Kabupaten Bekasijdih.bekasikab.go.id/bekasiconfig/downlotu.php?file=90pb... · Undang-Undang Nomor...
View
13
Download
0
Category
Documents
Report
Preview:
Click to see full reader
Citation preview
Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Recommended
SALINAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG … · Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten
Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA PEMBENTUKAN …sjdih.sidoarjokab.go.id/sjdih/webadmin/webstorage/... · 4. Kabupaten Ngada adalah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Documents
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR … · 2020. 4. 27. · Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten
Documents
NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG …Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Blitar dan Kabupaten .Timor Tengah Utara), sehingga bentuk pemilihannya “Setuju” dan “Tidak Setuju”
Documents
PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN · Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, ... yang mencakup juga rumah makan,
Documents
PERATURAN DAERAH KABUPATEN … · Web viewUndang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun
Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA ... - Produk …produk-hukum.kemenag.go.id/downloads/c7834eead6af235ac3d63e09… · Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai
Documents
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH ... · 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten
Documents
no 7 th 2010.pdfPEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN ... Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Documents
peraturan.bkpm.go.id · (HO) Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang PemtMtukan Kabupten Nunukan, Kabupaten Melinau, Kabupaten Kutai Barat,
Documents
UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA...Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, secara pasti di lapangan
Documents
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT · 3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur
Documents
· KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR : 9 TAHUN 2016 PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR : 9 TAHUN 2016 ... Kabupaten Purwakarta dan Subang dengan Kabupaten mengubah Undang-Undang
Documents
BUPATI MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA · Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur
Documents
telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 4 Tahun · telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah
Documents
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT...Kabupaten Kutai Barat. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai
Documents
TENGAH_10_2002.pdf · Al-Hadist; Undang-undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Sumatera utara jo, Undang-undang Nomor
Documents
aceh.bpk.go.id · 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh
Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2009/uu13-2009.pdfKabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten
Documents
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULUKabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang
Documents