi kurikulum
pelatihan teknis dan fungsional kesehatan.
26
3. Rincian Kegiatan
b. Pengembangan pelatihan teknis kesehatan
1) Standarisasi kurikulum pelatihan teknis kesehatan
a) Persiapan : Penyusunan Kerangka acuan, pengumpulan data
dukung, penyusunan bahan draft kurikulum modul pelatihan
Teknis Kesehatan
b) Pelaksanaan: Pembahasan draft kurikulum modul pelatihan
Teknis Kesehatan, Penyusunan draft kurikulum modul
pelatihan Teknis Kesehatan, mengadakan Seminar Hasil
kurikulum modul pelatihan Teknis Kesehatan, melakukan
Sosialisasi draft kurikulum modul pelatihan Teknis Kesehatan
c) Pelaporan: Penyusunan Laporan kurikulum modul pelatihan
Teknis Kesehatan
2) Penyusunan NSPK Pengembangan Pelatihan Teknis Kesehatan
a) Persiapan : Penyusunan Kerangka acuan, pengumpulan data
dukung, penyusunan bahan draft NSPK Teknis Kesehatan
b) Pelaksanaan: Pembahasan draft NSPK, Penyusunan draft
NSPK, mengadakan Seminar Hasil NSPK, melakukan
Sosialisasi draft NSPK Teknis Kesehatan
c) Pelaporan: Penyusunan Laporan NSPK Teknis Kesehatan
3) Penyusunan NSPK Pengembangan Pelatihan Teknis Kesehatan
d) Persiapan : Penyusunan Kerangka acuan, pengumpulan data
dukung, penyusunan bahan draft NSPK Teknis Kesehatan
e) Pelaksanaan: Pembahasan draft NSPK, Penyusunan draft
NSPK, mengadakan Seminar Hasil NSPK, melakukan
Sosialisasi draft NSPK Teknis Kesehatan
f) Pelaporan: Penyusunan Laporan NSPK Teknis Kesehatan
4) Koordinasi pelatihan teknis kesehatan
a) Persiapan : penyusunan kerangka acuan, pertemuan persiapan
koordinasi
b) Pelaksanaan : koordinasi stakeholder, pelaksanaan koordinasi
dengan unit terkait
c) Pelaporan : evaluasi dan penyusunan laporan koordinasi
27
c. Pengembangan pelatihan fungsional kesehatan
1) Standarisasi kurikulum pelatihan teknis kesehatan
a) Persiapan : Penyusunan Kerangka acuan, pengumpulan data
dukung, penyusunan bahan draft kurikulum modul pelatihan
Teknis Kesehatan
b) Pelaksanaan: Pembahasan draft kurikulum modul pelatihan
Teknis Kesehatan, Penyusunan draft kurikulum modul
pelatihan Teknis Kesehatan, mengadakan Seminar Hasil
kurikulum modul pelatihan Teknis Kesehatan, melakukan
Sosialisasi draft kurikulum modul pelatihan Teknis Kesehatan
c)) Pelaporan: Penyusunan Laporan kurikulum modul pelatihan
Teknis Kesehatan
2) Penyusunan NSPK fungsional kesehatan
a) Persiapan : Penyusunan Kerangka acuan, pengumpulan data
dukung, penyusunan bahan draft NSPK fungsional kesehatan
b) Pelaksanaan: Pembahasan draft NSPK, Penyusunan draft
NSPK, mengadakan Seminar Hasil NSPK, melakukan
Sosialisasi draft NSPK fungsional kesehatan
c) Pelaporan: Penyusunan Laporan NSPK fungsional kesehatan
3) Penyusunan bank soal
a) Persiapan : penyusunan kerangka acuan, pertemuan persiapan
penyusunan bank soal fungsional kesehatan
b) Pelaksanaan : koordinasi stakeholder, pengumpulan data
dukung, pengolahan data, penyusunan bank soal fungsional
kesehatan
c) Pelaporan : evaluasi dan penyusunan laporan
4) Koordinasi pelatihan
a) Persiapan : penyusunan kerangka acuan, pertemuan persiapan
koordinasi pelatihan fungsional kesehatan
b) Pelaksanaan : koordinasi stakeholder, pelaksanaan koordinasi
dengan unit terkait
c) Pelaporan : evaluasi dan penyusunan laporan koordinasi
fungsional kesehatan
28
C. PENGENDALIAN MUTU PELATIHAN.
1. Tujuan
Pengendalian mutu pelatihan bertujuan untuk menjaga mutu pelatihan
bagi SDM Kesehatan, pembinaan penyelenggara pelatihan dan
pengawasan penyelenggaraan pelatihan.
2. Sasaran
a. Akreditasi Pelatihan
a) Terkendalinya mutu peserta.
b) Terkendalinya mutu pelatih.
c) Terkendalinya mutu penyelenggara pelatihan.
d) Tersusunnya kajian dan kebijakan teknis Akreditasi Pelatihan.
b. Akreditasi Institusi Pelatihan
a) Terkendalinya mutu institusi penyelenggara pelatihan bidang
kesehatan
b) Tersusunnya kajian dan kebijakan teknis Akreditasi Institusi
Pelatihan
c) Tersosialisasikannya kajian dan kebijakan teknis Akreditasi
Institusi Pelatihan
3. Rincian Kegiatan
a. Akreditasi Pelatihan
a.Pelaksanaan Akreditasi Pelatihan melalui sistem informasi
akreditasi pelatihan (SIAKPEL) dengan tahapan;
a) Persiapan : membentuk tim penilai akreditasi pelatihan,
penyiapan sekretariat akreditasi pelatihan.
b) Pelaksanaan : penerimaan berkas dan verifikasi pengajuan
akreditasi pelatihan, penilaian berkas akreditasi pelatihan
dan penerbitan surat keterangan akreditasi pelatihan yang
dilengkap barcode, seluruh proses pelaksanaan akreditasi
pelatihan sampai terbitnya surat keteranga akreditasi
pelatihan dilakukan melalui aplikasi.
c) Pembinaan : melalui pertemuan review tim penilai akreditasi
pelatihan pada kegiatan operasionalisasi akreditasi pelatihan.
29
b. Monitoring dan Evaluasi Pelatihan melalui kunjungan tim
Monev pada proses pelaksanaan pelatihan, dengan tahapan ;
a) Persiapan : menyusun instrumen monitoring dan evaluasi
pelatihan dan tim monev
b) Pelaksanaan : membuat jadwal rencan monev, tim monev
mendatangi pelatihan yang sedang berjalan untuk menilai
proses penyelenggaraan pelatihan dangan mengisi instrumen.
c) Pelaporan : membuat laporan hasil monev dan menindak
lanjuti rekomendasi
c. Pelaksanaan Evaluasi Pasca Pelatihan (EPP)
a) Persiapan : menyusun instrumen EPP dan uji coba instrumen
EPP
b) Pelaksanaan : penyiapan lokasi EPP, penyiapan enumerator,
menyusun jadwal pelaksanaan EPP dan pengambilan data
EPP ke lokasi sasaran
c) Pelaporan : pengolahan dan analisa data hasil EPP,
pembahasan dan rekomendasi hasil EPP, pembuatan laporan.
d. Penyusunan NSPK Akreditasi Pelatihan
a) Persiapan : Penyusunan Kerangka acuan, pengumpulan data
dukung, penyusunan bahan draft NSPK Akreditasi Pelatihan
b) Pelaksanaan: Pembahasan draft NSPK, Penyusunan draft
NSPK, mengadakan Seminar Hasil NSPK, melakukan
Sosialisasi draft NSPK Akreditasi Pelatihan
c) Pelaporan: Penyusunan Laporan NSPK Akreditasi Pelatihan
b. Akreditasi Institusi Pelatihan
1) Penilaian Akreditasi institusi penyelenggara pelatihan
a) Persiapan: Analisis Situasi, penyusunan kerangka acuan,
dan pertemuan persiapan pelaksanaan penilaian akreditasi
institusi/lembaga penyelenggara pelatihan mandiri
b) Pelaksanaan penilaian akreditasi: penilaian berkas akreditasi
komponen I, II, dan III, pengumpulan data fisik institusi,
penilaian akreditasi berdasarkan berkas akreditasi dan
pengumpulan data fisik serta penyusunan rekomendasi
30
dalam rangka akreditasi institusi/lembaga penyelenggara
pelatihan mandiri
c) Penyusunan Surat Keputusan Badan PPSDM Kesehatan
tentang Akreditasi institusi/lembaga penyelenggara pelatihan
mandiri terkait.
2) Pemantauan dan penerapan akreditasi institusi/lembaga
penyelenggara pelatihan
a) Persiapan : Verifikasi dokumen akreditasi institusi/lembaga
penyelenggara pelatihan yang akan habis masa akreditasinya,
rapat persiapan pelaksanaan pemantauan dan penerapan
akreditasi institusi/lembaga penyelenggara pelatihan
b) Pelaksanaan : Pemantauan dan penerapan akreditasi
institusi/lembaga penyelenggara pelatihan
c) Evaluasi : penyusunan laporan pemantauan dan penerapan
akreditasi institusi/lembaga penyelenggara pelatihan
3) Penyusunan NSPK Akreditasi Institusi Pelatihan
a) Persiapan : Penyusunan Kerangka acuan, pengumpulan data
dukung, penyusunan bahan draft NSPK Akreditasi Institusi
Pelatihan
b) Pelaksanaan: Pembahasan draft NSPK, Penyusunan draft
NSPK, mengadakan Seminar Hasil NSPK, melakukan
Sosialisasi draft NSPK Akreditasi Institusi Pelatihan
c) Pelaporan: Penyusunan Laporan NSPK Akreditasi Institusi
Pelatihan
4) Audit Mutu Eksternal Institusi Penyelenggara Pelatihan Bidang
Kesehatan, dengan tahapan:
a) Persiapan: Menyusun Kerangka Acuan, menyusun instrumen
monitoring dan evaluasi penerapan akreditasi institusi
pelatihan dan penyusunan tim monev
b) Pelaksanaan : membuat jadwal rencana monev, tim monev
melakukan penilaian terhadap penerapan akreditasi institusi
pelatihan
c) Pelaporan : membuat laporan hasil monev dan menindak
lanjuti rekomendasi
31
BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
A. Target Kinerja
Memperhatikan RPJMN 2020-2024, Tujuan, Arah Kebijakan, Strategi
dan Sasaran Strategis sebagaimana diuraikan dalam bab-bab
sebelumnya, maka disusunlah target kinerja dan kerangka pendanaan
program dan kegiatan Kementerian Kesehatan 2020-2024. Adapun
kategori Program Kementerian Kesehatan ada 2 (dua) jenis yaitu program
generik dan program teknis dengan uraian sebagai berikut:
Program generik meliputi:
1. Program Dukungan Manajemen
2. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
3. Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Program teknis meliputi:
1. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
2. Program Kesehatan Masyarakat
3. Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN).
Pusat Pelatihan SDM Kesehatan menjalankan program Pendidikan
dan Pelatihan Vokasi serta dukungan manajemen satker serta tata kelola
SDM. Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program yang
diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2024. Sasaran
kinerja dihitung secara kumulatif selama lima tahun dari tahun 2020
sampai dengan tahun 2024.
32
MATRIK TARGET KINERJA RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN 2020-2024
PUSAT PELATIHAN SDM KESEHATAN
Kode Kegiatan Sasaran Program
(outcome)/sasaran kegiatan
output
2020 2021 2022 2023 2024
Satuan
2076
Pelatihan
SDM
Kesehatan
Jumlah SDM kesehatan yang
mendapat sertifikat pada
pelatihan teknis kesehatan,
fungsional kesehatan,
manajemen kesehatan dan
manajemen non kesehatan
terakreditasi
24070 22800 22800 22800 22800
orang
2076
Pelatihan
SDM
Kesehatan
Jumlah NSPK terkait pelatihan
bidang kesehatan yang telah
disusun
15 20 20 20 20 NSPK
33
B. KERANGKA PENDANAAN
Kerangka pendanaan Kegiatan Pelatihan SDM Kesehatan meliputi
peningkatan pendanaan dan efektifitas pendanaan. Peningkatan pendanaan
kegiatan mengikuti peningkatan proporsi anggaran kesehatan secara
signifikan sehingga mencapai 5% dari APBN pada tahun 2019. Guna
meningkatkan efektifitas pendanaan pembangunan kesehatan maka perlu
mengefektifkan peran dan kewenangan Pusat-Daerah, sinergitas
pelaksanaan kegiatan Pusat-Daerah sehingga lebih tepat sasaran.
Untuk mendukung upaya program PPSDMK dan kegiatan pelatihan
di daerah sebagai upaya peningkatan kompetensi tenaga kesehatan di
daerah, Kementerian Kesehatan memberikan porsi anggaran lebih besar
bagi daerah melalui Dekonsentrasi dan kegiatan lain yang diperuntukkan
bagi daerah.
34
No. Program/Kegiatan/ Output
Prioritas
Nasional
/Prioritas KL
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan/Output
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah SDM kesehatan yang
mendapat sertifikat pada pelatihan
teknis kesehatan, fungsional
kesehatan, manajemen kesehatan
dan manajemen non kesehatan
terakreditasi
24453 30937 22800 22800 22800 1,643.87 2,657.15 2,843.15 3,042.17 3,255.12
Jumlah NSPK terkait pelatihan
bidang kesehatan yang telah
disusun
15 20 20 20 20 34,365.35 178,441.61 190,932.52 204,297.80 218,598.64
a.
Pelatihan Tenaga Kesehatan Transfusi
Darah di Unit Transfusi Darah dan Bank
Darah Rumah Sakit
Prioritas
Nasional
Jumlah SDM Kesehatan Yang
Mendapat Sertifikat Pada Pelatihan
Pelayanan Darah Terakreditasi
100 150 100 100 100 1,643.87 2,657.15 2,843.15 3,042.17 3,255.12
b.Pelatihan Strategis Sumber Daya
Manusia Kesehatan
Prioritas
Nasional
Jumlah SDM Kesehatan Yang
Mendapat Pelatihan Strategis2700 19260 2700 2700 2700 34,365.35 178,441.61 190,932.52 204,297.80 218,598.64
c.Pelatihan Bagi Sumber Daya Manusia
KesehatanPrioritas KL
Jumlah SDM Kesehatan Yang
Mendapat Sertifikat Pada Pelatihan
Teknis, Fungsional dan Manajemen
Kesehatan Terakreditasi
21653 11527 20000 20000 20000 186,123.04 94,909.26 101,552.91 108,661.61 116,267.92
d. Layanan Sarana dan Prasarana Internal Prioritas KLJumlah Pengadaan perangkat
pengolah data dan komunikasi1 1 1 1 1 116.39 645.00 690.15 738.46 790.15
e. Manajemen Pelatihan Kesehatan Prioritas KLJumlah Dukungan Manajemen
Pelatihan Kesehatan32 44 33 33 33 27,842.58 35,179.26 37,641.81 40,276.73 43,096.11
f. Layanan Dukungan Manajemen Satker Prioritas KL
- Jumlah dokumen perencanaan
yang disusun = xx dokumen
- Penyusunan laporan keuangan = xx
laporan
1 1 1 1 1 21,774.72 25,638.00 27,432.66 29,352.95 31,407.65
Target 2020-2024 ALOKASI 2020-2024 (Juta Rupiah)
2.Pelatihan Sumber Daya Manusia
Kesehatan
35
BAB V
PEMANTAUAN DAN PENILAIAN
Pemantauan dan penilaian adalah 2 (dua) unsur dari pengawasan yang
merupakan suatu proses pengamatan terhadap penyelenggaraan/pelaksanaan
suatu rencana, dalam hal ini Rencana Kegiatan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan
Tahun 2020-2024, yang bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh
pelaksanaannya sesuai rencana, ketentuan perundang-undangan dan
kebijakan yang telah ditetapkan.
A. PEMANTAUAN
Pemantauan Rencana Kegiatan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan
Tahun 2020-2024 ditujukan untuk mengetahui kemajuan upaya
pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan, yang dilakukan secara
berkesinambungan selama kurun waktu 2020-2024. Dengan demikian
pemantauan ditekankan pada asupan (input) dan proses penyelenggaraan
kegiatan pelaksanaan dan rincian kegiatan dari masing-masing kegiatan
dalam Rencana Kegiatan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan.
Pemantauan dapat dilakukan secara langsung yaitu mendatangi
objek yang menjadi sasaran pemantauan, dan secara tidak langsung yaitu
dengan melakukan pengujian dan analisis atas laporan penyelenggaraan
upaya pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan. Pemantauan ini
juga merupakan bagian dari pengawasan melekat.
Pemantauan akan dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali, sejalan
dengan penyusunan laporan triwulan di Pusat Pelatihan SDM Kesehatan.
36
B. PENILAIAN
Penilaian Rencana Kegiatan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Tahun
2020-2024 ditujukan untuk mengetahui keberhasilan upaya pelatihan SDM
Kesehatan selama kurun waktu 2020-2024. Penilaian Rencana Kegiatan
Pusat Pelatihan SDM Kesehatan tahun 2020-2024 dilakukan sebagai
berikut:
1. Penilaian tahunan dalam kerangka penilaian kinerja Pusat Pelatihan SDM
Kesehatan yang dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas dan Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusat Pelatihan SDM Kesehatan.
2. Penilaian tengah periode (Midterm Evaluation) yang dilakukan pada awal
tahun 2022.
3. Penilaian akhir (Endterm Evaluation) yang dilakukan pada akhir tahun
2023 atau awal tahun 2024.
Penilaian Rencana Kegiatan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Tahun
2020-2024 dilakukan dengan menilai pencapaian sasaran atau target yang
telah ditetapkan baik sasaran strategis maupun sasaran dari masing-masing
kegiatan. Khusus untuk penilaian tahunan, disamping dilakukan penilaian
terhadap sasaran strategis dan sasaran-sasaran kegiatan Pusat Pelatihan
SDM Kesehatan, juga dilakukan penilaian terhadap pencapaian hasil luaran
(output) dari setiap kegiatan pelaksanaan dan masing-masing kegiatan serta
realisasi anggarannya.
Agar penilaian Rencana Kegiatan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan ini
dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka perlu dilakukan
penguatan pelaporan pelaksanaan upaya pelatihan SDM kesehatan, yang
dipadukan dalam Sistem Informasi Manajemen Pusat Pelatihan SDM
Kesehatan. Semua hasil penilaian Rencana Kegiatan Pusat Pelatihan SDM
Kesehatan Tahun 2020-2024, baik penilaian tahunan, penilaian tengah
periode, dan penilaian akhir periode, didokumentasikan dalam bentuk
dokumen laporan.
37
BAB VI
PENUTUP
Sebagaimana pembangunan kesehatan, tujuan dari upaya peningkatan
pelatihan SDM kesehatan hanya dapat dicapai bila didukung oleh kerjasama
yang sinergis dengan semangat kemitraan semua pemangku kepentingan, baik
Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara lintas sektor, dan pemangku
kepentingan terkait lainnya.
Dengan demikian Rencana Aksi Kegiatan yang berisi arah kebijakan dan
upaya peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan dan
merupakan bagian integral dari Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan
adalah pedoman dan acuan bagi semua pemangku kepentingan pelatihan SDM
kesehatan selama 5 (lima) tahun ke depan sampai tahun 2024.
.
38
PELINDUNG:
Prof. dr. Abdul Kadir Ph.D,Sp. THT-KL(K), MARS
PENGARAH:
Dra. Oos Fatimah Rosyati, M.Kes
KONTRIBUTOR:
Nusli Imansyah, M. Royan, Natasia Meutia, Ella Andalusia, Dewi Sukorini,
Euis Maryani, Roostiati SW, Vermona Marbun, Yulia Fitriani, Mabrur
TIM PENYUSUN/SEKRETARIAT
Tim Analis Kebijakan Pusat Pelatihan SDM Kesehatan
Tim Perencanaan Sub Bagian Tata Usaha
Recommended