View
6
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
. " I ,.
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR: 27 A IKEP/BSN/3/2007
TENTANG
KOMISI MANAJEMEN TEKNIS PENGEMBANGAN 5TANDAR
BADAN 5T ANDARDI5A51 NASIONAL
KEPALA BADAN STANDARDI5ASI NASIONAL
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan keteraturan dan kualitas
Mengingat
Menetapkan
Standar Nasional Indonesia (SNI) yang baik diperlukan
pengelolaan pengembangan SNI dan pengelolaan panitia teknis
secara baik dan terarah ;
b. bahwa untuk mewujudkan kondisi sebagaimana tersebut pada
huruf a, diperlukan suatu Komisi Manajemen Teknis
Pengembangan Standar Badan Standardisasi Nasional ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pad a huruf a dan b, perlu
ditetapkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional
tentang Komisi Manajemen Teknis Pengembangan Standar Badan
Standardisasi Nasional ;
1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang
Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 199 Tambahan Lembaran Negara Nomor
4020) ;
2. Keputusan Presiden Nomor 162/M Tahun 2002 tentang
Pengangkatan Kepa la Badan Standardisasi Nasional;
MEMUTU5KAN:
PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
TENTANG KOMISI MANAJEMEN TEKNIS PENGEMBANGAN
STANDAR BADAN STANDARDISASI NASIONAL.
Pasal1 . .. .
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
- 2 -Pasal 1
Komisi Manajemen Teknis Pengembangan Standar Badan
Standardisasi Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut
MTPS adalah lembaga kebijakan dibidang Pengembangan Standar,
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan
Standardisasi Nasional.
Pasal2
MTPS mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran
kepada Kepala Badan Standardisasi Nasional dalam rangka
menetapkan kebijakan dan strategi untuk memperlancar pengelolaan
kegiatan Pengembangan SNI , agar SNI memberikan manfaat sebesar
mungkin bagi pengguna.
Pasal 3
Dalam melaksanakan tug as sebagaimana dimaksud pad a Pasal 2,
MTPS menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) yang
berkaitan dengan Pengembangan SNI dan Panitia Teknis;
b. penyusunan, pemantauan dan evaluasi Program Nasional
Pengembangan Standar (PNPS) SNI;
c. mengusulkan pelaksanaan PNPS tersebut kepada Panitia Teknis
dan Subpanitia Teknis perumusan SNI;
d. pengkajian , evaluasi , usulan pembubaran dan pengalokasian
sekretariat Panitia Teknis dan Subpanitia Teknis perumusan SNI ;
e. penyusunan , pemantauan dan evaluasi kebijakan pengembangan
SNI;
f. pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BSN dan
kegiatan lain yang diperlukan dalam rangka pengembangan SNI.
Pasal4 ....
D \$1-. !'.'1\Sf.. MTPS,,7 I~' 11..( .... ,7'>5" MTPS no' 11 ..(,~17 doc
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
o - J -
Pasal4
Dalam melaksanakan tug as dan fungsinya MTPS dapat berkoordinasi
dengan Instansi Pemerintah (regulator) , Komite Akreditasi Nasional
(KAN) , Masyarakat Standardisasi Indonesia (MASTAN), Manajemen
Teknis Penilaian Kesesuaian (MTPK) Jaringan Tenaga Ahli
Standardisasi (TAS) , Panitia Teknis Penilaian Kesesuaian (PT PK)
dan pihak lain yang dianggap perlu.
Pasal 5
(1) Susunan Keanggotaan MTPS terdiri dari :
a. Ketua merangkap anggota
b. Sekretaris merangkap anggota
c. Anggota .
(2) Ketua MTPS secara ex-officio dijabat oleh Deputi Bidang
Penelitian dan Kerjasama Standardisasi BSN.
(3) Sekretaris MTPS secara ex-officio dijabat oleh Kepala Pusat
Perumusan Standar BSN .
(4) Anggota MTPS terdiri dari:
a. Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi BSN
merangkap sebaga i Sekretaris Komite Akreditasi Nasional ;
b. Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi
BSN ;
c. Sekretaris Utama BSN;
d. Kepala Pusat Sistem Penerapan Standar BSN ;
e. Ketua Masyarakat Standardisasi (MASTAN) ;
f. Kepala Pusat Standardisasi Departemen Perindustrian ;
g. Direktur Mutu dan Standardisasi , Direktorat Jenderal
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian , Departemen
Pertanian;
h. Direktur Tekn ik dan Lingkungan Ketenaga Listrikan, Direktorat
Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi , Departemen Energi
dan Sumber Daya Mineral ;
i. Sekretaris .. ..
o SI-. ~", " ,,).. \!n'~.,'I"' 11 ~,"'-~" \ I TP~ r" II~.·I'-di>..
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
- 4 -
I. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen
Pekerjaan Umum;
J. Direktur Teknik dan Lingkungan , Direktorat Jenderal Minyak
dan Gas Bumi , Departemen Energi dan Sumber Daya Minera l;
k. Koordinator perwakilan National Fire Protection Association
(NFPA) untuk negara-negara ASEAN.
(5) Sekretarial MTPS secara ex-officio dilaksanakan oleh Pusal
Perumusan Standar BSN.
Pasal 6
Tata kerja MTPS disusun dan ditetapkan oleh Kelua MTPS.
Pasal 7
(1) Pengangkalan dan pemberhentian anggola MTPS dilelapkan
dengan keputusan Kepa la BSN .
(2) Masa kerja anggola MTPS selama 2 (dua) lahun .
(3) Selama jangka waktu keanggolaan MTPS sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) , Ketua MTPS mengevaluasi efeklivilas
keanggolaannya dan melaporkan kepada Kepa la BSN .
Pasal8
Dengan berlakunya Kepulusan ini , Kepulusan Kepala BSN Nomor
100/KEP/BSN/5/2006 lenlang Manajemen Teknis Pengembangan
Standar Badan Slandardisasi Nasional dicabul dan dinyatakan lidak
berlaku lagi .
Pasal 9
Segala biaya yang timbu l sebagai akibat Keputusan ini dibebankan pad a
Anggaran Badan Standardisasi Nasional Kegiatan Nomor 71550913 Tahun
Anggaran 2007.
Pasal10.
.
, , . , , .
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
- 5 -
Pasal 10
Peraturan ini mulai berlaku pad a tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2007
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,
-AN SUDARWO
NI . 680000200
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA
Tembusan :
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
- 2 -
Dalam melaksanakan tugasnya Ketua , Sekretaris , dan Anggota
Komisi Manajemen Teknis Pengembangan Standar berpedoman
pada Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor
27A/KEP/BSN/3/2007 tentang Manajemen Teknis Pengembangan
Standard , pedoman-pedoman dibidang standardisasi dan peraturan
perundang-undangan lainnya.
Segala biaya yang timbul sebagai akibat Keputusan ini dibebankan
kepada anggaran Badan Standardisasi Nasional kegiatan Nomor
71550913 Tahun Anngaran 2007.
Dengan berlakunya keputusan ini , maka Keputusan Kepala Badan
Standardisasi Nasional Nomor 157 IKEP/BSN/1 0/2 006 tentang
Keanggotaan Manajemen Teknis Pengembangan Standar dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .
Ditetapkan di Jakarta
pad a tanggal 30 Maret 2007
~ KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,
k /l/" , Ir)~AN SU';;ARWO'1oyL,
HJ MP. 680000200 , 1. Sekretaris Utama dan para Deputi di lingkungan BSN
2. Para Kepala Biro dan Pusat di ling kung an BSN
3. Yang bersangkutan
LAMPIRAN.
Recommended