View
21
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Kebijakan Nasional
di Bidang
Penanaman Modal
Direktorat Deregulasi Penanaman Modal
Outline
2
ARSITEKTUR INVESTASI DAN INDUSTRIINDONESIA
TANTANGAN PEREKONOMIAN DI TENGAHPANDEMI
REALISASI INVESTASI SEMESTER I 2020
KEBIJAKAN INVESTASI INDONESIA
1234
INDONESIA INVESTMENT COORDINATING BOARD
© 2018 by Indonesia Investment Coordinating Board. All rights reserved
ARISITEKTUR INVESTASI & INDUSTRI
INDONESIA
Arsitektur Investasi Periode 2012 – 2025 sesuai Perpres 16/2012 ; RUPM
4
Arah Kebijakan Penanaman Modal : 1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal; 2. Persebaran Penanaman Modal; 3. Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi; 4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan
(Green Investment); 5. Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi
(UMKMK);6. Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman
Modal; dan7. Promosi Penanaman Modal.
Roadmap Implementasi : 1. Pengembangan Penanaman Modal yang
Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan; 2. Percepatan Pembangunan Infrastruktur
dan Energi; 3. Pengembangan Industri Skala Besar; dan4. Pengembangan Ekonomi Berbasis
Pengetahuan
Fase 1 (2 tahun) Fase 2 (5 tahun) Fase 3 (10-15 tahun) Fase 4 (>15 tahun)
Investasi sektorpertanian, industri, perdaganan dan jasa
Investasi sektorinfrastruktur dan energi(refinery, kelistrikan & EBT)
Investasi hilirisasiindustri manufaktur, smelter dan petrokimiaterintegrasi
Investasi berbasiskanriset dan inovasi
5
Kebijakan Investasi dalam RPJMN 2020-2024
Sumber: Paparan Deputi Bidang Ekonomi, disampaikan pada Konsultasi Pusat RPJMN 2020-2024
Renstra BKPM 2020-2024: Target IKU BKPM
6
NoSasaran Stategis dan Indikator
Kinerja Renstra BKPM 2020-2024Satuan
Baseline
20192020 2021 2022 2023 2024
Meningkatnya realisasi penanaman modal
1 Nilai realisasi penanaman modal Rp Triliun 809,6 817,2 858,5 968,4 1.099,8 1.239,3
2 Nilai realisasi penanaman modal
sektor sekunderRp Triliun 216,0 227,2 268,7 352,5 483,9 646,1
3 Sebaran penanaman modal
berkualitas (di luar Jawa)% 46,3% 48,3% 49,0% 49,7% 50,6% 51,7%
4 Kontribusi investasi dalam
negeri/PMDN termasuk UMKM% 47,7% 48,8% 49,7% 50,3% 51,9% 53,1%
Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal
5Peringkat Kemudahan Berusaha
(Peringkat
EoDB)
Peringkat
73
Peringkat
60
Peringkat
56
Peringkat
51
Peringkat
45
Peringkat
40
Investasi menjadi motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi
7
79% Pendapatan
negara berasal dari
penerimaan pajak.
Peningkatan investasi
akan berdampak positif
terhadap peningkatan
penerimaan pajak.
Sebagai contoh
investasi pada sektor
manufaktur, dimana hal
tersebut membuka
lapangan pekerjaan,
meningkatkan ekspor,
dan memberikan nilai
tambah terhadap
barang.
Y = C + I + G + ( Ex – Im )Investasi
mendorong
terciptanya
lapangan kerja
Lapangan kerja
yang semakin
banyak akan
meningkatan
pendapatan
masyarakat
Pendapatan
masyarakat akan
mendorong daya
beli (konsumsi)
masyarakat
Sasaran PDB sisi Produksi: Transformasi Struktural untuk Peningkatan Kesejahteraan
8
Sumber: Bappenas
9
Transformasi ekonomi dari industri sektor primer ke Industri berbasis nilai tambah (hilirisasi)
Ekonomi berbasis
nilai tambah
Ekonomi berbasis
SDA (primer)
Fokus pada SDA
yang menjadi
keunggulan
Indonesia
dibandingkan
negara lain,
contoh: nikel
TRANSFORMASI
EKONOMI
Fokus pada
hilirisasi industri
Diperlukan transformasi untuk meningkatkan nilai tambah
suatu produk yang nantinya akan berdampak pada
pertumbuhan ekonomi nasional
Investasi di sektor hilir menjadi kunci untuk menggenjot ekspor dan penguatan ekonomi nasional
10
INVESTASI
SEKTOR
HILIR
INDONESIA INVESTMENT COORDINATING BOARD
© 2018 by Indonesia Investment Coordinating Board. All rights reserved
TANTANGAN: KONDISI PEREKONOMIAN
GLOBAL DAN LOKAL DI TENGAH PANDEMI
12
Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan pada TW II 2020
3.6 3.51.6 0.9
4.97 6.97 6
0.7
-0.3-1.8 -2.2
2.97 3.82
-6.8
-17.1-13.2 -12.2
-27.8
-5.32
0.363.2
TW4 2019 TW1 2020 TW2 2020
IndonesiaMalaysia ThailandSingapura Jepang TiongkokVietnam
Sumber: GSO Vietnam; National Statistics of Thailand; Singstats; DOSM Malaysia; BPS, Ministry of Economy.
Pandemi Covid-19 mempengaruhi Perekonomian Indonesia secara signifikan
13
Sumber: BPS, Kemenkeu (2020)
Dampak Negatif Pandemi Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia
5.5 Juta TKI terkenadampak negatif pandemi
(PHK, dirumahkan, dll)
FDI global diprediksi turun30-40%, realisasi PMA Semester I turun -8,1%
Penurunan aktivitasperdagangan Indonesia, Ekspor-Impor Q2 2020
turun 11-15%
Pertumbuhan PDB Indonesia Per Triwulan 2018-2020 (y-o-y % )
Komposisi PDB Indonesia Q2 2020
Komponen Share (%)Pertumbuhan
Q2 2020
Konsumsi 59,21 -5,51%
Investasi 30,61 -7,76%
Belanja
Pemerintah8,67 -6,9%
Ekspor 15,69 -11,66%
Impor -15,52 -16,96%
KomponenShare
(%)
Pertumbuhan
Q2 2020
Manufaktur 19,9 -6,2%
Perdagangan 12,8 -7,9%
Transportasi 3,6 -30,8%
Akomodasi &
Mamin2,3 -22,0%
Pertanian 15,5 2,19%
Pertambangan 6,3 -2,72%
Konstruksi 10,6 -5,39%
5.06 5.27 5.17 5.18 5.07 5.05 5.02 4.97 2.97
-5.32Q1
2018Q2
2018Q3
2018Q4
2018Q1
2019Q2
2019Q3
2019Q4
2019Q1
2020Q2
2020
FDI diproyeksikan turun 40% di 2020 akibat penurunan pendapatan perusahaan
14
0 50 100 150 200 250
Industri Bahan Baku
Penerbangan
Hotel, Restoran, Leisure
Energi
Industri Otomotif
Teknologi-7%
-47%
-208%
-116%
-41%
-20%
Proyeksi Pertumbuhan Pendapatan Perusahaan Top
5000 Dunia (%)
Sumber: UNCTAD, (2020)
Global FDI Inflows 2015-2019 dan Proyeksi 2020-2022
• Menurut UNCTAD, FDI yang beredar pada 2019 sebanyak USD 1.5 Triliun.
• Sebagai dampak dari pandemi Covid-19, perusahaan telah melakukan revisi proyeksi pendapatan pada tahun 2020.
• Industri yang paling terdampak adalah energi, penerbangan, serta industri hospitality (restoran, hotel, resort) dengan
penurunan pendapatan berkisar antara 40-200%. Hal tersebut dapat berdampak kepada keputusan re-investasi
perusashaan, yang akan menyebabkan tertundanya rencana ekspansi investasi ke negara-negara di Dunia.
• Prediksi dari UNCTAD, FDI global akan menurun hingga -40% pada 2020.
Terjadi penurunan aliran FDI di Asia, namun di Indonesia terjadi peningkatan.
15Sumber: UNCTAD, (2020)
FDI inflows, by region, 2018 and 2019 ($ billions)
Top 20 FDI Inflow Economies2018 and 2019 ($ billions)
-25
Billion
USD +2 Billion
USD
Meskipun aliran FDI di regional
Asia mengalami penurunan
sebesar 25 Miliar USD pada
2019, Aliran FDI di Indonesia
mengalami peningkatan sebesar
2 Miliar USD.
INDONESIA INVESTMENT COORDINATING BOARD
© 2018 by Indonesia Investment Coordinating Board. All rights reserved
PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI
SEM I 2020
Realisasi investasi Semester I 2020 (tidak termasuk sektor hulu migas dan jasa keuangan)
17
25,8%TARGET
REALISASI
INVESTASI 2020
817,2 T
REALISASI TW I 2020
210,7 T
Sumber: BKPM
REALISASI TW II 2020
191,9 T
23,5%
PMA195,6T (48,5%)
PMDN207,0T (51,4%)
SEPANJANG SEMESTER I 2020
INVESTASI MENYERAP (TKI)
566.194
REALISASI SEMESTER I 2020
Rp 402,6 T
(49,3%)
2.7
0.8
1.2
1.8
2.4
4.7
Lainnya
Malaysia
Jepang
Hongkong, RRT
R.R. Tiongkok
Singapura
Perkembangan realisasi investasi Indonesia Semester I Tahun 2020 (tidak termasuk sektor hulu migas dan jasa keuangan)
18
Berdasarkan Wilayah
Berdasarkan Sektor
208,9 T(51,9%) 10,2 T
(2,5%)
33,6 T(8,3%)
34,2 T(8,5%)
97,4 T(24,2%)
18,3 T(4,6%)
5 Besar Negara asal Investor (dalam USD Miliar)
Sumber: BKPM
Sebaran Investasi
Berdasarkan Lokasi
34,4%
17,9%
8,9%
5,9%
19,7%
13,2%
Tersier
220,9 T
(54,9%)
Sekunder129,6 T(32,2%)
Primer
52,1 T
(12,9%)
JawaRp 208,9 T
(51,9%)
Luar JawaRp 193,7 T
(48,1%)
Jawa BaratRp 57,9 T (14,4%)
Jawa TimurRp 51,0 T (12,7%)
DKI JakartaRp 50,2 T (12,5%)
Jawa TengahRp 27,8 T
(6,9%)
RiauRp 22,8 T
(5,6%)
LainnyaRp 192,9 T
(47,9%)
Realisasi Investasi Sektor Manufaktur 2019 – 2020 S1
19
Sektor
PMA (Miliar USD) PMDN (Triliun Rp)
2019 2020 S1 2019 2020 S1
Sektor Primer 3,3 4,0 78,8 43,9
Sektor Sekunder 9,6 5,8 72,6 42,7
Sektor Tersier 15,3 3,8 234,9 120,4
Total 28,2 13,6 386,5 207,0
IndustriPMA (Miliar USD) PMDN (Triliun Rp)
2019 2020 S1 2019 2020 S1
Industri Makanan 1.3 0.8 36.6 18.1
Industri Tekstil 0.2 0.1 1.3 0.6
Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki 0.2 0.1 0.1 0.2
Industri Kayu 0.1 0.02 1.6 0.7
Industri Kertas dan Percetakan 0.4 0.2 3.0 2.4
Industri Kimia Dan Farmasi 1.5 0.9 9.5 6.3
Industri Karet dan Plastik 0.3 0.1 3.1 2.7
Industri Mineral Non Logam 0.5 0.2 3.6 3.8
Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya 3.6 2.8 8.2 4.2
Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam 0.5 0.2 1.2 0.4
Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain 0.8 0.2 2.6 2.0
Industri Lainnya 0.2 0.1 2.1 1.3
Top 5 realisasi investasi PMA sektorindustri S1 2020:
1. Industri Logam Dasar, BarangLogam, Bukan Mesin, danPeralatan
2. Industri Kimia dan Farmasi3. Industri Makanan4. Industri Kendaraan Bermotor dan
Alat Transportasi Lain5. Industri Kertas dan Percetakan
Top 5 realisasi investasi PMDN sektorindustri S1 2020:
1. Industri Makanan2. Industri Kimia dan Farmasi3. Industri Logam Dasar, Barang
Logam, Bukan Mesin, dan Peralatan
4. Industri Mineral Non Logam5. Industri Karet dan Plastik
INDONESIA INVESTMENT COORDINATING BOARD
© 2018 by Indonesia Investment Coordinating Board. All rights reserved
KEBIJAKAN INVESTASI INDONESIA
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 menjadikan BKPM sebagai garda terdepan dalam
percepatan kemudahan berusaha
21
Mengoordinasikan langkah-langkah perbaikan untuk
peningkatan peringkat EODB
Mengevaluasi pelaksanaan perizinan berusaha dan
pemberian fasilitas investasi yang dilakukan dan diberikan
oleh K/L
Memfasilitasi dan memberikan layanan kepada pelaku
usaha dalam pengurusan perizinan berusaha dan
pemberian fasilitas investasi
Menyusun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)
perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi yang
didelegasikan K/L
1
2
3
4
Kementerian/Lembaga mendelegasikan kewenangan
perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi
kepada Kepala BKPM
5
14,0(Rp triliun)
Potensi realisasi investasi Rp 708 triliun sedang difasilitasi oleh BKPM
22
Perusahaan yang selesai difasilitasi:
PT Sumber
Mutiara Indah
Perdana (SMIP)
211,9(Rp triliun)
61,2(Rp triliun)
39,2(Rp triliun)
21,7(Rp triliun)
9,5(Rp triliun)
(Tanjung Jati Power)
38,0(Rp triliun)
(Tenaga
Listrik
Bengkulu)
5,2(Rp triliun)
1,8(Rp triliun)
(Galempa
Sejahtera
Bersama)
2,0
(Rp triliun)
1,8(Rp triliun)
1,8
(Rp triliun)
Lain-Lain 1,4(Rp triliun)
1,1(Rp triliun)
Rp 708T
Potensi Realisasi
investasi
±Rp 410T
(58%)
Nilai potensi investasi
telah difasilitasi
BKPM tidak hanya memfasilitasi permasalahan investasi besar, tetapi juga investasi menengah & kecil
Klaten, Jawa Tengah Dumai, Riau
Indonesia masih menjadi destinasi prioritas bagi Perusahaan yang akan relokasi dari RRT
23
Kategori DeskripsiJumlah
Perusahaan
Rencana Nilai Investasi
(juta USD)
Potensi Penyerapan Tenaga Kerja
I
Daftar Perusahaan yang Sudah Pasti Melakukan
Relokasi/ Diversifikasi keIndonesia
7 850 30.000
IIDaftar Perusahaan yang
Memiliki Intensi Relokasi/ Diversifikasi ke Indonesia
17 37.000 112.000
IIIPerusahaan Potensial dariberbagai sumber (Media,
KBRI, IIPC, dll)119 41.392 162.000
57 perusahaan
39 perusahaan
25 perusahaan
21 perusahaan
1 perusahaan
Amerika Serikat
Taiwan
Korea Selatan
Jepang
Hong Kong
Gambaran Umum RUU Cipta Kerja
24
BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
BAB V
BAB VI
BAB VII
BAB VIII
BAB IX
BAB X
BAB XI
BAB XII
BAB XIII
BAB XIV
BAB XV
Ketentuan Umum
Maksud dan Tujuan
Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha
Ketenagakerjaan
Ketentuan Umum
Maksud dan Tujuan
Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha
Ketenagakerjaan
Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan UMK-M
Kemudahan Berusaha
Dukungan Riset dan Inovasi
Pengadaan Lahan
Kawasan Ekonomi
Investasi Pemerintah Pusat dan Kemudahan Proyek Strategis Nasional
Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Untuk Mendukung Cipta Kerja
Pengenaan Sanksi
Ketentuan Lain-Lain
Ketentuan Peralihan
Ketentuan Penutup
RUU Cipta Kerja dibentuk dengan tujuan untuk
menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya
bagi rakyat Indonesia dan peningkatan
kesejahtraan pekerja yang akan memberikan
dampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Pengaturan RUU Cipta Kerja (Total 174 Pasal) Maksud dan Tujuan
Klaster dalam RUU Cipta Kerja
25
1. Risk-based approach untuksemua sektor perizinan
2. Perizinan Prasarana Dasar (IzinLokasi dan Tata Ruang, IzinLingkungan, dan IMB & SLF)
Penyederhanaan Perizinan Berusaha
1. Daftar Prioritas Investasi2. Konsolidasi Pengaturan
Penanaman Modal
Persyaratan Investasi
1. Upah Minimum2. Outsourcing3. Pesangon PHK4. Jam Kerja
Ketenagakerjaan
1. Kemitraan2. Basis Data Tunggal3. Insentif dan Pembiayaan
Kemudahan dan Perlindungan UMKM&Koperasi*
1. Kemudahan Pendirian PT bagiUMK
2. Paten3. Pencabutan UU Gangguan dan
Wajib Daftar Perusahaan
Kemudahan Berusaha
Penugasan BUMN dalam kegiatan
riset, pengembangan, daninovasi
Dukungan Riset dan Invoasi
1. Penataan KewenanganPemerintah Pusat dan Daerah
2. NSPK Pemerintahan yang terstandar
Administrasi Pemerintahan
1. Penghapusan sanksi pidanaatas kesalahan administratif
2. Jenis sanksi yang berbentukadministrasi dan/atau perdata
Pengenaan Sanksi
1. Pengadaan Tanah untukKepentingan Umum
2. Perlindungan Lahan PertanianPangan Berkelanjutan
Pengadaan Lahan
1. Pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (Sovereign Wealth Fund)
2. Penyediaan lahan dan perizinanbagi Proyek Strategis Nasional
Investasi dan Proyek Strategis Nasional
1. Penataan Kelembagaan KEK dan KPBPB
2. Infrastruktur Pendukung KI
Kawasan Ekonomi
79 1.203
Undang-Undang
Pasal
Cakupan perubahan dalam RUU Cipta Kerja
*Catatan:
Kemudahan dan perlindungan UMKM dan Koperasi, pencadangan UMKM tetap ada dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM
26
Insentif - Tax Holiday dan Mini Tax Holiday
Peraturan Menkeu No. 150/PMK.010/2018 dan Peraturan BKPM No.1/2019Daftar Prioritas Investasi: Pendekatan yang lebih terbuka terhadap investasi
Integrasi
kebijakan pada
Bidang Usaha
lintas K/L
R-PERPRES DPI
PERPRES 44/2016
DAFTAR PRIORITAS INVESTASI (DPI)
Pendekatan yang lebih terbuka digunakan pada
R-Perpres DPI untukmemberikan sentimen
positif kepada penanam modal
InkonsistensiPengaturan 1 Bidang Usaha oleh beberapa
K/L
Negative Approach
Perlindungan UMKM danKemitraan terbatas padabidang usaha yang masuk
dalam lampiran
Perlindungan &
Kesempatan
berusaha lebih
luas untuk UMKM
termasuk
kemitraan
Pendekatanberdasarkan asas
keterbukaan(positive approach)
26
27
Insentif - Tax Holiday dan Mini Tax Holiday
Peraturan Menkeu No. 150/PMK.010/2018 dan Peraturan BKPM No.1/2019
Tax Allowance: Mendorong Investasi di Bidang-Bidang Usaha Prioritas
28
TAX ALLOWANCEPMK No. 11/2020 jo. 96/2020
183
dari nilai investasi
Pengurangan pajak
penghasilan badan untuk 6
tahun, 5% per tahun.30 %
Bidang usaha Baru
Yang berhak untuk
mendapatkan Tax Allowance,
bertambah dari sebelumnya
hanya 145 bidang usaha.
Kriteria
Menyerap tenaga kerja yang besar
Memiliki nilai investasi yang tinggi untuk ekspor
Memiliki tingkat kandunganlokal yang tinggi
Skema Insentif
Pengurangan penghasilan
neto sebesar 30 persen dari
jumlah nilai Penanaman Modal
selama 6 tahun masing masingsebesar 5 persen per tahun;
Penyusutan yang
dipercepat atas aktiva
tetap berwujud dan
amortisasi yang
dipercepat atas aktiva takberwujud
Pengenaan Pajak
Penghasilan atas
dividen sebesar 10persen
Kompensasi kerugian
yang lebih lama dari 5
tahun tetapi tidak lebih dari10 tahun
Pendelegasian Kewenangan
Pemberian Tax Allowance
kepada Kepala BKPM
Insentif Super Deduction Tax (PP 45/2019)
29
WP Badan
Dalam Negeri
Permen Keuangan Nomor 16/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto atas
Penanaman Modal Baru atau Perluasan Usaha pada Bidang Usaha Tertentu yang Merupakan Industri Padat Karya
30
Pengurangan penghasilan neto sebesar 60% dari
jumlah penanaman modal berupa aktiva tetap
berwujud termasuk tanah, yang digunakan untuk
kegiatan usaha utama, dibebankan selama 6 tahunsejak tahun pajak saat mulai berproduksi komersial
masing-masing sebesar 10% pertahun.
Mempekerjakan
Min. 300 orang
TKI
45Bidang
Usaha
Fasilitas Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan
31
Fasilitas Bea Impor
Cakupan Bidang Usaha:
1. Pariwisata dan Kebudayaan
2. Transportasi/perhubungan
(jasa transportasi publik)
3. Pelayanan kesehatan publik
4. Pertambangan
5. Konstruksi
6. Industri telekomunikasi
7. Kepelabuhanan
8. Industri perakitan dan
komponen kendaraan
bermotor
Peraturan Kemenkeu No.
176/PMK.011/2009 jo. No.
188/PMK.010/2015)
Insentif pajak bagi wajib pajak terdampak Pandemi Covid-19
32
Insentif Pajak Penerima Manfaat
PPh Pasal 21 Ditanggung
Pemerintah
▪ Sektor tertentu (1.062 KLU)
▪ WP KITE
▪ WP Kawasan Berikat
Pembebasan PPh Pasal 22 ▪ Sektor tertentu (431 KLU) •
▪ WP KITE
▪ WP Kawasan Berikat
Pengurangan Angsuran PPh
Pasal 25 sebesar 30%
▪ Sektor tertentu (846 KLU)
▪ WP KITE
▪ WP Kawasan Berikat
Pengembalian Pendahuluan
PPN
▪ Sektor tertentu (431 KLU)
▪ WP KITE
▪ WP Kawasan Berikat
PPh Final UMKM di tanggung
Pemerintah
WP yang memiliki peredaran bruto tertentu & dikenai PPh Final
berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018
Sumber: Kementerian Keuangan, PMK No.44 Tahun 2020
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Indonesia Investment Coordinating Board
Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 44
Jakarta 12190 - Indonesia
t +62 21 525 2008 | f +62 21 525 4945 | e info@bkpm.go.id
bkpm.go.id | investindonesia.go.id
Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC)
Terima Kasih
Recommended