View
1.994
Download
2
Category
Preview:
DESCRIPTION
Citation preview
Kebijakan Umum Sistem Manajemen Mutu
BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMMENTERI
PEKERJAAN UMUM
Staf Ahli Menteri
BP KONSTRUKSI BALITBANG SETJEN
DITJEN TARUANG
DITJENPENGEL. SDA
DITJEN BINA MARGA
DITJEN CIPTA KARYA
ITJEN
Wakil Menteri
Kapus Bina Usaha Jakons
Kapus Bina Pnyelengg.Konst
Kapus Bina . Kmpt.Pelat.Konst
KepalaBadan Pembinaan Konstruksi
Sekretaris Badan
Kapus BinaKeahl.Tek. Konst
Kabid Bang Usaha
Kabid Sar Usaha
Kabid Bang Reg Usaha
Kabid PengadaanJakons
Kabid Bang.Kualitas & Amdal
Kabid Bang. Adm.Kontr
Kabid Komp.ahli.Konstr
Kabid Dik.Ahli. Konstr
Kabid Teknik Konstr
Kabid Komp.Trampil.kons
Kabid Latih.Manaj.Teknik Konstr.
Kabid Latih.Trampil Konst
BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PEMBINAAN PENYELENGGARAAN
KONSTRUKSI PUSAT PEMBINAAN PENYELENGGARAAN
KONSTRUKSI
BID. ADMINISTRASI KONTRAK
KONSTRUKSI
BID. KUALITAS KONSTRUKSI DAN ANDAL KONSTRUSI
Subbag T U:•Adm Kant/Pegawai•RT Pusat PPK•TU Kapus PPK
Subbid Wilayah Barat
Rekomendasi penyelenggaraan pengadaan wil. Barat
Monev penyelenggaraan pengadaan
Standar dan pedoman
BID. PENGADAAN JASA KONSTRUKSI
Subbid Wilayah Timur
Rekomendasi penyelenggaraan
pengadaan wil. Timur Monev penyelenggaraan pengadaan Standar dan pedoman
Subbid Kualitas Konstruksi
Pengembangan sistem kualitas konstruksi
Penyiapan Standar & Pedoman
Pembinaan TeknisSubbid Andal Konstruksi
Pengembangan andal konstruksi
Penyiapan Standar & Pedoman
Pembinaan Teknis
BALAI KAJIAN PENYELENGGAAN
KONSTRUKSI
Subbid Pengaturan Penyiapan Standar &
Pedoman, Juklak dan Pengembangan SI Kontrak Konstruksi
Subbid Pemberdayaan dan Monitoring
Bintek Administrasi Kontrak Monev Kontrak Konstruksi
Subbag T U:•Adm Kant/Pegawai•RT/TU BKPK
Seksi Program dan Pelayanan Teknis
Penyusunan Program Bantek SMM, SMK3, dan PBJ
PP 30 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan jasa konstruksi
PEMERINTAH PUSAT,
PEMERINTAH DAERAH:
-PEM. PROPINSI
-PEM. KABUPATEN
-PEM. KOTA
melakukan
•Pengaturan,
•Pemberdayaan
•Pengawasan
PEMBINAAN
PIHAK YANG DIBINA :- Penyedia Jasa- Pengguna Jasa- Masyarakat
6
Perlu diterapkan SMMPerlu diterapkan SMM
Perlu upaya peningkatan mutu, cara kerja dan hasil kerja pembangunan Pra Sarana ke PU ansejalan dengan Kebutuhan /Harapan Masyarakat
dan tuntutan Global
Mutu Konstruksi merupakan salah satu indikator kinerja Mutu Konstruksi merupakan salah satu indikator kinerja penyelenggaraan pembangunan yang harus penyelenggaraan pembangunan yang harus dipertanggungjawabkandipertanggungjawabkan
LATAR BELAKANG
Definisi Mutu KonstruksiDefinisi Mutu KonstruksiDefinisi Mutu KonstruksiDefinisi Mutu Konstruksi
7
Mutu (SNI): Derajat yang dicapai oleh karakteristik produk dalam memenuhi
persyaratan/kebutuhan/harapan pelanggan.
Di Lingkungan Kementerian PU:
Konstruksi infrastruktur dikatakan bermutu baik apabila memenuhi kebutuhan/harapan masyarakat yang dijabarkan:(1) Sesuai persyaratan/spesifikasi/NSPM yang telah ditetapkan (2) Efektif dan efesien(3) Tepat Pemanfaatannya (4) Hadir pada saat dibutuhkan
Pembangunan Prasarana & Sarana (bidang ke PU an ) sebagai
Pendorong Laju Pertumbuhan Ekonomi
Keberadaan Prasarana & Sarana (bidang ke PU an) mempunyai
peranan penting
Kegiatan Konstruksi (bidang ke PU an)
harus bermutu baik (Fisik, dan Fungsi)
Peran pelaksana konstruksi (Bidang ke PU an) sangat
menentukan
PENYEDIA JASA PENGGUNA JASA
Peran Pelaksana Konstruksi Peran Pelaksana Konstruksi
Kondisi yang ada pada Tahap Paska Konstruksi
• Kebanyakan bangunan yang rusak tergolong bangunan baru (10 - 20 Tahun)
• Bangunan yang lebih tua ternyata lebih tahan terhadap gempa. Mengapa ?
• Kemungkinan telah terjadi krisis mutu (quality crises)
20
SEBAB-SEBAB KERUSAKAN
Kesalahan/Kelalaian Manusia
• dalam Perencanaan : faktor gempa tak dihitung, perhitungan struktur tidak memadai
• dalam Pelaksanaan : pengurangan mutu (dibawah spesifikasi)
• bahan bermutu rendah
Bencana alam (natural disaster) murni Gempa telah diperhitungkan namun yang terjadi melebihi intensitas yang diperkirakan atau bersifat unik (tiga dimensi)
21
Kondisi yang ada Dalam Tahap Pelaksanaan Konstruksi
• Sering pihak pemilik memerintahkan perubahan-perubahan terhadap gambar rencana
• Kurang setara hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa
• Kurangnya pemahaman spesifikasi teknis bagi pelaksana dan pengawas
• Ketersediaan peralatan laboratorium sebagai laboraturium rujukan di daerah sudah tidak memadai
• Kurang memadainya ketersediaan alat-alat • Kurang memadainya pemahaman operator konstruksi • Jenis penyelesaian sengketa yang sering digunakan adalah negosiasi
karena lebih mudah dan tidak mengganggu jalannya pelaksanaan pekerjaan dan memuaskan semua pihak
• Kontraktor berusaha sebisa mungkin menghindari konflik dengan pihak pemilik karena kekawatiran menyebabkan kehilangan pekerjaan
• Permasalahan lainnya adalah kondisi lapangan, kontrak, persyaratan kontrak dan administrasi kontrak
19
Harapan ke DepanHarapan ke DepanKedepanContoh-contoh kondisi saat Ini
Jembatan Rutuh
Oprit Rutuh
Lantai berlubang
KUAT & AWETKUAT & AWETKUAT & AWETKUAT & AWET
MULUSMULUSMULUSMULUS
INDAHINDAHINDAHINDAH
Jembatan Berlubang
Aspal Lantai Berlobang
Berkarat
Abutment RuntuhSebelum dipakai
Jembatan RutuhSebelum dipakai
13
CONTOH KASUS MUTU PEMELIHARAAN
TIDAK TERCAPAI
CONTOH KASUS MUTU PEMELIHARAAN
TIDAK TERCAPAI
- Korosi Struktur Baja
- Bantalan ?
- Korosi Struktur Baja
- Bantalan ?
The development of Quality Management
1950 19901960 200020001970 1980
Quality ControlQuality ControlMutu adalah pemisahanProduk dari produk jelektanpa ada input balik keproses produksi.
FINAL INSPECTION
Quality AssuranceQuality AssuranceMutu dibangun selamaProses produksi berjalan
Aktivitas inspection diubah kedalam proses produksi,prevention dan hal yang berorientasi proses.
Quality ManagementQuality ManagementMutu di definisikan, direncanakan dan diawasi oleh perusahaan secara keseluruhan.
Komitmen dari management dan partisipasi semua karyawanserta selangkah demi selangkahdilakukan improvement.
PENGENDALIAN MUTU PRODUK (QUALITY CONTROL)• Orientasi pada produk akhir & bersifat korektif
(perbaikan)
Proses
Produksi
Quality Control
Tolak
Dibuang
Masukan
(INPUT)
Keluaran
(OUTPUT)
SISTEM PENCAPAIAN MUTU
DiterimaDiserahkan/dibelioleh pengguna
produk (customer)
JAMINAN MUTU (QUALITY ASSURANCE) • Orientasi lebih pada proses atau tahapan pekerjaan
dalam pemenuhan standar & prosedur• Bersifat preventif (pencegahan)
Masukan (Input)
Proses Produksi
PengendalianKualitas
Keluaran (Output)
SISTEM PENCAPAIAN MUTU
PENCAPAIAN MUTU BERDASARKAN SMM
Masukan (Input)
Proses Produksi
PengendalianKualitas
Keluaran (Output)
Hasil Pekerjaan Tidak Sesuai (HPTS)
TindakanKorektif
TindakanPencegahan
Peningkatan &Perbaikan
18
1. UU NO. 18 TAHUN 1999, TENTANG JASA KONSTRUKSI
2. PP NO. 29 TAHUN 2000, TENTANG PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI
3. KEPPRES NO 80 / 2003 – TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH
– Pengguna Jasa (Pasal 48)
– Penyedia Jasa (Lampiran I, Bab II.D.1.b
2.b.3.g )
4. Kepmen No 339 / KPTS / M/ 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah
5. SMM Departemen PU No. 04/PRT/M/2009, tanggal 16 Maret 2009 (Proses penyempurnaan dari Kepmen 362)
PERATURAN YANG TERKAIT DENGANPENYELENGGARAAN MANAJEMEN MUTU
1.UU. No 18 Tahun 1999, Tentang Jasa Konstruksi
Tujuan :
1. Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jakon utk mewujudkan
1. Struktur usaha yg kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan2. Hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas
2. Mewujudkan penyelenggaraan jakon yg menjamin
1. Kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban
2. Dipenuhinya ketentuan yang berlaku3. Mewujudkan peran masyarakat dibidang jakon
8
UU. No 18 Tahun 1999, Tentang Jasa Konstruksi
PP. 28/2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa KonstruksiPP. 29/2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa KonstruksiPP. 30/2000 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi
Mengatur:• Jenis Usaha ( Perencanaan, Pengawasan, Pelaksanaan ),
BentukUsaha ( Perseorangan, Badan Usaha), dan Bidang Usaha ( ASMET )
• Persyaratan Usaha, Keahlian dan Keterampilan• Tanggung Jawab Profesional• Pengikatan Pekerjaan Konstruksi
Pemilihan Penyedia Jasa Kewajiban Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa Kontrak Kerja Konstruksi
• Kegagalan Bangunan • Pengawasan Masyarakat/Gugatan Masyarakat• Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi• Sangsi bagi Penyelenggara Konstruksi• Pembinaan Jasa Konstruksi
14
UU. No 18 Tahun 1999, Tentang Jasa Konstruksi(Bab VI(Bab VI tentang Kegagalan Bangunan, pasal 25 dan pasal 26)
21
Pasal 25 : Pengguna Jasa dan Jasa Penyedia wajib bertanggung jawab atas kegagalan
bangunan. Kegagalan bangunan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan terhitung sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.
Kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pihak ketiga, selaku penilai ahli.
Pasal 26 : Jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan
perencana atau pengawas konstruksi dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka perencana atau pengawas konstruksi wajib bertanggung jawab sesuai dengan bidang profesi dan dikenakan ganti rugi.
Jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan pelaksana konstruksi dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka pelaksana konstruksi wajib bertanggung jawab sesuai dengan bidang usaha dan dikenakan ganti rugi.
15
2. PP No. 29/2000 tentang PenyelenggaraanJasa Konstruksi :
• Kegagalan Konstruksi : Hasil pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis sebagian atau seluruhnya (Pasal 31) Masa Konstruksi
• Kegagalan bangunan : Keadaan bangunan yang tidak berfungsi dari segi teknis, manfaat, keselamatan, kesehatan kerja atau keselamatan umum (Pasal 34) Setelah Serah Terima Akhir
• Kedua kejadian tersebut akibat kesalahan Pengguna Jasa atau Penyedia Jasa
23
Peran dan Kompetensi Penilai Ahli
• Tim Assesor kegagalan bangunan secara teknis dibentuk sesuai dengan PP 29 pasal 36 dimana disebutkan :
”Kegagalan bangunan dinilai dan ditetapkan oleh 1 (satu) atau lebih Penilai Ahli yang professional dan kompeten dalam bidangnya serta bersifat independen dan mampu memberikan penilaian secara obyektif, yang harus dibentuk dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya laporan mengenai terjadinya kegagalan bangunan. Penilai Ahli dipilih, dan disepakati bersama oleh penyedia jasa dan pengguna jasa”,
serta pasal 37 yaitu: ”Penilai ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat
(1) harus memiliki sertifikat keahlian dan terdaftar pada Lembaga.”
27
• dan pasal 38 yaitu:
”Penilai Ahli, bertugas untuk antara lain : menetapkan sebab-sebab terjadinya kegagalan bangunan; menetapkan tidak berfungsinya sebagian atau keseluruhan bangunan, menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan bangunan serta tingkat dan sifat kesalahan yang dilakukan; Menetapkan besarnya kerugian serta usulan besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak atau pihak-pihak yang melakukan kesalahan: Menetapkan jangka waktu pembayaran kerugian. Selanjutnya, penilai ahli berkewajiban untuk melaporkan hasil penilaiannya kepada pihak yang menunjuknya dan menyampaikan kepada Lembaga dan Instansi yang mengeluarkan izin pembangunan, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah melaksanakan tugasnya”.
28
3. KEPPRES 80/2003 TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Bagian Kedua Pengawasan, Pasal 48
Pejabat Pembuat Komitmen segera setelah pengangkatannya :
- menyusun organisasi, uraian tugas dan fungsi secara jelas, kebijaksanaan pelaksanaan, rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk hubungan kerja, sasaran yang harus dicapai, tata laksana dan prosedur kerja secara tertulis, dan disampaikan kepada atasan langsung dan unit pengawasan intern instansi yang bersangkutan.
- melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan dan hasil kerja pada setiap kegiatan/proyek, baik kemajuan maupun hambatan dalam pelaksanaan tugasnya dan disampaikan kepada atasan langsung dan unit pengawasan intern instansi yang bersangkutan.
- wajib menyimpan dan memelihara seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa termasuk berita acara proses pelelangan/seleksi.
- Dst...
KEPPRES 80/2003 TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Lampiran 1, Bab II, D, 1, b
D. Pelaksanaan Kontrak 1. Ketentuan Umum
b. Penggunaan Program Mutu
1) Program mutu pengadaan barang/jasa harus disusun oleh penyedia barang/jasa dan disepakati Pejabat Pembuat Komitmen pada saat rapat persiapan pelaksanaan kontrak dan dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan;
2) Program mutu pengadaan barang/jasa paling tidak berisi: a) informasi pengadaan barang/jasa; b) organisasi proyek,
Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia barang/jasa; c) jadual pelaksanaan; d) prosedur pelaksanaan pekerjaan; e) prosedur instruksi kerja; f) pelaksana kerja.
KEPPRES 80/2003 TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Lampiran 1, Bab II, D, 2, b,3,g
D. Pelaksanaan Kontrak 2. Jasa Pemborongan b. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
3)Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak adalah:
a) organisasi kerja; b) tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan; c) jadual pelaksanaan pekerjaan; d) jadual pengadaan bahan, mobilisasi peralatan dan personil; e) penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lapangan; f) pendekatan kepada masyarakat dan pemerintah daerah setempat mengenai rencana kerja; g) penyusunan program mutu proyek.
Ketentuan mengenai Penilaian pada prakualifikasi :
kepemilikan sertifikasi ISO untuk Badan Usaha Besar dan
Penilaian atas penyampaian “PROGRAM MUTU” untuk
Badan Usaha Kecil dan Menengah.
4. Kepmen No 339/KPTS/M/2003 tgl. 31 Des. 2003. Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah
5. Permen PU No. 04/PRT/M/2009, tanggal 16 Maret 2009 Tentang : Sistem Manajemen Mutu ( SMM ) Dep. PU (Pengganti Kepmen 362/KPTS/M2004)
BAB VII PENYELENGGARAAN KEGIATAN
7.1. RENCANA MUTU Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Unit Kerja/Unit
Pelaksana Kegiatan, dan Penyedia Barang/Jasa harus memiliki Rencana Mutu.
Dokumen Rencana Mutu dibedakan sebagai berikut: 1. Rencana Mutu Unit Kerja (RMU), merupakan dokumen rencana
penetapan kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program tahunan berjalan yang disusun oleh Unit Kerja Eselon I sampai dengan Eselon II dalam rangka menjamin mutu.
2. Rencana Mutu Pelaksanaan (RMP), merupakan dokumen SMM Pelaksanaan yang disusun oleh Kepala Satker, SNVT, SKS, dan PPK dalam rangka menjamin mutu.
3. Rencana Mutu Kontrak (RMK), merupakan dokumen SMM yang disusun oleh Penyedia Barang/Jasa untuk setiap kontrak pekerjaan dalam rangka menjamin mutu.
• APAKAH SUDAH DITERAPKAN DITEMPAT ANDA?APAKAH SUDAH DITERAPKAN DITEMPAT ANDA?
31
1. Memberikan penjaminan pencapaian mutu
2. Selalu berorientasi memenuhi harapan pengguna konstruksi
3. Mengeliminir terjadinya pengulangan/perbaikan (efisiensi dari segi waktu dan biaya)
4. Tertib dokumentasi (untuk menelusuri kembali) - As Built Drawings
5. Menciptakan suasana kerja yang kondusif (melibatkan semua personil, adanya mekanisme kerja yang jelas)
Tujuan Penyelenggaraan SMM Tujuan Penyelenggaraan SMM
Strategi Pencapaian MutuStrategi Pencapaian Mutu
32
Dimulai dari PIMPINAN pada setiap level dengan menetapkan KEBIJAKAN MUTU dan melaksanakannya secara konsisten.
Peningkatan mutu harus diperlakukan sebagai suatu PROSES yang berkelanjutan.
Usaha pencapaian mutu harus didasarkan dengan merubah pola pikir:
DariMencari siapa yang salah
Menjadi:Menghindari kesalahan
Karena:
Perbaikan mutu memerlukan lebih banyak Waktu, Dana, SDM, dan Moral
33
A BERUSAHA AGAR:
* TIDAK TERJADI KEGAGALAN BANGUNAN DAN * MEMPEROLEH MUTU KONSTRUKSI YG BAIK PADA SETIAP KEGIATAN YANG DITANGANIN MULAI DARI PERENCANAAN, PENGAWASAN, PELAKSANAAN DAN PEMANFAATAN.
B LEBIH MENGUTAMAKAN TANGGUNG JAWAB MORAL
C BERPEGANG KEPADA SISTEM MANAJEMEN MUTU:
1. MEMBUAT RMP DAN RMK UNTUK SETIAP KEGIATAN:
a. Tahap Perencanaan b. Tahap Pelaksanaan dan Pengawasannya c. Tahap Rehabilitasi dan Pemeliharaan
2. MENGONTROL PELAKSANAANNYA DAN MEMPERBAIKI KEKURANGAN YANG ADA
TUGAS KITA ADALAH:TUGAS KITA ADALAH:
Recommended