View
13
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
INSPEKTORAT
PEMERINTAH KOTA SEMARANGTAHUN 2020
RENCANA KERJA (RENJA)
KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2020
1
B A B I
P E N D A H U L U A N
1.1. Latar Belakang
Daerah wajib menyusun rencana pembangunan daerah sebagai
satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang
dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel,
partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan sesuai
dengan kewenangannya, salah satu tahap yang harus dilalui dalam
proses penyusunan rencana pembangunan daerah adalah penyusunan
Rencana Kerja (Renja) OPD sesuai yang dinyatakan dengan Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa setiap
Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD
sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi
untuk menterjemahkan dan merupakan penjabaran perencanaan
strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis
(Renstra) Inspektorat Kota Semarang ke dalam perencanaan tahunan
yang sifatnya lebih operasional. Dalam Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah Pasal 27 Kewajiban Satuan Kerja Perangkat
Daerah menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Renja-OPD) sebagai sebuah dokumen resmi OPD, rencana kerja
Inspektorat Kota Semarang mempunyai kedudukan yang strategis yaitu
menjembatani antara perencanaan pada Inspektorat Kota Semarang
dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang,
sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang dimana Rencana
Strategis Inspektorat Kota Semarang dalam bidang pengawasan menjadi
satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.
2
Dokumen Rencana Kerja Inspektorat Kota Semarang pada
dasarnya merupakan hasil proses pemikiran yang strategis untuk
menyikapi isu yang makin berkembang di masyarakat tentang perlunya
pengawasan yang menyeluruh untuk lebih menciptakan tata kelola
pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang
bersih (Clean Government) dengan mengimplementasikannya dalam
program dan kegiatan Inspektorat Kota Semarang. Kualitas dokumen
rencana kerja yang dituangkan sangat ditentukan oleh kualitas program
dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan rencana
kerja merupakan cerminan kemampuan Organisasi Perangkat Daerah
dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan,
mengendalikan dan mengawasi serta mengevaluasi capaian program
dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi dari Organisasi Perangkat
Daerah.
Inspektorat Kota Semarang merupakan unsur pengawasan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang
Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Walikota Semarang melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok
membantu Walikota dalam menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan
urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan secara teknis
administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
Inspektorat Kota Semarang berdasarkan Peraturan Walikota
Semarang Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kota
Semarang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan
terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan
daerah Kota Semarang. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Kota
Semarang tentunya harus dapat melakukan tindakan korektif atas
penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan
penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan
pembinaan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang berada
di dalam wilayah Pemerintahan Kota Semarang.
3
Dalam rangka menciptakan tata kelola Pemerintah Kota
Semarang dengan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
yang telah ditetapkan yaitu “Semarang Kota Perdagangan dan Jasa
Yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera” dirumuskan 4
(empat) misi pembangunan daerah untuk mewujudkan visi tersebut
yaitu sebagai berikut :
1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan
Berkualitas.
2. Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal untuk
Meningkatkan Pelayanan Publik.
3. Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan
Lingkungan.
4. Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan
Membangun Iklim Usaha yang Kondusif.
Sejalan dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang
pada RPJMD 2016-2021, maka Inspektorat Kota Semarang ingin
berperan aktif dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin
dicapai oleh Walikota dan Wakil Walikota Semarang, khususnya kedua
yaitu “Mewujudkan Pemerintahan yang semakin handal untuk
meningkatkan pelayanan publik”, merupakan komitmen Walikota dan
Wakil Walikota Semarang dalam rangka mewujudkan Pemerintah Kota
Semarang yang transparasi/akuntable dalam manajemen pemerintah
serta meningkatkan pelayanan publik, yang tercermin dalam Rencana
Strategis Inspektorat Kota Semarang 2016 – 2021.
Komitmen ini merupakan amanat sekaligus tantangan bagi Inspektorat
untuk mencurahkan segala daya dan upaya untuk mendukung
komitmen Walikota dan Wakil Walikota Semarang, dimana paradigma
Inspektorat Kota Semarang saat ini adalah sebagai Catalyst dengan
menjalankan fungsi Quality Assurance atau penjamin mutu, dan
Consultant atau sebagai konsultan dengan menjalankan fungsi Early
Warning System atau sebagai peringatan dini dalam rangka penerapan
prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
4
1.2. Landasan Hukum
Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar atau
landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kota
Semarang Tahun 2019 adalah :
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Peyelenggaraan Negara;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang -
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan
Negara;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah;
17. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata
Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan
atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan
Kepala Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang
Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2020 ;
6
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah;
26. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor:PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional
Auditor dan Angka Kreditnya;
27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun
2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
28. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
29. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Semarang
Tahun 2005-2025;
30. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Semarang Tahun 2016-2021.
31. Peraturan Walikota Semarang Nomor 60 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Inspektorat Kota Semarang.
32. Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Kota Semarang Tahun
2016-2021.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dan Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Inspektorat
Kota Semarang Tahun 2019 adalah :
1. Sebagai pedoman penyusunan RKA dan DPA Inspektorat Kota
Semarang Tahun 2020.
2. Acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Kota
Semarang Tahun 2020.
3. Implementasi hasil evaluasi rencana kerja Inspektorat Kota
Semarang tahun sebelumnya.
4. Bahan evaluasi kinerja Inspektorat Kota Semarang tahun 2020.
7
1.4. Sistematika Penulisan
Rencana Kerja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2020 disusun
dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
Menguraikan mengenai gambaran umum
penyusunan rancangan Renja Inspektorat, agar
substansi pada bab-bab berikutnya dapat
dipahami dengan baik.
1.1 Latar Belakang.
Memuat tentang Renja OPD, Proses
Penyusunan Renja OPD, Keterkaitan antara
Renja OPD dengan Dokumen RKPD, Renstra
OPD serta tindak lanjutnya dengan proses
penyusunan RAPBD.
1.2 Landasan Hukum
Memuat tentang peraturan perundangan,
peraturan daerah dan peraturan lainnya
yang mengatur tentang OPD, kewenangan
serta acuan dalam perencanaan dan
penganggaran OPD.
1.3 Maksud dan Tujuan.
Memuat penjelasan tentang maksud dan
tujuan dari Penyusunan Renja OPD yang
merupakan implementasi program kegiatan
tahunan dari Renstra OPD.
1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam
penulisan Renja OPD, serta susunan garis
besar isi dokumen.
8
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT KOTA
SEMARANG TAHUN 2018
2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun
lalu dan Pencapaian Restra pada Tahun
2018 Inspektorat Kota Semarang.
Bab ini memuat review terhadap hasil
evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu
(tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun
berjalan (tahun n-1), mengacu pada
Dokumen Peleksanaan Anggaran tahun
berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan
pencapaian target Renstra OPD berdasarkan
realisasi anggaranprogram dan kegiatan
pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun
sebelumnya;)
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota
Semarang.
Berisi uraian terhadap capaian kinerja
pelayanan OPD berdasarkan indikator
kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi OPD;
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi.
Sub bab ini berisi uraian mengenai :
1. Sejauhmana tingkat kinerja
pelayanan OPD dan hal kritis yang
terkait dengan pelayanan OPD;
2. Permasalahan dan hambatan yang
dihadapi dalam penyelenggaraan
tugas dan fungsi OPD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi
dan misi Kepala Daerah, terhadap
capaian program Nasional/Global
seprti SPM dan MDG’s (Millenium
Development Goals);
9
4. Tantangan dan peluang dalam
meningkatkan pelayanan OPD; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa
rekomendasi dan catatan yang
strategis untuk ditindaklanjuti dalam
perumusan program prioritas tahun
berikutnya.
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.
Sub bab ini berisikan uraian mengenai :
1. Proses yang dilakukan yaitu
membandingkan antara rancangan
awal Renja OPD dengan hasil
analisis;
2. Penjelasan mengenai alasan proses
tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah
proses tersebut dan catatan penting
terhadap perbedaan dengan
rancangan awal Renja OPD.
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan
sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan
yang menyangkut arah kebijakan dan
prioritas pembangunan Nasional dan yang
terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD;
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD
Subbab ini berisi perumusan tujuan dan
sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-
isu penting penyenggaraan tugas dan fungsi
OPD yang dikaitkan dengan sasaran target
kinerja Renstra OPD.
10
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH
4.1 Program dan Kegiatan Tahun 2020
Berisi penjelasan mengenai Uraian garis
besar mengenai rekapitulasi program dan
kegiatan yang meliputi Jumlah program dan
jumlah kegiatan
BAB V : PENUTUP
Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu
mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya,
kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak
lanjut.
LAMPIRAN-LAMPIRAN
11
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA KERJA
2.1. Evaluasi Pencapaian Kinerja 2018
Inspektorat Kota Semarang pada tahun 2018 telah melaksanakan 2
(dua) program utama yang tercantum dalam penetapan kinerja. Terhadap
masing-masing program tersebut telah dievaluasi dengan membandingkan
antara rencana dengan realisasi baik anggaran maupun capaian
indikatornya, dengan hasil sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
Target anggaran sebesar Rp. 3.988.478.500,- dengan realisasi anggaran
sebesar Rp. 3.878.333.127,- atau persentase realisasi anggaran sebesar
97,24%.
Indikator programnya adalah :
- Opini BPK atas hasil laporan keuangan pemerintah daerah,
- Jumlah penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK,
Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kota,
- Tingkat maturitas SPIP.
Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
a. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala.
Indikator kegiatannya adalah jumlah obyek pemeriksaan yang
dilakukan pengawasan secara berkala. Realisasi capaian kinerja
kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target
kegiatan adalah sebesar 100%.
b. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH.
Indikator kegiatannya adalah jumlah RKA murni dan perubahan
yang dilakukan reviu, pemetaan temuan BPK, reviu administrasi
proyek, dan jumlah percepatan penyerapan anggaran barang dan
jasa yang direviu. Realisasi capaian kinerja kegiatan berdasarkan
realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar
100%.
12
c. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan.
Indikator kegiatannya adalah jumlah pemanauan Tindak Lanjut
Laporan Hasil Pemeriksaan. Realisasi capaian kinerja kegiatan
berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah
sebesar 100%.
d. Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif.
Indikator kegiatannya adalah laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi, kegiatan sosialisasi UPG, Laporan Pembinaan
Zona Integritas menuju WBK, Monitoring dan Evaluasi LHKASN dan
Laporan Penerimaan Gratifikasi kepada KPK RI. Realisasi capaian
kinerja kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan
target kegiatan adalah sebesar 100%.
e. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan.
Indikator kegiatannya adalah terlaksananya kegiatan Larwasda
(Gelar Pengawasan Daerah), Rakorwas (Rapat Koordinasi
Pengawasan) dan Simwas (Sistem Informasi Pengawasan). Realisasi
capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibanding-
kan target kegiatan adalah sebesar 100%.
f. Evaluasi LAKIP SKPD.
Indikator kegiatannya adalah laporan hasil evaluasi LKjIP / LAKIP
SKPD. Realisasi capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi
kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.
g. Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Indikator kegiatannya adalah laporan hasil Reviu Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah.Realisasi capaian kinerja kegiatan berdasarkan
realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan sebesar 100%.
h. Evaluasi SPIP.
Indikator kegiatannya adalah Jumlah SKPD yang dilakukan evaluasi
dan pemetaan SPIP. Realisasi capaian kinerja kegiatan berdasarkan
realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar
100%.
i. Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Indikator kegiatannya adalah Laporan Reviu Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKJiP) Pemerintah Kota Semarang. Realisasi
capaian kinerja kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan
dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.
13
j. Pengawasan dan Pemberantasan Pungutan Liar dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan.
Indikator kegiatannya adalah laporan kegiatan pengawasan dan
pemberantasan pungli di kota Semarang. Realisasi capaian kinerja
kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target
kegiatan adalah sebesar 100%.
k. Penanganan Kasus / Khusus / Pengaduan Di Lingkungan
Pemerintah Daerah.
Indikator kegiatannya adalah jumlah kasus / khusus / pengaduan
yang ditindaklanjuti. Realisasi capaian kinerja kegiatan berdasarkan
realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar
100%.
2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur Pengawasan.
Target anggaran sebesar Rp. 148.050.000,- dengan realisasi anggaran
sebesar Rp. 126.025.900,- atau persentase realisasi anggaran sebesar
85,12%.
Indikator programnya adalah Tingkat leveling kapabilitas Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Peningkatan Sertifikasi APIP.
Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pelatihan Teknis Pengawasan dan
Penilaian Akuntabilitas Kinerja.
Indikator kegiatannya adalah pengiriman personil untuk peningkatan
kapabilitas APIP. Realisasi capaian kinerja kegiatan berdasarkan
realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.
Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah
ditetapkan :
Beberapa permasalahan dan hambatan baik dari intern maupun ekstern
yang dapat diidentifikasi, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat
adalah :
a. Belum optimalnya implementasi SPIP dan kapabilitas APIP.
b. Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan.
c. Penentuan target dan kinerja sasaran pengawasan belum dilakukan
secara komprehensif.
d. Kualitas dan kuantitas SDM yang belum memadai.
14
Pemecahan masalah :
Untuk mengatasi hal tersebut di atas, Inspektorat Kota Semarang
melakukan upaya :
a. Membangun SPIP yang efektif di setiap pelaksanaan tugas dan dan
fungsi OPD dan menyusun action plan untuk peningkatan level
kapabilitas APIP
b. Peningkatan kecepatan dan ketepatan terhadap tindak lanjut hasil
pemeriksaan.
c. Penyusunan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan) yang berbasis
resiko, dimana terdapat skala prioritas dan analisis terhadap nilai
strategis dan beban kinerja masing-masing obrik.
d. Peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDM di bidang pengawasan
melalui diklat dan bintek.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan
Inspekorat Kota Semarang sebagai Perangkat Daerah yang
berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Inspektorat Kota Semarang mempunyai tugas pokok melaksanakan
pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan
kepada daerah. Inspektorat Kota Semarang merupakan unsur pengawas
penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dipimpin oleh Inspektur yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui
Sekretaris Daerah.
Inspektorat Kota Semarang tentunya harus dapat melakukan
tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan terhadap
pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila
tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta
melakukan pembinaan kepada seluruh organisasi perangkat daerah yang
berada di dalam wilayah Pemerintahan Kota Semarang. Hal tersebut
dilakukan dalam rangka menciptakan tata kelola Pemerintah Kota
Semarang yang baik dan pemerintahan yang bersih sesuai dengan tujuan
dan sasaran yang ingin dicapai oleh Walikota dan Wakil Walikota
Semarang, khususnya kedua yaitu “Mewujudkan Pemerintahan yang
semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik”.
15
Tujuan yang terkait dengan program kerja Inspektorat Kota Semarang
yaitu “Terwujudnya Birokrasi Yang Baik dan Melayani” dengan indikator
dari tercapai atau tidaknya tujuan tersebut adalah “Opini BPK Atas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”.
Untuk mencapai tujuan tersebut, telah ditetapkan sasaran yang ingin
dicapai Inspektorat Kota Semarang, yaitu “Terwujudnya Birokrasi Yang
Bersih Dan Melayani Melalui Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian”,
melalui 2 program utama, yaitu :
1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Kebijakan Kepala Daerah,
Sasaran Program :
Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dalam rangka
Pengendalian Kebijakan KDH (Atas Pelaporan Pengelolaan SDM,
Keuangan dan Aset Perangkat Daerah)
Adapun Indikator Kinerja Program :
a. Tingkat Maturitas SPIP;
b. Opini BPK atas hasil laporan keuangan pemerintah daerah;
c. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut LHP
(BPK, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kota Semarang ).
2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur Pengawasan,
Sasaran Program :
Meningkatnya Kualitas SDM APIP (Jumlah SDM APIP yang lulus
Diklat Bersertifikasi).
Adapun Indikator Kinerja Program :
a. Peningkatan Sertifikasi APIP;
b. Tingkat Leveling Kapabilitas APIP
Pada tahun 2018 Inspektorat Kota Semarang secara administratif telah
melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai program dan kebijakan lembaga.
Diakui bahwa belum sepenuhnya program dan kegiatan yang
dilaksanakan mencapai apa yang diharapkan karena masih terdapatnya
beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi, namun demikian
hampir sebagian besar kegiatan tersebut telah mendekati sasaran dan
tujuan program. Capaian kinerja dapat disajikan sebagai berikut :
16
1. Mewujudkan opini BPK WTP (wajar tanpa pengecualian) atas laporan
keuangan pemerintah daerah
2. Meningkatnya efektifitas tindak lanjut hasil pemeriksaan
3. Meningkatnya leveling tingkat maturitas SPIP
Kegiatan yang termasuk ke dalam ketiga indikator tersebut adalah :
a. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
Dalam kegiatan ini persentase pencapaian target kegiatan dan
persentase pencapaian target indikator kinerja adalah 100% karena
dari 114 obrik yang direncanakan untuk dilakukan pemeriksaan
seluruh objek pemeriksaan telah diperiksa.
b. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kdh.
Dalam kegiatan ini persentase pencapaian target kegiatan dan
persentase pencapaian target indikator kinerja adalah 100% karena
kegiatan yang direncanakan telah seluruhnya dilaksanakan.
c. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan.
Dalam kegiatan ini persentase pencapaian target kegiatan dan
persentase pencapaian target indikator kinerja adalah 100% karena
dari 114 obrik yang direncanakan untuk dilakukan pemeriksaan
seluruh objek pemeriksaan telah diperiksa.
d. Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif.
Dalam kegiatan ini persentase pencapaian target kegiatan dan
persentase pencapaian target indikator kinerja adalah 100% karena d
kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan seluruhnya
telah dilaksanakan.
e. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan.
Dalam kegiatan ini persentase pencapaian target kegiatan dan
persentase pencapaian target indikator kinerja adalah 100% karena
dari 3 kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan seluruhnya
telah dilaksanakan.
f. Evaluasi LKjIP SKPD.
Dalam kegiatan ini persentase pencapaian target kegiatan dan
persentase pencapaian target indikator kinerja adalah 100% karena
dari 20 obrik yang direncanakan untuk dilaksanakan seluruhnya
telah diselesaikan.
17
g. Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Dalam kegiatan ini persentase pencapaian target kegiatan dan
persentase pencapaian target indikator kinerja adalah 100% karena
dari 1 kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan seluruhnya
telah diselesaikan.
h. Evaluasi Spip.
Dalam kegiatan ini persentase pencapaian target kegiatan dan
persentase pencapaian target indikator kinerja adalah 100% karena
dari 8 obrik yang direncanakan untuk dilaksanakan seluruhnya telah
diselesaikan.
i. Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Dalam kegiatan ini persentase pencapaian target kegiatan dan
persentase pencapaian target indikator kinerja adalah 100% karena
dari 1 kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan seluruhnya
telah diselesaikan.
j. Pengawasan dan Pemberantasan Pungutan Liar dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan.
Dalam kegiatan ini persentase pencapaian target kegiatan dan
persentase pencapaian target indikator kinerja adalah 100% karena
dari 12 kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan seluruhnya
telah diselesaikan.
k. Penanganan Kasus/Khusus/Pengaduan di Lingkungan Pemerintah
Daerah.
Dalam kegiatan ini persentase pencapaian target kegiatan dan
persentase pencapaian target indikator kinerja adalah 102,75%
karena dari 109 kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan,
jumlah yang telah diselesaikan adalah 112 kegiatan.
4. Meningkatnya leveling kapabilitas APIP
Kegiatan yang termasuk ke dalam indikator tersebut adalah Pelatihan
Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja. Dalam
kegiatan ini persentase pencapaian target kegiatan dan persentase
pencapaian target indikator kinerja adalah 92% karena dari 50 orang
yang direncanakan untuk diikutkan bintek dan diklat, sejumlah 46
orang telah diikutkan.
18
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Inspektorat Kota Semarang. Berdasarkan Peraturan Walikota Kota
Semarang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kota Semarang
mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota
Semarang. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Kota Semarang tentunya
harus dapat melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang
dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan
pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan kepada
seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di dalam wilayah
Pemerintahan Kota Semarang.
Inspektorat Kota Semarang sebagai lembaga yang menyelenggarakan
pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan
daerah, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu
meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah
sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good
Governance) maupun pemerintahan yang bersih (Clean Government)
dengan tujuan dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya
kemakmuran warga kota (welfare state).
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Semarang 2016-2021, dalam Misi ke-2 : Mewujudkan pemerintahan
yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik, yang dapat
digunakan dan selaras dengan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Inspektorat Kota Semarang, yaitu :
1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH
Sasaran Program :
- Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Opini BPK
WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
19
- Meningkatnya efektifitas tindak lanjut hasil pemeriksaan
- Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui
Peningkatan Leveling Maturitas Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah (SPIP)
Indikator Program :
- Jenis opini BPK atas Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
BPK,Inspektorat Propinsi, Inspektorat Kota
- Tingkat maturitas SPIP
2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
Sasaran Program : Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia
Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di Bidang Pengawasan.
Indikator Program : Tingkat leveling kapabilitas Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah (APIP).
3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Sasaran Program : Pelayanan administrasi perkantoran.
Indikator Program : Cakupan pelayanan administrasi perkantoran.
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Sasaran Program : Pelayanan sarana dan prasarana aparatur.
Indikator Program : Cakupan pelayanan sarana dan prasarana
aparatur.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Sasaran Program : Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan.
Indikator Program : Persentase temuan pengelolaan keuangan oleh
Inspektorat / BPK yang ditindaklanjuti.
Adapun isu penting yang strategis yang patut diangkat dalam Renja ini dan
perlu disiapkan landasan-landasannya untuk tahap pembangunan
berikutnya adalah tentang perlunya:
1. Perlunya dukungan stakeholder terkait peran Inspektorat Kota
Semarang dalam upaya memperoleh opini WTP atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kota Semarang oleh BPK RI
20
2. Masih lemahnya penerapan SPIP oleh SKPD di lingkungan Pemerintah
Kota Semarang
3. Tingginya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang
baik
4. Belum optimalnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) di jajaran perangkat daerah Pemerintah Kota
Semarang.
21
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Telaahan terhadap kebijakan pengawasan nasional dilakukan
terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61
Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Tahun 2020.Uraian Perencanaan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020, terdiri dari :
a. Fokus dan sasaran pengawasan umum
1). Pembagian urusan pemerintahan konkuren
2). Kelembagaan daerah
3). Kepegawaian pada perangkat daerah
4). Keuangan daerah
5). Pembangunan daerah
6). Pelayanan publik di daerah
7). Kerjasama daerah
8). Kebijakan daerah
9). Kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah
b. Fokus dan sasaran pengawasan teknis
1). Urusan pemerintahan bidang kesehatan
2). Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang
3). Urusan pemerintahan bidang social
4). Urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan
keluarga berencana
5). Urusan pemerintahan bidang penanaman modal
6). Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro kecil dan
menengah
7). Urusan pemerintahan bidang pendidikan
8). Urusan pemerintahan bidang kebudayaan
9). Urusan pemerintahan bidang kearsipan
10). Urusan pemerintahan bidang Pertanian
22
11). Urusan pemerintahan bidang perindustrian
12). Urusan pemerintahan bidang ketrentaman dan ketertiban
umum serta perlindungan masyarakat
13). Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil
14) Urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan masyarakat dan
desa.
c. Fokus dan Sasaran Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat
Daerah
1). Pemeriksaan pengelolaan keuangan
2). Pemeriksaan kebijakan daerah
3). Pemeriksaan tata laksana
4). Pemeriksaan aset
d. Fokus Rutin Pengawasan
e. Pengawasan Prioritas Nasional
f. Pengawalan Reformasi Birokrasi
g. Penegakan Integritas
h. Peningkatan Kapabilitas APIP
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
1. Tujuan
Tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :
a. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel;
b. Mewujudkan aparatur yang berintegritas;
2. Sasaran
Sasaran yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kota Semarang dalam
Tahun 2020 adalah :
a. Terlaksananya pengawasan internal berkala 114 Obrik
b. Tereviunya RKA OPD murni dan perubahan 51 OPD
c. Terselesaikannya tindak lanjut hasil pemeriksaan 83 %
d. Terlapornya PMPRB 1 pelaporan.
e. Terlapornya gratifikasi 2 pelaporan.
f. Terselenggaranya sosialisasi UPG
23
g. Terlapornya ZI menuju WBK 1 pelaporan
h. Terlapornya gratifikasi 2 pelaporan
i. Termonitoring dan terevaluasinya LHKASN
j. Tersurveynya Penilaian Integritas
k. Terlaksananya Gelar Pengawasan Daerah
l. Terlaksananya Simwas
m. Terlaksananya Rakorwas
n. Terevaluasinya 51 LKjIP OPD
o. Tereviunya LKPD Tahun 2019 1 dokumen
p. Terevaluasinya pelaksanaan SPIP di 51 OPD dan terlaksananya
pemetaan SPIP di 51 OPD.
q. Tereviunya LKjIP Kota Semarang 1 dokumen
r. Terlaksananya pengawasan dan pemberantasan pungutan liar di
Kota Semarang 12 bulan
s. Peningkatan level kompetensi APIP di level 3
3. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.
Tugas dan fungsi Inspektorat yang terkait dengan yang terkait
dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
adalah pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah
daerah.
Dengan adanya pengawasan penyelenggaraan daerah oleh
Inspektorat ini akan mampu mengurangi potensi penyimpangan dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang akan mendukung misi
kedua Walikota Semarang yaitu mewujudkan pemerintahan yang
semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik.
4. Nilai - Nilai Inspektorat Kota Semarang
Nilai- nilai Inspektorat Kota Semarang adalah:
1. Integritas
Suatu sikap jujur, adil, berani, bertanggung jawab dan bijaksana yang
harus dimiliki oleh seluruh anggota APIP untuk dijadikan sebagai
landasan bersikap, bekerja dan dalam mengambil keputusan serta
untuk membangun kepercayaan (trust) atau kredibilitas pribadi dan
institusi.
24
2. Profesional
Kesanggupan seluruh anggota APIP untuk dapat melaksanakan
tugas sesuai atau melebihi dari standar kinerja/kenugasan yang
ditetapkan, dengan dilandasi oleh : pertama, sikap (attitude)
semangat/motivasi kerja tinggi, berkomitmen, pantang menyerah;
kedua, pengetahuan (knowledge) yang luas ; dan ketiga, ketrampilan
(skill) yang tinggi.
3. Obyektif
Suatu sikap untuk mengungkapkan atau menyampaikan
data/informasi sesuai dengan fakta material yang ada, dan
menghindari benturan kepentingan yang dapat mengganggu dalam
bersikap dan pengambilan keputusan.
4. Independen
Suatu sikap menjunjung tinggi ketidakberpihakan,
mengedepankan profesionalitas dan mengutamakan kesesuaian
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta
mempertimbangkan keterpaduan dan sinergisitas.
5. Perbaikan terus - menerus (continuous improvement)
Suatu sikap untuk selalu mengembangkan diri (self-development),
mengembangkan kualitas SDM, selalu memperbaiki proses,
metode, mekanisme kerja dan produk organisasi dalam rangka
meningkatkan kapasitas SDM dan organisasi untuk mencapai
kualitas pelayanan terbaik.
25
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4.1. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Program ini dimaksudkan untuk memperlancar pelayanan
administrasi perkantoran dalam mendukung tugas pengawasan
Inspektorat Kota Semarang.
Adapun kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjabarkan
program ini adalah :
a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional;
c. Penyediaan alat tulis kantor;
d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
e. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan;
g. Penyediaan bahan logistik kantor;
h. Penyediaan makanan dan minuman; dan
i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.
k. Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran.
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sarana
dan prasarana Inspektorat Kota Semarang dalam mendukung
tugas pengawasan.
Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka
menjabarkan program ini adalah :
a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
b. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan;
c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
d. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;
e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
26
3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan.
Program ini dimaksudkan untuk mewujudkan adanya
akuntabilitas kinerja Inspektorat Kota Semarang. Adapun kegiatan
yang akan dilaksanakan dalam rangka menjabarkan program ini
adalah :
a. Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
Bendahara;
b. Penyusunan LAKIP;
c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
d. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran;
e. Penyusunan Renja OPD;
f. Penyusunan RKA OPD dan DPA OPD;
4) Program Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH.
Pelaksanaan Program ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan
pelaksanaan pengawasan fungsional yang dilakukan oleh
Inspektorat Kota Semarang selaku Lembaga Pengawas Intern di
lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Adapun kegiatan yang
akan dilaksanakan dalam rangka menjabarkan program ini
adalah:
a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala;
b. Pengendaliam manajemen pelaksanaan kebijakan KDH;
c. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan;
d. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif;
e. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan;
f. Evaluasi LAKIP OPD;
g. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
h. Evaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP)
i. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Semarang
j. Pengawasan dan Pemberantasan Pungutan Liar dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan
k. Penanganan kasus/khusus/pengaduan di lingkungan
Pemerintahan Daerah;
27
5) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur Pengawasan
Program ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kemampuan
teknis aparat Inspektorat Kota Semarang dalam menunjang tugas-
tugas pengawasan fungsional. Adapun kegiatan yang akan
dilakukan dalam menjabarkan program ini adalah : Pelatihan
Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas.
28
Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2020
dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kota Semarang
Kode Kegiatan
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja
Kegiatan
Rencana Tahun 2020 Perkiraan Maju Tahun 2021
Lokasi Kegiatan
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu
Sumber Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu
A. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
5.648.050.000
7.351.952.000
15.001 1. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala
Jumlah obrik yang dilakukan pengawasan secara berkala
Inspektorat 114 obrik 1.437.420.000 APBD 114 obrik 1.996.500.000
15.003 3. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
Jumlah RKA SKPD Murni dan Perubahan yang dilakukan Reviu
Inspektorat 51 OPD 5.560.000 APBD 51 OPD 152.900.000
15.004 4. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
Jumlah pemantauan Tindak Lanjut LHP
Inspektorat 114 obrik 839.560.000 APBD 114 obrik 1.129.850.000
29
15.005 5. Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif
Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Sosialisasi UPG, Laporan Pembinaan Zona Integritas menuju WBK, Laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK RI, Laporan monevdan
verifikasi LHKASN, Survey Penilian Integritas
Inspektorat 6 Keg 778.240.000 APBD 6 Keg 950.000.000
15.006 6. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan
Terlaksananya LARWASDA, RAKORWAS dan SIMWAS
Inspektorat 3 Keg 38.000.000 APBD 3 Keg 50.000.000
15.007 7. Evaluasi LKjIP/LAKIP SKPD
Laporan Reviu LkjIP/LAKIP
Inspektorat 20 OPD 3.890.000 APBD 20 OPD 28.600.000
15.008 8. Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Laporan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Inspektorat 1 Dokumen
2.500.000 APBD 1 Dokumen
25.250.000
15.010 9. Evaluasi dan Pemetaan SPIP SKPD
Jumlah SKPD yang dilakukan Evaluasi dan Pemetaan SPIP.
Inspektorat 51 OPD 18.000.000 APBD 51 OPD 78.600.000
15.011 10. Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemkot Semarang
Laporan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemkot Semarang
Inspektorat 1 Laporan
2.500.000 APBD 1 Laporan
24.000.000
30
15.012 11. Pengawasan dan
Pemberantasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Laporan Kegiatan Pengawasan dan Pemberantasan Pungutan Liar
Inspektorat 12 Laporan
1.676.600.000 APBD 12 Laporan
1.750.000.000
15.212 12. Penanganan Kasus / Khusus /Pengaduan di Lingkungan Pemerintah
Daerah
Jumlah kasus / khusus pengaduan yang di tindak lanjuti
Inspektorat 109 aduan
845.780.000 APBD 109 aduan
1.166.252.000
B. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
566.240.000
750.000.000
16.001
1. Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja
Tingkat leveling kapabilitas APIP
Inspektorat Level 3 566.240.000 APBD Level 3 750.000.000
C. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.193.320.000
2.885.000.000
01.002
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik
Terbayarnya abonemen telpon, surat kabar dan internet
Inspektorat 12 Bulan 15.000.000 APBD 12 Bulan 25.000.000
01.006
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
Inspektorat 12 Bulan 15.650.000 APBD 12 Bulan 25.000.000
31
01.010
3. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terpenuhinya kebutuhan ATK Inspektorat
Inspektorat 12 Bulan 127.000.000 APBD 12 Bulan 175.000.000
01.011
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Inspektorat
Inspektorat 12 Bulan 125.000.000 APBD 12 Bulan 150.000.000
01.013
5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor
Inspektorat 12 Bulan 21.000.000 APBD 12 Bulan 25.000.000
01.015
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Terbelinya buku perpustakaan di Inspektorat guna mendukung pengawasan fungsional
Inspektorat 100% 5.000.000 APBD 100% 10.000.000
01.016
7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Terpenuhinya kebutuhan BBM, doorsmeer, oli mobil dan sepeda motor
Inspektorat 12 Bulan 219.240.000 APBD 12 Bulan 225.000.000
01.017
8. Penyediaan Makanan dan Minuman
Terpenuhinya kebutuhan jamuan makan dan minum untuk tamu
Inspektorat 12 Bulan 315.740.000 APBD 12 Bulan 500.000.000
01.018
9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas ke luar daerah
Inspektorat 12 Bulan 1.178.400.000 APBD 12 Bulan 1.500.000.000
32
01.028
10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas dalam daerah
Inspektorat 12 Bulan 100.100.000 APBD 12 Bulan 150.000.000
01.154
11. Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran
Terbayarnya lembur APIP penunjang administrasi perkantoran
Inspektorat 12 Bulan 71.190.000 APBD 12 Bulan 100.000.000
D. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
574.497.000
1.190.000.000
02.009
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya peralatan kantor
Inspektorat 100% 574.497.000 APBD 100% 1.000.000.000
02.023
1. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan
Terpenuhinya pemeliharaan 1 unit mobil jabatan
Inspektorat 12 Bulan 25.000.000 APBD 12 Bulan 30.000.000
02.024
2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terpenuhinya pemeliharaan kendaran dinas/operasional
Inspektorat 12 Bulan 50.000.000 APBD 12 Bulan 75.000.000
02.026
3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
Inspektorat 12 Bulan 27.000.000 APBD 12 Bulan 35.000.000
02.028
4. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terpenuhinya pemeliharaan peralatan gedung kantor
Inspektorat 12 Bulan 45.000.000 APBD 12 Bulan 50.000.000
33
E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
189.755.000
202.500.000
06.005
1. Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
Terpenuhinya pengelolaan kegiatan rutin
Inspektorat 12 Bulan 174.255.000 APBD 12 Bulan 175.0000.000
06.010 2. Penyusunan LKjIP Tersedianya dokumen
LKjIP SKPD Inspektorat 1
Dokumen 2.000.000 APBD 1
Dokumen 5.000.000
06.020
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Tersedianya laporan keuangan akhir tahun
Inspektorat 1 Dokumen
3.000.000 APBD 1 Dokumen
5.000.000
06.023
4. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Tersedianya dokumen laporan prognosis
Inspektorat 1 Dokumen
2.500.000 APBD 1 Dokumen
5.000.000
06.028
5. Penyusunan Renja SKPD
Tersedianya dokumen Renja SKPD
Inspektorat 1 Dokumen
2.500.000 APBD 1 Dokumen
5.000.000
06.034
6. Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD
Tersedianya RKA dan DPA SKPD seta perubahan
Inspektorat 4 Dokumen
5.500.000 APBD 4 Dokumen
7.500.000
34
BAB V
PENUTUP
Rencana Kerja Inspektorat Kota Semarang Tahun 2020
merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang sejalan dengan
Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional yang menerangkan bahwa OPD diwajibkan
untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja
selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan
perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra
OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.
Sebagai sebuah dokumen resmi OPD, Renja OPD mempunyai
kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan
pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan
strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra OPD yang
menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi
Daerah.
Rencana Kerja Inspektorat yang telah disusun ini akan menjadi
pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota
Semarang selama Tahun 2020. Selain itu, Rencana Kerja Tahun 2020
juga akan dijadikan dasar evaluasi dalam pelaksanaan laporan atas
kinerja tahunan Inspektorat Kota Semarang Tahun 2019 dalam
bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kota
Semarang Tahun 2020 serta dapat dijadikan dasar dalam mengukur
tingkat keberhasilan Inspektorat Kota Semarang dalam rangka
meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good
Governance) maupun pemerintahan yang bersih (Clean Government) di
Kota Semarang sehingga dapat lebih akuntabel dan transparan
kepada seluruh stakeholders pemerintah Kota Semarang.
Semarang,
INSPEKTUR KOTA SEMARANG
Ir. WAHYU PERMATA RUSDIANA, MP Pembina Utama Muda
NIP. 19641212 199001 2 001
Recommended