KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR TENTANG PENETAPAN …

WALIKOTA DENPASAR,

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 188.45/1689/HK/2019

TENTANG

PENETAPAN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan

organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah maka dipandang perlu disusun Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Denpasar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Walikota tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Denpasar;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan

Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018

tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);

7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8);

8. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 43 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar

Tahun 2016 Nomor 43), sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah(Berita Daerah Kota Denpasar

Tahun 2019 Nomor 16); 9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 44 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 44), sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota

Denpasar Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 23);

10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan (Berita Daerah Kota Denpasar

Tahun 2016 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Denpasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Denpasar sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, merupakan acuan bagi perangkat daerah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan

efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran

yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan, serta menggambarkan arah kerjasama integrasi proses bisnis yang dapat dikolaborasikan dengan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

lainnya maupun pihak eksternal.

KETIGA : Kegiatan pemantauan, penilaian dan evaluasi kebijakan proses bisnis terintegrasi dilakukan secara berkala terhadap perubahan peraturan, perkembangan teknologi, dan/atau kebutuhan

instansi/pengguna. KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 25 Oktober 2019

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Tembusan disampaikan kepada :

Yth. 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar 2. Inspektur Kota Denpasar 3. Kepala Bappeda Kota Denpasar

4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar 5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Denpasar

6. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR TANGGAL : 25 OKTOBER 2019 NOMOR : 188.45/1689 /HK/2019 TENTANG : PENETAPAN PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KOTA DENPASAR

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DPS. 05

Penguatan Keberadaan Lembaga Lembaga

Tradisional

DPS. 07

Pengentasan Kemiskinan

DPS. 08

Pengurangan Pengangguran

DPS. 01

Perencanaan Pembangunan

DPS. 02

Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

DPS. 03

Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara

DPS. 04

Pengelolaan Manajemen Pengawasan

DPS. 06

Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan

Budaya

DPS. 21

Pelayanan Informasi dan Komunikasi

DPS. 23

Layanan Hukum

DPS. 22

Pelayanan Kearsipan

DPS. 09

Peningkatan Derajat Kesejahteraan

Masyarakat

DPS. 10

Peningkatan Kualitas Pendidikan

DPS. 13

Peningkatan Kualitas Infrastruktur

DPS. 11

Penguatan Pengarusutamaan Gender

dan Perlindungan Anak

DPS. 12

Pengurangan Pemukiman Kumuh

Perkotaan

DPS. 14

Peningkatan Tata Kelola Kepemerintahan yang Efektif dan Akuntabel

DPS. 15

Pengembangan Industri Pengelolaan dan

Perdagangan

DPS. 16

Peningkatan Lembaga Perkreditan Desa

DPS. 17

Peningkatan Perkembangan Ekonomi Masyarakat Kecil

DPS. 18

Peningkatan Nilai Investasi

DPS. 19

Peningkatan Pariwisata Berbasis

Budaya

DPS. 20

Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAHAN KOTA DENPASAR LEVEL 1

DPS. 01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DPS. 01.01

Perencanaan

DPS. 01.02

Monitoring dan Evaluasi

DPS. 01.03

Penelitian dan Pengembangan

DPS. 01.01 PERENCANAAN

DPS. 01.01.01

Analisa Data dan Identifikasi Pemasalahan

Pembangunan

DPS. 01.01.02

Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan

DPS. 01.01.01 ANALISA DATA DAN IDENTIFIKASI PEMASALAHAN PEMBANGUNAN

DPS. 01.01.01.01

Penyusunan Dokumen Perencanaan

Pembangunan Kota Denpasar

DPS. 01.01.01.01 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA DENPASAR

DPS. 01.01.01.01.01

Penyusunan RPKD

DPS. 01.01.01.01.02

Penyusunan RPJMD

DPS. 01.01.02 SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DPS. 01.01.02.01

Pelaksanaan Musrenbang

DPS. 01.01.02.02

Koordinasi Perencanaan Pembangunan

DPS. 01.01.02.01 PELAKSANAAN MUSRENBANG

DPS. 01.01.02.02.01

Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan

DPS. 01.01.02.02.02

Pelaksanaan Musrenbang Kota Denpasar

DPS. 01.01.02.02 KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DPS. 01.01.02.02.01

Sinkronisasi Perencanaan Pusat dan Provinsi

DPS. 01.01.02.02.02.02

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan

Perangkat Daerah

DPS. 01.02 MONITORING DAN EVALUASI

DPS. 01.02.01

Koordinasi Evaluasi Pembangunan Daerah

DPS. 01.02.02

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

DPS. 01.02.01 KOORDINASI EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

DPS. 01.02.01.01

Pemantauan Pelaksanaan Dokumen

Perencanaan

DPS. 01.02.01.02

Penyusunan Laporan Evaluasi Dokumen

Perencanaan

DPS. 01.02.02 PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

DPS. 01.02.02.01

Pemantapan Pelaksanaan Pembangunan

DPS. 01.02.02.02

Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan

DPS. 01.02.02.03

Evaluasi Kegiatan Pemantapan Pembangunan

DPS. 01.02.02.04

Rapat Kerja Pemerintah Daerah

DPS. 01.02.02.05

Pelaporan Tim Evaluasi dan Pengawasan

Realisasi Anggaran

DPS. 01.03 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DPS. 01.03.01

Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial

dan Pemerintahan

DPS. 01.03.02

Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi

dan Pembangunan

DPS. 01.03.03

Pengembangan Inovasi dan Teknologi

DPS. 01.03.01 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN PEMERINTAHAN

DPS. 01.03.01.01

Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya

DPS. 01.03.01.02

Penelitian dan Pengembangan Kependudukan,

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

DPS. 01.03.01.03

Penelitian dan Pengembangan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

DPS. 01.03.01.04

Penyusunan Dokumen Rencana Induk

Kelitbangan

DPS. 01.03.01.05

Memverifikasi dan Validasi Data Inovasi OPD

Bidang Sosial dan Pemerintahan

DPS. 01.03.01.06

Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah

DPS. 01.03.02 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PENGEMBANGAN

DPS. 01.03.02.01

Penelitian dan Pengembangan Ekonomi

DPS. 01.03.02.02

Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya

Alam dan Lingkungan Hidup

DPS. 01.03.02.03

Penelitian dan Pengembangan Wilayah Fisik

dan Prasarana

DPS. 01.03.02.04

Memverifikasi dan Validasi Data Inovasi OPD

Bidang Ekonomi dan Pembangunan

DPS. 01.03.03 PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI

DPS. 01.03.03.01

Inovasi dan Pengembangan Teknologi

DPS. 01.03.03.02

Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi

DPS. 01.03.03.03

Diseminasi Kelitbangan

DPS. 01.03.03.04

Penyusunan Profil Calon Penerima Anugerah

DPS. 01.03.03.05

Seminar Nasional Kota Denpasar

DPS. 01.03.03.06

Memverifikasi dan Validasi serta

menginventarisasi Inovasi OPD Bidang Sosial

dan Pemerintahan dan Bidang Ekonomi dan

Pembangunan

DPS. 02 PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH

DPS. 02.03

Pengelolaan Aset

DPS. 02.02

Pengelolaan Keuangan

DPS. 02.01

Pengelolaan Pendapatan Daerah

DPS. 02.01 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

DPS. 02.01.03

Pembukuan dan Pelaporan

DPS. 02.01.02

Penagihan dan Keberatan

DPS. 02.01.01

Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan

DPS. 02.01.01 PENDATAAN, PENDAFTARAN DAN PENETAPAN

DPS. 02.01.01.03

Pengelolaan Data

DPS. 02.01.01.02

Penetapan

DPS. 02.01.01.01

Pendataan dan Penilaian

DPS. 02.01.02 PENAGIHAN DAN KEBERATAN

DPS. 02.01.02.03

Penagihan Piutang Pajak

DPS. 02.01.02.02

Pemeriksaan Wajib Pajak

DPS. 02.01.02.01

Perhitungan dan Keberatan

DPS. 02.01.03 PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

DPS. 02.01.03.02

Pelaporan

DPS. 02.01.03.01

Pembukuan

DPS. 02.02 PENGELOLAAN KEUANGAN

DPS. 02.02.01

Pengelolaan Penganggaran

DPS. 02.02.02

Pengelolaan Perbendaharaan

DPS. 02.02.03

Pengelolaan Akutansi dan Pelaporan

DPS. 02.02.01 PENGELOLAAN PENGANGGARAN

DPS. 02.02.01.01

Penyusunan APBD dan PAPBD

DPS. 02.02.01.02

Verifikasi DPA/DPPA

DPS. 02.02.01.03

Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi potensi pendapatan

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KOTA DENPASAR LEVEL 3

DPS. 02.02.02 PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN

DPS. 02.02.02.02

Penatausahaan Administrasi Gaji dan Pihak Ketiga

DPS. 02.02.02.03

Pengelolaan Kas, Dana Cadangan dan

Pembiayaan

DPS. 02.02.02.01

Penerbitan SP2D

DPS. 02.02.02.04

Penerbitan Nomor SPD

PETA SUB PROSES BISNIS PEMERINTAHAN KOTA DENPASAR LEVEL 3

DPS. 02.02.03 PENGELOLAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN

DPS. 02.02.03.01

Pengelolaan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

Bendahara

DPS. 02.02.03.02

Pengelolaan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

Pemerintah Daerah

DPS. 02.03 PENGELOLAAN ASET

DPS. 02.03.01

Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan

Barang Milik Daerah

DPS. 02.03.02

Inventarisasi dan Penghapusan Aset

Daerah

DPS. 02.03.03

Pengamanan, Pemanfaatan dan

Pengendalian Barang Milik Daerah

DPS. 02.03.01 ANALISIS KEBUTUHAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DPS. 02.03.01.01

Panatausahaan Barang Milik Daerah

DPS. 02.03.02 INVENTARISASI DAN PENGHAPUSAN ASET DAERAH

DPS. 02.03.02.01

Inventarisasi Barang Milik Daerah

DPS. 02.03.02.02

Monitoring dan Evaluasi Barang Milik

Daerah

DPS. 02.03.03 PENGAMANAN, PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK DAERAH

DPS. 02.03.03.01

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

DPS. 02.03.03.02

Standar Satuan Harga

DPS. 02.03.03.03

Standar Biaya Jasa

DPS. 02.03.03.05

Pensertifikasi Tanah Milik Pemerintah

DPS. 02.03.03.04

Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik

Daerah

PETA SUB PROSES BISNIS PEMERINTAH KOTA DENPASAR LEVEL 1

DPS. 03 PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR SIPIL NEGARA

DPS. 03.01

Perencanaan dan Pengadaan ASN

DPS. 03.02

Manajemen Kinerja ASN

DPS. 03.04

Sistem Pendukung Administrasi Kepegawaian

DPS. 03.03

Peningkatan Kompetensi ASN

DPS. 03.01 PERENCANAAN DAN PENGADAAN ASN

DPS. 03.01.01

Penyediaan Data Kebutuhan Pegawai

dan Peta Jabatan

DPS. 03.01.02

Penyediaan Data Kebutuhan Formasi

DPS. 03.01.03

Pelaksanaan Seleksi ASN

DPS. 03.01.04

Pelaksanaan Pelatihan Dasar Bagi Calon

DPS. 03.01.05

Penempatan ASN Sesuai Jabatan Yang

Dilamar

DPS. 03.01.01 PENYEDIAAN DATA KEBUTUHAN PEGAWAI DAN PETA JABATAN

DPS. 03.01.01.01

Penyediaan Rencana Kebutuhan Pegawai

Jangka Menengah

DPS. 03.01.01.02

Ketersediaan Data Kepegawaian Secara

Lengkap dan Real Time yang Disusun

Menurut Jabatan, Pangkat, Unit Kerja,

Kualifikasi dan Kompetensi

DPS. 03.01.02 PENYEDIAAN DATA KEBUTUHAN FORMASI

DPS. 03.1.2.3 Pengoordinasiaan, Pengendalian,

Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan

Tugas di Bidang Mutasi dan Pensiun

Pegawai

DPS. 03.01.02.01

Ketersediaan Data Pegawai Yang Akan

Memasuki Masa Pensiun Dalam 5(lima)

Tahun yang Disusun Menurut Jabatan,

Pangkat, Unit Kerja

DPS. 03.01.02.02

Ketersediaan Rencana Pemenuhan

Kebutuhan ASN Jangka Menengah 5

(lima) Tahun yang Berasal dari Calon PNS

dan PPPK

DPS. 03.01.03 PELAKSANAAN SELEKSI ASN

Pegawai

DPS. 03.01.03.01

Penyediaan Rencana Pengadaan ASN

untuk Berjalan yang Dirinci Menurut

Jumlah, Jenis, Jabatan, Pangkat,

Kualifikasi, Kompetensi, dan Unit Kerja

Baik dari Calon PNS dan PPPK

DPS. 03.01.03.02

Pelaksanaan Penerimaan Calon

PNS/PPPK dari Instansi Lain Dilakukan

Secara Terbuka

DPS. 03.01.04 PELAKSANAAN PELATIHAN DASAR BAGI CALON PNS

Pegawai

DPS. 03.01.04.01

Pelaksanaan Pelatihan Prajabatan

Pelatihan Dasar dilakukan Langsung

(paling lama 1 bulan) Setelah

Pengangkatan CPNS

DPS. 03.01.05 PENEMPATAN ASN SESUAI JABATAN YANG DILAMAR

Pegawai

DPS. 03.01.05.01

Penempatan 90-100 % Pegawai Yang

Baru Diangkat Menjadi PNS Sesuai

Jabatan Yang Dilamar

DPS. 03.02 MANAJEMEN KINERJA ASN

DPS. 03.02.03

Tindak Disiplin ASN

DPS. 03.02.01

Penilaian Kinerja

DPS. 03.02.02

Pemberian Penghargaan

DPS. 03.02.04

Perlindungan dan Pelayanan ASN

DPS. 03.02.01 PENILAIAN KINERJA

DPS. 03.02.01.01

Penyusunan Kontrak Kinerja

DPS. 03.02.01.02

Pelaksanaan Penilaian Kinerja

DPS. 03.02.01.03

Analisis Permasalahan Kinerja

DPS. 03.02.02 PEMBERIAN PENGHARGAAN

DPS. 03.02.02.01

Pemberian Kenaikan Pangkat

Berdasarkan Kinerja

DPS. 03.02.02.02

Pemberian Pengahargaan Kepada PNS

yang Berprestasi Luar Biasa

DPS. 03.02.02.03

Pemberian Tunjangan Berdasarkan

Kinerja

DPS. 03.02.03 TINDAK DISIPLIN ASN

DPS. 03.02.03.01

Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku

DPS. 03.02.03.02

Pelaksanaan Tindak Disiplin ASN

DPS. 03.02.04 PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN ASN

DPS. 03.02.04.01

Pelaksanaan Perlindungan Bagi ASN

DPS. 03.02.04.02

Pelaksanaan Survey Kepuasan

Masyarakat Terhadap Pelayanan

Kepegawaian

DPS. 03.02.04.03

Pemberian Kemudahan Pelayanan

Administrasi Kepegawaian

(Sistem/aplikasi)

DPS. 03.03 PENINGKATAN KOMPETENSI ASN

DPS. 03.03.01

Pengembangan Karir

DPS. 03.03.02

Promosi dan Mutasi

DPS. 03.03.01 PENGEMBANGAN KARIR

DPS. 03.03.01.01

Penyediaan Standar Kompetensi

Jabatan

DPS. 03.03.01.02

Penyusunan Profil Kompetensi

Pegawai

DPS. 03.03.01.03

Penyusunan Talent Pool dan

Rencana Suksesi (Talent Pipeline)

DPS. 03.03.01.04

Penyusunan Analisis Kesenjangan

Kualifikasi dan KOmpetensi Pegawai

DPS. 03.03.01.06

Ketersediaan Dokumen Strategi dan

Program Kesenjangan Kompetensi

dan Kinerja

DPS. 03.03.01.05

Penyusunan Analisis Kesenjangan

Kinerja

DPS. 03.03.01.09

Pelaksanaan Coaching, Counselling,

dan Mentoring

DPS. 03.03.01.08

Pengelolaan Pelaksanaan Praktik

Kerja dan Pertukaran Pegawai

DPS. 03.03.01.07

Penyelenggaraan Diklat

DPS. 03.03.02 PROMOSI DAN MUTASI

DPS. 03.03.02.01

Penyusunan Pola Pikir

DPS. 03.03.02.03

Pelaksanaan Seleksi Terbuka Untuk

Pejabat Struktural

DPS. 03.03.02.02

Penyusunan Pedoman Mutasi,

Rotasi dan Promosi

DPS. 03.04 SISTEM PENDUKUNG ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

DPS. 03.04.01

Penyediaan Data SIMPEG

DPS. 03.04.02

Integrasi Antar Aplikasi Kepegawaian

DPS. 03.04.03

Penyediaan dan Pengelolaan Aplikasi

DPS. 03.04.04

Penyediaan Pengelolaan Aplikasi E-

Performance

DPS. 03.04.05

Penyediaan Aplikasi Assesment Centre

DPS. 03.04.01 PENYEDIAAN DATA SIMPEG

DPS. 03.04.01.01

Penyediaan dan Permukhtahiran Data

Kepegawaian Yang Dapat Diakses

Langsung Oleh Pegawai yang

Bersangkutan

DPS. 03.04.01.02

Pengembangan Aplikasi SIMPEG

DPS. 03.04.02 INTEGRASI ANTAR APLIKASI KEPEGAWAIAN

DPS. 03.04.02.01

Pengintegrasian SIMPEG dengan Sistem

Penilaian Kinerja, Penegakan Disiplin dan

Pembinaan Pegawai

DPS. 03.04.03 PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN APLIKASI ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

DPS. 03.04.03.01

Pengembangan Aplikasi Pelayanan

DPS. 03.04.03.02

Pengintegrasian SIMPEG dengan Aplikasi

Pelayanan Administrasi Kepegawaian

DPS. 03.04.04 PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN APLIKASI E-PERFORMANCE

DPS. 03.04.04.01

Penerapan E-performance yang

Terintegrasi Dengan Sistem Informasi

Kepegawaian yang Berbasis Online

DPS. 03.04.05 PENGELOLAAN APLIKASI ASSESMENT CENTRE

DPS. 03.04.05.01

Penggunaan Assesment Centre untuk

Menguji Kompetensi Pegawai

DPS. 04 PENGELOLAAN MANAJEMEN PENGAWASAN

DPS. 04.01

Perencanaan Pengawasan

DPS. 04.02

Pelaksanaan Pengawasan Intern

DPS. 04.03

Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan

DPS. 04.04

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

DPS. 04.01 PERENCANAAN PENGAWASAN

DPS. 04.01.01

Penentuan Sasaran

DPS. 04.01.02

Penjadwalan

DPS. 04.01.03

Pembentukan TIM

DPS. 04.01.01 PENENTUAN SASARAN

DPS. 04.01.01.01

Penyusunan PKPT (Program Kerja

Pengawasan Tahunan)

DPS. 04.01.02 PENJADWALAN

DPS. 04.01.02.01

Penyusunan Jadwal Audit

DPS. 04.01.03 PEMBENTUKAN TIM

DPS. 04.01.03.01

Pembentukan Ketua, Dalnis dan Anggota

DPS. 04.02 PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERN

DPS. 04.02.01

Penyusunan ST (Surat Tugas)

DPS. 04.02.01 PENYUSUNAN ST (SURAT TUGAS)

DPS. 04.02.01.01

Expose PKP

DPS. 04.02.01.02

Entry Obrik

DPS. 04.02.01.03

Pelaksanaan Audit

DPS. 04.02.01.04

Pengumpulan Temuan

DPS. 04.03 PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN

DPS. 04.03.01

Penyusunan LHP

DPS. 04.03.01 PENYUSUNAN LHP

DPS. 04.03.01.01

Expose P2HP

DPS. 04.03.01.02

Penyusunan LHP

DPS. 04.03.01.03

Penyampaian LHP

DPS. 04.03.01.04

Exit Obrik

DPS. 04.04 PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

DPS. 04.04.01

Penyampaian Matrik Temuan ke Obrik

DPS. 04.04.01.01 PENYAMPAIAN MATRIK TEMUAN KE OBRIK

DPS. 04.04.01.01

Dipantau TLHP

DPS. 05 PENGUATAN KEBERADAAN LEMBAGA LEMBAGA TRADISIONAL

DPS. 05.02

Pencapaian Indeks Tri Hita Karana

DPS. 05.01

Mempertahankan Luas Areal Yang Dapat

Dipertahanakan

DPS. 05.01 MEMPERTAHANKAN LUAS AREAL SUBAK YANG DAPAT DIPERTAHANKAN

DPS. 05.01.02

Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian /

Perkebunan

DPS. 05.01.01

Peningkatan Kesejahteraan Petani

DPS. 05.01.03 Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi

Pertanian / Perkebunan

DPS. 05.01.04 Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian /

Perkebunan

DPS. 05.01.05

Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

DPS. 05.01.01 PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

DPS. 05.01.01.01

Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

DPS. 05.01.02 PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN / PERKEBUNAN

DPS. 05.01.02.01

Pengembangan Sistem Distribusi dan Cadangan

Pangan

DPS. 05.01.02.02

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu

Produk Perkebunan, Produk Pertanian

DPS. 05.01.02.03

Pengembangan Diversifikasi Tanaman

DPS. 05.01.02.04

Pengelolaan Lahan dan Air Irigasi

DPS. 05.01.03 PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN / PERKEBUNAN

DPS. 05.01.03.01

Promosi Atas Hasil Pertanian / Perkebunan

Unggulan Daerah

DPS. 05.01.04 PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN / PERKEBUNAN

DPS. 05.01.04.01

Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi

Pertanian / Perkebunan Tepat Guna

DPS. 05.01.05 PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN

DPS. 05.01.05.01

Pengembangan Agribisnis Peternakan

DPS. 05.02 PENCAPAIAN INDEKS TRI HITA KARANA

DPS. 05.02.01

Peningkatan Ketahanan Pangan

Pertanian/Perkebunan

DPS. 05.02.02

Pemberdayaan Sosial dan Budaya

DPS. 05.2.1 PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN

DPS. 05.02.01.01

Pemanfaatan Perkarangan Untuk

Pengembangan Pangan

DPS. 05.02.02 PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN BUDAYA

DPS. 05.02.02.01

Pembinaan Karang Taruna

DPS. 06 PENINGKATAN PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA

DPS. 06.01

Pencapaian Indeks Pembangunan Kebudayaan

DPS. 06.01 PENCAPAIAN INDEKS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

DPS. 06.01.01

Pengelolaan Kekayaan Budaya

DPS. 06.01.02

Pengembangan Nilai Budaya

DPS. 06.01.03

Pengelolaan Keragaman Budaya

DPS. 06.01.01 PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA

DPS. 06.01.01.01

Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan

peninggalan bawah air

DPS. 06.01.02 PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA

DPS. 06.01.02.01

Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah

DPS. 06.01.03 PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA

DPS. 06.01.03.01

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

DPS. 07 PENGENTASAN KEMISKINAN

DPS. 07.01

Penurunan Angka Kemiskinan (%)

DPS. 07.01 PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN (%)

DPS. 07.01.01

Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan

Sosial

DPS. 07.01.02

Pembinaan Para Penyandang Cacat dan

Trauma

DPS. 07.01.03

Perencanaan Sosial dan Budaya

DPS. 07.01.06

Pengembangan Budidaya Perikanan

DPS. 07.01.05

Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

DPS. 07.01.04 Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat

Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

DPS. 07.01.01 PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DPS. 07.01.01.01

Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial

Masyarakat

DPS. 07.01.02 PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA

DPS. 07.01.02.01

Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan

sosial (HALUN, HAN dan FK-PANTI)

DPS. 07.01.03 PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA

DPS. 07.01.03.01

Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

DPS. 07.01.04 PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG

MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA

DPS. 07.01.04.01

Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendampingan Sosial

Pemberdayaan Fakir MIskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) lainnya

DPS. 07.01.05 PELAYANAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

DPS. 07.01.05.01

Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi

Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu

DPS. 07.01.06 PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN

DPS. 07.01.06.01

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan

DPS. 07.01.06.02

Pelatihan Penyuluhan dan Pemberdayaan Nelayan

DPS. 07.01.06.01 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN

DPS. 07.01.06.01.01

Identifikasi Pelaku Usaha Budidaya KK Miskin

DPS. 07.01.06.02 PELATIHAN PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN

DPS. 07.01.06.02.01

Forum Krama Bendega

DPS. 08 PENGURANGAN PENGANGGURAN

DPS. 08.01

Penurunan Angka Pengangguran (%)

DPS. 08.01 PENURUNAN ANGKA PENGANGGURAN

DPS. 08.01.01

Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja

DPS. 08.01.02

Peningkatan Penempatan dan Perluasan

Kesempatan Kerja

DPS. 08.01.03

Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja dan

Pengembangan Hubungan Industrial

DPS. 08.01.01 PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

DPS. 08.01.01.01

Pelatihan dan Sertifikasi

DPS. 08.01.01.02

Pembinaan Kelembagaan Pelatihan

DPS. 08.01.01.03

Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja

DPS. 08.01.02 PENINGKATAN PENEMPATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

DPS. 08.01.02.01

Peningkatan Pelayanan Antar Kerja

DPS. 08.01.02.02

Penempatan Tenaga Kerja

DPS. 08.01.02.03

Pengolahan Informasi Pasar Kerja

DPS. 08.01.03 PENINGKATAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DAN PENGEMBANGAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

DPS. 08.01.03.01

Pencegahan dan Penyelesaian Perselesaian

DPS. 08.01.03.02

Pembinaan Pengupahan dan Kesejahteraan

DPS. 08.01.03.03

Pembinaan Syarat Kerja dan Kelembagaan

DPS. 09 PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT

DPS. 09.1

Peningkatan Angka Harapan Hidup (Tahun)

DPS. 09.01 PENINGKATAN ANGKA HARAPAN HIDUP (TAHUN)

DPS. 09.01.01

Upaya Kesehatan Masyarakat

DPS. 09.01.02

Pengawasan Obat dan Makanan

DPS. 09.01.03

Perbaikan Gizi Masyarakat

DPS. 09.01.04

Pengembangan Lingkungan Sehat

DPS. 09.01.05

Pencegahan dan PEnanggulangan

Penyakit Menular

DPS. 09.01.10

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

DPS. 09.01.15

Kesehatan Reproduksi Remaja

DPS. 09.01.06

Standarisasi Pelayanan Kesehatan

DPS. 09.01.07

Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

DPS. 09.01.08

Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

DPS. 09.01.09

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

DPS. 09.01.11

Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan

Makanan

DPS. 09.01.12

Peningkatan Keselamatan Ibu

Melahirkan dan Anak

DPS. 09.01.13

Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit

DPS. 09.01.14

Keluarga Berencana

DPS. 09.01.16 Peningkatan Ketahanan Pangan

Pertanian/Perkebunan

DPS. 09.01.17

Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan

KB/KR yang Mandiri

DPS. 09.01.18

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

DPS. 09.01.01 UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

DPS. 09.01.01.01

Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan

Masalah Kesehatan

DPS. 09.01.01.02

Pelayanan Kesehatan Pendudukan Miskin di

Puskesmas dan Jaringannya

DPS. 09.01.02 PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

DPS. 09.01.02.01

Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan

dan Bahan Berbahaya

DPS. 09.01.03 PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

DPS. 09.01.03.1

Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian

Keluarga Sadar Gizi

DPS. 09.01.04 PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT

DPS. 09.01.04.01

Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan

Pemukiman

DPS. 09.01.05 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

DPS. 09.01.05.01

Pengadaan Vaksin Penyakit Menular

DPS. 09.01.06 STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN

DPS. 09.01.06.01

Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan

Kesehatan

DPS. 09.01.07 PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN

DPS. 09.01.07.01

Pelayanan Operasi Katarak

DPS. 09.01.08 KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN

DPS. 09.01.08.01

Kemitraan Jaminan Kesehatan Nasional

DPS. 09.01.09 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK

DPS. 09.01.09.01

Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak

Balita

DPS. 09.01.10 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA

DPS. 09.01.10.01

Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan (Lansia)

DPS. 09.01.11 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN

DPS. 09.01.11.01

Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan

Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah

Tangga

DPS. 09.01.12 PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK

DPS. 09.01.12.01

Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Secara

Terpadu

DPS. 09.01.13 PENINGKATAN PELAYANAN RUMAH SAKIT

DPS. 09.01.13.01

Kegiatan Peningkatan Pelayanan

DPS. 09.01.14 KELUARGA BERENCANA

DPS. 09.01.14.01

Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi

bagi Keluarga Miskin

DPS. 09.01.15 KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA

DPS. 09.01.15.01

Advokasi dan KIE tentang Kesehatan

Reproduksi Remaja (KRR)

DPS. 09.01.16 PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN

DPS. 09.01.16.01

Pengembangan Diversifikasi Tanaman

DPS. 09.01.17 PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI

DPS. 09.01.17.01

Peningkatan Kualitas Data dan Kemampuan

Pengelola Data dan Informasi Program

Kependudukan Keluarga Berencana dan

Pembangunan Keluarga

DPS. 09.01.18 PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DPS. 09.01.18.03

Peningkatan Koordinasi Monitoring dan

evaluasi kegiatan dewan ketahanan pangan

DPS. 09.01.18.01

Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

DPS. 09.01.18.02

Pengembangan Sistem Distribusi dan Cadangan

Pangan

DPS. 09.01.18.01 PENYULUHAN MASYARAKAT POLA HIDUP SEHAT

DPS. 09.01.18.01.01

Peningkatan Mutu Pangan

DPS. 09.01.18.02 PENGEMBANGAN SISTEM DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN

DPS. 09.01.18.02.02

Peningkatan Stabilitas Harga Pangan

DPS. 09.01.18.02.01

Penguatan cadangan pangan

DPS. 09.01.18.03 PENINGKATAN KOORDINASI MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN DEWAN KETAHANAN

PANGAN

DPS. 09.01.18.03.02

Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi/SKPG

DPS. 09.01.18.03.01

Ketersediaan Pangan

DPS. 09.01.18.03.03

Neraca Bahan Makanan /NBM

DPS. 10 PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN

DPS. 10.01

Pencapaian Indeks Pendidikan

DPS. 10.01 PENCAPAIAN INDEKS PENDIDIKAN

DPS. 10.01.01

Peningkatan Mutu Pendidkan dan Tenaga Kependdidkan

DPS. 10.01.02

Pendidikan Anak Usia Dini

DPS. 10.01.03

Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

DPS. 10.01.06

Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakaan

DPS. 10.01.05

Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi

dan Konseling KRR

DPS. 10.01.04

Manajemen Pelayanan Pendidikan

DPS. 10.01.01 PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

DPS. 10.01.01.01

Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

DPS. 10.01.01.02

Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik

DPS. 10.01.02 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DPS. 10.01.02.01

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

DPS. 10.1.2.1

Pengembangan Kurikulum , Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini

DPS. 10.01.03 WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN

DPS. 10.01.03.01

Pengadaan Mebeluer Sekolah

DPS. 10.01.04 MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN

DPS. 10.01.04.01

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Online SMP

DPS. 10.01.05 PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING KRR

DPS. 10.01.05.01

Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan

Konseling KRR

DPS. 10.01.06 PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

DPS. 10.01.06.01

Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpusatakaan Umum, Perpustakaan Khusus,

Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat

DPS. 11 PENINGKATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN ANAK

DPS. 11.01

Pencapaian Kategori Kota Layak Anak

DPS. 11.02

Pencapaian Indeks Pembangunan Gender / IPG

DPS. 11.01 PENCAPAIAN KATEGORI KOTA LAYAK ANAK

DPS. 11.01.01

Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak

dan Perempuan

DPS. 11.01.02

Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan

Gender dan Anak

DPS. 11.01.03

Perlindungan Anak

DPS. 11.01.01 KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN

DPS. 11.01.01.01

Perumusan Kebijakan Peningkatan Peran dan

Posisi Perempuan di Bidang Politik dan Jabatan

Publik

DPS. 11.01.02 PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK

DPS. 11.01.02.01

Evaluasi Pelaksanaan PUG

DPS. 11.01.03 PERLINDUNGAN ANAK

DPS. 11.01.03.01

Sosialiasi Gerakan Nasional Anti Kekerasan

Seksual Anak (GN-AKSA)

DPS. 11.02 PENCAPAIAN INDEKS PEMBANGUNAN GENDER / IPG

DPS. 11.02.01

Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender

dalam Pembangunan

DPS. 11.02.02

Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

DPS. 11.02.03

Pemberdayaan Perempuan

DPS. 11.02.01 PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN

DPS. 11.02.01.01

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan

Peran Serta dan Kesetaraan Gender

DPS. 11.02.02 PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PERDESAAN

DPS. 11.02.02.01

Pembinaan Administrasi PKK, P2WKSS, dan UP2K

DPS. 11.02.03 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DPS. 11.02.03.01

Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak

Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat

(Posyandu)

DPS. 12 PENGURANGAN PEMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN

DPS. 12.01

Penurunan Luas Permukiman Kumuh (%)

DPS. 12.01 PENURUNAN LUAS PERMUKIMAN KUMUH

DPS. 12.01.01

Pengembangan Perumahan

DPS. 12.01.02

Pengembangan Estetika Kota

DPS. 12.01.03

Lingkungan Sehat Perumahan

DPS. 12.01.04

Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat

Tumbuh

DPS. 12.01.05

Pemanfaatan Ruang

DPS. 12.01.06

Pengendalian Pemanfaatn Ruang

DPS. 12.01.07

Perencanaan Tata Ruang

DPS. 12.01.01 PENGEMBANGAN PERUMAHAN

DPS. 12.01.01.01

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di

Bidang Perumahan

DPS. 12.01.01.02

Pendataan Rumah Tidak Layak Huni

DPS. 12.01.01.03

Perbaikan Rumah Masyarakat Berpenghasilan

Rendah (MBR)

DPS. 12.01.01.04

Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program

Perumahan

DPS. 12.01.02 PENGEMBANGAN ESTETIKA KOTA

DPS. 12.01.02.01

Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan

Sarana dan Prasarana Estetika Kota

DPS. 12.01.03 LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN

DPS. 12.01.03.01

Pendataan Pemetaan Kawasan Kumuh di Kota

Denpasar

DPS. 12.01.04 PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH

DPS. 12.01.04.01

Pembangunan / Peningkatan Insfrastruktur

Gedung Pendidikan

DPS. 12.01.05 PEMANFAATAN RUANG

DPS. 12.01.05.01

Penyusunan Kebijakan Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

DPS. 12.01.06 PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

DPS. 12.01.06.01

Pengawasan Pemanfaatan Ruang

DPS. 12.01.07 PERENCANAAN TATA RUANG

DPS. 12.01.07.01

Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan

Lingkungan

DPS. 13 PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR

DPS. 13.01

Peningkatan Jalan Kondisi Baik (%)

DPS. 13.04

Peningkatan Penduduk Memanfaatkan

Air Bersih Terlindung (%)

DPS. 13.02

Penurunan Titik Genangan (%)

DPS. 13.03

Peningkatan Rumah Tangga Terakses Sistem

Jaringan Sanitasi (%)

DPS. 13.01 PENINGKATAN JALAN KONDISI BAIK (%)

DPS. 13.01.01

Pembangunan Jalan dan Jembatan

DPS. 13.01.03

Rehabilitasi / Pemeliharaan jalan dan Jembatan

DPS. 13.01.02

Pembangunan Sistem Informasi / Data Base

Jalan dan Jembatan

DPS. 13.01.01 PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN (%)

DPS. 13.01.01.01

Peningkatan Jalan di Kota Denpasar

DPS. 13.01.01.02

Pembangunan Jembatan

DPS. 13.01.02 PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI/DATA BASE JALAN DAN JEMBATAN

DPS. 13.01.02.01

Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan

DPS. 13.01.03 REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

DPS. 13.01.03.01

Pemeliharaan Jalan Lingkungan dan

Permukiman

DPS. 13.02 PENURUNAN TITIK GENANGAN (%)

DPS. 13.02.01

Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong

DPS. 13.02.02

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum

dan Air Limbah

DPS. 13.02.01 PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG

DPS. 13.02.01.01

Perencanaan Pembangunan Saluran

Drainase/gorong-gorong

DPS. 13.02.02 PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH

DPS. 13.02.02.01

Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah

DPS. 13.03 PENINGKATAN RUMAH TANGGA TERAKSES SISTEM JARINGAN SANITASI (%)

DPS. 13.03.01

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum

dan Air Limbah

DPS. 13.03.01 PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH

DPS. 13.03.01.01

Penataan Sanitasi

DPS. 13.04 PENINGKATAN PENDUDUK MEMANFAATAKAN AIR BERSIH TERLINDUNG (%)

DPS. 13.04.01

Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi

Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

DPS. 13.04.02

Pengendalian Banjir

DPS. 13.04.01 PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR

DPS. 13.04.01.01

Peningkatan Konservasi Air Tanah

DPS. 13.04.02 PENGENDALIAN BANJIR

DPS. 13.04.02.01

Water Level Monitoring System

DPS. 14 PENINGKATAN TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN AKUNTABEL

DPS. 14.01

Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat

DPS. 14.02

Pencapaian Opini BPK Terhadap Pengelolaan

Keuangan Daerah (Kategori)

DPS. 14.03

Pencapaian Predikat Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi

Pemerintah (Kategori)

DPS. 14.01 PENINGKATAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

DPS. 14.01.01

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

DPS. 14.01.02

Program Kerjasama Informasi dengan Mass

DPS. 14.01.03

Penataan Administrasi Kependudukan

DPS. 14.01.04

Pelayanan Administrasi Perkantoran

DPS. 14.01.05

Peningkatan Sarana dan Prasarana

DPS. 14.01.06

Penerapan Kepemerintahan Yang Baik

DPS. 14.01.07

Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

DPS. 14.01.01 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

DPS. 14.01.01.01

Penyusunan Sertifikasi ISO

DPS. 14.01.01.02

Peningkatan Evaluasi Pelayanan Perijinan

Kepada Masyarakat

DPS. 14.01.01.3

Penanganan Pengaduan Masyarakat

DPS. 14.01.01.04

Pelayanan Perijinan Keliling

DPS. 14.01.01.05

Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

dalam Pelayanan Publik

DPS. 14.01.02 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MASS MEDIA

DPS. 14.01.02.01

Penyebar Luasan Informasi Perijinan

DPS. 14.01.03 PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DPS. 14.01.03.01

Pengembangan Sistem Administrasi

Kependudukan (SAK) Terpadu

DPS. 14.01.04 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

DPS. 14.01.04.01

Pelayanan Administrasi Perkantoran

DPS. 14.01.05 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

DPS. 14.01.05.01

DPS. 14.01.06 PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK

DPS. 14.01.06.01

Pembinaan Pelayanan Publik di Lingkungan

Pemerintah Kota Denpasar

DPS. 14.01.06.02

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Reformasi

Birokrasi

DPS. 14.01.07 PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN

DPS. 14.01.07.01

Penataan Organisasi Perangkat Daerah

DPS. 14.02 PENCAPAIAN OPINI BPK TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DPS. 14.02.01

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

DPS. 14.02.01 PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DPS. 14.02.01.01

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Perubahan APBD

DPS. 14.03 PENCAPAIAN PREDIKAT SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DPS. 14.03.01

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

DPS. 14.03.02

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

DPS. 14.03.01 PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DPS. 14.03.01.01

Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah

DPS. 14.03.01.02

Implementasi Sistem Keuangan Daerah

DPS. 14.03.01.03

Penyusunan Standar Biaya Jasa

DPS. 14.03.02 PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

DPS. 14.03.02.01

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan dan

Semesteran

DPS. 14.03.02.02

Rapat Kerja Pemerintahan

DPS. 15 PERKEMBANGAN INDUSTRI PENGELOLAAN DAN PERDAGANGAN

DPS. 15.01

Peningkatan Pertumbuhan Sektor Industri

Pengelolaan Dalam PDRB

DPS. 15.02

Peningkatan Pertumbuhan Sektor Perdagangan

Dalam PDRB

DPS. 15.01 PENINGKATAN PERTUMBUHAN SEKTOR INDUSTRI PENGELOLAAN DALAM PDRB

DPS. 15.01.03

Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

DPS. 15.01.01

Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi

DPS. 15.01.02

Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

DPS. 15.01.04

Pengembangan Sentra - Sentra Potensial

DPS. 15.01.01 PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI

DPS. 15.01.01.01

Pengembangan Dan Penerapan Manajemen

Mutu Untuk Mendorong Daya Saing Industri

DPS. 15.01.01.02

Pengembangan Kemampuan Industri Berbasis

Teknologi

DPS. 15.01.01.03

Logam Dan Mesin

DPS. 15.01.01.04

Sandang

DPS. 15.01.01.05

Kerajinan

DPS. 15.01.01.06

DPS. 15.01.02 PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

DPS. 15.01.02.01

Fasilitasi Bagi Industri Kecil Dan Menengah

Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya

DPS. 15.01.02.02

Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah

Berbasis Budaya Unggulan

DPS. 15.01.03 PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI

DPS. 15.01.03.05

Pembinaan kemampuan teknologi industri

logam dan mesin

DPS. 15.01.03.01

Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri

DPS. 15.01.03.03

Pembinaan kemampuan teknologi industri agro

DPS. 15.01.03.06

telematika dan elektronika

DPS. 15.01.03.02

Pengembangan dan Pelayanan Teknologi

Industri

DPS. 15.01.03.04

DPS. 15.01.03.07

Pengembangan UPTD Layanan Desain Denpasar

DPS. 15.01.04 PENGEMBANGAN SENTRA - SENTRA POTENSIAL

DPS. 15.01.04.05

Penyediaan Sarana Informasi Yang Dapat

Diakses Masyarakat Dibidang Telematika Dan

Elektronika

DPS. 15.01.04.01

Diakses Masyarakat

DPS. 15.01.04.03

Diakses Masyarakat Di Bidang Industri

Kerajinan

DPS. 15.01.04.06

Diakses Masyarakat Dibidang Logam Dan Mesin

DPS. 15.01.04.02

Diakses Masyarakat Di Bidang Industri Aneka

DPS. 15.01.04.04

Diakses Masyarakat Dibidang Industri Sandang

DPS. 15.02 PENINGKATAN PERTUMBUHAN SEKTOR PERDAGANGAN DALAM PDRB

DPS. 15.02.01

Perlindungan Konsumen dan Pengamanan

Perdagangan

DPS. 15.02.02

Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

DPS. 15.02.03

Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam

Negeri

DPS. 15.02.01 PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

DPS. 15.02.01.01

Operasionalisasi Dan Pengembangan Upt

Kemetrologian Daerah

DPS. 15.02.01.02

Monitoring Dan Evaluasi Dalam Rangka Tertib

DPS. 15.02.01.03

Ukuran Takaran Timbangan Dan

Perlengkapannya (UTTP)

DPS. 15.02.01.04

Peningkatan Dan Pengawasan Ukuran Takaran

Timbangan Dan Perlengkapannya (UTTP) Dan

Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)

DPS. 15.02.02 PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR

DPS. 15.02.02.01

Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur

dan Dokumen Ekspor

DPS. 15.02.02.02

Pengembangan Database Informasi Potensi

Unggulan

DPS. 15.02.02.03

Koordinasi Program Pengembangan Ekspor

Dengan Instansi Terkait / Asosiasi Dan

Pengusaha

DPS. 15.02.02.04

Pembangunan Promosi Perdagangan

Internasional

DPS. 15.02.03 PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI

DPS. 15.02.03.01

Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi

Perdagangan

DPS. 15.02.03.02

Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk

Dalam Negeri

DPS. 15.02.03.03

Pengembangan Kelembagaan Kerjasama

Kemitraan

DPS. 15.02.03.04

Peningkatan Kemampuan Pedagang Kecil Dan

Menengah

DPS. 15.02.03.05

Monitoring Harga Kebutuhan Bahan Pokok Dan

Barang Penting Di Pasar Rakyat Dan Distributor

DPS. 15.02.03.06

Sosialisasi Informasi Peningkatan Potensi Pasar

Industri Kreatif

DPS. 15.02.03.07

Peningkatan Inovasi Produk Lokal Pengusaha

DPS. 15.02.03.08

Pembinaan Pengelola Usaha Pedagang Pasar

Rakyat Dan Monitoring Usaha Perdagangan.

DPS. 16 PENINGKATAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA

DPS. 16.01

Peningkatan Lembaga Perkreditan Desa Sehat

DPS. 16.01.01 PENINGKATAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA SEHAT (%)

DPS. 16.01.01

Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

DPS. 16.01.01 PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PERDESAAN

DPS. 16.01.01.01

Fasilitasi Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro

Kecil dan Menengah di Perdesaan

DPS. 16.01.01.02

Pengembangan Badan Usaha Milik Desa

(BUMDES) Kota Denpasar

DPS. 16.01.01.03

Pembinaan Kelompok Masyarakat

Pembangunan Desa

DPS. 17 PENINGKATAN PERKEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT KECIL

DPS. 17.01

Peningkatan Usaha Mikro Yang Meningkat

Kategorinya Menjadi Usaha Kecil

DPS. 17.02

Peningkatan Koperasi Yang SHUnya Meningkat

DPS. 17.01 KUALITAS PRODUK UMKM

DPS. 17.01.01

Kualitas Produk UMKM

DPS. 17.01.03

Permodalan UMKM

DPS. 17.01.05

Optimalisasi Pengelolaan Pemasaran Produk

Perikanan

DPS. 17.01.02

Pemasaran UMKM / Akses Pasar

DPS. 17.01.04

Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi

Pertanian / Perkebunan

DPS. 17.01.06

Pengembangan Budidaya Perikanan

DPS. 17.01.07

Pengembangan Perikanan Tangkap

DPS. 17.01.01 KUALITAS PRODUK UMKM

DPS. 17.01.01.01

Desain / Kemasan

DPS. 17.01.01.02

Peningkatan SDM

DPS. 17.01.01.03

Bahan Baku Produk

DPS. 17.01.01.02 PENINGKATAN SDM

17.01.01.02.01

Pelatihan / Keterampilan

DPS. 17.01.02 PEMASARAN UMKM / AKSES PASAR

DPS. 17.01.02.01

Promosi / Pameran

DPS. 17.01.02.02

Temu Usaha / Kemitraan

DPS. 17.01.02.01 PROMOSI / PAMERAN

DPS. 17.01.02.01.01

Informasi Pasar

DPS. 17.01.03 PERMODALAN UMKM

DPS. 17.01.03.01

Jaminan Permodalan

DPS. 17.01.03.02

Legalitas Usaha

DPS. 17.01.04 PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN / PERKEBUNAN

DPS. 17.01.04.01

Promosi Atas Hasil Pertanian Perkebunan

Unggulan Daerah

DPS. 17.01.04.01 PROMOSI ATAS HASIL PERTANIAN PERKEBUNAN UNGGULAN DAERAH

DPS. 17.01.04.01.01

Penganekaragaman Konsumsi B2SH / Beragam

Bergizi Seimbang dan Aman

DPS. 17.01.05 OPTIMALISASI PENGELOLAAN PEMASARAN PRODUK PERIKANAN

DPS. 17.01.05.01

Pendampingan Bina Mutu dan Penguatan

Promosi Produk Perikanan

DPS. 17.01.05.02

Pendampingan Kemitraan, Bina Mutu, dan

Diversifikasi Usaha Pembudidaya Ikan

DPS. 17.01.05.02 PENDAMPINGAN KEMITRAAN, BINA MUTU, DAN DIVERSIFIKASI USAHA PEMBUDIDAYA IKAN

DPS. 17.01.05.02.01

Pembinaan dan Pengawasan Produksi

Perikanan Tangkap

DPS. 17.01.06 PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN

DPS. 17.01.06.01

Pembudidayaan Ikan

DPS. 17.01.06.02

Pengelolaan Perbenihan dan Pembesaran Ikan

DPS. 17.01.06.03

Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan

Pembudidayaan Ikan

DPS. 17.01.06.04

Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan

Pembudidayaan Ikan

DPS. 17.01.06.05

Pendampingan Akses IPTEK dan Informasi

Pembudidayaan Ikan

DPS. 07.01.06.01 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN

DPS. 07.01.06.01.01

Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan

Budidaya

DPS. 07.01.06.02 PENGELOLAAN PERBENIHAN DAN PEMBESARAN IKAN

DPS. 07.01.06.02.01

Pendampingan Sertifikasi Teknis Budidaya

Perikanan

DPS. 17.01.06.03 PENGELOLAAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN PEMBUDIDAYAAN IKAN

DPS. 17.01.06.03.01

Pembinaan dan Pemantauan HPI, OIKB dan Mutu Pakan Ikan

DPS. 17.01.07 PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP

DPS. 17.01.07.01

Pendampingan Akses IPTEK dan Informaasi

Nelayan

DPS. 17.01.07.02

Pelatihan Penyuluhan dan Pemberdayaan

Nelayan

DPS. 17.01.07.01 PENDAMPINGAN AKSES IPTEK DAN INFORMAASI NELAYAN

DPS. 17.01.07.01.01

Perlindungan Bendega

DPS. 17.01.07.02 PELATIHAN PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN

DPS. 17.01.07.02.01

Pendampingan Kelembagaan SDM Nelayan

DPS. 17.02 PENINGKATAN KOPERASI YANG SHUNYA MENINGKAT (%)

DPS. 17.02.01

Pengelolaan Manajemen Koperasi

DPS. 17.02.02

Pengelolaan Modal Koperasi

DPS. 17.02.01 PENGELOLAAN MANAJEMEN KOPERASI

DPS. 17.02.01.01

Pengembangan SDM Koperasi

DPS. 17.02.01.02

Penerapan Sistem Pelayanan Koperasi

DPS. 17.02.01.01 PENGEMBANGAN SDM KOPERASI

DPS. 17.02.01.01.01

Kompetensi Pengelolaan Koperasi

DPS. 17.02.01.02 PENERAPAN SISTEM PELAYANAN KOPERASI

DPS. 17.02.01.02.01

Penerapan SPI Koperasi

DPS. 17.02.01.02.02

Penerapan SOP / SOM

DPS. 17.02.02 PENGELOLAAN MODAL KOPERASI

DPS. 17.02.02.01

Pengelolaan Modal Lancar

DPS. 17.02.02.02

Kredit Macet Kecil

DPS. 17.02.02.03

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

DPS. 18 MENINGKATKAN NILAI INVESTASI

DPS. 18.01

Investasi Yang Tercatat Di PTSP

DPS. 18.01 INVESTASI YANG TERCATAT DI PTSP

DPS. 18.01.01

Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi

DPS. 18.01.02

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama

Investasi

DPS. 18.01.01 PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI

DPS. 18.01.01.01

Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal Kepada

Dunia Usaha

DPS. 18.01.01.02

Pemberdayaan Usaha Daerah di Bidang

Penanaman Modal

DPS. 18.01.01.03

Pembinaan penanaman Modal

DPS. 18.01.01.04

Pemantauan dan Pengawasan

DPS. 18.01.02 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI

DPS. 18.01.02.01

Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di

Bidang Penanaman Modal dengan Instansi

Pemerintah dan Dunia Usaha

DPS. 18.01.02.02

Promosi Penanaman Modal

DPS. 19 MENINGKATNYA PARIWISATA DAN PENGEMBANGAN BUDAYA

DPS. 19.01

Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan

(Orang)

DPS. 19.03

Peningkatan Spend of Money

DPS. 19.02

Peningkatan Lama Tinggal Wisatawan (Asing,

Domestik)

DPS. 19.01 PENINGKATAN JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN (ORANG)

DPS. 19.01.01

Pengembangan Destinasi Pariwisata

DPS. 19.01.03

Pengembangan Kemitraan

DPS. 19.01.02

Pengembangan Pemasaran Pariwisata

DPS. 19.01.01 PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

DPS. 19.01.01.01

Peningkatan Pembangunan Sarana dan

Prasarana Pariwisata

DPS. 19.01.02 PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

DPS. 19.01.02.01

Pengembangan Statistik Kepariwisataan

DPS. 19.01.03 PENGEMBANGAN KEMITRAAN

DPS. 19.01.03.01

Pengembangan SDM di Bidang Kebudayaan dan

Pariwisata Bekerjasama dengan Lembaga

Lainnya

DPS. 19.02 PENINGKATAN LAMA TINGGAL WISATAWAN (ASING, DOMESTIK)

DPS. 19.02.01

Pengembangan Pemasaran Pariwisata

DPS. 19.02.01 PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

DPS. 19.02.01.01

Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di

Luar Negeri

DPS. 19.03 PENINGKATAN SPEND OF MONEY

DPS. 19.03.01

Pengembangan Kemitraan

DPS. 19.03.01 PENGEMBANGAN KEMITRAAN

DPS. 19.03.01.01

Pembinaan dan Pengawasan Usaha Jasa dan

Sarana Makanan dan Minuman Pariwisata

DPS. 19.03.01.02

Pengembangan Jaringan Kerjasama Luar Negeri

DPS. 19.03.01.03

Pembinaan dan Pengawasan Usaha Jasa dan

Sarana Akomodasi Pariwisata

DPS. 20 MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

DPS. 20.01

Peningkatan Pengelolaan Sampah

DPS. 20.03

Peningkatan Kualitas Air

DPS. 20.01

Pencapaian Indeks Lingkungan Hidup

DPS. 20.04

Peningkatan kualitas Tutupan Lahan

DPS. 20.05

Peningkatan Kualitas Udara

DPS. 20.01 PENINGKATAN PENGELOLAAN SAMPAH

DPS. 20.01.01

Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

DPS. 20.01.01 PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

DPS. 20.01.01.01

Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan

Sampah

DPS. 20.01.01.03

Pengembangan Teknologi Pengolahan

Persampahan

DPS. 20.01.01.05

Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan

Persampahan

DPS. 20.01.01.02

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan

Prasarana dan Sarana Persampahan

DPS. 20.01.01.04

Peningkatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3

DPS. 20.01.01.06

Kerjasama Pengelolaan Persampahaan

DPS. 20.02 PENCAPAIAN INDEKS LINGKUNGAN HIDUP

DPS. 20.02.01

Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

DPS. 20.02.01 PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

DPS. 20.02.01.01

Peningkatan Peran Serta Masyarakat

dalam Pengendalian Lingkungan Hidup

DPS. 20.03 PENINGKATAN KUALITAS AIR

DPS. 20.03.01

Pengendalian Perencanaan dan

Perusakan Lingkungan Hidup

DPS. 20.03.01 PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

DPS. 20.03.01.01

Pemantuan Kualitas Lingkungan

DPS. 20.03.01.02

Koordinasi Pengelolaan Prokasih/ Superkasih

DPS. 20.03.01.03

DPS. 20.03.01.04

Pemantuan Kualitas Air Limbah

DPS. 20.03.01.05

Peningkatan Kesadaran Masyarakat

dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

DPS. 20.03.01.06

Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam

Pengendalian Lingkungan Hidup

DPS. 20.03.01.07

Penilaian dan Penerbitan Rekomendasi

Dokumen Lingkungan

DPS. 20.04 PENINGKATAN KUALITAS TUTUPAN LAHAN

DPS. 20.04.01

Perlindungan dan Konservasi Sumber daya alam

DPS. 20.04.02

Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber

Daya Alam

DPS. 20.04.03

Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

DPS. 20.04.04

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

DPS. 20.04.01 PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

DPS. 20.04.01.01

Pengendalian dampak Perubahan Iklim

DPS. 20.04.01.03

Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam

Perlindungan dan Konservasi SDA

DPS. 20.04.01.02

Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan

DPS. 20.04.02 REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM

DPS. 20.04.02.01

Rehabilitasi Hutan dan Lahan

DPS.20.04.03 PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

DPS.20.04.03.01

Penyusunan Data Sumber Daya Alam dan Neraca

Sumber Daya Hutan (NSDH) Nasional dan Daerah

DPS.20.04.04 PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)

DPS.20.04.04.01

Pemeliharaan RTH

DPS. 20.05 PENINGKATAN KUALITAS UDARA

DPS. 20.05.01

Peningkatan Pengendalian Polusi

DPS. 20.05.01 PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI

DPS. 20.05.01.01

Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan

DPS. 21 PELAYANAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

DPS. 21.01

Layanan Informasi dan Komunikasi Publik

DPS. 21.02

Penyelenggaraan E-Government

DPS. 21.03

Penyelenggaraan Persandian

DPS. 21.04

Penyelenggaraan Statistik

DPS. 21.05

Layanan Aplikasi dan Informatika

DPS. 21.01 LAYANAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

DPS. 21.01.01

Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

DPS. 21.01.02

Monitoring Opini dan Aspirasi Publik

DPS. 21.01.03

Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik

DPS. 21.01.04

Pengelolaan Media Komunikasi Publik

DPS. 21.01.05

Pelayanan Informasi Publik

DPS. 21.01.06

Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan

DPS. 21.01.07

Layanan Pengaduan Masyarakat

DPS. 21.01.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

DPS. 21.01.01.01

Penyusunan Regulasi dan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik

DPS. 21.01.02 MONITORING OPINI DAN ASPIRASI PUBLIK

DPS. 21.01.02.01

Memonitoring Isu Publik

DPS. 21.01.02.02

Pemantauan Isu di Media Sosial, Media Online dan Media Konvensional

DPS. 21.01.02.04

Analisis Isu Publik

DPS. 21.01.02.03

Laporan Isu Publik

DPS. 21.01.03 PENGELOLAAN KONTEN DAN PERENCANAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK

DPS. 21.01.03.01

Perencanaan Konten

DPS. 21.01.03.02

Pengkemasan Konten

DPS. 21.01.04 PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK

DPS. 21.01.04.01

Pengelolaan Website

DPS. 21.01.04.02

Pengelolaan Media Sosial

DPS. 21.01.04.03

Sosialisasi Melalui Pameran / Pertunjukan Rakyat

DPS. 21.01.05 PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

DPS. 21.01.05.01

Layanan Permohonan Informasi Publik

DPS. 21.01.05.02

Penyelesaian Sengketa Informasi

DPS. 21.01.05.03

Pengklasifikasian Informasi

DPS. 21.01.06 KEMITRAAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

DPS. 21.01.06.01

Layanan Konten LED

DPS. 21.01.06.02

Kerjasama Dengan PIhak Ketiga Terkait Penyebarluasan Informasi Publik

DPS. 21.01.07 LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

DPS. 21.01.07.01

Layanan dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

DPS. 21.01.07.02

Analisis Pengaduan Masyarakat

DPS. 21.02 PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT

DPS. 21.01.01

Penyelenggaraan SPBE

DPS. 21.02.01 PENYELENGGARAAN SPBE

DPS. 21.01.01

Penyusunan Master Plan e-Government Kota Denpasar sesuai dengan Arsitektur SPBE Pusat

DPS. 21.01.02

Penyusunan Regulasi Layanan SPBE

DPS. 21.01.04

Penyelenggaraan Integrasi Layanan SPBE

DPS. 21.01.06

Koordinasi dan Kolaborasi Layanan SPBE Pemerintah Pusat / Pemerintah Daerah lain maupun Pihak

Eksternal

DPS. 21.01.03

Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah

DPS. 21.01.05

Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Layanan SPBE

DPS. 21.01.07

Monitoring dan Evaluasi SPBE

DPS. 21.03 PENYELENGGARAAN PERSANDIAN

DPS. 21.03.01

Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

DPS. 21.03.01 PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

DPS. 21.03.01.01

Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota

DPS. 21.03.01.02

Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota

DPS. 21.03.01.03

Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan

Non Elektronik

DPS. 21.03.01.05

Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

DPS. 21.03.01.04

Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

DPS. 21.04 PENYELENGGARAAN STATISTIK

DPS. 21.04.01

Penyelenggaraan Statistik Sektoral

DPS. 21.04.01 PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

DPS. 21.04.01.01

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data

Statistik Sektoral

DPS. 21.04.01.02

Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang

Terintegrasi

DPS. 21.04.01.03

Membangun Metadata Statistik Sektoral

DPS. 21.04.01.06

Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah

DPS. 21.04.01.05

Pengembangan Infrastruktur Sektoral

DPS. 21.04.01.04

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral

DPS. 21.05 LAYANAN APLIKASI DAN INFORMATIKA

DPS. 21.05.01

Pengelolaan dan Pengembangan Ekosistem Aplikasi dan Informatika

DPS. 21.05.01 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN EKOSISTEM APLIKASI DAN INFORMATIKA

DPS. 21.05.01.01

Pengembangan Sumberdaya TIK Pemerintah Daerah

DPS. 21.05.01.06

Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan

DPS. 21.05.01.02

Peningkatan SDM Pemerintah Daerah dan Masyarakat

DPS. 21.05.01.08

Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik, dan Suplemen yang Terintegrasi

DPS. 21.05.01.03

Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerjasama Smart City/ Province

DPS. 21.05.01.07

Layanan Manajemen Data dan Informasi Elektronik Pemerintah Daerah

DPS. 21.05.01.04

Promosi dan Sosialisasi Layanan Publik Berbasis Elektronik

DPS. 21.05.01.05

DPS. 21.05.01.09

Layanan Website Lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan Pemerintah Daerah

DPS. 22. PELAYANAN KEARSIPAN

DPS. 22.01

Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

DPS. 22.02

Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

DPS. 22.04

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

DPS. 22.03

Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

DPS. 22.01. PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN

DPS. 22.01.01

Monitoring dan Evaluasi Kearsipan

DPS. 22.02 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

DPS. 22.02.01

Pengelolaan Ruang Studio

DPS. 22.03 PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH

DPS. 22.03.01

Pelaksanaan Penilaian dan Penyusutan Arsip

DPS. 22.03.02

Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip

DPS. 22.03.03

Akuisisi Dokumen / Arsip Daerah

DPS. 22.04 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN

DPS. 22.04.01

Pest Control

DPS. 23 PELAYANAN HUKUM

DPS. 23.01

Peningkatan Kualitas Produk Hukum

DPS. 23.02

Peningkatan Pengetahuan Masyarakat

Terhadap Produk Hukum Daerah

DPS. 23.03

Peningkatan Penyelesaian Kasus Hukum

DPS. 23.01 PENINGKATAN KUALITAS PRODUK HUKUM

DPS. 23.01.01

Harmonisasi dan Sinkronisasi Produk Hukum

DPS. 23.01.02

Peningkatan SDM Dalam Legal Drafting

DPS. 23.02 PENINGKATAN PENGETAHUAN MASYARAKAT TERHADAP PRODUK HUKUM DAERAH

DPS. 23.02.01

Peningkatan Pelayanan Jaringan dan Informasi

DPS. 23.02.02

Pengelolaan Jaringan dan Informasi Hukum

DPS. 23.3 PENINGKATAN PENYELESAIAN KASUS HUKUM

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

DPS. 23.3.2

Pemberian Advokasi Hukum

DPS. 23.3.1

Pelayanan Bantuan Hukum

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR TENTANG PENETAPAN …

Documents

WALIKOTA DENPASAR PERATURAN WALIKOTA DENPASAR … fileDBKB adalah daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya

Peraturan Walikota Denpasar Nomor 9 Tahun 2009 - Toko Modern

· W ALIKOTA DENPASAR PERATURAN W DENPASAR NOMOR 22 TAHUN 2013 PERDAGANGAN Mengingat : WALIKOTA DENPASAR a, pelayanan dibidang keseragaman dan kctcrtiban sehingga dapat meningkatkan

WALIKOTA DENPASAR PERATURAN WALIKOTA DENPASARjdih.denpasarkota.go.id/uploads/post/2011/PERWALI/perwali_33_2011.pdf · (JAMPERSAL) PADA PELAYANAN ... Kota adalah Kota Denpasar 2.

Menimbang Mengingat WALIKOTA DENPASAR PERATURAN

Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Peraturan Zonasi Kecamatan Denpasar Selatan_771949.pdf

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR - badungkab.go.idbadungkab.go.id/uploads/perda/perda-no4-2008.pdf · walikota denpasar peraturan daerah kota denpasar nomor 04 tahun 2008 tentang urusan

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR ( UNMAS … · MEMUTUSKAN Menetapkan Pertama : Keputusan Rektor Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar tentang Penetapan Hasil Seleksi Penerimaan

WALIKOTA DENPASAR PERATURAN WALIKOTA DENPASAR …jdih.denpasarkota.go.id/uploads/produk-hukum/peraturan/2020/... · dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi,

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR PERATURAN … · DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR dan WALIKOTA DENPASAR ... Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang ... pembayaran retribusi

WALIKOTA DENPASAR PERATURAN WALIKOTA DENPASAR …jdih.denpasarkota.go.id/uploads/post/2010/PERWALI/perwali_15_2010.pdf · perlu menetapkan Peraturan Walikota Denpasar tentang Penjabaran

WALIKOTA DENPASAR - reform.denpasarkota.go.id

WALIKOTA DENPASAR PERATURAN DAERAH KOTA … · 1 walikota denpasar provinsi bali peraturan daerah kota denpasar nomor 1 tahun 2015 tentang ketertiban umum dengan rahmat tuhan yang

1 walikota denpasar peraturan daerah kota denpasar nomor 27

perijinan.denpasarkota.go.idperijinan.denpasarkota.go.id/peraturan/file_peraturan/perda17th2011.pdf · 1. 2. 3. WALIKOTA DENPASAR PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 17 TAHIJN 2011

Scanned by CamScanner€¦ · Tembusan disampaikan kepada Yth.. 1. Bapak Walikota Denpasar 2. Bapak Kabag. Keuangan Setda Kota Denpasar di Denpasar 3. Carnat Denpasar Barat 4. Arsip

DPR...Peraturan Walikota Denpasar Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Surat Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/417/HK/2015 Tentang Penetapan Denpasar

WALIKOTA DENPASAR TENTANG

Scanned by CamScannergurudesa.com/.../uploads/2019/03/Keputusan-Walikota-ADD.pdf · 2019. 3. 26. · WALIKOTA DENPASAR KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR NOMOR 188.45/40/HK/2019 TENTANG

3890) · walikota denpasar peraturan daerah kota denpasar nomor 2 tahun 2012 tentang peru bahan kedua atas peraturan daerah kota denpasar nomor 7 tahun 2008