View
939
Download
5
Category
Preview:
DESCRIPTION
moga yg ini lebih bermanfaat lagi.........
Citation preview
KEBIJAKAN KESEHATAN DI ERA OTONOMI DAERAH
PROGRAM OBAT MURAH YANG SETENGAH JALAN DAN
ALTERNATIF KESEHATAN REPRODUKTIF DI ERA OTONOMI DAERAH
Kelompok 1
Ketua : Muhammad Fithri RahmaniSekertaris : Sri Yuniarti NingsihTim Kreatif• Editor : Said M Reza P dan Abdul muis• Pendanaan : M. Adawiyah dan Dewi Kartika
Wulandari• Browser person : Siti Ainun Jariah, Wahyudi, dan
Andre N S • Copy Paper : Rini W dan Early diana
LATAR BELAKANG
A. Program obat murah• Mati suri, kucuran dana yang terkadang macet di
tengah jalan• Diragukan masyarakat karena kualitas dari obat
murah tersebut
B. Alternatif kesehatan reproduktif di era otonomi daerah
• Prokontra penghapusan dari departemen BKKBN dan tujuan dari BKKBN di masukkan ke dalam deprtemen baru.
• Kesehatan reproduksi tidak sebatas pada pelayanan teknis medis, tetapi juga masalah social
Tinjauan Teori
Kebijakan Kesehatan
• Analisis kebijakan kesehatan adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak, dalam mengambil kebijakan di bidang kesehatan berlandaskan atas manfaat yang optimal yang akan diterima oleh masyarakat
Proses kebijakan kesehatan
• Perumusan masalah
• Forecasting (peramalan)
• Rekomendasi kebijakan
• Implementasi kebijakan
• Monitoring kebijakan
• Evaluasi kebijakan
Kebijakan Kesehatan di Indonesia
• Visi : departemen kesehatan sebagai penggerak pembangunan kesehatan menuju terwujudnya indonesia sehat
• Misi : – memantapkan manajemen kesehatan yang dinamis dan
akuntabel– Meningkatkan kinerja dan mutu upaya kesehatan– Memberdayakan masyarakat dan daerah– Melaksanakan pembangunan kesehatan yang berskala
nasional
Otonomi Daerah
• Kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (wikepedia.com)
• Wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungannya(wikepedia.com)
• Kewenangan otonomi luas adalah Keleluasaan daerah untuk menyelengarakan kewenangan yang mencakup semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan lainnya. Di samping itu keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang bulat dan utuh dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi (Malarangeng, dkk., 2001: 117).
• Otonomi nyata adalah Keleluasaan daerah untuk
menyelenggarakan kewenangan pemerintahan dibidang tertentu yang secara nyata dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah (Abe, 2001: 112).
• Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan dayaguna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa (Mamesah, 1995: 56).
• Pelayanan Publik Pelayanan Umum menurut Lembaga Administrasi Negara (1998) diartikan: “Sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintahan di Pusat dan Daerah, dan di lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan/atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”.
CONCURRENT
( URUSAN BERSAMA PST, PROP, KAB/KOTA )
PILIHAN
(SEKTOR UNGGULAN)
WAJIB/OBLIGATORY
(YAN DASAR)
MISAL :
• PERTANIAN
• INDUSTRI
• PERDAGANGAN
• PARIWISATA
• KELAUTAN, DLL
MISAL :
• KESEHATAN
• PENDIDIKAN
• LINGK HIDUP
• PEKERJAAN UMUM
• PERHUBUNGAN
URUSAN PEMERINTAHAN
ABSOLUT
( MUTLAK URUSAN PUSAT)
• HANKAM
• MONETER
• YUSTISI
• POLITIK LUAR NEGRI
• AGAMA
ANATOMI URUSAN PEMERINTAHAN
PEMBAHASAN
Jamkesmas
Pemerintah
BBM naik
Harga barangJasa
Sektor kesehatan
Pelayan kesehatan
Perusahaan Farmasi
Failed
Program Obat Murah
Pemerintah Program Obat Murah
Masyarakat
Kualitas jelek Kualitas bagus
Pemerintah
Membuat Peraturan Yang Tegas
Sosialisasi Program
Distribusi Yang Merata Pengawasan Ketat
Otonomi Daerah
Keuntungan Kekurangan
• Masyarakat mengetahui hak – haknya
• Masyarakat berani mengaspirasikan pendapatnya
• Masyarakat dapat mengontrol langsung
• dll
• Tidak semua program bejalan dengan baik, tergantung dari SDA dan SDM daerah tersebut
• Terhadap daerah yang sudah maju, pemerintah terkadang lepas tangan
• Tanpa ada koordinasi dari pusat, daerah seperti anak ayam kehilangan induknya.
SOLUSI PEMERINTAH
adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN,
yg dialokasikan kepada Daerah utk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka
pelaksanaan Desentralisasi.Dana Perimbangan terdiri dari:
Bagian Daerah dari PBB, BPHTB, PPh Perseorangan, dan SDA;
Dana Alokasi Umum; Dana Alokasi Khusus.
PELAKSANAAN PERIMBANGAN KEUANGANPELAKSANAAN PERIMBANGAN KEUANGAN
A. Untuk mengatasi masalah vertical imbalance dilakukan melalui Bagian Daerah dengan
pemberian bagi hasil dari penerimaan perpajakan
dan penerimaan SDA;
B.Untuk mengatasi masalah horizontal imbalance dilakukan melalui Dana Alokasi Umum (DAU);
C. Untuk kebutuhan khusus Daerah dan kepentingan Nasional, termasuk utk kegiatan reboisasi
dilakukan melalui Dana Alokasi Khusus.
Dana Alokasi Umum (DAU)Dana Alokasi Umum (DAU)
DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah, yang pengunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh Daerah.
Rumus Dasar Perhitungan Rumus Dasar Perhitungan DAUDAUBobot Daerah yang bersangkutan
Jumlah bobot dari seluruh DaerahX
Jumlah Dana AlokasiUmum untuk
Daerah
Bobot Daerah ditetapkan Berdasarkan1. Kebutuhan wilayah Otonomi Daerah2. Potensi Ekonomi Daerah
Faktor Penyeimbang :Adalah suatu mekanisme untuk menghindari kemungkinan penurunan kemampuan Daerah dalam pembiayaan beban pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab Daerah
Konsepsi Fiscal Gap dalam Rumus DAU dinyatakan sbb:
Kebutuhan DAU Daerah = Kebutuhan – Potensi penerimaan
Daerahseluruh DAUKebutuhan
DaerahsuatuDAUKebutuhanDaerahsuatuDAUBobot =
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
A. Kebutuhan khusus yang dapat dibiayai dengan DAK: Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum
dengan mengunakan rumus DAU, dan atau Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas
nasional.
B. DAK diberikan kepada Daerah tertentu berdasarkan usulan Daerah dg penyediaan Dana Pendamping 10% yg berasal dari penerimaan umum APBD (kecuali untuk DAK reboisasi).
C. Pengalokasian DAK ditetapkan oleh Menteri Keuangan dg perhatikan pertimbangan Mendagri & Otda, Menteri Teknis terkait & instansi yang membidangi perencanaan pembangunan nasional.
DEPSOS
BRI PUSAT PT POS IND
BPSDEPKEU/KPPN
KANCA BRI JL. VETERAN
KANCA POSINDO
PEMDA / DINAS SOS PROP/KAB/KOTA
MENKO KESRABAPPENAS
KANCA BRI / KCPBRI UNIT
KANCA BRI /KCPBRI UNIT
BPS KAB/KOTA
RUMAH TANGGAM I S K I N
KPRK POSINDO
Ket: = Alur Dana
= Alur Adminstrasi.
= Pengawasan Pemda
BAGAN MEKANISME PENYALURAN SUBSIDI LANGSUNG TUNAI (SLT)
KEPADA RUMAH TANGGA MISKIN
Data RT KIN
ID
ID
Kesehatan • Alokasi Anggaran.
• Pengembangan program berbasis masyarakat dan kearifan lokal.
• Pengembangan kemitraan dalam penanggulangan HIV/AIDS.
• Pemberian pelayanan kesehatan secara gratis melalui program JPKM TOBA MAS dengan kerjasama Pemkab Toba Samosir dengan PT.Askes (Mei 2006)
• Peningkatan gizi melalui program pemberian makanan tambahan kepada anak-anak sekolah (PMTAS)
Alokasi Anggaran
NO TAHUN TOTAL APBDDANA
SEKTOR KESEHATAN
( % )
1 2002 138.201.845.000 11.132.118.000 8,05
2 2003 161.702.368.000 13.111.243.331 8,11
3 2004 165.259.130.950 15.045.912.850 9,10
4 2005 160.452.160.298 16.539.376.661 10,31
5 2006 205.038.066.600 17.978.086.000 8,77
6 2007 224.408.305.850 32.380.049.398 14,43
TERIMA KASIH
Recommended