View
274
Download
13
Category
Preview:
DESCRIPTION
Volume 7, Nomor 1, Februari 2016 MALIA Jurnal Ekonomi Syariah UNIVERSITAS YUDHARTA PASURUAN DAFTAR ISI M. Fahmul Iltiham Dian Wahyuni Strategi Agen Asuransi Syariah dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah 1-26 Abdillah Mundir Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan Madrasah 27-40 Muhammad Nizar Strategi Pengembangan Marketing di BPRS Adil Makmur Malang 41-58 Sukamto Kontektualitas Institusi Hisbah dalam Perekonomian Indonesia Prespektif Maqashid Syariah 59-80 Aang Kunaifi Implementasi Pemasaran Syari’ah Berbasis Human Spirit dalam Islamic Finance 81-94 Binti Nur Asiyah Sustainability Pinjaman Bergulir UPK PNPM Perkotaan, Peluang Chaneling Bank Syariah 95-112 Ana Nurwahida Manajemen Infaq Secara Sektoral di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Cabang Malang 113-128 M. Khoirul Malik Ekonomi Suriah Pra-Revolusi Politik: Sistem Sosialis di Bawah Rezim Duo-Assad 129-130 Nomor ISSN : 2087-9636
Citation preview
Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
MALIA Jurnal Ekonomi Syariah
UNIVERSITAS YUDHARTA PASURUAN
Jurnal Melia terbit sejak 2010, setiap enam bulan sekali bulan Januari dan
Juli, merupakan jurnal ekonomi dan perbankan syariah yang menyajikan
artikel hasil penelitian (empiris) serta isu-isu yang mencakup ekonomi
syariah, keuangan syariah dan perbankan syariah
Penanggungjawab:
Asrul Anan
Pimpinan Redaksi
Muhammad Fahmul Iltiham
Penyunting:
Ahmad Ma’ruf
Amang Fathurrahman
Mitra Bestari:
Ali Samsuri (STAIN Kediri)
Fatikul Himami (UIN Sunan Ampel Surabaya)
Editor Pelaksana:
Sukamto
Muhammad Nizar
Administratur:
Alimatul Farida
Alamat Penyunting dan Tata Usaha: Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Agama Islam Universitas Yudharta Pasuruan. Jl. Yudharta 07
(Pesantren Ngalah) Sengonagung Purwosari Pasuruan Jawa Timur
Indonesia 67162. Telp (0343) 611186, Fax (0343) 611186, e-mail:
nizaryudharta@gmail.com
MALIA
Jurnal Ekonomi Syariah
UNIVERSITAS YUDHARTA PASURUAN
Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
DAFTAR ISI
Muhammad Fahmul Iltiham Dian Wahyuni
(Universitas Yudharta Pasuruan)
Strategi Agen Asuransi Syariah dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Asuransi Syariah
1-29
Abdillah Mundir (Universitas Yudharta Pasuruan)
Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan Madrasah
30-43
Muhammad Nizar (Universitas Yudharta Pasuruan)
Strategi Pengembangan Marketing
44-62
Sukamto (Universitas Yudharta Pasuruan)
Kontektualisasi Institusi Hisbah dalam Perekonomian Indonesia praspektif Maqashid Syariah
63-86
Aang Khunaifi (Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI)
al-Khairat, Pamekasan)
Implementasi Pemasaran syari’ah Berbasis Human Spirit Dalam Islamic Finance (Studi Kasus Strategi Pemasaran di Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS) Bhakti Sumekar Kabupaten Sumenep)
87-102
Binti Nur Asiyah (STAIN Telungagung)
Sustainability Pinjaman Bergulir UPK PNPM Perkotaan, Peluang Chaneling Bank Syariah
103-121
Ana Nurwahida (STAI Raden Rahmad Kepanjen
Malang)
Manajemen Infaq Secara Sektoral di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Cabang Malang
122-137
Nomor ISSN : 2087-9636
Muhammad Fahmul Iltiham 1
STRATEGI AGEN ASURANSI SYARIAH
DALAM MENINGKATKAN JUMLAH NASABAH ASURANSI SYARIAH
(Studi kasus di PT. Asuransi Takaful Indonesia Malang)
Oleh: Muhammad Fahmul Iltiham & Dian Wahyuni
Abstraksi: Dalam penelitian ini, penulis mengangkat suatu
permasalahan yaitu Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan
jumlah nasabah asuransi syariah dan bagaimana strategi agen dalam
meningkatkan jumlah nasabah pada PT. Asuransi Takaful Cabang
Malang.
Hasil penelitian ini mengungkapkan strategi agen dalam
meningkatkan jumlah nasabah antara lain dengan cara seorang agen
mempunyai strategi memperluas pasar terutama untuk masyarakat
yang belum menggunakan jasa asuransi syariah melalui sosialisasi
secara langsung, mempertahankan dan meningkatkan pasar yang
sudah ada dengan berupaya untuk selalu menjaga komunikasi dengan
pelanggan dalam rangka memberikan layanan terbaiknya,
mengenalkan perencanaan keuangan dan pengelolaan resiko dalam
asuransi syariah, menyeleksi resiko atas diri peserta dengan cara
mengidentifikasi kemungkinan terjadinya resiko yang dihadapi
peserta, mengevaluasi dan mengukur besarnya resiko yang mungkin
terjadi dan menentukan metode yang terbaik untuk menangani resiko
yang telah diidentifikasi tersebut.
Kata Kunci: Strategi Agen, Asuransi Syariah, Meningkatkan
Pendahuluan
Pada umumnya setiap perusahaan mempunyai tujuan untuk dapat dan
berkembang pesat, tujuan tersebut akan dapat tercapai apabila perusahaan
sudah mampu untuk mempertahankan dan meningkatkan hasil penjualannya
dengan mencari dan membina para konsumennya.
Dengan keadaan ekonomi yang cenderung mengalami penurunan yang
mencolok tajam akibat pengaruh krisis ekonomi memberikan dampak buruk
terhadap sektor-sektor rill perekonomian Indonesia. Pertumbuhan dunia usaha
khususnya dunia usaha asuransi merupakan salah satu bidang usaha yang
sangat potensial untuk dikembangkan dimasa yang akan datang. Selama ini
pun bidang jasa ini sudah cukup berkembang, seiring dengan kebutuhan
masyarakat akan jaminan resiko terhadap kegiatan mereka.
Muhammad Fahmul Iltiham 2
Persoalan yang dihadapi oleh industri asuransi di tanah air salah
satunya adalah sumber daya manusia yang belum memadai dan rendahnya
pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya arti asuransi bagi kehidupan
masyarakat. Jumlah agen asuransi di Indonesia pada akhir tahun 2005 menurut
data DAI (Dewan Asuransi Indonesia) baru sekitar 80.000 orang, jumlah itu
begitu kecil dibandingkan dengan potensi pasar yang tersedia. Keterbatasan
sumber daya manusia yang terjadi pada gilirannya berujung pada kekecewaan
konsumen.1
Untuk menghindari kekecewaan, salah satu faktor yang mempengaruhi
antara perusahaan jasa dengan konsumen adalah pelayanan yang dilakukan
oleh agen selaku bagian sumber daya manusia yang menawarkan produk
secara langsung pada masyarakat atau konsumen.2 Tanpa peran agen tersebut,
prospek bisa kesulitan mendapatkan pelayanan jasa asuransi. Bagi perusahaan
tertentu, apabila agen asuransi tidak berperan optimal, produktivitas penjualan
menjadi rendah.3
Dalam perusahaan asuransi yang menjadi tenaga penjual untuk
memberikan wawancara langsung kepada konsumen dilakukan oleh seorang
agen. Menurut M. Wahyu Prihartono, agen merupakan ujung tombak
keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.4 Dimana agen sangatlah berperan
terhadap penawaran produk baru pada asuransi syariah saat ini, dimana agen
memberikan pelayanan dalam menawarkan jasa perlindungan terhadap
kebutuhan finansial baik individu maupun kelompok, baik kebutuhan
kesehatan maupun harta benda. Seorang agen asuransi dalam memberikan
pelayanan kepada konsumen agar sukses dan memuaskan, sangat dibutuhkan
komitmen atas pekerjaan dengan senantiasa berlatih secara konsisten dan harus
memiliki pengetahuan yang cukup tentang asuransi.5
Dalam berhubungan dengan calon pemegang polis, seorang agen di
tuntut mampu menjaga kepercayaan.6 Agen lah yang berperan dalam
memberikan pelayanan dengan membawa visi dan misi dalam memasarkan
asuransi terhadap masyarakat. Hal itu dapat dipahami dengan
1 Arba’iyah Satriani, Peluang di Tengah Persaingan, (Jakarta: Harian Republika, 2005), hal. 4. 2 Perusahaan Jasa adalah perusahaan yang kegiatannya menjual jasa atau dapat dikatakan menjual barang yang tidak terlihat (tidak berwujud). Misalnya: penjahit, perawat, dan usaha perhotelan, dll. Bambang Widjajanta dan Aristanti Widyaningsih, Mengasah Kemampuan Ekonomi, (Bandung: Citra Praya, 2007), Cet-1, hal. 2. 3 Sugeng Widodo, Mindset Sukses Agen Asuransi, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), hal. 54. 4 M. Wahyu Prihartono, Manajemen Pemasaran dan Tata Usaha Asuransi, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hal. 6. 5 Surjono Soerono, Penuntun ke Agenan Asuransi jiwa edisi IV, (Jakarta: Dewan Asuransi Indonesia, 1998), hal. 8. 6 Superwanto MB, Rahasia Sukses Agen Top Bumiputera, (Tangerang: Lembaga Studi Informasi, LSI, 2005), hal. 9.
Muhammad Fahmul Iltiham 3
membandingkan masalah yang dihadapi oleh konsumen dalam membeli polis
asuransi.7
Konsumen dapat menerima bantuan yang sangat berharga dari agen
saat terjadinya kerugian. Seorang agen akan membantu konsumen dengan
memberikan data yang mengenai kerugian yang diterima dan akan menjadi
pembela, apabila ternyata perusahaan tidak mau mengakui kerugian tersebut.
Disamping itu, agen akan dapat membantu konsumen untuk membuat
perencanaan secara menyeluruh mengenai program asuransi yang
dibutuhkan.8 Sesuai dengan firman Allah Swt di dalam Al-Quran untuk saling
tolong menolong dan bekerjasama dalam QS. al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:
Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. al-Maidah: 2)9
Hal inilah yang melatar belakangi penulis meneliti tentang peranan agen
dalam meningkatkan nasabah yang dikelola oleh PT. Asuransi Takaful
Indonesia. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat
dirumuskan permasalahan, apa faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan
jumlah nasabah asuransi syariah di PT. Asuransi Takaful Cabang Malang, dan
bagaimana strategi agen dalam meningkatkan jumlah nasabah pada PT.
Asuransi Takaful Cabang Malang.
Pengertian Asuransi Syariah
PT Syarikat Takaful Indonesia merupakan asuransi syariah yang
pertama kali berdiri di Indonesia pada tanggal 24 Februari 1994. Pendirian
asuransi syariah yang dimotori oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ini,
7 Polis Asuransi pada ketentuan yang bermaktub dalam pasal 225 KUHD, disebut bahwa perjanjian asuransi hendaknya dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang kemudian disebut polis, yang keberadaannya memuat mengenai kesepakatan, syarat-syarat khusus, serta janji-janji khusus yang kemudian dijadikan sebagai dasar dalam pemenuhan hak sekaligus kewajiban pihak-pihak yang terkait dalamnya yaitu pihak penanggung dan tertanggung dalam rangka mencapai tujuan asuransi. Zian Farodis, Buku Pintar Asuransi, Mengenal dan Memilih Asuransi yang Menguntungkan Nasabah, (Yogyakarta: Laksana, 2014), hal. 15. 8 Muhammad Syakir Sula, Asuransi (life dan general) Konsep dan Sistem Asuransi Syariah, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hal. 25. 9 Anshori,H.Abdul Ghofur, Asuransi Syariah di Indonesia, regulasi dan perasionalisasinya di dalam kerangka hukum Positif di Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hal. 30.
Muhammad Fahmul Iltiham 4
mendorong perkembangan asuransi syariah selanjutnya di Indonesia hingga
mencapai 44 perusahaan asuransi pada tahun 2012 (dakwatuna, 2012).10
Di Indonesia sendiri, asuransi Islam sering dikenal dengan istilah
takaful. Kata takaful berasal dari takafala yatakafulu yang berarti meminjam
atau saling menanggung.11 Muhammad Syakir Sula mengartikan takaful
dalam pengertian muamalah adalah saling memikul resiko diantara sesama
orang, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas
resiko yang lainnya.12
Ahli fikih kontemporer, Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan asuransi
berdasarkan pembagiannya. Ia membagi asuransi dalam dua bentuk, yaitu at-
ta’min at-ta’awuni dan at-ta’min bi qist sabit. At-ta’min at-ta’awuni atau asuransi
tolong menolong adalah “Kesepakatan sejumlah orang untuk membayar
sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang diantara mereka
mendapat kemudaratan.” At-ta’min bi qist sabit atau asuransi dengan
pembagian tetap adalah akad yang mewajibkan seseorang membayar sejumlah
uang kepada pihak asuransi yang terdiri atas beberapa pemegang saham
dengan perjanjian apabila peserta asuransi mendapat kecelakaan, ia memberi
ganti rugi.13
Dewan Syariah Nasional pada tahun 2001 telah mengeluarkan fatwa
mengenai asuransi syariah. Dalam Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001
bagian pertama mengenai ketentuan umum angka 1 disebutkan pengertian
asuransi syariah (ta’min, takaful, atau tadhamun) adalah usaha saling
melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui
investasi dalam bentuk aset dan tabarru’ yang memberikan pola pengembalian
untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan
syariah.14
Landasan Hukum Asuransi Syariah
1. Al-Qur’an
Apabila dilihat sepintas keseluruhan ayat Al-Qur’an, tidak terdapat
satu ayat pun yang menyebutkan istilah asuransi seperti yang kita kenal
sekarang ini, baik istilah “al-ta’min” ataupun “al-takaful”. Namun demikian,
walaupun tidak menyebutkan secara tegas terdapat ayat yang menjelaskan
tentang konsep asuransi dan yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar
10 Sri Nurhayati dan Wasilah, Akutansi Syariah Di Indonesia, (Jakarta: Selemba Empat, 2014), Cet-3, hal. 365. 11 Muhammad Syakir Sula, Ibid, hal.32. 12 Muhammad Syakir Sula, Op.cit, hal.33. 13 Abdul Azis Dahlan, et al, ed, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), cet-4, hal. 138 14 Wirdyaningsih, Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), cet-1, hal. 223-224.
Muhammad Fahmul Iltiham 5
yang ada dalam praktik asuransi. Di antaranya ayat-ayat Al-Qur’an tersebut
antara lain:15
a. QS. Al-Hasyr ayat 18
.
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
b. QS. Yusuf ayat 47-49
Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur."
c. QS. Al-Maidah ayat 2
Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”
2. As-Sunnah16
Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a, dia berkata: “Berselisih dua orang
wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke
wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin
yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut
mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW
memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan
pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi
kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh aqilah-
nya (kerabat dari orang tua laki-laki).” (HR. Bukhari)
15 Wirdyaningsih, Ibid, hal. 236-238. 16 Hasan Ali, Ibid, hal. 113-124.
Muhammad Fahmul Iltiham 6
Hadis diatas menjelaskan tentang praktik aqilah yang telah menjadi
tradisi di masyarakat Arab. Aqilah dalam hadis diatas dimaknai dengan
ashabah (kerabat dari orang tua laki-laki) yang mempunyai kewajiban
menanggung denda (diyat) jika ada salah satu anggota sukunya melakukan
pembunuhan terhadap anggota suku lain. Penanggungan bersama oleh
aqilah-nya merupakan suatu kegiatan yang mempunyai unsur seperti yang
berlaku pada bisnis asuransi. Kemiripan ini didasarkan atas adanya prinsip
saling menanggung (takaful) antar anggota suku.
3. Ijtihad17
a. Fatwa Sahabat
Praktik sahabat berkenaan dengan pembayaran hukuman (ganti
rugi) pernah dilaksanakan oleh Khalifah kedua, Umar bin Khattab.
Beliau berkata, “Orang-orang yang namanya tercantum dalam diwan
tersebut berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan harus
menyumbang untuk pembayaran hukuman (ganti rugi) atas
pembunuhan (tidak disengaja) yang dilakukan oleh salah seorang
anggota masyarakat mereka.” Umar-lah orang yang pertama kali
mengeluarkan perintah untuk menyiapkan data secara professional
perwilayah, dan orang-orang yang terdaftar diwajibkan saling
menanggung beban.
b. Ijma
Para sahabat telah melakukan ittifaq (kesepakatan) dalam hal
aqilah yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Adanya ijma atau
kesepakatan ini tampak dengan tidak adanya sahabat lain yang
menentang pelaksanaan aqilah ini. Aqilah adalah iuran darah yang
dilakukan oleh keluarga dari pihak laki-laki (ashabah) dari si pembunuh
(orang yang menyebabkan kematian orang lain secara tidak sewenang-
wenang). Dalam hal ini, kelompok-lah yang menanggung
pembayarannya, karena si pembunuh merupakan anggota dari
kelompok tersebut. dengan tak adanya sahabat yang menentang
Khalifah Umar, bisa disimpulkan bahwa telah terdapat ijma di kalangan
sahabat Nabi SAW mengenai persoalan ini.
c. Qiyas
Yang dimaksud dengan Qiyas adalah metode ijtihad dengan
menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuan di dalam
Al-Quran dan as-Sunnah atau al-Hadits dengan hal lain yang hukumnya
disebut dalam Al-Quran dan as-Sunnah/al-Hadits karena persamaan
17 Widyaningsih, Op.cit, hal. 242-243.
Muhammad Fahmul Iltiham 7
illat (penyebab atau alasannya).18 Dalam kitab Fathul Bari, disebutkan
bahwa dengan datangnya Islam sistem aqilah diterima Rasulullah SAW
menjadi bagian dari hukum Islam. Ide pokok dari aqilah adalah suku
Arab zaman dahulu harus siap untuk melakukan kontribusi finansial
atas nama si pembunuh untuk membayar ahli waris korban. Kesiapan
untuk membayar kontribusi keuangan ini sama dengan pembayaran
premi pada praktik asuransi syariah saat ini.19 Jadi, apabila
dibandingkan permasalahan asuransi syariah yang ada pada saat ini
dapat di-Qiyas-kan dengan sistem aqilah yang telah diterima di masa
Rasulullah.
d. Istihsan
Istihsan adalah cara menentukan hukum dengan jalan
menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan
kepentingan sosial.20 Dalam pandangan ahli Ushul Fiqh adalah
memandang suatu itu baik.21 Kebaikan dari kebiasaan aqilah dikalangan
suku Arab kuno terletak pada kenyataan, bahwa sistem aqilah dapat
menggantikan atau menghindari balas dendam berdarah yang
berkelanjutan.
4. Undang-Undang Pemerintah dalam Asuransi
Sedangkan undang-undang dan peraturan pemerintah yang
mengatur asuransi dan perusahaan asuransi di Indonesia merupakan
produk hukum pemerintah yang harus ditaati oleh ummat islam selama
tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadist Nabi, diantaranya:
a. Peraturan perasuransian telah diatur dalam pasal 1774 kitab undang-
undang hukum perdata. Asuransi digambarkan secara umum dalam
persetujuan untung-untungan yaitu suatu perbuatan yang hasilnya,
mengenai untung ruginya baik untuk semua pihak maupun beberapa
pihak, tergantung pada suatu kejadian yang belum tentu.22
b. Undang-undang No.2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian,
dijelaskan bahwa : Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian
antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung
mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi
asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung, karena
kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau
tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita
18 Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 120. 19 Muhammad Syakir Sula, Op.cit, hal. 31. 20 Daud Ali, Op.cit, hal. 122. 21 Hasan Ali, Op.cit. 22 R Subekti dan R Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Undang-Undang Kepailitan, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), Cetakan 25, hal. 380.
Muhammad Fahmul Iltiham 8
tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau
untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas
meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.23
c. Peraturan Pemerintah RI No. 73 tahun 1992 tentang penyelenggaraan
usaha perasuransian adalah sebagai berikut: (pasal 1 ayat 1 dan 2)
1) Perusahaan asuransi adalah perusahaan asuransi kerugian dan
perusahaan asuransi jiwa.
2) Perusahaan penunjang asuransi adalah perusahaan pialang asuransi,
perusahaan pialang reasuransi, perusahaan agen asuransi,
perusahaan penilaian kerugian asuransi, dan perusahaan konsultan
aktuaria.
d. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 224/KMK.017/1993. Tentang
kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi
yaitu pasal 3 ayat 1: kekayaan yang diperkenankan sebagaimana
dimaksudkan dalam pasal 11 ayat 2 PP No. 73 tahun 1992 adalah
kekayaan yang memiliki dan dikuasai oleh perusahaan asuransi.24
e. Surat keputusan MUI No. Kep-754/MUI/11/99 Tanggal 10 Februari
1999 tentang pembentukan Dewan Syariah Nasional MUI.
f. Surat depkeu RI Ditjen Lembaga Keuangan No. S.6005/LK/2000
Tanggal 1 Desember 2000 perihal laporan program asuransi jiwa baru.
Perbedaan Pendapat Ulama Tentang Asuransi Syariah25
Asuransi yang dalam bahasa Arab disebut “al-ta’min”, yaitu perjanjian
antara dua pihak untuk menanggung resiko dengan memperoleh imbalan
berupa premi, pada intinya merupakan pengalihan finansial untuk
mengantisipasi berbagai bahaya yang mungkin terjadi. Dilihat dari sifat
manfaat yang dihasilkan dari perjanjian asuransi ini, maka dapat dibagi
menjadi 3 (tiga) macam.26
23 Dari rumusan diatas baik yang terdapat dalam pasal 246 KUH dagang maupun Pasal 1 ayat 1 undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 terdapat suatu perbedaan dalam pengertian asuransi, dimana Pasal 246 KUH Dagang hanya mencakup pengertian asuransi kerugian saja, sedangkan pengertian asuransi yang tercantum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992, mencakup pengertian asuransi jiwa dan asuransi kerugian. Oleh karena itu, pengertian yang diberikan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 lebih lebih luas dapat mengikuti perkembangan. Advendi Simangunsong dan Elsi Kartika Sari, Hukum Dalam Ekonomi, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia,2007), Edisi II, hal. 103. 24 Arif Djohan Tunggal, Peraturan Perundang-undangan Perusahaan Asuransi di Indonesia Tahun 1992-1997, (Jakarta: Harvarindo, 1998), Cetakan 1, hal. 3. 25 Wirdyaningsih, Op.cit, hal. 243-251 26 Mustiko Djati, Manajemen Asuransi Syariah: Keberhasilan Menjual Asuransi Syariah Dunia dan Akhirat, (Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, tanpa tahun), hal. 34.
Muhammad Fahmul Iltiham 9
1. Asuransi yang Bersifat Bisnis
Pada asuransi ini, terdapat dua pihak yang terpisah kepentingannya,
yaitu antara pihak penanggung (perusahaan) dan pihak tertanggung
(peserta). Pihak penanggung menghendaki uang premi yang dibayarkan,
sedangkan pihak tertanggung menghendaki pembayaran ganti rugi atas
resiko yang dipertanggungkan. Semua pembayaran premi yang telah
diberikan menjadi pemilik penanggung sebagai imbalan dari bisnis
pertanggungan dalam jangka waktu yang telah disepakati.
2. Asuransi yang Bersifat Kolektif
Asuransi ini disebut juga sebagai asuransi timbal balik atau
kooperatif, yaitu pihak pemberi pertanggungan (perusahaan) dan menerima
jasa (peserta) seluruhnya berada dalam satu pihak sebagai pengelola
asuransi. Caranya adalah dengan mengadakan perjanjian bersama sejumlah
orang yang biasa menghadapi hal-hal yang berbahaya dengan komitmen
akan memberikan sejumlah uang sebagai kompensasi kepada setiap
anggota yang tertimpa bahaya (musibah). Bahaya yang dimaksud sudah
dimasukkan ke dalam daftar tanggungan asuransi. Jika terdapat kelebihan
jumlah yang disetorkan dari yang telah dibayarkan ke peserta, maka akan
diberikan kepada penerima jasa asuransi lainnya. Jika kurang, maka secara
kolektif mereka harus menanggung untuk menutupinya.
3. Asuransi Sosial
Jenis ini biasanya dilakukan oleh pihak pemerintah dengan tujuan
memberikan manfaat untuk masa depan rakyatnya, yaitu dengan cara
memotong sebagian gaji para pegawai dan pekerja. Contoh dari jenis
asuransi ini, misalnya asuransi dana pensiun, asuransi kesehatan dan
keselamatan kerja, dan lain sebagainya.
Dari ketiga macam asuransi diatas, apabila dilihat manfaat yang
diperoleh masing-masing pihak, para ulama umumnya memberi penilaian
sebagai berikut. Untuk asuransi yang bersifat bisnis, terdapat keberatan para
ulama dikarenakan hal-hal berikut ini:
1. Asuransi bisnis tergolong perjanjian kompensasi finansial spekulatif yang
mengandung unsur “untung-untungan” (maysir) dan “ketidakjelasan”
(gharar). Hal ini dikarenakan pihak yang akan menerima manfaat asuransi
pada saat perjanjian tidak mengetahui jumlah uang yang akan ia berikan
dan akan ia terima.
2. Asuransi bisnis mengandung unsur riba, yaitu riba fadhal dan riba nasi’ah.
Jika perusahaan asuransi membayar kepada pihak penerima jasa (ahli
waris) lebih dari jumlah uang yang telah disetorkan, berarti tergolong riba
fadhal. Tetapi jika perusahaan asuransi membayar kepada pihak nasabah
Muhammad Fahmul Iltiham 10
sebesar yang dia setorkan saja dan dibayar setelah beberapa waktu, berarti
tergolong riba nasi’ah.
3. Termasuk mengambil harta orang tanpa imbalan dan mengandung unsur
pemaksaan terhadap hal yang tidak disyaratkan. Hal ini bertentangan
dengan QS. An-Nisa (4): 29.
Sedangkan untuk asuransi yang bersifat kolektif, sesuai Keputusan
Majelis dengan ketetapan secara mufakat dari Ha’ah Kibrar al-Ulama di Saudi
Arabia Nomor 51 tanggal 4/4/1397 Hijrah tentang diperolehkannya
menyelenggarakan asuransi kooperatif berdasarkan dalil-dalil berikut:27
1. Adanya perjanjian amal kebajikan berdasarkan gotong-royong dalam
menghadapi bahaya, serta bekerja sama memikul tanggung jawab ketika
terjadi musibah. Caranya adalah dengan memberikan andil atau saham dari
beberapa orang dengan jumlah uang tertentu yang secara khusus diberikan
kepada orang yang tertimpa musibah.
2. Tidak mengandung unsur riba, baik riba fadhal ataupun riba nasi’ah
(perjanjian orang-orang yang memberikan saham uang itu bukanlah riba).
3. Kelompok pemberi saham (orang yang mewakili mereka) berusaha
melakukan pengembangan modal dari semua saham yang terkumpul untuk
merealisasikan tujuan dari kerja sama tersebut.
Mengenai asuransi sosial yang dikoordinir oleh Negara, meskipun ada
unsur pemaksaan dengan jalan pemotongan gaji para peserta yang biasanya
sebagai pegawai pemerintah, namun mengingat manfaat dari asuransi sosial
tersebut di masa mendatang maka sebagian ulama memperbolehkan. Hal ini
dikarenakan pemotongan gaji di muka untuk diambil pada saat para pegawai
pensiun atau meninggal dunia dapat disamakan dengan tabungan untuk hari
tua.
Bila dilihat bisnis asuransi pada umumnya, mengingat praktik asuransi
yang terjadi sekarang ini adalah merupakan hasil dari proses perkembangan
zaman yang diawali oleh kebutuhan akan penanggulangan resiko dengan jalan
kesepakatan mengalihkan resiko ke pihak lain yang menyanggupi untuk
menanggung resiko tersebut, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan
keabsahan praktik hukum dari asuransi ini. Secara garis besar, kontroversi
pendapat ulama terhadap masalah ini dapat dipilah menjadi dua kelompok
besar. Yaitu ulama yang mengharamkan asuransi, dan ulama yang
memperbolehkan asuransi.28 Masing-masing kelompok ini mempunyai hujjah
27 Mustiko Djati, Ibid, hal. 40. 28 Walaupun pada kenyataannya apabila dijabarkan, maka terdapat 4 (empat) macam mendapat mengenai Hukum Asuransi Konvensional ini. Ada ulama yang mengharamkan semua macam asuransi, ada yang menghalalkan semua macam asuransi, ada yang memperbolehkan asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan asuransi yang semata-mata
Muhammad Fahmul Iltiham 11
(dasar hukum) dan memeberikan alasan-alasan hukum sebagai penguat
terhadap pendapat yang disampaikannya.
Pemilihan terhadap kedua kelompok diatas yang dilakukan Masjfuk
Zuhdi dapat menggambarkan secara tegas mana ulama yang mengharamkan
asuransi dan mana ulama yang memperbolehkan asuransi.29 Di antara ulama
yang mengharamkan asuransi adalah; Sayid Sabiq (pengarang Fiqh al-Sunnah),
Abdullah al-Qalqili (Mufti Yordan), Muhammad Yusuf al-Qardhawi
(pengarang al-halal wa al-Haram fi al-Islam), dan Muhammad Bakhit al-
Muth’I, mufti Mesir. Alasan utama pengharaman asuransi, masih menurut
Masjfuk, yaitu premi-premi yang telah dibayarkan oleh para pemegang polis
diputar dalam praktik riba.
Dalam literatur lain, Warkum Sumitro menuliskan beberapa alasan dari
kelompok yang mengharamkan asuransi dengan enam alasan, sebagai
berikut:30
1. Asuransi mengandung unsur perjudian yang dilarang di dalam Islam.
2. Asuransi mengandung ketidakpastian.
3. Asuransi mengandung unsur riba yang dilarang dalam Islam.
4. Asuransi termasuk jual-beli atau tukar-menukar mata uang yang secara
tidak tunai.
5. Asuransi obyek bisnisnya digantungkan pada hidup matinya seseorang,
yang berarti mendahului takdir Allah SWT.
6. Asuransi mengandung unsur eksploitasi yang bersifat menekan.
Sedangkan para ulama yang membolehkan praktik asuransi diwakili
oleh beberapa ulama, di antaranya adalah: Ibnu Abidin, Abdul Wahab Khallaf
(pengarang Ilmu Ushul al-Fiqih), Mustafa Ahmad Zarqa (Guru Besar Hukum
Islam pada Fakultas Syariah Universitas Syiria), Muhammad Yusuf Musa
(Guru Besar Hukum Islam pada Universitas Cairo Mesir), Syekh Ahmad asy-
Syarbashi (Direktur Asosiasi Pemuda Muslim), Syeh Muhammad al-Madani
(Dekan Universitas al-Azhar), Syeh Muhammad Abu Zahrar, dan
Abdurrahman Isa (pengarang al-Muamalat al-Haditsah wa Ahkamuha).
Argumentasi yang mereka pakai dalam membolehkan asuransi menurut
Fathurrahman Djamil adalah sebagai berikut:31
1. Tidak terdapat nash al-Quran atau Hadits yang melarang asuransi.
2. Dalam asuransi terdapat kesepakatan dan kerelaan antara dua belah pihak.
3. Asuransi menguntungkan kedua belah pihak.
bersifat komersial. Dan ada yang menganggapnya sebagai sesuatu yang syubhat. Lihat Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1993), hal. 128. 29 Disarikan dari AM, Hasan Ali, Asuransi dalam perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 128. 30 Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 166. 31 Hasan Ali, Ibid, hal. 144.
Muhammad Fahmul Iltiham 12
4. Asuransi mengandung kepentingan umum, sebab premi-premi yang
terkumpul dapat diinvestasikan dalam kegiatan pembangunan.
5. Asuransi termasuk akad mudharabah antara pemegang polis dengan
perusahaan asuransi.
6. Asuransi termasuk syirkah at-ta’awuniyah, usaha bersama yang didasarkan
pada prinsip tolong-menolong.
Dari kontroversi pandangan ulama antara yang mengharamkan dan
yang menghalalkan, penting juga kiranya melihat ulama yang menyeleksi di
antara macam-macam jenis asuransi dan yang menganggap bahwa asuransi
merupakan suatu yang bersifat syubhat, yaitu sesuatu yang meragukan
hukumnya.
Abu Zahrah (Guru Besar Hukum Islam Universitas Cairo Mesir)
berpendapat bahwa, “Asuransi yang bersifat sosial diperbolehkan karena jenis
asuransi sosial tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang didalam Islam.
Sedangkan asuransi yang bersifat bisnis komersial (tijary) tidak diperbolehkan
karena mengandung unsur-unsur yang dilarang Islam.32 Masjfuk Zuhdi
berkomentar tentang pendapat Abu Zahrah tersebut bahwa alasan utama yang
membolehkan asuransi sosial dan mengharamkan asuransi komersial adalah:
“Asuransi sosial pada garis besarnya sama dengan alasan pendapat kedua,
yang menghalalkan, sedangkan alasan yang mengharamkan asuransi yang
bersifat komersial pada garis besarnya sama dengan pendapat pertama yang
mengharamkan.”33
Sedangkan kelompok lain yang berpendapat bahwa praktik operasional
asuransi adalah sesuatu yang syubhat (tidak jelas hukumnya) beralasan karena
tidak ditemukan dalil-dalil syar’i yang secara jelas mengharamkan atau
menghalalkan asuransi. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati di dalam
berhubungan dengan asuransi. Yang menganggap asuransi sebagai sesuatu
yang syubhat juga menganggap bahwa ada sisi positif dan negativ dalam
asuransi yang tidak pernah dipraktikkan sebelumnya di zaman Nabi
Muhammad SAW tersebut.
Dengan masih adanya pandangan yang mengharamkan praktik asuransi
dan ada pula yang menganggap bahwa asuransi merupakan sesuatu yang
syubhat sehingga harus dihindarkan, maka kemudian dicarilah jalan keluarnya
dengan memberikan alternatif bentuk asuransi yang sesuai dengan syariat
Islam yang sekarang dikenal dengan at-Takaful. Di Indonesia jenis asuransi
takaful ini sudah berdiri sejak tahun 1994. Kini telah banyak perusahaan
asuransi konvensional yang membuka cabang syariah yang mempraktikkan
prinsip-prinsip Hukum Islam. Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 16
32 Hasan Ali, Op.cit, hal, 144. 33 Masjfuk Zuhdi, Op.cit, hal. 129.
Muhammad Fahmul Iltiham 13
Desember tahun 2003 telah mengeluarkan fatwa haramnya bunga yang ditarik
oleh perusahaan asuransi yang mengelola dana premi melalui deposito di bank
konvensional. Untuk mendukung penerapan operasional syariah di Indonesia
Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI telah mengeluarkan fatwa No. 21/DSN-
MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah
Allah SWT memiliki dan menguasai seluruh harta kekayaan. Allah
berhak penuh untuk memberikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki-
Nya. Dia yang telah menetapkan seorang hamba menjadi kaya dan dia pula
yang memutuskan seseorang menjadi miskin.34 Oleh karena itu didalam
asuransi syariah ada beberapa prinsip, diantaranya :
1. Prinsip Kepentingan yang Dapat Diasuransikan (Insurable Imterest)
Maksudnya adalah setiap perjanjian asuransi harus mempunyai
kepentingan. Jika suatu kejadian dapat menimbulkan kerugian atas
seseorang, berarti ia mempunyai suatu kepentingan yang dapat
diasuransikan.35 Kepentingan yang dapat diasuransikan adalah setiap pihak
yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi harus mempunyai
kepentingan yang dapat diasuransikan, artinya bahwa tertanggung harus
mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu
peristiwa yang belum pasti terjadi dan yang bersangkutan menderita akibat
dari peristiwa itu.36
Adapun mengenai wujud dari kepentingan yang dapat
diasuransikan tersebut dapat berupa harta benda maupun jiwa atas
seseorang. misalnya saja seseorang memiliki tempat usaha, dan suatu ketika
orang tersebut mengalami kerugian karena tempat usaha yang ia miliki
mengalami kebakaran, maka dalam hal ini orang tersebut memiliki
kepentingan yang dapat diasuransikan.
2. Prinsip Itikad baik
Dalam perjanjian asuransi unsur saling percaya antara penanggung
dengan tertanggung akan memberikan keterangan dengan benar. Dilain
pihak tertanggung juga percaya kalau terjadi peristiwa, penanggung akan
membayar ganti rugi. Saling percaya ini dasarnya adalah itikad baik.37
Dalam KUHD pasal yang mengandung prinsip itikad baik dapat dilihat
dalam pasal 251 KUHD yang berbunyi :
34 Abdullah Amrin, Asuransi Syariah Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional, Ibid, hal. 83. 35 A. Hasyim Ali, Pengantar Asuransi, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), Cet. Ke-2, hal. 184. 36 Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong, Hukum Dalam Ekonomi, (Jakarta: rasindo, 2010), hal. 107. 37 Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, Hukum Perlindungan Asuransi Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian, (Bandung: PT Alumni, 1997), hal. 56-57.
Muhammad Fahmul Iltiham 14
“Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung, betapapun itikad baik ada padanya yang demikian sifatnya, sehingga seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup dengan syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan”.38
3. Prinsip Keseimbangan
Menurut pasal 246 KUHD, asuransi merupakan perjanjian
penggantian kerugian. Yang dimaksud dengan ganti rugi disini adalah
bahwa penggantian kerugian yang dikeluarkan oleh penanggung haruslah
seimbang dengan beban kerugian yang dialami oleh tertanggung.
Keseimbangan yang demikian itulah yang dimaksud dengan prinsip
keseimbangan. Prinsip keseimbangan ini dapat dilihat dalam pasal 252
KUHD yang berbunyi :
“Kecuali dalam hal-hal yang disebutkan dalam ketentuan undang-undang, maka tidak diadakan suatu pertanggungan kedua, untuk jangka waktu yang sudah dipertanggungkan untuk harganya penuh, dan demikian itu atas ancaman batalnya pertanggungan yang kedua tersebut”.39 Dari ketentuan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa asuransi
diancam batal jika diadakan asuransi yang kedua atas kepentingan yang
telah diasuransikan dengan nilai penuh, pada saat perjanjian asuransi yang
kedua itu diadakan.
4. Prinsip Suborgasi
Prinsip suborgasi ini biasanya timbul apabila suatu peristiwa yang
tidak diharapkan akan menimpa tertanggung, akan tetapi peristiwa tersebut
disebabkan oleh pihak ketiga. Maka penanggung dapat menggantikan
kedudukan tertanggung untuk melaksanakan hak-haknya terdapat pihak
ketiga tersebut. Prinsip suborgasi ini telah diatur dalam pasal 284 KUHD
yang berbunyi:
“Seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang
dipertanggungkan, menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang
dapat diperolehnya terhadap orang ketiga berhubung dengan penerbitan
kerugian tersebut, dan si tertanggung adalah betanggung jawab untuk
setiap perbuatan yang dapat merugikan si penanggung terhadap orang
ketiga tersebut”.40
Jadi suborgasi berdasarkan undang-undang tersebut hanya dapat
diberlakukan apabila ada dua faktor, yaitu :
a. Apabila tertanggung disamping mempunyai hak-hak terhadap
penanggung juga mempunyai hak-hak terhadap pihak ketiga.
38 R. Subekri dan R.Tjitrosudibio, Op.cit, hal. 74-75. 39 R. Subekri dan R.Tjitrosudibio, Ibid, hal. 75. 40 Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, Op.cit, hal. 58.
Muhammad Fahmul Iltiham 15
b. Hak-hak itu adalah karena timbulnya kerugian.
5. Prinsip Kontribusi
Prinsip kontribusi ini biasanya terjadi pada asuransi berganda, yaitu
apabila dalam suatu polis itu ditandatangani oleh beberapa penanggung.
Prinsip kontribusi berarti bahwa apabila penanggung telah membayar
penuh ganti rugi yang menjadi hak tertanggung, maka penanggung berhak
menuntut perusahaan-perusahaan lain yang terlibat pertanggungan untuk
membayar bagian kerugian masing-masing yang besarnya sebanding
dengan jumlah pertanggungan yang ditutupnya.41
6. Prinsip Sebab Akibat
Timbulnya kewajiban penanggung untuk mengganti kerugian
kepada tertanggung apabila peristiwa yang menjadi sebab timbulnya
kerugian itu disebutkan dalam polis.42 Jadi, apabila tertanggung mengalami
suatu peristiwa yang tidak diinginkan, akan tetapi peristiwa tersebut tidak
terdapat dalam suatu polis, maka penanggung tidak berkewajiban untuk
mengganti kerugian tersebut, begitu juga jika sebab terjadinya peristiwa
tersebut terjadi karena tertanggung melakukan kesalahan sendiri (pasal 276
KUHD). Kecuali jika polis tersebut merupakan polis yang menanggung
semua resiko. Dengan demikian berdasarkan sebab itulah penanggung
berkewajiban untuk mengganti kerugian.
Akad yang sesuai dengan syariah adalah akad yang tidak
mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), maisyir (judi atau untung-
untungan), dan riba (bunga).43 Dalam asuransi syariah dikenal dua jenis
akad, yakni : yang pertama adalah akad tijarah (semua bentuk akad yang
dilakukan untuk tujuan komersial), dan yang kedua adalah akad tabarru’
(semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong
menolong, bukan semata untuk tujuan komersial).44
Demikian pula halnya dalam asuransi, akad antara perusahaan dan
peserta harus jelas. Apakah akadnya jual beli (aqd tabaduli) atau akad tolong
menolong (aqd takafuli) atau akad lainnya.45dalam asuransi biasa
(konvensional) terjadi kerancuan atau ketidakjelasan dalam masalah akad.
Pada asuransi konvensional akad yang melandasinya semacam akad jual-
beli (aqd tabaduli). Karena akadnya adalah akad jual-beli, maka syarat-syarat
dalam akad tersebut harus terpenuhi dan tidak melanggar ketentuan-
ketentuan syariah.46
41 AM. Hasan Ali, Op.cit, hal. 82. 42 Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, Op.cit, hal. 60-61. 43 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 85. 44 Definisi tabarru’ menurut Fatwa DSN-MUI, No.21/DSN-MUI/X/2001. 45 Muhammad Syakir Sula, Ibid, hal. 40. 46 Muhammad Syakir Sula, Ibid, hal. 41.
Muhammad Fahmul Iltiham 16
Perbandingan Antara Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional
No Prinsip Asuransi Konvensional Asuransi Syariah
1. Konsep Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung
Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerja sama dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru’
2. Asal-usul Dari Masyarakat Babilonia 4000-3000 SM yang dikenal dengan perjanjian Hammurabi. Dan tahun 1668 M di Coffe House London berdirilah Lloyd of London sebagai cikal bakal asuransi konvensional
Dari Al-Aqilah, kebiasaan suku Arab jauh sebelum Islam datang. Kemudian disahkan oleh Rasulullah menjadi hukum islam, bahkan telah tertuang dalam konstitusi pertama di dunia (Konstitusi Madina) yang dibuat langsung Rasulullah
3. Sumber Hukum
Bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan. Berdasarkan hukum positif, hukum alami, dan contoh sebelumnya
Bersumber dari wahyu Ilahi, Sumber hukum dalam syariah Islam adalah Al-Qur’an, Sunnah atau kebiasaan rasul, Ijma’, Fatwa Sahabat, Qiyas, Istihsan, Urf (tradisi), dan Mashalih Mursalah
4. “Maghrib” (Maisir, Gharar, dan Riba)
Tidak selaras dengan Syariah Islam karena adanya Maisir, Gharar, dan Riba. Hal yang diharamkan dalam Muamalah
Bersih dari adanya praktik Gharar, Maisir, dan Riba
5. DPS (Dewan Pengawas Syariah)
Tidak ada, sehingga dalam banyak praktiknya bertentangan dengan kaidah-kaidah syara’
Ada, yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktik-praktik muamalah yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah
6. Akad Akad jual-beli (akad mu’awadhah, akad idz’aan,
Akad tabarru’ dan akad tijarah (Mudharabah,
Muhammad Fahmul Iltiham 17
akad gharra, dan akad mulzim)
wakalah, wadiah, syirkah, dan sebagainya)
7. Jaminan/Risk (Risiko)
Transfer of Risk, dimana terjadi transfer risiko dari tertanggung kepada penanggung
Sharing of Risk, dimana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya (ta’awun)
8. Pengelolaan Dana
Tidak ada pemisahan dana, yang berakibat pada terjadinya dana hangus (untuk produk saving life)
Pada produk-produk saving life terjadi pemisahan dana, yaitu dana tabarru’ (derma) dan dana peserta, sehingga tidak mengenal istilah dana hangus.sedangkan untuk term insurance (life) dan general insurance semuanya bersiat tabarru’
9. Investasi Bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan, dan tidak terbatasi pada halal dan haramnya objek atau sistem investasi yang digunakan
Dapat melakukan investasi sesuai ketentuan perundang-undangan, sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah Islam. Bebas dari riba dan tempat-tempat investasi yang terlarang
10. Kepemilikan Dana
Dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan. perusahaan bebas menggunakan dan menginvestasikan kemana saja
Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi, merupakan milik peserta (shohibul mal), asuransi syariah hanya sebagai pemegang amana (mudharib) dalam mengelola dana tersebut
11. Unsur Premi Unsur premi terdiri dari tabel mortalita (mortality tables), bunga (interest), biaya-biaya asuransi (cost of insurance)
Iuran atau kontribusi terdiri dari unsur tabarru’ dan tabungan (yang tidak mengandung unsur riba). Tabarru’ juga dihitung daritabel mortalita, tetapi tanpa perhitungan bunga teknik
12. Loading Loading pada asuransi konvensional cukup besar terutama diperuntukkan
Pada sebagian asuransi syariah, loading (komisi agen) tidak dibebankan
Muhammad Fahmul Iltiham 18
untuk komisi agen, bisa menyerap premi tahun pertama dan kedua. Karena itu, nilai tunai pada tahun pertama dan kedua biasanya belum ada (masih hangus)
pada peserta tapi dari dana pemegang saham. Namun, sebagian yang lainnya mengambil dari sekitar 20-30 persen saja dari premi tahun pertama. Dengan demikian, nilai tunai tahun pertama sudah terbentuk
13. Sumber Pembayaran Klaim
Sumber biaya klaim adalah dari rekening perusahaan, sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung. Murni bisnis dan tidak ada nuansa spiritual
Sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening tabarru’, yaitu peserta saling menanggung. Jika salah satu peserta mendapat musibah, maka peserta lainnya ikut menanggung bersama risiko
14. Sistem Akuntansi
Menganut konsep akuntansi accrual basis, yaitu proses akuntansi yang mengakui terjadinya peristiwa atau keadaan nonkas. Dan mengakui pendapatan, peningkatan aset, expenses, liabilities dalam jumlah tertentu yang baru akan diterima dalam waktu yang akan datang
Menganut sistem akuntansi cash basis, mengakui apa yang benar-benar telah ada, sedangkan accrual basis dianggap bertentangan dengan syariah karena mengakui adanya pendapatan, harta, beban, atau utang yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sementara apakah itu benar-benar dapat terjadi hanya Allah yang tahu
15. Keuntungan (Profit)
Keuntungan yang diperoleh dari surplus underwriting, komisi reasuransi, dan hasil investasi seluruhnya adalah keuntungan perusahaan
Profit yang diperoleh dari surplus underwriting, komisi reasuransi, dan hasil investasi, bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan, tetapi dilakukan bagi hasil (mudharabah) dengan peserta
16. Misi dan Visi Secara garis besar misi utama dari asuransi konvensional adalah misi ekonomi dan misi sosial
Misi yang diemban dalam asuransi syariah adalah misi aqidah, misi ibadah (ta’awun), misi ekonomi
Muhammad Fahmul Iltiham 19
(iqtishold), dan misi pemberdayaan umat (sosial)
Faktor-Faktor Agen Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah
Terjadinya peningkatan agen terhadap nasabah menimbulkan
persaingan yang semakin ketat di dalam dunia asuransi syariah. Persaingan ini
menyebabkan agen harus berfikir bagaimana caranya agar asuransi tetap
menjadi pilihan masyarakat dan tidak ditinggalkan nasabahnya. Diantaranya
dengan berusaha memahami dan memenuhi kebutuhan nasabah, sehingga
agen dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah.
Dalam dunia asuransi pelayanan merupakan hal yang penting karena produk
utama dari agen adalah jasa untuk melayani transaksi keuangan nasabah atau
pelanggannya. Tanpa pelayanan berkualitas tinggi maka agen akan
ditinggalkan pelanggannya.
Penyusunan strategi pelayanan agen itu merupakan salah satu elemen
nyata yang perlu dibuat untuk dapat mewujudkan keunggulan para agen
dapat meningkatkan jumlah nasabah. Sedangkan persepsi konsumen terhadap
nilai dan mutu suatu produk (barang atau jasa) banyak dipengaruhi oleh
pelayanan nasabah sebagai suatu atribut yang melekat pada produk itu sendiri.
Oleh karena itu, bagi dunia keagenan kualitas nasabah perlu mendapat
perhatian khusus dan di nomor satukan agar agen terus menerus
meningkatkan jumlah nasabah yang lainnya.
Berdasarkan tabel 1 dibab 4 dijelaskan pertumbuhan nasabah baru
Periode 2012-2014. Berikut pada Periode pada Tahun 2012:
No Bulan 2012
Jumlah Polis Pendapatan Premi (rp)
1 Januari 50 39,887,500.00
2 Februari 19 6,971,588.00
3 Maret 28 19,256,650.00
4 April 8 3,093,230.00
5 Mei - .00
6 Juni 1 300,000.00
7 Juli 38 21,242,000.00
8 Agustus 147 116,809,018.00
9 September 4 1,349,800.00
10 Oktober 10 3,873,000.00
11 November 44 29,442,000.00
12 Desember 38 24,641,983.00
JUMLAH 387 266,867,069.00
Muhammad Fahmul Iltiham 20
Pada tabel 1 tahun 2012 terungkap bahwa “jumlah pertumbuhan
pemegang polis pada bulan April, Mei, Juni yang fluktuatif cenderung
menurun, jadi angka pertumbuhan meningkat itu di tahun 2013 dan 2014.
Meskipun jumlah pemegang polis di tahun 2012 pada bulan April, Mei, Juni
cenderung paling rendah dibandingkan tahun-tahun sesudahnya. Hal ini
antara lain disebabkan karena nilai premi dari pelanggan baru itu cenderung
meningkat dan akhirnya nasabah kita yang baru pun juga ikut turun”.47
Bpk. Uut Sugianto mengatakan bahwa “nasabah kita itu selalu memberikan
rekomendasi kepada keluarga, kerabat atau teman-temannya untuk
menggunakan asuransi Takaful jika ingin membeli asuransi. Nasabah kita juga
menjelaskan keungulan-keunggulan menggunakan asuransi mbk, meskipun
diantara mereka ada yang belum pernah melakukan klaim. Selain itu, nasabah
kita juga memiliki keinginan untuk membelikan anggota keluarganya (pasangan
atau anaknya) di asuransi Takaful ini mbk”.48
Hasil wawancara tersebut mengungkapkan alasan-alasan dari nasabah
dalam mengambil keputusan membeli polis asuransi Takaful Indonesia, yaitu:
1. Merasa asuransi Takaful memiliki nilai tambah dibandingkan asuransi lain,
banyak fitur menarik (yang utamanya menjual asuransi plus investasi), dan
biaya kompetitif.
2. Kompetensi tenaga penjual, seperti kemampuan prestasinya jelas, menarik,
mampu memberikan jawaban yang logis, memuaskan, dan cepat
dihubungi.
Berikut Tabel 1 Periode 2013-2014:
No Bulan
2013 2014
Jumlah Polis
Pendapatan Premi (Rp)
Jumlah Polis
Pendapatan Premi (Rp)
1 Januari 38 31,915,500.00 19 18,295,000.00
2 Februari 44 22,012,743.00 47 85,505,500.00
3 Maret 42 28,096,540.00 63 90,415,000.00
4 April 31 21,443,000.00 31 17,083,200.00
5 Mei 40 34,274,601.00 47 25,000,000.00
6 Juni 44 50,195,300.00 46 24,935,000.00
7 Juli 52 41,460,000.00 50 39,891,300.00
8 Agustus 36 33,171,300.00 47 43,541,700.00
9 September 34 33,171,300.00 58 175,375,000.00
10 Oktober 33 43,665,505.00 34 31,383,150.00
11 November 39 77,725,000.00 33 34,628,000.00
12 Desember 19 9,108,467.00 40 23,538,119.00
JUMLAH 442 431,142,956.00 515 609,590,969.00
47 Hasil Wawancara dengan Bpk. Mashudi Hari Senin, 25-05-2015 jam 10.25. 48 Wawancara dengan Bpk.Uut Sugianto Pada Hari Kamis, 30-04-2015 jam 10.00.
Muhammad Fahmul Iltiham 21
Pada tabel 1 diatas Bpk. Zainul Hasan menjelasakan bahwa “Tahun
2013-2014 penjualan polis terus meningkat ini dikarenakan usaha dari
perusahaan ini sendiri mbg untuk membenahi semua kekurangan yang
dirasa pada tahun-tahun sebelumnya masih kurang baik dan kurang
maksimal dalam meningkatkan jumlah polis pada setiap tahunnya”.49
Dari pembicaraan diatas dapat disimpulkan ada beberapa penghambat
dan pendukung dari meningkatnya jumlah polis asuransi takaful antara lain:
1. Penghambat:
a. Persaingan premi antara asuransi syariah dengan konvensional.
b. Pemahaman masyarakat masih rendah dalam hal asuransi, masyarakat
masih menganggap asuransi bukanlah kebutuhan pokok.
c. Persaingan produk antara asuransi syariah dengan konvensional.
d. Profil asuransi syariah belum banyak dilirik masyarakat, ini mungkin
kurangnya promosi media.
e. Menganggap kemampuan tenaga penjual biasa saja.
2. Pendukung:
a. Promosi yang dilakukan tidak hanya door to door tetapi juga melalui
media cetak dan ada tenaga pemasarannya.
b. Memiliki sejumlah prestasi yang baik.
c. Berpegang teguh pada etos kerja yang amanah dan professional yang
fokus terhadap nasabah dan kesempurnaan dalam menciptakan
keberhasilan kinerja yang berkelanjutan.
Bpk. Hasan mengatakan “menjadi seorang agen itu ada cara
pengembangannya dan ada kebijakannya juga. Menjadi agen itu tidak
gampang loh mbk, yang pertama agen harus di training dulu seperti
Training BOSS, Basic Training, Intermediate Training, Advance Training.
Seumpama ada agen yang baru itu juga perlu ditemani atau bisa dikatakan
belajar dulu sama senior yang sudah berpengalaman, dan setiap harinya
agen itu juga harus punya tempat mana yang akan dikunjunginya.”50
Kebijakan yang dilakukan agen dalam mengembangkan bisnis
asuransi syariah di PT. Asuransi Takaful Indonesia yaitu dengan:
a. Mengadakan training-training untuk agen diantaranya:
1) Training BOSS (Basic Opportunity Seminar Syariah) yaitu yang
merupakan training pemahaman dasar-dasar asuransi syariah.
2) Basic Training yaitu mencakup pengetahuan dasar tentang produk,
sejarah asuransi, perbandingan asuransi syariah dan konvensional,
kode etik keagenan, dan pengetahuan dasar lainnya.
49 Wawancara dengan Bpk. Zainul Hasan selaku Kepala Cabang Asuransi Takfaul Malang Pada Hari Kamis, 30-04-2015 jam 11.00. 50 Wawancara dengan Bpk. Muhammad Hasan pada hari Senin, 25-05-2015 jam 12.05.
Muhammad Fahmul Iltiham 22
3) Intermediate Training yaitu lebih menekankan tentang pengembangan
agen mulai dari teknik penjualan sampai teknik closing hingga
pengembangan jenjang karir.
4) Advance Training yaitu tingkat lanjut bagi para agen leader dan
Branch Manager untuk lebih meningkatkan selling skill dan merekrut
agen dibawahnya.
b. Agen senior lebih membina agen dibawahnya, bila perlu mendampingi
agen dibawahnya ketika mengadakan prospekting ke nasabah.
c. Menyusun jadwal prospekting ke nasabah, bila perlu dicatat dengan
rapih dalam agenda kerja.
“Menjadi seorang agen itu harus bisa memutuskan dan mengambil
keputusan yang cocok untuk setiap nasabah, saya yaqin dari setiap rumah
yang kita datangi nanti itu ekonominya pasti berbeda-beda. Agen kan juga
manusia biasa ya mbk jadi perlu diberikan penghargaan juga kalau sudah
mencapai target yang perusahaan inginkan biar apa mereka lebih giat lagi
untuk mencari calon nasabah baru. Jadi untuk mengembangkan bisnis
asuransi ini mbk ada faktor dari dalam perusahaan dan ada faktor dari luar
perusahaan, itu yang harus difahami juga kalau jadi agen”.51
Hal-hal yang mendukung agen dalam mengambil keputusan, ada
dua hal yang mendukung agen untuk melakukan keputusan
pengembangan bisnis asuransi yaitu:
a. Faktor Internal
1) Kondisi ekonomi agen.
2) Kondisi perusahaan dan persaingan antar agen dalam suatu
perusahaan.
3) Adanya sistem remunerasi yang menarik dan award yang diberikan
oleh perusahaan jika agen dapat mencapai target.
4) Adanya pembinaan yang baik dari agen leader.
b. Faktor Eksternal
1) Persaingan antar agen asuransi dari perusahaan yang berbeda.
2) Adanya peluang untuk mengembangkan pasar asuransi di
masyarakat.
3) Dukungan yang dari pemerintah terhadap prospek bisnis asuransi.
Strategi Agen Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah
Perusahaan Asuransi Syariah seringkali bertindak sebagai agen atau
perantara dari pemilik perusahaan dari pada memiliki secara langsung saham
perusahaan. Secara teoritis para agen memiliki kemampuan yang sangat besar
untuk melakukan kebijakan perusahaan yang dimilikinya melalui pendekatan
51 Wawancara dengan Bpk. Mashudi pada Senin, 25-05-2015 jam 11.00.
Muhammad Fahmul Iltiham 23
atau kunjungan terhadap nasabah dan memberikan servis supaya nasabah
merasa puas dan merasa aman dengan pelayanan yang ramah tersebut.
Menjadi kepercayaan umum bahwa peran agen harus memiliki kemampuan
untuk secara aktif memantau kinerja perusahaan yang dimiliki oleh
nasabahnya.
“Kesuksesan penjualan produk asuransi itu ya bergantung pada agen mbk,
karena apa nasabah itu dapat mengetahui produk yang ada di asuransi itu ya
lewat agen tapi bukan berarti promosi lewat media cetak itu tidak perlu lho ya,
media cetak itu juga penting !! jadi banyak hal yang harus dipersiapkan kalau
jadi agen itu salah satunya harus menguasai pasar dan produk yang sekiranya
cocok dari setiap nasabah yang akan kita prospek. Jadi datang kerumah nasabah
itu jangan cuma mau menawarkan produk saja tapi yang pertama itu ada niat
silaturrahmi dengan berbicara yang ramah dan menyenangkan buat nasabah”.52
Sebagai seorang agen juga harus menguasai pasar dan produk yang
dimiliki oleh perusahaan, langkah yang harus dipersiapkan oleh agen antara
lain:
1. Melakukan survey ke masyarakat kira-kira asuransi apa yang dibutuhkan
saat ini dan melakukan sosialisasi pentingnya asuransi bagi masyarakat.
2. Melakukan perluasan pasar dengan melihat segmentasi pasar.
3. Agen harus mempunyai planning setiap harinya dan tempat yang akan
dikunjungi.
4. Agen harus mempunyai data lengkap dan valid tentang nasabah.
5. Mendalami produk lebih baik lagi dan menguasai cara-cara prospekting
yang baik sampai terjadinya closing.
6. Harus mempunyai tujuan agen datang bukan hanya ingin menawarkan
produk asuransi tetapi tujuan yang paling utama adalah cuma sekedar
silaturrahmi dengan berbicara yang baik dan ramah, tidak ada unsur
memaksa dalam memasarkan produk asuransi tersebut.
7. Bagi agen leader, lebih membina agen dibawahnya dan membekali
pengetahuan yang cukup dalam hal selling skil.
Dengan cara diatas apabila agen melakukannya dengan baik maka tidak
mungkin tidak ada yang berasuransi, misalnya dari 100 rumah yang didatangi
akan ada yang berasuransi meskipun cuma 20 nasabah atau lebih, Semua
tergantung dari usaha agen yang menjalankannya.
“Usaha yang harus dilakukan agen buat meningkatkan jumlah nasabah itu tidak
hanya melakukan kunjungan langsung saja mbk tapi harus melakukan
pendekatan juga, karena mengambil hati nasabah itu sangat sulit mbk
bayangkan saja kalau ada orang yang belum kita kenal tetapi sudah
menawarkan produk yang belum pasti itu sangat sulit toh iya kalau kita ndak
52 Wawancara dengan Bpk. Mashudi Selasa, 12-05-2015 jam 09.50.
Muhammad Fahmul Iltiham 24
dibohongi kalau dibohongi kan kita bisa rugi besar !! setelah kita berhasil
melakukan pendekatan kita akan menyerahkan polis asuransi kepada nasabah
dan itu juga membutuhkan kesabaran untuk melayaninya. Jangan sampai kita
berdebat dengan nasabah, anggap saja nasabah itu sebagai saudara kita sendiri
jadi lebih gampang. Lha itu semua akan mempermudah kita buat mendapatkan
nasabah baru, mungkin itu mbk”.53
Usaha-usaha yang dilakukan agen dalam meningkatkan jumlah nasabah
yaitu dengan melakukan:
1. Kunjungan langsung
Kunjungan langsung merupakan kegiatan mengunjungi prospek
tanpa membuat janji sebelumnya. Kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat
sulit dilakukan dan hanya para agen yang berpengalamanlah yang mampu
melaksanakannya. Kunjungan langsung akan memberikan kemudahan
apabila berdasarkan referensi. Umumnya kegiatan ini dilakukan para agen
untuk mengisi waktu luang guna mengasah kemahirannya dalam
melakukan teknik pendekatan.
2. Pendekatan
Kegiatan agen asuransi dalam tahap awal ini adalah dengan
melakukan kegiatan dengan menghubungi prospek atau assetnya sebab
tanpa prospek yang cukup, berarti tidak ada pasar yang dikelola atau
dimilikinya. Konsep kerangka penjualan sangat besar perannya dalam
membentuk keterampilan untuk melakukan pendekatan. Adapun metode
agen untuk menghubungi prospek dalam melakukan pendekatan dapat
dilakukan dengan cara, yaitu:
Pendekatan langsung yaitu agen langsung mendatangi prospek
tanpa membuat perjanjian lebih dahulu. Upayakan agar nasabah
mendapatkan kesan yang baik dalam pertemuan tersebut, karena kesan
pertama tehadap nasabah agen sangat berhasil atau tidaknya penjualan.
3. Penyerahan polis
Pelayanan secara aktual dimulai dari sejak polis diserahkan kepada
nasabah. Oleh karena itu, seorang agen asuransi harus berani mengeluarkan
berbagai biaya untuk membangun hubungan yang baik kepada nasabah.
Berikut ini kunci keberhasilan seorang agen agar dapat menjadi pelayanan
yang baik kepada nasabah, yaitu:
a. Layani dan jawab dengan jujur semua pertanyaan serta keluhannya atas
produk dan pelayanan yang diberikan.
b. Hindari perdebatan dengan nasabah perihal konsep asuransi, sebab
mereka akan selalu bertanya karena belum memahami fungsi dan
manfaat asuransi.
53 Wawancara dengan Bpk. Ahmad Rizal pada Jum’at, 08-05-2015 jam 10.00.
Muhammad Fahmul Iltiham 25
c. Berikan perhatian dan pemahaman akan resiko, masa depan, cita-cita
dan harapan untuk nasabah.
d. Senantiasa bersikap optimis terhadap nasabah dan lakukan pelayanan
secara pribadi seperti saudara sendiri.
“Peran sebagai agen asuransi dalam menjual asuransi jiwa bukan hanya
sekedar pelengkap, tapi sejumlah kegiatan yang berhubungan dengan
kedudukannya sebagai penjual jasa asuransi. Jadi kalau tidak ada agen tidak
mungkin masyarakat akan mengetahui apa itu asuransi mbk, tanpa peran
agen prospek akan mengalami kesulitan buat mendapatkan pelayanan jasa
asuransi. Lha disini tak beritahu sedikit ya kalau agen Takaful itu harus
menjadi inisiator buat nasabahnya, yang kedua menjadi konektor, yang
ketiga menjadi komunikator, menjadi motivator itu juga sangat penting,
trus menjadi edukator, trus menjadi administrator untuk nasabahnya juga.
Ya wes itu mbk yang byasa saya lakukan”.54
Peran agen asuransi sesungguhnya banyak, namun setidaknya terdapat
enam peran yang penting dan berpengaruh langsung terhadap produktivitas
penjualan asuransi. Berikut ini adalah enam peran agen asuransi tersebut:
1. Inisiator
Inisiator adalah orang yang berinisiatif melakukan segala sesuatu
tanpa diminta atau diperintah orang lain. Dalam menjalankan pekerjaannya,
seorang agen asuransi dituntut untuk menjadi inisiator. Berinisiatif dalam
banyak hal, seperti mencari prospek, membuat janji, melakukan kunjungan,
presentasi dan menutup penjualan. Berinisiatif sangat penting untuk
mendukung keberhasilan agen asuransi dalam profesinya sebagai penjual.
2. Konektor
Konektor adalah orang yang membangun hubungan jangka panjang
dengan orang lain untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan,
khususnya dalam bentuk bisnis. Hubungan tersebut dibangun atas dasar
pengenalan, pemahaman, penerimaan, rasa hormat, kepercayaan, dan
ikatan.
3. Komunikator
Komunikator adalah orang yang menyampaikan suatu pesan atau
informasi kepada orang lain untuk suatu tujuan tertentu. Dalam hal ini,
agen asuransi dituntut memiliki keterampilan mengomunikasikan produk
maupun informasi lain untuk meyakinkan prospek agar membeli produk
asuransi dari dirinya.
Komunikasi dapat berjalan dengan baik apabila antara agen asuransi
dengan prospek terjalin hubungan yang baik dan saling percaya. Karena itu,
54 Wawancara dengan Bpk. Uut Sugianto Hari Selasa, 12-05-2015 jam 11.00.
Muhammad Fahmul Iltiham 26
keterampilan membangun hubungan dan kepercayaan dengan prospek
sangat penting bagi seorang agen asuransi.
4. Motivator
Peran agen asuransi sebagai motivator menjadi tatkala ia meminta
atau mendorong prospek untuk mengambil keputusan membeli produk
yang ditawarkan. Sebagai motivator seorang agen asuransi harus mampu
meyakinkan bahwa produk asuransi tersebut merupakan solusi atas
masalah yang dihadapi dan sesuai dengan kebutuhan atau keinginan
prospek.
5. Edukator
Dalam proses penjualan, seorang agen asuransi tidak bisa memaksa
prospek untuk membeli produk asuransi yang ditawarkan. Yang bisa
dilakukan agen asuransi adalah menunjukkan adanya masalah menyangkut
nilai ekonominya. Selain membantu prospek mengenali masalah dibidang
keuangannya, sebagai edukator agen asuransi juga memberikan nasihat,
saran, maupun rekomendasi untuk menggunakan produk asuransi yang
ditawarkan sebagai solusinya.
6. Administrator
Agen asuransi adalah orang yang melaksanakan peraturan, prosedur
maupun kebijakan dari perusahaan yang diwakili dalam penjualan
asuransi. Kegiatan agen asuransi sebagai administrator misalnya membantu
prospek melengkapi data isian formulir Surat Permintaan Asuransi Jiwa,
melakukan seleksi resiko baik administrativ atau finansial, penyerahan
polis, dan hal-hal lain yang diperlukan untuk kelengkapan administrasi
penutupan penjualan asuransi jiwa. Peran administrator agen asuransi juga
dapat berarti mengelola kegiatannya dalam administrasi yang baik.
Agen asuransi syariah sangat berperan sekali dalam pengembangan
bisnis asuransi syariah. Salah satunya adalah dalam perencanaan keuangan dan
pengelolaan resiko pada para nasabahnya. Untuk mengatasi persaingan yang
ketat antar agen asuransi syariah dengan konvensional, maka dibutuhkan kiat-
kiat khusus yaitu dengan memberikan pelayanan yang terbaik bagi nasabah
dengan menawarkan jasa Takaful yang dikelola secara professional, adil, tulus,
dan amanah.
Pelayanan bagi konsumen adalah bukan sekedar kemampuan
memberikan servis yang ramah. Tetapi, pelayanan dalam ragam produk yang
dapat membantu nasabah menyelesaikan urusannya dalam hal bertransaksi
dan menyimpan uang. Untuk itu, agen harus lebih kreatif dalam menciptakan
produk-produk inovatif dan harus menguasai pasar.
Kualitas pelayanan sebagai salah satu faktor utama dalam menciptakan
pada loyalitas pada nasabah, diharapkan sebuah Takaful Indonesia harus
Muhammad Fahmul Iltiham 27
benar-benar dalam mempraktekkannya. Seandainya Takaful Indonesia kurang
fokus terhadap salah satu saja, maka jangan berharap akan berhasil
mendapatkan atau mempertahankan nasabahnya.
Untuk itu, Takaful Indonesia harus lebih jeli dalam mempelajari perilaku
nasabahnya. Tiap-tiap karakter nasabah perlu disikapi secara berbeda. Artinya,
jika segmen pasar yang dituju berbeda maka strategi pemasar (marketing) yang
diterapkan pun berbeda. Setelah menerapkan segmentasi kepada nasabah,
maka Takaful Indonesia akan lebih terarah dalam membuat peran agen yang
tepat sasaran.
Kesimpulan
Berdasarkan analisis yang telah penulis kemukakan pada bab
sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Faktor-faktor agen dalam meningkatkan jumlah nasabah
Faktor-faktor agen dalam meningkatkan jumlah nasabah asuransi
syariah, antara lain:
a. Penyusunan strategi pelayanan agen itu merupakan salah satu elemen
nyata yang perlu dibuat untuk dapat mewujudkan keunggulan para
agen dapat meningkatkan jumlah nasabah.
b. Berusaha memahami dan memenuhi kebutuhan nasabah, sehingga agen
dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah.
c. Menjadi seorang agen harus bisa mengambil keputusan yang tepat
untuk setiap nasabah dan menyesuaikan dengan segmentasi pasarnya.
d. Menyusun jadwal prospekting ke nasabah, bila perlu dicatat dengan
rapih dalam agenda kerja.
2. Strategi agen dalam meningkatkan jumlah nasabah
Agen mempunyai strategi yang sangat penting dalam meningkatkan
jumlah nasabah asuransi syariah, diantaranya yaitu:
a. Seorang agen mempunyai strategi memperluas pasar, terutama untuk
masyarakat yang belum menggunakan jasa asuransi syariah melalui
sosialisasi secara langsung.
b. Agen juga harus mempertahankan dan meningkatkan pasar yang sudah
ada dengan berupaya untuk selalu menjaga komunikasi dengan
pelanggan dalam rangka memberikan layanan terbaiknya. Dengan
demikian agen berperan dalam meningkatkan jumlah penjualan, baik
melalui pasar baru, maupun dengan pasar yang sudah ada dengan
menciptakan “repeat order”.
c. Selain itu agen juga melakukan kegiatan pendidikan kepada masyarakat
dengan mengenalkan perencanaan keuangan dan pengelolaan resiko
dalam asuransi. Langkah yang dapat dilakukan agen dalam memberikan
Muhammad Fahmul Iltiham 28
pendidikan masyarakat, diantaranya mengadakan pelatihan, ceramah
dan seminar, sehingga dengan sendirinya masyarakat mempunyai
kesadaran yang tinggi dan mampu menumbuhkan informasi tentang
asuransi syariah.
d. Seorang agen juga harus menyeleksi resiko atas diri peserta dengan cara
mengidentifikasi kemungkinan terjadinya resiko yang dihadapi peserta,
mengevaluasi dan mengukur besarnya resiko yang mungkin terjadi dan
menentukan metode yang terbaik untuk menangani resiko yang telah
diidentifikasi tersebut. Dengan demikian, agen membantu dalam
meminimalkan resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah.
Daftar Pustaka
Abdul Anshori, Ghofur,H.. Asuransi Syariah di Indonesia, regulasi dan
operasionalisasinya di dalam kerangka hukum Positif di Indonesia,
(Yogyakarta: UII Press,2007).
Amrin, Abdullah. Asuransi Syariah, Keberadaan dan kelebihannya ditengan Asuransi
Konvensional, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006).
Ali, AM, Hasan, Asuransi dalam perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis
Historis, Teoritis dan Praktis, (Jakarta: Kencana, 2004).
Ali, A. Hasyim, Pengantar Asuransi, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995).
Djati, Mustiko, Manajemen Asuransi Syariah: Keberhasilan Menjual Asuransi
Syariah Dunia dan Akhirat, (Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, tanpa tahun).
Farodis, Zian. Buku Pintar Asuransi, Mengenal dan Memilih Asuransi yang
Menguntungkan Nasabah, (Yogyakarta: Laksana, 2014).
J.Moleong, Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2002).
Karyanto, Deddy, Cara Cepat Jadi Agen Asuransi Hebat, Membongkar Rahasia
Punya Income Puluhan Juta Rupiah Hingga Tak Terbatas Setiap Bulan Sejak
Tahun Pertama, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2010).
MB, Superwanto. Rahasia Sukses Agen Top Bumiputera, (Tangerang: Lembaga
Studi Informasi, LSI, 2005).
Nurhayati, Sri dan Wasilah, Akutansi Syariah Di Indonesia, (Jakarta: Selemba
Empat, 2014).
Prihartono, M. Wahyu. Manajemen Pemasaran dan Tata Usaha Asuransi,
(Yogyakarta: Kanisius, 2001).
Putra, Nusa dan Dwilestari, Ninin, Penelitian Kualitatif; Pendidikan Anak Usia
Dini, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012).
R Subekti dan R Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
dan Undang-Undang Kepailitan, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992),
Cetakan 25.
Muhammad Fahmul Iltiham 29
Soerono, Surjono. Penuntun ke Agenan Asuransi jiwa edisi IV, (Jakarta: Dewan
Asuransi Indonesia, 1998).
Syafri Harahap, Sofyan. Akutansi Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997).
Sigma, Jurus Pintar Asuransi, Agar Anda Tenang, aman dan Nyaman, (Yogyakarta:
G-Media, 2011).
Satriani, Arba’iyah. Peluang di Tengah Persaingan, (Jakarta: Harian Republika,
2005).
Syakir Sula, Muhammad. Asuransi (life dan general) Konsep dan Sistem Asuransi
Syariah, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004).
Sumitro, Warkum, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait di
Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).
Sukardja, Ahmad, Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945, (Jakarta: UI-
Press, 1995).
Sari, Elsi Kartika dan Simanunsong, Advendi, Hukum Dalam Ekonomi, (Jakarta:
rasindo, 2010).
Sastrawidjaja, Man Suparman dan Endang, Hukum Perlindungan Asuransi
Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian, (Bandung: PT
Alumni, 1997).
Sendra, Ketut, Panduan Sukses Menjual Asuransi, (Jakarta: PPM, 2002).
Susanto, Heru, Menjadi Agen Asuransi itu Gampang, (Jakarta: Elex Media
Komputindo, 2011).
Sumantoro, Hukum Ekonomi, (Jakarta: UIP, 1986).
Siagian, Dergibson dan Sugiarto, Metode Statistika Untuk Bisnis Dan Ekonomi,
(Jakarta: PT Gramedia PustakaUtama, 2006).
Subagyo, P. Joko, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Rineka
Cipta, 1997).
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta,
2012).
Shihab, M. Quraish, Wawasan Al-Qur’an, (Jakarta: Mizan Pustaka, 1996).
Tunggal, Arif Djohan, Peraturan Perundang-undangan Perusahaan Asuransi di
Indonesia Tahun 1992-1997, (Jakarta: Harvarindo, 1998), Cetakan 1.
Wirdyaningsih, Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005).
Widjajanta dan Aristanti Widyaningsih, Mengasah Kemampuan Ekonomi,
(Bandung: Citra Praya, 2007).
Widodo, Sugeng. Mindset Sukses Agen Asuransi, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
Utama, 2011).
Yusof, M.Fadzli. Takaful Sistem Insurans Islam, (Malaysia: Publication and
Distributor SDN BHD,1996).
Zuhdi, Masjfuk, Masail Fiqhiyah, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1993).
Abdillah Mundir 30
STRATEGI PEMASARAN JASA PENDIDIKAN MADRASAH
Oleh: Abdillah Mundir
Abstrak: Saat ini paradigma dalam memandang pendidikan mulai
bergeser, yang awalnya pendidikan dilihat dan dikaji dari aspek sosial,
sekarang orang melihat pendidikan lebih pada sebuah corporate.
Artinya, lembaga pendidikan dipahami sebagai suatu organisasi
produksi yang menghasilkan jasa pendidikan yang dibeli oleh para
konsumen. Produk dalam kontek jasa pendidikan madrasah adalah
jasa yang ditawarkan kepada pelanggan berupa reputasi, prospek, dan
variasi pilihan. Lembaga pendidikan yang mampu bertahan dan
mampu memenangkan persaingan jasa pendidikan adalah lembaga
yang dapat menawarkan reputasi, prospek, mutu pendidikan yang
baik, dan peluang yang cerah bagi para siswa untuk menentukan
pilihan-pilihan yang diinginkannya. Pemasaran yang digunakan
secara khusus pada sekolah, yaitu analisis, perencanaan, pelaksanaan,
dan pengendalian program yang dirumuskan secara hati-hati, yang
dirancang untuk menghasilkan pertukaran nilai secara sukarela
dengan pasar sasaran/ pasar target (target market) jasa pendidikan
untuk mencapai tujuan sekolah. Sekolah harus mempunyai strategi
pemasaran jasa pendidikan karena sekolah adalah sektor jasa yang
membutuhkan orientasi pemasar khusus.
Kata Kunci: Strategi Pemasaran Jasa, Pendidikan Madrasah
Pendahuluan
Hidup dalam iklim kompetisi seperti saat ini, sulit bagi organisasi untuk
dapat hidup dengan baik jika tidak memiliki kemampuan mengubah diri
dengan cepat dan mampu berkembang seiring dengan berbagai tuntutan
stakeholder. Kondisi ini berlaku hampir pada seluruh organisasi yang bersifat
profit maupun non profit termasuk juga lembaga pendidikan madrasah.
Didalam dunia pendidikan, meskipun lembaga pendidikan tidak termasuk
lembaga profit, namun pengelolaannya tidak dapat dilakukan secara
tradisional akan tetapi membutuhkan kemampuan khusus sehingga output
pendidikan memiliki daya saing tinggi untuk dapat bersaing di tingkat global.
Apalagi saat ini paradigma dalam memandang pendidikan mulai
bergeser, yang awalnya pendidikan dilihat dan dikaji dari aspek sosial,
sekarang orang melihat pendidikan lebih pada sebuah corporate. Artinya,
lembaga pendidikan dipahami sebagai suatu organisasi produksi yang
Abdillah Mundir 31
menghasilkan jasa pendidikan yang dibeli oleh para konsumen. Apabila
produsen tidak mampu memasarkan hasil produksinya, dalam hal ini jasa
pendidikan disebabkan mutunya tidak dapat memuaskan konsumen, maka
produksi jasa yang ditawarkan tidak laku. Ini sudah terjadi, di beberapa
madrasah yang tidak merespon perubahan paradigma ini kurang diminati dan
sulit mendapatkan siswa baru.
Strategi tersebut diadopsi dari dunia bisnis, dimana istilah marketing
terfokus pada sisi kepuasan konsumen dengan memakai dasar pemikiran yang
logis: jika konsumennya tidak puas, berarti marketingnya gagal. Dengan kata
lain, jika lembaga pendidikan yang memproses jasa pendidikan tidak mampu
memuaskan users educations sesuai dengan need pasar, maka lembaga
pendidikan tersebut tidak akan eksis dan bisa mengakibatkan lembaga
pendidikan madrasah karena tidak mampu menjaring siswa baru dalam jumlah
yang cukup, dan setiap tahun kecenderungannya mengalami penurunan
jumlah siswa.
Jika logika corporate ini dipakai dalam dunia pendidikan, maka lembaga
pendidikan dapat dimaknai sebagai sebuah lembaga yang bergerak dibidang
layanan jasa pendidikan yang kegiatannya melayani konsumen, yaitu siswa,
mahasiswa, maupun masyarakat umum yang dikenal sebagai stakeholder.
Sebab, pemasaran dalam dunia pendidikan adalah menawarkan mutu layanan
intelektual dan pembentukan watak secara menyeluruh.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pemasaran, sekolah harus
berupaya semaksimal mungkin untuk mengelola serta meningkatkan kualitas
layanannya sehingga apa yang dipromosikan bisa dipertanggungjawabkan.
Karena pendekatan marketing menuntut mereka untuk menganalisis kegiatan
belajar mengajar, intra dan ekstrakulikuler, fasilitas pendidikan, dan suasana
belajar mengajar sehingga kegiatan mereka selalu terpusat pada perbaikan
mutu pelayanan.
Menurut Alma, perubahan paradigma pendidikan tersebut, harus dapat
menciptakan: (1) Makes regular repeat purchases yaitu pelanggan yang selalu
membeli atau memakai secara teratur program yang diluncurkan oleh lembaga,
misalnya siswa menyelesaikan studi sampai akhir tetap pada lembaga yang
sama; (2) Purchases across product and service lines, pelanggan membeli diluar
lini produk/jasa, misalnya ketika Madrasah mengeluarkan program lain yaitu
pelatihan Bahasa Arab maka banyak siswa sekolah lain yang mengikuti
pelatihan tersebut; (3) Refers other yaitu merekomendasikan produk lain,
misalnya siswa Madrasah merekomendasikan kepada keluarga, teman ataupun
masyarakat atas program layanan pendidikan, baik merekomendasikan jurusan
yang diambil maupun layanan lainnya (training, seminar, loka karya dan
sebagainya); (4) Demonstrates an immunity to the full of the competition yaitu
Abdillah Mundir 32
menunjukkan kekebalan dari daya tarik produk sejenis dari pesaing, misalnya
selain Madrasah banyak lembaga lain yang menawarkan pendidikan serupa,
akan tetapi sebanyak dan semenarik apapun yang dilakukan oleh lembaga lain,
siswa tetap teguh memilih Madrasah sebagai lembaga layanan pendidikanya.
Konsep bisnis dan pemasaran sudah saatnya diterapkan dalam lembaga
pendidikan sehingga memiliki Competitive advantage. Sebuah lembaga
pendidikan harus berusaha mencapai keunggulan memberikan layanan prima
dengan superior customer service dan menghasilkan lulusan yang berkualitas.
Karena kualitas layanan lembaga pendidikan berbanding lurus dengan
kepercayaan peminat layanan jasa pendidikan. Semakin bagus layanan
pendidikan yang diberikan, maka semakin banyak pula peminat yang akan
memanfaatkan jasa yang diberikan.
Konsep Strategi
Dalam wikipedia, definisi strategi adalah pendekatan secara keseluruhan
yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi
sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik
terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor
pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara
rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan
secara efektif.
Secara historis, kata strategi dipakai untuk istilah dunia militer. Strategi
sendiri berasal dari bahasa yunani „stratogos‟, yang berarti jendral/ komandan
militer. Maksudnya adalah strategi berarti seni para jendral, yaitu cara
menempatkan pasukan atau menyusun kekuatan tentara di medan perang agar
musuh dapat dikalahkan.
Namun, istilah ini tidak hanya digunakan dalam konteks militer saja,
bisnis juga menggunakan istilah strategi ini. Dalam konteks bisnis, strategi
adalah rencana yang disatukan, luas, dan terintegrasi yang menghubungkan
keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan dan yang
dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai
melalui pelaksanaan yang tepat oleh perusahaan.
Ansoff mendefinisikan strategi sebagai “a set of decision making rules
for guidance of organizayional behafior”, apabila dikaitkan dengan pemasaran,
maka strategi diartikan sebagai pengambilan keputusan mengenai pemakaian
faktor-faktor pemasaran yang dapat dikendalikan untuk mencapai tujuan-
tujuan yang telah ditentukan.
Tujuan utama dari sebuat strategi adalah agar perusahaan dapat melihat
secara obyektif kondisi-kondisi internal dan eksternal, sehingga perusahaan
dapat mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal. Dalam hal ini dapat
Abdillah Mundir 33
dibedakan secara jelas fungsi manajemen, konsumen, distributor, dan pesaing.
Jadi, perencanan strategis penting untuk memperoleh keunggulan bersaing dan
memiliki produk yang sesuai dengan keinginan konsumen dengan dukungan
yang optimal dari sumber daya yang ada.
Menurut Agus Rahayu, strategi memiliki dua model, yaitu: a) Model-
based, menyatakan bahwa kondisi dan karakteristik lingkungan eksternal
merupakan input utama dan penentu strategi untuk mencapai tujuan
organisasi. Artinya, pencapaian tujuan organisasi lebih banyak ditentukan oleh
karakteristik lingkungan eksternal daripada lingkungan internal atau
sumberdaya internal organisasi. b) Resource-based, menyatakan bahwa
lingkungan internal atau sumber daya internal merupakan input utama dan
penentu strategi untuk mencapai tujuan organisasi.
Pada dasarnya, kedua model tersebut bertujuan untuk menciptakan
tingkat kinerja yang tinggi, kedua model si atas juga menujukkan bahwa
persaingan yang berhasil mensyaratkan organisasi untuk memahami kondisi
eksternal dan internal. Dalam kerangka manajemen stratejik, ke dua model
tersebut merupaka model yang terintegrasi, tidak terpisah antara yang satu
dengan yang lain.
Menurut Mintzberg, konsep strategi itu sekurang-kurangnya mencakup
lima arti yang saling terkait, dimana strategi adalah suatu:
a. Perencanaan untuk semakin memperjelas arah yang ditempuh organisasi
secara rasional dalam mewujudkan tujuan-tujuan jangka panjangnya.
b. Acuan yang berkenaan dengan penilaian konsistensi ataupun inkonsistensi
perilaku serta tindakan yang dilakukan oleh organisasi.
c. Sudut yang diposisikan oleh organisasi saat memunculkan aktivitasnya.
d. Suatu perspektif yang menyangkut visi yang terintegrasi antara organisasi
dengan lingkungannya yang menjadi batas bagi aktivitasnya.
e. Rincian langkah taktis organisasi yang berisi informasi untuk mengelabui
para pesaing.
Pemasaran Pendidikan
Pada dasarnya, pemasaran (marketing) merupakan istilah dalam dunia
bisnis. Dalam konteks bisnis, pemasaran adalah suatu proses sosial dan
manajerial yang didalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang
mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran, dan
pertukaran.16 Pemasaran juga dapat dimaknai suatu proses sosial dan
manajerial yang melibatkan kegiatan-kegiatan penting yang memungkinkan
individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan melalui
pertukaran dengan pihak lain dan untuk mengembangkan hubungan
pertukaran.
Abdillah Mundir 34
Pemasaran juga di artikan sebagai kegiatan manusia yang diarahkan
untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui proses
pertukaran. Adapun sasaran dari pemasaran adalah menarik pelanggan baru
dengan menjanjikan nilai superior, menetapkan harga menarik,
mendistribusikan produk dengan mudah, mempromosikan secara efektif, serta
mempertahankan pelanggan yang sudah ada dengan tetap memegang prinsip
kepuasan pelanggan.
Namun pada perkembangannya, istilah pemasaran tidak hanya dipakai
oleh organisasi/lembaga profit saja, akan tetapi dipakai pula oleh lembaga non
profit. Artinya, penggunaan istilah marketing saat ini sudah berkembang
disegala sektor kegiatan manusia. Kenyataan ini diungkapkan oleh Morris,
bahwa dewasa ini tidak ada organisasi baik itu bisnis atau non bisnis yang
dapat terlepas dari pemasaran (marketing), organisasi tersebut dapat memilih
untuk mengerjakannya demi kebaikan organisasi atau meninggalkannya untuk
kemundurannya. Sehingga pendidikan pun juga menggunakan istilah
pemasaran untuk memasarkan jasa pendidikannya.
Dalam kontek lembaga pendidikan, pemasaran adalah pengolahan
yang sistematis dari pertukaran nilai-nilai yang sengaja dilakukan untuk
mempromosiklan misi-misi sekolah berdasarkan pemuasan kebutuhan nyata
baik itu untuk stakeholder ataupun masyarakat sosial pada umumnya
(Kriegbahum). Pengertian lain mengatakan bahwa sebuah proses sosial dan
manajerial untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan dan diinginkan melalui
penciptaan (creation) penawaran, pertukaran produk yang bernilai dengan
pihak lain dalam bidang pendidikan.
Fungsi pemasaran di lembaga pendidikan adalah untuk membentuk
citra baik terhadap lembaga dan menarik minat sejumlah calon siswa. Oleh
karena itu, pemasaran harus berorientasi kepada “pelanggan” yang dalam
konteks sekolah disebut dengan siswa. Di sinilah perlunya sekolah untuk
mengetahui bagaimanakah calon siswa melihat sekolah yang akan dipilihnya.
Unsur utama dalam pemasaran dapat diklasifikasikan menjadi tiga
unsur, yaitu:
1. Unsur strategi persaingan, meliputi:
a. Segmentasi pasar, yaitu tindakan mengidentifikasi dan membentuk
kelompok pembeli atau konsumen secara terpisah. Masing-masing
konsumen ini memiliki karakteristik, kebutuhan produk, dan bauran
pemasaran tersendiri.
b. Targetting, yaitu tindakan memilih satu atau lebih segmen pasar yang
akan dimasuki.
Abdillah Mundir 35
c. Positioning, yaitu penetapan posisi pasar. Tujuannya adalah untuk
membangun dan mengkomunikasikan keunggulan bersaing produk
yang ada di pasar ke dalam benak konsumen.
2. Unsur taktik pemasaran, meliputi:
a. Differensiasi, yang terkait dengan cara membangun strategi pemasaran
di berbagai aspek perusahaan. Kegiatan membangun strategi pemasaran
inilah yang membedakan differensiasi yang dilakukan suatu perusahaan
dengan perusahaan lainnya.
b. Bauran pemasaran (marketing mix), terkait dengan kegiatan mengenai
produk, harga, promosi, dan tempat atau yang lebih dikenal dengan
sebutan 4P, yaitu Product, Price, Promotion, dan Place.
3. Unsur nilai pemasaran, yang berkaitan dengan: nama, termin, tanda simbol,
atau desain, atau kombinasi dari semuanya, yang ditujukan untuk
mengidentifikasikan barang atau jasa sebuah/sekelompok penjual dan
membedakannya dengan para pesaing. Merek mempunyai banyak arti
penting buat konsumen, yaitu:
a. Sebagai identifikasi untuk membedakan antara satu produk dengan
produk lain. Identifikasi ini diperlukan agar konsumen mempunyai
kebebasan memilih produk dan merek mana yang memenuhi
kebutuhannya;
b. Sebagai garansi atas kualitas dan kinerja dari produk yang akan dibeli.
Merek akan memberikan rasa percaya diri kepada konsumen bahwa;
c. Merek memberi status dan image pada seseorang. Dengan membeli
merek tertentu, sudah menunjukkan bagaimana status sosial seseorang;
d. Merek memberi arti emosional. Seorang fans sebuah klub sepakbola
misalnya, akan rela membeli berbagai macam merchandise yang dijual
dengan atribut klub tersebut.
Konsep pemasaran tidak hanya berorientasi pada logika “asal barang
habis “ tanpa memperhatikan sesudah itu, tetapi juga berorientasi jangka
panjang yang lebih menekankan pada kepuasan pengguna, dimana pemasaran
itu sendiri adalah suatu usaha bagaimana memuaskan, memenuhi needs and
wants dari konsumen, needs itu merupakan kebutuhan akan hal yang
dirasakan kurang oleh konsumen yang harus segera dipenuhi, sedangkan
wants adalah keinginan suatu kebutuhan yang sudah dipengaruhi oleh
berbagai faktor, seperti daya beli, pendidikan, agama, keyakinan, famili dan
sebagainya.
Jadi, pengguna konsep marketing memberikan dasar pemikiran yang
logis dalam pencapaian tujuan, yaitu memuaskan konsumen dengan
mengoptimalkan segala daya dan upaya yang dimiliki oleh lembaga. Adapun
Abdillah Mundir 36
menurut David W. Cravens sebagaimana dikutip oleh Minarti, Konsep
marketing pendidikan memiliki tiga dasar, yaitu:
1. Dimulai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen sebagai dasar tujuan
bisnis.
2. Mengembangkan pendekatan organisasi untuk memuaskan kebutuhan dan
keinginan ini.
3. Mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan memberikan kepuasan kepada
konsumen.
Jika lembaga pendidikan mencoba melaksanakan kegiatan marketing
yang berorientasi pada konsumen, maka seluruh personel staff, baik guru
maupun tenaga administrasi harus menghayati betul apa misi mereka dan apa
bisnis mereka. Pendekatan marketing juga akan menuntut mereka untuk terus
berupaya memperbaiki diri dan jasa yang ditawarkannya dalam memberikan
layanan yang bermutu, sehingga stakeholder akan terus menggunakan jasa
yang diberikan.
Marketing Mix Pendidikan Madrasah
Menurut Lupioadi dan hamdani sebagaimana, bauran pemasaran
merupakan alat bagi pemasar yang terdiri atas berbagai unsur suatu program
pemasaran yang perlu dipertimbangkan agar implementasi strategi pemasaran
dan positioning yang ditetapkan dapat berjalan sukses. Dalam konteks
pendidikan bauran pemasaran (marketing mix) adalah unsur-unsur yang
sangat penting dan dapat dipadukan sedemikan rupa sehingga dapat
menghasilkan strategi yang dapat digunakan untuk memenangkan persaingan.
Zeithaml & Bitner mengatakan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam
bauran pemasaan ada tujuh hal yang biasa disingkat dengan 7P yaitu terdiri
dari 4P tradisional yang digunakan dalam pemasaran barang dan 3P sebagai
perluasan bauran pemasaran jasa. Unsur 4P yaitu product (produk); jasa seperti
apa yang ditawarkan, price (harga); strategi penentuan harga, place
(lokasi/tempat); dimana tempat jasa diberikan, promotion (promosi);
bagaimana promosi dilakukan. Sedangkan unsur 3P adalah people (SDM);
kualitas, kualifikasi, dan kompetensi yang dimiliki oleh orang-orang yang
terlibat dalam pemberian jasa. Physical evidence (bukti fisik); sarana-prasarana
seperti apa yang dimilki, dan process; manajemen layanan pembelajaran yang
diberikan. Ketujuh unsur bauran tersebut secara ringkas dapat dijelaskan
sebagai berikut:
1. Produk Jasa Pendidikan Madrasah
Menurut Kotler, produk adalah segala sesuatu yang dapat
ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, dicari, dibeli, digunakan
atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar
Abdillah Mundir 37
yang bersangkutan. Sedangkan Lupioadi dan Hamdani mendefinisikan
produk sebagai keseluruhan konsep objek atau proses yang memberikan
sejumlah nilai kepada konsumen. Lebih spesifik, Keegan menjelaskan
bahwa produk adalah koleksi sifat- sifat fisik, jasa, dan simbolik yang
menghasilkan kepuasan, atau manfaat, bagi seorang penguna atau pembeli.
Produk dalam kontek jasa pendidikan madrasah adalah jasa yang
ditawarkan kepada pelanggan berupa reputasi, prospek, dan variasi pilihan.
Lembaga pendidikan yang mampu bertahan dan mampu memenangkan
persaingan jasa pendidikan adalah lembaga yang dapat menawarkan
reputasi, prospek, mutu pendidikan yang baik, dan peluang yang cerah bagi
para siswa untuk menentukan pilihan-pilihan yang diinginkannya. Atau
dengan kata lain produk pendidikan merupakan segala sesuatu yang dapat
ditawarkan kepada masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi
kebutuhan dan keinginannya.
2. Price (harga)
Merupakan elemen yang berjalan sejajar dengan mutu produk,
dimana apabila mutu produk baik, maka calon siswa/mahasiswa berani
membayar lebih tinggi sepanjang dirasa dalam batas kejangkauan
pelanggan pendidikan. Salah satu strategi yang sekarang dikembangkan
oleh beberapa perguruan tingggi adalah skiming price artinya adalah
memasang harga yang setinggi-tingginya pada saat mulai dipasarkan
dengan jaminan bahwa produk yang ditawarkan memang berkualitas tinggi
sehingga tidak mengecewakan konsumennya.
Akan tetapi ketika hendak menetapkan harga sebaiknya lembaga
pendidikan memperhatikan sasaran yang hendak dicapai yaitu: (1) sasaran
yang berorientasi pada keuntungan yang bertujuan untuk mencapai target
pengembalian investasi, untuk memperoleh laba maksimum; (2) sasaran
yang berorientasi pada penjualan yang bertujuan meningkatkan volume
penjualan, mempertahankan/meningkatkan market share, dan (3) sasaran
yang berorientasi status quo yang bertujuan untuk menstabilkan harga dan
menghadapi pesaing.
3. Place (lokasi/tempat)
Place adalah letak lokasi sekolah mempunyai peranan yang sangat
penting, karena lingkungan dimana jasa disampaikan merupakan bagian
dari nilai dan manfaat jasa yang dipersepsikan cukup berperan sebagai
bahan pertimbangan dalam menentukan pilihan. Dalam hal ini penyedia
jasa perlu mempertimbangkan faktor-faktor: (1) akses yaitu kemudahan
mencapai lokasi; (2) vasibilitas yaitu lembaga tersebut dapat terlihat dengan
jelas keberadaan fisiknya; (3) lalu lintas dalam arti tingginya tingkat
kemacetan akan mempengaruhi minat customer terhadap jasa tersebut; (4)
Abdillah Mundir 38
tempat parkir yang luas; (5) ketersediaan lahan untuk kemungkinan
perluasan usaha; (6) persaingan yaitu dengan memperhitungkan lokasi
pesaing kita; (7) ketentuan pemerintah tentang peruntukan lahan sesuai
dengan standar pelayanan minimum yang harus di anut oleh setiap
lembaga pendidikan.
1. Promotion (promosi)
Promotion merupakan suatu bentuk komunikasi pemasaran yaitu
aktifitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi,
mempengaruhi/membujuk, dan/atau mengingatkan pasar sasaran atas
lembaga dan produknya agar bersedia menerima, membeli dan loyal
pada produk yang ditawarkan oleh lembaga tersebut. aktivitas tentang
bagaimana memberitahu pelanggan tentang keberadaan produk/jasa.
Aspek yang harus dipertimbangkan adalah bentuk komunikasi,
khususnya iklan (advertising), penjualan personal (personal selling),
promosi penjualan (sales promotion) dan publisitas penyedia jasa
tersebut, (4) membujuk customer untuk membeli dan menggunakan jasa
tersebut. Promosi ini lebih diarahkan pada penyedia jasa pendidikan
sehingga pengaruh image tersebut berperan penting terhadap
penjatuhan pilihan customer. promosi yang berlebihan mempunyai
hubungan korelatif yang negatif terhadap daya tarik peminat.(publicity).
Tujuan promosi dalam konteks pemasaran adalah: (1) membangun
kepedulian dan ketertarikan terhadap produk jasa dan lembaga
penyedia jasa, (2) membedakan jasa yang ditawarkan dan lembaga dari
pesaing, (3) mengkomunikasikan dan menggambarkan kelebihan dari
jasa yang tersedia.
2. People / SDM
Menurut Zeithaml and Bitner sebagaimana dikutip oleh Ratih
Hurriyati, people adalah semua pelaku yang memainkan peranan dalam
penyajian jasa sehingga dapat mempengaruhi persepsi pembeli. Elemen-
elemen dari people adalah pegawai perusahaan, konsumen, dan
konsumen lain dalam lingkungan jasa. Semua sikap dan tindakan
karyawan, bahkan cara pakaian karyawan dan penampilan karyawan
mempunyai pengaruh terhadap persepsi konsumen atau keberhasilan
penyampaian jasa (Service Encounter).
Adapun SDM adalah semua orang atau pelaku yang terlibat
dalam proses penyampaian jasa konsumen serta mempengaruhi
persepsi konsumen, seperti para personal penyedia jasa, pelanggan, dan
para pelanggan lain yang terkait dengan jasa tersebut. Sumber daya
manusia dalam sebuah lembaga sekolah dikelompokkan menjadi tiga,
yaitu administrator, guru, dan pegawai. Ketiganya perlu memiliki
Abdillah Mundir 39
kompetensi yang tinggi. Karena pada pelaksanaannya merekalah yang
secara langsung menyampaikan jasa kepada para siswa, sehingga puas
tidaknya siswa tergantung bagaimana jasa tersebut tersampaikan
kepada mereka.
3. Physical Evidence (bukti fisik)
Physical evidence, merupakan sarana dan prasarana yang
mendukung proses penyampaian jasa pendidikan sehingga akan
membantu tercapainya janji lembaga kepada pelanggannya. Sarana fisik
ini merupakan suatu hal yang secara nyata turut mempengaruhi
keputusan konsumen untuk membeli dan menggunakan prosuk jasa
yang ditawarkan. Unsur-unsur yang termasuk di dalam sara fisik antara
lain lingkungan fisik, dalam hal ini bangunan fisik, peralatan,
perlengkapan, logo, warna, dan barang-barang lainnya yang disatukan
dengan service yang diberikan seperti tiket,sampul, label, dan lain
sebagainya.
4. Process (proses)
Dengan demikian proses penyampaian jasa pendidikan
merupakan inti dari seluruh pendidikan, kualitas dalam seluruh elemen
yang menunjang proses pendidikan menjadi hal yang sangat penting
untuk menentukan keberhasilan proses pembelajaran sekaligus sebagai
bahan evaluasi terhadap pengelolaan lembaga pendidikan dan citra
yang terbantuk akan membentuk sirkulasi dalam merekrut pelanggan
pendidikan.
Jasa Pendidikan
Untuk memahami pengertian jasa pendidikan, ada baiknya kita
mempelajari dahulu beberapa pendapat para ahli. Kotler, seorang ahli
pemasaran mengemukakan pengertian jasa adalah “a service is any act or
performance that one party can offer to another that is essentially intangible
and does not result in the ownership of anything. Its production may or may
not be tied to a physical product”.37 Maksudnya jasa adalah setiap tindakan
atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain yang
secara prinsip intangibel dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan
apapun. Produksinya bisa terkait dan bisa juga tidak terikat pada suatu produk
fisik.
Kemudian Adrian Payne mendifinisikan, jasa adalah aktivitas ekonomi
yang mempunyai sejumlah elemen (nilai atau manfaat) intangibel yang
berkaitan dengannya, yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen
atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer
Abdillah Mundir 40
kepemilikan. Perubahan daiam kondisi bisa saja muncul dan produksi suatu
jasa bisa memiliki atau bisa juga tidak mempunyai kaitan dengan produk fisik.
Berdasarkan definisi di atas maka kita dapat mengambil kesimpulan
bahwa pendidikan sebagai produk jasa merupakan sesuatu yang tidak
berwujud akan tetapi dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang diproses
dengan menggunakan atau tidak menggunakan bantuan produk fisik dimana
proses yang terjadi merupakan interaksi antara penyedia jasa pendidikan harus
selalu melakukan up date pada sisi kualitas (kompetensinya). Tujuan utama
proses ini adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan,
terus menerus, dan terpadu sehingga bisa menciptakan output yang
berkualitas.
Merujuk pengertian tersebut, ada lima ciri utama dalam setiap jasa yang
diikutip dari pernyataan bitner dkk sertanTadepali dan Hayes, yaitu:
1. Tidak berwujud (intangibility), sehingga konsumen tidak dapat melihat,
mencium, meraba, mendengar dan merasakan hasilnya sebelum mereka
membelinya. Untuk mengurangi ketidakpastian, maka konsumen mencari
informasi tentang jasa tersebut. Sesuatu yang bisa dilihat itu bisa berupa
kinerja guru, tata usaha, karyawan, sarana prasarana, peralatan pendidikan
sekolah, simbol-simbol yang digunakan sekolah, juga biaya yang bisa
mereka bayar ke sekolah.
2. Tidak terpisahkan (inseparability), dimana jasa tidak dapat dipisahkan dari
sumbernya yaitu perusahaan jasa; 3) Bervariasi (variability), dimana jasa
sering kali berubah-ubah tergantung siapa , kapan dan dimana
menyajikannya;
3. Mudah musnah (perishability), jasa tidak dapat di jual pada masa yang akan
datang.
4. Kepemilikan (ownership), karakteristik ini adalah karakteristik yang paling
menantang. Siswa membayar biaya pendidikan di muka, dimana pada
awalnya mereka tidak mendapat kepemilikan investasi pendidikan apapun.
Akan tetapi mereka dapat menerima salah satufasilitas, yaitu kartu
perpustakaan. Dengan demikian siswa memiliki hak untuk mengakses
perpustakaan ketika menunjukkan kartu perpustakaan kepada petugas
perpustakaan.
Di samping itu, ada juga yang mengemukakan bahwa jasa mengandung
delapan karakteristik, yaitu:
1. Jasa tidak dapat disimpan dan dikonsumsi pada saat dihasilkan;
2. Jasa tergantung pada waktu
3. Jasa bergantung pada tempat
4. Konsumen merupakan bagian integral dari proses produksi jasa;
Abdillah Mundir 41
5. Setiap orang atau apapun yang berhubungan dengan konsumen
mempunyai andil dalam memberikan peranan;
6. Perubahan pada konsep kemanfaatan;
7. Karyawan penghubung merupakan bagian dari proses produksi jasa;
8. Kualitas jasa tidak dapat diperbaiki pada saat proses produksi karena
produksi jasa terjadi secara real time.
Berdasarkan ciri dan karakteristik tersebut, maka jasa pendidikan
mempunyai karakteristik sebagai berikut: 1) Lebih bersifat tidak berwujud dari
pada berwujud ( more intangible than tangible); 2) Produksi dan konsumsi
bersamaan waktu (simultananeous production and consumption); 3) Kurang
memiliki standar dan keseragaman (less standardized and uniform).
Dalam dunia pendidikan, bahan baku untuk menghasilkan jasa ialah
orang, yang memiliki ciri khas yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.
Pepatah mengatakan bahwa tidak ada manusia yang memiliki persamaan
bahkan anak kembar sekalipun. Hal itulah yang menjadikan dasar bahwa
pelayanan jasa pendidikan antara satu dengan yang lainnya berbeda. Dengan
melihat karakteristik tersebut, maka jasa pendidikan diterima setelah
melakukan interaksi dengan penghubung yang sangat dipengaruhi oleh siapa,
kapan dan dimana jasa tersebut diproduksi. Hal itu menjelaskan bahwa
keberhasilan pendidikan akan sangat tergantung pada siapa, kapan dan
dimana proses tersebut terlaksana.
Beberapa hal yang akan dilakukan lembaga pendidikan untuk
meningkatkan calon pengguna jasa pendidikan adalah:
1. Meningkatkan visualisasi jasa yang tidak berwujud menjadi berwujud.
2. Menekankan pada manfaat yang akan diperoleh (lulusan lembaga
pendidikan)
3. Menciptakan atau membangun suatu nama merek lembaga pendidikan
(education brand name).
Pemasaran Jasa Pendidikan
Menurut Lockhart sebagaimana dikutip oleh David, pemasaran jasa
pendidikan adalah cara untuk melakukan sesuatu dimana siswa, orang tua,
karyawan sekolah, dan masyarakat menganggap sekolah sebagai institusi
pendukung masyarakat yang berdedikasi untuk melayani kebutuhan
pelanggan jasa pendidikan.
Kemudian Kotler dan Fox, mengemukakan definisi pemasaran yang
digunakan secara khusus pada sekolah, yaitu analisis, perencanaan,
pelaksanaan, dan pengendalian program yang dirumuskan secara hati-hati,
yang dirancang untuk menghasilkan pertukaran nilai secara sukarela dengan
Abdillah Mundir 42
pasar sasaran/ pasar target (target market) jasa pendidikan untuk mencapai
tujuan sekolah.
Kotler dan Fox lalu mendefinisikan tujuan utama pemasaran jasa
pendidikan adalah untuk :
1. Memenuhi misi sekolah dengan tingkat keberhasilan yang besar;
2. Meningkatkan kepuasan pelanggan jasa pendidikan;
3. Meningkatkan ketertarikan terhadap sumber daya pendidikan;
4. Meningkatkan efisiensi pada aktifitas pemasaran jasa pendidikan.
Sekolah membutuhkan strategi pemasaran jasa pendidikan karena
sekolah adalah sektor jasa yang membutuhkan orientasi pemasar khusus,
sehingga dapat diidentifikasi lebih lanjut. Gray menjelaskan lima tahap penting
dalam menerapkan pemasaran jasa pendidikan, yaitu:
1. Mengidentifikasi kebutuhan atau masalah pemasaran jasa pendidikan
2. Melakukan riset atau audit pemasaran jasa pendidikan
3. Melakukan perencanaan pemasaran jasa pendidikan
4. Menentukan bauran pemasaran jasa pendidikan
5. Menentukan strategi dan taktik pemasaran jasa pendidikan.
Faktor Pendukung dan Penghambat Srategi Pemasaran Jasa Pendidikan
Madrasah
Faktor Pendukung dalam penerapan Strategi Pemasaran Jasa
Pendidikan pada Madrasah adalah sebagai berikut: (1) Madrasah adalah
sekolah yang berada di bawah naungan Yayasan yang lebih mandiri, (2)
Memiliki segmen yang jelas, (3) Kepercayaan masyarakat dan alumni masih
tergolong tinggi, (4) Madrasah berada di lokasi yang dekat dengan masyarakat.
Faktor penghambat dalam penerapan Strategi Pemasaran Jasa
Pendidikan pada Madrasah adalah sebagai berikut: (1) Tidak memiliki TIM
khusus promosi, (2) Madrasah belum memiliki konsep yang sistematis dalam
hal pemasaran jasa pendidikan, (3) Tidak ada data evaluasi sebagai bahan
perbaikan dalam menyusun strategi tahun berikutnya, (4) Strategi Pemasaran
seringkali dianggap tidak penting.
Kesimpulan
Pemasaran jasa adalah hal yang sangat penting bagi suatu organisasi
pendidikan. Sebaik apapun kualitas pendidikan madrasah akan mengalami
masalah apabila tidak memiliki strategi pemasaran yang baik. Lembaga
Pendidikan Madrasah sebaiknya memiliki tim marketing yang memikirkan
khusus bagaimana langkah-langkah strategis yang akan ditempuh secara
sistematis dan terencana. Lembaga Pendidikan Madrasah sebaiknya punya
data-data perkenaan peta persaingan, data calon konsumen dan data data
Abdillah Mundir 43
perilaku konsumen sebagai bahan untuk mengambil keputusan berkenaan
dengan strategi marketing yang akan dijalankan.
Daftar Pustaka
Hidayat, Ara, & Imam Machali, Pengelolaan Pendidikan (Konsep, Prinsip, dan
Aplikasi dalam Mengelola Sekolah dan Madrasah). Yogyakarta:
Kaukaba. 2012.
Jauch, Lawrence R., and William Gluech, Bussiness Policy and Strategic
Manajement, New York: McDraww-Hill, 1998.
Kotler, Philip. Marketing Management. The Millennium Edition. New Jesrey:
Prentice-Hall International Inc., 2003.
Kotler, Philips, Manajemen Pemasaran, Jakarta: SMTG Desa Putra, 2002.
Minarti, Sri, Manajemen Sekolah (Mengelola Lembaga Pendidikan Secara
Mandiri), Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2011.
Muhaimin, Manajemen Pendidikan (Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana
Pengembangan Sekolah/Madrasah),cet. Ke-4 Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2012.
Susanto, Hery, & Khaerul Umam, Manajemen Pemasaran Mank Syariah,
Bandung: CV Pustaka Setia, 2003.
Tjipto, Fandy, Strategi Pemasaran, Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2008.
Zed, Mestika, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,
2008).
Zuhdi, Masjfuk, Masail Fiqhiyah, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1993).
Muhammad Nizar 44
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
STRATEGI PENGEMBANGAN MARKETING
(Studi Kasus di BRPS Adil Makmur Karangploso Malang)
Oleh: Muhammad Nizar
Abstrak: Penelitian ini mengungkapkan tentang setrategi
pengembangan marketing yang ada di PT. BRPS Adil Makmur
Karangploso Malang. Dengan hasil penelitian Pengetahuan yang
dimiliki oleh marketing belum maksimal, terbukti banyaknya
marketing yang dimiliki masih belum memenuhi target yang di
tetapkan oleh perusahaan. Saingan antar sesame marketing juga
sangat ketat, sehingga tak jarang antar para marketing berebut
nasabah. Hal ini lah yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, yang
akibatnya nasabah merasa bingung, aa yang membedakan bank
syariah dengan konvensional.
Srategi pemasaran yang seharusnya dilaksanakan oleh manajemen
PT. BPRS Adil Makmur Karangploso Malang untuk meningkatkan
posisi mereka adalah meningkatkan strateginya secara eksplisit kepada
seluruh karyawan perusahaan, sehingga tujuan perusahaan lebih
muda tercapai.
Kata Kunci: Starategi, Marketing
Pendahuluan
Tak kurang dari ribuan bahkan jutaan pengusaha yang gagal dalam
menjalnkan usaha di dunia ini, mungkin salah satu faktornya adalah
kurangnya manajemen pemasaran (marketing). Di samping itu cepatnya
informasi yang masuk akibat majunya teknologi sektor informasi seperti
televise, radio, koran, atau majalah telah menjadikan masyarakat semakin
cerdas dan masyarakat sudah semakin sulit untuk dibohongi.
Dampak lain bagi produsen adalah ketatnya pesaing antar produsen
untuk memanfaatkan kemajuan teknologi ini. Produsen berusaha dengan
sekuat tenaga untuk merebut konsumen pesaingnya. Supaya cepat siapa dapat
atau konsumen harus dikejar dan direbut bukan ditunggu, demikiann istilah
berbagai produsen yang ikut meramaikan dunia persaingan. Oleh karena itu,
kemajuan teknologi ini dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk merebut hati
konsumen agar membeli dan mengonsumsi produknya hanya melalui
pemahaman pemasaran secara utuh dengan menjalankan strategi pemasaran
yang tepat.
Muhammad Nizar 45
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
Dalam memasarkan produknya, seorang pemasar harus pandai
membaca situasi pasar sekarang dan dimasa yang akan datang. Artinya,
pemasar harus cepat tanggap apa yang diinginkan dan dibutuhkan konsumen,
kemudian kapan dan dimana dibutuhkannya. Dalam hal ini produsen harus
mampu menciptakan produk yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan
konsumen secara cepat waktu. Di samping itu , seorang pemasar hrus mampu
mengkomunikasikan keberadaan dan kelebihan produk dibandingkan produk
lainnya dari pesaing. Produsen juga harus pandai menarik minat dan merayu
konsumen untuk terus membeli dan mengkonsumsi produk yang ditwarkan
melalui berbagai strategi.1
Bank sebagai lembaga keuangan yang menghasilkan jasa keuangan juga
membutuhkan strategi pemasaran untuk memasarkan produknya. Dampak
dari perubahan teknologi juga brdampak positif terhadap perkembangan dunia
perbankan. Produk yang ditawarkan kepada nasabahnya menjadi lebih cepat
dan efisien. Sebagai contoh untuk melakukan pengiriman uang (transfer) dapat
dilakukan pada saat itu dan tiba di tempat tujuan pada saat itu juga dengan
sistem online komputer. Padahal sebelumnya untuk mengirim uang dari satu
bank ke lokasi lainnya memerlukan waktu beberapa hari. Demikian juga dalam
hal penagihan (inkaso), waktu yang dibutuhkam begitu cepat. Di sisi lain untuk
melakukan penarikan uang saat ini tidak perlu dilakukan ke bank tapi cukup
dapat ditarik di mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang terbesar di
berbagai tempat strategis (Kasmir) Disamping itu, ATM juga memberikan
kelebihan seperti informasi saldo serta melakukan berbagai pembayaran dalam
waktu yang sangat singkat melalui pendebetan.
Dampak negatif bagi bank adalah tingginya biaya untuk membeli
teknologi tersebut. Belum lagi masalah keamanan menjadi prioritas utama.
Oleh karena itu, dalam era teknologi yang berkembang demikian cepat ini
saatnya bank menjemput bola dengan nasabahnya bukan menunggu nasabah
seperti jaman dahulu. Kemudian bank juga harus pandai membaca keinginan
dan kebutuhan nasabahnya melalui berbagai cara seperti melalui riset
pemasaran. Tanpa riset pemasaran yang handal jangan harapkan bank dapat
mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabahnya secara cepat. Bahkan bukan
tidak mungkin bank akan ketinggalan infomasi dibandingkan dengan pesaing.
Pihak bank juga harus dapat mengetahui lingkungan pemasaran.
Lingkungan pemasaran akan sangat berpengaruh tehadap pemasaran yang
bahkan dijalankan. Lingkungkungan pemasaran yang juga terdiri dari
lingkungan intern dan lingkungan ekstern. Dengan mengetahui lingkungan
pemasaran, maka dengan mudah bank akan dapat menentukan langkah
selanjutnya.
1 Heri Sudarsono. 2004. Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar. Yogyakarta: Ekonisia. Hlm. 10.
Muhammad Nizar 46
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
Dengan diketahuinya keinginan dan kebutuhan nasabah serta
lingkungan pemasaran yang mempengaruhinya memudahkan bank untuk
melakukan strategi guna merebut hati nasbah. Strategi yang dilakukan meliputi
penentuan strategi produk, strategi harga, strategi lokasi dan lay out, dan
strategi promosi. Strategi ini kita kenal dengan nama Marketing Mix Bauran
pemasaran.
Dalam strategi produk misalnya bank harus dapat memodifikasi produk
yang sudah ada menjadi lebih menarik. Atau bank pun dapat menciptakan
produk baru. Strategi produk biasanya dimulai dari penciptaan logo dan moto
yang dibuat semenarik mungkin. Kemudian menciptakan merek tehadap
produk yang diciptakan.
Berangkat dari asumsi di atas, maka peneliti ingin mengetahui sekaligus
mendalami tentang pengembangan “Marketing” PT.BPR3 Syariah Adil
Makmur Karangploso Malang dalam menarik minat nasabah. Karena dalam
pengamatan peniliti empat tahun terahir ini bank-bank syari’ah di Indonesia
mengalami perkembangan yang sangat pesat, bahkan mampu bersaing dengan
bank konvensional. Hal ini jelas membutuhkan strategi pemasaran yang
matang dan mampu bertahan di tengah-tengah masyarakat.
Selain pengembangan pemasaran, peneliti juga ingin mengetahui
produk-produk apa saja yang ditekankan terhadap nasabah oleh PT.BPRS Adil
Makmur Karangploso Malang. Karena produk ditawarkan PT.BPR Syariah Adil
Makmur kepada nasabah cukup berfariasi. Seperti: tabungan, deposito,
pembiayaan dan sebagainya. Diantara beberapa produk yang ditawarkan
PT.BPRS mestinya ada yang ditekankan atau produk yang dinanti nasabah.
Pemasaran Bank
1. Pengertian Pemasaran Bank
Pengertian pemasaran bagi setiap perusahaan tidak ada perbedaan
hanya yang menjadi msalah adalah penerapan masalah untuk setiap jenis
perusahaan memiliki karateristik tersendiri. Misalnya, pemasaran yang
dijalankan untuk perusahaan untuk perusahaan yang menghasilkan produk
berupa barang tentu akan sangat berbeda dengan perusahaan yang
memiliki produk jasa seperti perusahaan keuangan. Bank sebagai
perusahaan yang bergerak dibidang keuangan. Oleh karena itu, perlakun
pemasaran terhadap dunia perbankan pun berbeda dengan perusahaan
lainnya.
3 BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dikuti dari Moh. Ramly Faud dan M. Rustan DM. 2005. Akuntansi Perbankan Petunjuk Praktis Operasional Bank. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hlm. 15
Muhammad Nizar 47
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
Kasmir menambahkan secara umum pengertian pemasaran bank
adalah: “Suatu proses untuk menciptakan dan mempertukarkan produk atau jasa
bank yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah dengan
cara memberikan kepuasan”.
Dari definisi ini beberapa beberapa pengertian yang perlu untuk kita
ketahui adalah sebagai berikut: Produk bank adalah jasa ynag ditawarkan kepada
nasabah untuk mendapatkan perhatian, untuk dimiliki, digunakan atau dikonsumsi
untuk memnuhi kebutuhan dan keinginan nasabah.
Produk bank terdiri dari produk simpanan (giro, tabungan,
deposito), pinjaman (kredit) atau jasa-jasa bank lainnya seperti transfer,
kliring, inkaso, safe deposito bok, kartu kredit, leteer of credit, bank garansi,
traveler cheque, bank draf, dan jasa-jasa bank lainnya
Kemudian pengertian permintaan suatu keinginan manusia yang
didukung oleh daya belinya. Artinya, sesuatu akan terjadi permintaan
apabila konsumen memiliki sejumlah dana atau barang pengganti untuk
memperoleh barang-barang yang lain. Besarnya permintaan nasabah
tergantung daya beli nasabah tersebut disamping harus didukung oleh
minat dan akses untuk mendapatkannya.
Pertukaran adalah tindakan untuk memperoleh suatu arang yang
diinginkan dari seseorang untuk menawarkan sesuatu sebagai
penggantinya. Sebagai contoh nasabah memperoleh kredit dari bank, maka
nasabah akan menunjukkan dengna jaminan kredit berupa benda-benda
berharga atau surat-surat berharga yang dinilai oleh bank layak atau setara
dengan kredit yang diberian.
Pasar adalah himpunan nasabah (pembeli nyata dan pembeli
potensial) atas suatu produk, baik barang baik jasa. Pasar dapat diartikan
pula sebagai tampat penjual dan pembeli melakukan transaksi. Arti lain
dapat pula pasar tidak memiliki tempat pertemuan, akan tetapi lewat alat-
alat lain seperti telepon, televise atai internet.
Pengertian pasar potensial adalah himpunan nasabah yang
menyatakan ada minat pada suatu produk atau jasa bank, akan tetapi belum
memiliki pendapatan atau akses. Artinya, untuk sementara waktu nasabah
belum membeli produk bank walaupun ada minat dan akses, akan tetapi
jika nasabah sudah memiliki uang maka besar kemungkinan nasabah akan
membeli produk bank yang ia inginkan.
Pasar nyata (tersedia) adalah himpunan nasabah yang mempunyai
minat, pendapatan dan akses pada suatu produk atau jasa bank. Dalam hal
ini nasabah hampir dipastikan akan melakukan transaksi, mengingat
syarat-syrat diatas sudah dipenuhi.
Muhammad Nizar 48
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
Pengertian kebutuhan nasabah bank adalah suatu keadaan yang
dirasakan tidak ada dalam diri seseorang. Sebagai contoh kebutuhan
nasabah bank adalah:
a. Kebutuhan akan produk atau jasa bank.
b. Kebutuhan rasa aman berhubungan dengan bank.
c. Kebutuhan kenyamanan berhubungan dengan bank.
d. Kebutuhan untuk dihormati dan dihargai oleh karyawan bank.
e. Kebutuhan untuk persahabatan dan keakraban.
f. Kebutuhan untuk diberi perhatian oleh seluruh karyawan bank.
g. Kebutuhan status atau prestise.
h. Kebutuhan aktualisasi diri.
Keinginan nasabah bank adalah merupakan kebutuhan yang
dibentuk oleh kultur dan kepribadian individu. Keinginan nasabah bank
adalah sebagai berikut:
a. Ingin meperoleh pelayanan yang tepat.
b. Ingin agar bank dapat memnylesaikan masalah yang sedang dihadapi.
c. Ingin memperoleh komitmen bank.
d. Ingin meperoleh pelayana yang bermutu (cepat dan memasukkan).
e. Ingin memperoleh kepuasan nasabah atas pelayanan yang diberikan.
f. Ingin dihargai dan dihormati oleh seluruh karyawan bank.
g. Ingin meperoleh perhatian oleh seluruh karayawan bank
h. Ingin meperoleh status atau prestise.
i. Ingin meperoleh keamanan dari setiap transaksi yan berhubungan
dengan bank.
2. Tujuan Pemasaran Bank
Setiap tindakan yang dilakukan apakah oleh perusahaan atau badan
usaha tentu mengandung suatu maksud dan tujuan tertentu. Penetapan
tujuan ini disesuaikan dengan keinginan pihak menejemen perusahaan itu
sendiri.
Dalam praktiknya tujuan suatu perusahaan dapat bersifat jangka
pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek biasanya hanya
bersifat sementara dan juga dilakukan sebagai langkah untuk mencapai
tujuan jangka panjang. Demikian pula dalam hal menjalankan kegiatan
pemasaran suatu perusahaan memilki banyak kepentingan untuk mencapai
tujuan yang diharapkan. Secara umum tujuan pemasaran bank adalah
untuk:
a. Memaksimumkan konsumsi atau dengan kata lain memudahkan dan
merangsang konsumsi sehingga dapat menarik nasabah untuk membeli
produk yang ditawarkan bank secara berulang-ulang.
Muhammad Nizar 49
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
b. Memaksimumkan kepuasan pelanggan melalui berbagai pelayanan yang
diinginkan. Nasabah yang puas akan menjadi ujung tombak pemasaran
selanjutnya, karena kepuasan ini akan ditularkan kepada nasabah
lainnya melalui ceritanya(getuk tular).
c. Memaksimumkan pilihan(ragam produk) dalam arti banyak
menyediakan berbagai jenis produk bank sehingga nasabah memilki
beragam pilihan.
d. Memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai
kemudahan kepada nasabah dan menciptakan iklim yang efisien.
Kepuasan pelanggan dalam dunia perbankkan harus diartikan secara
menyeluruh, jangan sepotong-potong. Artinya, nasabah akan merasa sangat
puas bila komponen kepuasan tersebut dapat terpenuhi secara lengkap.
Berikut ini kepuasan nasabah dalam dunia perbankkan sebagai
berikut:
a. Tangibles
Merupakan bukti fisik yang harus dimiliki oleh karyawan bank,
seperti gedung, perlengkapan kantor, daya tarik karyawan, sarana
komunikasi, dan sarana fisik lainnya. Bukti fisik ini akan terlihat secara
langsung pada nasabah. Oleh karena itu, bukti fisik ini harus menarik
dan modern.
b. Responsivitas
Yaitu adanya keinginan dan kemauan karyawan bank dalam
memberikan pelayanan kepada pelanggan. Untuk itu pihak manajement
bank perlu memberikan motivasi yang besar agar seluruh karyawan
bank mendukung kegiatan pelayanan pada nasabah tanpa pandang
bulu. Akan lebih baik jika motivasi yang diberikan kepada karyawan
akan memperoleh imbalan yang sesuai dengan kemampuannya.
c. Assurance
Adanya jaminan bahwa karyawan memilki pengetahuan,
kompetensi, kesopanan, dan sifat atau perilaku yang dapat dipercaya.
Hal ini penting agar nasabah yakin akan transakasi yang mereka benar
dan tepan sasaran.
d. Reliabilitas
Yaitu kemampuan bank dalam memberikan pelayanan yang telah
dijanjikan dengan cepat, akurat serta memuaskan pelanggannya. Guna
mendukung hal ini, maka setiap karyawan bank sebaiknya diberikan
pelatihan dan pendidikan guna meningkatkan kemampuannya.
e. Empati
Yaitu mampu memberikan kemudahan serta menjalin hubungan
dengan nasabah secara efektif. Kemudian juga mampu memahami
Muhammad Nizar 50
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
kebutuhan individu setiap nasabahnya secara cepat dan tepat. Dalam
halini masalah prosedur kerja dan dihubungkan dengan tingkat
pelayanan kepada nasabah.
3. Konsep Pemasaran
Dalam kegiatan pemasaran terdapat beberapa konsep yang mana
masing-masing memiliki tujuan yang berbeda. Konsep ini timbul dari satu
periode keperiode yang lainnya akibat perkembangan pengetahuan baik
produsen maupun konsumen. Penggunaan konsep ini tergantung pada
perusahaan yang juga dikaitkan dengan jenis usaha dan tujuan perusaahn
yang bersangkutan.
Saat ini terdapat lima konsep dalam pemasaran dimana masing-
masing konsep saling bersaing satu sama lain. Tiap konsep dijadikan
landasan pemasaran oleh masing-masing perusahaan untuk menjalankan
kegiatan pemasarannya.
Adapaun konsep-konsep yang dimaksud adalah sebagai berikut:
a. Konsep konsumen
konsep ini menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk
yang tersedia dan selaras dengan kemampuan mereka dan oleh
karenanya manajemen harus berkonsentrasi pada peningkatan efisiensi
produksi dan efisiensi distribusi. Konsep produksi merupakan salah satu
falsafah tertua yang menjadi penuntut para penjual. Konsep ini menekan
kepada volume produksi atau distribusi yang seluas-luasnya dengna
harga ditekan serendah mungkin.konsep produksi
b. Konsep produk
konsep produk berpegang teguh bahwa konsumen akan
menyenangi produk yang menawarkan mutu kinerja yang paling baik
serta memiliki keistimewaan yang mencolok. Oleh karena itu,
perusahaan harus mencurahkan upaya terus menerus dalam perbaikan
produk. Konsep ini menimbulkan adanya marketing nyopia
(pemandangan yang dangkal terhadap pemasaran). Secara umum
konsep produk menekankan kepada kualitas, penampilan, dan ciri-ciri
yang terbaik.
c. Konsep penjualan
kebanyakan konsumen tidak akan membeli cukup banyak
produk. Terkecuali perusahaan menjalankan suatu usaha promosi dan
penjualan yang kokoh. Oleh karena itu, perusahaan harus menjalankan
usaha-usaha promosi dan penjualan dalam rangka mempengaruhi
konsumen. Konsep penjualan biasanya diterapkan pada produk-produk
asuransi atau ensikloipedia juga untuk lembaga nirlaba seperti parpol.
Muhammad Nizar 51
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
Dalam konsep ini kegiatan pemasaran ditenkankan lebih agresif melalui
usaha-usaha promosi yang gencar.
d. Konsep pemasaran
konsep pemasaran menyatakan bahwa kunci untuk memcapai
sasaran organisasi tergantung pada penentuan kebutuhan dan keinginan
pasar sasaran. Kemudian kunci yang kedua adlah pemberian kepuasan
seperti yang diinginkan oleh konsumen secara efektif dan lebih efisien
dari yang dilakukan pesaing.
Menurut Philip Kotler konsep ini menekankan kedalam beberapa
pengertian dibawah ini:
1) Menemukan keinginan pelanggan dan berusaha untuk memenuhi
keinginan tersebut
2) Membuatlah apa yang anda dapat jual, dari pada menjual apa yang
anda buat
3) Cintailah pelangan
4) Andalah yang menentukan
5) Berhenti memasarkan produk yang dapat anda buat dan mencoba
membuat produk yang dapat anda jual.
e. konsep pemasaran kemasyarakatan
konsep pemasaran kemasyarakatan menyatakan bahwa tugas
perusahaan adalah menentukan kebutuhan, keinginan dan minat pasat
sasaran dan memberika kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif
dan fisien dibandingkan para pesaing sedemikian rupa, sehingga dapat
mempertahankan dan mempertinggi kesejahteraan masyrakat. Konsep
pemasaran kemasyarakatan merupakan konsep yang bersifat
kemasyarakatan, konsep ini menekankan kepada penentuan kebutuhan,
keinginan, dan minat pasar serta memberikan kepuasan, sehingga
memberikan kesejahteraan konsumen masyarakat.
Bagi dunia perbanka konsep yang paling tepat untuk
diaplikasikan adalah konsep pemasaran yang bersifat kemasyarakatan
atau paling tidak menggunakan konsep pemasaran. Dalam kedua
konsep itu jelas tertuang bahwa pelanggan benar-benar harus
diperhatikan. Tujuan adalah agar pelanggan tetap setia menggunakan
produk atau jasa-jasa yang dihasilkan oleh bank.
Menurut Philip Kotler terdapat beberapa perbedaan konsep
penjualan dengan konsep pemasaran, yaitu:
No Yang diinginkan Konsep penjualan Konsep pemasaran
1 2
Sasaran Fokus
Pabrikan Produk yang ada
Pasar Kebutuhaan pelanggan
Muhammad Nizar 52
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
3 4
Sarana Tujuan Akhir
Penjualan dan promosi Laba melalui volume penjualan
Pemasaran terpadu Laba melaui kepuasan pelanggan
Lingkungan Pemasaran Bank
1. Pengertian Lingkungan Pemasaran Bank
Dalam merencanakan dan menjalankan kegiatan pemasaran dunia
perbankan juga setia dengan kegiatan pemasaran diperusahaan lainnya.
Salah satunya adalah harus memperhatikan lingkungan pemasaran yang
akan dimasuki. Lingkungan pemasaran ini sangat menentukan strategi
yang akan dijalankan, karena lingkungan pemasaran sangat mempengaruhi
sukses tidaknya pemasaran yang akan dijalankan nantinya. Lingkungan
pemasaran diartikan sebagai kekuatan yang ada didalam dan diluar
perusahaan yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk
mengembangkan dan mempertahankan produk-produk bank yang ada.
Lingkungan pemasaran juga diartikan sebagai kemampuan
manajemen pemasaran untuk mengembangkan dan mempertahankan
transaksi-transaksi yang berhasil dengan nasabah sasarannya.
Dalam prakteknya secara umum lingkungan pemasaran dibagi
menjadi dua yaitu lingkungan mikro dan lingkungan makro. Lingkungan
makro adalah kekuatan yang dekat dengan bank yang mempengaruhi
kemampuan bank yang bersangkutan dalam melayani pelanggannya.
Adapun komponen-komponen lingkungan mikro adalah sebagai
berikut:
a. Manajemen bank itu sendiri
b. Pemasok
c. Perantara pemasaran bank
d. Nasabah
e. Pesaing
f. Public
Kemudian lingkungan makro merupakan kekutan yang lebih luas
dari lingkungan mikro yang mempengaruhi bank secara keseluruhan.
Komponen-komponen lingkungan makro adalah sebagai berikut:
a. Lingkugan demografis
b. Lingkunan ekonomis
c. Llingkungan alam
d. Lingkugan teknologi
e. Lingkungan politik dan undang-undang
f. Lingkugan cultural
Muhammad Nizar 53
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
Dilihat dari segi produk, bank sebagai lembaga keuangan memiliki
lingkungan yang unik, jika dibandingkan dengan industri lain. Disamping
lingkungan mikro dan lingkingan makro, dunia perbankan juga dapat
dilihat dari lingkungan yang langsung mempengaruhi pemasarannnya
melalui produk yang langsung dihasilkan lingkungan yang langsung
artinya lingkungan yang mempengaruhi bank yaitu perusahaan yang sama
dengan dunia perbankan.sedangkan lingkungan langsung yang lainnya
adalah lingkungan yang memiliki produk yang mirip dengan perbankan
seperti yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan lainnya.
Adapun yang memiliki produk yang sama adalah sebagai berikut:
a. Bank umum
b. Bank Pembiayaan Rakyat
c. Bank Pemerintah dan Swasta
d. Bank Asing
e. Bank Devisa
f. Bank Non Devisa
g. Bank Syariah
Sedangkan lingkungan yang memiliki kesamaan atau kemiripan
produk adalah sebagai berikut:
a. Pegadaian
b. Kantor pos dan giro
c. Leasing
d. Asuransi
e. Money changer
f. Anjak piutang
g. Lembaga pembiayaan
h. Modal ventura
i. Dana pension
j. Lembaga informal seperti rentenir
Analisis lingkungan pemasaran sangat penting bagi bank dalam
rangka merencanakan kegiatan pemasarannya sekarang dan dimasa yang
akan datang. Dengan diketahuinya lingkungan pemasaran bank pada
akhirnya akan memudahkan bank untuk mencapai tujuan pemasaran secara
keseluruhan.
2. Lingkungan Mikro
Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa lingkungan mikro
adalah kekuatan yang dekat dengan bank, sehingga mempengaruhi
kemampuan bank dalam melayani para pelanggannya. Lingkungan mikro
diartikan juga sebagai lingkungan yang dekat dengan bank dan langsung
Muhammad Nizar 54
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
mempengaruhi kegiatan bank yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya
komponen-komponen lingkungan mikro tersebut dalah sebagai berikut:
a. Manajemen bank itu sendiri
Manajemen bank itu sendiri maksudnya adalah kemampuan dari
masing-masing fungsi manajemen yang ada didalam bank untuk bekerja
sama. Misalnya, devisi atau bagian atau departemen keuangan dengan
departemen pemasaran atau departemen operasi dan departemen
sumber daya manusia yang ada dibank tersebut. Kerja sama yang baik
akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan perusahaan,
demikian sebaliknya. Artinya, masing-masing fungsi saling mendukung
kegiatan pemasaran lainnya.
b. Pemasok
Pemasok merupakan perusahaan yang menyediakan sumber
daya yang dibutuhkan oleh perusahaan maupun pesaing untuk
menghasilkan barang dan jasa, seperti peralatan kantor, tenaga kerja,
bahan baku, bahan baker atau listrik.
c. Perantara pemasaran
Perantara pemasaran merupakan perusahaan yang membantu
perusahaan mempromosikan, menjual, dan mendistribusikan barang-
barang ke pembeli akhir, seperti perusahan distribusi, biro jasa
pemasaran, dan perantara keungan (pedagang grosir atau pedagang
eceran).
d. Nasabah (pelanggan)
Nasabah atau pelanggan merupakan konsumen yang membeli
atau menggunakan produk yang dijual atau ditawarkan oleh bank. Jenis-
jenis nasabah (pelanggan) terdiri dari:
1) Pasar konsumen, yaitu konsumen rumah tangga dan perorangan
yang membeli produk bank untuk di produksi pribadi, misalnya
tabungan perorangan, depposito perorangan, dan lainnya.
2) Pasar industri merupakan organisasi yang membeli produk
digunakan dalam proses produksi industri.
3) Pasar pemerintah merupakan badan pemerintah seperti departemen
atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang membeli produk yang
ditawarkan bank.
4) Pasar Peseller yaitu: organisasi yang membeli dan jasa untuk
dijualnya kembali dengan mendapatkan laba tertentu.
5) Pasar Internasional merupakan pembeli yang berasal dari luar negeri
seperti konsumen, produsen, reseller, dan pemerintah asing.
Muhammad Nizar 55
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
e. Pesaing
Pesaing bank merupakan lawan bank kita yang memproduksi
atau menjual barang yang sejenis diwilayah tertentu. Pesaing terdiri dari
pesaing yang sama atau sejenis yaitu bank-bank yang ada baik bank
umum, BPR, bank asing, bank swasta, atau bank pemarintah. Pesaing
bank juga diklasifikasikan antara pesaing dekat dengan pesaing jauh.
Kemudian pesaingyang jauh atau pesaing yang menjual produk yang
mirip dijual produk bank seperti asuransi, pegadaian, leasing, atau
lembaga keuangan lainnya.
f. Publik
Publik merupakan kelompok maupun yang mempunyai minat
nyata atau minat potensial atau dampak terhadap kemampuan sebuah
organisasi mencapai sasarannya. Publik terdiri dari:
1) Publik keuangan, merupakan public yang mempengaruhi
perusahaan untuk memperoleh dana seperti bank atau lembaga
keuangan lainnya.
2) Publik media, merupakan organisasi yang memberikan layanan
berupa liputan berita surat kabar, majalah televisi, radio, dan media
lainnya.
3) Publik Pemerintah, merupakan pemerintah yang mempengaruhi
dunia perbankan
4) Publik Umum, yaitu masyarakat yang ada disuatu lingkungan
tertentu.
5) Publik lokal, merupakan masyarakat yang ada disekitar lokasi.
6) Publik Intern, merupakan karyawan perusahaan yang bersangkutan
yang terlihat.
3. Lingkungan Makro
Lingkungan makro merupakan kekuatan yang lebih luas dari
lingkungan mikro dan mempengaruhi pemasaran bank. Sering juga
diartikan lingkungan makro merupakan lingkungan jauh dari dunia
perbankan. Sama seperti lingkungan mikro, lingkungan makro juga
memiliki komponen-komponen sebagai berikut:
a. Lingkungan Demokrafis
Lingkungan demokrafis merupakan lingkungan yang
menyangkut mengenai kedudukan seperti:
1) Jumlah penduduk di suatu wilayah
2) Kepadatan penduduk di suatu wilayah
3) Lokasi penduduk
4) Usia penduduk
5) Jenis kelamin
Muhammad Nizar 56
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
6) Pendidikan
Dan pergeseran penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain
seperti urbanisasi dan transmigrasi.
b. Lingukungan ekonomis
Lingkungan ekonomis merupakan factor-yang mempengaruhi
daya beli dan pola pembelanjaan konsumen. Daya beli ini dapat diukur
dari tingkat pendapatan masyarakat dan perkembangan tingkat harga-
harga umum. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan daya beli
nasabah adalah perubahan pendapatan harga-harga produk dan jasa
dipasar.
c. Lingkungan alam
Lingkungan alam merupakan sumber daya alam yang
dibutuhkan seperti kebutuhan bahan baku, biaya energi, meningkatkan
tingkat polusi, campur tangan pemerintah dalam lingkungan sumber
daya alam.
d. Lingkungan teknologi
Lingkungan teknologi merupakan kekuatan-kekuatan yang
menciptakan teknologi baru, menciptakan inovasi baru melalui
pengembangan produk baru serta menangkap peluang-peluang yang
ada. Lingkungan teknologi juga diukur melalui laju pertumbuhan
penelitian dan pengembangan (litbang).
e. Lingkungan politik dan undang-undang
Lingkungan politik dan undang-undang maksudnya adalah
lembaga yang mengawasi perusahaan seperti badan pemerintah,
kelompok penekan yang mempengaruhi dan membatasi ruang gerak
organisasi dan individu dalam suatu masyarakat seperti badan
tumbuhnya lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang ikut mengawasi
perusahaan baik langsung maupun tidak langsuns.
f. Lingkungan kultural
Lingkungan kulturalmeripakan lembaga-lembaga atau kekuatan
slain yang mempengaruhi nilai dimasyrakat seperti resepsi, preferensi,
dan prilaku masyarakat, terhadap produk dan jasa yang dihasilkan oleh
suatu perusahaan.
Pembahasan
Strategi ditetapkan setelah dilakukan analisis terhadap lingkungan
eksternal dan internal. Penetapan strategi alternatif dilakukan untuk
mempertimbangkan alternatif strategi yang akin dipilih sebagai strategi PT.
BPR Syari'ah Adil Makmur Karangploso Malang. Dalam hal ini, alternatif
Muhammad Nizar 57
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
strategi umum yang digunakan dalam pemasaran yang semua mengarah pada
keunggulan kompetitif (Competitif Adventage), adalah sebagai berikut:
1. Penetrasi Pasar
Strategi ini digunakan bila masih banyak calon konsumen/nasabah yang
belum terjangkau di daerah pemasaran Bank Syari’ah. Hal ini disebabkan
karena:
a. Produk Bank Syari'ah belum banyak dikenal.
b. Pesaing lebih intensif menggarap konsumen/ pembeli sehingga tertarik
pada produk mereka.
c. Konsumen tidak mengetahui kelebihan/ keunggulan produk Bank
Syari'ah.
Upaya yang dapat dilakukan guna melakukan penetrasi pasar:
a. Low Price High Volume
b. Menambah lokasi (blocking area) atau menamba staf penjualan.
c. Meningkatkan pelayanan yang cepat.
d. Meningkatkan upaya pengiklanan produk Bank Syari'ah.
e. Melakukan promosi penjualan: hadiah, bonus untuk anggota/nasabah
berprestasi.
2. Pengembangan Pasar
Strategi ini dilakukan bila konsumen/ nasabah yang telah ada
dianggap jenuh, atau sasaran konsumen lama sudah tidak dapat ditambah
lagi sehingga perlu dicarikan konsumen/ nasabah baru yang secara
geografis/ demografis berbeda dengan pasar yang lama. Upaya yang dapat
dilakukan guna melakukan pengembangan pasar:
a. Menambah lokasi atau kantor cabang didaerah lain.
b. Strategi jemput bola pada konsumen atau calon nasabah yang selama ini
dianggap bukan merupakan pangsa pasar Bank Syari'ah.
c. Pengembangan Produk Strategi ini menyangkut perubahan/
penyempurnaan dan penambahan produk yang ditawarkan. kepada
konsumen/ nasabah.
Hal ini dimaksudkan untuk memperpanjang usia produk yang
ditawarkan. Upaya yang dapat dilakukan guna melakukan pengembangan
produk:
a. Melakukan riset mengenai produk atau kebutuhan latent dari konsumen
yang dapat dikembangkan dan menjadi produk yang dibutuhkan oleh
konsumen atau nasabah yang akan datang.
b. Melakukan modifikasi produk baik dari sisi pelayanan yang lebih cepat
dan administrasi yang tidak menghambat kelancaran pelayanan.
Muhammad Nizar 58
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
3. Diversifikasi Produk
Strategi ini merupakan pengembangan produk baru tetapi masih
berhubungan dengan produk lama dan ditawarkan kepada pasar baru.
Upaya yang dilakukan guna melakukan diversifikasi produk:
a. Melakukan riset mengenai produk pasar/ konsumen baru.
b. Membuat produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
4. Penetapan Strategi
Perubahan situasi yang terjadi pada lingkungan yang ada, sering
menyebabkan perubahan strategi yang sedang diterapkan pada sebuah
perusahaan. Begitu pula dengan strategi yang diterapkan pads PT. BPR
Syari'ah Adil Makmur Karangploso Malang tentunya akan mengalami
perubahan sesuai dengan berubahnya kondisi lingkungan.
Sebagai pertimbangan atas berubahnya kondisi lingkungan yang ada,
serta berdasarkan analisa SWOT yang penulis lakukan, maka strategi yang
tepat untuk diterapkan pada PT. BPR Syari'ah Adil Makmur Karangploso
Malang, adalah:
a. Strategi Penetrasi Pasar. Strategi ini digunakan karena masih banyak calon konsumen/nasabah yang belum terjangkau di daerah pemasaran PT. BPR Syari'ah Adil Makmur Karangploso Malang. Hal ini disebabkan karena: 1) Produk yang dimiliki belum banyak dikenal. 2) Pesaing lebih intensif menggarap konsumen/ pembeli sehingga
tertarik pada produk mereka. 3) Konsumen tidak mengetahui kelebihan/ keunggulan produk yang
dimilikinya. b. Pengembangan Pasar. Strategi ini dilakukan karena konsumen/ nasabah
yang telah ada dianggap jenuh, atau sasaran konsumen lama sudah tidak dapat ditambah lagi sehingga perlu dicarikan konsumen/ nasabah barn yang secara geografis/ demografis berbeda dengan pasar yang lama.
c. Pengembangan Produk. Strategi ini menyangkut perubahan/ penyempumaan dan penambahan produk yang ditawarkan kepada konsumen/ nasabah. Hal ini dimaksudkan untuk memperpanjang usia produk yang ditawarkan.
5. Implementasi Strategi
Strategi induk yang telah ditetapkan, harus diimplementasikan ke
dalam kebijakan-kebijakan yang lebih konkrit sesuai dengan fungsionalnya
yang diperlukan sebagai acuan dalam pengambilan sebuah keputusan.
Kebijakan-kebijakan tersebut akan menunjang bagaimana Sumber Daya
Insani harus dialokasikan dan bagaimana tugas yang diberikan dalam
organisasi harus dihasilkan, sehingga dapat diterapkan strategi yang tepat
guna tercapainva tujuan perusahaan.
Muhammad Nizar 59
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
Arus pada proses pelaksanaan strategi ditentukan secara bebas,
artinya kegiatan yang akan dilakukan oleh PT. BPR Syari'ah Adil Makmur
Karangploso Malang tidak harus dilaksanakan secara berurutan, tetapi yang
terpenting adalah arus pelaksanaan mengalir dari dan kedalam penentuan
strategi. Kebijakan fungsional yang dimaksud meliputi: kebijakan
pemasaran, Sumber Daya Insani, operasional, dan keuangan.
a. Kebijakan dalam Bidang Pemasaran
1) Menggidentifikasi pasar yang paling menguntungkan sekarang dan
di masa yang akan datang.
2) Menciptakan sasaran pengembangan bisnis dan membuat rencana
untuk mencapai sasaran tersebut.
3) Memambah lokasi (blocking area) dan menambah staf penjualan.
4) Melakukan riset mengenai kebutuhan pasar/ nasabah baru.
5) Strategi jemput bola pada nasabah atau calon nasabah yang selama
ini dianggap merupakan pangsa pasar.
6) Selain memperluas pangsa pasar, kebijakan promosi yang efektif juga
harus terus dilakukan untuk mencapai sasaran dan meningkatkan
peluang yang ada. PT. BPR Syari'ah Adil Makmur Karangploso
Malang dapat menggunakan beberapa macam sarana promosi
seperti: periklanan (advertising), promosi penjualan (sales
promotion), publisitas (publicity), dan penjualan pribadi (personal
selling) dengan aktif di berbagai media komunikasi, tidak hanya di
satu media saja, dengan tujuan menginformasikan, menarik,
mempengaruhi caloh. nasabahnya, dan agar dapat membangun
image di masyarakat terhadap produk-produk yang dihasilkan.
7) Peningkatan jaringan kerja melalui pola kerjasama dengan lembaga-
lembaga keuangan lain guna mendekati para pengusaha kecil,
menengah, dan koperasi di wilayah sekitar sesuai dengan tujuan
pengembangan sektor riil.
Adapun kebijakan pemasaran yang berkaitan dengan
pengembangan produk adalah:
1) Low price high volume.
2) Meningkatkan upaya pengiklanan produk.
3) Melakukan reset mengenai produk atau kebutuhan latent dari
konsumen yang dapat dikembangkan dan menjadi produk yang
dibutuhkan oleh konsumen/ nasabah.
4) Melakukan modifikasi produk baik dari sisi pelayanan yang lebih
5) Yang cepat dan administrasi yang tidak menghambat kelancaran
pelayanan.
Muhammad Nizar 60
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
b. Kebijakan dalam Bidang Operasional
1) Menyusun dan menyempurnakan berbagai sarana dan prasarana
guna memungkinkan tampil sesuai dengan ciri-ciri syari'ah yang
memiliki (sistem yang benar dan penguasaan produk-produk
syari'ah serta pendukung baik itu software/ sistem yang sesuai
dengan syari'ah dan sistem akuntansi).
2) Meningkatkan kualitas pelayanan yang baik dan cepat terhadap
nasabah dengan meningkatkan sistem kerja dan kemampuan
teknologi yang lebih baik untuk mendukung proses administrasi dan
data processing.
c. Kebijakan dalam Bidang SDI
1) Lebih memperhatikan peranan SDI dengan memberikan
pelatihanpelatihan secara intern maupun ekstern guna meningkatkan
pengetahuan dan kemampuan di bidang perbankan dan bidang
usaha lainnya di sekitar wilayah.
2) Melakukan penyesuaian-penyesuaian di samping pelatihan-pelatihan
dan pengembangan karyawan, seperti: pemberian kompensasi yang
adil termasuk berbagai fasilitas kesejahteraan terhadap karyawan,
perencanaan karier secara transparan dan jelas terhadap karyawan.
3) Mengelola SDI agar lebih berkualitas dengan merancang analisis
jabatan (job analysis) perusahaan. Karena analisis jabatan akan
rnembantu dalam rangka penempatan karyawan sesuai dengan
bidang dan kemampuannya.
4) Membuat perencanaan kerja menyangkut jumlah tenaga kerja yang
dibutuhkan berikut persyaratan-persayaratan lainnya agar sesuai
dengan job description yang ada.
5) Dalam melakukan rekruitmen tenaga baru, terlebih dahulu harus
mengetahui sumber-sumber rekruitmen SDI yang ada, sehingga
dapat dilakukan rekruitmen ke sumber-sumber tersebut.
d. Kebijakan dalam Bidang Keuangan
1) Pemilihan sumber dana sangat menentukan besar kecilnya biaya
yang ditanggung. Oleh karena itu, pemilihan sumber dana harus
dilakukan, secara tepat.
2) Dalam penyusunan Rencana Ker a dan Anggaran Biaya, manajemen
seoptimal mungkin meningkatkan hasil yang lebih balk dari tahun
sebelumnya untuk mencapai target pencapaian.
3) Meningkatkan penyaluran dana/ pembiyaan pada aktiva produktif
4) Penempatan dana pada Bank lain.
5) Menentukan arch penggunaan dana yang tersedia untuk mendukung
strategi yang ditetapkan.
Muhammad Nizar 61
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
6) Mengembangkan informasi manajemen di bidang keuangan.
7) Menerapkan sistem PSAK '59 IAI.
e. Evaluasi strategi
Evaluasi strategi merupakan tahapan akhir dari proses
manajemen, dimana manajer puncak/ Direksi mencoba menjamin atau
menentukan bahwa dari strategi yang mereka pilih terlaksana dengan
tepat dan dapat mencapai tujuan perusahaan dari strategi yang
dipilihnya. Proses evaluasi strategi dapat dilakukan oleh PT. BPR
Syari'ah Adil Makmur Karangploso Malang dengan melalui beberapa
langkah:
1) Menetukan standart untuk mengukur kinerja perusahaan dan
membuat
2) Batas toleransi yang dapat diterima untuk tujuan, sasaran dan
strategi.
3) Menghitung dan mengukur hasil kinerja yang telah dicapai.
4) Membandingkan antara standart dengan hasil yang dicapai dan jika
melampaui batas toleransi harus dianalisa penyebabnya.
5) Mengambil tindakan perbaikan jika diperlukan.
Kesimpulan
Pengetahuan yang dimiliki oleh marketing belum maksimal, terbukti
banyaknya marketing yang dimiliki masih belum memenuhi target yang di
tetapkan oleh perusahaan. Saingan antar sesame marketing juga sangat ketat,
sehingga tak jarang antar para marketing berebut nasabah. Hal ini lah yang
tidak sesuai dengan prinsip syariah, yang akibatnya nasabah merasa bingung,
aa yang membedakan bank syariah dengan konvensional.
Srategi pemasaran yang seharusnya dilaksanakan oleh manajemen PT.
BPRS Adil Makmur Karangploso Malang untuk meningkatkan posisi mereka,
langkahnya adalah menemukan strateginya secara eksplisit kepada seluruh
karyawan perusahaan, sehingga tujuan perusahaan lebih muda tercapai.
Produk-produk kelembagaan syariah yang di promosikan juga masih
belum menggugah selera para nasabah. Sehingga lembaga harus membuat
produk baru yang unik dan dapat menggugah selera masyarakat.
Dari keterangan diatas maka penulis menyimpulkan strategi-strategi
pilihan yang dapat dijadikan strategi bahan pertimbangan oleh manajemen PT.
BPRS Adil Makmur Karangploso Malang dalam pengambilan keputusan
strateginya. Diantara strategi-strategi tesebut yaitu:
1. Menigkatkan kualitas produk dengan memanfaatkan teknologi yang lebih
modrn.
2. Menambah aktifitas promosi melalui media-media lainnya.
Muhammad Nizar 62
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
3. Menigkatkan kualitas produk yang lebih baik.
Daftar Pustaka
Adiwarman Karim, Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan.) Rajawali; Jakarta,
2003.
Al Qur’an Q.S; 4 ; 160-161. Semarang. Toha Putra. 2002
Amin Abdullah, Strategi Pemasaran Asuransi Syariah. PT. Grasindo. Jakarta; 2007.
Ascarca, Akad dan Produk Bank Syariah, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
Bashu swasta dhammesta, Manajemen Pemasaran (Analisa Perilaku Konsumen )
BPFE, Yogyakarta
Chapra, M Umer, Islam Dan Tantangan Ekonomi; Islamisasi Ekonomi Kontemporer,
1999, Surabaya; Risalah Hati.
Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, cet.8 (Jakarta: PT
Bumi Aksara,2007.
Dr. Basrowi, Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, Rineka Cipta, Jakarta,
2008.
Hasan Ali, Manajemen Bisnis Syariah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
________, Marketing Bank Syariah, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
Iskandar Indranata, Pendekatan Kualitatif Untuk Pengendalian Kualitas, UIP,
Jakarta,2008.
Kasmir. Pemasaran Bank; Kencana; Jakarta. 2004
Makhluul ilmi, Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah, Yogyakarta;
UII Press.
M. Nur Rianto, Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah, Alfabeta, Bandung, 2010.
MODAL, 23 November, 2003. The biggest and the fastest growing Islamic banking in
the world,
Muhammad, Manajemen Bank Syariah, 2002, Yogyakarta; UPP.
Rodoni Ahmad, Lembaga keuangan Syariah, Zikrul, jakarta , 2008
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2008.
Sukamto 63
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
KONTEKTUALISASI INSTITUSI HISBAH DALAM
PEREKONOMIAN INDONESIA PRASPEKTIF MAQASHID SYARIAH
Oleh: Sukamto
Abstraksi: Kajian ini akan membahas institusi Hisbah dalam konteks
perekonomian Indonesia, mengingat kehadiran lembaga ini sangat
dibutuhkan guna menjamin keberlangsungan aktifitas perekonomian.
Dalam khazanah ekonomi Islam, peranan Hisbah telah dimainkan oleh
peran negara dalam mengatur berjalannya mekamisme pasar. Bahwa
harga yang berlaku di pasar harus semata-mata berdasarkan kekuatan
permintaan dan penawaran dan terhindar dari distorsi pasar. Ketika
pasar mengalami ketidakseimbangan antara jumlah permintaan dan
penawaran yang menyebabkan harga barang-barang menjadi naik
atau turun maka kehadiran institusi Hisbah mutlak diperlukan untuk
menjamin harga stabil. Lembaga Hisbah dijalankan untuk
memastikan bahwa transaksi-transaksi yang ada di pasar tidak
menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam dalam kegiatan-kegiatan
ekonomi. Lembaga Hisbah memiliki wewenang untuk
memperingatkan, dan memberikan sanksi administratif terhadap
pelaku ekonomi yang melakukan praktek-praktek yang merugikan
konsumen. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan inspeksi-
inspeksi ke dalam pasar atau pengawasan. Dalam konteks
perekonomian Indonesia bila ditinjau dari segi maqasid syariah
institusi BULOG memiliki fungsi dan peran sebagaimana pada
institusi Hisbah. Fungsi dan peran BULOG yang utama adalah
menjamin tercukupinya pangan, menjaga stabilitas harga-harga di
pasar dan pengawasan pasar dengan berbagai kebijakannya.
Kata Kunci: Hisbah, Mekanismisme, Distorsi, Maqasit Syariah,
BULOG
Pendahuluan
Hisbah adalah salah satu instrument pengawasan yang dikenalkan oleh
Islam. Untuk lebih menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna
peran pemerintah sangat penting. Rasulullah SAW sendiri telah menjalankan
fungsi sebagi market supervisor atau hisbah, yang kemudian dijadikan sebagai
peran negara terhadap pasar. Rasulullah SAW sering melakukan inspeksi ke
pasar untuk mengecek harga dan mekanisme pasar, seringkali dalam
Sukamto 64
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
inspeksinya beliau menemukan praktik bisnis yang tidak jujur sehingga
menegurnya.1
Hisbah adalah lembaga yang berfungsi untuk memerintahkan kebaikan
sehingga menjadi kebiasaan dan melarang hal yang buruk ketika hal itu telah
menjadi kebiasaan umum. Sementara, tujuan dari hisbah menurut Ibn Taimiah
adalah untuk memerintahkan kebaikan (al-makruf) dan mencegah keburukan
(al-munkar) di dalam wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah untuk
mengaturnya.
Hisbah tetap banyak didirikan sepanjang bagian terbesar dunia Islam,
bahkan di beberapa negara institusi ini tetap bertahan hingga awal abad ke 20-
M. Di Mesir, al-Hisbah tetap bertahan sampai masa pemerintahan Muhammad
Ali (1805-1949 M). Di Romawi Timur, yang telah melakukan kontak dengan
dunia Islam melalui perang Salib, lembaga serupa telah diadopsi. Adopsi
lembaga ini tampak jelas dengan nama yang mirip, yaitu Mathessep yang
berasal dari kata muhtasip. Terakhir al-Hisbah masih berjalan dengan baik
sampai hancurnya kerajaan Turki Usmani tahun 1922. Negara yang masih
melestarikan institusi ini adalah Arab Saudi yang ditetapkan berdasarkan
keputusan kerajaan tanggal 3-9-1396 H. Di Maroko lembaga ini masih
ditemukan sampai awal abad ke-202 yang ditetapkan berdasarkan Undang-
undang No. 20/82 tanggal 21 Juni 1982.3
Para ekonom muslim kontemporer, mengkaitkan eksistensi Hisbah
sebagai acuan bagi fungsi negara terhadap perekonomian, khususnya dalam
pasar. Beberapa ekonom berpendapat bahwa Hisbah akan diperankan oleh
negara secara umum melalui berbagai institusinya. Dengan demikian, Hisbah
melekat pada fungsi negara dalam menjaga keseimbangan pasar ketika terjadi
distorsi pasar dalam bentuk lembaga khusus, di mana dalam teknis
operasionalnya akan dijalankan oleh kementerian, departemen, dinas, atau
lembaga yang terkait.
Melihat pentingnya pasar dalam Islam bahkan menjadi kegiatan yang
terakreditasi serta berbagai problem yang terjadi seputar berjalannya
mekanisme pasar dan pengendalian harga, maka pembahasan tentang institusi
hisbah perspektif maqashid menjadi sangat menarik dan urgen.
1 Diriwayatkan dari Abu Hurairah, pada suatu hari Rasul berjalan ke pasar dan menghampiri penjual makanan dan memasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan tersebut. Beliau terkejut mendapati tangannya basah. Rasul berkata,” Wahai penjual makanan apa ini? Ia menjawab,”Makanan ini kena hujan wahai Rasulullah,” Nabi berkata:.”kenapa tidak engkau letakkan makanan yang basah diatas sehingga orang dapat melihatnya, siapa yang melakukan penipuan bukan termasuk golonganku. Imam Muslim, Shahih Muslim (Beirut: Dar Ihya al-Turats Al-Arabi, tt), Juz I Hadist ke 102, 99. 2 Abdul Azhim Islahi, Economic Concepts of Ibn Taimiyah, (London: The Islamic Foundation, 1824), 187. 3 Abdul Azis Dahlan, ed., Ensiklopedi Hukum Islam 6, wilayah al-Hisbah (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Houve, 1997), 1941.
Sukamto 65
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
Makna Hisbah
Secara etimologi, hisbah adalah masdar dari kata kerja – yang
berarti menghitung atau mengira. Hisbah juga mempuyai pengertian upah,
balasan dan pahala yang diharapkan dari Allah SWT. di samping itu, hisbah
juga berarti pengaturan yang baik. Secara terminologi, Al- Mawardi dan Ibn
Taimiyah mendifinisikan Hisbah sebagai lembaga yang mempunyai
wewewang untuk menegankkan amar ma‟ruf nahy munkar yang bukan
termasuk wewenang umara‟ (penguasa). 4 Ibn Khaldun menyatakan hisbah
merupakan institusi keagamaan yang termasuk bagian dari amar makruf nahy
munkar yang merupakan kewajiban bagi seluruh kaum muslimin.5 Definisi ini
sangat umum terkait dengan masalah sosial ekonomi dan agama. Namun
definisi yang lebih spesifik dikemukakan oleh Rofiq Yunus al-Mishri, Hisbah
adalah petugas yang bertugas mengawasi pasar serta tingkah laku masyarakat.
Berdasarkan definisi ini, setidaknya ada tiga poin penting mengenai
Hisbah6, yaitu: a) Hisbah adalah institusi atau lembaga yang secara khusus
dibentuk oleh pemerintah; b). Tugas utama hisbah adalah amar ma‟ruf nahi
munkar; c) Tugas khusu hisbah adalah mengawasi berbagai kegiatan ekonomi
di pasar, menjaga mekanisme pasar supaya berjalan normal, dan tidak
terdistorsi7 serta melakukan tindakan korektif ketika terjadi distorsi pasar.
Dalam ekonomi Islam, ketetapan harga di pasar ditentukan oleh operasi
bebas kekuatan pasar. Nabi Muhammad SAW tidak menganjurkan campur
tangan apa pun dalam proses penetuan harga oleh negara atau individual. Di
samping menolak untuk mengambil aksi langsung apa pun, beliau melarang
praktek-praktek bisnis yang dapat membawa kepada kekurangan pasar.
Dengan demikian, Nabi Muhammad SAW menghapus pengaruh kekuatan
ekonomi atas mekanisme harga. Dalam hal penentuan harga, pada masa
pemerintahan Nabi Muhammad SAW ditentukan melalui mekanisme pasar.
Diriwayatkan dari Anas bahwa ia mengatakan harga pernah mendadak naik
pada masa Rasulullah SAW. Para sahabat mengatakan: “Wahai Rasulullah,
tentukanlah harga (ta‟sir) untuk kita. Beliau menjawab: “Allah SWT itu sesungguhnya
adalah penentu harga, penahan dan pencurah serta pemberi rizki. Aku mengharap
dapat menemui Tuhanku dimana salah satu diantara kalian tidak menuntutku karena 4 Hafas Furqoni, Hisbah: Institusi Pengawas Pasar Dalam Sistem Ekonomi Islam (Kajian Sejarah dan Konteks Kekinian), Proseding Simposium Nasional Ekonomi Islam II, Malang 28-29 2004.167. 5 Abdurrahman Ibn Khaldun, Muqaddimah (Beirut: Dar Fikr, tt), 132. 6 Secara khusus Ibn Taimiah membahas kajian tentang institusi Hisbah. Lihat dalam Ibn Taimiah, Al-Hisbah fi al-Islam (Riyadh, :Mansyurat al-Muassasah al-Sa‟idiyah, tt), 46. 7 Distorsi adalah gangguan yang menyebabkan kondisi keseimbangan pasar menjadi terancam.
Gangguan itu meliputi 1. Rekayasa penawaran dan rekayasa permintaan. 2. Tadlis
(penipuan).3. Taghrir (dari kata ghoror = uncertainty, kerancuan). Lihat dalam Adiwarman
Karim,. Ekonomi Mikro Islam . Ed.3. Jakarta: PT RajaGraindo Persada,2007), 185.
Sukamto 66
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
kezaliman dalam hal darah dan harta.” Hadits ini menunjukkan bahwa Rasulullah
SAW melarang adanya intervensi harga dari siapapun juga. Praktek-praktek
dalam mengintervensi harga adalah perbuatan yang terlarang. Selain melarang
adanya intervensi harga, ada beberapa larangan yang diberlakukan Rasulullah
SAW untuk menjaga agar seseorang tidak dapat melambungkan harga
seenaknya seperti larangan menukar kualitas mutu barang dengan kualitas
rendah dengan harga yang sama serta mengurangi timbangan barang
dagangan.
Pandangan Ekonom Muslim Tentang Mekanisme Pasar
Konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas prinsip-prinsip
sebagai berikut:
Pertama, al-Ridha, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas
dasar kerelaan antara masing-masing pihak (freedom contract). Hal ini sesuai
dengan Qur‟an Surat an Nisa‟ ayat 29:
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku
dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu;
Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(Qs: Annisa‟ 29)
Kedua, berdasarkan persaingan sehat (fair competition). Mekanisme pasar
akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan (ihtikar) atau monopoli.
Monopoli dapat diartikan, setiap barang yang penahanannya akan
membahayakan konsumen atau orang banyak.
Ketiga, kejujuran (honesty), kejujuran merupakan pilar yang sangat
penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu
sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam
bentuk apapun. Sebab, nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada
para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat
secara luas.
Keempat, keterbukaan (transparancy) serta keadilan (justice). Pelaksanaan
prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar
dalam pengungkapan kehendak dan
Keempat prinsip tersebut merupakan konsep Islam yang memahami
bahwa pasar dapat berperan aktif dalam kehidupan ekonomi, yaitu apabila
prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif, pasar tidak
mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun termasuk Negara dalam
hal intervensi harga atau private sector dengan kegiatan monopolistic dan
lainya. Karena pada dasarnya pasar tidak membutuhkan kekuasaan yang besar
untuk menentukan apa yang harus dikonsumsi dan diproduksi. Sebaliknya,
biarkan tiap individu dibebaskan untuk memilih sendiri apa yang dibutuhkan
dan bagaimana memenuhinya. Pasar yang efisien akan tercapai apabila
Sukamto 67
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
termasuk investor (jika dalam pasar modal) dan seluruh pelaku pasar lainnya
memperoleh akses dan kecepatan yang sama
1. Abu Yusuf
Abu Yusuf (113-182 H/731-798 M) hidup semasa pemerintahan
khalifah Bani Umayyah mulai dari Khalifah Hisyam (105 H/742 M). Beliau
merupakan fukaha pertama yang secara eksklusif menekuni masalah tentang
kebijaksanaan ekonomi. Salah satu diantaranya adalah beliau
memperhatikan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya
dengan perubahan harga. Pemahaman masyarakat pada zaman Abu Yusuf
tentang hubungan antara harga dan kuantitas hanya memperhatikan kurva
permintaan saja dimana pada saat barang yang tersedia sedikit maka harga
barang tersebut akan menjadi mahal dan sebaliknya, bila barang yang
tersedia banyak maka harga barang tersebut akan menjadi turun atau
murah.8 Pemahaman masyarakat itu kemudian dibantah oleh Abu Yusuf
dan menyatakan sebagai berikut, karena pada kenyatannya terkadang pada
saat persediaan barang hanya sedikit tidak membuat harga barang tersebut
menjadi naik/mahal. Sebaliknya, pada saat persediaan barang melimpah,
harga barang tersebut belum tentu menjadi murah. Dari pernyataan
tersebut dapat dilihat bahwa Abu Yusuf menyangkal pendapat umum
mengenai hubungan terbalik antara persedian barang (supply) dan harga.
Karena pada kenyataannya harga tidak bergantung kepada permintaan saja
tetapi juga bergantung pada kekuatan penawaran. Oleh karena itu,
peningkatan-penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan
peningkatan-penurunan permintaan ataupun penurunan- peningkatan
dalam produksi. Abu Yusuf mengatakan bahwa tidak ada batasan tertentu
tentang murah ataupun mahal. Harga barang atau makanan murah bukan
dikarenakan melimpahnya jumlah barang atau makanan. Begitu pula,
mahalnya harga barang atau makanan tidak disebabkan karena kelangkaan
jumlah barang atau makanan. Murah dan mahal harga suatu barang
merupakan ketentuan Allah.9 Abu Yusuf menegaskan bahwa ada beberapa
variabel lain yang mempengaruhi naik turunnya harga barang atau
makanan, tetapi dia tidak menjelaskan lebih rinci variabel tersebut. Namun
demikian, pernyataan Abu Yusuf tersebut tidak menyangkal pengaruh
permintaan dan penawaran dalam penentuan suatu harga.10
2. Ahmad bin Hambal (164-241 H / 780-855 M)
Imam Hambali adalah imam dari mazhab ke-4 yang terbesar.
Beberapa hal yang dibahas secara rinci oleh beliau adalah mengenai
8 Abu Yusuf Ya‟kub, Kitab al-Kharaj (Beirut : Dar Ma;rifah, 1989), 48 9 Ibid., 54 10 Muhammad, Ekonomi Mikro Dalam Prespektif Islam (Yogyakarta: BPFE, 2004), 354
Sukamto 68
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
mashlahah, tujuan syariah dan kebebasan menerima cara-cara untuk
mencapai tujuan syariah tersebut.
Salah satu pandangan Imam Hambali adalah pendekatan islami
untuk memelihara persaingan yang adil di pasar. Imam Hambali mencela
pembelian dari seorang penjual yang menurunkan harga barang untuk
mencegah orang membeli barang yang sama dari saingannya. Alasan beliau
adalah jika penurunan harga barang seperti ini dibiarkan, maka akan
menempatkan penjual yang menurunkan harga tersebut pada posisi
monopoli yang akhirnya dapat mendikte harga semaunya. Imam Hambali
menghendaki campur tangan pemerintah dalam kasus seperti ini untuk
mencegah terjadinya monopoli.
3. Imam Al-Ghazali (451-505 H / 1055-1111 M)
Al-Gahzali hidup semasa khalifah Al-Qa‟im (422 H/1031 M) sampai
khalifah Al-Mustazhhir (487 H/1094 M). Al-Ghazali mengutuk penimbunan
uang dengan alasan bahwa uang dirancang untuk memudahkan pertukaran
dan praktek penimbunan uang dapat menghalangi proses pertukaran
tersebut. Sumbangan Al-Ghazali terhadap ilmu ekonomi adalah beliau telah
berhasil menyajikan penjabaran yang rinci tentang peranan aktivitas
perdagangan dan timbulnya pasar yang harganya bergerak sesuai dengan
kekuatan permintaan dan penawaran. Bagi Al-Ghazali, pasar merupakan
bagian dari “keteraturan alami”. Secara rinci ia juga menerangkan
bagaimana evolusi terciptanya pasar, yaitu:
Dapat saja petani hidup ditempat alat-alat pertanian tidak tersedia.
Sebaliknya, pandai besi dan tukang kayu hidup dimana lahan pertanian tidak ada.
Namun secara alamiah,mereka akan saling memenuhi kebutuhan masing -
masing.dapat pula terjadi tukang kayu membutuhkan makanan.tetapi petani tidak
membutuhkan alat-alat tersebut atau sebaliknya.keadaan ini menimbulkan
masalah.oleh karena itu,secara alami pula orang akan akan terdorong untuk
menyediakan tempat penyimpanan alat-alat disatu pihak dan tempat penyimpanan
hasil pertanian diphak lain. Tempat inilah yang kemudian didatangi oleh pembeli
sesuai kebutuhannya masing masing sehingga terbentuklah pasar.petani,tukang
kayu,dan pandai besi yang tidak dapat langsung melakukan barter,juga terdorong
pergi kepasar ini.bila dipasar juga tidak ditemukan orang yang mau melakukan
barter,ia akan menjual pada pedagang dengan harga yang relative murah untuk
kemudian disimpan sebagai persedian.pedagang kemudian menjualnya dengan
suatu tingkat keuantung.hal ini berlaku untuk setiap jenis barang.11
Al-Ghazali tidak menolak kenyataan bahwa labalah yang menjadi
motif perdagangan. Pada saat lain, ia menjabarkan pentingnya peran
pemerintah dalam menjamin keamanan jalur perdagangan demi kelancaran
11 Abu Hamid Al-Ghazali, Al-Ihya Ulumuddin, (Beirut: Dar Nadwah,tt), 227
Sukamto 69
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
perdagangan dan pertumbuhan ekononomi.Walaupun Al-Ghazali tidak
menjelaskan permintaan dan penawaran dalam terminologi modern,
beberapa paragraf dalam tulisannya jelas menunjukkan bentuk kurva
penawaran dan permintaan. Kurva penawaran yang “naik dari kiri bawah
ke kanan atas” dinyatakannya sebagai “jika petani tidak mendapatkan
pembeli dan barangnya maka ia akan menjualnya pada harga yang lebih
murah. Yang lebih menarik, konsep yang sekarang disebut elastisitas
permintaan ternyata telah dipahami oleh Ghazali. Hal ini tampak jelas dari
perkataannya bahwa mengurangi margin keuntungan dengan menjual
harga yang lebih murah akan meningkatkan volume penjualan, dan ini
pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan.12
4. Ibnu Taimiah (661-728 H / 1263-1328 M)
Ibnu Taimiyyah mendiskusikan norma-norma islami untuk perilaku
ekonomi individual dan lebih banyak memberikan perhatian kepada
masalah-masalah kemasyarakatan seperti perjanjian dan upaya
mentaatinya, harga-harga, pengawasan pasar dan lain sebagainya.13
Masyarakat pada masa Ibnu Taimiyyah beranggapan bahwa
peningkatan harga merupakan akibat dari ketidakadilan dan tindakan
melanggar hukum dari pihak penjual atau mungkin sebagai akibat
manipulasi pasar. Anggapan ini dibantah oleh Ibnu Taimiah.dengan tegas.
Beliau cenderung mendukung ilmu ekonomi positif dimana harga
ditentukan berdasarkan permintaan dan penawaran yang terbentuk karena
faktor yang komplek.14
Ibnu Taimiyyah menyatakan bahwa naik dan turunnya harga tidak
selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat
transaksi, tapi bisa jadi penyebabnya adalah supply yang menurun akibat
produksi yang tidak efisien, penurunan jumlah impor barang-barang yang
diminta atau juga tekanan pasar. Karena itu, jika permintaan terhadap
barang meningkat, sedangkan penawaran menurun maka harga barang
tersebut akan naik. Begitu pula sebaliknya, kelangkaan dan melimpahnya
barang mungkin disebabkan oleh tindakan yang adil atau mungkin
tindakan yang tidak adil.
Penawaran bisa datang dari produksi domestik dan impor.
Perubahan dalam penawaran digambarkan sebagai peningkatan atau
12 Dalam teori konvensional terdapat penjelasan bahwa barang-barang kebutuhan pokok, misalnya makanan, memiliki kurva permintaan yang inelastic. Al-Ghazali menyadari hak ini sehingga ia menyarankan agar penjualan barang pokok tidak dibebani keuntungan yang besar agar tidak terlalu membebani masyarakat. Lihat dalam Muhammad al-Hamsyari, al-Nidham Al-Iqtishad al-Islamy (Beirut:: Dar Staqafah, tt), 559. 13 Ibn Taimiyyah, Majmu‟ Fatawa Shaikh al-islam Ahmad Ibn Taimiiyyah (Riyadh: al-Riyadh Press, 1381) Vol 8, Dalam PEEI UII, Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 307, 14 Abdul Azhim Islahi, Economic Concepts….., 98.
Sukamto 70
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
penurunan dalam jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan permintaan
sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan. Besar kecilnya kenaikan
harga bergantung pada besarnya perubahan penawaran dan atau
permintaan. Bila seluruh transaksi sudah sesuai aturan, maka kenaikan
harga yang terjadi merupakan kehendak Allah SWT.
Dibedakan pula dua faktor penyebab pergeseran kurva penawaran
dan permintaan,yaitu tekanan pasar yang otomatis dan perbuatan
melanggar hukum dari penjual, misalnya penimbunan. Faktor lain yang
mempengaruhi permintaan dan penawaran antara lain adalah intensitas
dan besarnya permintaan, kelangkaan ataupun melimpahnya barang.15
Permintaan terhadap barang acapkali berubah. Perubahan tersebut
bergantung pada jumlah penawaran, jumlah orang yang menginginkannya,
kuat-lemahnya dan besar-kecilnya kebutuhan seseorang terhadap barang
tersebut. Ibnu Taimiyyah telah mengasosiasikan harga tinggi dengan
intensitas kebutuhan sebagaimana kepentingan relatif barang terhadap total
kebutuhan pembeli. Bila kebutuhan kuat dan besar, harga akan
naik.demikian pula sebaliknya.16
Menarik untuk dicatat bahwa tampaknya Ibnu Taimiyyah
mendukung kebebasan untuk keluar-masuk pasar. Beliau juga mengkritik
adanya kolusi antara pemebli dan penjual, menyokong homogenitas dan
standarisasi produk dan melarang pemalsuan produk serta penipuan
pengemasan produk yang dijual.
Selain itu, Ibnu Taimiyyah menentang peraturan yang berlebihan
ketika kekuatan pasar secara bebas bekerja untuk menentukan harga yang
kompetitif. Dengan tetap meperhatikan pasar yang tidak sempurna, ia
merekomendasikan bahwa bila penjual melakuakan penimbunan dan
menjual pada harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga normal
padahal orang-orang membutuhkan barang-barang ini, maka para penjual
diharuskan menjualnya pada tingkat harga ekuivalen dan secara kebetulan
konsep ini bersamaan artinya dengan apa yang disebut sebagai harga yang
adil. Selanjutnya, bila ada elemen-elemen monopoli (khususnya dalam
pasar bahan makanan dan kebutuhan pokok lainnya), pemerintah harus
turun tangan melarang kekuatan monopoli.
5. Ibnu Khaldun (732-808 h / 1332-1404 M)
Ibnu Khaldun hidup pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mustakfi
sampai Khalifah Al-Musta‟in. Pemikirannya dituangkan dalam kitabnya
yang berjudul Muqaddimah. Dalam bukunya tersebut, Ibnu Khaldun
menjelaskan mekanisme permintaan dan penawaran dalam menentukan 15 Rozalinda, Ekonomi Islam Teorindann Aplikasinya pada Aktifitas Ekonomi (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), 78. 16 Ibn Taimiyah, Majmu‟ Fatawa….583.
Sukamto 71
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
harga keseimbangan. Secara lebih rinci ia menjabarkan pengaruh
persaingan diantara konsumen untuk mendapatkan barang pada sisi
permintaan. Selanjutnya ia menjelaskan pula pengaruh meningkatnya biaya
produksi karena pajak dan pungutan-pungutan lain pada sisi penawaran
tersebut.17 Ia mengatakan bahwa bea cukai biasa dan bea cukai lainnya
dipungut atas bahan makanan di pasar-pasar dan di pintu-pintu kota demi
raja, dan para pengumpul pajak menarik keuntungan dari transaksi bisnis
untuk kepentingan mereka sendiri. Karenanya, harga dikota lebih tinggi
daripada di padang pasir.18
Pada bagian lain bukunya, Ibnu Khaldun menjelaskan pengaruh naik
dan turunnya penawaran terhadap harga. Ia mengatakan bahwa ketika
barang-barang yang tersedia sedikit, maka harga-harga dari barang tersebut
akan naik. Namun, bila jarak antar kota dekat dan aman untuk melakukan
perjalanan, maka akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan
barang akan berlimpah sehingga harga-harga pun akan turun. Ketika
menyinggung masalah laba, Ibnu Khaldun menyatakan bahwa keuntungan
yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan. Sebaliknya,
keuntungan yang sangat rendah akan membuat lesu perdagangan
dikarenakan pedagang kehilangan motivasi. Demikian pula dengan sebab
yang berbeda, keuntungan yang sangat tinggi akan melesukan perdagangan
karena permintaan konsumen akan melemah.19
Fenomena Hisbah Dalam Distorsi Pasar (Market Imperfection)
Arti dari kata distorsi dalam kamus Bahasa Indonesia, adalah sebuah
gangguan yang terjadi atau pemutar balikan suatu fakta, aturan dan
penyimpangan dari fakta yang seharusnya terjadi, sedangkan pasar secara
umum dapat dikatakan sebagai suatu tempat bertemunya antara penjual
dengan pembeli.20
Dari kedua pengertan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya
maksud dari Distorsi pasar ialah sebuah ganguan yang terjadi terhadap sebuah
mekanisme pasar yang sempurna menurut prinsip Islam. Ataupun bisa juga
dikatakan bahwasanya distorsi pasar ialah suatu fakta yang terjadi pasar. Fakta
tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang seharusnya terjadi didalam sebuah
mekanisme pasar.
17 Muhammad Abdul Mannan, Islamic Economic Theory and Practice, (Islamabad: , 1970), 206, 18 Zainab al-Khudury, Filsafat Sejarah Ibn Khaldun penj. Ahmad Rafi‟ Usmani (Bandung: Pustaka, 1998), 9. 19 Abdurrahman Ibn Khaldun, Muqaddimah…143. 20 Adiwarman Karim, Mikro Ekonomi….., 186
Sukamto 72
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
Bentuk-Bentuk Distorsi Pasar
Pada garis besarnya distorsi pasar dalam ekonomi Islam diidentifikasi
dalam tiga bentuk distorsi, yakni sebagai Berikut:
1. Rekayasa Permintaan dan Rekayasa Penawaran
Dalam bagian ini dijelaskan bahwa distorsi dalam bentuk rekayasa
pasar dapat berasal dari dua sudut yakni permintaan dan penawaran.
a. Ba‟i Najasy (false demand)21
Transaksi ba‟i najasy diharamkan karena si penjual menyuruh
orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar
orang lain tertarik pula untuk membeli. Si penawar sendiri tidak
bermaksud untuk benar-benar membeli barang tersebut. Ia hanya ingin
menipu orang lain yang benr-benar ingun membeli. Sebelumnya orang
ini telah mengadakan kesepakatan dengan penjual untuk membeli
dengan harga tinggi agar ada pembeli yang sesungguhnya dengan harga
yang tinggi pula dengan maksus untuk ditipu. Akibatnya terjadi
permintaan palsu (false demand).22.
Pada awalnya, permintaan terhadap barang X digambarkan
dengan kurva Do. Titik keseimbangan terjadi pada saat Q sebesar Qo, dan
P sebesar Po. Kemudian pelaku ba‟I najasy sengaja menciptakan
permintaan palsu misalnya seorang penjual menyuruh orang lain untuk
pura-pura membeli barang dagangannya (misalkan X) dengan harga
diatas harga P0 sehingga orang-orang tertarik untuk membeli barang X
tersebut. Penjelasan mengenai ba‟i najasy dapat terlihat seperti kurva
dibawah ini.23
b. Ihktikar (false supplay)
Dari Said bin al-Musayyab dari Ma‟mar bin Abdullah al-Adwi
bahwa Rasulullah Saw bersabda, “ tidaklah orang yang melakukan ihtikar
itu kecuali ia berdosa.” Ihktikar ini seringkali diterjemahkan sebagai
monopoli atau penimbunan. padahal sebenarnya ikhtikar tidak identik
dengan monopoli atau penimbunan. Dalam Islam siapapun boleh
berbisnis tanpa peduli apakah satu-satunya penjual atau ada penjual
lain. Menyimpan stok barang untuk keperluan persediaaan pun tidak
dilarang dalam Islam. Dalam istilah ekonomi disebut monopoly‟s rent-
seeking.24
21Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi 2 (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004), 31. 22 Ibid., 23 Ibid,. 24 Sebenarnya ada dua pendapat tentang pengharaman al-ihtikar. Pendapat pertama adalah yang mengharamkannya. Mereka adalah Jumhur imam Syari‟I dan pengikut Maliki, Hambali, Dhahiriyah dan Zaidiyah. Sedangkan pendapat kedua mengatakan karahah (dibenci) ihtikar dalam makanan manusia. Mereka adalah sebagian pengikut Syafiidan para pengikut Hanafi.
Sukamto 73
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
Lalu, bagaimana perilaku industri yang melakukan ikhtikar? Pada
kurva diatas kita dapat mengetahui lebih lanjut dampak ikhtikar
terhadap penentuan harga, jumlah kuantitas, dan keuntungan yang
dapat diperoleh produsen. Hakikat ikhtikar adalah memproduksi lebih
sedikit dari kemampuan produksinya, untuk mendapatkan keuntungan
yang lebih.
Keuntungan yang dapat diambil oleh industri yang berperilaku
ikhtikar, ia akan memilih tingkat produksinya ketika MC=MR, dengan
jumlah Q sebesar Qm, dan P sebesar Pm. dengan demikian, pelaku
ikhtikar memproduksi lebih sedikit dan menjual pada harga yang lebih
tinggi. Profit yang dinikmati adalah sebesar kotak PmXYZ. Hal inilah
yang dilarang dalam Islam. Karena produsen (pelaku ikhtikar) tersebut
dapat memproduksi dengan tingkat output yang lebih tinggi, yaitu S=D,
atau ketika MC=AR. Pada tingkat ini, jumlah barang yang diproduksi
lebih banyak, yaitu sebesar Qi, dan harganya pun lebih murah, yaitu
sebesar Pi. Secara otomatis profit yang dihasilkan lebih sedikit, yaitu
sebesar kotak ABCD. Selisih profit antara kotak PmXYZ dengan kotak
ABCD inilah yang merupakan monopoly‟s rent yang diharamkan.
c. Tallaqi Rukban
Transaksi ini dilarang karena mengandung dua hal pertama
rekayasa penawaran yaitu mencegah masuknya barang ke pasar. Kedua
mencegah penjual dari luar kota untuk mengetahui harga pasar yang
berlaku. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang berberbunyi :
)(. .”
Dalam Ika Yunia Fauzia, Prinsip Dasar Ekonomi Islam prespektif Maqashid Syariah (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014), 207.
Sukamto 74
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
Diriwayatkan dari Thaawus bin „Abbas r.a berkata : Rasulullah SAW
telah bersabda, Janganlah kalian mencegat kendaraan pembawa barang
(barang dagangan) dan jangan pula orang kota bertransaksi dengan
orang desa !. . . ”Muttafaqun „Alaih”
Mencari barang dengan harga yang lebih murah tidaklah
dilarang, namun apabila transaksi jual beli antara dua pihak dimana
yang satu memiliki informasi yang lengkap dan yang satu tidak tahu
berapa harga pasar yang sesungguhnya dan kondisi demikian
dimanfaatkan untuk mencari keuntungan yang lebih, maka terjadilah
penzaliman oleh pedagang kota terhadap petani di luar kota tersebut.
dan inilah inti mengapa dilarangnya tallaqi rukban, karena unsur
ketidakadilan yang dilakukan oleh para pedagang kota yang tidak
menginformasikan harga pasar yang sebenarnya.
2. Tadlis (Unknow To One Party)
Kondisi ideal dalam pasar adalah apabila penjual dan pembeli
mempunyai informasi yang sama tentang barang akan diperjual belikan.
Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki
oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi
kecurangan dan penipuan.25
Adapun macam-macam tadlis diantaranya adalah sebagai berikut :
a. Tadlis dalam Kuantitas
Tadlis (penipuan) dalam kuantitas termasuk juga kegiatan
menjual barang kuantitas sedikit dengan harga barang kuntitas banyak.
Misalnya menjual baju sebanyak satu container karena jumlah banyak
dan tidak mungkin untuk menghitung satu, persatu penjual berusaha
melakukan penipuan dengan mengurangi jumlah barang yang dikirim
kepada pembeli.
Perlakuan penjual yang tidak jujur selain merugikan pihak
penjual juga merugikan pihak pembeli. Apa pun tindakan penjual
maupun pembeli yang tidak jujur akan mengalami penurunan utility.
Begitu pula dengan pembeli yang mengalami penurunan utility.
b. Tadlis dalam Kualitas
Tadlis (penipuan) dalam kualitas termasuk juga
menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak
sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.26 Contoh tadlis
dalam kualitas adalah pada pasar penjualan computer bekas. Pedagang
25 Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, Fikih Ekonomi Umar bin al-Khattab, ter. Asmuni Solihan
Zamakhsyari, (Jakarta: Khalifa, 2006), 596 26] Muhammad,Etika Bisnis Islami. (Yogyakarta:UPP AMP YKPN.2004), 176.
Sukamto 75
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
menjual computer bekas dengan kualifikasi Pentium III dalam kondisi
80% baik dengan harga Rp. 3.000.000,- pada kenyataanya tidak semua
penjual menjual computer bekas dengan kualifikasi yang sama. Sebagian
penjual menjual computer dengan kualifikasi yang lebih rendah tetapi
menjualnya dengan harga yang sama, pembeli tidak dapat membedakan
mana computer dengan kualitas rendah mana computer dengan kulaitas
yang lebih tinggi, hanya penjual saja yang mengetahui dengan pasti
kualifikasi computer yang dijualnya.
c. Tadlis dalam Harga (Ghaban)
Tadlis (penipuan) dalam harga ini termasuk menjual harga yang
lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan
pembeli atau penjual. Dalam fiqih di sebut Ghaban.
Telah terjadi di zaman Rasulullah SAW terhadap tadlis dalam
harga yaitu: diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Umar “kami pernah keluar
mencegat orang-orang yang datang membawa hasil panen mereka dari luar
kota, lalu kami mmembelinya dari mereka. Rasulullah SAW melarang kami
membelinya sampai nanti barang tersebut dibawa ke pasar”.
d. Tadlis dalam waktu penyerahan
Seperti juga pada Tadlis (penipuan) dalam kuantitas, kualitas, dan
harga, Tadlis dalam waktu penyerahan pun dilarang. Contoh tadlis
dalam hal ini ialah bila sipenjual tahu persis bahwa ia tidak akan dapat
menyerahkan barang tepat pada waktu yang dijanjikan, namun ia sudah
berjanji akan menyerahkan barang pada waktu yang telah dijanjikan.
Seperti yang teraktub dalam hadits Nabi SAW, yang berbunyi :
Dalam Hadits yang diriwiyatkan oleh Abdullah bin „Abbas r.a,
Bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda: Barang siapa menjual
makanan, maka jangganlah engkau menjualnya sehingga kamu mampu
menyempurnakan penjualan tersebut.
Walaupun konsekuensi tadlis dalam waktu tidak berkaitan
secara langsung dengan harga ataupun jumlah barang yang
ditransaksikan, namun masalah waktu adalah sesuatu yang sangat
penting.
3. Taghrir (Uncertain To Both Parties)
Taghrir berasal dari bahasa arab gharar, yang berarti akibat, bencana,
bahaya resiko dan ketidakpastian. Dan dalam istilah fiqih Muamalah,
taghrir berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan
yang mencukupi, atau mengambil resiko sendiri dari suatu perbuatan yang
mengandung resiko tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya, atau
Sukamto 76
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
memasuki kancah resiko tanpa memikirkan konsekuensinya. Dalam ilmu
ekonomi, taghrir ini lebih dikenal sebagai uncertainty (ketidakpastian) atau
resiko.27
Menurut Ibnu Taimiyah, taghrir akan terjadi apabila seorang tidak
tahu apa yang tersimpan bagi dirinya pada akhir suatu kegiatan jual-beli.
Adapun macam-macam taghrir adalah sebagai berikut:
a. Taghrir dalam kuantitas
Contoh taghrir dalam kuantitas adalah sistem ijon, misalnya
petani sepakat menjual hasil panennya (beras dengan kualitas A) kepada
tengkulak dengan harga Rp. 750.000,- padahal pada saat kesepakatan
dilakukan sawah petani belum dapat di panen. Dengan demikian,
kesepakatan jual beli dilakukan tanpa menyebutkan spesipikasi
mengenai berapa kuantitas yang di jual (berapa ton, berapa kuintal
misalnya) padahal harga sudah ditetapkan. Dengan demikian terjadi
ketidakpastian menyangkut kuantitas barang yang ditransaksikan.
b. Taghrir dalam Kualitas
Contoh taghrir dalam kualitas adalah menjual anak sapi yang
masih di dalam kandungan induknya.
c. Taghrir dalam Harga28
Taghrir dalam harga terjadi ketika, misalnya seorang penjual
menyatakan bahwa ia akan menjual satu unit baterai merk ABC seharga
Rp. 10.000,- bila dibayar tunai, atau Rp. 50.000,- bila dibayar kredit
selama lima bulan, kemudian si pembeli menjawab setuju.
Ketidakpastian muncul karena adanya dua harga dalam satu akad.
Tidak jelas harga mana yang berlaku, yang Rp.10.000,- atau yang
Rp.50.000,-. Apabila pembeli membayar lunas pada bulan ke-3, berapa
harga yang berlaku? atau satu hari setelah penyerahan barang, berapa
harga yang berlaku? Ekstrem lainnya adalah bagaimana menentukan
harga bila dibayar lunas sehari sebelum akhir bulan ke-5? Dalam kasus
ini, walaupun kuantitas dan kualitas barang sudah ditentukan, tetapi
terjadi ketidakpastian dalam harga barang karena si penjual dan si
pembeli tidak mensepakati satu harga dalam satu akad.
Tugas dan Wewengan al-Hisbah
Ajaran Islam tidak hanya mengatur tentang mekanisme pasar, transaksi
dan perdagangan, namun Islam juga menyediakan mekanisme pengawasan
(pengawasan pasar) agar tercipta law enforcement terhadap aturan-aturan
tersebut. Lembaga yang bertugas dalam mengawasi pasar adalah Hisbah. 27 M. Nur Rianto Al Arif, Teori Mikroekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 288. 28 Ibid.,
Sukamto 77
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
Hisbah menurut Imam Mawardi dan Abu Ya‟la Merupakan sistem untuk
memerintahkan yang baik dan adil jika kebaikan dan keadilan secara nyata
dilanggar atau tidak dihormati, selain itu lembaga ini juga melarang
kemungkaran dan ketidakadilan ketika hal tersebut secara nyata sedang
dilakukan. Hisbah mulai dilembagakan secara resmi pada masa pemerintahan
Ummar bin Khattab dengan cara “menunjuk seorang perempuan untuk
mengawasi pasar dari tindakan-tindakan penipuan”.29 Para intelektual muslim
membagi pengawasan pasar ini dalam dua jenjang, yaitu internal yang
berpusat dari pemahaman personal terhadap syari‟at terkait dengan transaksi,
perdagangan dan segala hal berkenaan dengan mekanisme pasar yang
bersumber dari Al Qur‟an, al Hadith dan pendapatan pemeliharaan kualitas
dan standar perdagangan berkaitan administrasi dan pemeliharaan kualitas
dan standar produk.30 Ia secara rutin melakukan pengecekan atas ukuran,
takaran, dan timbangan, kualitas barang, menjaga jual beli yang jujur dan
menjaga agar harga senantiasa stabil.
Seorang yang diangkat untuk memegang peran sebagai muhtasib harus
memiliki inttergritas moral tinggi dan kompeten dalam masalah hukum, pasar
dan urusan perindustrian. Melalui Hisbah negara menggunakan lembaga ini
untuk mengontrol kondisi sosio-ekonomi secara komprehensif atas kegiatan
perdagangan dan praktek-praktek ekonomi. Yang lebih penting adalah
mengawasi industri, jasa professional, standarisasi produk, mengecek dan
penimbunan barang
Institusi Hisbah pada dasarnya memiliki beberapa fungsi, yaitu;31
1. Fungsi Ekonomi
Hisbah adalah sebuah institusi ekonomi yang berfungsi melakukan
pengawasan terhadap ke kegiatan ekonomi di pasar, seperti mengawasi
harga, takaran dan pertimbangan, praktek jual beli terlarang, dan lain-lain.
Institusi ini juga berfungsi meningkatkan produktivitas cedan pendapatan.
Secara khusus, Ibn Taimiyyah menjelaskan fungsi muhtasib sebagai berikut:
a. Memastikan tercukupinya kebutuhan pokok, Muhtasib harus selalu
mengecek ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok. Dalam kasus
ini terjadi kekurangan dalam penyediaan kebutuhan jasa muhtasib
memiliki kekuasaan dalam kapasitasnya sebagai institusi negara untuk
memenuhi kebutuhan secara langsung.
b. Pengawasan terhadap produk. Dalam industri, tugas utama muhtasib
adalah mengawasi standarisasi produk. Ia juga mempunyai otoritas
menjatuhkan sangsi terhadap industri yang merugikan konsumen.
29 Ibn Taimiah, al-Hisbah…..,79 30 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam….., 1941 31 Rozalinda, Ekonomi Islam Teori…., 180.
Sukamto 78
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
c. Pengawasan tehadap jasa. Muhtasip memeliki wewenang untuk
mengecek apakah seorang dokter, ahli bedah, dan sebagainya telah
melaksanakan tugasnya dengan baik atau belum
d. Pengawasan atas perdagangan. Muhtasib mengawasi pasar secara
umum. Mengawasi takaran, timbangan, dan ukuran seta kualitas
produk. Menjamin seorang pedagang dan agennya untuk tidak
melakukan kecurangan kepada konsumen atas barang dagangannya.
2. Fungsi Sosial
Fungsi intitusi al-hisbah adalah mewujudkan keadilan sosial dan
keadilan distribusi dalam masyarakat. Lewat tugasnya memberikan
informasi kepada para pedagang dan konsumen, memberikan kesempatan
yang sama kepada semua orang dan menghilangkan penguasaan sepihak
terhadap jalur produksi dan distribusi di pasar. Kemudian menghilangkan
distorsi pasar dan melakukan intervensi pasar dalam keadaan tertentu,
sehingga dapat nemperkecil ketimpangan distribusi di pasar dengan
menciptakan harga yang adil.
3. Fungsi Moral
Istitusi hisbah adalah lembaga pengawas berlangsungnya moral dan
akhlak islami dalam berbagai transaksi dan perilaku konsumen dan
produsen di pasar. Tugas utamanya adalah mewujudkan perekonomian
yang bermoral berdasarkan al-Quran dan Sunah. Pasar merupakan sasaran
utama pengawasan Hisbah, karena disana sering terjadi penipuan,
kecurangan, ihktikar, pemaksaan dan praktek-praktek kesewenang-
wenangan.
Hisbah & Intervensi Harga
Harga dari sebuah komoditas baik barang maupun jasa ditentukan oleh
kualitas dan kuantitas penawaran dan permintaan.32 Hal ini sesuai dengan
hadith yang diriwayatkan dari Anas Bahwasannya suatu hari terjadi kenaikan
harga yang luar biasa di masa Rasulullah SAW, maka sahabat meminta nabi
untuk menentukan harga pada saat itu, lalu nabi bersabda: Artinya, “Bahwa
Allah adalah Dzat yang mencabut dan memberi sesuatu, Dzat yang memberi
rezeki dan penentu harga..” (HR. Abu Daud). Dalam hal ini umat Islam harus
memiliki pengalaman, kemampuan, sarana, dan prasarana, yang membuat
32 Harga yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran ini adalah realisasi dari harga adil dalam prespektif ekonomi Islam. Ada beberapa terminology terkait dengan harga adil: si‟I mithl, thaman al-mithl dan qimah al-adhl. Lihat dalam Ekonomi Islam Oleh Pusat Pengkajian dan pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (Yogyakarta: Rajagrafindo, 2010), 331.
Sukamto 79
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
mereka mampu berproduksi, distribusi dengan baik dan benar dalam rangka
meraih izzah (kemandirian, kekuatan atau harga diri)33
Dari hadith itu, dapat disimpulkan bahwa pada waktu terjadi kenaikan
harga, Rasulullah SAW meyakini adanya penyebab tertentu yang sifatnya
darurat. Oleh karena itu, sesuatu yang bersifat darurat akan hilang seiring
dengan hilangnya penyebab dari keadaan itu. Di lain pihak, Rasulullah juga
meyakini bahwa harga akan kembali normal dalam waktu yang tidak terlalu
lama. Penetapan harga menurut Rasul merupakan suatu tindakan yang
menzalimi kepentingan para pedagang, karena para pedagang di pasar akan
merasa terpaksa untuk menjual barangnya sesuai dengan harga patokan, yang
tentunya tidak sesuai dengan keridlaannya. Dengan demikian, pemerintah
tidak mewakili wewenang untuk melakukan intervensi terhadap harga pasar
dalam kondisi normal. Ibnu Taimiyah mengatakan, jika masyarakat melakukan
transaksi jual beli dalam kondisi normal tanpa ada distorsi atau penganiayaan
apapun dan terjadi perubahan harga karena sedikitnya penawaran atau
banyaknya permintaan, maka ini merupakan kehendak Allah.
Harus diyakini bahwa intervensi terhadap pasar hanya dapat dilakukan
dalam keadaan yang darurat. Keadaan darurat disini dapat diartikan jika pasar
tidak terjadi dalam keadaan sempurna, yaitu terdapat kondisi-kondisi yang
menghalangi kompetisi secara fair (market failure). Beberapa contoh klasik dari
kondisi market failure antara lain: informasi yang tidak simetris, biaya transaksi,
kepastian institusional, masalah eksternalitas (termasuk pencemaran
lingkungan dan kerusakan lingkungan) serta masalah dalam distribusi. Jika
kondisi demikian ini terjadi, maka akan terjadi pasar tidak sempurna atau
disebut dengan istilah Market Imperfection.34
Menurut Islam negara memiliki hak untuk melakukan intervensi dalam
kegiatan ekonomi baik itu dalam bentuk pengawasan, pengaturan maupun
pelaksanaan kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh
masyarakat. Intervensi harga oleh pemerintah bisa karena faktor alamiah
maupun non alamiah. Pada umumnya intervensi pemerintah berupa intervensi
kebijakan dalam regulasi yang berhubungan dengan permintaan dan
penawaran dan intervensi dalam menentukan harga. Intervensi dengan cara
membuat kebijakan yang dapat mempengaruhi dari sisi permintaan maupun
dari sisi penawaran (market intervention) biasanya dikarenakan distorsi pasar
karena faktor alamiah. Bila distorsi pasar terjadi karena faktor non alamiah,
maka kebijakan yang ditempuh salah satunya dengan dengan intervensi harga
di pasar.
33 Baca secara lengkap pada penjelasan Yusuf Qardlawi, Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam (Kairo: Dar al-Syuruq, 1997), 211-215..
Sukamto 80
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
Menurut Ibnu Taimiyah,35 keabsahan pemerintah dalam menetapkan kebijakan
intervensi dapat terjadi pada situasi dan kondisi sebagai berikut:
1. Produsen tidak mau menjual produk-nya kecuali pada harga yang lebih
tinggi daripada harga umum pasar, padahal konsumen membutuhkan
produk tersebut.
2. Terjadi kasus monopoli (penimbunan), para fuqoha‟ untuk memberlakukan
hak hajar (ketetapan yang membatasi hak guna dan hak pakai atas
kepemilikan barang) oleh pemerintah.
3. Terjadi keadaan al hasr (pemboikotan), dimana distribusi barang hanya
terkonsentrasi pada satu penjual atau pihak tertentu. Penetapan harga disini
untuk menghindari penjualan barang tersebut dengan harga yang
ditetapkan sepihak dan semena-mena oleh pihak penjual tersebut.
4. Terjadi koalisi dan kolusi antar penjual (kartel) dimana sejumlah pedagang
sepakat untuk melakukan transaksi diantara mereka, dengan harga diatas
ataupun dibawah harga normal.
5. Produsen menawarkan produk-nya pada harga yang terlalu tinggi menurut
konsumen, sedangkan konsumen meminta pada harga yang terlalu rendah
menurut produsen.
6. Pemilik jasa, misal tenaga kerja, menolak untuk bekerja kecuali pada harga
yang lebih tinggi dari pada harga pasar yang berlaku, padahal masyarakat
membutuhkan jasa tersebut.
Sementara itu tujuan adanya intervensi pasar yang dilakukan oleh
pemerintah menurut Ibnu Qudamah al Maqdisi 1374 M adalah sebagai berikut:
1. Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat
2. Untuk mencegah ikhtikar dan ghaban.
3. Untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.
Bagi Mannan36, Regulasi harga (bagian dari intervensi Pemerintah)
memiliki 3 fungsi:
1. Fungsi ekonomi: berhubungan dengan peningkatan produktivitas dan
peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui alokasi dan relokasi
sumber daya ekonomi.
2. Fungsi sosial: mempersempit kesenjangan antara masyarakat kaya dan
masyarakat miskin.
3. Fungsi moral : Upaya menegakkan nilai-nilai Islami dalam aktivitas
perekonomi
35 Ibn Taimiah, al-Hisbah…. 46 36 Muhammad Abdul Mannan, Islamic Economic Theory….,210
Sukamto 81
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
BULOG Sebagai Salah Satu Institusi Hisbah dalam Maqashid Syariah
Sesuai dengan tugas utama institusi hisbah sebagai fungsi ekonomi,
sosial dan akhlak, maka kehadiran lembaga BULOG setidaknya adalah untuk
mendukung fungsi-fungsi tersebut. Tugas publik Perum BULOG merupakan
amanat dari Inpres No. 3 tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan
Gabah/Berita dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, yang merupakan
pengejawantahan intervensi pemerintah dalam perberasan nasional untuk
memperkuat ketahanan pangan. Tugas publik BULOG saling terkait dan
memperkuat satu sama lain sehingga dapat mewujudkan ketahanan pangan
rumah tangga maupun nasional yang lebih kokoh.
Berikut adalah ilustrasi fungsi dan peran BULOG dalam menjamin
ketahanan pangan dan menjaga stabilitas harga:
skema perjalanan BULOG dapat dilih
Kaidah fiqhiyyah yang dipakai dalam aplikasi Bulog adalah sebagai
berikut:
Berdasarkan kaedah fikih yang telah disampaikan berkaitan dengan
lembaga BULOG dan aplikasinya pada sendi kehidupan adalah boleh
dilakukan dan bahkan mendekati wajib untuk melakukan, karena sesuai
dengan prinsip syariah Islam. Sehubungan dengan itu, lembaga BULOG adalah
lembaga yang memiliki tiga tugas dan fungsi utama. Adapun tiga tugas dan
fungsi publik BULOG tersebut adalah pertama, melaksanakan kebijakan
pembelian gabah/beras dalam negeri dengan ketentuan Harga Pembelian
3. pengadaaan beras produk
dalam negeri Petani Masyarakat luas
5. menjaga
stabilitas harga
beras
Operasi Pasar
4.menyediakan dan
menyalurkan beras
bagi yang berhak
1.Negosiasi harga beras
dengan kriteria 2.pemesanan beras dan bayar
tunai oleh BULOG
BULOG
Sukamto 82
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
Pemerintah (HPP). Kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk pengadaan gabah
dan beras dalam negeri oleh Perum BULOG. Tugas kedua, menyediakan dan
menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan
rendah yang diwujudkan dalam pelaksanaan program RASKIN. Sedangkan
tugas ketiga, menyediakan dan menyalurkan beras untuk menjaga stabilitas
harga beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana, dan rawan pangan.
Kegiatan ketiga dilaksanakan Perum BULOG dalam bentuk pengelolaan
Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
1. Pengadaan Gabah dan Beras DN Memperkuat Pilar Ketersediaan
Konsep pengadaan gabah dan beras dalam negeri dilakukan
pemerintah sebagai intervensi dari sisi produsen pada saat suplai melimpah
karena panen raya. Untuk melindungi petani dari tingkat harga yang
rendah karena kurang kuatnya nilai tawar petani saat panen, pemerintah
menggunakan instrumen HPP - sebelumnya Harga Dasar (HD). Dengan
instrumen HPP ini, diharapkan pasar akan menjadikan HPP sebagai
patokan dalam membeli gabah dan beras petani sehingga petani menjadi
terlindungi.
Selain itu, pengadaan BULOG juga dapat menjadi salah satu alternatif pasar
bagi produksi petani dalam negeri. Dengan demikian, pengadaan dalam
negeri akan mampu menjadi jaminan pasar dan harga bagi produksi dalam
negeri sehingga petani masih tetap bersemangat untuk memproduksi
pangan (beras) dalam negeri untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan
nasional.
Sukamto 83
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
Melalui pengadaan gabah dan beras dalam negeri, pilar ketersediaan
ketahanan pangan dapat diwujudkan. Selama ini, pengamanan HPP
dilakukan Perum BULOG melalui pembelian gabah/beras dalam negeri
terutama saat panen raya. Mengikuti perkembangan produksi yang naik
tajam dalam tiga tahun terakhir ini, maka penyerapan pemerintah melalui
pengadaan dalam negeri oleh Perum BULOG menjadi salah satu hal
penting. Suplai yang melimpah terutama saat panen raya, mengakibatkan
terjadinya marketed surplus di pasar yang perlu penyerapan. Keberhasilan
Perum BULOG dalam menghimpun stok dari pengamanan HPP membantu
dalam memperkuat stok beras nasional, juga membantu peningkatan
pendapatan jutaan petani yang tersebar di berbagai tempat di tanah air dan
sekaligus dapat mendorong stabilitas harga beras.
Pembelian (pengadaan) yang dilakukan Perum BULOG selama ini
rata-rata mencapai sekitar 5%-9% dari total produksi beras nasional setiap
tahunnya atau sekitar 1,5-3 juta ton setara beras per tahun. Dengan besarnya
pembelian ini, maka HPP dapat menjadi patokan bagi pembelian gabah dan
beras di pasar umum. Hal ini terlihat dari perkembangan harga gabah dan
beras di pasar yang selalu di atas Harga Pembelian Pemerintah. Dana
pengadaan dalam negeri yang mengalir ke pedesaan mencapai Rp. 6-7
trilyun selama 4-5 bulan periode pengadaan. Berbagai kajian menyebutkan
bahwa multiplier effect dari kegiatan pengadaan gabah dan beras dalam
negeri diantaranya adalah mampu menggerakkan perekonomian pedesaan
dan mendorong pembangunan pedesaan dengan mengalir sekitar Rp. 19
triliun melalui peningkatan pendapatan dan perluasan lapangan kerja.
Pengadaan juga berfungsi mendorong harga produsen agar memberi
keuntungan dan insentif bagi usaha tani padi, yang juga berarti
meningkatkan kesejahteraannya.
2. RASKIN Untuk Memperkuat Pilar Keterjangkauan (Accessibilty)
Pengadaan beras dalam negeri diantaranya disalurkan kepada
Rumah Tangga Miskin (RTM) yang menjadi sasaran dalam program
penanggulangan kemiskinan. Dengan nama program RASKIN (Beras untuk
Rumah Tangga Miskin) diharapkan setiap Rumah Tangga Sasaran (RTS)
mampu memperoleh ketahanan pangannya tidak lagi dengan membeli
beras di pasar, sehingga hal ini akan mengurangi permintaan beras ke
pasar. Dari sisi RTM, RASKIN telah membuka akses secara ekonomi dan
fisik terhadap pangan, sehingga dapat melindungi rumah tangga rawan
pangan.. Kekurangan tersebut dapat berakibat buruk terhadap kecerdasan
anak-anak, rendahnya produktivitas SDM, dan kematian sebagai akibat
penyakit infeksi karena lemahnya daya tahan tubuh.
Sukamto 84
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
RASKIN saat ini telah menjadi program perlindungan sosial (social
protection programme) bukan lagi program darurat. Dengan demikian
RASKIN telah diakui memiliki dampak dalam perkonomian dan perberasan
nasional. Raskin merupakan program yang multi objektif yaitu disamping
untuk menjaga ketahanan pangan keluarga miskin juga berfungsi sebagai
pendukung bagi peningkatan kualitas SDM dan secara tidak langsung juga
berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi.
RASKIN memiliki dampak langsung terhadap harga beras di pasar.
Hal ini terlihat saat RASKIN hanya diberikan 10 atau 11 bulan pada tahun
2013 dan 2014, harga beras di akhir tahun melonjak lebih tajam. Umumnya
akhir tahun adalah musim paceklik, sehingga suplai ke pasar berkurang.
Dari sisi permintaan, RTS yang biasanya menerima RASKIN, tidak lagi
mendapat RASKIN sehingga belasan juta rumah tangga menambah
permintaan beras ke pasar. Kekurangan suplai di satu sisi dan peningkatan
permintaan di sisi lain mengakibatkan harga beras naik.
3. Cadangan Beras Pemerintah Memperkuat Pilar Stabilitas
CBP diperlukan untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga
dalam situasi darurat, seperti bencana alam (banjir/kekeringan, serangan
hama/ penyakit, gunung meletus, dan sebagainya) dan bencana yang
dibuat oleh manusia (konflik sosial) serta kondisi rawan daya beli akibat
gejolak harga. Di Indonesia, pemerintah memiliki stok untuk keperluan
darurat dan stabilisasi harga yang disebut CBP, dikelola oleh Perum
BULOG dan menjadi bagian dari stok operasional Perum BULOG yang
tersebar di seluruh Indonesia. Dengan menyatunya stok CBP secara fisik
(secara administrasi terpisah), pemerintah akan mudah untuk
memanfaatkan beras tersebut apabila diperlukan setiap saat setiap tempat
sehingga rumah tangga masih tetap memiliki akses terhadap pangan.
Dengan CBP yang tersedia setiap saat, di setiap tempat, maka stabilitas
pangan (beras) nasional dapat terwujud. Rumah tangga pada situasi darurat
dan saat terjadi kenaikan harga pangan yang tinggi dapat mengharapkan
stabilitas pasokan dan harga dari CBP ini. Dengan demikian CBP dapat
menjadi salah satu alat untuk memperkuat pilar stabilitas ketahanan
pangan.
Kesimpulan
Dari uraian diatas yang menjadi titik pentingnya adalah bahwa regulasi
pasar dalam Islam adalah dimaksudkan agar terjaganya hak dari semua pihak,
baik pembeli maupun penjual. Kehadiran institusi Hisbah pada pasar adalah
untuk menjamin mekanisme pasar berjalan normal terhindar dari diskriminasi.
Karena seringkali pasar menjadi wadah untuk melakukan kecurangan,
ihktikar, pemaksaan dan praktek-praktek kesewenang-wenangan atau tindakan
Sukamto 85
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
distorsi pasar. Upaya guna miminimalkan dan menghadang distorsi pasar
adalah dengan mengoptimalkan tugas institusi Hisbah dalam bidang ekonomi,
sosial dan moral. Fungsi dalam bidang ekonomi melakukan pengawasan
terhadap ke kegiatan ekonomi di pasar, seperti mengawasi harga, takaran dan
pertimbangan, praktek jual beli terlarang, dan lain-lain. Institusi ini juga
berfungsi meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Dalam konteks ke
Indonesiaan institusi Hisbah menjelma menjadi beberapa lembaga pengawasan
mekanisme pasar diantaranya adalah BULOG.
Daftar Pustaka
Al-Ghazali, Abu Hamid, Al-Ihya Ulumuddin. Beirut: Dar Nadwah,tt.
al-Hamsyari, Muhammadi, al-Nidham Al-Iqtishad al-Islamy. Beirut:: Dar
Staqafah, tt.
al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad, Fikih Ekonomi Umar bin al-Khattab, ter. Asmuni
Solihan Zamakhsyari. Jakarta: Khalifa, 2006
Dahlan, Abdul Azis, ed., Ensiklopedi Hukum Islam 6, wilayah al-Hisbah. Jakarta:
PT. Ikhtiar Baru Van Houve, 1997.
Fauzia, Ika Yunia, Prinsip Dasar Ekonomi Islam prespektif Maqashid Syariah.
Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014.
Furqoni, Hafas, Hisbah: Institusi Pengawas Pasar Dalam Sistem Ekonomi Islam
(Kajian Sejarah dan Konteks Kekinian), Proseding Simposium Nasional
Ekonomi Islam II, Malang 28-29 2004.
Ibn Khaldun, Abdurrahman, Muqaddimah. Beirut: Dar Fikr, tt.
Ibn Taimiyah, al-Hisbah fi al-Islam. Riyadl: Mansyurat al-Muassasah al-
Sa‟idiyah, tt.
___________, Majmu‟ Fatawa Shaikh al-islam Ahmad Ibn Taimiiyyah. Riyadh: al-
Riyadh Press, 1381) Vol 8, Dalam PEEI UII, Ekonomi Islam. Jakarta:
Rajawali Press, 2008,
Imam Muslim, Shahih Muslim. Beirut: Dar Ihya al-Turats Al-Arabi, tt, 99.
Islahi, Abdul Azhim, Economic Concepts of Ibn Taimiyah. London: The Islamic
Foundation, 1824.
Karim, Adiwarman, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi 2 Jakarta: PT.
Rajagrafindo Persada, 2004.
_________________. Ekonomi Mikro Islam . Ed.3. Jakarta: PT RajaGraindo
Persada,2007.
Muhammad Abdul Mannan, Islamic Economic Theory and Practice. Islamabad: ,
1970.
Muhammad, Ekonomi Mikro Dalam Prespektif Islam. Yogyakarta: BPFE, 2004.
Qardlawi, Yusuf Qardlawi, Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam. Kairo: Dar al-Syuruq,
1997.
Sukamto 86
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
Rozalinda, Ekonomi Islam Teorindann Aplikasinya pada Aktifitas Ekonomi. Jakarta:
Rajagrafindo Persada, 2014.
Ya‟kub, Abu Yusuf, Kitab AlKharaj .Beirut : Dar Ma;rifah, 1989.
Zainab al-Khudury, Filsafat Sejarah Ibn Khaldun penj. Ahmad Rafi‟ Usmani
(Bandung: Pustaka, 1998), 9.
Aang Kunaifi 87
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
IMPLEMENTASI PEMASARAN SYARI’AH BERBASIS HUMAN SPIRIT
DALAM ISLAMIC FINANCE
(Studi Kasus Strategi Pemasaran di Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah
(BPRS) Bhakti Sumekar Kabupaten Sumenep)
Oleh: Aang Kunaifi
Abstrak: Kegiatan bisnis sebagai bagian dari kegiatan ekonomi
memiliki anatomi yang unik dan kompleks. Pengelolaan bisnis harus
dilakukan secara serius dengan menerapkan strategi pemasaran yang
baik, terarah dan berorientasi kepada costumer satisfaction. Penelitian
ini ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis dua hal yaitu;
implementasi strategi pemasaran berbasis human spirit di Bank
Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS) Bhakti Sumekar Kabupaten
Sumenep dan selanjutnya mengetahui tingkat keberhasilan
implementasi strategi pemasaran tersebut berdasarkan perspektif
pemasar dan nasabah.
Untuk mengetahui dan menganalisis kedua hal tersebut penelitian ini
dilakukan dengan metode kualitatif dan strategi studi kasus. Teknik
pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan eksplorasi data
dari informan yang kompeten seperti direktur, manajer pemasaran,
manajer personalia, tenaga pemasar dan nasabah. Untuk menguatkan
sekaligus sebagai teknik validasi data, penulis juga menggunakan
instrumen kuesioner yang didistribusikan kepada 100 nasabah dan 10
pemasar. Penulis juga melakukan cross chek data yang didapatkan
tersebut dengan informasi resmi perusahaan yang terdapat dalam
situs resmi perusahaan, dokumen resmi perusahaan dan media massa.
Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa BPRS Bhakti
Sumekar Kabupaten Sumenep telah mengimplementasikan dengan
baik strategi pemasaran berbasis human spirit dalam substansi
aktivitas pemasarannya. Bentuk implementasi yang dimaksud berupa:
Komunikasi horisontal antara sesama karyawan, penyediaan produk
jasa keuangan yang terjangkau, pengaturan kegiatan ibadah,
penyediaan sarana dan kegiatan ibadah yang representatif dan
berbagai kegiatan nonmaterial. Berdasarkan angket yang disebar
kepada 10 karyawan dan 100 nasabah BPRS Bhakti Sumekar, kedua
stakeholder tersebut menyatakan dan merasakan keberadaan human
spirit dalam kegiatan pelayanan BPRS Bhakti Sumekar. Secara
statistik deskriptif tingkat keberhasilannya dinyatakan dengan tingkat
diatas 88% versi pemasar di lingkungan perusahaan dan 93% versi
nasabah.
Aang Kunaifi 88
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
Dengan demikian strategi pemasaran syari’ah berbasis human spirit
dalam sebuah Islamic Finance sangat prospektif. Sebab secara faktual
didapatkan bahwa strategi ini mampu meningkatkan pertumbuhan
nasabah melalui penciptaan trust yang didasarkan pada nilai-nilai
spiritual Islam. Di dalam kultur masyarakat yang religius, strategi ini
sangat produktif untuk diterapkan demi pencapaian sustainability
suatu perusahaan, khususnya islamic finance.
Kata Kunci: Pemasaran Syari’ah, Human Spirit, Islamic Finance
Pendahuluan
Setiap organisasi memiliki harapan sekaligus tanggungjawab untuk
menjalankan aktivitasnya secara berkesinambungan. Sebab kesinambungan
aktivitas organisasi merupakan salah satu inidikasi pengelolaan yang benar
sesuai dengan standar operasional. Demikian halnya dengan entitas bisnis
kesinambungan operasional merupakan keniscayaan untuk setidaknya
mengembalikan modal yang telah diinvestasikan (mencapai titik break even
point). Kesinambungan dalam bisnis sering diistilahkan dengan sustainability
menjadi tolak ukur waktu dan volume pencaian laba usaha. Sehingga sangat
wajar jika pengelola bisnis harus melakukan effort untuk menaklukkan berbagai
kompetisi pasar.
Salah satu instrumen memenangkan market competition adalah strategi
pemasaran. Melalui strategi pemasaran, perusahaan membuat berbagai
program-program pemasaran yang focus, effective, dan effecient. Strategi
pemasaran yang baik akan menjadikan program-program pemasaran berjalan
dengan sistematis, mendapatkan respon positif dari pasar, dan meminimalisasi
cost of operation. Sebuah hasil penelitian menguatkan kongklusi di atas, yaitu
mengenai penyebab rendahnya daya saing pebisnis UMKM (usaha mikro, kecil,
dan menengah) adalah tidak memiliki perencanaan pemasaran yang baik.1
Hasil penelitian lainnya juga menyebutkan setidaknya ada 3 kelompok
penyebab kegagalan usaha yaitu: Kegagalan dalam produk dan pasar,
kegagalan dalam masalah finansial, dan kegagalan dalam masalah manajemen.2
Dari penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa pemasaran merupakan hal
yang paling urgen dalam dunia bisnis. Oleh karena itu bisa diambil suatu
pemahaman bahwa kesuksesan bisnis menunjukkan keberhasilan pemasar
dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sebaliknya, kesuksesan dalam
menjalankan startegi pemasaran akan memberikan kepastian bagi suksesnya
bisnis.
1 Ipan Pranashakti (anggota KADIN Sleman) dari www.ipan.web.id, diakses tanggal 5 Januari 2015. 2 Muhammad Ismail Yusanto, Menggagas Bisnis Islami, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 58.
Aang Kunaifi 89
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
Salah satu perusahaan di bidang keuangan syari’ah yang berada di
pulau Madura yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS) Bhakti Sumekar
bisa dijadikan contoh dalam menerapkan strategi pemasaran. Bank yang
berkategori Rural Bank ini berkantor pusat di Kabupaten Sumenep. BPRS
Bhakti Sumekar tidak hanya memiliki kemampuan sustainability, tetapi juga
growthability yang tinggi. Hal itu dibuktikan dengan perkembangan nasabah
dan diraihnya berbagai penghargaan bergengsi oleh perusahaan tersebut.
Sehingga menarik untuk dilakukan penelitian bagaimana strategi pemasaran
yang diterapkan oleh BPRS Bhakti Sumekar? Serta bagaimana tingkat
keberhasilan strategi tersebut dalam pandangan pemasar dan nasabah BPRS
Bhakti Sumekar?
Terminologi Human Spirit
Human Spirit adalah bagian dari konsep marketing 3.0 (pemasaran
generasi ke-3) yang digagas oleh pakar pemasaran Hermawan Kartajaya dan
Philip Kotler di awal tahun 2010. Gagasan pemasaran berbasis human spirit ini
sudah diseminarkan di beberapa negara dan bukunya sudah diterjemahkan
dalam 23 bahasa dunia.3 Konsep utama pemasaran berbasis human spirit adalah
paradigma pemasar dalam memandang pelanggan sebagai manusia seutuhnya
dengan pikiran, hati dan spirit, bukan hanya obyek penjualan produk atau
pengguna jasa perusahaan. Dalam konsep marketing 3.0 tersebut perusahaan
diharapkan tidak hanya menawarkan manfaat materi dari produk dan jasanya
sebagai pemenuhan kebutuhan, tetapi juga mampu memenuhi nilai-nilai
spiritual para pelanggannya. Konsep tersebut kemudian diimplementasikan
perusahaan dengan melakukan collaborative marketing, cultural marketing, dan
human spirit. Nilai-nilai spiritualitas yang dimaksud dalam marketing 3.0
adalah: the valuing of the nonmaterial aspects of life and intimations of an enduring
reality (memberikan nilai aspek-aspek nonmateri dalam kehidupan dan isyarat
kenyataan yang kekal).4 Realisasi spiritualitas dalam pemasaran akan
memunculnya etos dan kreativitas pemasar dalam melayani para
pelanggannya. Sebab tolak ukur setiap tugas dan pekerjaannya bukan hanya
besarnya materi, namun nilai-nilai nonmateri seperti kepuasan, tantangan,
kebahagiaan, kehalalan, memberikan manfaat yang seluas-luasnya, dan lain
sebagainya.
3 Lihat: Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, dan Iwan Seiawan, “Marketing 3.0 Mulai dari Produk ke Pelanggan ke Human Spirit, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010). Lihat juga: Hermawan Kartajaya dan Stephanie Hermawan, Marketing with Heart, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013). 4 Dikuti dari pendapat Charles Handi dalam The Hungry Spirit: Beyond Capitalism, A Quest for Purpose in the Modern World. Lihat: Kotler, Marketing 3.0, 20-21.
Aang Kunaifi 90
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
Sedangkan human spirit dalam perspektif Islam adalah bekal yang
diberikan oleh Allah SWT terhadap setiap manusia yang terdiri dari naluri
malaikat dan naluri hewani. Manusia adalah makhluk yang ahsanu taqwim
karena dibekali oleh Allah SWT dengan dua naluri yang menunjukkan
kesempurnaannya, yaitu naluri malaikat dan naluri hewani sekaligus. Akal
yang akan membuat dua hal yang bertolak belakang ini menjadi bersinergi.5
Penjelasan lain mengenai human spirit dapat juga diintepretasikan sebagai
potensi kehidupan yang dimiliki oleh manusia; bahwa manusia memiliki
keistimewaan atau sifat-sifat alamiah yang mendorong manusia melakukan
aktivitas. Keistimewaan manusia terdiri dari tiga hal yaitu: kebutuhan jasmani,
naluri, dan akal (pikiran).6
Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa human spirit
merupakan sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh manusia secara alamiah dan
merupakan sifat-sifat universal. Sifat yang komprehensif antara nilai materi
dan non materi, yang mendorong suatu aktivitas pemenuhan kebutuhan
manusia (ekonomi) secara sempurna. Pemenuhan yang mampu memuaskan
kebutuhan jasmani, naluri, pikiran, dan spiritual. Aplikasi konsep tersebut akan
melahirkan sebuah produk yang memiliki utility maksimum (rasional) dan
menentramkan hati (emosional dan spiritual).
Jika konsep human spirit dibreakdown ke dalam Islamic value, maka akan
menjadi sebuah strategi pemasaran syari’ah. Yaitu pemasaran yang dilakukan
berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits.
Hal ini sudah menjadi permakluman bagi umat Islam akan kesempurnaan dan
komprehensifnya ajaran Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan, yaitu
mengenai aqidah, ibadah, muamalah, dan akhlaq. Allah SWT berfirman dalam Al-
Qur’an surat Al-Maidah ayat 3:
...pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-
cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama
bagimu...”
Company Profile
Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS) Bhakti Sumekar yang
berkantor pusat di Jl. Trunojoyo No. 137 Sumenep-Jawa Timur, merupakan
lembaga keuangan syari’ah milik Pemerintah Kabupaten Sumenep, melalui
kepemilikan modal mayoritas sebesar Rp 245.000.000 dari total modal awal
5 Abdullah Munir, Spiritual Teaching: Agar Guru Senantiasa Mencintai Pekerjaan dan Anak Didiknya (Depok: Pustaka Insan Madani, cet. III, 2007), 15. 6 Hafidz Abdurrahman, Diskursus Islam Politik dan Spiritual (Bogor: Al-Azhar Press, 2007), 48-55.
Aang Kunaifi 91
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
sebesar Rp 250.000.000.7 Adapun profil ringkas BPRS Bhakti Sumekar dapat
diuraikan sebagai berikut:
1. Sejarah Pendirian BPRS Bhakti Sumekar
Diberlakukannya UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
dan Peraturan Pemerintah No.25 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom, memacu Pemerintah
Kabupaten Sumenep melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan
pendapatan asli daerah (PAD). Untuk merealisasikan tujuan tersebut
Pemkab melakukan akuisisi salah satu BPR di Sidoarjo, yaitu PT. BPR Dana
Merapi. Kemudian dibuatlah Memorandum of Understanding (MoU) dan
surat perjanjian kerjasama pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah
(BPRS) di Kabupaten Sumenep Nomor 910/608b/435.304/200-
1011/BMI/PKS/XII/2001 yang ditandatangani oleh Bupati Sumenep dan
PT. Bank Syari’ah Muamalat Indonesia, Tbk., pada tanggal 27 Desember
2001.8 Setelah mengalami beberapa proses birokrasi, akhirnya PT. BPRS
Bhakti Sumekar menjalankan operasinya dengan prinsip syari’ah secara
resmi mulai tanggal 22 Oktober 2004 berdarkan ijin perubahan kegiatan
usaha dari Gubernur Bank Indonesia No. 6/74/KEP.GBI/2004.
2. Visi dan Misi BPRS Bhakti Sumekar
Visi PT. BPRS Bhakti Sumekar adalah: “Terwujudnya masyarakat
yang makin sejahtera dengan dilandasi nilai-nilai agama dan budaya”.
Sedangkan salah satu misinya adalah”Menjadi Mitra Masyarakat
Bermuamalah dengan Syariah”.
3. Kantor Pelayanan dan Produk
Sampai saat ini BPRS Bhakti Sumekar telah memiliki 1 Kantor
Cabang dan 14 Kantor Kas. Adapun produk jasa perbankan yang
disediakan oleh BPRS Bhakti Sumekar, antara lain: simpanan dan
pembiayaan, berupa: Rahn/Gadai Emas, Talangan Haji, Modal Kerja dan
Investasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), Pembiayaan Konsumtif
(Kendaraan, Rumah dan Pensiunan) dan Al Qardul Hasan.
4. Kinerja Keuangan
Per 1 Januari 2014 jumlah nasabah (debitur) baik konsumtif maupun
yang produktif mencapai 17. 612 orang dan jumlah nasabah tabungan
mencapai 27.272 orang, jika dijumlah maka nasabah keseluruhan yang aktif
adalah 44.884 orang. Jika dilihat perkembangan jumlah nasabah BPRS
Bhakti Sumekar dalam 5 tahun terakhir dapat ditunjukkan dalam tabel
berikut ini:
7 Diolah dari sumber resmi/arsip BPRS Bhakti Sumekar Kabupaten Sumenep. 8 Arsip/dokumen BPRS Bhakti Sumekar, lihat juga di www.bhaktisumekar.co.id (tentang kami). Adapun PT. Bank Muamalat Indonesia berperan sebagai pelaksana dan bertanggungjawab terhadap konsultasi perijinan, rekrutmen, pelatihan dan pembinaan.
Aang Kunaifi 92
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
Tabel 1. Perkembangan Nasabah BPRS Bhakti Sumekar
Nasabah 2010 2011 2012 2013 2014
Debitur 10.515 11.191 11.194 14.739 17.612
Simpanan 11.742 15.531 17.607 20.837 27.272
Jumlah 22.257 26.722 28.801 35.576 44.884
Perkembangan jumlah nasabah BPRS Bhakti Sumekar menunjukkan
2 hal penting, yaitu keberhasilan BPRS Bhakti Sumekar memberikan
pelayanan yang baik terhadap para nasabahnya dan hal yang kedua bahwa
animo masyarakat terhadap keberadaan lembaga keuangan yang berprinsip
syari’ah (dalam hal ini bank pembiayaan rakyat syari’ah) sangat positif.
Sehingga bisa menjadi stimulus bahwa bisnis di sektor keuangan syari’ah
masih sangat menjanjikan. Untuk kasus BPRS Bhakti Sumekar, selama 5
tahun jumlah nasabah keseluruhan mengalami peningkatan sebesar
101,66%.
Tabel 2. Kinerja Keuangan BPRS Bhakti Sumekar9
Keterangan 2010
(x 1.000)
2011
(x 1.000)
2012
(x 1.000)
2013
(x 1.000)
2014
(x 1.000)
Asset 154.349.813 174.470.322 228.051.051 317.486.372 412.436.639
Laba Kotor 10.859.151 11.096.869 12.512.964 15.466.813 15.674.527
ROA 7,43% 6,82% 6,24% 5,63% 3,80%
5. Prestasi dan Penghargaan
Berikut ini beberapa prestasi sekaligus penghargaan yang diraih
BPRS Bhakti Sumekar selama 5 tahun terakhir, yaitu:
a. Penerima penghargaan dari Infobank atas kinerja keuangan tahun 2011
dengan predikat sangat bagus. Penghargaan ini diterima pada tanggal 4
Oktober 2012 dalam acara Sharia Finance Award 2012;
b. Penerima penghargaan dari Infobank atas kinerja keuangan tahun 2012
dengan predikat sangat bagus. Penghargaan ini diterima pada tanggal 6
Nopember 2013 dalam acara Sharia Finance Award 2013;
c. Penerima penghargaan dari Infobank atas kinerja keuangan tahun 2013
dengan predikat sangat bagus. Penghargaan ini diterima pada tanggal 30
September 2014 dalam acara Sharia Finance Award 2014;
d. Penerima penghargaan dari Karim Consulting atas the best islamic rural
bank peringkat ke-2. Penghargaan diterima pada tanggal 22 Februari
2013 dalam acara The 9th Islamic Finance Award 2013;
e. Penerima penghargaan Karim Consulting sebagai the most profitable
islamic rural bank peringkat ke-1 sekaligus the best islamic rural bank
9 Data diolah dari Company Profile BPRS Bhakti Sumekar (data keuangan yang sudah diaudit tahun 2010 s.d tahun 2013), untuk data laporan keuangan tahun 2014 diolah dari laporan keuangan yang diperoleh penulis dari data manajemen dan cross chek dengan publikasi website.
Aang Kunaifi 93
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
peringkat ke-2. Kedua penghargaan ini diterima pada tanggal 24
Februari 2014.
Strategi Pemasaran BPRS Bhakti Sumekar
Keberhasilan BPRS Bhakti Sumekar meraih penghargaan sebagai bank
pembiayaan rakyat syari’ah terbaik secara nasional dapat dikatakan sebagai
bukti keberhasilan strategi pemasaran yang diterapkannya. Mengingat,
indikator penghargaan yang diraih tersebut diukur dari kinerja keuangan atau
perolehan laba perusahaan selama 3 tahun terakhir. Yang hasilnya
menunjukkan bahwa pertumbuhan nasabah BPRS Bhakti Sumekar
berpengaruh secara signifikan terhadap produktifitas perusahaan.
Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dapat dianalisis strategi
pemasaran yang telah dilakukan oleh BPRS Bhakti Sumekar, antara lain:
1. Menjadikan data historis berupa laporan keuangan dan update
perkembangan nasabah setiap tahunnya, bahkan laporan keuangan dibuat
setiap 3 bulan sekali (triwulan);
2. Melakukan market research secara masif oleh setiap tenaga pemasar baik
yang ada di kantor pusat, kantor cabang maupun kantor kas untuk
mengetahui selera nasabah. Selanjutnya informasi diakomodasi dan
didiskusikan dengan sesama pemasar yang dipimpin oleh Kepala Divisi
Pemasaran. Koordinasi antara sesama pemasar biasanya dilakukan untuk
memantau perkembangan target pasar sekaligus memonitor kemampuan
perusahaan dalam pencapaian Segmentation, Targetting & Positioning (STP);
3. Market share biasanya dirilis setiap tahun bersama dengan laporan
pertanggungjawaban direksi kepada RUPS. Jika menggunakan acuan data
tahun 2014, jumlah nasabah simpanan sebanyak 27.272 nasabah pemilik
simpanan di BPRS Bhakti Sumekar, maka market share pada tahun tersebut
sekitar 40%. Analisis market share tersebut berdasarkan data berikut:
Tabel 3. Rasio Pemilik Tabungan di Indonesia Tahun 2014
Keterangan Jumlah (Jiwa)
RASIO
Jumlah Penduduk 252.164.80010 100%
Jumlah Pemilik Akun di Bank 70.000.00011 27,76%
Jumlah Pemilik Akun di Bank Syari’ah
13.400.00012 5,31%
Rasio Pemilik Akun di Bank Syari’ah terhadap Jumlah Pemilik Akun di Bank
19,14%
10 www.bps.go.id diakses tanggal 21 April 2015 pukul 08.00wib. 11 www.kompas.com, diakses tangga 21 April 2015 pukul 08.20 wib, sebagaimana disampaikan Budi Gunadi Sadikin (Dirut Bank Mandiri) tahun yang sama yaitu 2014. 12 www.dream.co.id diakses tanggal 21 April 2015 pukul 08.30 wib. Data per akhir tahun 2013.
Aang Kunaifi 94
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
Tabel 4. Jumlah Pemilik Simpanan di Kabupaten Sumenep
Keterangan Jumlah (Jiwa) Rasio
Penduduk 1.051.763 100%
Pemilik Simpanan di Bank 294.49413 28%
Pemilik Simpanan di Bank
Syari’ah
56.36714 5,3%
4. Dengan pertimbangan ketiga unsur diatas, pihak manajemen bisa
menyusun dan menetapkan sebuah strategi pemasaran yang harus
dijalankan.15 Sebagaimana data dari hasil observasi, informasi dari manajer
pemasaran, asisten personalia dan tenaga pemasar BPRS Bhakti Sumekar
strategi pemasaran yang telah dijalankan antara lain:
a. Product
Strategi produk yang dilakukan adalah menyediakan produk jasa
keuangan yang beragam sehingga mampu mengakomodasi berbagai
keinginan dan kebutuhan masyarakat yang sesuai bagi profesi,
kepentingan dan kondisi sosial masyarakat. Untuk simpanan, BPRS
Bhakti Sumekar memiliki 3 pilihan untuk nasabah antara lain deposito
berjangka mudharabah 1 sampai 12 bulan, tabungan barokah wadiah
dan tabungan qur’ban mudharabah. Sedangkan untuk produk
pembiayaan ada 6 produk yang ditawarkan kepada nasabah yaitu;
rahn/gadai emas, talangan haji, modal kerja dan investasi, UKM,
pembiayaan konsumtif dan al qardh al hasan (pinjaman kebajikan). Tiga
produk simpanan dan enam produk pembiayaan tersebut sudah mampu
memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat terhadap jasa keuangan
dengan sistem syari’ah. Nasabah BPRS Bhakti Sumekar yang terdiri dari
Pegawai Negeri Sipil (PNS), nelayan, petani, pedagang UKM, kalangan
profesional, mahasiswa dan pelajar menjadi indikasi bahwa produk
yang disediakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
b. Price
Untuk produk simpanan yang terdiri dari 3 produk jasa
keuangan, BPRS Bhakti Sumekar menetapkan nisbah dan biaya
administrasi sebagai berikut:
1) Deposito berjangka 1, 3 dan 6 bulan nisbah 55% untuk nasabah
13 Dihitung berdasarkan rasio kepemilikan akun di Bank secara nasional (28% dari jumlah penduduk) 14 Dihitung berdasarkan rasio kepemilikan akun di Bank Syari’ah secara nasional (5,31% dari jumlah penduduk) atau (19,14% dari jumlah pemilik akun di Bank secara keseluruhan) 15 Ismail Nawawi dalam bukunya Manajemen Perbankan Syari’ah menjelaskan bahwa keputusan yang bersifat strategis dalam organisasi perusahan merupakan tanggung jawab manajemen lini atas (Top Management). Dalam hal ini, manajemen lini atas BPRS Bhakti Sumekar adalah Direksi yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Bisnis dan Direktur Operasional. Lihat Ismail Nawawi Uha, Manajemen Perbankan Syari’ah (Jakarta: VIV Press, 2014), 78.
Aang Kunaifi 95
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
2) Deposito berjangka 12 bulan nisbah 45% untuk nasabah
3) Tabungan barokah wadiah tidak diberikan nisbah bagi hasil, tetapi
ada bonus
4) Tabungan qurban mudharabah, nisbah 55% untuk nasabah
5) Semua jenis simpanan tersebut tidak dikenakan biaya administrasi
6) Semua jenis pembiayaan BPRS Bhakti Sumekar menetapkan harga
angsuran dan ijaroh yang bervariasi dengan nilai maksimum 15% per
tahun. Berdasarkan tabel harga angsuran pembiayaan konsumtif
misalnya untuk kendaraan dan perumahan, perusahaan menetapkan
angsuran yang relatif lebih rendah dari lembaga pembiayaan lain
ditambah dengan fasilitas lainnya seperti; bebas biaya finalti dan
bebas biaya administrasi. Jangka waktu pengembalian untuk
perumahan bisa 240 bulan dan 120 bulan untuk kendaraan roda 4.
c. Place
Strategi distribusi dan sebaran pelayanan dilakukan dengan
cermat, yaitu menempatkan lokasi kantor kas di setiap kecamatan yang
prospek. Dari 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Sumenep, BPRS
Bhakti Sumekar sudah memiliki kantor kas di 12 kecamatan. Keberadaan
12 kantor kas tersebut memudahkan akses nasabah untuk mendapatkan
jasa keuangan dari BPRS Bhakti Sumekar.
d. Promotion
Perkembangan sarana dan media promosi saat ini menuntut
kemampuan pemasar untuk memilih atau mengkombinasi media
tersebut dengan tepat supaya mendapatkan hasil yang efektif dan
efesien. Penentuan bauran promosi (promotional mix) harus disesuaikan
dengan sasaran pasar untuk jenis produk tertentu. Bauran promosi yang
dimaksud antara lain:16
1) Periklanan; berupa penggunaan media massa dan media elektronik
sebagai alat komunikasi dengan publik. Dalam hal ini BPRS Bhakti
Sumekar hanya memanfaatkan untuk mengiklankan produknya di
stasiun TV lokal, Radio FM, dan koran lokal. Pengiklanan di ketiga
media tersebut sangat efektif mengingat jangkauannya sangat tepat
sasaran;
2) Publisitas; merupakan komunikasi perusahaan dengan komunitas
atau sasaran pasar tertentu. Dalam hal ini BPRS Bhakti Sumekar
menerapkannya dalam bentuk merilis profil dan perkembangan
perusahaan dan mempresentasikannya di kalangan tertentu seperti
jajaran Muspida, Muspika, komunitas nelayan, komunitas pedagang,
kalangan akademisi, mahasiswa, guru, pesantren dan lain
16 Ali Hasan, Marketing..., 160.
Aang Kunaifi 96
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
sebagainya. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan informasi
yang lengkap kepada masyarakat atau calon nasabah.17 Publisitas
dilakukan dalam berbagai bentuk seperti presentasi, acara seminar
kewirausahaan dan dalam bentuk branding dalam pameran
pembangunan, festival dan lain sebagainya;
3) Promosi penjualan, merupakan peromosi khusus untuk mengenalkan
produk atau layanan baru bisa juga untuk meningkatkan penjualan
produk tertentu;
4) Personal selling, dilakukan oleh BPRS Bhakti Sumekar dengan
mengoptimalkan kinerja pemasar yang tersebar di setiap kantor kas;
Analisis Strategi Pemasaran Berbasis Human Spirit di BPRS Bhakti Sumekar
BPRS Bhakti Sumekar telah melakukan program-program pemasaran
terhadap kedua strategi tersebut antara lain:
1. Collaborative Marketing
a. Memiliki website sebagai media informasi resmi perusahaan yang
mudah diakses.
b. Membuka akses secara langsung antara pihak manajemen perusahaan
dengan nasabah, untuk setiap persoalan seperti pengaduan, koreksi,
kesan terhadap layanan dan lain sebagainya melalui email dan sms
center.
c. Secara individual staff pemasaran yang tersebar di 12 kantor kas
sebagian besar telah memanfaatkan media sosial seperti facebook,
tweeter dan BBM untuk melakukan komunikasi dengan para nasabah.
Pemasar memanfaatkan komunikasi dengan nasabah melalui media
sosial terkait transaksi di BPRS Bhakti Sumekar. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pemasar merasa terbantu dengan pemanfaatan
media sosial tersebut.
2. Cultural Marketing
Penggunaan instrumen kedaerahan sebagai daya tarik dan
komunikasi dengan nasabah merupakan upaya untuk menciptakan citra
bahwa perusahaan ada dan peduli terhadap masyarakat setempat. Hal
tersebut akan menciptakan kerekatan hubungan emosional dan
menghilangkan gap. Nasabah akan merasa semakin akrab, menjadi bagian
dari perusahaan tanpa sedikitpun kesan asing saat berada dalam
lingkungan perusahaan dan pada saat berinteraksi dengan perusahaan.
Beberapa instrumen kedaerahan yang bisa dijadikan indikator antara lain:
17 Berdasarkan observasi penulis selama penelitian mulai tanggal 18 Februari s.d 22 April 2015, diperkuat dengan informasi yang didapat penulis dari informasi Cahya Wiratama (Direktur Operasional BPRS Bhakti Sumekar).
Aang Kunaifi 97
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
a. Bahasa, merupakan alat komunikasi utama. Bahasa yang mudah
dimengerti dan dipahami sangat membantu kelancaran transaski bisnis.
88% pemasar BPRS Bhakti sumekar menggunakan multi bahasa yaitu
bahasa nasional dan bahasa daerah (Jawa dan Madura) dalam
berkomunikasi baik kepada nasabah maupun dengan sesama karyawan
di perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa nasional masih
menjadi bahasa utama dalam berkomunikasi. Keterbatasan kosakata
bahasa daerah di bidang perbankan bisa berakibat: simpang makna
(missunderstanding), terkesan tidak sopan, tidak elegan dan lain
sebagainya. Tetapi untuk perusahaan multinasional (Multinational
Corporate) bahasa sebagai salah satu instrumen cultural marketing tetap
dibutuhkan, yaitu bahasa lokal dalam arti bahasa bangsa, misalnya;
bahasa Indonesia, bahasa Melayu, Tagalog, Sansekerta, Urdu dan lain
sebagainya.
b. Pakaian Khas
Karyawan BPRS Bhakti Sumekar selama lima hari kerja, mengenakan
dua jenis seragam, yaitu company dresscode dan batik. Batik yang
digunakan rata-rata batik tulis yang diproduksi di Madura, selain
motifnya yang ekslusive harganya juga terjangkau.
Gambar 1. Lukisan Karapan Sapi Sebagai Visualisasi
Cultural Marketing Terdapat dalam Brosur BPRS Bhakti Sumekar
c. Lainnya
Selain bahasa dan seragam, ternyata pemasar BPRS Bhakti Sumekar
beranggapan bahwa upaya perusahaan menampilkan kesan nilai
budaya madura adalah dengan:
1) Partisipasi dalam setiap pameran dan festival budaya
2) Partisipasi dalam tugu keris yang merupakan icon budaya madura
3) Doa bersama saat apel pagi dan sore sebagai budaya madura yang
relijius
3. Pemasaran Berbasis Human Spirit di BPRS Bhakti Sumekar
a. Hubungan komunikasi horisonal bukan vertikal
Aang Kunaifi 98
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
Kepercayaan nasabah terhadap perusahaan akan semakin tinggi jika
dibangun secara horisontal, yaitu adanya kenyataan bahwa nasabah
akan tertarik untuk bertransaksi di lembaga keuangan tertentu jika
mendapatkan informasi yang baik atau menguntungkan dari nasabah
lain. Jika informasi yang baik tersebut berasal dari pihak perusahaan,
tingkat kepercayaan yang dibangun tidak lebih dari 60%. Nasabah akan
berguman dalam hati: “ahh, biasa...namanya perusahaan, pasti dibuat
baik supaya produknya laku...” Namun jika yang menyampaikan
informasi adalah nasabah yang sudah pernah bertransaksi, maka
biasanya calon nasabah tersebut pasti akan mengatakan: “saya akan
mencobanya...”. Komunikasi nasabah vis a vis nasabah merupakan
wujud komunikasi horisontal, sedangkan komunikasi pemasar atau
perusahaan dengan calon nasabah merupakan bentuk komunikasi
vertikal. Oleh karena itu, berusaha menciptakan atau membangun
komunikasi horisontal sangat dibutuhkan oleh pemasar, sebab dengan
jalan demikian tingkat trust akan semakin tinggi. Komunikasi horisontal
bisa dibangun dengan cara:
1) Mendesain gaya komunikasi pemasar dari menggurui atau
memberitahu beralih kepada bercerita atau berbagi
2) Melakukan komunikasi dengan bahasa keakraban (bahasa lokal)
yang santun dan tidak berlebihan
3) Memberikan informasi yang jujur dan berimbang, tidak memojokkan
produk lain
b. Menciptakan persona, yaitu tokoh fiktif yang diambil dari pengalaman
bertransaksi dengan perbankan dan menceritakan testimoninya
c. Senantiasa konsisten memberikan saran dan solusi terhadap nasabah
yang merasa kesulitan dalam bertransaksi
d. Untuk implementasi dalam lingkungan pemasar dan pihak manajemen
berupa suasana keakraban, terjadinya sharing, memberikan perintah
secara persuasif. Inilah yang diterapkan atau setidaknya dirasakan oleh
pemasar di BPRS Bhakti Sumekar, bahwa berdasarkan data responden
(tenaga pemasar), 89% merasakan adanya bimbingan atau bantuan dari
pimpinan dan rekan kerja untuk menyelesaikan tugas mereka serta rasa
nyaman mereka terhadap komunikasi diluar pekerjaan seperti
membicarakan masalah keluarga dan kegiatan lainnya di luar pekerjaan.
Itulah yang dimaksuk dengan sharing atau komunikasi horisontal.
e. Pujian dan penghargaan
Pujian dan penghargaan merupakan manifestasi atas kebutuhan ego
atau aktualisasi diri (gharizah al-baqa’). Pujian dan penghargaan akan
menstimulus etos dan semangat kerja sehingga produktifitas meningkat.
Aang Kunaifi 99
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
Hampir seluruh tenaga pemasar di perusahaan ini pernah mendapatkan
penghargaan dari perusahaan dalam bentuk hadiah dan promosi
jabatan. Bahkan ada yang menyatakan pernah mendapatkan pujian
langsung saat berhasi menyelesaikan pekerjaan dengan baik.
f. Hubungan kerja yang harmonis
Hubungan kerja yang harmonis akan memberikan energi kepada setiap
pemasar dan karyawan secara umum untuk memberikan yang terbaik.
Sebab melalui hubungan yang harmonis, teamwork yang solid akan
tercipta, sehinga sebesar apapun kendala yang dihadapi pemasar dalam
merealisasikan tujuan (yaitu mendapatkan kepuasan dan loyalitas
nasabah) dapat segera diatasi dengan baik. Pemasar di perusahaan ini
mengungkapkan bahwa hubungan sesama rekan kerja berjalan akrab.
g. Kegiatan spiritual
Kegiatan spiritual merupakan kegiatan nonmaterial namun berperan
penting dalam proses pencapaian tujuan suatu kegiatan. Jika dipandang
dari aspek kebutuan, maka spiritual merupakan bagian dari naluri
manusia, yaitu naluri mensucikan sesuatu (gharizah al-tadayyun) yang
manifestasinya adalah ibadah atau penghambaan kepada al-khaliq.
Aktivitas spiritual yang tinggi akan meningkatkan penjualan
perusahaan, khususnya dalam pasar spiritual. Sebagaimana penjelasan
Ali Hasan bahwa pangsa pasar syariah ada 3 macam, yaitu pasar
rasional, pasar emosional dan pasar spiritual. Ketiga pasar tersebut
merupakan aspek penting bagi nasabah dalam kalkulasi pemenuhan
kebutuhan mereka di bidang jasa keuangan untuk bisa memberikan
manfaat bagi pribadi, keluarga dan masyarakat serta sebagai jembatan
mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat (falah)18.
Kegiatan spiritual di lingkungan BPRS Bhakti Sumekar dapat di uraikan
sebagai berikut:
1) Pihak perusahaan menyediakan tempat ibadah (mushalla) yang
representatif.
2) Shalat berjamaah (dhuhur dan ashar) diatur supaya diikuti dan
dilaksanakan seluruh karyawan. Biasanya salah satu direktur yang
menjadi imam shalat.
3) Pimpinan perusahaan menetapkan waktu istirahat untuk karyawan
laki-laki istirahat pada saat shalat Jum’at, mulai jam 11.00 s.d
13.00wib.19
18 Ali Hasan,Marketing Bank Syariah, 11. 19 Penjadwalan istrirahat shalat Jum’at bagi karyawan laki-laki (muslim) merupakan kebijakan yang sangat dibutuhkan. Sebab keleluasaan dalam menjalankan shalat Jum’at merupakan pemenuhan terhadap gharizah tadayyun yang berdampak menciptakan suasana ketenangan dalam jiwa karyawan. Hal tersebut merupakan sesuatu yang urgen mengingat banyaknya
Aang Kunaifi 100
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
4) Melaksanakan secara rutin peringatan hari besar Islam, serta kajian
rutin untuk karyawan.
5) Informasi dari karyawan menyebutkan kajian dilaksanakan 1
bulanan dan dwimingguan.
6) Penetapan pembebasan biaya administrasi, biaya penalti dan biaya
pembuatan surat keterangan penjaminan/agunan.
7) Peran aktif perusahaan dalam setiap kegiatan organisasi ke-Islaman
seperti pesantren, ormas dan lembaga pendidikan dengan
memberikan dana sponsor.
8) Memberikan bantuan langsung kepada para guru ngaji di pedalaman
dan para dhuafa.
Strategi pemasaran syari’ah berbasis human spirit telah memberi
pengaruh signifikan terhadap tingkat kepuasan nasabah. Hal tersebut
dibuktikan berdasarkan hasil olah kuisioner yang diberikan kepada 100
nasabah mengenai kepuasan para nasabah BPRS Bhakti Sumekar terhadap
pelayanan perusahaan bahwa sebesar 84% menyatakan puas, 5%
menyatakan tidak puas, dan 11% menyatakan tidak tahu.
Tingkat Keberhasilan Implementasi Pemasaran Berbasis Human Spirit di
BPRS Bhakti Sumekar Kabupaten Sumenep
1. Opini keberhasilan perpektif pemasar atau karyawan
Secara umum yaitu hampir semua responden dari karyawan di
bagian pemasaran (account officer) BPRS Bhakti Sumekar sepakat
menyatakan bahwa penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi
kolaboratif, kesan kedaerahan dan gaya komunikasi khas daerah yang
memunculkan kesan keakraban (horizontal communication) dan penerapan
strategi pemasaran berbasis human spirit telah membantu dan memudahkan
bagian pemasaran untuk menjalankan tugasnya. Kemudahan yang
dimaksudkan tentunya berupa tercapainya target penjualan melalui deal-
deal atau transaksi yang jelas dan bermanfaat serta kemudahan dalam
menyelesaikan kendala transaksi terhadap nasabah, tagihan dan lain
sebagainya. Hal tersebut ditegaskan dalam hasil angket terhadap karyawan
bagian pemasar mengenai pertanyaan: “Apakah pemanfaatan media sosial,
kesan kedaerahan dan berbagai kegiatan human spirit tersebut membantu
Anda dalam menyelesaikan tugas di BPRS Bhakti Sumekar?” Hasilnya 8
orang (88%) menjawab “Ya” dan 1 orang tidak menjawab.
kasus ketidakharmonisan antara atasan dan bawahan dalam suatu perusahaan hanya karena dipicu oleh persoalan istrirahat shalat Jum’at. Seperti diberitakan dalam situs berita online suara andalas mengenai pemecatan satpam Bank Danamon hanya karena pelaksanaan shalat Jum’at. Lihat www.suaraandalas.com diakses tanggal 14 Mei 2015 jam 16.00wib.
Aang Kunaifi 101
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
2. Opini keberhasilan perpektif nasabah
Sebanyak 74 responden memberikan jawabannya dari 100 angket
yang didistribusikan oleh penulis untuk nasabah di beberapa kantor
pelayanan BPRS Bhakti Sumekar, yaitu di Kantor Pusat Sumenep, Kantor
Cabang Pamekasan, 6 Kantor Kas/Unit di Sumenep dan 2 Kantor Kas/Unit
di Pamekasan. Penulis mengajukan pertanyaan akhir, “Apakah Anda
merasa puas dengan pelayanan BPRS Bhakti Sumekar?”. Hasilnya 69
responden (93%) menjawab “Ya”, 1 responden menjawab “Tidak” dan 4
sisanya menjawab “Tidak Tahu”. Sehingga secara umum dapat disimpulkan
bahwa penerapan strategi pemasaran berbasis human spirit membuahkan
hasil dan dapat dirasakan oleh pemasar dan nasabah BPRS Bhakti Sumekar.
Kesimpulan
1. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep telah menerapkan strategi pemasara
syari’ah berbasis human spirit mealalui program collaborative marketing,
cultural marketing dan human spirit yang bekerja secara simultan sebagai
konsep sekaligus strategi pemasaran. Strategi tersebut sangat relevan
dengan kegiatan jasa keuangan yang seharusnya memang dibangun atas
kepercayaan (trust) akan memberikan hasil yang optimal bagi perusahaan.
Lebih-lebih kepercayaan tersebut berbasis human spirit atau spiritual, sebuah
nilai nonmateri yang benar-benar menempatkan nasabah sebagai manusia
seutuhnya dengan pikiran, hati dan jiwa.
2. Tingkat keberhasilan sangat tinggi, yaitu 88% versi pemasar dan 93% versi
nasabah. Hal ini menunjukkan efektivitas strategi pemasaran yang telah
diaplikasi dalam program-program pemasaran secara berkesinambungan.
Daftar Pustaka
Abdurrahman, Hafidz, Diskursus Islam Politik dan Spiritual, Bogor: Al-Azhar
Press, 2007.
Hasan, Ali, Marketing Bank Syari’ah, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010.
Ismail, Muhammad Yusanto dan Karebet Wijaya Kusuma, Menggagas Bisnis
Islami, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
Kartajaya, Hermawan, Marketing with Heart, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
2013.
Kotler, Philip, dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran Edisi 13, Jakarta:
Penerbit Erlangga, 2013.
Kotler, Philip, Hermawan Kartajaya, dan Iwan Setiawan, Marketing 3.0 Mulai
dari Produk ke Pelanggan ke Human Spirit, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010.
Munir, Abdullah, Spiritual Teaching: Agar Guru Senantiasa Mencintai Pekerjaan
dan Anak Didiknya, Depok: Pustaka Insan Madani, 2007.
Nawawi, Ismail Uha, Manajemen Perbankan Syari’ah, Jakarta: VIV Press, 2014.
Aang Kunaifi 102
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
www.bhaktisumekar.co.id
www.bps.go.id
www.dream.co.id
www.ipan.web.id
www.kompas.com
www.suarandalas.com
Binti Nur Asiyah 103
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
SUSTAINABILITY PINJAMAN BERGULIR UPK PNPM PERKOTAAN,
PELUANG CHANELING BANK SYARIAH
Oleh: Binti Nur Asiyah
Abstraksi: Penelitian ini bertujuan mengetahui Sustainability
pinjaman bergulir UPKPNPM Perkotaan, peluang chaneling Bank
syariah. Tulisan ini menggunakan metode penelitian
denganpendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.
Pertumbuhan Aset Bank Syariah cenderung melambat sampai dengan
tahun 2014, pertumbuhan hanya sebesar 12% dibanding tahun 2013.
Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi kita mencapai 6,3%. Fokus
masalah dari penelitian ini adalah pertama, Bagaimana Perkembangan
pinjaman Bergulir di Tulungagung? Kedua, Bagaimana
perkembangan LAR, PAR, ROI, CCr pada Pinjaman Bergulir di
Tulungagung? Ketiga, Apa dampak pinjaman bergulir bagi
perekonomian masyarakat desa setempat? Keempat, Bagaimana
peluang sumber dana perguliran pasca pendampingan PNPM
Perkotaan berakhir? Kelima, Persentase UPK yang memungkinkan
chaneling dengan Lembaga Keuangan Syariah?
Hasil penelitian ini menunjukkan: pertama, Pinjaman bergulir UPK
berkembang bagus dilihat dari Jumlah KSM maupun realisasi
pinjaman bergulir, kedua, Pinjaman bergulir memiliki kinerja bagus
dilihat dari LAR, PAR, ROI dan CCr. Ketiga, Pinjaman bergulir
berdampak signifikan bagi perekonomian masyarakat, baik dalam
bidang perdagangan, usaha kecil, pertanian, Keempat, Diharapkan
agar UPK bisa bersinergi dengan Industri Keuangan terutama
Industri Keuangan Syariah, Kelima, Peluang UPK bermitra dengan
Industri Keuangan Syariah berkisar 52%, yakni yang memiliki
tingkat pengembalian pinjaman bagus, dan KSM yang telah purna
status miskin.
Kata Kunci: Sustainability, Pinjaman Bergulir, PNPM Perkotaan,
Bank Syariah.
Pendahuluan
Perekonomian merupakan jantung kehidupan bagi masyarakat. Semua
lapisan masyarakat berfikir untuk memenuhi kebutuhan hidup dan
kehidupannya dalam peradaban mencari penghidupan yang layak dengan
memperjuangkan ekonomi keluarga.Pemerintah dengan programnya hampir
Binti Nur Asiyah 104
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
tiap dekade kepemimpinan negara, ekonomi merupakan satu visi utama yang
tidak tertinggal. Bahkan tidak sedikit ekonomi sebagai bahan kampanye tiap
persaingan calon pemimpin. Era kepemimpinan mantan presiden Susilo
Bambang Yudono dengan program PNPM Perkotaannyasejak tahun
1999,1menjadikan kegiatan ekonomi sebagai titik tekan diantara ketiga
programnya yaitu kegiatan sosial, ekonomi dan Lingkungan.
Ekonomi yang menjadi salah satu fokus pembangunan, tiap dekade
mengalami evaluasi, baik untuk dilanjutkan maupun sebaliknya dihentikan
atau diganti program lain. Program ekonomi tersebut fokus ke dalam program
ekonomi bergulir di masyarakat. Program tersebut mendapat suport dana dari
bantuan langsung masyarakat (BLM), oleh karena tingkat kemapanan
organisasinya sudah bisa dipastikan memiliki sifat yang kokoh di masyarakat
melalui Unit Pengelola Keuangan di bawah naungan Badan Keswadayaan
masyarakat (BKM) di masing-masing desa.Data Unit Pengelola Keuangan
(UPK) secara nasional yang menyelenggarakan perguliran sebanyak 10.435
UPK dari total 11.065 UPK.2Artinya perguliran nasional sebanyak 94,3%. Secara
teknis pemberian pinjaman perguliran diberikan kepada Kelompok Swadaya
Masyarakat (KSM), artinya tanggungjawab perguliran diberikan kepada
sekompok masyarakat sehingga pengawasan penuh masyarakat ikut terlibat.
Kuantitas Unit Pengelola Keuangan (UPK) yang melaksanakan
perguliran mencerminkan bahwa layanan jasa keuangan secara nasional
meningkat. Kesempatan masyarakat mengakses layanan, pemahaman
masyarakat terhadap jasa keuangan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi
masyarakat. Menjembatani masyarakat untuk mengembangkan bahkan
memunculkan kreativitas bisnis baru dengan terfasilitasinya kebutuhan modal.
Kemapanan organisasi yang mengelola dana bergulir masyarakat ini
mestinya menjadi peluang emas bagi pengembangan industri keuangan syariah
masa depan. Hal ini mengingat, program bantuan hibah dari APBN tidak terus
berlanjut sepanjang masa. Oleh karenanya semangat Bank Indonesia
menggalakkan inklusif keuangan mesti direspon oleh lembaga keuangan
syariah untuk merangkul organisasi masyarakat tersebut sebagai salah satu
solusi pengembangan industri keuangan.
Perkembangan perbankan syariah dewasa ini masih sebatas berada di
kantong-kantong ibu kota. Sementara, harapan untuk mengembangkan dan
menyejajarkan industri keuangan syariah dengan konvensional juga kian
gencar. Bank Indonesia telah mendeklarasikan GRES (Gerakan Ekonomi
Syariah) yang hampir di tiap Wilayah. Maka untuk bisa menjangkau ke seluruh
1 Sejarah perguliran berlangsung, diakses dari http://www.p2kp.org/pustaka/ files/Petunjuk_teknis_2012/Petunjuk_Teknis_Pinjaman_Bergulir.pdf 2 Informasi data pinjaman dan bergulir nasional diakses dari http://www.p2kp.org/ laporandetil.asp?mid=378&catid=22&menuid=4 5 Maret 2015
Binti Nur Asiyah 105
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
pelosok tanah air, ke desa-desa maka tepatlah kiranya. Berdasarkan latar
belakang di atas, maka penulis menganggap perlu untuk meneliti
“Sustainability Ekonomi Bergulir PNPM Perkotaan, peluang bagi
pengembangan industri keuangan syariah di Tulungagung”.
Fokus masalah dari penelitian tersebut adalah pertama, Bagaimana
Perkembangan Pinjaman Bergulir di Tulungagung? Kedua, Bagaimana
perkembangan LAR, PAR, ROI, CCr pada Pinjaman Bergulir di Tulungagung?
Ketiga,Apa saja dampak Pinjaman bergulir bagi perekonomian masyarakat desa
setempat?Keempat, Bagaimana peluang sumber dana perguliran pasca
pendampingan PNPM Perkotaan berakhir? Kelima, Persentase UPK yang
memungkinkan chaneling dengan Lembaga Keuangan Syariah?
Pinjaman Bergulir Pnpm Perkotaan
Pinjaman bergulir PNPM Perkotaan memberikan pinjaman kepada
masyarakat untuk selanjutnya digunakan untuk meningkatkan usaha. Setelah
usaha berhasil, pinjaman dikembalikan dan akan disalurkan kepada
masyarakat lain dalam suatu desa/kelurahan. Praktik demikian adalah yang
terjadi pada Lembaga Keuangan Syariah, yakni menekankan pada intermediasi
kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk modal maupun untuk
keperluan lain. Yang membedakan dengan lembaga keuangan syariah pada
umumnya adalah pinjaman bergulir dampingan PNPM Perkotaan ditujukan
kepada masyarakat miskin3, sementara pada Lembaga Keuangan syariah tidak
membedakan kategori miskin, melainkan melihat peluang siapa yang
membutuhkan dan layak untuk didanai.
Dalam pelaksanannya, pengelolaan ekonomi bergulir PNPM Perkotaan
memiliki pedoman yang harus dipatuhi antara lain:
1. Pedoman teknis kegiatan tridaya (Sosial, ekonomi dan Lingkungan).
2. Petunjuk teknis keorganisasian dan pengawasan UPK.
3. Petunjuk teknis pembukuan UPK.
4. Petunjuk teknis pengukuran kinerja pembukuan Sekretariat UPK.
5. Petunjuk teknis pinjaman bergulir.4Dengan peraturan tersebut, pelaksanaan
ekonomi bergulir di masyarakat memiliki pengetahuan dan pembelajaran
yang luas. Hal ini bisa dijadikan jawaban atas upaya setiap pihak untuk
melakukan inklusif Lembaga Keuangan Syariah, agar masyarkat mengenal
dan membutuhkan adanya lembaga keuangan, perbankan maupun
perbankan syariah.
3 Sasaran utama pinjaman bergulir, dikutip dari Petunjuk teknis Pinjaman Bergulir, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta 4 Kumpulan Pedoman teknis PNPM Perkotaan tahun 2012 diakses http://www.p2kp.org/ pustakadetil.asp?mid=303&catid=1& tanggal 5 Maret 2015
Binti Nur Asiyah 106
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
Pengelolaan Pinjaman Bergulir
Pinjaman bergulir yang diharapkan oleh masyarakat tentunya berharap
perkembangannya terus membaik. Namun demikian perjalanan setiap usaha
tidak seperti rencana. Risiko yang dimaksud adalah risiko yang mungkin akan
terjadi selama jangka waktu antara pemberian dan pelunasan kredit tersebut,
sehingga mengamankan pemberian kredit dan menutup kemungkinan
terjadinya wanprestasi dan nasabah peminjam dana, maka diadakanlah
pengikatan jaminan dan agunan.5Dengan demikian membutuhan pengelolaan
yang baik. Setiap usaha tentunya berharap keuntungan.
Pengelolaan yang baik dalam pemberian permodalan kepada
masyarakat harus memberikan keuntungan. Prinsip-prinsip dalam pelayanan
permodalan kepada masyarakat adalah acceptable: mudah diterima dan
didayagunakan; accountable, dengan pengelolaan secara terbuka dan dapat
dipertanggungjawabkan; profitable, memberikan pendapatan yang memadai
dan mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomis;
sustainable, hasilnya dapat dilestarikan oleh masyarakat sendiri dan replicable,
pengelolaan dana dan pelestarian hasil dapat dilakukan dan dikembangkan
oleh masyarakat dalam lingkungan yang lebih luas.6 Prinsip tersebut akan
mampu memberikan keberlangsungan usaha lembaga keuangan maupun
usaha masyarakat yang didanai.
Dalam pengelolaan pinjaman bergulir, memperhatikan berbagai hal
terkait kinerja pinjaman bergulir. Unsur kinerja di dalam pengengelolaan
Lembaga Keuangan termasuk perbankan diukur melalui analisis CAMEL
(Capital, Asset, Manajemen, Earning dan Likuiditas). Dalam pengelolaan
Keuangan Mikro, kinerja diukur oleh pemahaman secara komprehensif
terhadap filosofi pembiayaan usaha mikro berupa filosofi pemberdayaan usaha
mikro yaitu; pertama, masyarakat yang pendapatannya (lower midle income).
Masyarakat ini masih berpeluang untuk mengakses jasa keuangan komersial
baik simpanan maupun pinjaman. Kedua, masyarakat miskin, tetapi masih
memiliki usaha secara ekonomis (economically active poor). Ketiga, masyarakat
yang sangat miskin (extremely poor). Masyarakat belum tersentuh perbankan.
Kegiatan simpan pinjam biasa dilakukan dengan lembaga keuangan informal
seperti (rentenir, pengijon, pelepas uang lainnya) yang diperoleh dengan
mudah, cepat dan tepat, dengan tingkat bunga yang sangat tinggi.7 Hal inilah
yang dibutuhkan dalam kerangka lembaga keuangan mikro seperti halnya
5Hessel Nogi S. Tangkilisan (2003; Hal 35), Manajemen Keuangan bagi analisis kredit perbankan, mengelola kredit berbasi Good Corporate Governance, Balairung & Co, Yogyakarta. 6 Ibid, Hessel Nogi S. Tangkilisan hal 104 7 Djoko Retnadi, (2006; Hal 230), Memilih bank yang sehat: kenali kinerja dan pelayanannya, Elex media Computindo, Jakarta.
Binti Nur Asiyah 107
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
peranan pinjaman bergulir yang dilakukan Unit Pengelola Keuangan (UPK)
PNPM Perkotaan.
Pertumbuhan Sektor Riil
Perekonomian merupakan jantung kehidupan bagi masyarakat. Naiknya
harga BBM jenis Bensin yang semula turun (Rp. 6.700,-) menjadi naik sebesar
(Rp. 6.900,-) di Jawa Timur berdampak pada meningkatnya harga-harga lain.
Catatan Bank Indonesia, Inflasi mencapai 6,29% pada bulan Februari
2015.8Inflasi terjadi begitu linier yang diakibatkan oleh meningkatnya harga
BBM jenis Bensin, juga tak lain disebabkan karena nilai tukar rupiah yang kian
melemah dari hari ke hari di dekade bulan Maret 2014.
Nilai Kurs Tukar rupiah yang dipublish Bank Indonesia pada kisaran
Tertinggi (Rp. 13.237,-), kisaran tengah (Rp. 13.209,-) dan kisaran terendah (Rp.
13.164,-).9Nilai tukar yang cenderung terus meningkat sangat dirasakan
dampaknya bagi perkembangan sektor riil di masyarakat. Banyak masyarakat
kesulitan untuk memenuhi bahan baku pada setiap produksinya karena harga-
harga bahan baku juga ikut naik. Hal itu terbukti bahwa pertumbuhan ekonomi
Indonesia pada mengalami penurunan dibandingkan pada triwulan ke III
tahun 2014. Pada Triwulan ke IV tahun 2014, pertumbuhan ekonomi mencapai
5,02%. Badan pusat statistik merilis penurunan ekonomi Indonesia disebabkan
karena peningkatan impor dibandingkan dengan ekspor.10Kondisi demikian
yang menyebabkan kebutuhan akan dolar semakin tinggi sehingga permintaan
rupiah yang tinggi untuk membayar dolar. Secara langsung kondisi permintaan
dolar yang banyak berdampak pada meningkatnya harga dolar dan
melemahnya nilai tukar rupiah.
Minimnya ekspor yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia perlu
mendapat perhatian serius sehingga kondisi demikian tidak memperpanjang
kondisi neraca pembayaran Indonesia kedepannya. Sektor riil yang mampu
membangkitkan semangat ekspor perlu mendapat perhatian dari segenap
pihak, mulai pemerintah selaku pengendali kebijakan fiskal dan moneter.
Dalam hal kebijakan moneter, diperlukan perhatian khusus agar masyarakat
tertarik untuk menekuni sektor riil melalui intermediasi Perbankan. Khususnya
dalam hal ini adalah peranan bank syariah dalam menggiatkan sektor riil di
masyarakat.
Pertumbuhan Ekonomi yang ditargetkan secara nasional masih
menyisakan masalah pada tataran masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang
8 Inflasi, www.bi.go.id 9 Kurs nilai tukar rupiah – USD, www.bi.go.id 10Laporan bulanan Data sosial ekonomi, edisi Maret 2015, Katalog BPS: 9199017http://www.bps.go.id/website/pdf_publikasi/Laporan-Bulanan-Data-Sosial-Ekonomi-Maret-2015.pdf
Binti Nur Asiyah 108
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
terus meningkat hanya memotret pada pertumbuhan ekonomi secara makro.
Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi kita mencapai 6,3%. Namun sayang
pertumbuhan ekonomi tersebut tidak diikuti oleh pertumbuhan ekonomi
secara mikro sehingga persoalan pengangguran dan kemiskinan masih menjadi
pemandangan umum yang belum tuntas dalam negeri ini. Permasalahan
tersebut lebih disebabkan oleh peran Perbankan sebagai lembaga intermediasi
belum sepenuhnya memihak sektor riil.11Pada realitasnya perbankan Indonesia
memilih kepada sektor-sektor tertentu yang menurut perbankan mimiliki risiko
kecil.Loan to deposite Ratio (LDR) Bank Konvensional hanya sebesar
Rp.1.329.941(trilyun) dari total DPK sebesar Rp.4.114.420(trilyun).12 Jika
dipersentase, peran penyaluran dana pada sektor riil hanya sebesar 32 persen.
Dana masyarakat yang dihimpun dalam Dana Pihak Ketiga disalurkan pada
Bank Lain, Bank Indonesia, Sekuritas (Surat Berharga), Penyertaan, cadangan
dan lain-lain. Hal tersebut sesuai dengan ungkapan bahwa “Perbankan
konvensional masih gemar menginvestasikan dananya di sektor keuangan
terutama dalam bentuk SBI dan obligasi”.13Artinya dalam hal ini diperlukan
keberanian dari lembaga keuangan untuk memilih investasi ke sektor riil, yang
lebih dibutuhkan oleh masyarakat.
Peran Industri Keuangan Syariah
Islam sangat respek terhadap perilaku untuk mengentaskan kemiskinan.
Pada periode awal (Makiyah), Allah sudah memerintahkan umat Islam agar
memperhatikan orang miskin jika tidak termasuk pendusta agama.14Firman
Allah dalam surat Al Ma’un ayat 1-3:
Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?, Itulah orang yang
menghardik anak yatim, Dan tidak menganjurkan memberi Makan orang
miskin. (QS. Al-Ma’un; 1-3)
Dalam rangka menggiatkan sektor riil di masyarakat, wujud Islam
dalam mengentaskan kemiskinan melalui implementasi lembaga keuangan
syariah. Bank syariah dalam hal ini menjadi sebuah peluang untuk menjawab
kebutuhan masyarakat. Jika dilihat dari pertumbuhan yang sedang berjalan,
Bank syariah memiliki potensi untuk terus berkembang.
11 Musthafa Kamal Rokan, (2013) Bisnis ala Nabi: Teladan Rasulullah saw dalam berbisnis., Bintang Pustaka, Yogyakarta 12 Diolah dari statiskik Perbankan Indonesi edisi Desember 2014. 13 Hadinoto dan Retnadi, (2007; 171) Micro credit challenge; Cara efektif mengatasi kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia, Elex Media Komputindo, Jakarta 14 Ibid. Hadinoto dan Retnadi, Micro credit challenge, hal 171-172
Binti Nur Asiyah 109
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
Perkembangan Jumlah Bank Syariah
Perkembangan Bank Umum Syariah terus meningkat, yakni pada tahun
2010(11 Bank Umum Syariah), 2011 (11 Bank Umum Syariah), 2012 (11 Bank
Umum Syariah), 2013 (11 Bank Umum Syariah), 2014 (12 Bank Umum Syariah).
Diantara Bank yang jumlahnya fantastis adalah BPRS, yakni pada tahun 2010
(150 BPRS), 2011 (155 BPRS), 2012 (158 BPRS), 2013 (163 BPRS), 2014 (163
BPRS).Data tersebut dapat dilihat pada Grafik berikut:
Sumber: Diolah dari statistik Perbankan Syariah edisi Desember 2014
1. Perkembangan Asset Bank Syariah
Asset merupakan harta bank syariah yang telah berhasil dikelola
dalam rangka untuk meningkatkan produktifitas. Pengelolaan asset di Bank
Syariah dalam bentuk uang kas, dana yang disimpan dalam Bank Indonesia
maupun Bank Lain, Surat Berharga, Piutang, pembiayaan maupun asset
tetap. Adapun perkembangan asset di Bank Syariah sebagai berikut:
Sumber: Diolah dari statistik Perbankan Syariah edisi Desember 2014
2010 2011 2012 2013 2014
11 11 11 11 1223 24 24 23 22150 155 158 163 163
0
500
1000
1500
2000
2500Perkembangan Bank Syariah di Indonesia
Data bank syariah
BUS
UUS
BPRS
2010 2011 2012 2013 2014
97519
145467
195018
242276
272343
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
1 2 3 4 5
Perkembangan Asset Bank Syariah(Trilyun)
Tahun
Total aset
Binti Nur Asiyah 110
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
Jika dilihat dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa,
perkembangan asset yang dikelola bank syariah terus meningkat tiap
tahunnya. Pertumbuhan aset yang tertinggi pada tahun 2011 sebesar 49%
dibanding tahun 2010. Dan pertumbuhan melambat sampai dengan tahun
2014, pertumbuhan hanya sebesar 12% dibanding tahun 2013. Lambatnya
pertumbuhan asset Bank syariah bisa disebabkan oleh faktor perekonomian.
Ketika inflasi terjadi terus menerus, maka banyak diantara nasabah bank
yang kesulitan menjalankan usahanya.
2. Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Syariah
Sumber dana Bank Syariah berasal dari sumber dana pihak pertama
(modal bank), sumber dana pihak kedua (pinjaman) serta sumber dana
pihak ketiga (DPK). Modal bank syariah terdiri dari modal inti, modal
pelengkap, modal pelengkap tambahan.15Sedangkan sumberdana pihak
ketiga berasal dari Giro, Tabungan (wadi’ah, Mudharabah), Deposito
mudharabah. Adapun perkembangan sumber dana pihak ketiga yang
berhasil dihimpun oleh Bank syariah antara lain:
Sumber: Diolah dari statistik perbankan syariah edisi Desember 2014
Data di atas menunjukkan perlambatan pertumbuhan DPK seperti
yang terjadi pada Aset. Pertumbuhan DPK tertinggi pada tahun 2011
sebesar 52% dibanding tahun 2010, sedangkan pada tahun 2014
pertumbuhan terlambat yakni DPK hanya tumbuh sebesar 19%
dibandingkan dengan tahun 2013. Namun demikian pertumbuhan DPK
tahun 2014 masih berada di atas pertumbuhan aset bank syariah.
3. Perkembangan Pembiayaan Bank Syariah
Pembiayaan dalam istilah bank konvensional dikenal dengan sebutan
Loan. Loandiartikan sebagai a bank is an institution whose current operations
consist in granting loans and reaciving deposits form the public.16Dimaksudkan
bahwa pembiayaan merupakan fungsi intermediasi bank, dimana
15 Zainul Arifin, (2002;164) Dasar-dasar manajemen Bank Syariah, Azkia publisher, Jakarta 16 Freixas dan Rochet,( 1997; 1)Macroeconomics of Banking, Massachussets Institute of Technology, Amerika
2010 2011 2012 2013 2014
76036
115415
147512
183534
217858
0
50000
100000
150000
200000
250000
1 2 3 4 5
Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Syariah(Trilyun)
Tahun
Total DPK
Binti Nur Asiyah 111
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
menyalurkan dana ke masyarakat berupa pembiayaan yang diperoleh
daridana deposito masyarakat. Sedangkan Pembiayaan atau financingdalam
bank syariah adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada
pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik
dilakukan sendiri maupun lembaga.17Yang membedakan dengan istilah
konvensional adalah bank syariah dalam memberikan pembiayaan terdapat
objek yang jelas didanai, dan dipastikan pada objek dan sistem yang halal.
Pembiayaan tersebut dimaksudkan sebagai “Pembiayaan berdasarkan prinsip
syariah adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang
mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut
setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil” dan nomor 13:
“Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank
dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau
kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiyaan
berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip
penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh
keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa
murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikian
atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijara wa iqtina).18Objek
dari pembiayaan dalam bank syariah ditentukan oleh tujuan dari masing-masing
pembiayaan, apakah untuk keperluan jual beli, investasi/bisnis, jasa. Oleh
karenanya keuntungan dari masing-masing jenis pembiayaan memiliki nilai dan
karakteristik yang berbeda.
Pembiayaan yang berhasil disalurkan Bank Syariah kepada nasabah
mengalami peningkatan secara kuantitatif selama lima tahun terakhir. Grafik
berikut menunjukkan perkembangan pembiayaan di Bank syariah:
Sumber: Diolah dari statistik Perbankan syariah edisi Desember 2014
17 Muhammad, (2005; 17), Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, YKPN, Yogyakarta, 2005 18 UU Perbankan Syariah no 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Dalam Pasal 1 nomor (12)
2010 2011 2012 2013 2014
68181
102655
147505
184122199330
0
50000
100000
150000
200000
250000
1 2 3 4 5
Perkembangan Pembiayaan di Bank Syariah(Trilyun)
Tahun
Total pembiayaan
Binti Nur Asiyah 112
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
Perkembangan yang bagus tersebut jika dilihat dari pertumbuhan masing-
masing tahun ternyata mengalami perlambatan pertumbuhan. Dari data tersebut
jika kita hitung dan amati lebih seksama, pertumbuhan pembiayaan tertinggi pada
tahun 2011 sebesar 51% dibanding tahun 2010. Sementara pertumbuhan yang
paling lambat ada pada tahun 2014 yakni hanya tumbuh sebesar 8% dibandingkan
tahun 2013. Potret demikian menunjukkan meskipun secara nominal bank syariah
terus meningkat, namun jika dilihat pertumbuhannya kian lambat.
Penelitian Terdahulu
Penelitian yang meneliti tentang efektifitas dana bergulir bagi UKM bagi
pemberdayaan ekonomi studi pada UKM binaan Dinas Koperasi Kota
Surabaya, dengan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, jenis
penelitian deskriptif, menunjukkan bahwa di wilayah Surabaya, bahwa
efektifitas pelaksanaan ekonomi bergulir bagi pemberdayaan ekonomi berjalan
efektif dan merekomendasikan kepada pemerintah untuk mengoptimalkan
lembaga penyalur dana bergulir dan mensosialisasikan bahwa dana tersebut
bukan hadiah dari pemerintah.19
Penelitian yang meneliti tentang Pengaruh pinjaman dana bergulir dan
pendampingan terhadap kegiatan usaha produktif, dengan metode analisis
regresi berganda menghasilkan bahwa secara bersama-sama pinjaman dana
bergulir dan pendampingan berpengaruh terhadap kegiatan usaha produktif
sebesar 54,3% sedangkan secara parsial pinjaman dana bergulir berpengaruh
secara signifikan terhadap kegiatan usaha produktif, sementara pemberdayaan
tidak signifikan secara statitistik berpengaruh terhadap kegiatan usaha
produktif.20
Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui tinjuan ekonomi Islam
tentang jasa pinjaman bergulir dalam program nasional pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Kota Pekanbaru, dengan metode
wawancara dan observasi menghasilkan bahwa system yang telah diatur
sedemikian rupa PNPM MP dalam produk pinjaman bergulir sehingga
masyarakat miskin yang seharusnya menikmati pinjaman untuk berusaha
mengentaskan kemiskinannya tetap terbebani dengan biaya jasa pinjaman
19Johan Kristanto, Efektifitas dana bergulir bagi UKM bagi pemberdayaan ekonomi studi pada UKM binaan Dinas Koperasi Kota Surabaya, Journal Publika, volume 1 no 2 (2013). Diakses dalam http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/2578/baca-artikel. 20 Kaspini, Pengaruh pinjaman dana bergulir dan pendampingan terhadap kegiatan usaha produktif pada program pengembangan kecamatan (PPK) di Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Thesis, Universitas Negeri Semarang, 2009, diakses dari http://lib.unnes.ac.id/4819/
Binti Nur Asiyah 113
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
meskipun sedikit, tetapi tetap saja dipandang tidak sesuai dengan ajaran Islam
dan tercederai secara moral.21
Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis
penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode yang
berdasarkan filsafat post positivitisme digunakan untuk meneliti kondisi objek
yang alamiah, dimana peneliti sebagai elemen kunci.22 Metode pengumpulan
data dengan metode indept interview.Sedangkan dalam wawancara dibantu
oleh tim peneliti. Dimana penyampaian angket dari peneliti menjadi banyak
alternatif, diantara alternatif yang ditawarkan menggunakan jasa tenaga
lapangan (kurir). Wawancara dilakukan kepada: pertama, Koordinator kota
selaku pimpinan PNPM Perkotaan Kabupaten Tulungagung, kedua, Asisten
Koordinator Kota bidang Manajemen Keuangan selaku pendamping
Perguliran di bawah Koordinasi PNPM Perkotaan Kabupaten
Tulungagung.Tenaga lapang yang penulis pakai adalah mahasiswa semester 6
yang telah mendapat mata kuliah metodologi penelitian dan sedang
menyusun proposal skripsi. Hal ini dimaksudkan sebagai proses pembelajaran
untuk menggali data di lapangan.
Hasil Penelitian
1. Perkembangan Pinjaman Bergulir Unit Pengelola Keuangan (UPK) di
Kabupaten Tulungagung
Pinjaman bergulir yang di realisasikan oleh Unit pengelola Keuangan
kepada Kelompok Swadaya Masyarakat terus meningkat di Kabupaten
Tulungagung.Data kelompok swadaya masyarakat yang menjadi
pendampingan PNPM-Perkotaan adalah
21Muhammad Muchsin, Tinjauan ekonomi Islam tentang jasa pinjaman bergulir dalam program nasional pemberdayaan masyarakat Mandiri perkotaan (PNPM MP) Kota Pekanbaru, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015 diakses dari http://repository.uin-suska.ac.id/1338/ 22 Sugiyono (2010;15), Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D, Alfabeta, Bandung.
2013
2652
2014
2823
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Tahun Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat
Kelompok Swadaya Masyarakat Ekonomi Bergulir
Series1
Series2
Binti Nur Asiyah 114
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
Sumber: Diolah dari Laporan Asisten Koordinator Kota Bidang Keuangan
PNPM Perkotaan Kabupaten Tulungagung tahun 2013-2014
Data di atas menunjukkan secara kuantitatif, Kelompok Swadaya
Masyarakat yang berhasil di danai PNPM Perkotaan terus meningkat. Jika
dilihat pertumbuhannya, tahun 2014 realisasi yang di danai meningkat
sebesar 6,4% dibanding tahun 2013. Data yang terus meningkat tersebut
menurut Askot Manajemen Keuangan: “kami menyalurkan dana sesuai
dengan kebutuhan mendasar masyarakat bu, misalnya untuk usaha kue,
jualan dll. Sedangkan melalui fasilitator Keuangan di tingkat kecamatan,
kami menerapkan agar setiap UPK menyampaikan laporan keuangan
dengan cara menempel di tempat-tempat umum yang ada didesa”.23
Indikator Kelompok Swadaya Masyarakat yang berhasil didanai
tersebut menjadi potret bahwa realisasi pinjaman bergulir juga meningkat.
Data menunjukkan bahwa:
Sumber: Diolah dari Laporan Asisten Koordinator Kota Bidang Keuangan
PNPM Perkotaan Kabupaten Tulungagung tahun 2014
Data di atas menunjukkan secara kuantitatif, Jumlah realisasi
pinjaman bergulir meningkat kepada Kelompok Swadaya Masyarakat terus
meningkat. Jika dilihat pertumbuhannya, Desember 2014 realisasi yang di
danai meningkat sebesar 21% dibanding awal tahun di bulan Januari 2014.
2. Perkembangan LAR, PAR, ROI, CCr pada Pinjaman Bergulir di
Tulungagung
LAR (Loans at Risk)= Peminjam yang menunggak; angka ini diperoleh
dari hasil membandingkan antara berapa KSM yang menunggak ≥ 3 bulan
dengan seluruh KSM peminjam yang masih memiliki saldo pinjaman.
23Wawancara dengan Ahmad Rofiqi, askot Manajemen Keuangan tgl 09 Maret 2015
9,075,995,286
10,988,737,375
-
2,000,000,000
4,000,000,000
6,000,000,000
8,000,000,000
10,000,000,000
12,000,000,000
Januari Desember
Realisasi pinjaman bergulir (Rp.)
Realisasi pinjaman bergulir (Rp.)
Binti Nur Asiyah 115
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
PAR (Portfolio at Risk)= Pinjaman yang tertunggak; angka ini
diperoleh dari hasil membandingkan antara jumlah pinjaman yang
tertunggak ≥ 3 bulan dengan seluruh realisasi saldo pinjaman di UPK.
ROI (Return on Investment) = Pencapaian laba; Angka ini diperoleh
dari hasil membandingkan antara laba yang diperoleh UPK dengan modal
yang digunakan untuk pinjaman bergulir.
CCr(Cost Coverage)= Efisiensi Biaya; Angka ini diperoleh dari hasil
membandingkan antara seluruh pendapatan yang diperoleh UPK dengan
seluruh biaya yang dikeluarkan UPK.24
Kondisi Lons at Risk (LAR) pada desember 2014 dalam kondisi
memuaskan sebesar 30%25. Artinya 30% ini adalah Kelompok Swadaya
Masyarakat yang dalam kondisi bagus dan memuaskan dari total Kelompok
Swadaya Masyarakat. Sementara Port folio at Risk (PAR) sebanyak 46% dari
total realisasi pinjaman bergulir kepada Kelompok Swadaya Masyarakat.26
Artinya bahwa dana pinjaman bergulir dalam kondisi memuaskan sebesar
Rp. 5,054,819,193,-
Return on Investment (ROI) dalam kategori memuaskan pada Unit
Pengelola Keuangan (UPK) sebanyak 75%.27Artinya sebanyak 61 UPK dari
81 UPK di Kabupaten Tulungagung memiliki keuntungan yang
memuaskan. Sementara Cost of coverage (CCr) dalam kondisi memuaskan
sebanyak 94% dari total UPK.28Artinya sebanyak 76 UPK yang berhasil
memiliki CCr dalam kondisi bagus.
3. Dampak Pinjaman bergulir bagi perekonomian masyarakat desa setempat
Dampak ekonomi bergulir bagi masyarakat sebagaimana hasil
wawancara: “Kegiatan Perguliran yang dilakukan Unit Pengelola Keuangan
(UPK) berhasil menggerakkan ekonomi masyarakat di bidang Perdagangan,
Pertanian, Usaha Kecil. Sebagai contoh di UPK Mulyo Lestari.29 Hadirnya
program perguliran dari PNPM Perkotaan dapat memberikan modal bagi
masyarakat untuk usaha perdagangannya. Omset perdagangan menjadi
semakin meningkat. Dalam hal pertanian, kebutuhan pupuk dan benih
terbantu sesuai sehingga hasil panen sesuai yang diharapkan.
4. Peluang sumber dana perguliran pasca pendampingan PNPM Perkotaan
berakhir
Sumber dana perguliran pasca pendampingan PNPM Mandiri
perkotaan sebagaimana hasil wawancara: “Terkait sumber permodalan, selama
24 Monitoring administratif kegiatan pinjaman bergulir, dikutip dari Petunjuk teknis Pinjaman Bergulir, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta 25 Data Laporan Kinerja Keuangan UPK PNPM Perkotaan Kabupaten Tulungagung tahun 2014 26 Ibid 27 Ibid 28 Ibid 29 Wawancara dengan Ahmad Rofiqi, askot Manajemen Keuangan tgl 09 Maret 2015
Binti Nur Asiyah 116
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
ini permodalan UPK berasal dari APBD, APBN, serta keuntungan dari
pengelolaan perguliran. Keuntungan perguliran UPK itu kembali kepada
masyarakat yang dialokasikan dalam kegiatan sosial, lingkungan serta pemupukan
modal UPK. Pasca pendampingan yang dilakukan PNPM Perkotaan, pengelolaan
fokus kepada pengelolaan dana yang sudah tersedia di masing-masing UPK. Dan
kami berharap, masyarakat mampu menghimpun atau chaneling untuk terus
berlanjutnya kegiatan perguliran di UPK.30 Mengingat program bantuan dari
APBD, APBN terus berkurang, maka upaya membangun kerjasama adalah
solusi terhadap kebutuhan perguliran yang terus berjalan. Upaya
membangun kerjasama dilakukan dengan segenap pihak mulai dari
masyarakat peduli, instansi yang memiliki kebutuhan yang sama seperti
halnya dalam proses pengabdian dan pemberdayaan. Masyarakat yang
sudah jalan dalam pengelolaan keuangan perlu didukung.
5. Persentase UPK yang memungkinkan chaneling dengan Lembaga
Keuangan Syariah
Peluang UPK yang siap chaneling dengan perbankan sebagaimana
hasil wawancara: “Jika dilihat dari tingkat pengembalian perguliran (Repayment
Rate), UPK yang memiliki RR bagus di Kabupaten Tulungagung mencapai 52%.
Dalam hal chaneling dengan perbankan atau Lembaga Keuangan Syariah, selain
yang berpotensi 52% tersebut, masih banyak KSM yang berhasil lepas dari kategori
miskin, sehingga harapannya bisa meminjam lebih banyak dibandingkan dengan
yang disediakan oleh UPK. Pinjaman di UPK itu kan hanya sebesar Rp. 500.000,-,
nanti jika bagus pengembalian selama satu masa perguliran, saat mengajukan baru
diperbolehkan Rp. 1.000.000,-. KSM-KSM yang sudah mandiri ini sebenarnya
tepat untuk bisa mendapatkan sumber dana dari Lembaga Keuangan syariah
lainnya.31 Upaya membangun kerjasama dengan lembaga keuangan syariah
merupakan salah satu dari bentuk channeling. Dimana lembaga keuangan
syariah memiliki visi terhadap fungsi intermediasi bagi masyarakat yang
membutuhkan permodalan. Tentu hal ini sesuai dengan syarat yang
diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah yakni prinsip prudential Banking.
Prosedur kehati-hatian yang dilakukan mulai dari prinsip Character,
Capacity, Collateral, Condition. Upaya studi kelayakan usaha dilakukan
terhadap calon nasabah Lembaga Keuangan syariah. Oleh karena Unit
Pengelola Keuangan bisa merekomendasikan bagi anggotanya yang
produktif dan jujur untuk bias berlanjut menggunakan jasa lembaga
keuangan syariah.
30 Wawancara dengan Ahmad Rofiqi, askot Manajemen Keuangan tgl 09 Maret 2015 31 Wawancara dengan Ahmad Rofiqi, askot Manajemen Keuangan tgl 09 Maret 2015
Binti Nur Asiyah 117
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
PEMBAHASAN
1. Perkembangan Pinjaman Bergulir Unit Pengelola Keuangan (UPK) di
Kabupaten Tulungagung
Berdasarkan pada hasil penelitian, secara kuantitatif Kelompok
Swadaya Masyarakat yang berhasil di danai PNPM Perkotaan terus
meningkat. Jika dilihat pertumbuhannya, tahun 2014 realisasi yang didanai
meningkat sebesar 6,4% dibanding tahun 2013. Peningkatan tersebut dapat
diartikan sebagai sarana bagi masyarakat untuk mengentaskan diri dari
kemiskinan. Sebanyak 2.823 Kelompok, yang masing-masing kelompok
rata-rata terdiri dari 10 anggota masyarakat, artinya bahwa masyarakat
yang terfasilitasi kegiatan ekonomi bergulir sebanyak 28.230 jiwa. Mereka
berkesempatan mendapatkan dana untuk menopang setiap usaha yang
dimilikinya. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu Johan Kristanto dan
Kaspini bahwa keberadaan ekonomi bergulir berjalan efektif, dan sangat
membantu pemberdayaan ekonomi produktif di masyarakat.
Perkembangan pinjaman bergulir yang terus meningkat karena
implementasi dari pengelolaan pinjaman bergulir dilakukan dengan
accountabledanaccaptable32.Accaptable, dilakukan dengan memenuhi
kebutuhan dasar Kelompok swadaya masyarakat, dan Accountable yang
dilakukan dimana laporan keuangan pinjaman bergulir dipublikasikan
lewat papan-papan pengumuman di tempat umum di desa33.
Jika dilihat dari realisasi pinjaman bergulir ternyata tumbuh pesat.
Realisasi pinjaman bergulir pada Desember 2014 mencapai
Rp.10,988,737,375. Jumlah yang sangat fantastis dalam memerankan sebagai
objek akselerasi ekonomi di masyarakat. Dengan persyaratan yang ketat,
dimana dana perguliran dalam PNPM Mandiri Perkotaan yang difokuskan
pada masyarakat miskin, diaksesnyapun harus dengan berkelompok,
ternyata mampu membaur bersama dengan harta yang telah ada di
masyarakat. Peran ini sungguhlah impian dan harapan masyarakat. Bisa
meningkatkan omset usaha rumahtangga, meningkatkan pendapatan
keluarga. Tentu pelaksanaannya memerlukan pengawasan, mengingat dana
yang dikelola adalah dana hibah dari APBN maupun APBD, maka
pengawasannya dilakukan oleh masyarakat. Karena sejatinya itu adalah
sudah milik masyarakat setempat untuk dikelola sedemikian rupa sehingga
masyarakat merasakan hasilnya.
32 Ibid, Hessel Nogi S. Tangkilisan hal 104 33Wawancara dengan Ahmad Rofiqi, askot Manajemen Keuangan tgl 09 Maret 2015
Binti Nur Asiyah 118
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
2. Perkembangan LAR, PAR, ROI, CCr pada Pinjaman Bergulir di
Tulungagung
Kondisi Lons at Risk (LAR) pada desember 2014 dalam kondisi
memuaskan sebesar 30%34. Artinya 30% ini adalah Kelompok Swadaya
Masyarakat yang dalam kondisi bagus dan memuaskan dari total Kelompok
Swadaya Masyarakat. Kategori memuaskan secara nominal sejumlah 847
KSM. Kelompok ini yang ke depannya menjadi peluang bagi
pengembangan industri keuangan syariah sebagai mitra.
Port folio at Risk (PAR) sebanyak 46% dari total realisasi pinjaman
bergulir kepada Kelompok Swadaya Masyarakat.35 Artinya bahwa dana
pinjaman bergulir dalam kondisi memuaskan sebesar Rp. 5,054,819,193,-.
Data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat itu amanah dalam
mengelola dana perguliran, dan menjadi peluang bagi industri keuangan
syariah untuk menyambut baik kehadirannya pasca pendampingan PNPM
Mandiri Perkotaan. Mengingat, sejumlah masyarakat ini tentunya
membutuhkan modal untuk meningkatkan usahanya, maka Industri
keuangan syariah menjadi solusinya.
Return on Investment (ROI) dalam kategori memuaskan pada Unit
Pengelola Keuangan (UPK) sebanyak 75%.36 Artinya sebanyak 61 UPK dari
81 UPK di Kabupaten Tulungagung memiliki keuntungan yang
memuaskan. Sementara Cost of coverage (CCr) dalam kondisi memuaskan
sebanyak 94% dari total UPK.37Artinya sebanyak 76 UPK yang berhasil
memiliki CCr dalam kondisi bagus. Hal ini lebih disebabkan karena
kesadaran mengelola di tataran Unit Pengelola Keuangan, kesadaran
masyarakat yang terfasilitasi oleh adanya program pinjaman bergulir. Oleh
karenanya pengawasan sesama masyarakat, dan rasa memiliki terhadap
lembaga kian tinggi.
3. Dampak Pinjaman bergulir bagi perekonomian masyarakat desa setempat
Sebagaimana hasil penelitian terdahulu, bahwa ekonomi bergulir
sungguh memberikan dampak signifikan bagi perekonomian masyarakat.
Penelitian Kaspini dan Johan Kristanto menunjukkan bahwa ekonomi
bergulir sangat efektif dan berpengaruh terhadap ekonomi produktif di
masyarakat. Dengan demikian yang demikian juga selaras bahwa ekonomi
bergulir menjadi peluang peluang bagi pengembangan sektor riil. Sektor
riil yang dibangun adalah berangkat dari usaha masyarakat yang kian
berkembang, menjadi miniatur perekonomian.
34 Data Laporan Kinerja Keuangan UPK PNPM Perkotaan Kabupaten Tulungagung tahun 2014 35 Ibid 36 Ibid 37 Ibid
Binti Nur Asiyah 119
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
4. Peluang sumber dana perguliran pasca pendampingan PNPM Perkotaan
berakhir
Hasil penelitian memberikan arah pada upaya membangun
kerjasama yang lebih efektif dengan lembaga lain menjadi peluang bagi
lembaga keuangan syariah bekerjasama untuk mengembangkan sayap. Hal
ini menarik buat lembaga keuangan mengingat, Unit Pengelola Keuangan
telah memiliki aturan main dan pengalaman dalam menangani pinjaman
bergulir, mengenal kelompok swadaya masyarakat yang mengajukan
pinjaman. Dengan demikian, pembelajaran atas inklusifitas keuangan telah
dimiliki oleh Unit pengelola Keuangan dan Kelompok Swadaya
Masyarakat. Yang demikian memudahkan bagi lembaga keuangan syariah
untuk bermitra. Hal itu juga diungkapkan oleh Askot Manajemen
Keuangan, bahwa ke depan pasca pendampingan PNPM Mandiri
Perkotaan, UPK mampu chaneling dengan berbagai mitra.
5. Persentase UPK yang memungkinkan chaneling dengan Lembaga
Keuangan Syariah
Sebagaimana hasil penelitian dapat dilihat Kelompok Swadaya
masyarakat yang memungkinkan chaneling adalah yang memiliki tingkat
pengembalian angsuran (RR) yang bagus sebesar 52%. Selain itu banyak
KSM yang berhasil/sukses bisnis pasca mendapat pinjaman bergulir dari
UPK, sehingga tidak dikategorikan masyarakat miskin. Yang demikian ini
menjadi solusi bagi bank syariah untuk menjadikannya mitra untuk
menyalurkan pembiayaan atau bahkan menawarkan agar KSM yang sudah
bagus memasukkan simpanan/tabungannya ke bank syariah.
Kesimpulan dan Saran
1. Kesimpulan
a. Pinjaman bergulir Unit Pengelola Keuangan (UPK) memiliki
perkembangan yang bagus baik dari sisi Jumlah Kelompok Swadaya
Masyarakat (KSM) maupun dari sisi realisasi pinjaman bergulir
b. Pinjaman bergulir memiliki kinerja yang bagus baik dari sisi LAR, PAR,
ROI dan CCr.
c. Pinjaman bergulir memiliki dampak yang signifikan bagi perekonomian
masyarakat, baik dalam bidang perdagangan, usaha kecil, pertanian dll.
d. Pasca pendampingan PNPM Mandiri perkotaan, diharapkan agar UPK
bisa bersinergi dengan Industri Keuangan terutama Industri Keuangan
Syariah.
e. Peluang Unit pengelola Keuangan bermitra dengan Industri Keuangan
Syariah berkisar 52%, dimana mereka adalah UPK yang memiliki tingkat
pengembalian pinjaman bagus, dan bagi KSM yang telah purna status
menjadi orang miskin.
Binti Nur Asiyah 120
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
2. Saran
a. Bagi Industri Keuangan Syariah
Penelitian ini adalah sebuah realitas, dibutuhkan keberanian dari
Industri keuangan syariah untuk mengembangkan sayap dengan
bekerja sama dengan masyarakat banyak, sesuai dengan skim yang ada
dan kebutuhan masyarakat.
b. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya hal-
hal yang belum tercantum dalam penelitian ini, maka menjadi bahan
dan kesempatan bagi peneliti yang akan datang untuk
menyempurnakan.
Daftar Pustaka
Data Laporan Kinerja Keuangan UPK PNPM Perkotaan Kabupaten
Tulungagung tahun 2014
Djoko Retnadi, 2006, Memilih bank yang sehat: kenali kinerja dan pelayanannya,
Elex media Computindo, Jakarta
Freixas dan Rochet, 1997,Macroeconomics of Banking, Massachussets Institute of
Technology, Amerika
Inflasi, www.bi.go.id
Informasi data pinjaman dan bergulir nasional diakses dari
http://www.p2kp.org/laporandetil.asp?mid=378&catid=22&menuid=4
5 Maret 2015
Johan Kristanto, Efektifitas dana bergulir bagi UKM bagi pemberdayaan
ekonomi studi pada UKM binaan Dinas Koperasi Kota Surabaya, Journal
Publika, volume 1 no 2 (2013). Diakses dalam
http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/2578/bac
a-artikel.
Kaspini, Pengaruh pinjaman dana bergulir dan pendampingan terhadap
kegiatan usaha produktif pada program pengembangan kecamatan
(PPK) di Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Thesis, Universitas
Negeri Semarang, 2009, diakses dari http://lib.unnes.ac.id/4819/
Kumpulan Pedoman teknis PNPM Perkotaan tahun 2012 diakses
http://www.p2kp.org/pustakadetil.asp?mid=303&catid=1& tanggal 5
Maret 2015
Kurs nilai tukar rupiah – USD, www.bi.go.id
Laporan bulanan Data sosial ekonomi, edisi Maret 2015, Katalog BPS: 9199017
http://www.bps.go.id/website/pdf_publikasi/Laporan-Bulanan-Data-
Sosial-Ekonomi-Maret-2015.pdf
Muhammad, 2005, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, YKPN, Yogyakarta
Binti Nur Asiyah 121
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
Muhammad Muchsin, Tinjauan ekonomi Islam tentang jasa pinjaman bergulir
dalam program nasional pemberdayaan masyarakat Mandiri perkotaan
(PNPM MP) Kota Pekanbaru, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau, 2015 diakses dari http://repository.uin-
suska.ac.id/1338/
Musthafa Kamal Rokan, 2013, Bisnis ala Nabi: Teladan Rasulullah saw dalam
berbisnis., Bintang Pustaka, Yogyakarta
Petunjuk teknis Pinjaman Bergulir, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan
Umum, Jakarta
Sasaran utama pinjaman bergulir, dikutip dari Petunjuk teknis Pinjaman
Bergulir, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta
Sejarah perguliran berlangsung, diakses dari
http://www.p2kp.org/pustaka/files/Petunjuk_teknis_2012/Petunjuk_
Teknis_Pinjaman_Bergulir.pdf
Soetanto Hadinoto, Djoko Retnadi, 2007, Micro credit challenge; Cara efektif
mengatasi kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia, Elex Media
Komputindo, Jakarta
Statistik Perbankan Indonesi edisi Desember 2014.
Sugiyono, 2010, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D, Alfabeta, Bandung
UU Perbankan Syariah no 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
Wawancara dengan Ahmad Rofiqi, askot Manajemen Keuangan tgl 09 Maret
2015
Zainul Arifin, 2002, Dasar-dasar manajemen Bank Syariah, Azkia publisher,
Jakarta.
Ana Nurwahida 122
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
MANAJEMEN INFAQ SECARA SEKTORAL
DI BAITUL MAAL HIDAYATULLAH (BMH)
CABANG MALANG
Oleh: Ana Nurwahida
Abstrak: Menurut aturan Islam, mekanisme peran pemerintah dalam
menggerakkan sector riil dalam upayanya melindungi masyarakat
miskin diimplementasikan dalam kebijakan dengan zakat, Infaq dan
Shadaqah (ZIS), ZIS dapat berperan dalam pengembangan
perekonomian, apalagi dapat dikelola dengan lembaga professional
kemudian disalurkan secara tepat khususnya untuk perekonomian
sector riil. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan
manajemen infaq secara sektoral pada BMH cabang Malang,
menganalisis kendala dalam pengelolaan Infaq secara sektoral pada
BMH cabang Malang, dan menganalisis langkah-langkah BMH
cabang Malang dalam mengantisipasi kendala yang dihadapinya.
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif denagn pendekatan
deskriptif. Dalam penelitian ini menggambarkan Manajemen Infaq
Secara Sektoral di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) cabang Malang.
Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan manajemen
infaq secara sektoral di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) cabang
Malang adalah dengan menerapkan ciri-ciri manajemen yang islami,
yaitu : manajemen berdasarkan akhlak yang luhur, manajemen
terbuka, manajemen demokratis, manajemen berdasarkan tolong-
menolong, dan manajemen berdasarkan perdamaian, dan menjalankan
fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian,
tindakan, dan pengawasan. Fungsi-fungsi manajemen dilakukan
dengan baik sehingga penghimpunan dana, dan penyaluran dana
infaq secara sektoral, berjalan dengan baik dan tepat sasaran, namun
demikian fungsi pengawasan perlu ditingkatkan baik dalam segi
penghimpunannya maupun penyalurannya ke berbagai sektornya.
Kata Kunci: Manajemen Infaq, Sektoral
Pendahuluan
Krisis ekonomi sejak 1997 belum menunjukan kepulihan berarti
khususnya bagi kondisi perekonomian. Kemiskinan masih menjadi
permasalahan terbesar bangsa ini. Sampai saat ini, pemulihan ekonomi berjalan
lambat. Sebagaimana yang terjadi di berbagai daerah, angka pencari kerja
meningkat dari tahun ke tahun. Namun, pertambahan kesempatan kerja tidak
meningkat dengan signifikan. Sehingga angka pengangguran dan juga
Ana Nurwahida 123
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
kemiskinan terus bertambah secara signifikan dan meluas. sementara upaya
penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah hampir tidak
memberikan dampak pengurangan terhadap proporsi rakyat yang hidup
dibawah garis kemiskinan.
Agar gelembung kemiskinan tidak semakin membesar khususnya
berikut dampak multidimensi yang menyertainya, maka tindakan-tindakan
rescue (penanganan) untuk pemulihan dan pemupukan basis ekonomi pada
lapisan bawah telah menjadi syarat mutlak bahkan menjadi fardhu kifayah.
Pengembangan sektor riil menjadi agenda yang sangat penting, mengingat hal
ini sangat erat kaitannya dengan daya saing kompetitif dan komparatif suatu
bangsa.
Ukuran produktivitas suatu bangsa dapat dilihat dari kemampuan
sektor riil-nya di dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Menurut
aturan Islam, mekanisme peran pemerintah dalam menggerakkan sector riil
dalam upayanya melindungi masyarakat miskin di implementasikan dalam
kebijakan dengan zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) sebagai instrument utama.
Sejarah membuktikan zakat sebagai sebuah system fiskal (fiscal system) mampu
menjaga kestabilan perekonomian, dapat melindungi si lemah dari
ketidakadilan jalannya sistem perekonomian.
Pada masa hijrah Rasulullah, dimana kaum anshor menawarkan kepada
kaum muhajirin kemudian Abdurrahman bin Auf tidak serta merta menerima
semua tawaran yang diberikan bahkan sahabat tersebut malah mencari pasar
sebagai pusat perekonomian yang mengembangkan. Dari sini merupakan
cerminan bahwa ZIS dapat berperan dalam pengembangan perekonomian,
apalagi dapat dikelola dengan lembaga yang profesional kemudian disalurkan
secara tepat khususnya untuk perekonomian sektor riil.
Mengingat begitu strategis dan besarnya pengelolaan dana Zakat, Infaq,
dan Shadaqoh sudah sepantasnya diperlukan upaya strategis pula dalam
mengoptimalkan pengelolaan dan ZIS sebagai dana ummat untuk
menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Meskipun sudah terbentuk Badan
Amil Zakat Nasional (Baznas) berdasarkan PP No. 8 Tahun 2001 Tentang
Badan Amil Zakat Nasional namun implementasi dilapangan pengelolaan
Zakat masih belum optimal (www.google.co.id. Diakses tanggal 24 Januari
2010).
Salah satu upaya strategis lainnya adalah dengan mendirikan Baitul
Maal sebagai salah satu wadah penyaluran dana baik zakat, infaq, dan
shadaqoh. Lembaga ini berdiri sebagai salah satu wujud kepedulian akan
sesama. Salah satunya dengan menyalurkan dana infaq bagi kaum yang
membutuhkan. Banyak sekali ayat al-qur’an dan hadits Nabi yang mengajarkan
kepada kita untuk beramal dan berinfaq. Dan hendaknya pengelolaan dana
Ana Nurwahida 124
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
infaq tidak hanya sekedar konsumtif, tetapi produktif, dan sumber dana umat
islam dapat digunakan untuk membangun keduniaan yang berkonsekuensi
akhirat dan pengeloalaannya agar dapat produktif dan kompetitif.
Manusia dalam Islam bukan pemilik hakiki yang boleh menggunakan
hartanya sesukanya. Sekali-kali tidak. Karena harta adalah harta Allah.
Kosekuensi pernyataan ini adalah bahwa harta tersebut merupakan harta
masyarakat, atau dengan ungkapan al-Qur’an bahwa manusia “diberi kuasa”
terhadap harta, seperti yang telah tercantum dalam surat al-Hadid ayat 7:
Berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah Telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar. (QS. al-Hadid: 7) Jadi, kepemilikan adalah tugas sosial. Orang kaya dituntut
melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap masyarakatnya, minimal
berupa infaq. Adalah Baitul Maal Hidayatullah (BMH), salah satu lembaga
yang mengelola dana infaq yang bukan sekedar untuk konsumtif tetapi juga
mengelola secara produktif. Baitul Maal Hidayatullah (BMH) adalah lembaga di
bawah Hidayatullah yang mempunyai fungsi untuk mengelola dana zakat,
infaq, shadaqah, wakaf ataupun hibah ummat. Sebagai wujud kepercayaan
masyarakat dan pemerintah terhadap Hidayatullah, Baitul Maal Hidayatullah
(BMH) mendapat pengukuhan sebagai lembaga amil zakat nasional melalui
Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 538 tahun 2001. BMH
mengelola dana ummat untuk disalurkan bagi pemberdayaan ummat,
memajukan lembaga-lembaga pendidikan maupun sosial, memajukan dakwah
Islam, mengentaskan kaum dhuafa (lemah) maupun mustadh’afin (tertindas).
Kini Baitul Maal Hidayatullah telah memiliki 30 kantor perwakilan dan
144 jaringan pos peduli (mitra). Sebagai komitmen layanan sosial, BMH juga
telah mendirikan klinik-klinik IMS (Islamic Medical Service) di berbagai lokasi.
Eksistensi BMH tidak diragukan lagi, dalam kiprahnya BMH menghimpun
dana dari masyarakat (pemerintah, BUMN, swasta, perorangan, dll.) berupa
zakat, infaq, waqaf, hibah dll. Selanjutnya BMH menyalurkan kepada yang
berhak menerimanya sesuai dengan program-progran yang dicanangkan. Pada
BMH dana infaq di berikan secara sektoral, yaitu ke sector pendidikan,
kesehatan, dakwah, dll. Manajemen yang baik merupakan salah satu kunci
berhasilnya program-program yang dicanangkan, untuk itu semua dana yang
masuk terutama dana infaq benar-benar di kelola dan disalurkan kepada orang
Ana Nurwahida 125
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
yang berhak menerimanya, dan dalam mengelola dana infaq setiap lembaga
memiliki cara yang beda meskipun terlihat ada kesamaannya.
Di BMH cabang Malang ini infaq terdiri dari dua yaitu infaq secara
umum dan infaq secara khusus. Pemisahan ini bukan karena tanpa alasan, hal
ini karena para donator pada waktu menyerahkan dana infaqnya kepada pihak
BMH ada yang menginginkan atau sudah meniatkan dana yang ia infaqkan
tersebut digunakan untuk beasiswa, kesehatan (pengobatan massal), dan
dakwah, inilah yang dimaksudkan dengan infaq khusus, sedangkan infaq yang
dikeluarkan tanpa ada niat sebelumnya digunakan untuk apa itulah yang
dimaksud dengan infaq umum, seperti dalam tabel:
Dengan adanya pemisahan ini mengharuskan adanya manajemen yang
baik dan solid serta penyaluran ke berbagai sektornya yang tepat sasaran, agar
tujuan pemberdayaan ummat, memajukan lembaga-lembaga pendidikan
maupun sosial, memajukan dakwah Islam, mengentaskan kaum dhuafa
(lemah) maupun mustadh’afin (tertindas) dapat terwujud, melihat kejadian
diatas maka peneliti tertarik untuk memahami lebih jauh tentang hal tersebut,
dan mengambil judul “Manajemen Infaq Secara Sektoral di Baitul maal
Hidayatullah (BMH) Cabang Malang”.
Manajemen Dasar
Dalam bukunya Karebet Widjajakusuma (2002:13-14) menyebutkan
manajemen berasal dari bahasa Inggris: management dengan kata kerja to
manage, yang diartikan secara umum sebagai mengurusi. Selanjutnya definisi
manajemen berkembang lebih lengkap. Laurent A. Aply seperti yang dikutip
Tanthowi (1983) misalnya, menerjemahkan manajemen sebagai “The art of
getting think done though people“. Stonner (1986) mengartikan manajemen sebagai
proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengawasi usaha-
usaha dari anggota organisasi dan dari sumber-sumber organisasi lainnya
untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sementara Follet
Ana Nurwahida 126
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
(1868-1933) mendefinisikan manajemen sebagai seni untuk melakukan sesuatu
melalui orang lain. Manajemen merupakan suatu hal yang fungsional dan
bebas nilai.
Manajemen kemudian diartikan sebagai suatu rentetan langkah yang
terpadu untuk mengembangkan suatu organisasi sebagai suatu system yang
bersifat sosio-ekonomi teknis; dimana sistem adalah suatu kesatuan dinamis
yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan secara organic; dinamis
berarti bergerak, berkembang kearah suatu tujuan; sosio (sosial) berarti yang
bergerak didalam dan yang menggerakkan sistem itu adalah manusia; ekonomi
berarti kegiatan dalam sistem bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia;
dan teknis berarti dalam kegiatan dipakai harta, alat-alat dan cara-cara tertentu.
Manajemen dalam Islam (Karebet Widjajakusuma, 2002:14) adalah
manajemen yang memiliki cirri khas yang membedakan dengan pengertian
manajemen yang telah dikenal umum. Islam membagi manajemen dalam dua
pengertian: (1) sebagai ilmu dan (2) sebagai aktivitas. Sebagai ilmu, manajemen
dipandang sebagai salah satu ilmu yang tidak berkaitan dengan nilai,
paeradaban (hadlaharah) manapun, sehingga hukum mempelajarinya adalah
fardlu kifayah. Sedangkan sebagai aktivitas, ia terikat pada aturan syara’, nilai
atau hadlaharah Islam. Manajemen Islami berpijak pada aqidah Islam.
Aqidah islam adalah dasar ilmu pengetahuan atau tsaqofah Islam.
Menurut Mochtar Effendy (1986:280-292) dalam bukunya menyebutkan
beberapa ciri dari manajemen menurut ajaran Islam, yaitu:
1. Manajemen berdasarkan akhlak yang luhur (akhlakul karimah). Setiap
muslim di mana pun dia berada harus mempunyai akhlak yang luhur
(akhlakul karimah). Al-Qur’an dan Hadits menjadi dasar dan sumber
akhlak yang mulia. Oleh karena akhlak yang mulia membedakan orang
Islam dan bukan Islam, maka tidak ada pilihan lain lagi setiap pemimpin
atau seorang manajer Islam wajib mempunyai, menghargai,
mempraktekkan akhlak ini. Perusahaan atau lembaga masyarakat milik
muslim harus dikelola berdasarkan prinsip akhlak yang luhur.
2. Manajemen terbuka. Fungsi atau tugas pimpinan atau manajer adalah
memegang amanat, karena dia bukan mengurus atau mengelola harta
benda miliknya sendiri, akan tetapi harta benda milik orang lain, yaitu harta
pemegang saham atau rakyat. Oleh karena itu, ia harus mengelolanya
menurut system manajemen terbuka. Manajemen terbuka seharusnyalah
diterapkan oleh pimpinan atau manajer dan bersedia untuk diminta
keterangan mengenai pengelolaannya.
3. Manajemen yang demokratis. Manajemen demokratis artinya, semua harus
dimusyawarahkan bersama semua peserta, partisipan, dan pemegang
Ana Nurwahida 127
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
saham. Mereka harus diberi hak untuk menyampaikan pendapatnya. Ini
adalah ciri khas Islam berdasarkan perintah Allah dan Rasul-Nya.
Pengertian Infaq
Infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta)
untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminologi syariat, infaq berarti
mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu
kepentingan yang diperintahkan Islam. Jika zakat ada nishabnya, infaq tidak
mengenal nishab. Infaq dikeluarkan setiap orang yang beriman, baik yang
berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia di saat lapang maupun
sempit (QS. 3:134). Jika zakat harus diberikan pada mustahik tertentu (8 asnaf),
maka infaq boleh diberikan kepada siapapun. Misalnya, untuk kedua orang
tua, anak-yatim, dan sebagainya (QS. 2:215).
Infaq adalah pengeluaran suka rela yang di lakukan seseorang, setiap
kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendakinya. Menurut bahasa
infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan harta untuk
kepentingan sesuatu. Sedangangkan menurut islilah syari'at, infaq adalah
mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam islam. Infaq berbeda
dengan zakat, infaq tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan
secara hukum. Infaq tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu,
melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang
miskin, atau orong-orang yang sedang dalam perjalanan.
Dalil naqli yang mendasari infaq sebagaimana firman Allah dalam al-
qur'an (al-Imran: 4). Adapun urgensi infaq bagi seorang muslim antara lain:
1. Infaq merupakan bagian dari keimanan dari seorang muslim.
2. Orang yang enggan berinfaq adalah orang yang menjatuhkan diri dalam
kebinasaan.
3. Di dalam ibadah terkantung hikmah dan manfaat besar.
Infaq menurut Gusfahmi (2007:101) berasal dari kata anfaqa yang berarti
mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut
istilah, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk
satu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam. Infaq dikeluarkan oleh
setiap orang yang beriman baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah,
apakah ia dalam kondisi lapang atau sempit. (Ana Ni’matur Rosyidah, 2009:25)
Infaq menurut Sahri Muhammad (2006:37) adalah mengeluarkan
sebagian harta kita untuk kemaslahatan umum. Infaq menurut M. Syafe’ie El-
Bantanie (2009:2) adalah mengeluarkan sebagian harta benda yang dimiliki
untuk kepentingan yang mengandung kemaslahatan.
Ana Nurwahida 128
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
Infaq menurut al-Jurjani dalam buku Gisfahmi (2007:102) adalah
penggunaan harta untuk memenuhi kebutuhan (shorful mal ilal hajah), dengan
demikian infaq mempunyai cakupan yang lebih luas dibanding zakat.
Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa infaq merupakan salah
satu bentuk keadilan dalam mendistribusikan kekayaan, dimana dalam islam
tujuan dari distribusi kekayaan (Afzalur Rahman, 1995:82) adalah agar
kekayaan tidak menumpuk pada segolongan kecil masyarakat. Karena dalam
harta itu ada hak-hak orang miskin seperti yang tertuang dalam surat adz-
Dzariyat ayat 19 yang berbunyi:
Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan
orang miskin yang tidak mendapat bagian. (QS. Dzariyat: 19)
Sekalipun jumlah yang diinfakkan sedikit sesungguhnya Allah akan
membalasnya, hal ini sesuai dengan surat al-Baqarah ayat 272 yaitu:
Artinya: Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan
tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang
dikehendaki-Nya. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan
Allah), Maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu
membelanjakan sesuatu melainkan Karena mencari keridhaan Allah. dan apa
saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya
dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan).
(QS. al-Baqarah: 272)
Jaminan yang diberikan dalam ayat ini yaitu bahwa infaq yang
dikeluarkan tidak akan disia-siakan. Kita dilarang berfikiran bahwa apa saja
yang telah kita berikan itu akan sia-sia, itu adalah pemikiran yang salah,
disamping itu infaq tersebut akan menghapus ketidakmerataan kekayaan dan
menegakkan prinsip keadilan didunia.(Afzalur Rahman,1995:146-147).
Anjuran Berinfaq
Dalam bukunya Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi (2006:308-317)
menyebutkan bahwa infaq dibagi menjadi:
1. Nafkah Wajib
Ana Nurwahida 129
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
Sistem nafkah dalam syari’at islam merupakan salah satu factor jaminan
keluarga, dan merupakan system yang unik yang dapat merealisasikan
tugas keluarga dalam kepemilikan dalam ruang lingkup keluarga dan
kerabat. Nafkah wajib ini diberlakukan oleh islam adalah dalam rangka
menghadapi kekikran, menguatkan ikatan kerabat, dan menjaga kecintaan
dan keeratan keluarga, karena keluarga merupakan sel utama dalam
masyarakat; sehingga dengan kuatnya keluarga akan menjadikan kuatnya
masyarakat dan selamat bangunannya.
Fuqaha’ sepakat tentang wajibnya kerabat yang memiliki kemudahan untuk
menafkahi kerabatnya yang berkesulitan. Sesungguhnya fikih ekonomi
Umar Radhiyallahu Anhu mencakup beberapa sisi penting tentang system
nafkah, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Umar Radhiyallahu Anhu memperluas ruang lingkup kerabat yang yang
diambil dari system nafkah, dimana beliau mewajibkan menafkahi orang
yang miskin terhadap kerabat lelakinya yang kaya, meski apa pun
tingkatannya, selama mereka adalah ashabah (saudara) yang mewarisi
orang miskin ini.
b. Umar Radhiyallahu Anhu tidak meremehkan sikap orang-orang kaya
yang tidak menafkahi kerabat mereka. Perintah berinfaq datang setelah
perintah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Hal demikian
menunjukkan dengan jelas bahwa perintah tersebut sebagai suatu
keharusan (kewajiban) bukan sekedar sebagai bimbingan atau himbauan
(Yusuf Qardawi,2001:212). Dalam al-qur’an perkataan iman banyak
digabungkan dengan infaq, sepeti firman Allah dalam suran an-Nisa’
ayat 39 yaitu:
.
Apakah kemudharatannya bagi mereka, kalau mereka beriman kepada Allah dan
hari Kemudian dan menafkahkan sebahagian rezki yang Telah diberikan Allah
kepada mereka ? dan adalah Allah Maha mengetahui keadaan mereka.
(QS. an-Nisa’: 39)
2. Nafkah Sunnah
Islam menilai bahwa nafkah sunnah merupakan salah satu sumber
jaminan social yang terpenting, dan nash-nash Al-Qur’an dan As-Sunnah
menghimbau dan menganjurkannya lebih banyak daripada dihitung,
dimana infaq sunnah merupakan pemberian secara sukarela kepada yang
membutuhkan terlepas dari apakah dia keluarga, kerabat atau bukan.
Dibedakannya infaq, akan memperjelas maksud dari penelitian ini,
karena infaq yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nafkah/infaq
Ana Nurwahida 130
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
sunnah. Dalam prakteknya infaq sunnah diberi batasan, karena
sesungguhnya orang yang beriman karena melihat pahala, maka terkadang
dia menginfakkan hartanya dalam bentuk-bentuk kebajikan sampai habis
seluruhnya atau mayoritasnya, sehingga hal itu berdampak pada
kehancuran, dan selanjutnya akan berdampak pada proses distribusi dan
sistem jaminan keluarga.
Fuqaha’ berbeda pendapat tentang batas-batas infaq sunnah. Tapi
pendapat yang dinyatakan oleh sebagian ulama muhaqqiq, bahwa
seseorang tidak boleh menyedekahkan sesuatu yang dibutuhkan untuk
kecukupan dirinya sendiri dan kecukupan orang yang wajib dinafkahinya.
Sedangkan selebihnya itu, maka disunnahkan baginya untuk bersedekah.
Terkait dengan infak ini Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang
diriwayatkan Bukhari dan Muslim yaitu yang berbunyi:
Diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, bahwa Nabi
shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “ ada malaikat yang senantiasa
berdo'a setiap pagi dan sore : "Ya Allah SWT berilah orang yang berinfak,
gantinya. Dan berkata yang lain : "Ya Allah jadikanlah orang yang
menahan infak, kehancuran". (muttafaqun ‘alaih, Bukhori dan Muslim).
Manajemen Infaq Secara Sektoral
Sektoral (Dahlan dan Sofyan, 2003:695) adalah yang berhubungan
dengan sektor, dimana sektor adalah satu bidang usaha/lingkungan suatu
usaha, bagian daerah/wilayah tugas (penjagaan, pertempuran dsb). Sedangkan
sektoral dalam kamus besar bahasa indonesia sektoral adalah terbagi dalam
sektor; bersektor-sektor (www.google.co.id. Diakses tanggal 31 Januari 2010).
Dari pengertian diatas dapat di gambarkan maksud peneliti dalam
penelitian manajemen infaq secara sektoral, adalah pengelompokkan infaq
dalam berbagai sektor yang berhubungan dengan kebutuhan mustahiq, yaitu
seperti sektor pendidikan, dakwah, kesehatan dan ekonomi. Hal ini sesuai
dengan hadits nabi, yaitu yang berbunyi:
Abu Umamah berkata bahwa Rasullullah SAW bersabda,” Sedekah yang
paling utama adalah kemah untuk berteduh di jalan Allah, atau pemberian
kepada pembantu untuk berteduh di jalan Allah, atau unta betina dengan
anaknya di jalan Allah”. (Ahmad dan Tirmidzi).
Hadits ini (Yusuf Qardhawi,2002:123) menunjukkan pemberian infaq
(sedekah) secara sektoral kepada para mustahiq, karena mempunyai manfaat
yang panjang, seperti contoh lainnya sedekah kambing yang hampir beranak
atau unta yang diikuti anaknya agar dengan demikian yang menerima sedekah
itu dapat memanfaatkan susunya untuk anak-anaknya.
Ana Nurwahida 131
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
Manajemen Infaq Secara Sektoral Di BMH Cabang Malang
Berbicara tentang jenis infaq dan manajemen infaq secara sektoral di BMH,
pihak BMH memaparkan bahwasannya di BMH pengaturan (memanage) infaq
dengan membedakannya menjadi dua yang di BMH disebut dengan infaq
umum dan infaq khusus (Sumber: Hasil Wawancara). Infaq umum adalah infaq
yang diberikan oleh donatur tanpa meniatkan atau menginginkan diinfaqkan
kesektor apa dan dalam penyalurannya dinilai fleksibel karena dana dari infaq
umum disalurkan ke berbagai sektor yang membutuhkan dana, sedangkan
infaq khusus atau infaq secara sektoral adalah infaq yang diberikan oleh
donatur dengan meniatkan atau mengakadkan dana infaq yang diberikannya
tersebut disalurkan ke sektor apa, dan dalam penyalurannya benar-benar di
jalankan sesuai dengan niat donator tanpa mengurangi nilai dari infaq tersebut.
Infaq khusus disalurkan pada sektor:
1. Sector social
a. Kesehatan gratis. Kesehatan gratis rutin dilakukan setiap bulannya di
wilayah Tumpang, Donomulyo dan Kesembon, sedangkan yang tidak
rutin pernah dilakukan di daerah poncokusumo dan Kucur.
b. Khitanan missal.
c. Tanggap bencana.
Penyaluran infaq khusus pun disalurka saat adanya bencana dalam
berbagai skala, seperti:
a. Skala Nasional. Seperti Tsunami di Aceh, Gempa Yogyakarta dan
Padang, serta Bantuan ke Palestina, dalam hal ini BMH cabang Malang
bekerjasama dengan BMH pusat.
b. Skala Regional. Seperti banjir di Bojonegoro, dan Situbondo
c. Skala Lokal
2. Sector ekonomi
a. Ternak kambing
Dalam ternak kambing, BMH tidak bekerja sendiri tetapi dibentuk
koordinator yang bertugas melaporkan hal-hal yang terjadi selama
proses ternak dan bertugas sebagai pendamping. Dalam ternak kambing
BMH tidak menggunakan system bagi anak tetapi dengan system
penggemukkan, maksudnya kambing hanya dipelihara sampai gemuk
dan kemudian dijual, dengan system bagi hasilnya yang diterapkan
yaitu 45 : 5: 50 dimana BMH mendapat 45% dari hasil penjualannya, 5%
untuk coordinator dan 50% untuk peternaknya.
Dimana bagian dari BMH yang sebesar 45% tersebut di gunakan untuk
pembelian kambing kembali untuk diternakkan. Hasil dari ternak
kambing ini juga disalurkan kepada para umat disetiap hari raya Idul
Adha, selain menyalurkan kambing sebagai hewan kurba, BMH juga
Ana Nurwahida 132
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
menyalurkan sapi, dimana setiap tahunnya mengalami peningkatan
seperti yang terlihat dalam tabel dan grafik berikut ini:
Jumlah Penyaluran Kurban
Tahun 2014-2015
Dari tabel tersebut, dapat dilihat peningkatannya dalam grafik berikut ini:
b. Penyaluran bantuan modal usaha
Dalam bantuan ini BMH bekerjasama dengan BSM (Bank Syari’ah
Mandiri), yang dalam beberapa tahun ini baru menyalurkan bantuan
kepada satu orang yang berbisnis dalam bidang kripik.
3. Sector dakwah
a. Sekolah da’i.
b. Operasional da’i.
4. Sector pendidikan
Beasiswa dhuafa. Seperti yang diutarakan oleh MARKOM (Marketing
Komunikasi) BMH dari beberapa pilihan diatas yang paling banyak dipih
para donatur adalah program beasiswa untuk para dhuafa. Dalam program
ini setiap donatur memiliki beberapa pilihan seperti: memilih calon anak
asuhnya siapa saja, atau tidak memilih calon anak asuh.
Program beasiswa di BMH ini menurut penuturan dari Manager
Pendayagunaannya Bapak Humam mengatakan beasiswa bagi kaum
Ana Nurwahida 133
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
dhuafa di BMH beda dari instansi lainnya (Sumber: Hasil Wawancara), ada
tiga hal yang membedakannya yaitu:
a. Syarat calon Penerima Beasiswa adalah: yatim, piatu, dhuafa, masih aktif
sekolah, mau mengaji, dan berprestasi.
b. Tempo, dilihat dari pencairan dananya di BMH tidak menunggu waktu
lama karena jika awal bulan, pertengahan bulan maupun akhir bulan
mendapatkan dana awal berikutnya sudah bisa dicairkan dan di
salurkan.
c. Pola distribusi, pola yang diterapkan adalah beasiswa tidak diberikan
secara cash tetapi dalam bentuk barang-barang yang diperlukan saat itu
oleh anak asuhnya, karena dalam hal ini BMH mempunyai prinsip
“haram hukumnya” memberikan uang cash, hal ini dilihat dari segi
amanah karena jika disalurkan dalam bentuk cash dari beberapa
pengalaman tahun sebelumnya banyak uang beasiswa tidak digunakan
sebagaimana mestinya dan jika diambil oleh para orang tuanya, sebagian
besar dana tersebut tidak tersampaikan kepada si anak untuk urusan
sekolahnya tetapi digunakan untuk biaya hidup, melihat fenomena
seperti inilah BMH tidak memberikan beasiswa dalam bentuak uang
cash, tetapi dalam bentuk barang-barang keperluan sekolah yang
dibutuhkan anak asuh pada waktu itu. Beasiswa ini diberikan kepada
kaum dhuafa diberbagai jenjang pendidikan seperti:
1) SD, mendapatkan Rp. 35.000/bulannya.
2) SMP, mendapatkan Rp. 40.000/bulannya.
3) SMA, mendapatkan Rp. 50.000/bulannya.
Kendala Yang Dihadapi dalam Pengelolaan Infaq Secara Sektoral Di BMH
Cabang Malang
Semua yang dilakukan dan dikerjakan sehari-harinya oleh BMH
diyakini sebagai ibadah, oleh karena itu seperti yang telah dikatakan oleh
bapak Sudarman pastinya kendala itu ada, sekecil apapun itu, tetapi dengan
adanya kendala tidak membuat mereka putus asa, ada beberapa kendala yang
dihadapi, terutama dalam pencarian donatur baru seperti (Sumber: Hasil
Wawancara):
1. Mendapat sambutan yang kurang baik oleh pemilik rumah saat BMH
menawarkan programnya.
2. Tiba-tiba semangat saat bertugas dalam penggalangan dana infaq maupun
waktu penyalurannya menurun, hal ini biasanya karena faktor fisik, seperti
lelah, dan alam, seperti dalam bertugas kehujanan dan kepanasan
3. Diutarakan oleh Bapak Humam, Manager pendayagunaan secara umum
kendala yang dihadapi adalah terkait dengan laporan infaq yang telah
terpakai, baik itu laporan keuangan maupun laporan lainnya seperti
Ana Nurwahida 134
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
laporan terselenggaranya program-program, laporan terkait dokumentasi-
dokumentasi, maupun pelaporan bukti transaksi (Sumber: Hasil
Wawancara).
4. Diutarakan juga oleh divisi MARKOM, Bapak Sudarman, pernah terjadi
beberapa donatur rutin dan donatur untuk dana beasiswa yang merupakan
pemasukan dana untuk dana infaq umum dan khusus tidak lagi
mennyalurkan dananya ke BMH.
Langkah-langkah BMH Cabang Malang Dalam Mengantisipasi Kendala
Yang Dihadapi
Dalam menyikapi dan mengantisipasi kendala yang dihadapi dari BMH
melakukan beberapa cara seperti dalam hal:
1. Mendapat sambutan yang kurang baik oleh pemilik rumah, mereka
menyikapinya dengan beristigfar, dan mereka selalu berfikir positif bahwa
orang tersebut berkelakuan seperti itu karena mereka belum mengenal
BMH, dan untuk mengantisipasi agar hal serupa tidak terulang sebelum
datang ke rumah calon donatur, pihak BMH sudah mempunyai data-data
dan informasi tentang calon donaturnya, yang didapat dari pihak tertentu
yang bisa dipercaya, dengan bekal data, dan informasi tersebut BMH dapat
menyiapkan cara atau metode dalam menyampaikan maksud
kedatangannya dan dapat meminimalkan kejadian serupa.
2. Tiba-tiba semangat berkurang, agar para karyawan bersemangat kembali,
BMH setiap satu bulan sekali mendatangkan motivator, dan setiap
karyawan diminta mengeluarkan pendapat, dan hal-hal apa saja yang
membuat semangat mereka kendur, dan dalam acara ini juga sebagai
moment saling tukar pengalaman dan saling membantu antar divisi yang
lain. Diharapkan dengan mendatang motivator dapat membangkitkan
semangat para pegawai kembali untuk bekerja menggalang dana dan
menyalurkan dana infaq.
3. Dalam hal laporan keuangan yang bermasalah, BMH menawarkan jalan
keluar yaitu dengan menyeragamkan bentuk maupun format laporan
keuangan setiap wilayah, hal ini di maksudkan untuk memudahkan kedua
pihak dalam pelaporan dan pengecekannya, serta dapat memahami dengan
mudah berapa pemasukan dan pengeluaran dari infaq.
4. Untuk menyikapi berhentinya para donatur rutin menyalurkan dananya ke
BMH, pihak BMH tidak berdiam diri saja, tetapi dari BMH mendatangi
donatur tersebut dan menanyakan alasan mereka berhenti menjadi donatur
rutin, apakah karena alasan keuangan mereka yang mulai menipis atau
karena mereka tidak lagi menetap di Malang, dan sebagian besar mengakui
alasan mereka berhenti karena para donatur tidak lagi menetap dimalang,
disini BMH menjalankan perannya yaitu dengan menjelaskan tentang
Ana Nurwahida 135
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
keberadaan BMH tidak hanya didaerah Malang saja, sehingga mereka
meskipun berhenti menjadi donatur rutin di BMH cabang Malang dengan
penjelasan tersebut diharapkan mereka menjadi donatur di BMH cabang
lainnya.
Kesimpulan
Dari paparan data yang didapat oleh peneliti dan dari pembahasan
tersebut, sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan manajemen
infaq secara sektoral di BMH cabang Malang, menganalisis kendala yang
dihadapi dan menganalisis langkah-langkah solusinya, dapat disimpulkan
bahwa sebagai LAZNAS, BMH cabang Malang menerapkan manajemen yang:
1. Manajemen berdasarkan akhlak yang luhur (akhlakul karimah).
2. Manajemen terbuka.
3. Manajemen yang demokratis.
4. Manajemen berdasarkan ilmiah.
5. Manajemen berdasarkan tolong-menolong (ta’awun).
6. Manajemen berdasarkan perdamaian.
Dengan memiliki ciri manajemen seperti ini manajemen infaq di BMH
cabang Malang berjalan dengan baik, seperti pada perencanaan,
pengorganisasian, tindakan, dan pengawasan:
1. Planning
Planning yang dibuat dan di jalankan sesuai dengan tujuan
organisasi seperti:
a. Menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali
kepada yang berhak meenrimanya.
b. Menggali berbagai potensi umat untuk diberdayakan guna mengatasi
berbagai problematika umat sebagai bentuk kepedulian sesama muslim
Perencanaan merupakan aktivitas manajemen yang paling krusial,
bahkan ia adalah langkah awal untuk menjalankan manajemen sebuah
pekerjaan. Perencanaan merupakan kebutuhan setiap Divisi sebelum
menjalankan tugasnya, perencanaan juga dibuat dalam jangka pendek
(harian dan mingguan) dan jangka panjang (bulanan, dan tahunan).
2. Organizing
Pengorganisasian dan pengelompokkan yang dijalankan seperti
mengelompokkan jenis infaq khusus dan infaq umum agar dapat
tersalurkan dengan baik ke berbagai sector, dan untuk membantu
penyaluran tersebut agar merata BMH cabang Malang membentuk KPM3
(Konsorsium Pemberdayaan Masyarakat Muslim Malang) yang
beranggotan 2 orang tiap wilayahnya.
Ana Nurwahida 136
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
3. Actuating
Untuk menjalankan perencanaan yang telah dibuat, agar segenap jajaran
yang ada di BMH Malang baik itu para Manajer maupun karyawannya
bekerja dengan baik dan solid, BMH menerapkan motivasi berupa reward
bagi karyawan yang mendapatkan dana infaq sesuai dengan target atau
melebihi target dan punishment bagi karyawan yang belum bisa
mendapatkan dana infaq sesuai dengan target, menjaga komunikasi yang
baik antar divisi, kepada para donaturnya dan masyarakat sekitarnya, yang
berguna sebagai salah satu cara menjaga para donatunya.
4. Controlling
Setelah merencanakan, mengorganisasikan, dan menjalankan beberapa
rencana yang telah dibuat, BMH melakukan pengawasan agar berjalan
sesuai dengan yang direncanakan. Pengawasan dengan bantuan dari pihak
lain juga dilakukan seperti pengawasan yang di lakukan oleh KPM3 dalam
menyalurkan dana infaq ksusus dan melaporkan segala sesuatunya yang
terjadi kepada BMH cabang Malang. Di BMH pengawasan yang
ditanamkan adalah pengawasan dari diri sendiri, karena dengan demikian
pengawasan dari luar dengan sendirinya akan ada. Adapun kendala yang
dihadapi BMH dalam manajemen infaq secara sektoral adalah:
a. Mendapat sambutan yang kurang baik dari calon donatur, saat
memperkenalkan BMH dan penggalangan dana infaq.
b. Para karyawan tidak semangat lagi menjalankan tugasnya, sehingga jika
biarkan akan mengurangi pemasukan dana infaq ke BMH.
c. Para koordinator kesulitan dalam melaporkan pengeluaran dana infaq.
d. Berhentinya donatur menyalurkan dana infaqnya kepada BMH cabang
Malang.
Dari kendala tersebut berikut adalah langkah BMH mengantisipasinya,
yaitu:
1. Agar tidak mendapat sambutan yang sama untuk hari berikutnya, jauh
hari sebelum ke rumah calon donatur BMH sudah memiliki data dan
informasi tentang calon donaturnya sehingga akan dengan mudah
mempersiapkan diri dalam memeperkenalkan BMH dan menggalang
dana.
2. Agar semangat bekerja para karyawannya kembali, BMH mendatang
motivator, mengadakan sharing terkait dengan mengapa semangat
bekerja mereka berkurang, sehingga dengan mendatangkan motivator
dapat membangun semangat mereka lagi untuk lebih giat bekerja.
3. Untuk mengatasi kesulitan dalam hal laporan keuangan, BMH
menerapkan penyeragaman bentuk laporan keuangan ditiap daerah
koordinator, sehingga dapat memudahkan kedua belah pihak.
Ana Nurwahida 137
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
4. Untuk mengatasi donatur yang berhenti, BMH melakukan kunjungan ke
rumah atau kantor donatur tersebut dan menanyakan alasan berhenti
menjadi donatur, jika mereka berhenti karena tidak bertempat tinggal
didaerah Malang lagi, maka BMH akan menyarankan donaur tersebut
untuk menjadi donatur BMHdi wilayah luar Malang, itu pun jika
mereka menyetujuinya.
Daftar Pustaka
Al-Barry, M. Dahlan, dan Lya Sofyan Yacub. 2003. Kamus Induk Istilah Ilmiah
Seri Intelektual. Surabaya: Target Press.
Al-Bugha, Mushthafa. 1987. Nuzhatul Muttaqin: Syarhun Riyadush Shalihin.
Cet. Ke 15. Beirut, Muassasah Ar-Risalah. Ibnu Sunarto dan Aunur Rafiq
Shaleh Tamhid (penterjemah). 2005. Nuzhatul Muttaqin-Syarhun
Riyadush Shalihin, Cet. 1, Jakarta: Robbani Press.
Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta:
Rineka Cipta.
Azwar, Saefudin. 1998. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Effendi, Ek. Mochtar. 1986. Manajemen Suatu Pendekatan Berrdasarkan Ajaran
Islam. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
El-Bantanie, M. Syafe’ie. 2009. Zakat Infaq dan Sedekah. Bandung: Salamadani.
Hasan, M. Ali. 2006. Zakat dan Infaq. Jakarta: Prenada Media Group.
Hafidhuddin, Didin. Dan Hendri Tanjung. 2005. Manajemen Syari’ah Dalam
Praktek. Jakarta: Gema Insani.
Nawawi, Imam. 2005. Nuzhatul Muttaqin, Jilid 1, Beirut, Muassasah Ar-
Risalah,
Muhil dan Farid (penterjemah). 2007. Syarah dan Terjemah Riyadush Shalihin,
Cetakan Ketiga, Jakarta: Al-I’tishom Cahaya Umat.
Nii’matur Rosyidah, Ana.2009. Analisis Penyaluran Dana Hibah dan Infak pada
Usaha Mikro. Skripsi. Malang: FE-UIN.
Qardhawi, Yusuf. 2001. Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam. Jakarta:
Robbani Press.
Ana Nurwahida 122
Jurnal MALIA, Volume 7, Nomor 1, Januari 2016
Recommended