View
255
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
8/15/2019 Kajian Tentang Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia
1/26
SURAT KUASA PENGIKATAN JAMINAN FIDUSIA
DI LINGKUNGAN PERBANKAN
8/15/2019 Kajian Tentang Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia
2/26
DAFTAR ISI
Halaman
Lembar Juduli
Lembar Pengesahanii
Kata Pengantariii
Daftar Isiiv
BAB I: PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah dan Rumusannya 1
2. Tujuan Penelitian 4
3. Manfaat Penelitian 4
4. Kajian Pustaka 4
5. Metode Penelitian 8
a. Pendekatan Masalah 8
b. Bahan Hukum 8
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan
Hukum
9
6. Pertanggungjawaban Sistematika 10
BAB II DASAR PEMIKIRAN PEMBUATAN PERJANJIAN
8/15/2019 Kajian Tentang Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia
3/26
KUASA PEMASANGAN FIDUSIA
1. Perjanjian Kuasa Sebagai Perjanjian Obligatoir 12
2. Alasan Subyektif dari Pihak Kreditor 20
3. Alasan Obyektif dari Pemberi Fidusia 23
4. Manfaat Perjanjian Kuasa Pemasangan Fidusia 24
BAB III KARAKTERISTIK PERJANJIAN KUASA
PENGIKATAN FIDUSIA
1. Pembakuan Surat Kuasa Pengikatan Jaminan
Fidusia
39
2. Klausula Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia 41
1. Kuasa Pendaftaran 59
2. Kuasa Substitusi 61
BAB IV:PENUTUP
1. Kesimpulan
2. Saran
64
65
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah dan Rumusannya
Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada
tanggal 30 September 2000 (untuk selanjutnya disebut UUJF) diharapkan dapat memberikan
kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan dalam rangka penjaminan dan kebutuhan
8/15/2019 Kajian Tentang Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia
4/26
praktek. Akan tetapi, ada kebutuhan dalam praktek untuk menjaminkan barang bergerak , tetapi
tanpa penyerahan barang secara fisik. Untuk maksud tersebut tidak dapat digunakan lembaga gadai
(yang mensyaratkan penyerahan benda) dan juga tidak dapat digunakan hipotik (yang hanya
diperuntukkan terhadap barang tidak bergerak saja). Karena itu, dicarikanlah jalan untuk dapat
menjaminkan barang bergerak tanpa penyerahan fisik barang tersebut.1
Diharapkan pula dengan
undang-undang ini akan memberikan kedudukan yang memberikan pelunasan yang didahulukan
mendahului dari kreditur lain [kedudukan preferen] apabila akta fidusia tersebut dibuat secara notariil
dan kemudian didaftarkan. Untuk dapat melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat [2] dan Pasal 13
ayat [4] UUJFmaka perlu diatur tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan aktanya.
Proses pendaftaran jaminan fidusia dimulai dengan pembuatan akta yang dibuat secara
notariil kemudian ditindaklanjuti dengan pendaftaran pada kantor pendaftaran jaminan fidusia yang
saat ini telah terdapat di berbagai tingkat propinsi di Indonesia. Atas pendaftaran jaminan fidusia
tersebut, maka Kantor Pendaftaran Fidusia selanjutnya akan menerbitkan sertifikat jaminan fidusia.
Biaya pembuatan akta Jaminan Fidusia adalah
mengacu pada Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 86 tahun 2000 tentang
Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia sedangkan
mengenai ketentuan mengenai besarnya biaya pendafaran Jaminan Fidusia adalah mengacu pada
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang
Berlaku Pada Departemen Kehakiman. Dalam penerapannya masih terdapat pembuatan akta jaminan
fidusia yang masih kurang sesuai dengan ketentuan dalam UUJF. Beberapa Lembaga Pembiayaan
khususnya Lembaga Perbankan dalam beberapa kondisi tertentu masih menggunakan Format Akta
Fidusia yang dibuat secara di bawah tangan disertai pula dengan Surat Kuasa Pengikatan Jaminan
Fidusia. Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia disertakan pula melengkapi akta fidusia di bawah
1 Munir Fuady, Jaminan Fidusia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 5
1
8/15/2019 Kajian Tentang Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia
5/26
tangan dengan pertimbangan bahwa Bank dapat sewaktu-waktu memasang Akta Jaminan Fidusia
bilamana Debitor terlihat menunjukkan gejala wanprestasi. Hal ini diilhami pula oleh penerapan
Surat Kuasa Memasang Hipotik sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996
tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (untuk
selanjutnya cukup disebut UUHT)
UUJF maupun peraturan pelaksanaanya sama sekali tidak menyebut kemungkinan adanya
Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia. Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia diterapkan dalam
praktek selain mengantisipasi gejala memburuknya prestasi Debitor juga mengingat kebutuhan bisnis
terutama dalam dunia perbankan yang sangat competitive dan dalam rangka menekan biaya serendah
mungkin sebagai upaya menarik minat nasabah untuk menjadi Debitor Bank sehingga diharapkan
dapat meningkatkan profit bagi Bank, tanpa meninggalkan sisi prinsip kehati-hatian dalam
menyalurkan kredit.
Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia terbentuknya selain diilhami oleh Surat Kuasa
Memasang Hipotik sebagaimana diuraikan di atas juga diilhami pula oleh Surat Kuasa Membebankan
Hak Tanggungan. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (selanjutnya cukup disebut SKMHT)
sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUHT.
Pengikatan Fidusia dalam praktek sering menggunakan Surat Kuasa Pengikatan Jaminan
Fidusia yang dibuat bersamaan dengan penandatanganan akta fidusia di bawah tangan.
Permasalahan ini menarik untuk kami angkat ke dalam tulisan mengingat UUJF tidak mengatur sama
sekali mengenai Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia.
Bertitik tolak dari latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat ditarik
permasalahan sebagai berikut:
a. Apa dasar pemikiran yang melatarbelakangi pembuatan Surat Kuasa Pengikatan Jaminan
Fidusia tersebut ?
8/15/2019 Kajian Tentang Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia
6/26
b. Bagaimanakah karakteristik Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia yang dibuat oleh para
pihak dalam rangka penyaluran dana pinjaman Bank?
2. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui dan memahami sejauh manakah efektifitas penerapan Surat Kuasa Pengikatan
Jaminan Fidusia tersebut untuk kemudian ditingkatkan menjadi akta fidusia?
b. Untuk mengetahui bagaimanakah, syarat, bentuk, dan substansi Surat Kuasa Pengikatan Jaminan
Fidusia tersebut?
3. Manfaat Penelitian
Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan sebagai:
a. Sumbangan pemikiran terhadap permasalahan penerapan Surat Kuasa Pengikatan Jaminan
Fidusia, khususnya terhadap Notaris dalam membuat Akta Fidusia berdasarkan Surat Kuasa
Pengikatan Jaminan Fidusia
b. Dalam rangka ikut berpartisipasi pembaharuan hukum nasional.
4. Kajian Pustaka
Pada dasarnya dalam memberikan jaminan Fidusia, Pemberi Fidusia wajib hadir di hadapan
notaris. Namun apabila yang bersangkutan tidak dapat hadir sendiri, ia wajib memberikan kuasa
kepada pihak lain dengan Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia. Berkaitan dengan pemberian
kuasa tersebut maka perlu juga memperhatikan ketentuan pemberian kuasa sebagaimana diatur dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek yang untuk selanjutnya cukup disebut
BW) yang memberikan dasar –dasar pemberian Kuasa. Pasal 1792 BW memberikan batasan tentang
Pemberian Kuasa sebagai berikut: Pemberian Kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang
memberikan kekuasaan atau wewenang kepada orang lain yang menerimanya, untuk atas namanya
menyelenggarakan suatu urusan.
8/15/2019 Kajian Tentang Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia
7/26
Berdasarkan batasan tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberian kuasa
adalah merupakan suatu perbuatan menyelenggarakan suatu urusan yang mempunyai akibat hukum
untuk dan atas nama orang yang diwakili.
Lebih lanjut dari bunyi pasal 1792 tersebut dapat diuraikan secara rinci bahwa pemberian
kuasa tidak lain adalah suatu persetujuan atau perjanjian. Apabila melihat dari sifat perjanjian,
maka pemberian kuasa ini adalah merupakan perjanjian khusus. Oleh karena pemberian kuasa
merupakan suatu perjanjian, maka di dalamnya menimbulkan hak dan kewajiban di antara para
pihak. Namun penerima kuasa berhak untuk menolak atau melepaskan kuasa itu, begitu pun
sebaliknya pemberi kuasa berhak untuk mencabut kuasa tersebut. Penerima kuasa dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa untuk menyelenggarakan suatu urusan. Tidak semua
tindakan atau perbuatan dapat dikuasakan kepada orang/pihak lain, apabila orang/pihak yang
berkepentingan tersebut berhalangan.2
Berkaitan dengan hal tersebut di atas, pemberian kuasa tidak hanya menyangkut hubungan
intern antara Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa akan tetapi Penerima Kuasa berhak untuk
melakukan hubungan dengan pihak ketiga sebagaimana dikatakan Habib Adjie. sebagai berikut:
"Dalam hal seseorang kuasa menerima kuasa dari Pemberi Kuasa hanya dalam hubunganintern antara Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa, dimana Penerima Kuasa tidak berhak
mewakili Pemberi Kuasa untuk melakukan hubungan dengan pihak ketiga, maka perjanjian
kuasa ini tidak melahirkan suatu perwakilan”.3
Pasal 1793 BW menyebutkan cara dan bentuk pemberian kuasa antara lain bahwa pemberian
kuasa dapat diberikan dan diterima dalam bentuk akta resmi, seperti akta notaris, akta yang
dilegalisasi di kepaniteraan pengadilan, akta yang dibuat oleh pejabat, dan sebagainya, juga dapat
diberikan dengan surat di bawah tangan, surat biasa, dan dapat juga diberikan secara lisan. Pemberian
kuasa dapat juga terjadi secara diam-diam, artinya suatu kuasa terjadi dengan sendirinya tanpa ada
2 Hasanuddin Rahman, Aspek – Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia, Citra
Aditya Bakti, Bandung 1995, h. 244-2453 Habib Adjie, Pemahaman Terhadap Bentuk Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, Mandar
Maju, Bandung 1999, h. 9
8/15/2019 Kajian Tentang Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia
8/26
persetujuan terlebih dahulu. Selanjutnya isi suatu pemberian kuasa dapat dibedakan menjadi
beberapa macam antara lain:
a. Pemberian Kuasa Khusus
Pemberian Kuasa untuk melakukan suatu atau beberapa hal tertentu saja. (pasal 1775 BW)
b. Pemberian Kuasa Umum
Pemberian Kuasa untuk melakukan tindakan-tindakan pengurusan barang-barang harta kekayaan
pemberi kuasa meliputi segala kepentingan pemberi kuasa.
c. Kuasa Istimewa adalah suatu kuasa yang sangat khusus yang secara tegas menyebut satu persatu
tindakan apa yang harus dilakukan oleh Penerima Kuasa (Pasal 1776 BW)
d. Kuasa Perantara adalah pemberian Kuasa dimana kuasa hanya menjadi penghubung antara
Pemberi Kuasa dengan pihak ketiga, sedangkan hubungan selanjutnya menjadi urusan pihak
Pemberi Kuasa dengan Pihak Ketiga.
Lebih lanjut dari bunyi pasal 1792 yang menyebutkan antara lain bahwa : “Pemberian
Kuasa tidak lain adalah suatu persetujuan atau perjanjian” , maka dengan demikian Surat Kuasa
Pengikatan Jaminan Fidusia ruang lingkupnya tidak dapat terlepas dari salah satu asas dalam
perjanjian pada umumnya yaitu Asas Kebebasan Berkontrak yang mensyaratkan bahwa para pihak
diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk memperjanjikan apa saja asalkan tidak bertentangandengan peraturan perundang-undangan yang ada, kepatutan, dan ketertiban umum. Asas Kebebasan
Berkontrak tersebut dapat dilihat pada Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
Asas Kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup
sebagai berikut:
1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.2) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian.3) Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuatnya.4) Kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian5) Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian.
8/15/2019 Kajian Tentang Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia
9/26
6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (aanvullend, optional).
4
Tentang Kewajiban Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa maka BW telah mengaturnya yaitu
sebagaimana dinyatakan dalam Buku Ketiga, Bab XIV, bagian kedua dan ketiga. Demikian pula
mengenai berakhirnya pemberian kuasa di dalam Pasal 1813 sampai dengan 1819 BW telah pula
diatur hal tersebut. Substansi Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia diharapkan merupakan
pemberian kuasa yang sesuai dengan konsep yang tertuang dalam BW, yaitu yang utama adalah
untuk melakukan atau menyelenggarakan satu urusan tertentu, dalam hal ini adalah mengikat secara
Fidusia.
5. Metode Penelitian
a. Pendekatan Masalah
Penelitian ini tergolong penelitian hukum, dalam hal ini permasalahan yang dikaji didekati
secara statute approach artinya penelitian hukum yang bertolak dari peraturan perundang-undangan
yang ada dan masih berlaku . Peraturan yang berkaitan dengan Pembuatan Surat Kuasa serta
Peraturan yang berkaitan dengan pembebanan fidusia. Kajian ini selanjutnya dipergunakan untuk
menelaah bagaimana efektifitas Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia untuk dapat ditingkatkan
menjadi Akta Jaminan Fidusia serta syarat, bentuk, dan substansi Surat Kuasa Pengikatan Jaminan
Fidusia.
b. Bahan Hukum
Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
pembuatan surat kuasa dalam hal ini adalah Burgerlijk Wetboek serta peraturan perundang-undangan
4 Hasanuddin Rahman, Op Cit hal.148
8/15/2019 Kajian Tentang Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia
10/26
yang mengatur tentang Jaminan Fidusia dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1999
berikut dengan segenap peraturan pelaksanaannya, maupun Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia.
Bahan hukum sekunder adalah berupa pendapat Notaris tentang segala hal yang berkaitan
dengan permasalahan yang diajukan.
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum
Bahan hukum primer maupun sekunder yang diperoleh akan diinventariskan dan
diidentifikasikan untuk selanjutnya dipergunakan dalam menganalisis permasalahan yang
berhubungan dengan kajian penelitian ini. Bahan hukum primer inventarisasi serta identifikasi bahan
hukum yang dipergunakan adalah studi kepustakaan yang mengacu para peraturan perundang-
undangan, Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia, buku-buku atau literatur, sedangkan untuk bahan
hukum sekunder adalah dengan melalui wawancara langsung dengan beberapa notaris maupun
pengacara, serta pejabat Kantor Pendaftaran Fidusia. Kesemuanya dilakukan secara logis dan
sistematis sesuai obyek penelitian dengan harapan akan mempermudah alur penyelesaian penelitian
ini. Setelah melalui tahap-tahap inventarisasi dan indentifikasi terhadap bahan-bahan hukum yang
relevan, langkah selanjutnya adalah sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada baik berupa
peraturan perundang-undangan, kajian pustaka serta wawancara. Proses sistematisasi ini juga
diberlakukan terhadap teori-teori,konsep-konsep serta bahan rujukan lainnya.
Rangkaian tahapan tersebut dimaksudkan untuk mempergunakan pengkajian dari
permasalahan penelitian agar konsistensi logisnya tetap ada, sehingga sesuai dengan teori-teori
hukum yang ada, asas-asas tertentu untuk membuat kesimpulan deskriptif yang bersifat kritis analitis.
6. Pertanggungjawaban Sistematika
Pertama-tama tesis ini diawali dengan Bab I Pendahuluan, di dalamnya diuraikan mengenai
gambaran umum permasalahan yang dibahas, yang akan dijabarkan lebih lanjut pada bab berikutnya.
8/15/2019 Kajian Tentang Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia
11/26
Sub bab pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, berisikan tentang dasar teori yang dikaitkan
dengan kenyataan yang terjadi sehingga menimbulkan suatu permasalahan yang dituangkan pada sub
bab rumusan masalah. Setiap penulisan karya ilmiah selalu menghendaki tujuan apa yang akan
diperoleh yaitu yang dituangkan dalam sub bab tujuan penulisan. Selain itu tersusunnya karya ilmiah
ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi diri penulis maupun institusi yang tertuang dalam
manfaat penulisan. Agar penulisan ini sesuai dengan prosedur tata cara penulisan, maka pemecahan
masalah dilakukan melalui suatu metode yang dijabarkan dalam sub bab metodologi. Sedangkan
untuk membantu pemecahan permasalahan maka pada sub bab kajian pustaka diuraikan mengenai
beberapa pendapat dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan ini. Terakhir
ialah sub bab sistematika penulisan yang bertujuan untuk mempermudah mengetahui isi dari
penulisan ini secara sistematis.
Lalu disusul Bab II yang membahas mengenai teori Surat Kuasa dan Perjanjian pada
umumnya, yang disajikan dalam bentuk uraian secara teoritis, yang nantinya dipergunakan sebagai
dasar pembahasan masalah pada bab berikutnya.
Kemudian Bab III membahas mengenai manfaat dan implikasi yuridis atau akibat hukum
Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia dalam praktek, yang didasarkan pada pendapat Notaris
setempat. Didalamnya akan dibahas pula mengenai bentuk dan substansi Surat Kuasa Pengikatan
Jaminan Fidusia yang dipergunakan oleh salah satu Bank Swasta Nasional Devisa terkemuka.
Akhirnya Bab IV merupakan penutup dari seluruh rangkaian dan pembahasan yang terdiri
dari sub bab kesimpulan dan saran. Pada sub bab kesimpulan di dalamnya berisikan jawaban atau
solusi atas permasalahan dengan didasarkan atas landasan teori dan praktek, sedangkan sub bab saran
berisikan sumbangan pemikiran atas permasalahan yang dibahas sebagai pemecahan dari
permasalahan tersebut.
8/15/2019 Kajian Tentang Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia
12/26
8/15/2019 Kajian Tentang Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia
13/26
BAB IV
PENUTUP
3. Kesimpulana. Bank adalah salah satu lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari
masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Bank dalam
menjalankan usahanya tidak diperkenankan untuk meninggalkan salah satu prinsip utama dalam
perbankan yaitu prinsip kehati-hatian (prudential banking). Fiducia sebagai salah satu bentuk
jaminan yang lahir dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
diharapkan benar-benar mampu memberikan kedudukan yang diutamakan bagi Kreditor. Seiring
dengan perkembangan bisnis perbankan yang sangat kompetitif, dalam prakteknya untuk kredit-
kredit tertentu maka salah satu Bank Swasta Nasional Devisa terkemuka memberikan kredit
dengan hanya berdasarkan Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia dan Perjanjian Pengikatan
Fidusia yang dibuat di bawah tangan. Hal tersebut berlaku untuk jumlah pinjaman sampai
dengan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), pengikatan dilakukan di bawah tangan
dan disertai pula dengan pemberian kuasa untuk mengikat secara fidusia. Berdasarkan
pertimbangan persaingan bisnis dan jumlah kredit yang relatif tidak terlalu besar maka Bank
menempuh alternatif tersebut di atas dalam rangka menyalurkan kreditnya.
b. Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia pada intinya berisikan antara lain menyatakan bahwa
Bank sewaktu-waktu dapat mengikat secara notariil atas obyek jaminan fidusia. Keberadaan
Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia adalah didahului dengan perjanjian pokoknya yaitu
dalam hal ini adalah Perjanjian Kredit. Substansi Surat Kuasa sama halnya dengan Surat Kuasa
Memasang Hipotik (Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan) maka di dalamnya pun berisi
janji-janji. Janji-janji tersebut lebih untuk mendorong terlaksananya pengikatan fidusia menurut
64
8/15/2019 Kajian Tentang Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia
14/26
ketentuan yang disyaratkan undang-undang. Selain itu pula bahwa kuasa pengikatan jaminan
fidusia juga tidak akan batal atau dapat dibatalkan oleh ketentuan dalam Pasal 1813 BW,
tidak akan berakhir dengan meninggalnya Pemberi Kuasa dan bersifat menurun pada ahli
warisnya.
4. Saran:a. Penerapan Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia ternyata terdapat beberapa kendala dalam
pelaksanaanya. Hal ini disebabkan karena beberapa Notaris berpendapat bahwa Surat Kuasa
Pengikatan Jaminan Fidusia tidak diatur keberadaannya dalam undang-undang, sehingga
beberapa Notaris tersebut merasa keberatan untuk membuatkan Akta Fidusia. Oleh karena itu
demi menciptakan unifikasi hukum, maka seyogyanya dalam hal ini pemerintah segera
menerbitkan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas keberadaan Surat
Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia tersebut.
b. Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia bukanlah merupakan suatu bentuk pengikatan jaminan,
melainkan semata-mata merupakan bentuk Kuasa Memasang/mengikat secara Fidusia secara
notariil yang menurut undang-undang adalah hal yang berbeda dengan bentuk Jaminan pada
umumnya. Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia tidak diatur keberadaannya dalam undang-
undang walaupun sesuai asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 BW hal itu dimungkinkan
keberadaannya, namun penekanannya dalam hal ini adalah mengenai perbuatan menjaminkan
yang sangat beresiko bilamana dibuat secara di bawah tangan. Pemasangan Akta Fidusia atas
dasar Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia yang dibuat di bawah tangan adalah merupakan
hal yang mengandung resiko disebabkan perbuatan menjaminkan adalah merupakan tindakan
yang termasuk kategori tindakan kepemilikan, sehingga untuk meminimalisasi resiko disangkal
8/15/2019 Kajian Tentang Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia
15/26
keabsahan tanda tangan, kehadiran para pihak, dan isinya maka sebaiknya Surat Kuasa tersebut
dibuat dalam bentuk notariil.
8/15/2019 Kajian Tentang Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia
16/26
SURAT KUASA PENGIKATAN JAMINAN FIDUSIA
NOMOR :
Surat Kuasa ini ditandatangani pada hari ini ____________________________,
tanggal_______________________________________ oleh dan antara:
1. ______________________________________________, beralamat di jalan
________________ yang untuk melakukan tindakan dalam perjanjian ini telah mendapat
persetujuan dari _____________________ bernama ____________________________
yang turut menandatangani Perjanjian atau sebagaimana terbukti dari Surat Persetujuan
yang dilampirkan bersama Perjanjian.
Atau bilamana Pihak Pertama atau Pemberi Kuasa adalah suatu badan usaha atau
badan hukum:
1. ______________________________________, berkedudukan di
__________________________________, Jalan
_________________________________ nomor __________________________,
dalam hal ini diwakili oleh
_____________________________________________dalam kedudukannya selaku
_______________________________________ perseroan, demikian berwenang dan
sah bertindak untuk dan atas nama perseroan selanjutnya disebut Pihak Pertama atau
Pemberi Kuasa.
2. Perseroan Terbatas “ PT.BANK _____________________ berkedudukan di
________________________, melalui cabangnya di ______________________,
Jalan_________________________, dalam hal ini diwakili
oleh_______________________________dalam kedudukannya selaku karyawan
8/15/2019 Kajian Tentang Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia
17/26
pimpinan demikian berdasarkan kuasa Direksi berwenang dan sah bertindak untuk dan
atas nama perseroan,
selanjutnya disebut Pihak Kedua atau Penerima Kuasa atau Bank atau Kreditur.
• Bahwa diantara ________________________________________ selaku pihak yang menerima
fasilitas kredit (untuk selanjutnya cukup disebut “Debitur” dan penerima Fiducia selaku pihak
yang memberi fasilitas kredit (untuk selanjutnya cukup disebut “Kreditur”) telah dibuat dan
ditandatangani surat “Perjanjian Kredit” tertanggal ______________ Nomor :
___________________ (untuk selanjutnya perjanjian kredit tersebut, berikut segenap
pengubahan, penambahan, perpanjangan dan pembaharuannya baik yang telah maupun yang akan
disebut “Perjanjian Kredit”)
Bahwa guna menjamin kepastian dan ketertiban pembayaran kembali pinjaman uang dan / atau
fasilitas-fasilitas lainnya tersebut oleh Debitur kepada Bank baik yang merupakan hutang pokok,
bunga, maupun denda-denda dan ongkos-ongkos lainnya termasuk ongkos dan biaya penagihan dari
perantara untuk menagih hutang tersebut tanpa pengecualian, apabila ternyata Debitur telah
melalaikan kewajiban untuk membayar kembali dan melunasi hutangnya selambat-lambatnya dalam
waktu dan menurut cara cara yang telah ditetapkan oleh Bank sebagaimana tersebut di dalam
Perjanjian Kredit tersebut diatas, termasuk perubahan, tambahannya, perpanjangan serta
pembaharuannya yang mungkin akan dibuat dikemudian hari antara Debitur dengan Bank dengan
jumlah hutang pokok sebesar Rp. __________________
(_______________________________________________________________) atau sejumlah uang
yang ditentukan dikemudian hari berdasarkan perjanjian kredit, dengan nilai penjaminan sebesar
Rp.__________________________________________________
8/15/2019 Kajian Tentang Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia
18/26
(__________________________________________________)maka Pihak Pertama dengan ini
memberi kuasa kepada Pihak Kedua untuk membebankan atau memberikan jaminan Fidusia berupa;
____________________________________________
sejumlah ______________________________________unit,
merek ______________
nomor rangka________________________
nomor kode mesin ________________
warna___________________________
nomor Polisi______________________
nomor BPKB_____________________
yang senilai Rp.______________________________
(___________________________________Rupiah) yang diperoleh Pemberi Fiducia dari
________________sebagaimana ternyata dalam
______________________________________, tanggal______________
yang dikeluarkan oleh _____________________tertanggal ______________nomor
______________
Untuk selanjutnya disebut Barang.
Kuasa untuk membebankan Fidusia ini meliputi kuasa untuk menghadap dimana perlu memberikan
keterangan-keterangan serta memperlihatkan dan menyerahkan surat-surat yang diminta, membuat /
minta dibuatkan serta menandatangani Akte Pembebanan / Pemberian Fidusia dihadapan Notaris
yang ditunjuk oleh Pihak Kedua serta surat-surat lain yang diperlukan, memilih domisili, memberi
pernyataan bahwa obyek fidusia betul milik pihak Pertama, tidak tersangkut dalam sengketa, bebas
8/15/2019 Kajian Tentang Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia
19/26
dari sitaan dan dari beban-beban apapun, mendaftarkan Akte Fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia
tersebut.
Memberikan dan menyetujui syarat-syarat atau aturan-aturan serta perjanjan-perjanjian yang telah
dibuat sesuai Perjanjian Fidusia yang dibuat dibawah tangan pada tanggal ___________________
Nomor _________________________________________antara Pemberi kuasa dan penerima kuasa,
yang antara lain berbunyi, sebagai berikut :
1. Pembebanan jaminan fiducia atas Obyek Jaminan Fiducia telah dilakukan ditempat dimana
Obyek Jaminan Fiducia tersebut berada dan telah menjadi miliknya Penerima Fiducia, sedangkan
Obyek Jaminan Fiducia tersebut tetap berada pada dan dalam kekuasaan Pemberi Fiducia selaku
Debitur pakai.
2. Obyek Jaminan Fiducia hanya dapat dipergunakan oleh Pemberi Fiducia menurut sifat dan
peruntukannya, dengan tidak ada kewajiban bagi Pemberi Fiducia untuk membayar biaya/ganti
rugi berupa apapun untuk pinjam pakai tersebut kepada Penerima Fiducia. Namun Pemberi
Fiducia berkewajiban untuk memelihara Obyek Jaminan Fiducia tersebut dengan sebaik-baiknya
dan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk pemeliharaan dan perbaikan atas Obyek
Jaminan Fiducia atas biaya dan tanggungan Pemberi Fiducia sendiri, serta membayar pajak dan
beban lainnya yang bersangkutan dengan itu.
3. Apabila untuk penggunaan atas Obyek Jaminan Fiducia tersebut diperlukan kuasa khusus, maka
Penerima Fiducia dengan ini memberi kuasa kepada Pemberi Fiducia untuk melakukan tindkan-
tindakan yang diperlukan dalam rangka pinjam pakai Obyek Jaminan Fiducia tersebut.
8/15/2019 Kajian Tentang Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia
20/26
4. Pihak Pemberi Fiducia atau wakilnya yang sah setiap waktu berhak dan dengan ini telah diberi
kuasa dengan hak substitusi oleh pemberi Fiducia untuk memeriksa tentang adanya dan tentang
keadaan Obyek jaminan Fiducia tersebut. Penerima Fiducia atas biaya Pemberi Fiducia Berhak
namun tidak diwajibkan untuk melakukan atau suruh melakukan segal sesuatu yang seharusnya
dilakukan oleh Pemberi Fiducia atas Obyek Jaminam Fiducia dlam hal Pemberi Fiducia
melalaikan kewajibannya untuk itu termasuk tetapi tidak terbatas untuk memasuki gedung.
Gudang, bangunan, ruang dimana Obyek Jaminan Fiducia disimpan atau berada. Pemberi Fiducia
dan penerima Fiducia menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak merupakan tindakan memasuki
tempat dan atau bangunan tanpa izin (“huisvredebruek”)
5. Apabila bagian dari Obyek Jaminan Fiducia atau diantara Obyek Jaminan Fiducia tersebut ada
yang tidak dapat dipergunakan lagi, maka Pemberi Fiducia dengan ini berjanji dan karenanya
mengikatkan diri untuk mengganti bagian dari atau Obyek Jaminan Fiducia yang tidak dapat
dipergunakan itu dengan Obyek Jaminan Fiducia lainnya yang sejenis yang nilainya setara
dengan yang digantikan serta dapat disetujui Penerima Fiducia, sedangkan pengganti Obyek
Jaminan Fiducia tersebut termasuk dalam jaminan fiducia yang dinyatakan dalam perjanjian ini.
6. Pemberi Fiducia tidak berhak untuk melakukan fiducia ulang atas Obyek jaminan Fiducia.
Pemberi Fiducia juga tidak diperkenankan untuk membebankan dengan cara aapapun,
meggadaikan atau menjual atau mengalihkan dengan cara apapun Obyek Jaminan Fiducia kepada
pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahuli dari Penerima Fiducia.
7. Bilamana Pemberi Fiducia tidak memenuhi dengan seksama kewajibannya menurut yang telah
ditentukan dalam perjanjian ini. Atau debitur tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian
Kredit, maka lewat waktu yang ditentukan untuk memnuhi kewajiban tersebut saja cukup
membuktikan tentang adanya pelanggaran atau kelalaian Pemberi Fiducia atau Debitur dalam
8/15/2019 Kajian Tentang Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia
21/26
memenuhi kewajiban tersebut, dalam hal mana hak Pemberi Kuasa untuk meminjam pakai
Obyek Jaminan Fiducia tersebut menjadi berakhir dan Obyek Jaminan Fiducia harus diserahkan
dengan segera oleh Pemberi Fiducia kepada Penerima Fiducia setelah diberitahukan secara
tertulis oleh Penerima Fiducia.
8. Pemberi Fiducia berjanji dan karenya mengikatkan diri untuk mengasuransikan Obyek Jaminan
Fiducia tersebut pada perusahaan asuransi yang ditunjuk atau disetujui oleh Penerima Fiducia
terhadap bahaya kebakaran serta bahaya lainnya dan untuk suatu jumlah pertanggungan serta
dengan persyaratan yang dipandang tepat oleh Penerima Fiducia. Diatas polis asuransi tersebut
harus dicantumkan klasula bahwa dalam hal terjadi kerugian maka uang pengganti kerugiannya
harus dibayarkan kepada Kreditur yang selanjutnya akan memperhitungkankannya dengan
jumlah yang masih harus dibayarkan oleh debitur kepada kreditur berdasarkan Perjanjian Kredit,
sedangkan sisanya jika masih ada harus dikembalikan oleh Kreditur kepada Pemberi Fiducia
dengan tidak ada kewajiban bagi Kreditur untuk membayar bunga atau ganti kerugian dari
perusahaan asuransi tersebut tidak mencukupi, maka debitur berkewajiban untuk membayar lunas
sisa yang yang masih harus dibayarkan oleh Debitur kepada penerima Fiducia.
9. Semua uang premi asuransi harus ditanggung dan dibayar oleh Pemberi Fiducia atau Debitur.
Apabila Pemberi Fiducia atau Debitur lalai dan/atau tidak mengasuransikan Obyek Jaminan
Fiducia tersebut, maka Penerima Fiducia berhak (namun tidak berkewajiban) dan seberapa perlu
dengan ini kepadanya oleh Pemberi Fiducia diberi kuasa untuk mengasuransikan sendiri Obyek
Jaminan Fiducia tersebut dengan ketentuan bahwa premi asuransinya tetap harus dibayar oleh
Pemberi Fiducia atau Debitur. Asli polis asuransi dan perpanjangannya dikemudian hari serta
kwitansi pembayaran premi asuransi tersebut harus diserahkan unti disimpan oleh penerima
Fiducia segera setelah diperoleh Pemberi Fiducia dari perusahaan asuransi tersebut.
8/15/2019 Kajian Tentang Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia
22/26
10. Dalam hal Pemberi Fiducia dan/atau Debitur tidak menjalankan atau memenuhi salah satu
ketentuan dalam perjanjian Fidusia dan/atau salah satu ketentuan dalam Perjanjian Kredit,
terutama dalam hal Pemberi Fiducia dan/atau Debitur lalai, sedangkan kelalaian tersebut semata-
mata terbukti lewatnya waktu yang ditentukan, tanpa untuk itu diperlukan lagi sesuatu surat
teguran juru sita atau surat lain yang serupa dengan itu, maka atas kekuasaannya sendiri Penerima
Fiducia berhak :
a. Untuk menjual Obyek Jaminan Fiducia tersebut atas dasar titel eksekutorial, atau melalui
pelelangan dimuka umum, atau melalui penjualan dibawah tagan yang dilakukan berdasarkan
kesepakatan Pemberi Fiducia dan penerima Fiducia jika dengan cara demikian diperoleh
harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
b. Untuk keperluan penjualan tersebut, Penerima Fiducia berhak menghadap dimana perlu,
membuat atau suruh membuat serta menandatangani semua surat serta dokumen lain yang
diperlukan, menerima uang harga penjualan dan memberikan tanda penerimaan untuk itu,
menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembelinya, memperhitungkan atau mengkompensir
uang harga penjualan yang diterimanya itu dengan semua apa yang wajib dibayar oleh
Debitur kepada Kreditur, akan tetapi dengan ewajiban bagi Penerima Fiducia untuk
menyerahkan sisa uang penjualannya jika masih ada kepada Pemberi Fiducia, dengan tidak
ada kewajiban bagi Penerima Fiducia untuk membayar bunga atau ganti kerugian berupa
apapun juga kepaa Pemberi Fiducia atau debitur mengenai sisa uang harga penjualan itu dan
selanjutnya Penerima Fiducia juga berhak untuk melakukan segala sesuatu yang dipandang
perlu dan berguna dalam rangka penjualan itu dan selanjutnya Penerima Fiducia juga berhak
8/15/2019 Kajian Tentang Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia
23/26
untuk melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna dalam rangka penjualan
Obyek Jaminan Fiducia tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan.
c. Apabila hasil penjualan dari Obyek Jaminan Fiducia tersebut tidak mencukupi untuk
melunasi semua apa yang wajib dibayar oleh debitur kepada Kreditur, maka Debitur tetap
terikat membayar lunas sisa uang yang masih harus dibayar oleh Debitur kepada Kreditur.
11. Dalam hal Penerima Fiducia mempergunakan hak-hak yang diberikan kepadanya seperti
diuraikan dalam perjanjian ini, Pemberi Fiducia wajib dan mengikatkan diri sekarang ini untuk
dipergunakan dikemudian hari pada waktunya, menyerahkan dalam keadaan terpelihara baik
kepada Penerima Fiducia Obyek Jaminan Fiducia tersebut atas pemberitahuan atau teguran
pertama dari penerima Fiducia dan dalam hal pemberi Fiducia tidak memenuhi ketentuan itu
dalam waktu yang ditentukan dalam surat pemberitahuan atau teguran yang bersangkutan, maka
Pemberi Fiducia adalah lalai semata-mata karena lewatnya waktu yang ditentukan tanpa untuk itu
diperlukan lagi sesuatu surat teguran juru sita atau surat lain yang seruap dengan itu, maka
Penerima Fiducia atau kuasanya yang sah berhak, dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan yang brlaku, untuk mengambil Obyek Jaminan Fiducia dari tempat dimanapun Obyek
Jaminan Fiducia tersebut berada, baik dari tangan Pemberi Fiducia maupun dari tangan pihak
ketiga yang menguasainya, dengan ketentuan bahwa semua biaya yang bertalian dengan itu
menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Pemberi Fiducia.
12. Pembebanan jaminan fiducia ini dilakukan oleh Pemberi Fiducia kepada Penerima Fiducia
dengan syarat-syarat yang memutuskan (Onder de ont bindende voorwaarden) yakni sampai
dengan debitur telah memnuhi/membayar lunas semua apa yang wajib dibayar oleh Debitur
kepada Kreditur sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Kredit.
8/15/2019 Kajian Tentang Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia
24/26
13. Pemberi Fiducia dengan ini memberikan kuasa kepada Penerima Fiducia yang menyatakan
menerima kuasa dari Pemberi Fiducia untuk melaksanakan Pendaftaran Jaminan Fiducia tersebut,
untuk keperluan tersebut menghadap dihadapan pejabat atau instansi yang berwenang (termasuk
Kantor Pendaftaran Fiducia), memberikan keterangan, menandatangani surat/formulir,
mendaftarkan Jaminan Fiducia atas Obyek Jaminan Fiducia tersebut dengan melampirkan
Pernyataan Pendafataran Jaminan Fiducia serta untuk mengajukan permohonan pendaftaran atas
perubahan dalam hal terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan
Fiducia, selanjutnya menerima Sertifikat jaminan Fiducia dan/atau Pernyataan Perubahan, serta
dokumen-dokumen lain yang bertalian untuk keperluan itu, membayar semua biaya dan
menerima kwitansi segala uang pembayaran serta selanjutnya melakukan segala tindkan yang
perlu dan berguna untuk melaksanakan ketentuan dari perjanjian ini.
14. Perjanjian Fidusia merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian
Kredit demikian pula kuasa yang diberikan dalam perjanjian Fidusia merupakan bagian yang
terpenting serta tidak terpisahkan dari perjanjian kredit dan kuasa ini tanpa adanya perjanjian dan
kuasa ini, niscaya Perjanjian Kredit demikian pula perjanjian Fidusia tidak akan diterima dan
dilangsungkan diantara para pihak yang bersangkutan, oleh karenanya kuasa ini tidak dapat
ditarik kembali atau dibatlkan selama berlakunya Perjanjian Kredit tersebut dan kuasa tersebut
tidak akan batal atau berakhir karena sebab yang dapat mengakhiri pemberian seuatu kuasa,
termasuk sebab yang disebutkan dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitan Undang-Undang
Hukum Perdata.
15. Penerima Fiducia berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Pemberi Fiducia
untuk melakukan perubahan atau penyesuaian atas ketentuan dalam perjanjian ini, didalam hal
8/15/2019 Kajian Tentang Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia
25/26
perubahan atau penyesuaian tersebut diperlukan dalam rangka memenuhi ketentuan dalam
Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Fiducia maupun ketentuan dalam Undang-undang
tentang Jaminan Fiducia Nomor 42 Tahun 1999 tersebut.
Kuasa-kuasa yang tersebut didalam surat kuasa ini merupakan bagian terpenting yang tidak
terpisahkan dari PERJANJIAN KREDIT NO. _________________________________
Tanggal _______________________________, serta surat-surat perjanjian kredit dan/atau surat-surat
perjanjian lainnya yang telah dan/atau akan dibuat dan ditandatangani oleh Debitur/ Debitur dengan
Bank atau Penerima Kuasa tersebut, yang jika tanpa kuasa-kuasa mana surat kuasa ini dan surat
perjanjian kredit tersebut niscaya tidak dibuat, karenanya kuasa-kuasa tersebut tidak akan batal atau
dapat dibatalkan disebabkan oleh hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata.
Surat Kuasa ini tidak berakhir oleh karena meninggal dunia, tetapi bersifat menurun dengan segala
hak serta kewajiban dari pihak yang meninggal dunia itu menjadi hak serta kewajiban ahli warisnya.
Mengenai surat kuasa ini dengan segala akibatnya, para pihak memilih domisili yang umum dan
tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri _______________________atau Pengadilan Negeri
yang ditunjuk oleh Pemberi kuasa.
Demikian surat kuasa ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun dan ditandatangani di
__________________ pada tanggal________________________
Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa,
8/15/2019 Kajian Tentang Surat Kuasa Pengikatan Jaminan Fidusia
26/26
Recommended