View
5
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
LAKIP 2016
KOMINFO
INSPEKTORAT JENDERAL i
KOMINFO
Laporan
Inspektorat Jenderal
2016Akuntabilitas Kinerja
LAKIP 2016
KOMINFO
INSPEKTORAT JENDERAL ii
LAPORAN KINERJA
INSPEKTORAT JENDERAL
TAHUN 2016
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI INSPEKTORAT JENDERAL MenujuMasyarakatInformasi Indonesia
LAKIP 2016
KOMINFO
INSPEKTORAT JENDERAL iii
NILAI – NILAI
INTEGRITAS
TANGGUNG JAWAB
JELI
EGALITER
NETRAL
I T
J E
N
NILAI - NILAI
LAKIP 2016
KOMINFO
INSPEKTORAT JENDERAL i
Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 disusun sebagai wujud dari penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformas Birokrasi Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Dalam melakukan penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal 2016 berpedoman pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal merupakan perwujudan pertanggung jawaban Inspektur Jenderal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparatur pengawasan intern di lingkungan Komunikasi dan Informatika sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kominfo No.1 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2016 menyajikan kinerja (performance) yang dicapai Inspektorat Jenderal pada tahun 2016 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelaksanaan rencana kerja tahun 2016. Dengan demikian, Laporan Kinerja ini selain merupakan salah satu bentuk pemenuhan kewajiban administrasi pemerintahan, juga sebagai masukan dan umpan balik bagi perbaikan pelaksanaan program kerja dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika di masa yang akan datang.
Dengan demikian, penerbitan Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2016 ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kita semua.
Jakarta, Januari 2017
INSPEKTUR JENDERAL,
ELLY FARIANI
KATA PENGANTAR
LAKIP 2016
KOMINFO
INSPEKTORAT JENDERAL ii
DAFTAR ISI
Halaman Kata Pengantar Daftar Isi
i ii
I. PENDAHULUAN 1 A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 1 B. Peran Strategis Organisasi 4 C. Sumber Daya Manusia (SDM) 6 D. Sistematika Pelaporan 8 II. PERENCANAANKINERJA 9 A.Rencana Strategis 9 B. Penetapan Kinerja 14 III. AKUNTABILITAS KINERJA 20 A. Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal 20 B. Evaluasi dan Analisis Kinerja 23 ▪ Persentase Penerapan SPIP 23 ▪ Opini atas Laporan Keuangan 33 ▪ Nilai hasil Evaluasi AKIP Kementerian Kominfo 37 ▪ Skor Tingkat Kapabilitas APIP 37 C. Kinerja Lainnya terkait Upaya Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi serta Penciptaan Good Governance
40 - Pelaksanaan Whistle Blowing System 40 - Monitoring Penyampaian LHKPN dan LHKASN 41 D. Akuntabilitas Keuangan 42 V. PENUTUP 44
LAKIP 2016
KOMINFO
INSPEKTORAT JENDERAL iii
Sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika Pasal 601, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Peran penting Inspektorat Jenderal tergambar dalam Visi Inspektorat jenderal yaitu “Mewujudkan fungsi pengawasan intern yang independen, professional, dan berintegritas dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika”. Inspektorat Jenderal telah menetapkan 1 (satu) Sasaran Program (Strategis) yang akan dicapai dalam tahun 2016. Sasaran Strategis tersebut selanjutnya akan diukur dengan 4 (empat) Indikator Kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan, secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) Indikator Kinerja belum semuanya dapat memenuhi target yang ditetapkan.
SASARAN PROGRAM
‘Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Kominfo yang Bersih, Akuntabel,
dan Berkinerja Tinggi”
INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET CAPAIAN TAHUN
2016 (3) (4) (5)
1. Persentase (%) Penerapan SPIP (penuntasan di Ditjen SDPPI dan PPI, serta 2 Satker Ditjen IKP dan Ditjen Aptika)
80% (tahapan pelaksanaan
pembangunan SPIP atas kegiatan yang
berisiko tinggi)
100%
2. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika
WTP WDP (atas LK Tahun 2015)
RINGKASAN EKSEKUTIF
LAKIP 2016
KOMINFO
INSPEKTORAT JENDERAL iv
INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET CAPAIAN TAHUN
2016 (3) (4) (5)
3. Nilai Hasil Evaluasi AKIP Kementerian Komunikasi dan Informatika
70 (B) n/a
4. Skor tingkat kapabilitas APIP
3 2
Berdasarkan analisis capaian kinerja, secara umum gambaran pencapaian kinerja pengawasan Inspektorat pada tahun 2016, adalah sebagai berikut:
1. Telah dilaksanakan penilaian atas penerapan SPIP diseluruh Satker di Lingkungan Kementerian komunikasi dan Informatika, adapun tahapan-tahapan yang telah dilakukan dalam penilaian penerapan ini adalah sebagai berikut. (1) pengumpulan persepsi (2) tabulasi dan validasi (3) pembuktian (4) penarikan simpulan dan pemberian nilai
2. Kementerian Komunikasi dan Informatika meraih Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), artinya bahwa Kementerian Kominfo belum berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2015 sebagaimana yang ditargetkan.
3. Telah dilaksanakan evaluasi quick wins dan review LAKIP. Terhadap hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB, baru diperoleh hasil penilaian sementara, terhadap Kementerian Kominfo yaitu 64.64 (B)
4. Berdasarkan self assessment yang telah dilakukan, Itjen berada di level 2, namun belum dilakukan validasi oleh BPKP. Saat ini Itjen sedang melakukan kegiatan guna perbaikan menuju level 3
Pencapaian sasaran kinerja tahun 2016 ditempuh melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan, meliputi kegiatan perumusan kebijakan pengawasan, pelaksanaan pengawasan, koordinasi, konsultasi dan advokasi, serta pengembangan kapasitas pengawasan. Langkah-langkah tersebut dilaksanakan melalui pelaksanaan program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang dilaksanakan oleh Inspektorat I, II, III, dan IV, serta kegiatan Layanan Pembinaan dan Administrasi serta Dukungan Teknis Inspektorat Jenderal oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal, dengan Pagu Anggaran total tahun 2016 sebesar Rp. Rp.22.606.100.000,-
LAKIP 2016
KOMINFO
INSPEKTORAT JENDERAL v
Secara umum ada beberapa target yang belum bisa dicapai dengan baik yang artinya masih banyak yang harus ditingkatkan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka pelaksanakan tugas pencapaian kinerja tahun 2016. Pencapaian sasaran Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika tersebut, disamping ditentukan oleh kinerja faktor internal juga ditentukan oleh dukungan dari pihak eksternal, seperti kerjasama dengan Unit Kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku mitra kerja dan Institusi Pengawasan lainnya.
LAKIP 2016
KOMINFO
INSPEKTORAT JENDERAL 1
Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kominfo Tahun 2016 1
BAB I PENDAHULUAN
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1
Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan
Informatika Pasal 602, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan
pengawasan intern di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Jenderal
menyelenggarakan fungsi (Pasal 603):
1. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan
Kementerian;
2. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian terhadap
kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan
kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian;
5. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
Organisasi Inspektorat Jenderal terbagi ke dalam 5 unit eselon II, yaitu 1
(satu) unit administrasi (Sekretariat Inspektorat Jenderal) dan 4 (empat) unit
operasional pengawasan (Inspektorat I s/d IV) yang mempunyai lingkup tugas
sebagai berikut:
1) Sekretariat Itjen : Melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada
seluruh satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.
Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:
a. Bagian Program dan Evaluasi, mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran,
serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Inspektorat Jenderal.
Bagian Program dan Evaluasi terdiri atas:
• Subbagian Program dan Anggaran; dan
• Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
LAKIP 2016
KOMINFO
INSPEKTORAT JENDERAL 2
Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kominfo Tahun 2016 2
b. Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha, mempunyai tugas melaksanakan
urusan kepegawaian dan tata usaha di lingkungan Inspektorat Jenderal.
Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha terdiri atas:
• Subbagian Kepegawaian; dan
• Subbagian Tata Usaha.
c. Bagian Keuangan dan Rumah Tangga, mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan keuangan dan urusan rumah tangga di lingkungan
Inspektorat Jenderal.
Bagian Keuangan dan Rumah Tangga terdiri atas:
• Subbagian Keuangan; dan
• Subbagian Rumah Tangga.
d. Bagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, mempunyai tugas
melaksanakan evaluasi atas laporan hasil pengawasan fungsional,
laporan hasil pengawasan masyarakat, pemantauan penyelesaian tindak
lanjut hasil pengawasan, dan pengelolaan sistem informasi pengawasan.
Bagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan terdiri atas:
• Subbagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal; dan
• Subbagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Eksternal.
2) Inspektorat I : Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan
pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui
audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya,
pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta
penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal
Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
Inspektorat I terdiri atas:
• Subbagian Tata Usaha; dan
• Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
3) Inspektorat II : Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan
pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui
audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya,
pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta
penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal
Penyelenggaraan Pos dan Informatika dan Inspektorat Jenderal
Inspektorat II terdiri atas:
• Subbagian Tata Usaha; dan
• Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
LAKIP 2016
KOMINFO
INSPEKTORAT JENDERAL 3
Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kominfo Tahun 2016 3
4) Inspektorat III : Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan
pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui
audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya,
pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta
penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal
Informasi dan Komunikasi Publik dan Badan Penelitian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia.
Inspektorat III terdiri atas:
• Subbagian Tata Usaha; dan
• Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
5) Inspektorat IV : Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan
pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui
audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya,
pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta
penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Sekretariat Jenderal
dan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
Inspektorat IV terdiri atas:
• Subbagian Tata Usaha; dan
• Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
LAKIP 2016
KOMINFO
INSPEKTORAT JENDERAL 4
Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kominfo Tahun 2016 4
Struktur Organisasi Itjen secara detail dapat dilihat pada Gambar 1.1.
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Itjen
B. Peran Strategis Organisasi
Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2015-2019,
mengacu kepada visi pembangunan nasional tahun 2015-2019, yaitu
“Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong“. Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika
adalah visi institusi yang digunakan sebagai arahan kepada semua jajaran
Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya. Rumusan itu disusun untuk mendukung tercapainya visi
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL (Auditor)
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL (Auditor)
SUB BAGIAN TATA USAHA
SUB BAGIAN TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL (Auditor)
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL (Auditor)
SUB BAGIAN TATA USAHA
SUB BAGIAN TATA USAHA
INSPEKTORAT I INSPEKTORAT II INSPEKTORAT III INSPEKTORAT IV
INSPEKTUR JENDERAL
Sekretaris Inspektorat Jenderal
BAGIAN PROGRAM DAN EVALUASI
BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN
TATA USAHA
BAGIAN KEUANGAN DAN RUMAH TANGGA
BAGIAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN
SUB BAGIAN PROGRAM & ANGGARAN
SUB BAGIAN EVALUASI DAN
PELAPORAN
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN TATA USAHA
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN RUMAH TANGGA
SUB BAGIAN TLHP INTERNAL
SUB BAGIAN TLHP
EKSTERNAL
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
LAKIP 2016
KOMINFO
INSPEKTORAT JENDERAL 5
Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kominfo Tahun 2016 5
Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025. Untuk itu, seluruh sektor
pembangunan dalam pemerintahan dan seluruh potensi bangsa wajib
mewujudkan visi tersebut. Khusus Kementerian Komunikasi dan Informatika
diharapkan dapat memberikan kontribusi melalui upaya mewujudkan
masyarakat yang berpengetahuan, mandiri, dan berdaya saing tinggi melalui
pemanfaatan TIK. Untuk mencapai visi tersebut Kementerian Komunikasi dan
Informatika telah menetapkan berbagai Program dan Kegiatan.
Dalam kedudukannya sebagai unsur pengawas internal di lingkungan
Kementerian Komunikasi dan Informatika, Inspektorat Jenderal mempunyai
tugas untuk mengawal Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan agar
sejalan dengan Visi dan Misi Kementerian. Selain dari pada itu, Inspektorat
Jenderal juga diharapkan menjadi katalisator dalam mewujudkan good
governance dan clean government di lingkungan Kementerian Komunikasi dan
Informatika.
Peran strategis Inspektorat Jenderal semakin diperkuat dengan ditetapkannya
Piagam Audit Intern Kementerian Komunikasi dan Informatika, sebagaimana
tertuang dalam Keputusan Menteri Nomor 812 Tahun 2015. Piagam Audit
Intern (internal audit charter) tersebut, merupakan penegasan tentang peran
dan kewenangan pengawasan Inspektorat Jenderal serta komitmen dari para
pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap arti pentingnya fungsi
pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan
Kementerian Komunikasi dan Informatika.
C. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur yang paling menentukan
keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Itjen. Dalam menjalankan tugas
dan fungsinya, Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika
didukung oleh 88 pegawai. Komposisi pegawai Inspektorat Jenderal per 1
Januari 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :
LAKIP 2016
KOMINFO
INSPEKTORAT JENDERAL 6
Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kominfo Tahun 2016 6
Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan
Jabatan Jumlah
Eselon I 1
Eselon II 3
Eselon III 4
Eselon IV 11
Fungsional Auditor 39
Non Struktural/Fungsional (Staf) 30
Jumlah 88
Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Jenjang Pendidikan Jumlah
S2 33
S1 37
D3 3
SMA 14
SMP 1
Jumlah 88
Tabel 1.3 Komposisi Pegawai Fungsional
Jenjang Jabatan Fungsional Jumlah
Auditor Ahli Utama 1
Auditor Ahli Madya 9
Auditor Ahli Muda 7
Auditor Pertama 18
Auditor Penyelia 3
LAKIP 2016
KOMINFO
INSPEKTORAT JENDERAL 7
Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kominfo Tahun 2016 7
Auditor Kepegawaian Madya 1
Jumlah 39
Tabel 1.4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan
Jenjang Golongan Jumlah
Golongan I -
Golongan II 5
Golongan III 62
Golongan IV 21
Jumlah 88
Tabel1.5 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Pegawai Jumlah
Pegawai Laki-laki 52
Pegawai Perempuan 36
Jumlah 88
Tabel1.6 Rekapitulasi pegawai berdasarkan penempatan pada Unit Kerja
Unit Kerja Gol I Gol II Gol III Gol IV
Ket a b c d a b c d a b c d a b c d e
Inspektur Jenderal - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 Sekretariat Itjen - - - - - 1 1 2 5 13 4 5 2 3 - - - 36 Inspektorat I - - - - - - - - 3 3 3 - - - 3 - - 12 Inspektorat II - - - - - - - - 3 2 2 1 2 1 1 - - 12 Inspektorat III - - - - - - - - 1 5 2 1 1 0 2 - - 12 Inspektorat IV - - - - - 1 - - 4 2 2 0 1 1 3 - - 14 Jumlah - - - - - 2 1 2 16 25 13 7 6 5 9 1 - 88
LAKIP 2016
KOMINFO
INSPEKTORAT JENDERAL 8
Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kominfo Tahun 2016 8
D. Sistematika Pelaporan
LAKIP Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika
Tahun 2016 disajikan dengan sistematika sebagai berikut :
1. Bab I – Pendahuluan,
Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan
pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang
dihadapi organisasi.
2. Bab II – Perencanaan Kinerja,
Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Inspektorat
Jenderal Tahun 2016.
3. Bab III – Akuntabilitas Kinerja
Bagian ini menguraikan capaian kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2016
serta Realisasi Anggaran Tahun 2016.
4. Bab IV – Penutup
Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Inspektorat
Jenderal Tahun 2016 serta langkah di masa mendatang yang akan
dilakukan untuk meningkatkan kinerja.
LAKIP 2016
KOMINFO
INSPEKTORAT JENDERAL 9
Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kominfo Tahun 2016 9
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis
Visi, Misi, serta Tujuan dan Sasaran
Dalam perumusan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran pada Renstra Tahun
2015-2019, Inspektorat Jenderal memposisikan dirinya sebagai bagian dari
Program dan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika
Tahun 2015-2019 yang berdasarkan direktif Menteri Komunikasi dan
Informatika terdiri dari 4 Fokus Utama, yaitu :
Pertama (A) : Kementerian Kominfo sebagai pendukung dari fokus
pembangunan pemerintah di bidang pangan, maritim, energi,
pariwisata, industri, infrastruktur, sumber daya manusia
dan wilayah perbatasan.
Kedua (B) : Kementerian Kominfo sebagai leading sektor di bidang
Telekomunikasi, Internet, dan Penyiaran, serta Government
Public Relation (GPR).
Ketiga (C1) : Kementerian Kominfo sebagai regulator yang mengatur kebijakan
di bidang Telekomunikasi, Internet, dan Penyiaran.
Keempat (C2) : Kementerian Kominfo sebagai bagian dari sistem birokrasi
pemerintah yang harus dibenahi dalam rangka memberikan
pelayanan publik yang prima.
dengan 4 (empat) sasaran strategis (SS) yaitu :
SS.1 Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan
komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan
pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan
kedaulatan dan pemerataan pembangunan.
SS.2 Tersedianya akses pitalebar nasional, internet, dan penyiaran digital
yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi, pendidikan, sosial, buaya, pertahanan, dan keamanan.
LAKIP 2016
KOMINFO
INSPEKTORAT JENDERAL 10
Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kominfo Tahun 2016 10
SS.3 Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informatika yang efisien,
berdaya saing, dan aman.
SS.4 Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi
dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang
berintegritas, bersih, efektif, dan efisien.
Secara skematis, hal tersebut tergambar di dalam bagan Program Utama
Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menjadi direktif Menteri
Rudiantara, sbb :
Sesuai dengan perannya selaku Aparat Pengawasan Internal, serta
berdasarkan tugas dan fungsi-nya sebagaimana tertuang di dalam Pasal 601
s.d. 640 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika,
Inspektorat Jenderal memposisikan diri sebagai unsur pendukung terhadap
Fokus “Keempat” serta Sasaran Strategis ke-4 (SS.4) Kementerian Komunikasi
dan Informatika.
Didalam Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Komunikasi dan
Informatika termuat Program Internal Kementerian Komunikasi dan
LAKIP 2016
KOMINFO
INSPEKTORAT JENDERAL 11
Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kominfo Tahun 2016 11
Informatika terkait Reformasi Birokrasi dan Revolusi Mental, yang antara lain
menjelaskan tentang Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam
membenahi sistem birokrasi pemerintah guna memberikan pelayanan publik
yang prima, melalui penerapan metode Risk Based Internal Audit Program,
yaitu dengan:
a. Pengawalan terhadap proses pengadaan
b. Review atau evaluasi atas pengelolaan PNBP dan anggaran
c. Audit kinerja atas program utama Kementerian Komunikasi dan
Informatika
d. Audit atas pengelolaan BMN (termasuk hibah)
e. Pendampingan atas penyusunan Laporan KeuanganT
f. Tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal
Berdasarkan kondisi tersebut di atas, maka Inspektorat Jenderal
merumuskan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasarannya untuk Rencana Strategis Tahun
2015-2019 ini sbb :
Visi ”Mewujudkan fungsi pengawasan intern yang independen, professional, dan
berintegritas dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan
yang baik (good governance) di lingkungan Kementerian Komunikasi dan
Informatika”.
Misi 1) diterapkannya prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik secara
konsisten di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
2) terselenggaranya kegiatan setiap satuan kerja di Lingkungan kementerian
Komunikasi dan Informatika secara ekonomis, efisien dan efektif.
3) terselenggaranya efektifitas pengawasan melalui penguatan SDM yang
professional.
Tujuan Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2015-2019 adalah :
LAKIP 2016
KOMINFO
INSPEKTORAT JENDERAL 12
Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kominfo Tahun 2016 12
”meningkatkan peran aparat pengawasan intern dalam rangka terwujudnya
akuntabilitas kinerja, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang
efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika”.
Sasaran Organisasi
Seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya mencapai visi, misi, dan
tujuan tersebut di atas diarahkan untuk mencapai sasaran (hasil/outcome) :
1) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan
Kementerian Komunikasi dan Informatika;
dengan Indikator Kinerja :
a. Opini atas Laporan KeuanganKementerian Kominfo
b. Hasil Evaluasi AKIP Kementerian Kominfo
2) Meningkatnya peran aktif fungsi Inspektorat Jenderal dalam mendukung
pencapaian program-program pemerintah di Kementerian Komunikasi dan
Informatika, dengan menerapkan sistem audit internal yang
mengedepankan pengawasan yang pro aktif, mengindikasi praktik-praktik
yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan, kecurangan dan
korupsi. Dengan Indikator Kinerja :
a. Penerapan SPIP;
b. Skor Tingkat Kapabilitas APIP.
Tugas Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di
lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, diantaranya meliputi:
a. menyusun dan melaksanakan rencana pengawasan internal tahunan;
b. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan system
manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah
c. melakukan pengawasan (audit, evaluasi, reviu, pemantauan,
asistensi/pendampingan) dan penilaian atas efisiensi, efektivitas dan
kepatuhan di bidang keuangan, akuntansi, operasional, penerimaan
negara, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kegiatan lainnya
di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
LAKIP 2016
KOMINFO
INSPEKTORAT JENDERAL 13
Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kominfo Tahun 2016 13
d. melakukan audit kinerja keuangan dan operasional unit/satuan kerja
(termasuk Badan Layanan Umum) atau suatu kegiatan sesuai tingkat
risiko yang material dan prioritas manajemen;
e. memberikan rekomendasi perbaikan dan informasi yang obyektif tentang
kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
f. membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikan laporan
tersebut kepada pimpinan terkait dan auditan;
g. memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut
perbaikan yang telah direkomendasikan;
h. melakukan penelusuran rekam jejak calon rangka promosi atau
pengisian jabatan Komunikasi dan Informatika;
i. bekerjasama atau koordinasi BPKP, BPK RI, PPATK dan pihak lainnya
yang terkait dalam rangka pelaksanaan pengawasan di Lingkungan
Kementerian Komunikasi dan Informatika.
j. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan pengawasan
internal yang dilakukannya; dan
k. melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan khusus
atau pengawasan lainnya apabila diperlukan
l. melakukan kegiatan yang bersifat mandatory
m. melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka anti korupsi
Agar kegiatan Inspektorat Jenderal berjalan efektif dan hasil kegiatannya
memiliki kemanfaatan yang optimal, maka seluruh kegiatan pengawasan
Inspektorat Jenderal harus dapat :
a. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan,
efisiensi, dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan
fungsi satuan kerja
b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen
resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan dan
c. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan
pemerintahan
LAKIP 2016
KOMINFO
INSPEKTORAT JENDERAL 14
Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kominfo Tahun 2016 14
B. Penetapan Kinerja
Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan KinerjaInstansi
Pemerintah, Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika
telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) sebagai tolok ukur dan bahan evaluasi
akuntabilitas kinerja.
Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2016
NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET
(1) (2) (3) (4) 1.
Terwujudnya tata kelola Kementerian Kominfo yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi
1. Persentase (%) Penerapan SPIP (penuntasan di Ditjen SDPPI dan PPI, serta 2 Satker Ditjen IKP dan Ditjen Aptika)
80% (tahapan pelaksanaan
pembangunan SPIP atas kegiatan yang
berisiko tinggi)
2. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika
WTP
3. Nilai Hasil Evaluasi AKIP Kementerian Komunikasi dan Informatika
70 (B)
4. Skor tingkat kapabilitas APIP
3
LAKIP 2016
KOMINFO
INSPEKTORAT JENDERAL 15
Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kominfo Tahun 2016 15
Adapun Penetapan Kinerja unit eselon II dapat disajikan pada tabel berikut :
Tabel 2.2 Penetapan Kinerja Unit Eselon II
1. Sekretariat Inspektorat Jenderal
NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET
(1) (2) (3) (4) 1. Layanan Pembinaan dan
Administrasi serta Dukungan Teknis Inspektorat Jenderal
1. Persentase (%) realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pendukung pengawasan yang telah direncanakan
90%
2. Persentase (%) laporan hasil pengawasan dan pelaksanaan kegiatan yang diadministrasikan
100%
3. Persentase (%) aparat pengawasan lulus sertifikasi auditor
75%
4. Persentase (%) auditor yang mengikuti bimtek dan diklat penunjang pelaksanaan pengawasan
65%
5. Persentase (%) auditor yang memiliki sertifikat keahlian khusus di bidang pengawasan
40%
6. Persentase terpenuhinya kriteria IA-CM Level 3
100%
2. Layanan Perkantoran 12 Bulan Layanan
3. Kendaraan Bermotor 3 Unit 4. Pengadaan Alat
Pengolah Data 30 Unit
5. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
8 Unit
LAKIP 2016
KOMINFO
INSPEKTORAT JENDERAL 16
Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kominfo Tahun 2016 16
2. Inspektorat I
NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET
(1) (2) (3) (4) 1. Penerapan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Ditjen SDPPI
Persentase (%) Penerapan SPIP pada Ditjen SDPPI
80%
2. Penerapan sistem internal audit pada Ditjen SDPPI yang mengedepankanpengawasan yang proaktif (pencegahan)
Persentase (%) ditindaklanjutinya rekomendasi hasil pengawasan dalam rangka pencapaian opini WTP atas laporan keuangan pada Ditjen SDPPI
100%
Persentase (%) pelaksanaan kegiatan pengawasan yang mendukung pencapaian Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) pada Ditjen SDPPI
90%
Penilaian hasil evaluasi AKIP di lingkungan Ditjen SDPPI
B
LAKIP 2016
KOMINFO
INSPEKTORAT JENDERAL 17
Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kominfo Tahun 2016 17
3. Inspektorat II
NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET
(1) (2) (3) (4) 1. Penerapan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Ditjen PPI
Persentase (%) Penerapan SPIP padaDitjen PPI
80%
2. Penerapan Sistem Audit Internal pada Ditjen PPI yang Mengedepankan Pengawasan yang Proaktif
Persentase (%) ditindaklanjutinya rekomendasi hasil pengawasan dalam rangka pencapaian opini WTP atas laporan keuangan pada Ditjen PPI
100%
Persentase (%) pelaksanaan kegiatan pengawasan yang mendukung pencapaian Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) pada Ditjen PPI
90%
Penilaian hasil evaluasi AKIP di lingkungan Ditjen PPI
B
LAKIP 2016
KOMINFO
INSPEKTORAT JENDERAL 18
Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kominfo Tahun 2016 18
4. Inspektorat III
NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET
(1) (2) (3) (4) 1. Penerapan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Ditjen IKP dan Ditjen Aptika
Persentase (%) Penerapan SPIP pada Ditjen IKP dan Ditjen Aptika
80%
2. Penerapan Sistem Internal Audit pada Ditjen IKP dan Ditjen Aptika yang Mengedepankan Pengawasan yang Proaktif (Pencegahan)
Persentase (%) ditindaklanjutinya rekomendasi hasil pengawasan dalam rangka pencapaian opini WTP atas laporan keuangan pada Ditjen IKP dan Ditjen Aptika
100%
Persentase (%) pelaksanaan kegiatan pengawasan yang mendukung pencapaian Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) pada Ditjen IKP dan Ditjen Aptika
90%
Penilaian hasil evaluasi AKIP di lingkungan Ditjen IKP dan Ditjen Aptika
B
LAKIP 2016
KOMINFO
INSPEKTORAT JENDERAL 19
Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kominfo Tahun 2016 19
5. Inspektorat IV
NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET
(1) (2) (3) (4) 1. Penerapan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Setjen, Itjen, dan Balitbang SDM
Persentase (%) Penerapan SPIP pada Setjen, Itjen, dan Balitbang SDM
80%
2. Penerapan Sistem Internal Audit pada Setjen, Itjen, dan Balitbang SDM yang Mengedepankan Pengawasan yang Proaktif (Pencegahan)
Persentase (%) ditindaklanjutinya rekomendasi hasil pengawasan dalam rangka pencapaian opini WTP atas laporan keuangan pada Setjen, Itjen, dan Balitbang SDM
100%
Persentase (%) pelaksanaan kegiatan pengawasan yang mendukung pencapaian Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) pada Setjen, Itjen, dan Balitbang SDM
90%
Penilaian hasil evaluasi AKIP di lingkungan Ditjen Aptika dan Setjen
B
LAKIP 2016
KOMINFO
INSPEKTORAT JENDERAL 20
Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kominfo Tahun 2016 20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal
Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, LAKIP Inspektorat Jenderal
Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 selain memaparkan
pencapaian hasil-hasil pelaksanaan program/kegiatan serta realisasi anggaran
yang disediakan juga berupaya menganalisa pencapaian sasaran kinerja yang
diukur melalui pencapaian tiga indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan
dalam Rencana Kinerja Tahun 2016. Hasil perbandingan indikator kinerja
sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya dapat menjadi masukan bagi
manajemen untuk mengoreksi strategi, arah kebijakan dan fokus
program/kegiatan pada masa mendatang.
Capaian Kinerja Itjen Tahun 2016 sebagai berikut ;
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Itjen Tahun 2016
NO. SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
TARGET CAPAIAN TAHUN 2016
PENJELASAN
(1) (2) (3) (4) (5) (7) 1.
Terwujudnya tata kelola Kementerian Kominfo yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi
1. Persentase (%) Penerapan SPIP (penuntasan di Ditjen SDPPI dan PPI, serta 2 Satker Ditjen IKP dan Ditjen Aptika)
80% (tahapan pelaksanaan
pembangunan SPIP atas
kegiatan yang berisiko tinggi)
100% Telah dilaksanakan penilaian atas penerapan SPIP diseluruh Satker di Lingkungan Kementerian komunikasi dan Informatika, adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penilaian penerapan ini adalah sebagai berikut :
- Pengisian kuisioner
LAKIP 2016
KOMINFO
INSPEKTORAT JENDERAL 21
Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kominfo Tahun 2016 21
NO. SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
TARGET CAPAIAN TAHUN 2016
PENJELASAN
(1) (2) (3) (4) (5) (7) eselon 3, eselon 4 dan staff
- Pengisian kuisioner eselon 2
- Validasi nilai skor awal
- Pembuktian atas nilai tersebut melalui reviu dokumen dan wawancara
- Pemaparan ke Satker SDPPI dan Permintaan Tanggapan
- Penarikan Kesimpulan dan Penyusunan Laporan
- Penyampaian Laporan Akhir
Di dalam laporan penilaian maturitas SPIP juga telah disampaikan rekomendasi untuk mencapai skor 3 atau tahap “terdefinisi”
Capaian atas seluruh tahapan penilaian dalam pembangunan SPIP tersebut adalah 100%
LAKIP 2016
KOMINFO
INSPEKTORAT JENDERAL 22
Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kominfo Tahun 2016 22
NO. SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
TARGET CAPAIAN TAHUN 2016
PENJELASAN
(1) (2) (3) (4) (5) (7) 2. Opini BPK
terhadap Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika
WTP WDP (atas LK Tahun 2015)
Opini atas laporan Keuangan Kemenkominfo TA 2016 belum diketahui karena hingga saat disusunnya Laporan Kinerja ini proses pemeriksaan BPK atas laporan Keuangan kementerian TA 2016 masih berlangsung
3. Nilai Hasil Evaluasi AKIP Kementerian Komunikasi dan Informatika
70 (B) n/a Telah dilaksanakan evaluasi quick wins dan review LAKIP. Terhadap hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB, baru diperoleh hasil penilaian sementara, terhadap Kementerian Kominfo sebesar 64,64 (B)
4. Skor tingkat kapabilitas APIP
3 2 Berdasarkan self assessment yang telah dilakukan, Itjen berada di level 2, namun belum dilakukan validasi oleh BPKP. Saat ini Itjen sedang
LAKIP 2016
KOMINFO
INSPEKTORAT JENDERAL 23
Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kominfo Tahun 2016 23
NO. SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
TARGET CAPAIAN TAHUN 2016
PENJELASAN
(1) (2) (3) (4) (5) (7) melakukan kegiatan guna perbaikan menuju level 3
Jumlah Anggaran:
Besarnya anggaran untuk pelaksanaan Program Pengawasan dan Peningkatan
Akuntabilitas Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika TA 2016 adalah
Rp.22.606.100.000
B. Evaluasi dan Analisis Kinerja
Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja
yang bertujuan untuk menilai keberhasilan dan/atau kegagalan dari pelaksanaan
program kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peta Strategi
Itjen tahun 2016. Dalam pencapaian sasaran program ”Terwujudnya Tata Kelola
Kementerian Kominfo yang Bersih, Akuntabel, dan Berkinerja Tinggi”, Inspektorat
Jenderal mempunyai 4 (empat) Indikator Kinerja Program dengan penjabaran
sebagai berikut :
1. Persentase (%) Penerapan SPIP
Sejalan dengan perkembangan peran internal audit yang kini harus lebih
diarahkan kepada fungsi advisory service, Inspektorat Jenderal dalam
pelaksanaan tugas-tugas pengawasannya mulai tahun 2015 telah lebih
menekankan pada evaluasi dan pemberian assurance untuk pengembangan
penerapan SPIP oleh Satuan-Satuan Kerja sebagai kegiatan yang utama.
Kegiatan yang berfokus pada identifikasi dan penilaian atas risiko sebagai
tools yang utama diyakini lebih bermanfaat bagi Satuan Kerja selaku
auditan dalam upaya meningkatkan proses manajemen risiko dan
pengendalian risiko-nya, sekaligus meminimalisir terjadinya penyimpangan
ataupun praktek-praktek yang tidak mencerminkan 3 E (ekonomis, efisien,
efektif).
LAKIP 2016
KOMINFO
INSPEKTORAT JENDERAL 24
Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kominfo Tahun 2016 24
Disamping itu, dari hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Kementerian
dari tahun ke tahun, dapat diketahui bahwa diperolehnya opini WDP atau
pun disclaimer atas LK Kementerian sesungguhnya bersumber dari 2 (dua)
hal, yaitu : 1). Adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-
undangan, dan 2). Adanya kelemahan dalam penerapan sistem
pengendalian intern.
Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 Peraturan
Pemerintan pengendalian Nomor 60 tahun 2008 didefinisikan sebagai
berikut:
(1) Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan
dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan
seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas
tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien,
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
(2) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat
SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara
menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Tujuan dari penerapan SPIP sebagaimana dinyatakan dalam pasal 2 ayat (3)
Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan
keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi
pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan
pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan, sebagaimana visualisasi sbb :
LAKIP 2016
KOMINFO
INSPEKTORAT JENDERAL 25
Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kominfo Tahun 2016 25
Sumber Daya
Output, Outcome
efisien
keandalan pelaporan keuangan
kepatuhan thdp peraturanperundang-undangan
PP 60/2008, ttg Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Bab I Ps. 1 butir 1 dan 2
efektif
pengamananaset negara
proses bisnis
proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui :
1. Kegiatan yang efektif dan efisien,2. keandalan pelaporan keuangan,3. pengamanan aset negara, dan4. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
Penerapan SPIP di Kemkominfo harus lebih diarahkan untuk dapat
menyelesaikan permasalahan yang ada, yaitu melalui pembenahan bisnis
proses pada area-area yang menjadi temuan (berulang) yang mempengaruhi
opini atas Laporan Keuangan. Namun demikian, di sisi lain tujuan
pengembangan SPIP juga harus dapat memberikan jaminan yang memadai
bagi tercapainya tujuan entitas, terutama yang tercermin dalam program-
program unggulan Kementerian yang terdiri dari 4 besaran: Broadband,
Internet, TV Digital, dan GPR.
LAKIP 2016
KOMINFO
INSPEKTORAT JENDERAL 26
Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kominfo Tahun 2016 26
Secara visual model penerapan SPIP tsb adalah sbb
:
LHP atas LK/Opini
LHP atas SPILHP Kepatuhan
Identifikasi area yg memiliki kelemahan pengendalian
Peta proses bisnis perijinan dan PNBP (struktur dan proses -
flowchart)
Pemetaan proses bisnis berdasarkan regulasi / best
practices / standarEvaluasi proses bisnis
berdasarkan SOP
Pemetaan bisnis proses yg berjalan (existing); walkthrough
test
Membandingkan proses bisnis berdasarkan regulasi, SOP,
prose bisnis faktual (existing)
Peta proses bisnis perijinan dan PNBP (struktur dan proses -
flowchart)
Kesenjangan (Gap) antara SOP dan praktik yg berjalan dg
regulasinya (norma) → Area of Inprovement
Penilaian risiko (risk assessment)
Daftar Risiko (Risk Register)
Peta Risiko (Risk Map)Formulasi rencana aksi
perbaikan pengendalian (control)Formulasi rencana aksi mitigasi
risikoPelaksanaan rencana
aksi (Satker)
Evaluasi dan pengembanganberkelanjutan
SPIP
1
2 3
4
57
6
8
Target/Goal(Dok Perecanaan dan dok lainnya)
Penerapan SPIP
Kegiatan Evaluasi Proses Bisnis
Kegiatan Penilaian Risiko
Catatan:
Memperhatikan definisi, tujuan dan penerapan SPIP sebagaimana
dinyatakan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan dari
sistem pengendalian intern, yang salah satunya adalah memastikan
tercapainya tujuan entitas, maka setiap unsur-unsur SPIP harus dibangun
menyatu dalam setiap proses bisnis internal entitas yang dirancang untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
LAKIP 2016
KOMINFO
INSPEKTORAT JENDERAL 27
Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kominfo Tahun 2016 27
Dalam konteks pelaksanaan Perpres 2/2015 tentang RPJMN 2015-2019
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) antara lain juga
telah menerbitkan Peraturan Kepala (Perka) BPKP nomor 4 tahun 2016
tentang Pedoman Asesmen dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP.
Pedoman tersebut memberikan panduan bagi Kementerian/Lembaga untuk
melakukan penilaian/pengukuran (kualitas) penerapan SPIP.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Kementerian Komunikasi dan
Informatika (Kemkominfo) mengambil inisiatif untuk melakukan Asesmen
mandiri (self assessment) tingkat maturitas SPIP dengan tujuan untuk
mendapatkan gambaran tentang tingkat penerapan SPIP yang selanjutnya
akan digunakan sebagai landasan bagi percepatan penerapan SPIP di
lingkungan Kemkominfo.
Penerapan SPIP di lingkungan Kemkominfo di awali dengan diterbitkannya
Peraturan Menteri (Permen) Kominfo nomor 26 tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kemkominfo. Permen ini kemudian
digantikan dengan Permen nomor 30 tahun 2015 tentang Pedoman
Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kemkominfo yang lebih bersifat
operasional.
Berdasarkan hal-hal yang diuraikan sebelumnya pada butir 1 dan 2 di atas
dan sebagaimana juga pengembangan sistem-sistem lainnya maka
pengembangan SPIP di Kemkominfo diarahkan untuk dapat menyelesaikan
permasalahan yang ada, khususnya pembenahan bisnis proses pada area-
area yang menjadi temuan berulang atau yang berpotensi menjadi temuan
yang akan mempengaruhi opini atas Laporan Keuangan. Di sisi lain tujuan
pengembangan SPIP juga harus dapat memberikan jaminan yang memadai
bagi tercapainya tujuan entitas.
Untuk dapat melaksanakan kedua tugas di atas, yakni mencegah
terulangnya temuan dan memberikan keyakinan yang memadai atas
tercapainya tujuan kementerian dalam kerangka SPIP, maka pengembangan
SPIP di Kemkominfo dijabarkan ke dalam:
LAKIP 2016
KOMINFO
INSPEKTORAT JENDERAL 28
Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kominfo Tahun 2016 28
a. Evaluasi Business Process
Evaluasi proses bisnis ditujukan untuk menilai kecukupan
pengendalian yang dibangun pada tiap tahapan kegiatan suatu proses
bisnis, menentukan area-area dimana pengendalian belum dibangun
atau dinilai tidak cukup. Selanjutnya terhadap area of improvement
tersebut disusun rekomendasi untuk memperbaiki pengendalian.
b. Asesmen Risiko atas Program-Program Utama
Asesmen risiko merupakan salah satu unsur SPIP, bertujuan untuk
mengidentifikasi risiko yang mungkin akan menganggu pencapaian
tujuan (program-program utama) Kementerian, melakukan analisis dan
evaluasi atas risiko-risiko tersebut serta menyusun langkah-langkah
mitigasinya.
c. Asesmen mandiri tingkat maturitas penerapan SPIP
Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan kerangka kerja
yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat
kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan.
Tingkat maturitas ini dapat digunakan paling tidak sebagai (a)
instrumen evaluatif penyelenggaraan SPIP, dan (b) panduan generik
untuk meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern.
LAKIP 2016
KOMINFO
INSPEKTORAT JENDERAL 29
Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kominfo Tahun 2016 29
Tahapan dan metodologi asesmen dapat digambarkan sebagai berikut:
Kuesioner
Validasi
Pembuktian
Pemaparan Hasil
Pelaporan
Skor Awal
Observasi
Wawancara
Kuesioner Lanjutan
Reviu Dokumen
Action Plan
Penarikan Simpulan
21 – 22 Sep
22 Sep
23 Sep -
1
2
3 4
5
6
1) Tahapan asesmen ini dimulai dengan pengumpulan persepsi dari
responden yang dipilih dengan komposisi sebagai berikut:
No Uraian Dilaksanakan
tanggal
1 Pejabat Struktural 10 Oktober 2016
- Eselon I
- Eselon II
- Eselon III 21-22 September
2016 - Eselon IV
2 Non Struktural
Total Responden
LAKIP 2016
KOMINFO
INSPEKTORAT JENDERAL 30
Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kominfo Tahun 2016 30
Survei persepsi dilakukan melalui pengisian kuesioner, dimana untuk
setiap fokus (sub unsur SPIP, ada 25 sub unsur; lihat butir 2, Unsur-
Unsur SPIP) terdiri dari 5 karakter tingkatan yang sifatnya berjenjang,
dari belum ada (nilai 0), rintisan (nilai 1), berkembang (nilai 2),
terdefinisi (nilai 3), terkelola dan terukur (nilai 4), serta optimum (nilai
5).
Jumlah fokus maturitas dan bobot nilai untuk setiap unsur SPIP yang
dinilai adalah sebagai berikut:
No Unsur SPIP
Bobot
Nilai
Unsur
Jumlah
Fokus
Maturitas
1. Lingkungan Pengendalian 30% 8
2. AsesmenRisiko 20% 2
3. Kegiatan Pengendalian 25% 11
4. Informasi dan
Komunikasi
10% 2
5. Pemantauan 15% 2
Jumlah 100% 25
2) Tahapan berikutnya adalah tabulasi dan validasi atas jawaban
kuesioner yang diperoleh, validasi dilakukan dengan menguji
konsistensi jawaban tiap responden, sedangkan penentuan nilai
maturitas SPIP ditetapkan berdasarkan modus dari nilai masing-masing
karakter fokus maturitas. Tahapan ini menghasilkan nilai/skor awal
tingkat maturitas SPIP yang dituangkan dalam bentuk predikat untuk
masing-masing fokus penilaian, dengan gradasi sebagai berikut:
Tingkat Maturitas Klasifikasi Nilai Interval Nilai
Belum Ada 0 Nilai < 1,0
Rintisan 1 1,0 < Nilai < 2,0
Berkembang 2 2,0 < Nilai < 3,0
Terdefinisi 3 3,0 < Nilai < 4,0
Terkelola dan terukur 4 4,0 < Nilai <4,5
Optimum 5 Nilai > 4,5
LAKIP 2016
KOMINFO
INSPEKTORAT JENDERAL 31
Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kominfo Tahun 2016 31
Tingkat maturitas pada masing-masing fokus Asesmen digunakan untuk
menyimpulkan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Satker
yang bersangkutan.
Setiap tingkatan maturitas SPIP ditunjukkan oleh karakteristik tertentu,
yaitu:
Tingkat Maturitas
Klasifikasi Nilai Karakteristik SPIP
Belum Ada
0
Unit organisasi sama sekali belum memiliki
kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk
melaksanakan praktek-praktek pengendalian
intern
Rintisan 1
Ada praktik pengendalian intern, namun
pendekatan risiko dan pengendalian yang
diperlukan masih bersifat ad-hoc dan tidak
terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi
dan pemantauan sehingga kelemahan tidak
diidentifikasi.
Berkem bang
2
Unit organisasi telah melaksanakan praktik
pengendalian intern, namun tidak
terdokumentasi dengan baik dan
pelaksanaannya sangat tergantung pada
individu dan belum melibatkan semua unit
organisasi. Efektivitas pengendalian belum
dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan
yang belum ditangani secara memadai.
Terdefini si
3
Unit organisasi telah melaksanakan praktik
pengendalian intern dan terdokumentasi
dengan baik. Namun evaluasi atas
pengendalian intern dilakukan tanpa
dokumentasi yang memadai.
Terkelola dan
Terukur 4
Unit organisasi telah menerapkan pengendalian
internal yang efektif, masing-masing personel
pelaksana kegiatan yang selalu mengendalikan
kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu
sendiri maupun tujuan Unit organisasi.
LAKIP 2016
KOMINFO
INSPEKTORAT JENDERAL 32
Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kominfo Tahun 2016 32
Tingkat Maturitas
Klasifikasi Nilai Karakteristik SPIP
Evaluasi formal dan terdokumentasi.
Optimum 5
Unit organisasi telah menerapkan pengendalian
intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam
pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh
pemantauan otomatis menggunakan aplikasi
komputer.
3) Tahapan selanjutnya adalah pembuktian. Pada tahap ini dilakukan
pembuktian atas capaian-capaian nilai setiap fokus (sub unsur) SPIP
tertentu untuk memastikan eksistensi/keberadaan kondisi tiap karakter
yang merepresentasikan tingkat maturitas. Pembuktian dilakukan
dengan pengumpulan data melalui reviu dokumen, melakukan survei
lanjutan dengan kuesioner, melakukan wawancara dengan
pejabat/petugas, dan observasi secara langsung atas proses bisnis yang
relevan. Pemilihan metode pembuktian disesuaikan dengan fokus dan
tingkatan maturitas yang akan diuji. Tahapan ini dilakukan mulai
tanggal 26 September 2016 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2016.
4) Setelah diperoleh bukti yang cukup selanjutnya dilakukan penarikan
simpulan dan pemberian nilai (scoring) untuk tiap-tiap fokus (sub unsur)
untuk mendapatkan nilai total. Penarikan simpulan dilakukan mulai
tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016.
5) Hasil yang diperoleh selanjutnya dipaparkan kepada pihak Satker.
Pemaparan hasil asesmen ditujukan sebagai verifikasi akhir atas
simpulan-simpulan yang dibuat asesor, dan sekaligus juga penyampaian
(usulan) saran/rekomendasi untuk disepakati, yang nantinya akan
disajikan dalam Laporan Hasil Asesmen.
6) Tahapan akhir dari asesmen ini adalah penyusun Laporan Hasil
Asesmen yang dilakukan pada tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan
tanggal 10 Desember 2016.
Hasil asesmen terhadap penyelenggaraan SPIP pada tahun 2016
menunjukkan:
a. Hasil penilaian assesmen tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP
Ditjen SDPPI berada pada level “Berkembang” dengan nilai 2,095.
LAKIP 2016
KOMINFO
INSPEKTORAT JENDERAL 33
Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kominfo Tahun 2016 33
b. Hasil penilaian assesmen tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP
Ditjen PPI berada pada level “Berkembang” dengan nilai 2,7158. c. Hasil penilaian assesmen tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Itjen
berada pada level “Berkembang” dengan nilai 2,1270. d. Hasil penilaian assesmen tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP
Ditjen IKP berada pada level “Berkembang” dengan nilai 2,0455. e. Hasil penilaian assesmen tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP
Balitbang SDM berada pada level “Berkembang” dengan nilai 2,0080;
f. Hasil penilaian assesmen tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP
Ditjen Aptika berada pada level “Berkembang” dengan nilai 2,2925.
g. Hasil penilaian assesmen tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP
Setjen berada pada level “Berkembang” dengan nilai 2,329..
Penerapan yang baik atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
selanjutnya diharapkan akan memberikan dampak yang positif (outcomes)
terhadap kinerja dan akuntabilitas Kementerian dalam rangka mewujudkan
clean government dan good governance, karena antara lain sbb :
a. Terbangunnya sistem peringatan dini melalui identifikasi atas potensi
terjadinya praktik-praktik yang menyimpang, kecurangan dan korupsi
yang merugikan keuangan negara;
b. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi
Kemkominfo melalui aktivitas-aktivitas yang berkinerja dan
mencerminkan unsur 3 E (ekonomis, efektif, efisien);
c. Tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan
penyelenggaraan pemerintahan Negara, keandalan pelaporan
keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan sesuai amanat Peraturan Pemerintah 60 tahun
2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Keseluruhan tahap pelaksanaan telah di selesaikan, sehingga nilai capaian
yang diperoleh sebesar 100%
2. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan
Informatika Opini hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Kementerian merupakan
salah satu ukuran keberhasilan suatu intansi dalam mencapai tingkat
kinerja dan akuntabilitas yang diharapkan serta menjadi bagian yang cukup
LAKIP 2016
KOMINFO
INSPEKTORAT JENDERAL 34
Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kominfo Tahun 2016 34
penting dari upaya mewujudkan Good Governance. Opini diberikan
berdasarkan kriteria penilaian serta Standar Pemerikasaan Keuangan
Negara (SPKN) yang berlaku. Opini hasil Audit tersebut terdiri dari 4
kategori, yaitu: Tidak Wajar (adverse opinion), Tidak Menyatakan
Pendapat/TMP (No Opinion/ Disclaimer), Wajar Dengan Pengecualian (WDP),
dan Wajar Tanapa Pengecualian (WTP), bergantung dari hasil pemeriksaan
BPK
Dari hasil audit atas Laporan Keuangan Kementerian TA 2015, BPK
memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari taget WTP yang
telah ditetapkan. Kondisi ini bila dibandingkan dengan kondisi tahun-tahun
sebelumnya, terlihat pada tabel berikut ini :
Indikator Kinerja
2012 2013 2014 2015 Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Target
Realisasi
Opini hasil audit BPK WTP WDP WTP WDP WTP TMP WTP WDP
Catatan : Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenkominfo TA 2016 belum diketahui karena hingga saat disusunnya Laporan Kinerja ini, proses pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian TA 2015 masih berlangsung.
Hasil audit BPK atas Laporan Keuangan setiap tahunnya dituangkan dalam 1
(satu) set Laporan yang terdiri: Laporan Hasil Audit (LHA) atas Laporan
Keuangan, LHA atas Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan LHA atas
Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan. LHA atas Laporan
Keuangan berisi opini atas kewajaran penyajiaan Laporan Keuangan,
sedangkan 2 (dua) LHA lainnya berisi kelemahan/kekurangan dalam
penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan tingkat kepatuhan terhadap
perundang-undangan. LHA atas SPI dan LHA kepatuhan terhadap ketentuan
perundang-undangan, menguraikan temuan-temuan (findings) yang
dituangkan dalam format kondisi-kriteria-sebab-akibat-rekomendasi yang
merupakan penjelasan opini yang diberikan. Dengan kata lain opini atas
Laporan Keuangan yang diperoleh akan sejalan dengan kualitas penerapan
LAKIP 2016
KOMINFO
INSPEKTORAT JENDERAL 35
Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kominfo Tahun 2016 35
sistem pengendalian intern dan tingkat ketidakpatuhan terhadap ketentuan
perundang-undangan.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) selama lima tahun
berturut-turut (tahun anggaran 2009 – 2013) mendapatkan opini “Wajar
Dengan Pengecualian” (WDP/Qualified), tahun anggaran 2014 mendapatkan
opini “Tidak Memberikan Pendapat” (TMP/Disclaimer), dan tahun anggaran
2015 kembali mendapatkan opini WDP. Kondisi ini secara tidak langsung
menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan penerapan sistem
pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan yang secara material mempengaruhi Laporan Keuangan
Berdasarkan catatan BPK atas Laporan Keuangan Kominfo, penyebab utama
dari diperolehnya opini WDP atas LK TA 2015 adalah:
1. Penyelesaian Kewajiban Program KPU/USO Tahun Jamak Berlarut-larut.
Kontrak pekerjaan USO menimbulkan potensi utang atas paket pekerjaan
yang masih dalam proses tuntutan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia
(BANI) sebesar Rp. 1,42 triliun dan yang belum diajukan gugatan ke BANI
sebesar Rp. 164,37 miliar.
2. Pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan:
a) Indikasi proses pelelangan tidak sesuai ketentuan yaitu pengadaan Jasa
Survey Rp. 233,06 juta, data center SIMS tahap III sebesar Rp41,80
miliar dan pemeliharaan operasional SIMS sebesar Rp2,56 Miliar.
b) Realisasi pengadaan tanah untuk pengembangan Lab. BPPT sebesar
Rp54,30 Miliar tidak dapat diyakini kewajarannya.
Diperolehnya opini Wajar Dengan Pengecualian atas Laporan Keuangan
Kementerian TA 2015 dapat memberikan berbagai dampak yang tidak
diinginkan. Di antaranya yang penting adalah :
a. Dapat mengganggu upaya pencapaian target-target pembangunan
bidang Komunikasi dan Informatika;
b. Dapat menimbulkan citra buruk masyarakat terhadap Kementerian
terkait kredibilitas dan nilai-nilai integritas, serta peran pengawasan
intern APIP yang masih perlu ditingkatkan;
LAKIP 2016
KOMINFO
INSPEKTORAT JENDERAL 36
Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kominfo Tahun 2016 36
c. Dapat menimbulkan persepsi masyarakat atas nilai kinerja dan
akuntabilitas Kementerian yang dianggap masih belum baik;
d. Dapat menghambat upaya peningkatan capaian nilai Reformasi
Birokrasi;
e. Dapat mempengaruhi upaya mewujudkan good governance.
Oleh karena itu, untuk memperbaikinya diperlukan komitmen dan langkah-
langkah yang nyata dari segenap jajaran Kementerian Komunikasi dan
Informatika serta penguatan peran pengawasan intern dari Inspektorat
Jenderal selaku APIP.
Dalam kaitannya dengan upaya menuju WTP, ke depan Inspektorat
Jenderal akan menetapkan beberapa fokus perhatian yang penting, yaitu
terhadap masalah-masalah:
a) Pengelolaan PNBP
- BHP Frekuensi
- BHP Tel dan KPU/USO
b) Pengadaan Barang/jasa
- Program USO
- Program Utama Kementerian
c) Penyusunan LK dan Penyelesaian TLHP
- Kebijakan Akuntansi
- Penyelesaian TLHP yang berlarut-larut, TLHP yang tidak bisa
ditindak-lanjuti
d) Penyehatan internal Itjen
- SDM; Integritas, Kompetensi, Kinerja
- Mekanisme/proses kerja: Infrstuktur, SOP/Juknis/Juklak
Selain itu, sesuai dengan peran baru APIP sebagai “agent of Quality
Assurance” kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal akan lebih diarahkan
kepada upaya pembinaan terhadap Satuan Kerja, sehingga kegiatan
pengawasan akan lebih dititik beratkan kepada pemberian asistensi dan
konsultansi (assurance services), pengawasan yang berifat preventif
(pencegahan) serta pengawasan yang bersifat direktif (pengawalan), yang
dipandang lebih efektif untuk meningkatkan kinerja organisasi secara
keseluruhan dibanding pengawasan yang bersifat re-aktif.
LAKIP 2016
KOMINFO
INSPEKTORAT JENDERAL 37
Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kominfo Tahun 2016 37
LK 2015 memperoleh opini WDP dari target WTP yang ditetapkan, sehingga
capaian kinerja yang diperoleh adalah sebesar 75%
3. Nilai Hasil Evaluasi AKIP Kementerian Komunikasi dan Informatika
Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang
dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan
pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas
pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan
akuntabilitas kinerja birokrasi.
Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-nya, serta
sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi
pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP.
Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah di pusat dan
daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan
mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan
dalam RPJMN/RPJMD.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(Kementerian PAN RB) melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.
Sampai dengan laporan Kinerja ini disusun, masih belum ditetapkan nilai
hasil Evaluasi AKIP oleh Kementerian PAN/RB, Nilai yang sudah
dikeluarkan baru bersifat hasil penilaian sementara sebesar 64.64 (B).
Dari hasil penilaian sementara (NIlai B) dapat disimpulkan bahwa capaian
kinerja atas hasil evaluasi AKIP Kementerian Kominfo sebesar 100%
4. Skor tingkat kapabilitas APIP
Dalam rangka mendukung program nasional di bidang pengawasan intern
guna mewujudkan clean government dan good governance (“Pemerintahan
LAKIP 2016
KOMINFO
INSPEKTORAT JENDERAL 38
Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kominfo Tahun 2016 38
Kelas Dunia”), Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan
Informatika pada tahun 2016 telah berupaya untuk meningkatkan
kapabilitasnya ke tingkat yang diharapkan.
Latar belakang perlunya meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah (APIP) sebagai berikut:
a. Masih maraknya tindakan yang menyimpang dari pejabat publik (illegal
act, fraud, bahkan korupsi) memerlukan perhatian yang sungguh-
sungguh dari Pemerintah, antara lain berupa peningkatan peran dan
kualitas dari pengawasan intern pemerintah. Selama ini APIP masih
dipandang sebagai asessoris belaka dan belum diperankan secara
optimal (APIP lebih banyak dibebani dengan tugas-tugas ketaatan /
compliance, belum kepada tugas-tugas yang dapat memberikan
kontribusi bagi peningkatan kinerja organisasi).
b. Peran APIP sangat penting dalam mewujudkan kondisi yang
diharapkan, karena lingkup tugasnya lebih terarah kepada aspek
pencegahan dan advisory service terhadap GRC (Governance, Risk and
Control), serta memberikan value added bagi pelaksanaan tugas-tugas
pemerintahan (terutama dalam kaitannya dengan pelayanan publik).
Upaya Peningkatan Kapabilitas APIP juga selaras, antara lain dengan:
a. Pembukaan UUD 45,
b. Nawacita,
c. Amanat RPJMN Tahun 2015-2019 serta arahan Presiden RI, pada
tahun 2019 (tahun akhir RPJMN) tingkat kapabilitas APIP secara
nasional harus mencapai 85 % di Level 3, dan hanya 1 % di Level 1
(sisanya di Level 2),
d. Grand Design Reformasi Birokrasi,
e. PP No.60 Tahun 2008 (khususnya pasal 11),
f. Inpres No. 9 tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem
Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi
Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat,
LAKIP 2016
KOMINFO
INSPEKTORAT JENDERAL 39
Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kominfo Tahun 2016 39
g. Arahan Presiden RI dalam Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah di
BPKP tanggal 13 Mei 2015, yang intinya sbb :
1) Dalam 5 (lima) tahun ke depan (masa RPJMN 2015-2019), level
kapabilitas APIP ditergetkan mencapai 85 % level-3, dan 1 % level-
1.
2) APIP agar membuat sistem peringatan dini.
3) APIP agar memberikan solusi atas berbagai masalah.
4) Tingkatkan kapabilitas pengawasan intern pemerintah.
Dalam upaya Peningkatan Kapabilitas APIP, Inspektorat Jenderal telah
membangun Infrastruktur KPA (Key Process Area) APIP, melaksanakannya
dalam rangka Peningkatan Kapabilitas APIP menuju level 2 atau 3 menurut
IACM, dan melakukan Pra-Self Assessment Kapabilitas APIP berdasarkan
IACM. Dari hasil sementara Self Assessment diketahui bahwa tingkat
Kapabilitas Inspektorat Jenderal selaku APIP di Tahun 2016 berada di level
2 menurut standar IACM.
Peningkatan kapabilitas APIP (self improvement), selain dalam rangka
meningkatkan Level ICAM juga bertujuan agar APIP dapat memaksimalkan
perannya terutama selaku consulting agent (advisory service) dalam menilai
dan melaporkan tingkat efisiensi, efektivitas dan keekonomisan, serta
memberikan saran kepada manajemen yang mencakup area tatakelola
manajemen,resiko dan pengendalian.
Berdasarkan hasil self assesment, Level IACM Itjen Kementerian Kominfo
berada di level 2, sehingga bisa disimpulkan bahwa capaian atas kinerja
peningkatan kapabilitas APIP sebesar 66.67%
LAKIP 2016
KOMINFO
INSPEKTORAT JENDERAL 40
Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kominfo Tahun 2016 40
C. Kinerja Lainnya terkait Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Penciptaan Good Governance 1. Pengelolaan SIMWAS, Whistle Blowing System (WBS), dan Pengaduan
Masyarakat (Dumas)
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 1 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika pasal
623 menyebutkan bahwa Inspektorat Jenderal melalui Sub Bagian Tindak
Lanjut Hasil Pengawasan Internal memilki tugas untuk melakukan
pengelolaan sistem informasi pengawasan, yang meliputi pemeliharaan
aplikasi, pengelolaan basis data internal, serta analisis dan penyajian
informasi. Dalam melakukan pengelolaan sistem informasi, Subbagian
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal mengelola SIMWAS, WBS, dan
Dumas.
Sistem Informasi Manajemen Pengawasan adalah aplikasi yang dibangun
untuk mendukung kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Auditor.
Seluruh rangkaian kegiatan pengawasan tercatat pada sistem sebagai
bentuk akuntabilitas dan transparansi kinerja Auditor sesuai dengan
standar audit dan kode etik auditor, dan juga sebagai alat monitoring
pimpinan terhadap pelaksanaan pengawasan secara keseluruhan.
Whistle Blowing System yang dibangun merupakan bagian dari aksi atau
upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan memperhatikan
Peraturan Kepala LKPP Nomor 7 Tahun 2012 tentang Whistle Blowing
System.
Di dalam mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang akuntabel
Inspektorat Jenderal telah memfasilitasi WBS dengan memanfaatkan
aplikasi dari LKPP dan juga untuk mendukung pemeberantasan tindak
pidana korupsi serta penyalahgunaan wewenang dilingkungan
Kementerian Kominfo, Inspektorat Jenderal juga telah membangun dan
menjalankan aplikasi WBS tersendiri yaitu (http://wbs.kominfo.go.id) dan
kotak surat elektronik untuk pengaduan WBS di wbs@mail.kominfo.go.id
untuk sarana pengaduan orang dalam, selain WBS, Inspektorat Jenderal
juga memfasilitasi masyarakat untuk mengawasi kinerja Kementerian
LAKIP 2016
KOMINFO
INSPEKTORAT JENDERAL 41
Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kominfo Tahun 2016 41
Komunikasi dan Informatika (Pengaduan Masyarakat) melalui kotak surat
elektronik di dumas@mail.kominfo.go.id. Kotak surat elektronik untuk
WBS dan Dumas telah dipublikasi melalui website Kementerian
Komunikasi dan Informatika.
Dari hasil evaluasi dilaporkan bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember
2016 tidak ada laporan pengaduan orang dalam (whistleblower) maupun
pengaduan dari masyarakat terkait penyimpangan dalam pengadaan
barang/jasa dan indikasi tindak korupsi maupun penyalahgunaan
wewenang di lingkungan Kementerian Kominfo baik melalui website wbs
LKPP maupun website wbs Kementerian Kominfo dan email.
2. Monitoring Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan LHKASN
Menindaklanjuti Instruksi Menteri Komunikasi dan Informatika No. 1
Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kewajiban Penyampaian Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika,
Inspektorat Jenderal telah melakukan pemantauan kepatuhan
penyampaian LHKPN dan LHKASN yang berkoordinasi dengan Biro
Kepegawian dan Organisasi.
Dalam hal kepatuhan penyampaian LHKASN melalui aplikasi SiHarka,
Wajib LHKASN Kemkominfo tercatat 551 (limaratus limapuluh satu) orang,
dan yang telah menyampaikan LHKASN berjumlah 279 (duaratus
tujuhpuluh sembilan) orang, atau 51% Wajib LHKASN yang patuh
menyampaikan LHKASN-nya. Dari hasil evaluasi, Laporan yang telah
tercatat di SiHarka belum dilakukan verifikasi, hal ini terkendala oleh
petunjuk teknis verifikasi LHKASN dari menpan yang belum tersedia, dan
Inspektorat Jenderal melalui Tim Verifikasi LHKASN yang belum
menetapkan petunjuk teknis verifikasi LHKASN.
LAKIP 2016
KOMINFO
INSPEKTORAT JENDERAL 42
Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kominfo Tahun 2016 42
D. Akuntabilitas Keuangan 1. Anggaran Tahun 2016
Pagu anggaran Inspektorat Jenderal dalam DIPA Tahun 2015 dengan
Program ”Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika” adalah sebesar
Rp.22.606.100.000,- yang terbagi ke dalam 5 (lima) kegiatan, sebagai
berikut:
a) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Ditjen Sumber
Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Inspektorat I), sebesar
Rp.953.167.000.-
b) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Ditjen
Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Inspektorat II), sebesar
Rp.1.103.372.000.-
c) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Ditjen Aplikasi
dan Informatika dan Ditjen IKP (Inspektorat III), sebesar
Rp.811.617.000.-
d) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat
Jenderal, Itjen, dan Balitbang SDM (Inspektorat IV), sebesar
Rp.939.668.000.-
e) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat
Jenderal (Sekretariat Itjen), sebesar Rp.18.798.276.000,-
2. Realisasi Dari total pagu anggaran sebesar Rp. 22.606.100.000,- hingga tanggal 31
Desember 2016 telah terealisasi sebesar Rp. 20.534.390.628 atau 90,84%,
dengan rincian sebagai berikut :
LAKIP 2016
KOMINFO
INSPEKTORAT JENDERAL 43
Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kominfo Tahun 2016 43
1) Per Jenis Belanja
No. Belanja Pagu (Rp)
Realisasi (Rp)
% Realisasi
1. 2. 3.
Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal
11.313.204.000 10.812.164.000
480.732.000
10.461.316.388 9.594.476.140
478.598.100
92,47 88,74 99,56
J u m l a h 22.606.100.000 20.534.390.628 90,84
2) Per Kegiatan
No Kegiatan Penja Pagu
(Rp) Realisasi
(Rp)
% Realisas
i 1. Pengawasan
Terhadap Pelaksanaan Tugas Di Lingkungan SDPPI
Inspektorat I
953.167.000 930.199.507
97,59
2. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Di Lingkungan Ditjen PPI
Inspektorat II
1.103.372.000
1.073.499.359
97,29
3. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Di Lingkungan Ditjen Aptika dan IKP
Inspektorat III
811.617.000 708.505.435
87,30
4. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Di Lingkungan Setjen, Itjen dan Balitbang SDM
Inspektorat IV
939.668.000 838.819.390
89,27
5. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal
Set. Itjen
18.798.276.000
16.983.366.937
90,35
Jumlah 22.606.100.000
20.534.390.628 90,84
LAKIP 2016
KOMINFO
INSPEKTORAT JENDERAL 44
Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kominfo Tahun 2016 44
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan
Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Itjen tahun 2016
merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Itjen
sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2004
tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dengan berpedoman pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(PAN dan RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan disusun
berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika no. 13 tahun
2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah pada Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Dari keseluruhan target indikator kinerja yang telah ditetapkan belum
seluruhnya mencapai target yang telah ditetapkan. Namun demikian
Inspektorat Jenderal selaku aparat pengawasan intern telah menjalankan
tugas dan fungsinya melakukan pengawalan dan pengawasan agar
pelaksanaan Program yang dijalankan seluruh Unit Kerja sesuai dengan visi
dan misi Kementerian serta mampu mendorong terwujudnya efektivitas dan
efisiensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
Opini hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Kementerian merupakan
salah satu ukuran keberhasilan suatu intansi dalam mencapai tingkat kinerja
dan akuntabilitas yang diharapkan serta menjadi bagian yang cukup penting
dari upaya mewujudkan Good Governance. Dari hasil audit BPK atas Laporan
Keuangan Kementerian selama lima tahun berturut-turut (tahun anggaran
2009 – 2013) Kominfo mendapatkan opini “Wajar Dengan Pengecualian”
(WDP/Qualified), tahun anggaran 2014 Kominfo mendapatkan opini “Tidak
Memberikan Pendapat” (TMP/Disclaimer), dan tahun anggaran 2015 kembali
mendapatkan opini WDP. Kondisi ini secara tidak langsung menunjukkan
bahwa masih terdapat kelemahan penerapan sistem pengendalian intern dan
ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang
secara material mempengaruhi Laporan Keuangan. Pengawasan Itjen atas
LAKIP 2016
KOMINFO
INSPEKTORAT JENDERAL 45
Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kominfo Tahun 2016 45
penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK-RI pun belum sepenuhnya
dapat diterima BPK.
Oleh karena itu, untuk memperbaikinya diperlukan komitmen dan
langkah-langkah yang nyata dari segenap jajaran Kementerian Komunikasi
dan Informatika serta penguatan peran pengawasan intern dari Inspektorat
Jenderal selaku APIP.
B. Saran
Dalam upaya meningkatkan peran pengawasan APIP tersebut,
Inspektorat Jenderal akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
1. Dalam rangka pencegahan terjadinya penyimpangan di masing-masing
unit kerja/auditi dan pembenahan bisnis proses pada area-area yang
menjadi temuan (berulang) yang mempengaruhi opini atas Laporan
Keuangan, akan memperluas dan meningkatkan langkah–langkah
pendampingan dan pengawalan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan
dan evaluasi program unit kerja, di lain pihak Sistem Pengendalian
Internal di masing-masing unit kerja akan terus ditingkatkan.
2. Perencanaan penugasan akan lebih terfokus pada penyelesaian temuan
hasil audit BPK yang berdampak kepada opini.
3. Dalam upaya mencapai Level 3 peningkatan kapabilitas APIP, akan
melengkapi pembangunan Infrastruktur KPA (Key Process Area) APIP yang
diperlukan untuk itu, dan juga segera melaksanakan assessment oleh
BPKP terhadap nilai pencapaian Kapabilitas APIP.
4. Untuk meningkatkan kapasitas SDM APIP, dan mengoptimalkan jumlah
Auditor yang tersedia, akan terus dilakukan pengembangan kompentensi
SDM APIP melalui pelatihan, studi banding, PKS, workshop, dan
keikutsertaan dalam seminar pengawasan
5. Pemanfaatan SIMWAS (Sistem Informasi manajemen Pengawasan) akan
lebih dimaksimalkan sehingga memudahkan jajaran Top Management
dalam memantau dan memonitoring kinerja pelaksanaan program kerja.
6. Ke dalam internal Inspektorat Jenderal akan terus ditingkatkan
pembangunan budaya kerja melalui pengembangan nilai budaya
LAKIP 2016
KOMINFO
INSPEKTORAT JENDERAL 46
Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kominfo Tahun 2016 46
organisasi yang telah ditetapkan, meliputi nilai-nilai: Integritas, Tanggung
Jawab, Jeli, Egaliter, Netral (“ITJEN”).
Recommended