View
10
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
1
MASYARAKAT MADANI DAN CIVIL SOCIETY (PERSPEKTIF PENGURUS
WILAYAH NAHDLATUL ULAMA PROVINSI JAMBI)
Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Pemerintahan
Oleh :
M. YUSUF
SP. 120261
KONSENTRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PROGRAM ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARI,AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1438 H / 2018 M
2
3
4
5
6
MOTTO
وٱلمؤمنىن وٱلمؤمنت بعضهم أولياء بعض يأمرون بٱلمعروف وينهىن عه ٱلمنكر ويقيمىن ٱلصلىة ويؤتىن ٱلزكىة ويطيعىن
ورسىلهۥ أولئك سيرحمهم ٱلله إن ٱلله عزيز حكيمٱلله Artinya :”Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian
mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka
menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar,
mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan
Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya
Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana “. (QS. At-Taubah :71)
7
PERSEMBAHAN
Bismillahirrahmanirrahim........
Dengan lafaz Alhamdulillah dan rasa puji syukur kehadiran Allah SWT serta
solawat salam kita lanturkan kepada Nabi Allah kekasih Allah Yakni Nabi
Muhammad SAW, serta tiada ungkapan yang manis dan bahagia selain ucapan
terimakasih kepada kedua orang tua saya yang telah banting tulang dan
mengkeluar keringat hannya mencari rezeki yang halal untun membiayai
pendidikan seorang putranya dan kesuksesan putranya, kedua orang tua tidak
banyak keinginan, kedua orang tua ingin anaknya bahagi dan sukses.
Kupersembahkan Skripsi ini untuk:
Almamaterku tercinta, Ilmu Pemerintahan
Fakultas Syari‟ah
Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi
Serta ku persembahkan skripsi ini buat Ayahanda Ismail Azhari Bin H. Fattola
dan Ibunda Rohana Binti Muhammad Taher yang tercinta. Lewat do‟a restu dari
kedua orang tua sehingga saya dapat berjuang keras demi menyelesaikan tugas
akhir sebagai mahasiswa UIN STS Jambi serta Istri tersayang Ade Yunarti
Mardiahyang telah selalu memberi semangat dan motivasi kepada saya sehingga
saya dapat menyelesaikan sarjana Ilmu Pemerintahanserta saudara kakak dan
abang kami baik yang jauh maupun yang dekat.Serta kepada semua sahabat-
sahabat PMII dan BEM UIN STS Jambi dan juga IPMR Jambi serta IKAMI
SULSEL Jambi.
Kepada bapak dan ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini
telah telah tulus dan ihklas meluangkan waktunya untuk menuntun dan
mengarahkan saya, memberi bimbingan dan pelajaran tidak ternilai harganya agar
saya menjadi lebih baik.
Ucapan terima kasih yang tiada tak terhingga atas segalanya
Semoga rahmat Allah SWT dan syafaat Rasulullah SAW
Senantiasa mengalir dalam diri untuk menggampai kesuksesan
Amin...........
8
ABSTRAK
Skripsi ini kami buat bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi terhadap masyarakat madani
dan civil society serta mewujudkan sistem masyarakat madani dan civil society di
tengah masyarakat Provinsi Jambi yang kental dengan adat istiadat yang sering
kita dengar yaitu “adat bersendi syara‟, syara‟ bersendi kitabullah”. Oleh karena
itu, penyusunan skripsi inipun menggunakan tehnik pendekatan deskriptif
kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi,
wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan
maka diperolehlah hasil dan kesimpulan sebagai berikut : pertama, apa itu
masyarakat madani dan civil society menurut Nahldatul Ulama Provinsi Jambi.
Ada beberapa pendapat tentang masyarakat madani dan civil society, salah
satunya menganggap bahwa masyarakat madani adalah tatanan kehidupan yang
aman, damai, toleran serta demokratis yang diajarkan Rasulullah saw.pada saat
menjadi pemimpin di kota madinah yang penduduknya majemuk terdiri dari
beberapa suku dan agama. Istilah antara masyarakat madani dan civil society, selain
dari pada perbedaan istilah tersebut, dimana masyarakat madani itu berasal dari arab,
sedangkan civil society sendiri cenderung berasal dari dunia barat. Namun dari
pengertiannya masyarakat madani lebih kepada inti penanaman nilai-nilai Demokratis,
Toleran, Pluralisme sedangkan civil society sendiri lebih kapada masyarakat sipilnya.
Namun disisi lain bahwa masyarkat madani merupakan nilai-nilai yang telah tertanam di
tengah-tengah masyarakat, seperti musyawarah mufakat yang masih dilaksanakan oleh
masyarakat Provinsi Jambi. Serta pandangan civil society sebagai tatanan kehidupan
masyarakat sipil dan negara yang di adopsi dari pemikiran-pemikiran dunia barat.
Kedua, strategi pengembangan masyarakat madani dan civil society tidak terlepas
dari peranan pesantren-pesantren yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama baik
secara jam‟iyah maupun jama‟ah untuk menyebarkan semangat Islam yang
rahmatan lil „alamin dan juga termasuk peranan dari seluruh badan otonom
Nahdlatul Ulama.Masyarakat madani dan civil society sendiri tidak akan terwujud
jika antara masyarakat dan negara saling bertentangan. Hal ini tentu jauh dari
nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah saw. Nahdlatul Ulama sendiripun
sejatinya harus menjadi partner bagi pemerintah dalam mewujudkan tatanan
masyarakat yang lebih baik menuju masyarakat yang adil dan makmur.
9
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum wr.wb
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, dimana atas berkat
hidayah-Nya lah penulis mendapatkan kekuatan dan di berikan kesehatan
sehingga dapat menyelesaikan tugas penyusunan skripsi ini dengan baik.
Kemudian tidak lupa penulis haturkan shalawat dan salam atas junjungan alam
Nabi Besar Muhammad SAW, yang atas perjuangan beliau kita dapat merasakan
Iman dan Islam sebagai suatu nikmat di atas segala ilmu pengetahuan.
Adapun selanjutnya dalam skripsi ini penulis memberi judul
“MASYARAKAT MADANI DAN CIVIL SOCIETY MENURUT PERSPEKTIF
PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL „ULAMA (NU) PROVINSI JAMBI”
guna dapat memahami tentang dua wacana tersebut di kalangan warga
Nahdliyyin.
Tentunya dalam menyelesaikan skripsi ini penuh dengan berbagai
hambatan dan rintangan yang penulis temui, baik dalam mengumpulkan data
maupun dan penyusunannya. Sehingga penulis mengakui pula akan masih
banyaknya kekurangan dalam penulisan ini, maka dari itu penulis harapkan bagi
peneliti selanjutnya agar dapat memberikan penemuan-penemuan baru yang jauh
lebih baik. Juga tak luput penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada
semua pihak, saudara, sahabat, teman, kerabat dan civitas akademika Universitas
Islam Negeri Sutan Thaha Saifuddin Jambi yang juga ikut memberikan dorongan
motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada yang saya
hormati :
1. Bapak Dr. H. Hadri Hasan, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri
Sultan Thaha Saifuddin Jambi
2. Bapak Dekan Fakultas Syari‟ah Dr.AA.Miftah, MA
3. Bapak Wakil Dekan I Bidang Administrasi dan Akademik sekaligus
Pembimbing II Bapak H.Hermanto Harun, Lc, M.HI, Ph.D, Wakil Dekan
II Bidang Perencanaan dan Keuangan Ibu Dr. Rahmi Hidayati, M.HI serta
Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Dr. Yuliatin,
M.HI
4. Ibu Musti‟ah, M.HI Selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Ibu Tri
Endah, M.Ip Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Pemrintahan
10
5. Pembimbing I Bapak Dr.Bahrul Ulum, MA
6. Bapak/Ibu Dosen maupun Asisten Dosen
7. Civitas akademika Fakultas Syari‟ah UIN STS Jambi
8. Kepada Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi K.H
Aminullah Amit serta Para Pengurus PW NU Provinsi Jambi
Atas kekurangan dari skripsi ini, penulis mengharapkan pula semua pihak untuk
memberikan kontribusi pemikiran dari perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT
kita memohon ampunan-Nya, semoga kita selalu diberikan rahmat dan hidayah-
Nya. Aamiin
Wassalamu’alaikum wr.wb
11
DAFTAR ISI
LEMBAR PERNYATAAN ................................................................................... i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.......................................................................... ii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN....................................................................... iii
MOTTO................................................................................................................. iv
PERSEMBAHAN................................................................................................... v
ABSTRAK............................................................................................................. vi
KATA PENGANTAR.......................................................................................... vii
DAFTAR ISI........................................................................................................... x
DAFTAR SINGKATAN...................................................................................... xii
DAFTAR TABEL.............................................................................................. .xiii
BAB I :PENDAHULUAN
A. Latar Belakang.......................................................................................1
B. Rumusan Masalah .................................................................................5
C. Batasan Masalah ...................................................................................6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian...........................................................6
E. Kerangka Teori .....................................................................................6
F. Tinjauan Pustaka .................................................................................13
BAB II : METODE PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian ............................................................16
B. Pendekatan Penelitian ........................................................................16
C. Jenis dan Sumber Data .......................................................................16
D. Instrumen Pengumpulan Data ............................................................17
12
E. Teknis Analisis Data ..........................................................................19
F. Sitematika Penulisan ..........................................................................21
G. Jadwal Penelitian ................................................................................22
BAB III : GAMBARA UMUM TEMPAT PENELITIAN
A. Sejarah singkat Nahdlatul Ulama .......................................................24
B. Visi, Misi, Nahdlatul Ulama ..............................................................31
C. Program Kerja Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi ...............................32
BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. Pandangan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi
Jambi Tentang Masyarakat Madani Dan Civil Society..............................35
B. Startegi Pengembangan Masyarakat Madani Dan
Civil Society Perspektif Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi ........................45
BAB V : PENUTUP
A. Kesimpulan ..............................................................................................54
B. Saran-saran ...............................................................................................55
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
CURICULUM VITAE
13
DAFTAR SINGKATAN
PW : Pengurus Wilayah
PB : Pengurus Besar
NU : Nahdlatul Ulama
BANOM : Badan Otonom
SDM : Sumber Daya Manusia
ASWAJA : Ahlussunnah Wal-Jama‟ah
UIN : Universitas Islam Negeri
PROKER : Program Kerja
BANSER : Barisan Ansor Serba Guna
LP2NU : Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama
MWC : Majelis Wakil Cabang
LDNU : Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama
SARBUMUSI : Sarekat Buruh Muslim Indonesia
PERGUNU : Persatuan Guru Nahdlatul Ulama
AD : Anggaran Dasar
ART : Anggaran Rumah Tangga
14
DAFTAR TABEL
Tabel I Jadwal Penelitian.......................................................................... 23
Tabel II Program Kerja Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi ....................... 56
15
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Istilah masyarakat madani untuk kali pertama dikemukakan oleh mantan
Wakil Perdana Menteri Malaysia, yaitu Anwar Ibrahim. Menurut Anwar,
masyarakat madani merupakan sistem social yang subur berdasarkan prinsip
moral yang menjamin keseimbangan antar kebebasan individu dengan kestabilan
masyarakat1. Menurutnya, masyarakat madani mempunyai ciri-ciri yang khas :
Kemajuan budaya (multicultural), hubungan timbal balik (reprocity), dan sikap
saling memahami dan menghargai. Lebih lanjut, Anwar menegaskan karakter
masyarakat madani ini merupakan “Guldling Ideas”, meminjam istilah Malik
Bennabi dalam melaksanakan ide-ide masyarakat madani yaitu prinsip moral,
keadilan, kesamaan, musyawarah dan demokrasi2.
Masyarakat madani merupakan elemen yang signifikan dalam membangun
demokrasi. Mengarah kepada konsep masyarakat madani menurut Nurkholis
Madjid atau yang biasa di sapa dengan Cak Nur, masyarakat madani adalah
masyarakat yang merujuk pada masayarakat Islam yang pernah dibangun oleh
Nabi Muhammad SAW di Madinah sebagai masyarakat kota atau masyarakat
berperadaban dengan ciri antara lain : Egaliter (Kesederajatan), menghargai
prestasi, keterbukaan, toleransi dan musyawarah.3
1 A. Ubaidillah dan Abdul Rozak. Demokrasi,Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani
(Jakarta: ICCE Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), hal 193 2Ibid
3Nurkholis Majid.Islam Doktrin dan Peradaban, ICCE UIN, yayasan paramadina, Jakarta
2008 hlm76-80
16
Di Indonesia sendiri, wacana masyarakat madani memiliki banyak
kesamaan istilah dan penyebutan, namun memiliki karakter dan peran yang
berbeda satu dan yang lainnya. Merujuk sejarah perkembangan civil society di
Barat, banyak ahli di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda untuk maksud
serupa : masyarakat sipil yang umumnya memiliki peran dan fungsi yang berbeda
dengan lembaga negara yang dikenal dewasa ini.
Sedangkan istilah masyarakat madani lebih dominan di pelopori dari
kalangan Islam. Karena memang merujuk dari serjarah Nabi Muhammad saw.
Hijrah dari kota Mekkah menuju ke kota Yastrib yang diganti dengan nama
Madinah, yang mana penduduknya bukan hanya dari umat beragama Islam saja.
Maka istilah inilah yang banyak di adopsi oleh pemikir Islam lahirlah istilah
masyarakat madani.
Masyarakat madani acapkali diartibahasakan dari istilah civil society yang
kira-kira bisa diterjemahkan secara harfiah menjadi masyarakat sipil. Terjemahan
seperti itu atau menamakan civil society atau masyarakat madani sebagai
masyarakat sipil, banyak kalangan keberatan karena tidak mewadahi pemahaman
keseluruhan dari istilah tersebut. Terjemahan dari bahasa apapun kiranya tidak
ada yang bisa persis cocok pada makna aslinya4.
Artinya istilah masyarakat madani dan civil society tidak bisa disamakan.
Karena civil sosiety itu lebih tepat diartikan sebagai masyarakat sipil sedangkan
masyarakat madani lebih kepada inti penanaman nilai-nilai keberagaman dalam
masyarakat.
4Miftah Thoha, Birokrasi dan olitik di Indonesia, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012)
Hal .195
17
Indonesia sendiri memiliki tradisi kuat civil society dan masyarakat
madani, bahkan jauh sebelum bangsa ini berdiri, masyarakat sipil telah
berkembang pesat yang diwakili oleh kiprah beragam organisasi sosial keagamaan
dan pergerakan nasional dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Ada banyak
sekali organisasi yang tumbuh dan kembang dikalangan masyarakat sipil,salah
satu organisasi sosial kemasyarakatan keagamaan yang masih exis dan terus
menunjukkan kiprahnya sebagai komponen civil society yaitu Nahdlatul Ulama
(NU).
Nahdlatul Ulama memiliki peran strategis dalam meujudkan tatanan
kehidupan berbangsa dan bernegara yang kiranya dapat mewujudkan nilai-nilai
kesetaraan dalam kehidupan masyarat sipil atau civil society. Karena memang
Nahdlatul Ulama memiliki akar kuat semanagat toleransi sampai ke pelosok-
pelosok pedesaan.
Nahdlatul Ulama disini tidak sekedar dimaksudkan sebagai makna bahasa
saja, tetapi lebih dari itu, suatu gerakan yang dimainkan oleh para ulama secara
aktif, kemudian diikuti oleh umat pengikutnya. Pemaknaan ini menunjukkan
bahwa Nahdlatul Ulama suatu gerakan yang memasyarakat (populis) yang
melibatkan banyak pihak (kaum muslim) dengan pusat kendali para ulama
sehingga menjadi kekuatan alternatif. Dengan begitu makna Nahdlatul Ulama
telah melampaui batas-batas pengertian bahasa atau letterlijk-nya. Kecondongan
18
makna ini merupakan salah satu jawaban terhadap situasi pemikiran yang
berkembang pada 1926.5
Nahdlatul Ulama tidak bisa lepas dari nilai-nilai tradisi pesantren, karena
cikal bakal lahirnya Nahdlatul Ulama itu sendiri atas peran para kiyai-kiyai
pesantren. Bagi orang luar, bisa jadi mereka menganggap bahwa dunia pesantren
dan dunia kiyai itu bersifat homogen, hanya satu warna. Padahal, jika ditelusuri
lebih dalam lagi kita akan tahu bahwa kiyai dan pesantren memiliki corak
keragaman baik dari segi metodologi pembelajaran yang dikembangkan, mazhab
agama yang dianut, pilihan sikap politik, dan manajemen kelembagaan yang
dimilikinya.6
Untuk itu dari uraian singkat di atas bahwa Nahdlatul Ulama (NU) yang
sering disebut sebagai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan yang
merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan dan keagamaan terbesar di
negeri ini, tentunya tidak akan terlepas dari persoalan yang menyangkut hajat
orang banyak yang berkaitan dengan masyarakat madani dan civil society.Kita
ketahui Nahdlatul Ulama pasca khittah 1984 di Situbondo telah berniat menitik
beratkan gerakannya pada level masyarakat. Sedangkan di Jambi sendiri peneliti
ingin melihat bagaimana pandangan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PW
NU) Jambi tentang masyarakat madani dan civil society. Karena itu, masyarakat
madani dan civil society bisa terwujud salah satunya melalui lembaga-lembaga
pendidikan untuk menciptakan sumberdaya manusia sehingga dapat bersaing
5Mujamil Qomar, NU “Liberal” dari Tradisionalisme Ahlussunnah ke Universalisme
Islam, (Bandung, Mizan Media Utama, 2002), hlm37 6Pahmi SY, Silang Budaya Islam-Melayu Dinamika Masyarakat Melayu Jambi
(Tanggerang, Pustaka Compass, 2014) hlm219
19
dimasa yang akan datang. Untuk itu sangat perlu kita melirik sedikit gerakan pada
level masyarakat Jambi yang sebagian besar berasal dari suku melayu yang sejak
dahulu memiliki pedoman hidup yang dikenal dengan “Adat bersendikan syara‟,
Syara‟ bersendikan katabullah” yang dibangun oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul
Ulama Provinsi Jambi.
Tetapi dalam mewujudkan masyarakat madani dan penguatan civil society
tentu Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi masih terhambat oleh beberapa faktor yaitu
Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama yang masih harus diperkuat baik di
tingkat Pengurus Wilayah sampai kepada tingkat Majelis Wakil Cabang. Tentu
Sumber Daya Manusia memegang peranan penting dalam mewujudkan
masyarakat madani dan civil society dilingkungan masyarakat NU Provinsi Jambi.
Berdasarkan latar belakang diatas, maka menjadi penting bagi penulis
untuk mengkaji lebih jauh tentang Masyarakat Madani dan Civil Society
Perspektif Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, peniliti akan mengkaji lebih
dalam tentang masyarakat madani dan civil society perspektif pengurus wilayah
Nahdlatul Ulama Jambi, maka dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah
sebagai berikut :
1. Bagaimana pandangan pengurus Nahdlatul „Ulama Provinsi Jambi
tentang masyarakat madani dan civil society ?
20
2. Bagaimana Strategi pengembangan masyarakat madani dan civil
socety menurut Pengurus Wilayah Nahdlatul „Ulama Provinsi Jambi ?
C. Batasan Masalah
Agar penelitian ini tidak melebar dan mengambang, penulis membatasi
masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah tentang masyarakat
madani dan civil society perspektif Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi Periode
2015-2020.
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Penellitian ini bertujuan :
a. Untuk menjelaskan apa yang di maksud dengan massyarakat madani dan
civil society menurut PW.NU Jambi
b. Mengetahui strategi pengembangan masyarakat madani dan civil society
di Provinsi Jambi.
2. Penelitian ini diharapkan berguna :
a. Sebagai bahan masukan bagi semua pihak lembaga NU Provinsi Jambi
untuk mewujudkan masyarakat madani dan civil society.
b. Sebagai masukan untuk masyarakat luas khususnya Provinsi Jambi untuk
mengetahui tentang masyarakat madani dan civil society dalam perspektif
PW NU Jambi.
c. Untuk memperkaya pengetahuan peneliti tentang masyarakat madani dan
civil society di Provinsi Jambi.
E. Kerangka Teori
21
Jika di pahami secara sepintas masyarakat madani merupakan format
kehidupan alternatif yang mengedepankan semangat demokrasi dan menjunjung
tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Hal ini diberlakukan ketika negara sebagai
penguasa kurang mampu menegakkan pilar demokrasi dan hak asasi manusia
dalam menjalankan roda pemerintahan. Disinilah kemudian konsep masyarakat
madani menjadi alternatif dengan pemberdayaan dan penguatan daya kontrol
masyarakat terhadap kebijakan-kebiijakan pemerintah yang pada akhirnya nanti
terwujud kekuatan masyarakat dan menegakkan konsep hidup yang demokratis
dan menghargai hak-hak manusia. Lebih jelasnya Han Sung-Joo mengatakan,
masyarakat madani adalah sebuah kerangka hukum yang melindungi dan
menjamin hak-hak dasar individu, perkumpulan sukarela yang terbatas dari
negara, suatu ruang publik yang mampu mengartikulasikan isu-isu publik,
gerakan warga negara yang mampu mengendalikan diri dan independen, yang
secara bersama-sama mengakui norma-norma dan budaya yang menjadi identitas
dan solidaritas yang terbentuk serta akhrinya akan terdapat kelompok inti dalam
masyarakat madani ini.7
Masyarakat madani dan civil society sering disangkut pautkan dengan artian
yang sama atau disalah artikan sebagai dua kata yang memiliki arti sama. Padahal
masyarakat madani dan civil society memiliki arti yang berbeda, namun memang
memiliki arti yang hampir sama. Karena dua kata tersebut memang merujuk
kepada pengertian masyarakat pada umumnya.
7Dede Rosyada, A.Ubadillah Dkk, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat
Madani,cet pertama, (Jakarta ICCE UIN Syarif Hidayatullah 2003), hlm 240
22
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian masyarakat madani
adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai, moral, hukum yang ditopang
oleh penguasaan iman, ilmu, dan teknologi yang berperadaban.8 Sedangkancivil
society diartikan sebagai masyarakat sipil itu sendiri.
Dalam bahasan tentang masyarakat madani dan civil society, perlu
kiranya kita merujuk langsung dari para pakar yang telah meneliti tentang dua
wacana tersebut. Seperti misalnya Ahmad Baso yang mengkaji tentang wacana
tersebut dengan membedakan pengertian dari masyarakat madani dengan civil
society itu sendiri. Menurutnya bahwa masyarakat madani lebih pada penggunaan
paradigma yang bersifat partikularistik, khususnysa Islam, sedangkan civil society
dalam pandangannya di bagi dari dua sudut pandang, yakni tataran institusional-
sosiologis dan tataran ideal menyangkut visi.9
Akar sejarah perkembangan masyarakat madani dapat di runut mulai dari
Cicero samapai kepada Antonio Gramsci dan de‟Tocquiville. Bahkan menurut
Manfred Ridel, Cohen, dan Arato serta M. Dawam Raharjo, wacana masyarakat
madani sudah mengemuka pada masa Aristoteles pada masa itu. Masayarakat
madani dipahami sebagai sistem kenegaraan dengan menggunakan istilah
koinonia politike, yakni sebuah komunitas politik tempat warga dapat langsung
terlibat dalam percaturan ekonomi-politik dan pengambilan keputusan.10
8Sulistyowati.Kamus Bahasa Indonesia.(Jakarta:Buana Raya, 2013), hlm 23
9Ahmad Baso, Civil Society versus Masyarakat Madani, cet. Ke-1, (Bandung : Pustaka
Hidayah, 1999), hlm. 9 10
Ahmad Baso, Civil Society versus Masyarakat Madani, Pustaka Hidayah, (Bandung,
Pustaka Hidayah 1999) hlm 9
23
Namun menurut pandangan Muhammad A.S.Hikam masyarakat madani
merupakan pengembangan pemikiran yang berbeda dengan civil society itu
sendiri. “Masyarakat Madani” lebih merupakan penggunaan paradigma yang
bersifat partikularistik, khususnya Islam, dengan menggunakan momentum
dimana kajian civil society sudah dilupakan.11
Lanjutnya, Muhammad A.S.Hikam dalam melihat persoalan civil society
beliau selalu menggunakan dua tataran, yakni, pertama, tataran institusional-
sosiaologis, dan,kedua, tataran ideal menyangkut visi.
Pada tataran institusional, bagaimanapun harus diakui bahwa akar-akar civil
society di Indonesia sudah ada sejak lama, sekalipun sangat sederhana, seperti
lembaga-lembaga intermeduatery antara negara dan masyarakat, baik yang
bersifat tradisional maupun modern, termasuk yang dimiliki oleh organisasi dan
gerakan Islam sejak zaman dahulu hingga sekarang. Oleh karenanya, pada tataran
ini yang diupayakan adalah bagaimana mengembangkan lembaga itu menjadi
semakin mencakup kemapuan-kemampuan yang semakin rasional, sehingga bisa
melakukan kontak, komunikasi, atau networking dengan kelompok-kelompok
dilauar gerakan-gerakan Islam. Lembaga-lemabag seperti Nahdlatul Ulama,
Muhammadiyah, dan lain-lain secara intsitusional dan sosiologis merupakan akar-
akar civil society secara kelembagaan itu.
Sementara itu, pada tataran visi, kita agak mengalami kesulitan sebab
sebuah visi dari civil society menuntut adanya kemampuan untuk menyerap nilai-
nilai dari luar yang mungkin untuk sementara masih dianggap diluar Islam seperti
11
Ibid.
24
warisan-warisan Einleghtenment (Pencerahan): rasionalitas, sekularisai, dan nilai-
nilai demokrasi yang sangat humanitarian. Ini pun sebenarnya sudah banyak
dilakukan oleh pemikir-pemikir Islam, terutama dalam konteks modern seperti
Abdurrahman Wahid.12
Masyarakat madani sering didefinisikan sebagai proses penciptaan
peradaban yang mengacu kepada nilai-nilai kerjasama dikalangan masyarakat.
Sedangkan civil society lebih cendurung sebagai masyarakat sipil itu sendiri.
Disinilah letak perbedaan mendasar antara masyarakat madani dan civil society.
Nurkholis Madjid mengatakan bahwa bukanlah suatu kebetulan bahwa
wujud nyata masyarakat madani itu pertamakalinya dalam sejarah umat manusia
merupakan hasil usaha utusan Tuhan untuk akhir zaman, Nabi Muhammad SAW.
Sesampai nabi dikota Yastrib, beliau lalu mengganti nama kota itu menjadi
Madinah, simbol dari peradaban.13
Menurutnya, masyarakat madani mengandung
makna toleransi. Kesediaan pribadi-pribadi untuk menerima pelbagai macam
pandangan politik dan tingkah laku sosial.
Sejalan dengan Dawam Raharjo mendifinisikan bahwa masyarakat
madani sebagai proses pencipataan peradaban yang mengacu kepada nilai-nilai
kebijakan bersama. Menurutnya, dalam masyarakat madani warga negara
bekerjasama membangun ikatan sosial, jaringan produktif dan solidaritas
kemanusiaan yang bersifat non negara14
.
12
Ibid. 13
Miftah Thoha, Birokrasi dan Politik di Indonesia, (Jakarta, Raja Grapindo,2012),
hlm.195-196 14
A. Ubaidillah dan Abdul Rozak. Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani
(Jakarta : ICCE Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), hal 194
25
Sedangkan menurut Miftah Thoha, civil society tidak ada lain artinya
sebagaisuatu lembaga yang ingin mendudukan supremasi sipil dalam buta
kenegaraan.15
Istilah sipil mestinya dilawankan dengan istilah non sipil, dan yang
non sipil itu adalah militer. Selama ini kita tidak berani mengatakan itu, karea
semenjak orde baru rakyat Indonesia dicegah membicarakan soal supremasi sipil
dalam sistem pemerintahan nasional.16
Muhammad A.S. Hikam menyampaikan pada pengantar di buku yang di
tulis oleh Ahmad Baso bahwa pada tataran institusional akar-akar dari pada civil
society telah ada di Indonesia, seperti lembaga-lembaga intermediary anara negara
dan masyarakat, baik yang bersifat tradisional maupun moderen, termasuk yang
dimiliki berbagai organisasi dan gerakan Islam sejak zaman dahulu hingga saat
ini. Oleh karenanya, pada tataran ini yang di upayakan adalah bagaimana
mengembangkan lembaga itu menjadi semakin rasional dengan melakukn
komunikasi dengn kelompok lembaga lainnya di luar Islam. Lembaga-lembaga
seperti Nahdatul Ulama dan yang lainnya di Indonesia secara Institusional dan
sosiologis merupakan akar-akar dari civil society yang membentuk secara
kelembagaan.17
Berbagai pengistilahan tentang wacana masyarakat madani dan civil society
di Indonesia tersebut, secara substansial bermuara pada perlunya penguatan
masyarakat (warga) dalam komunitas negara untuk mengimbangi dan mampu
mengontrol kebijakan negara (police of state) yang cenderung memposisikan
warga negaranya sebagai subjek yang lemah. Untuk itu maka diperlukan
15
Miftah Thoha, Birokrasi dan Politik di Indonesia, Jakarta, Raja Grapindo Persada,2012),
hlm.195 16
Ibid. 17
Ahmad Baso, Civil Society versus Masyarakat Madani, Pustaka Hidayah, (Bandung,
Pustaka Hidayah 1999) hlm, 9
26
penguatan masyarakat sebagai prasyarat untuk mencapai kekuatan masyarakat
yang cerdas dihadapan negara tersebut. 18
Merujuk kepada tulisan Dede Rosyada yang mengatakan bahwa prinsipnya
konsep masyarakat madani sebuah tatanan komunitas masyarakat yang
mengedepankan toleransi dan demokrasi. Sedangkan karakteristik masyarakat
madani antara lain adalah adanya :
1. Free Publik Sphere
Adanya ruang publik yang bebas sebagai sarana dalam mengemukakan
pendapat pada ruang publik.
2. Demokrasi
Warga negara memiliki kebebasan penuh untuk menjalani aktivitas
keseharian, termasuk dalam berinteraksi dengan lingkunannya. Demokrasi
berarti masyarakat dapat berlaku santun dalam pola kehidupan berinteraksi
dengan masyarkat sekitarnya dengan tidak mempertimbangkan suku, ras,
dan agama.
3. Toleran
Merupakan sikap yang dikembangkan dalam masyarakat madani untuk
menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati aktivitas yang
dilakukan orang lain.
4. Pluralisme
Mengakui dan menerima kenyataan sosial yang beragam,tapi harus disertai
sikap yang tulus untuk menerima kenyataan perbedaan sebagai sesuatu
18
Ishma Savtri, Masyarakat Madani Dan Kesejahteraan Umat, http://harumishma.blogspot.com/2013/07/masyarakat madani dan kesejahteraan umat.
27
yang alamiah dan rahmat Tuhan yang bernilai positif bagi kehidupan
masyarakat.
5. Keadilan Sosial (Social Justice)
Keadilan yang dimaksud untuk menyebutkan keseimbangan dan
pembagian proporsional terhdapa hak dan kewajiban setiap warga negara
yang mencakup aspek kehidupan.19
Maka dari itu, ditinjau dari kepentingan civil society di Indonesia,
pendekatan NU menjadi relevan karena beberapa hal. Pertama, NU tidak lagi
hanya membatasi diri pada upaya pemecahan masalah-masalah yang menyangkut
kepentingan warga nahdliyyin saja, tetapi juga diperluas hingga kepentingan
bangsa. Kedua, NU mengakui bahwa wilayah esensi bagi sebuah civil society
yang menyadari kini menjadi salah satu komitmen utama perjuangan. Ketiga, NU
pasca khittah 1984 telah berniat menitik beratkan gerakannya pada level
masyarakat dan ditunjukkan untuk memperkuat kemandirian dan kepercayaan diri
baik . Sehingga di masa yang akan datang NU benar-benar mampu untuk menjadi
organisasi yang mampu mandiri dan mampu menciptakan peradaban.
F. Tinjauan Pustaka
Dalam proses pembuatan skripsi, tinjauan pustaka sangat diperlukan
dalam rangka menambah wawasan terhadap masalah yang akan penulis teliti demi
penyusunan skripsi ini dan sebelum penulis melangkah lebih jauh dalam
permasalahan yang penulis bahas, maka penulis melakukan tinjauan pustaka
19
Dede Rosyada, A.Ubadillah Dkk, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat
Madani,cet pertama, (Jakarta ICCE UIN Syarif Hidayatullah 2003), hlm 247-250
28
mengenai penelitian-penelitian yang telah dibuat oleh mahasiswa/i yang telah
terlebih dahulu.
Seperti skripsi yang ditulis oleh Anwar Ibrahim Umar yang menulis
tentang “Masyarakat Madani dan kesejahteraan umat tahun 2008 di desa
mekarsari kecamatan belitung kabupaten kampar”.20
Penelitian tersebut lebih
menitikberatkan kemampuan masyarakat di desa tersebut menerima atau tidak
konsep masyarakat madani. Untuk mewujudkan masyarakat madani agar
terciptanya kesejahteraan umat. Selain memahami apa yang dimaksud dengan
masyarakat madani kita juga harus melihat potensi manusia yang terdapat di
dalam masyarakat tersebut, sehingga mampu menopang untuk mewujudkan
masyarakat madani.
. Penelitian diatas berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan.
Perbedaan jelas teretak pada penelitian yang dilakukan. Penelitian yang dilakukan
oleh Anwar Ibrahim Umar lebih kepada konsep masyarakat madani dalam
mewujudkan kesejahteraan umat, sedangkan penelitian yang penulis lakukan
adalah pandangan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi tentang
masyarakat madani dan civil society dikalangan masyarakat dan jama‟ah
Nahdlatul Ulama di Provinsi Jambi.
Selanjutnya skripsi yang di tulis oleh Saidina Usman Quraisy tentang
Good Governance dalam perspektif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.21
20
Skripsi Anwar Ibrahim, Masyarakat Madani dan Kesejahteraan Umat di Desa Mekarsari
Kecamatan Belitung Kabupaten Kampar, Universitas RiauTahun 2008 21
Skripsi Saidina Usman Quraisy,Good Governance Perspektif Nahdlatul Ulama dan
Muhammadiyah, IAIN STS Jambi Tahun 2011
29
Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa good governance tidak akan tercipta jika
konsep masyarakat madani belum tercipta, begitu juga sebaliknya.
Skripsi ini lebih menekankan kepada konsep masyarakat madani menurut
NU dan Muhammadiyah dalam mewujudkan Good Governance dalam
Pemerintahan atau tata kelola yang baik dalam pemerintahan.
Penelitian yang dilakukan oleh Saidina Usman Quraisy adalam konsep
masyarakat madani dalam mewujudkan Good Governance dalam Pemerintahan,
sedangkan penulis hanya melakukan penelitian tentang masyarakat madani dan
civil society hanya kepada pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi
saja.
Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Ishaq tentang “peran pemerintah
desa dalam mewujudkan masyarakat madani di desa passar kembang kecamatan
keritang provinsi riau”.22
Skripsi inipun lebih menitik beratkan kepada peranan
lembaga pemerintah desa dalam merealisasikan konsep masyarakat madani di
Desa Pasar Kembang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi
Riau.
Tentu skripsi yang di tulis Ishaq jauh berbeda dengan penelitian yang
penulis lakukan. Penelitian Ishaq lebih kepada penerapan konsep masyarakat
madani yang dilakukan oleh pemerintah desa sedangkan penulis lebih menitik
beratkan kepada apa yang dilakukan oleh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama
Provinsi Jambi dalam mewujudkan masyarakat madani dan civil society.
BAB II
22
Ishaq, Peran Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani (Studi Kasus
Desa Pasar Kembang Kecamatan Keritang Provinsi Riau), IAIN STS Jambi Tahun 2014
30
METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan dikantor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama
Provinsi Jambi, karena penelitian yang pennulis lakukan adalah untuk meminta
pandangan dan strategi pengembangan masyarakat madani dan civil society
menurut Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi, penelitian ini
dilakukan bertahap.
B. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif
kualitatif, metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang di gunakan
untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, penelitian ini juga akan
menggambarkan secara sistematis dari situasi, problem, fenomena, program atau
penyediaan informasi tentang kehidupan masyarakat atau penggambaran
mengenai isu-isu tertentu.23
Metode ini digunakan untuk menemukan pengetahuan
maupun permasalahan yang dialami oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama
dalam mewujudkan masyarakat madani dan civil society di Provinsi Jambi.
Subjek penelitian kasus yang terjadi dilapangan serta menafsirkan data
berdasarkan teori sekaligus menjawab permasalahan dalam penulisan atau
penelitian ini.
1. Jenis dan Sumber Data
a. Data Primer
23
Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D (Bandung, CV.
ALFABETA,2009), hlm 13
31
Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber asli
(langsung informan) yang memiliki informasi atau data tersebut.24
Data
primer disini adalah suatu data yang diperoleh penulis dari hasil observasi,
wawancara dengan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi, dan
dokumentasi berupa arsip yang terdapat di Pengurus Wilayah Nahdlatul
Ulama.
Metode ini digunakan untuk menemukan pengetahuan subjek penelitian
kasus yang terjadi dilapangan serta menafsirkan data berdasarkan teori
sekaligus menjawab permasalahan dalam penulisan penelitian ini. Data
primer merupakan suatu data yang diambil dari sumbernya yaitu Pengurus
Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi tanpa ada perantara yang berkaitan
tentang masyarakat madani dan civil society. Sumber tersebut dapat berupa
benda, situasi dan manusia. Dalam penelitian ini data primer atau data pokok
diperoleh dari hasil wawancara. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak
terkait yaitu Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Privinsi Jambi.
b. Data Skunder
Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak kedua. Data ini
diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain seperti buku-buku dan
skripsi yang berkaitan tentang Nahdlatul Ulama, masyarakat madani serta
civil society, sehingga tidak bersifat autentik, karena sudah diperoleh dari
tangan kedua, ketiga dan seterusnya.
2. Instrumen Pengumpulan Data
24
Iskandar, Metode Penelitian Kualitatif, cet. Ke-1, (Jakarta :Gaung Persada, 2009), hlm.
12
32
Instrumen pengumpulan data ini merupakan alat atau cara yang digunakan
untuk memperoleh data dan fakta penelitian.25
Adapun teknik pengumpulan data
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Observasi
Metode observasi atau pengamatan langsung merupakan teknik
pengumpulan data yang kami kumpul dengan melihat dan menilai objek
penelitian yaitu Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi
tentang masyarakat madani dan civil society dengan pengamatan yang
sungguh-sungguh. Pengamatan langsung biasa digunakan dalam
penelitian untuk melihat secara langsung atau membuktikan kebenaran-
kebenaran data tertulis secara visual.
b. Wawancara
Wawancara digunakan peneliti dalam penelitian ini untuk mendapatkan
informasi secara langsung dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama
Provinsi Jambi tentang pandangan dan strategi pengembangan
masyarakat madani dan civil society di Provinsi Jambi. Sesuai fungsinya
wawancara digunakan untuk mengkontruksi mengenai kejadian, orang,
organisasi, perasaan, motivasi,tuntutan, dan lain-lain. Dalam penelitian
ini, peneliti akan mewawancarai beberapa narasumber yakni Pengurus
Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi. Teknik wawancara yang akan
digunakan adalah wawancara dengan kerangka pertanyaan maupun
wawancara informal.
25
Iin Tri Rahayu dan Tristiadi ardi ardani, Observasi dan Wawancara, (Jawa Timur :
Bayumedia Publishing, 2004), hlm.1
33
c. Dokumentasi
Metode ini merupakan teknik pengumpalan data dengan menggunakan
data-data yang sudah ada yang berkaitan dengan penelitian. Misalnya
dokumen-dokumen milik Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi
Jambi. Dokumen digunakan sebagai sumber data penunjang karena
merupakan sumber yang stabil, kaya, dan memperkuat. Selain itu sifat
dokumen lebih alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam
konteks. Hasil pengkajian dokumentasi inni dapat memperluas data-data
terhadap inti dari penelitian.
C. Teknik Analisis Data
Analisis yang digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam
data sehingga dapat dikembangkan dan diidentifikasi.26
Berdasarkan hasil diatas
dapat di kemukakan disini bahwa analisis data yang digunakan peneliti adalah
proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil
wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat dipahami
dengan mudah, serta membuat kesimpulan dengan tujuan agar dapat di
informasikan dan mudah dipahami orang. Setelah semua data terkumpul, dalam
penulisan data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder, maka data
tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan
untuk menemukan pengetahuan subjek peneliti dengan menggunakan
perbandingan undang-undang dan kasus yang terjadi dilapangan atau dunia teori
26
Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RND, cet. Ke-21, (Bandung,
Alfabeta, 2014) hlm. 240
34
dan realitas serta menafsirkan data berdasarkan teori sekaligus menjawab
permasalahn dalam penulisan atau penelitian ini.
Analisi data merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian
keberhasilan analisis terhadap data yang diperoleh dapat menentukan berhasil
tidaknya
Sebuah penelitian analisis data dimulai dengan menelaah data yang
terkumpul baik yang berasal dari sumber primer maupun skunder. Setelah itu
dibuat abstraksi sebagai cara untuk mereduksi data. Abstraksi yang dimaksud
merupakan usaha untuk membuat rangkuman yang inti dari data-data yang
dikumpulkan. Setelah itu kemudian data disusun dalam satuan-satuan yang
dikategorisasikan, selain kategorisasi juga perlu dibuat kode. Untuk lanngkah
terakhir dalam analisa data yaitu memeriksa keabsahan data. Setelah diperiksa
kemudian data yang ada ditafsirkan. Setelah ditafsirkan kemudian dibuat
kesimpulan penelitian yang tidak lain juga merupan hasil dari penelitian. Data
yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis dengan metode
induktif yakni analisis yang dimulai dari pengumpulan data, reduksi, dan
penyajian data.
1. Pengumpulan Data
Pengumpulan data adalah yang diperoleh dilapangan tempat penelitian
baik berupa catatan, gambar, foto, dan dokumen lainnya kemudian
diperiksa dan diurutkan.
2. Reduksi Data
35
Data yang diperoleh dalam lapangan ditulis dalam bentuk uraian atau
laporan yang terperinci, dalam hal ini reduksi data diartikan sebagai
proses pemilihan, penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang
diperoleh dari data lapangan dan dilakukan secara terus menerus selama
proses penelitian berlangsung.
3. Penyajian Data
Penyajian data merupakan penyusunan sekumpulan informasi dari
reduksi data yang kemudian disajikan dalam laporan yang sistematis dan
mudah dipahami.27
D. Sistematika Penulisan
Guna mengetahui isi skripsi ini secara umum, dapatlah disimak
sistematika penulisan sebagai berikut :
Pembahasan diawali dengan Bab I, Pendahuluan. Bab ini sebagai pemula
dan pijakan awal, penulis akan mengawali dengan sub-sub latar belakang
masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan keguanaan penelitian dan
dilengkapi dengan kerangka teori.
Bab II. Sebagai penelitian kualitatif maka pada bab ini peneliti akan
memaparkan tentang metodelogi penelitian yaitu diawali dengan lokasi penelitian,
pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik
analisis data, sistematika penulisan, agar penelitian dan penulisan skripsi ini
terencana dan tepat waktu maka dilengkapi dengan jadwal peneitian.
`
27Ibid hlm, 247-249
36
Bab III. Gambaran umum lokasi penelitian yang penulis lakukan di
Kantor Pengurus Wilayah Nahdlatul „Ulama Provinsi Jambi, lembaga-lembaga
yang beraitan dengan masyarakat madani dan civil society.
Bab IV. Berisikan tentang pembahasan mengenai : masyarakat madani
dan civil society dalam perspektif Nahdlatul „Ulama Provinsi Jambi.
Bab V. Penutup : Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan hasil
penelitian serta saran-saran terkait dengan masyarakat madani dan civil society
dalam perspektif Nahdlatul „Ulama Provinsi Jambi.
E. Jadwal Penelitian
Untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian dilapangan, maka
penulis menyusun agenda secara sistematis yang terlihat pada tabel penilitian.
Penelitian ini dibagi dalam lima tahap. Pertama meliputi kegiatan
penyusunan proposal, pengurusan dosen pembimbing, Kedua pelaksanaan
seminar dan perbakanproposal, Ketiga pelaksanaan riset lapangan, Keempat,
pengolahan data lapangan, Kelima analisis lanjutan, penyusunan draf penelitian,
penulisan laporan akhir, penggandaan laporan, penyempurnaan laporan .
37
No
Jenis Kegiatan
Bulan
Januari Februari Maret April
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Peng. Judul Skripsi x
2 Pembuatan proposal x x
3 Peng. Dosen Pembimbing
x
4 Perbaikan Proposal dan seminar
x x
5 Surat Izin riset x
6 Riset lapangan X x x x
7 Pengolahan dan analisi data
x x x x
8 penulisan skripsi x x x x
9 Bimbingan dan perbaikan skripsi
x x
10 Agenda dan ujian skripsi
11 Perbaikan dan penjilidan skripsi
38
BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
Gambaran umum terkait penetilitian yang kami lakukan untuk
memberikan informasi penting dalam menjelaskan apa yang dimaksud dengan
masyarakat madani dan civil society,sehingga nantinya kami dapat
mengidentifikasi bagaimana pengembangan masyarakat madani dan civil society
di Provinsi Jambi oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi.
Gambaran umum tentang pengurus wilayah nahdlatul ulama provinsi
jambi, akan kami jelaskan secara singkat tentang sejarah nahdlatul ulama di jambi
serta program-program kerja Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi.
A. Sejarah singkat Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi
Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan (Jami‟yah diniyyah)
secara resmi berdiri pada tanggal 16 rajab 1344 H bertepatan dengan tanggal 31
Januari 1926 di Surabaya. Dalam pasal 4 anggaran dasar, organisasi ini bertujuan
agar “berlakukanya ajaran Islam yang berhaluan ahlussunnah waljama‟ah dengan
mengikuti salah satu mazhab di tengah-tengah kehidupan, didalam satu wadah
negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila dan undang-
undang dasar 1945.28
Keberadaan NU juga mengimbangi gerekan pembaharuan
Islam yang mulai berkembang dan dipelopori oleh Muhammadiyah di Tanah Air,
seiring juga dengan maraknya faham wahabi yang berhasil menguasai mazhab di
tanah suci.29
28
Bahrul Ulum, Bodohnya NU apa NU dibodohi ?; jejak langkah NU era Reformasi,
Menguji Khittah Meneropong Paradigma Politik, (Yogyakarta ; penerbit Ar-Ruzz, 2002) hlm.56 29
Ibid , hlm 56
39
Menurut Azyumardi Azra seperti yang dikutip Mujamil Qomar Nahdlatul
Ulama (NU) diperkirakan memiliki puluhan juta orang, adalah organisasi sosial
keagamaan (jam‟iyah) terbesar di Indonesia, bahkan mungkin di dunia. Warga
nahdliyyin tersebar hampir diseluruh penjuru Indonesia, terutama didaerah-daerah
pedesaan, khususnya dengan basis terkuat di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa
Barat dibawah kepemimpinan ulama.30
Cikal bakal beridirinya Nahdlatul ulama pada saat itu sejumlah ulama
tradisional yang ada di indonesia mulai melihat cita-cita Muhammadiyah dan
perkembangan gerakan wahabi sebagai sebuah ancaman keberlangsungan kultur
tradisionalis yang selama ini dipertahankan oleh ulama di Jawa dan mendorong
mereka untuk mendirikan sebuah organisasi yang diberi nama Nahdlatul Ulama
(NU) pada tahun 1926.31
Sejak awal penyebaran agama Islam mempunyai pusat-pusat penyebaran
di kota dan di desa. Di tempat itu agama Islam berkembang kedaerah sekitarnya.
Para tamatan pesantren mendirikan pesantren-pesantren baru ditempat lain atau
ditempat asal santri. Dengan demikian penyebaran agama Islam terus meluas.
Pada umumnya pesantren-pesantern yang berpusat di pedesaan menjadi pusat
pengajaran agama Islam yang sudah tua sekali, sebelum datangnya pengaruh baru.
Pusat pengembangan agam Islam yang ada dikota-kota biasanya datang kemudian
dan menjadi pusat pembaharuan Islam. Dapat dikatakan bahwa pusat agama Islam
adalah para ulama dan santri tradisionalis dan mereka yang tinggal di perkotaan
adalah pengikut modernis.
30
Mujamil Qomar, NU “Liberal” Dari Tradisionalisme Ahlussunnah ke Ubiversalisme
Islam, (Bandung, Mizan Media Utama, 2002), hlm 17 31
Sua‟idy As‟ary, Nalar Politik Nu & Muhammadiyah, (Yogyakarta, LkiS, 2009) hlm 75
40
Sejak kelahirannya, NU telah terlibat dalam pertentangan pemahaman dan
pemikiran keagamaan, baik dengan gerakan Wahabi di Arab Saudi maupun
dengan kalangan modernis, seperti : Syarikat Islam, Muhammadiyah, maupun
Persatuan Islam. Dalam pertentangan itu NU mengambil posisi sebagai pihak
yang mempertahankann tradisi keagamaan yang telah membudaya selama tidak
bertentangan dengan Islam. Dari perspektif posisi NU sebagai antitesis terhadap
gerakan pembaru dan pemurni tersebut, agaknya dapat dinilai bahwa NU adalah
organisasi yang berdasarkan tradisi atau organisasi tradisional. Dengan demikian
NU patut mewakili kalangan tradisionalis, sedangkan Muhammadiyah mewakili
kalangan modernis.32
Sehubungan makin meluasnya gerakan Islam baru dikota-kota seperti yang
dilakukan oleh SI dan Muhammadiyah maka hal ini berarti mengurangi ruang
gerak umat Islam di pedesaan. Untuk menampung dan memberikan wadah di
pedesaan perlu dibentuk organisasi yang secara resmi pula mengikat anggotanya
untuk mencapai tujuan tertentu. Kebetulan pada waktu itu di Hijaz akan
dilaksanakan kongres Islam sedunia (1926) dan untuk menghadiri kongres ini
berarti dikirim delegasi oleh lembaganya hingga terbentuknya delegasi Hijaz. Para
ulama membahas pemberian nama lembaga itu dan akhirnya lahir Jam‟iyatul
Nahldatul Ulama pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya. Delegasi komite
Hijaz mewakili NU. Jadi delegasi sudah sah karena dikirim oleh sebuah organisasi
Islam.
32
Mujamil Qomar, NU “Liberal”Dari Tradisonalisme Ahlussunnah ke Universalisme
Islam, (Bandung, Mizan Media Utama, 2002), hlm 25
41
Nahdlatul Ulama adalah organisasi sosial keagamaan atau jam‟iyah diniyah
Islamiyah yang didirikan oleh para ulama, pemengang teguh dari salah satu empat
mazhab, dalam Teologi mengikuti Al-Asy‟ari dan Al-Maturidi serta dalam
Tasawuf mengikuti Al-Ghazali berhaluan Ahlussunnah Wal‟Jama‟ah, yang
bertujuan tidak saja mengembangkan dan mengamalkan ajaran agama Islam tetapi
juga memperhatikan masalah sosial ekonomi dalam rangka pengabdian kepada
umat manusia.
Mengambil dari tulisan Abdurrahman Wahid yang dikutip oleh Ahmad
Baso bahwa :
”Inti dari tradisi keilmuan NU adalah perpautan organis antar tauhid, fiqih,
dan tasawuf secara tidak berkeputusan yang dalam jangka panjang
menumbuhkan pandangan terpautnya sendiri antara dimensi duniawi dan
ukhrowi dari kehidupan. Yang paling disukai dilingkungan NU adalah
ungkapan berikut : „Hidup di dunia sangatlah penting di jadikan persiapan
untuk kebahagiaan akhirat, dan akan kehilangan artinya jika tidak
diperlakukan seperti itu.‟ Perpautan dimensi duniawi dan ukhrowi dari
kehidupan ini merupakan mekanisme kewajiban yang berkembang di
lingkungan NU untuk menghadapi tantangan sekularisme terang-terangan
bahkan yang timbul dari proses modernisasi.Dari tradisi keilmuan seperti
itu sudah tentu logis kalau muncul pandangan kemasyarakatan yang tidak
bercorak „hitam-putih‟. Perpautan kedua dimensi duniawi dan ukhrowi
dalam kehidupan manusia tidak memungkinkan penolakan mutlak kepada
kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Dengan kata lain, seburuk-
42
buruknya kehidupan dunia, ia harus dijalani dengan kesungguhan dan
ketulusan.Hal ini sudah tentu ada implikasinyan sendiri pada pandangan
kenegaraan yang dianut warga NU yang belum kehilangan tradisi
keilmuagamaannya. Kewajiban hidup bermasyarakat, dan dengan
sendirinya bernegara, adalah sesuatu yang tidak boleh ditawari lagi.
Eksistensi negara mengharuskan adanya ketaatan kepada pemerintah
sebagai sebuah mekanisme pengaturan hidup, yang dilepasakan dari
perilaku pemegang kekuasaan tidaklah mengharuskan adanya perubahan
dalam sistem pemerintahan”.33
Pada dasarnya Nahdlatul Ulama tidak mencampuri urusan politik dalam
kongresnya pada bulan oktober 1928 di Surabaya diambil keputusan untuk
menentang reforamsi kaum modernis dan perubahan-perubahan yang dilakukan
Wahabi Hijaz. Kaum Islam reformis dalam beberapa hal bersikap seperti kaum
nasionalis yang tidak mengaitkan agama, misalnya masalah perkawinan, keluarga,
kedudukan wanita, dan lain sebagainya. Pusat-pusat NU ada di Surabaya, Kediri,
Bojonegoro, Bondowoso, Kudus dan sekitarnya. Dan pada tahun 1935 terdapat 68
cabang dengan anggota 6.700.34
Sejak awal memang pengembangan Nahdlatul Ulama tidak terlepas dari
kalangan pesantren hingga saat ini peranan pesantren sangat melekat di kalangan
masyarakat NU baik itu secara Jam‟iyah maupun NU Jama‟ah.
33
Ahmad Baso, NU Studies Pergolakan Pemikiran antara Fundamentalisme Islam dan
Fundamentalisme Neo Liberal, (Jakarta, Gelora Aksara Pratama, 2006), hlm 25-26 34
Suhartono, Sejarah Pergerakan Nasional, cet, Ke 2 (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001)
hlm,49
43
Seiring meluasnya cabang-cabang Nahdlatul Ulama di Nusantara, sampai
pula ke wilayah Jambi. Sebagaimana yang di katakan oleh ketua Pengurus
Wilayah Nahdlatul Ulama K.H Aminullah Amit :
“Nahdlatul Ulama diperkenalkan ke jambi seiring dengan
pengembangannya ke seluruh Indonesia sejak jauh-jauh hari bahkan sejak
Indonesia masih di jajah. Hal ini bertujuan dalam rangka mewujudkan
Islam rahmatan lil „alamiin. Berawal dari semangat Nahdlatul Tujar atau
kebangkitan pedagang dan Nahdlatul Wathon kebangkitan tanah air
sehingga semangat tersebut menjadikan jam‟iyah Nahdlatul Ulama dan
sampailah penyebaran NU di Jambi.”35
Penyebaran Nahdlatul Ulama di Jambi juga di lakukan oleh kiyai-kiyai
pesantren sebut saja pengasuh/pendiri pesantren As‟ad yang berada di seberang
kota Jambi yaitu K.H Abdul Qodir Ibrahim. Beliau merupakan salah satu tokoh
dan juga ketua pertama Nahdlatul Ulama Jambi.36
Dokumen lain juga mengatakan bahwa salah satu ulama yang telibat dalam
mendirikan Nahdlatul Ulama di Jambi ialah K.H. Kemas Abdusshomad. Beliau
tokoh yang aktiv dalam berbagai unit sosial kemasyarakatan, baik itu unit
keluarga, unit ormas, unit parpol, unit pendidikan keagaamaan dan unit
pemerintahan. Sikapnya yang moderat, aktif bergaul dengan siapapun dan
bertanggung jawab. K.H Kemas Abdusshomad adalah produk sejarah yang ikut
35
Wawancara dengan Bapak, K.H. Aminullah Amit Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul
Ulama Provinsi Jambi di kediaman beliau pada tanggal 07 September 2017 36
Wawancara bersama K.H. Aminullah Amit Ketua PW NU Jambi pada tanggal 07
September 2017
44
dan ikut menyaksikan berbagai peristiwa sejarah, meskipun ia hanyalah orang
kampung, mengabdi sebagai pendidik di tanah kelahirannya di Madrasah Nurul
Islam desa Tanjung Pasir Jambi, melalui Laskar Hisbullah Sabilillah berjuang
meraih kemerdekaan bangsa, menjadi Ro‟is Am dewan Syuriah Nahdlatul Ulama
wilayah Jambi sejak tahun 1939 sampai akhir hayatnya.37
Sampai hari ini nilai-nilai pesantren selalu melekat di kalangan Nahdlatul
Ulama. Oleh karena itu peran kiyai dalam mengembangkan demokratisasi telah
memberikan warna tersendiri baik sosok yang dapat mempengaruhi kebijakan
negara yaitu kiyai yang masuk kedalam struktur politik praktis. Namun, tidak
kalah pentingnya kiyai yang concern mengembangkan nilai-nilai di wilayah
kultural yaitu civil society. untuk itu peran yang terakhir inilah yang seharusnya
menjadi perhatian serius yang dikembangkan dalam perwujudan demokratisasi
yang cerdas.38
Dalam konteks inilah sebenarnya pesantren memiliki peran yang penting
sebagai benteng perjuangan kemerdekaan politik tersebut. Pesantren adalah salah
satu segmen dalam masyarakat Indonesia yang memiliki akal yang sangat kuat
dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, bahkan bisa disebut subkultur,
sebuah kelompok masyarakat yang memiliki sistem nilai dan pandangan hidupnya
sendiri sebagai bagian dari masyarakat luas.
Banyak yang tiba-tiba tersentak ketika kelompok tradisionalis yang cukup
banyak pengikutnya ini menggeliat merespon kemordenan dengan kekuatan
tradisinya sendiri tanpa kehilangan akomodasinya terhadap gejala kemordenan.
37
Kabirakbar10.blogspot.com 38
Pahmi, SY, Silang Budaya Islam-Melayu Dinamika Masyarakat Melayu Jambi,
(Tanggerang, Pustaka Compass, 2014), hlm 218
45
Salah satu momentum itu adalah ketika NU kembali ke Khittah 1926 dan
menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas organisasi dengan menggeser Islam
Ahlussunnah Waljama‟ah yang semula asas menjadi aqidah. Ketika itu kelompok
islam lain maupun agam lainnya masih ragu-ragu dan berupaya dengan keras
menyusun argumen dan mencari legitimasi keagaaman tentang itu. Kiat yang
dilakukan NU (Pesantren) ini dianggap sebagai terobosan yang disatu pihak
memberikan jalan keluar dari jalan buntu pertemuan Islam dan modernitas dan
dilain pihak tanpa kehilangan kekuatan tradisinya sendiri.39
B. Visi dan Misi
1. Visi
Terwujudnya NU sebagai jamiyyah diniah ijtimaiyah Ahlussunnah Wal
Jama‟ah yang mashlahat bagi umat menuju masyarakat yang sejahtera,
berkeadilan, demokratis dan mandiri.
2. Misi
a. Melaksanakan dakwah Islamiyah Ahlussunnah wal Jama‟ah dalam
membimbing umat menuju masyarakat mutamaddin.
b. Memberdayakan lembaga pendidikan dan pesantren untuk
meningkatkan kualitas sumber daya insani yang menguasi ilmu
pengetahuan dan teknologi serta berakhlaq.
c. Meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan ekonomi umat
d. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penegakan hukum yang
berkeadilan
39
Ibid, hlm, 239
46
e. Menumbuh kembangkan budaya demokrasi yang jujur dan adil
f. Mendorong kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara.
C. Program Kerja Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi
Ada beberapa program kerja Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi
Jambi yang dapat penulis rangkum, antara lain :
1. Bidang Konsolidasi Organisasi dan Penguatan Jaringan Internal
Dalam bidang konsolidasi ini, agaknya Pengurus Wilayah Nahdlatul
Ulama Provinsi Jambi lebih menekankan kepada penyediaan sarana dan
prasarana serta penguatan di basis-basis pedesaan dengan membentuk
MWC di tingkat kecamatan serta penyediaan data basewarga NU di
Provinsi Jambi.
2. Bidang Penguatan Ideology Aswaja
Pada bidang penguatan Ideologi Aswaja, Pengurus Wilayah Nahdlatul
Ulama Provinsi Jambi, mulai menginventarisir kembali pesantren-
pesantren yang berapiliasi ke NU, karena penyebaran paham Ahlussunnah
Waljama‟ah sejatinya terletak dikalangan pesantren. Selain itu PW NU
Jambi turut membantu meningkatkan sumber daya manusia bagi para
pengelola pesantren-pesantren dan menyediakan beasiswa bagi para santri-
santriya.
3. Bidang Pembinaan Pesantren Sebagai Basis Aswaja
Sosialisasi AD/ART NU dan Naskah Khittah NU kepada warga NU
merupakan program utama yang dilakukan Pengurus Wilayah Nahdlatul
Ulama Provinsi Jambi, serta melakukan sosialisasi secara kotinyu tentang
manhaj Aswaja, dan mengupayakan kurikulum Aswaja masuk dalam di
lambaga pendidikan serta meyakinkan masyarakat bahwa praktek
amaliyah yang sudah membudaya dikalangan masyarakat adalah milik
NU.
4. Bidang Pembinaan Badan-badan Otonom
Pada bidang pembinaan badan otonom lebih menekankan pada
pembentukan lajnah-lajnah yang belum terbentuk serta mendorong
pelaksanaan pengkaderan dalam badan otonom NU Provinsi Jambi.
47
5. Memelihara Peningkatan Amaliyah NU
Pembentukan Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama merupakan program
yang ingin dilakukan oleh Pengurus Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi
sampai ketingkat MWC, serta menerbitkan buku pintar berisi tentang
amalan-amalan NU.
6. Soliditas/Forum komunikasi jam’iah Aswaja
Upaya yang dilakukan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama anatar
lain menginvetarisir keluarga ahlussunnah waljama‟ah baik di eksekutif,
legislatif, yudikatif serta instansi lainnya di partai-partai politik serta
lembaga-lambaga swasta dan lembaga kemasyarakatan.
7. Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh Penguru Wilayah Nahdlatul
Ulama dengan usaha-usaha melaksanakan pelatihan-pelatihan
kewirausahaan serta membentuk LPNU (Lembaga Perekonomian
Nahdlatul Ulama) dan LP2NU (Lembaga Pengembangan Pertanian
Nahdlatul Ulama).
8. Pendidikan
Dalam bidang pendidikan banyak uapaya yang dilakukan oleh Pengurus
Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi, seperti mengaktifkan lembaga
Ma‟arif ditingkat wilayah maupun cabang, mendorong pendirian UNU
(Universitas Nahdlatul Ulama) serta menginvebtararisir PAUD, TK (RA),
SMP, SMA Perguruan Tinggi Swasta yang sudah/memungkinkan masuk
dalam lingkungan Ma‟arif NU.
9. Mengsinergikan Program NU dengan Program-program Pemerintah
dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya.
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama turut serta dalam program
pemberantasan Buta Aksaea Al-Qur‟an, turut serta dalam pelaksanakan
mewujudkan kerukunan, kedamaian di tengah-tengah masyarakat, serta
megupayakan kegiatan yang bermanfaat seperti memberikan sumbangan
kepada masyarakat yang kurang mampu, fakir miskin dan anak yatim.
10. Program Khusus
Program ini lebih kepada penguatan-penguatan penginverntarisiran kantor
PW NU Jambi, mempromosikan setiap kegiatan PW NU kepada
48
masyarakat melalu pers, dan melaksnakan Lomba Da‟i Muda se-Provinsi
Jambi.
Demikianlah beberapa program kerja Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama
Provinsi Jambi yang dapat peneliti rangkum. Untuk lebih jelasnya Program Kerja
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi terlampir di akhir skripsi ini.
49
BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. Masyarakat Madani dan Civil Society dalam Perspektif Pengurus Wilayah
Nahdlatul ‘Ulama (NU) Provinsi Jambi
Perkembangan manusia setiap zamannya juga akan membawa
perkembangan peradaban dan bahkan tradisi serta budaya, selain itu ilmu
pengetahuan yang mampu menghasilkan teknologi dan merupakan tonggak utama
dalam perkembangan dan kemajuan ummat manusia dimuka bumi. Sehingga
sebagai akibat perkembangan pemikiran (ilmu pengetahuan), maka muncul pula
berbagai konsepsi tentang kehidupan manusia termasuk sebuah wacana yang di
lontarkan oleh para pemikir. Salah satu yang akan kita bahas disini ialah wacana
mengenai Masyarakat Madani dan Civil SocietyPerspektif Pengurus Wilayah
Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi.
Masyarakat madani dalam wacana buku ilmu sosial pada dasarnya
dipahami sebagai antitesa dari “masyarakat politik” atau negara. Pemikiran
mengenai masyarakat sipil tumbuh dan berkembang sebagai koreksi radikal
kepada eksistensi negara karena peranannya cenderung menjadi alat kapitalisme.
Subtansi pembahasannya terletak pada penguatan hegemoni negara dalam
melanggengkan kekuatan kelompok kapitalis dengan memarjinalkan peran
masyarakat pada umumnya. Oleh sebab itu dibutuhkan sebuah kekuaatan non
50
pemerintah yang mampu mengimbangi dan mencegah kekuatan negara untuk
mengurangi tekanan-tekanan yang tidak adil kepada rakyat.40
Dalam bahasan tentang masyarakat madani dan civil society, perlu
kiranya kita merujuk langsung dari para pakar yang telah meneliti tentang dua
wacana tersebut. Seperti misalnya Ahmad Baso yang mengkaji tentang wacana
tersebut dengan membedakan pengertian dari masyarakat madani dengan civil
society itu sendiri. Menurutnya bahwa masyarakat madani lebih pada penggunaan
paradigma yang bersifat partikularistik, khususnysa Islam, sedangkan civil society
dalam pandangannya di bagi dari dua sudut pandang, yakni tataran institusional-
sosiologis dan tataran ideal menyangkut visi.41
Maka dari itu penulis membedakan antara pengertian masyarakat madani
dan pengertian civil society Perspektif Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama
Provinsi Jambi.
1. Masyarakat Madani Persprektif Pengurus Nahdlatul Ulama Provinsi
Jambi
Masyarakat madani pada dasarnya adalah sebuah komunitas sosial dimana
keadilan dan kesetaraan menjadi fundamental, yang akhirnya bermuara pada
demokrtisasi yang dibentuk karena adanya partisipasi yang tinggi dari masyarakat.
40
Saidina Usman Quraisy, Good Governance Perspektif Nahdlatul Ulama dan
Muhammadiyah, (Jakarta, Gaung Persada, 2011), hlm, 13 41
Ahmad Baso, Civil Society versus Masyarakat Madani, cet. Ke-1, (Bandung : Pustaka
Hidayah, 1999), hlm. 9
51
Sementara hukum dijadikan sebagai satu-satunya alat pengendali dan pengawas
prilaku masyarakat.42
Masyarakat madani merupakan masyarakat yang tumbuh dari berbagai
adat istiadat dan telah membentuk suatu kehidupan yang demokratis. Maka dari
itu kehidupan yang demokratis tidak bisa di lepas dari suatu masyarakat madani,
dimana kebebasan berkumpul dan berpendapat juga telah ada di tengah-tengah
masyarakat dengan tidak meninggalkan nilai-nilai dan norma-noorma
kemasyarakatan, seperti jika ada suatu permasalahan di lingkungan masyarakat,
mereka akan melakukan perkumpulan bersama untuk menyelesaikan
permasalahannya yang sering disebut dengan musyawarah. Norma ini sejatinya
telah lama tumbuh dikalangan masyarakat Indonesia umumnya dan Provinsi
Jambi pada khususnya.
Seperti yang diungkapkan oleh mantan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul
Ulama Provinsi Jambi Abdul Kadir Husein seperti yang dikutip oleh Saidina
Usman Quraisy yaitu :
“Masyarakat Madani yang telah berkembang sejak dulu memang
mempunyai keterkaitan dengan ormas-ormas seperti Nahdlatul Ulama,
bahwa Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang menjunjung konsep
42
Ibid, hlm, 14
52
masyarakat madani, betapa tidak, karena Nahdlatul Ulama yang terlahir di
tengah-tengah umat Islam itu sendiri”.43
Maka tak heran jikalau Nahdlatul Ulama selalu tampil di depan dalam
mewujudkan pesan-pesan perdamaian di tengah-tengah keberagaman umat
manusia. Inilah yang menjadi gambaran bahwa manusia diciptakan oleh yang
maha kuasa dengan berbagai macam perbedaan.
Sepeti yang dikemukakan oleh Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama
Provinsi Jambi K.H. Aminullah Amit :
“Masyarakat madani itu adalah masyarakat yang damai, rukun, toleran,
karena Islam hadir sebagai rahmat sekalian alam (rahmatan lil „alamin).
Nahdlatul Ulama selalu mengamalkan Islam rahmatan lil‟alamin
tersebut.”44
Misalnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Nahdlatul Ulama
selalu menjaga keharmonisan kehidupan beragama. Seperti perayaan hari-hari
besar umat lainnya, Nahdlatul Ulama menunjukkan rasa toleransi turut langsung
dalam pengamanan-pengamanan hari besar umat lain tersebut, seperti yang
dilakukan Ansor dan Banser di bawah naungan Nahdlatul Ulama.
Nahdlatul Ulama juga terus berkomitmen menjaga keutuhan bangsa
seperti yang tertuang di dalam salah satu program kerja Pengurus Wilayah
43
Saidina Usman Quraisy, Good Governance Perspektif Nahdlatul Ulama dan
Muhammadiyah, (Jakarta, Gaung Persada,2011), hlm,61 44
Wawancara dengan Bapak, K.H. Aminullah Amit Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul
Ulama Provinsi Jambi di kediaman beliau pada tanggal 07 September 2017
53
Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi yaitu ikut serta mewujudkan kerukunan antar
umat beragama, kedamian dan kebersamaan dalam masyarakat bersama
komponen lainnya seperti lembaga adat, majelis ulama dan organisasi
kemasyarakatn lainnya.
Nilai-nilai inilah yang selalu di pertahankan Nahdlatul Ulama sebagai
wujud kecintaan terhadap perbedaan keberagaman yang mana kita hidup selalu
berdampingan di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Senada dengan apa yang diungkapkan oleh Ketua NU Provinsi Jambi,
Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatu Ulama Provinsi Jambi Rahmat Nasution
juga ikut memberikan pandangan yang mengatakan bahwa :
“Nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat madani itu tentu tidak
terlepas dari peranan Rasulullah saw. dalam mempersatukan masyarakat
yang dulunya penuh dengan sengketa dan menjadi masyarakat yang damai,
masyarakat yang saling membantu antara satu dan yang lainnya.”45
Nilai-nilai tersebut tentu mengajarkan kita bagaimana hidup berdampingan
di tengah-tengah masyarakat yang plural. Hal ini selalu menjadi pegangan oleh
setiap warga Nahdliyyin bahwa di tengah keberagaman dan pluralitas kita harus
selalu hidup berdampingan dengan damai sesuai dengan nilai-nilai yang
terkandung didalam Islam rahmatan lil‟alamin.Tentu jika dilihat hal ini juga
sudah sejak lama tertanam di kehidupan masyarakat Jambi. Dengan berbagai
45
Wawancara dengan Wakil Ketua Pengurus NU Provinsi jambi di kediaman Bapak
Rahmat Nasution pada tanggal 10 september 2017
54
macam agama, budaya, serta adat istiadat yang berbeda namun mampu saling
hidup rukun berdampingan tanpa ada gesekan-gesekan yang membuat
perpecahan.
Dalam satu kesempatan lain, Wakil Sekretaris NU Provinsi Jambi yaitu
Pahmi SY, juga memberikan gambaran tentang masyarakat madani dengan
mengatakan bahwa :
“Sejatinya bahwa masyarakat madani merupakan nilai-nilai yang telah
tertanam di tengah-tengah masyarakat, seperti musyawarah mufakat yang
masih dilaksanakan oleh masyarakat Provinsi Jambi.46
Oleh karena itu menurutnya, Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi ini sangat
memegang teguh nilai-nilai masyarakat madani, karena memang itulah yang
dilakukan oleh para ulama yang tergabung dalam masyarakat jambi yang
berhaluan Ahlussunnah Waljama‟ah. Contohnya kehidupan yang toleran,
kehidupan yang demokratis dari satu kelompok ke kelompok lainnya.
Contohnya kasus yang direspon cepat oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul
Ulama Provinsi Jambi yaitu tentang Lafaz Allah yang berada di Novita Hotel.
Nahdlatul Ulama turut dalam penyelesaian kasus tersebut yang dalam beberapa
kali dipanggil pihak berwajib dalam meminta pandangan tentang kasus tersebut
untuk menghindari perpecahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
46
Wawancara dengan Wakil Ketua PW NU Provinsi Jambi di kediaman Bapak Pahmi SY
pada tanggal 02 September 2017
55
Inilah sikap demokratis dan toleran yang di tunjukkan oleh Pengurus
Wilayah Nahdlatul Ulama dalam mewujudkan nilai-nilai masyarakat madani di
tengah-tengah masyarakat dan memberikan kepercayaan seutuhnya kepada pihak
yang berwajib dalam menyelesaikan kasus tersebut. Kiranya dapat dikatakan ini
adalah bentuk rasa tanggung jawab Nahdlatul Ulama dalam menjaga keutuhan
dan keberagaman umat beragama di Provinsi Jambi yang sudah sejak lama
diwariskan oleh para pendahulu.
Dan terakhir apa yang di ungkapkan oleh bapak H.Hilmi salah satu Wakil
Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi yaitu :
“Dalam kehidupan masyarakat madani ada terkandung nilai-nilai keadilan
sosial, sehingga nilai tersebut yang menjadi semangat saling tolong
menolong di antara masyarakat.”47
Keadilan sosial sebagai bentuk semangat dalam memeranggi kecemburuan
sosial yang terjadi di tengah-tengah kelompok masyarakat. Misalnya antara
kelompok yang minoritas kepada kelompok yang mayoritas. Maka keadilan sosial
sebagai jembatan penghubung antara kedua kelompok tersebut. Dan Nahdlatul
Ulama Provinsi Jambi terus melakukan upaya-upaya yang mengarah kepada nilai-
nilai yang adil, misalnya mengupayakan beasiswa bagi para santri yang dari latar
belakang kelompok miskin. Ini akan menjadi semangat untuk menghapus rasa
47
Wawancara dengan Bapak H. Hilmi Wakil Ketua Nahldatul Ulama Provinsi Jambi di
rumah beliau pada tanggal 15 September 2017
56
cemburu sosial terhadap yang kaya. Sehingga terjalinlah keharmonisan ditengah-
tengah masyarakat.
Dilihat dari apa yang telah dilakukan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul
Ulama Provinsi Jambi, agaknya telah mengarah kepada nilai-nilai yang
terkandung dalam masyarakat madani tersebut. Seperti apa yang telah dilakukan
dalam mempertahankan kemajemukan yang menjadi warisan terbesar bangsa
Indonesia khususnya masyarakat Provinsi Jambi.
2. Civil Society Perspektif Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi
Jambi
Indonesia sendiri memiliki tradisi kuat civil society, bahkan jauh sebelum
bangsa ini berdiri, masyarakat sipil telah berkembang pesat yang diwakili oleh
kiprah beragam organisasi sosial keagamaan dan pergerakan nasional dalam
perjuangan merebut kemerdekaan. Ada banyak sekali organisasi yang tumbuh dan
kembang dikalangan masyarakat sipil,salah satu organisasi sosial kemasyarakatan
keagamaan yang masih exis dan terus menunjukkan kiprahnya sebagai komponen
civil society yaitu Nahdlatul Ulama (NU).
Nahdaltul Ulama selalu tampil sebagai komponen civil society yang terus
memberikan semangat kehidupan berbangsa dan bernegara, tanpa diatur mapun
diurus oleh pemerintah Nahdlatul Ulama mampu turut serta dalam mewujudkan
keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia dan begitu juga apa yang
ditunjukkan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi dalam
57
program kerja yaitu ikut bekerjasama dalam mewujudkan kerukunan dan
kedamaian di tengah-tengah masyarakat.
Seperti yang di kemukakan oleh Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul
Ulama Provinsi Jambi K.H. Aminullah Amit, yaitu :
”Civil Society adalah merupakan implementasi dari masyarakat yang kuat
tanpa diatur dan tanpa diurus oleh pemerintah mereka kuat dalam
mewujudkan kesejahteraannya sendiri. Semisal dalam masyarakat dapat
membangun, dan dalam pendidikan dapat menentukan kurikulum yang
sesuai dengan mereka.”48
Hal ini dapat dilihat bagaimana Nahdlatul Ulama sebagai komponen civil
society mampu membangun lembaga pendidikan sendiri seperti Lembaga Ma‟arif
yang dimiliki oleh Pengurus Wilayah Nahdltul Ulama Provinsi Jambi yaitu
yayasan bintang sembilan STAI Ma‟arif dan akan menyusul Universiatas
Nahdlatul Ulama di Jambi.
Sebagai sebuah organisasi yang merupakan komponen civil society yang
bertujuan memberdayakan umat Nahdlatul Ulama terus berupaya dan berbuat
serta menjalankan fungsinya serta bersama-sama dengan pemerintah untuk
mensejahterakan masyarakat. Seperti halnya yang diungkapkan oleh KH. Said
Aqil Sirajd, Ketua Umum PB NU dalam tausiyahnya mengatakan bahwa untuk
memberdayakan umat tidak cukup dilakukan oleh satu institusi pemerintahan saja,
48
Wawancara dengan Bapak, K.H. Aminullah Amit Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul
Ulama Provinsi Jambi di kediaman beliau pada tanggal 07 September 2017
58
tapi juga harus ada keterlibatan organisasi kemasyarakatan, bahu-membahu
dengan orientasi yang sama yaitu tercapainya kesejahteraan bagi umat atau
masyarakat.
Menurut Pahmi SY Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama
Provinsi Jambi, beliau mengatakan bahwa :
“Nahdlatul Ulama lahir dari masyarakat sipil (civil society) itu sendiri,
maka perluka kiranya membangun jaringan dan kerjasama dengan pihak-
pihak yang berkepentingan terutama pemerintah dalam mewujudkan
kemakmuran dan keadilan social di tengah-tengah masyarakat.”49
Inilah kiranya bahwa masyarakat sipil yang telah berkembang pesat yang
diwakili oleh beragam organisasi sosial maupun keagamaan yang terus exis dan
terus menunjukkan kiprahnya sebagai komponen civil societyyang salah satu dari
organisasi tersebut adalah jam‟iyyah Nahdlatul Ulama.
Civil soicety dianggap sebagai penguatan nilai-nilai kemandirian yang
selalu dibangun oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi dalam
mempersiapkan sumber daya manusia untuk menghadapi tantangan zaman dimasa
yang akan datang.
Seperti contoh yang dilakukan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama
Provinsi Jambi yang tertuang dalam program kerja yaitu melaksanakan pelatihan-
49
Wawancara dengan Wakil Ketua PW NU Provinsi Jambi di kediaman Bapak Pahmi SY
pada tanggal 02 September 2017
59
pelatihan sampai ketingkat Badan Otonom (Banom) yang dilaksanakan secara
kontinyu. Ini adalah usaha yang dibangun Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama
dalam mempersiapkan kemandirian organisasi serta memperkuat nilai-nilai civil
society didalam Jam‟iyahmaupun Jama‟ah Nahdlatul Ulama.
B. Pengembangan Masyarakat Madani dan Civil Society
1. Pengembangan Masyarakat Madani Perspektif Pengurus Nahdlatul
Ulama Provinsi Jambi
Cita-cita pengembangan masyarakat madani atau berwatak madani
sebenarnya menyatu dengan kultur asli masyarakat Jambi. Indikasi tersebut sangat
jelas terlihat dari bagaimana kegigihan masyarakat Jambi yang juga ingin
terbebas dari cengkraman penjajahan yang telah merampas hak-hak sebagai warga
dan kebebasan manusiawi, serta menghambat bagi terciptanya masyarakat yang
adil dan sejahtera.
Menurut mantan ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi
Abdul Kadir Husain :
“Masyarakat madani yang kita pahami adalah komunitas yang ikut berperan
serta dalam pembangunan dan pengembangan masyarakat, bersama-sama
bersinergi dengan pemerintah, kalau ada yang berpendapat bahwa kehadiran
masyarakat madani untuk menyeimbang kekuatan pemerintah, saya kurang
setuju, dengan adanya generasi NU yang menjadi politisi sukses atau
60
pejabat lainnya, akan memberikan pencitraan positif bukan hanya kepada
mereka, tapi juga citra yang baik bagi NU itu sediri.50
Wakil Sekretaris Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi, Pahmi SY mengatakan
bahwa pengembangan masyarakat madani melibatkan beberapa komponen yang
sangat memiliki pengaruh besar di masyarakat, yaitu melalui :
1. Pesantren
Pemberdayaan yang dilakukan di pesantren-pesantren merupakan hal
yang tidak dapat dipisahkan oleh Nahdlatul Ulama itu sendiri, karena
memang pesantren merupakann basis utama dalam melahirkan generai-
generasi penerus Nahdlatul Ulama yang akan langsung terjun di
masyarakat dalam mewujudkan tujuan masyarakat madani dan civil
society.
2. Madrasah
Madrasah cenderung hadir sebagai alternatif untuk mendapatkan ilmu di
luar pondok pesantren. Karena memang madrasah hadir setelah jam
sekolah anak-anak yang tidak mengenyam pendidikan pesantren. Hal ini
membuat madrasah lebih efektif dalam menunjang pengetahuan agama
bagi anak-anak yang tidak mengenyam model pendidikan pesantren.
Dan madrasahpun memiliki peranan strategis dalam mewujudkan
generasi-generasi yang agamis relegius, sehingga wajar ketika
Pemerintah melalui Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
50
Saidina Usman Quraisy, Good Governance dalam Persepektif Nahdlatul Ulama dan
Muhammadiyah (Jakarta, Gaung Persada, 2011) hlm 62
61
mengeluarkan peraturan Full Day School, sontak menuai protes
dikalangan masyarakat terutama Nahdlatul Ulama sebagai pemilik
madrasah terbanyak yang menyebar di pelosok-pelosok pedesaan.
3. Majelis Ta‟lim
Badan otonom atau Banom Nahdlatul Ulama memiliki majelis-majelis
ilmu yang sifatnya langsung bersentuhan dengan masyarakat dengan
mengadakan pengajian-pengajian rutin. Hal ini yang dapat dimanfaatkan
dalam mewujudkan masyarakat madani yang aman, damai dan toleran.
Ini yang menjadi rujukan para ulama Nahdlatul Ulama, tradisi ke-NU-an
dan itu tradisi ulama NU, baik yang dikembangkan di pesantren-pesantren
kemudan juga yang dikembangkan di tengah-tengah masyarakat itu sebenarnya
sudah lama. Dalam konteks tradisi yang begini peran NU tidak hanya di pondok-
pondok pesantren, tetapi juga di madrasah-madrasah. Peran tersebut dalam
konteks adat istiadat atau tradisi itu seperti adat bersendi syara‟ dan syara‟
bersendikan kitabullah yang dengan ini menjadi pegangan dan rujukan ulama-
ulama Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi.
Maka dari itu pengembangan masyarakat madanidi provinsi Jambi penulis
kira tidak jauh dari penerapan program kerja yang telah di rancang oleh Pengurus
Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi, serta bagaimana PW NU Jambi
menyiapkan Sumberdaya Manusia bagi penerus muda Nahdlatul Ulama dimasa
yang akan datang. Ini sebagai usaha menanamkan nilai-nilai agamis di tengah
masyarakat Jambi yang sangat ramah akan budaya setempat dengan ciri khas
“adat bersendi syara‟ dan syara‟ bersendikan kitabullah.” Dan dapat membantu
62
pemerintah dalam mewujudkan keadilan dan kemakmuran di tengah-tengan
masyarakat.
Namun tentu terdapat hambatan-hambatan dalam mewujudkan masyarakat
madani dan civil society di provinsi Jambi ini. Hal tersebut menuntut sebuah
kesungguhan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dalam menjalankan
program-program dan mampu kiranya terus melahirkan Sumber Daya Manusia
(SDM) yang benar-benar kompeten dalam menjalankan roda organisasi Jam‟iyah
Islamiyah terbesar di Repbulik ini bahkan mungkin terbesar di dunia.
Seperti yang di ungakapkan oleh Wakil Sekretaris Pengurus Wilayah
Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi M.Ali :
“Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi, sekarang sedang berupaya
mengoptimalkan program-program kerja yang terlah di rancang, yang mana
diantara lain program kerja tersebut mengarah kepada terwujudnya masyarakat
madani, seperti menginventarisir pesantren-pesantren serta menguatkan sumber
daya manusia yakni pengelola pesantren-pesantren tersebut”51
Lanjutnya secara keseluruhan tentu PW NU Jambi sedang memperkuat
struktural organisasi serta melakukan pemberdayaan-pemberdayaan seperti
melaksanakan Pelatihan Kader Nahdlatul Ulama. Hal ini bertujuan
mengembangkan dan menambah pengetahuan sebagai wujud peningkatan sumber
daya manusia yang ada di pengurus Nahdlatul Ulama baik dari tingkat Wilayah,
51
Wawancara dengan Wakil Sekretaris PW NU Jambi bapak M.Ali di kediamannya pada
tanggal 20 september 2018
63
tingkat cabang sampai kepada tingkatan yang paling bawah yakni pengurus
ranting.
Beliau menambhakan bahwa sejak dulu hampir seluruhnya masyarakat
Jambi sebenarnya telah melaksanakan amaliah-amaliah Ahlussunnah Wal
Jama‟ah, maka dari itu perlunya memang penguatan di tataran pesantren-
pesantren serta madrasah-madrasah sebagai wadah dalam menciptakan kehidupan
bermasyarakat yang damai, tentram dan toleran.
Pengembangan tersebut tentu sangat di prioritaskan kepada pesantren-
pesantren dan madrasah yang berafiliasi ke NU, karena pesantren dan madrasah
adalah pilar utama dalam mewujudkan masyarakat yang damai, aman serta
toleran.
Itulah kiranya Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi mampu memainkan peran
dan bekerjasama dengan pemerintah dalam mewujudkan masyarakat madani yang
dicita-citakan sebagai masyarakat yang aman, damai, demokratis dan toleran.
2. Pengembangan Civil Society Perspektif Pengurus Wilayah
Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi
Menurut K.H Aminullah Amit Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama
Provinsi Jambi :
“Nahdlatul Ulama sendiri merupakan bagian dari civil society itu sendiri,
mau tidak mau Nahdlatul Ulama harus menjalin kerjasama dengan pemerintah
selagi pemerintah masih berada di jalan yang benar, namun jika kebijakan
64
pemerintah sudah tidak lagi menguntungkan masyarakat luas maka NU akan
mengambil jalur-jalur yang sesuai dengan konstitusional misalnya tentang
kebijakan Full Day Schooll yang merugikan sebagian besar masyarakat Jam‟iyah
Nahdlatul Ulama karena notabene Nahdlatul Ulama memiliki ribuan madrasah
yang kemungkinan bisa tidak berjalan lagi dengan penerapat kebijakan Full Day
School tersebut dan penanaman nilai-nilai keislaman akan semakin mengurang di
lingkungan masyarakat khususnya pada genegrasi muda yang tidak mengenyam
model pendidikan di pesantren-pesantren.52
Sebagai komponen dari civil society Nahdlatul Ulama paham betul dalam
memainkan ritme di tengah-tengah masyarakat, apa yang dilakukan oleh
Nahdlatul Ulama dalam menentang kebijakan Full Day School adalah upaya
memperkuat tatanan masyarakat sipil yang dapat dibangun dari madrasah-
madrasah yang berada dipedesaan.
Seperti yang dikemukakan oleh Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul
Ulama Provinsi Jambi H.Hilmi, beliau mengatakan :
“Kesadaran membangun kemandirin didalam tubuh Nahdlatul Ulama
Provinsi Jambi serta mengembangkan nilai-nilai civil society sudah mulai
dilakukan pada kepengurusan ini”
Seperti misalnya pada tahap awal telah dilaksanakan pengkaderan, dan
dilanjutkan dengan program prioritas mendirikan Universitas Nahdlatul Ulama
sebagai bentuk kemandirian NU Jambi tanpa campur tangan Pemerintah, serta
pemberdayaan Pesantren-pesantren dibawah naungan NU. Tentu pengembangan
52
Wawancara dengan K.H. Aminullah Amit Ketua PW NU Jambi di rumah beliau pada
tanggal 07 September 2017
65
civil society ini sangat penting dilakukan sebagai modal yang kuat dalam
menghadapi tantangan dimasa yang akan datang.
Pahmi SY yang juga merupakan Wakil Sekretaris Pengurus Wilayah
Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi mengatakan bahwa :
“Dalam konteks kenegaraan, masyakarat Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi
ini tidak pada posisi berhadap-hadapan antara civil society dan negara.
Dalam beberapa kejadian terkadang antara civil society dan negara saling
berbenturan, sedangkan Nahldatul Ulama Provinsi Jambi tidak
memposisikan demikan, melainkan menjadi partner bagi pemerintah ketika
pemerintah megeluarkan kebijakan-kebijakan yang bermanfaat bagi
masyarakat.53
Kiranya dapat dipahami bahwa pengembangan civil society menurut
pengurus Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi lebih menekankan kepada perbaikan
struktural organisasi dan terus menjalin kerjasama yang baik kepada pihak-pihak
yang memiliki kepentingan untuk bangsa terutama pemerintah. Seperti yang
tertuang di dalam program kerja Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi
Jambi melaksanakan pelatihan-pelatihan sebagai bekal untuk melahirkan sumber
daya manusia yang kompeten di masa yang akan datang.
Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi juga tengah membangun koperasi yang
bekerjsama dengan koperasi pusat, dan kedepan Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi
53
Wawancara dengan Wakil Sekretaris NU Provinsi Jambi Bapak Pahmi SY di Kantor KPU
Provinsi Jambi pada tanggal 02 September 2017
66
juga akan memiliki Minimarket. Tentu hal ini akan semakin membantu
kemandirian organisasi.
Dari uraian yang telah penulis paparkan diatas dan dari hasil wawancara
dengan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi, penulis
menyimpulkan bahwa istilah masyarakat madani dan civil society adalah dua
istilah yang berbeda, yang mana menurut responden yang penulis mewawancarai
satu persatu menekankan bahwa istilah masyarakat madani lebih menekankan
pada inti-inti pokok dari nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan masyarakat
yang majemuk, kehidupan yang damai, demokratis yang sejak dari dulu telah
hadir di negeri Jambi seperti aktivitas yang dilakukan oleh Badan Otonom NU
yaitu Ansor dan Banser selalu berpatisipasi dalam pengamanan hari-hari besar
umat lain sebagai bentuk saling menjaga toleransi antar umat beragama.
Sedangkan istilah civil society lebih kepada penekanan masyarakat sipil itu
sendiri, yang mana Nahdlatul Ulama sebagai komponen civil society lebih
menenkankan kepada perbaikan struktural dan melakukan pengembangan-
pengembangan struktural juga melaksanakan pelatihan-pelatihan untuk
menghasilkan sumberdaya manusia yang baik di masa yang akan datang
sebagaimana yang tercantum didalam program kerja Pengurus Wilayah Nahdlatul
Ulama Provinsi Jambi.
Inilah kiranya simpulan bahwa masyarakat madani dan civil society
perspektif Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi merupakan istilah yang berbeda.
Pengembangan masyarakat madani menekankan pada pemberdayaan pesantren-
67
pesantren serta madrasah-madrasah yang berada di pedesaan sebagai sarana
implementasi dari nilai-nilai agamis yang menjalankan kehidupan harmonis,
toleran, demokratis di tengah tengah kemajemukan masyarakat sipil atau civil
society.
68
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan tentang
Masyarakat Madani dan Civil Society Perspektif Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi,
maka penulis membuat rangkuman kesimpulan antara lain :
Nahdlatul Ulama merupakan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan
yang terus berkomitmen untuk turut mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia
seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-undang 1945, dan mewujudkan
masyarakat madani dan civil society di tengah-tengah masyarakat.
1. Masyarakat madani merupakan tatanan kehidupan yang telah lama hadir
di tengah-tengah masyarakat khusunya Provinsi Jambi dengan semangat
nilai-nilai demokratis, damai, toleran, sedangkan civil society merupakan
penguatan kemandirian masyarakat itu sendiri.
2. Pengembangan masyarakat madani dan civil society terus dilakukan oleh
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jambi, seperti misalnya
mengembangkan pesantren-pesantren yang berafiliasi ke NU serta
madrasah-madrasah dan majelis ta‟lim dan perguruan tinggi yang berada
dalam naungan Nahdlatul Ulama, tentu hal tersebut sebagai pilar utama
dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang madani, serta terus
69
mengembangkan sumberdaya manusia mulai dari Pengurus Wilayah
sampai ketingkat ranting-ranting sebagai modal penguatan kemandirian.
B. Saran
Penulis sampaikan bahwa penelitian yang penulis lakukan hanya
mengkaji tentang Masyarakat Madani dan Civil Society Perspektif Nahdlatul
Ulama Provinsi Jambi saja, barangkali kedepan jikalau ada peniliti selanjutnya
maka penulis sarankan untuk meneliti tentang Masyarakat Madani dan Civil
Society di era ModernPerspektif Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Karena
merujuk apa yang di sampaikan oleh Muhammad A.S. Hikam buku apapun yang
ditulis tentang wacana Civil Society dan Masyarakat Madani merupakan suatu
hal yang sangat perlu di perhatikan dan dihargai, karena wacana itu dan
pengembangannya untuk konteks Indonesia memang masih dalam taraf awal.
Untuk itu perlu kiranya penilit-peneliti selanjutnya mengembangkan
kembali wacana-wacana yang berkaitan dengan Masyarakat Madani dan Civil
Society sehingga kedepan akan banyak referensi-referensi yang tersedia untuk
generasi yang akan datang, tentu dengan masyarakat yang sudah jauh lebih
modern.
70
Lampiran
PROGRAM KERJA PW NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI JAMBI PRIODE 2015-2020
A. Bidang Konsolidasi Organisasi dan Penguatan Jaringan Internal
No. Nama Kegiatan/Program Sifat
Kegiatan
Waktu
Pelaksanaan
Tempat
Pelaksanaan
Sumber
Anggaran
1. Melanjutkan Pembangunan
Kantor Sekretariat NU
Prov. Jambi
Kegiatan
Prioritas
2015-2017 Kantor
Sekretariat
PWNU
Prov.Jambi
PWNU
Prov.Jambi
2. Pengadaan Sarana dan
Prasarana Kesekretariatan
(Papan Merk, Papan
Struktur, Mobler, dll)
Kegiatan
Prioritas
2015-2017 PWNU
Prov.Jambi
PWNU
Prov.Jambi
3. Mendorong PCNU untuk
membentuk MWC
disemua Kecamatan,
ranting dan Anak Cabang.
Kegiatan
Prioritas
2015-2016 PWNU
Prov.Jambi
PWNU
Prov.Jambi
4. Membentuk dan
Mengaktifkan Badan
Otonom NU, Lembaga dan
Lajnah NU tingkat
Provinsi.
Kegiatan
Prioritas
Menyesuaika
n dengan
Agenda
PWNU
Prov.Jambi
Kab/Kota PWNU
Prov.Jambi
5. Mengupayakan Kantor
Sekretariat Permanen
setiap Cabang dan MWC
NU dan memasang papan
merek.
Kegiatan
Prioritas
2015-2020 PWNU
Prov.Jambi
PWNU
Prov.Jambi
6. PWNU harus berkomitmen
untuk Menghadiri setiap
kegiatan Konfercab dan
Kegiatan
Berkala
2015-2020 Menyesuaika
n
PWNU
Prov.Jambi
71
Pelantikan Pengurus
Cabang NU
7. PWNU membuat laporan
per enam bulan kepada
PBNU, dan seterusnya
MWC kepada PCNU,
sampai tingkatan Pengurus
NU terendah.
Kegiatan
Berkala
2015-2020 Menyesuaika
n
PWNU
Prov.Jambi
8. Penyediaan Data Base
Warga NU
Kegiatan
Berkala
2015-2020 Menyesuaika
n
PWNU
Prov.Jambi
B. Bidang Penguatan Ideologi Aswaja
No. Nama Kegiatan Sifat
Kegiatan
Waktu
Pelaksanaan
Tempat
Pelaksanaan
Sumber
Anggaran
1. Menginventarisir
pesantren-pesantren se-
provinsi Jambi lewat PC-
MWC (termasuk para
Kyai nya, Apiliasi Ke NU
annya dan Jumlah
santrinya).
Kegiatan
Pendukun
g
2015-2020 Menyesuaika
n
PWNU
Prov.Jambi
2. Mengadakan
Pertemuan/Forum
Silaturahmi berkala
dengan Pimpinan Ponpes,
yang disertai dengan
lomba yang memacu
prestasi santri.
Kegiatan
Prioritas
2015-2020 Menyesuaika
n
PWNU
Prov.Jambi
3. Membantu peningkatan
SDM pengelola Ponpes,
memberikan beasiswa
pada santri baik di dalam
Kegiatan
Pendukun
g
2015-2020 PWNU
Prov.Jambi
PWNU
Prov.Jambi
72
maupun ke lauar negeri.
4. Mengupayakan adanya
Lembaga Pelatihan kader
Ulama, Calon
Wirausahawan dan
pesantren khusus untuk
penyalahgunaan obat
terlarang.
Kegiatan
Prioritas
2015-2020 PWNU
Prov.Jambi
PWNU
Prov.Jambi
C. Bidang Pembinaan Pesantren Sebagai Basis Aswaja
No. Nama Kegiatan Sifat
Kegiatan
Waktu
Pelaksanaan
Tempat
Pelaksanaan
Sumber
Anggaran
1. Sosialisasi AD/ART NU
dan Naskah Khittah NU
kepada warga NU
terutama bagi Pengurus
NU di semua tingkatan.
Kegiatan
Unggulan
2015-2020 Menyesuaika
n
PWNU
Prov.Jambi
2. Sosialisasi secara
kontinyu manhaj
Asawaja dalam berbagai
moment, Majelis Taklim,
dan di lembaga
Pendidikan baik formal
maupun non formal.
Kegiatan
Pendukun
g
2015-2020 Menyesuaika
n
PWNU
Prov.Jambi
3. Mengusahakan
masuknya kurikulum
materi Aswaja ke dalam
lembaga pendidikan,
pesantren sampai
Perguruan Tinggi yang
berafiliasi ke NU
Kegiatan
Pendukun
g
2015-2020 PWNU
Prov.Jambi
PWNU
Prov.Jambi
4. Melestarikan dan
Mengembangkan
amaliah NU serta
meyakinkan
Kegiatan
Pendukun
g
2015-2020 Menyesuaika
n
PWNU
Prov.Jambi
73
masyarakat/kaum
muslimin bahwa praktek
amaliah yang sudah
membudaya dalam
masyarakat adalah
milik/tradisi NU
D. Bidang Pembinaan Badan-Badan Otonom
No. Nama Kegiatan Sifat
Kegiatan
Waktu
Pelaksanaan
Tempat
Pelaksanaan
Sumber
Anggaran
1. Membina dan
mengkoordinir lajnah-
lajnah yang belum
terbentuk, seperti jam‟iah
ahli toreqoh, jam‟iah
qurro wal khufas, sarikat
buruh muslimin
indonesia
(SARBUMUSI)
pagarnusa, persatuan
Guru Nahdlatul Ulama
(PERGUNU)
Kegiatan
Unggulan
2015-2020 PWNU
Prov.Jambi
PWNU
Prov.Jambi
2. Mendorong
terlaksananya
Pelatihan/Pengkaderan
secara kontinyu pada
badan otonom NU.
Kegiatan
Pendukun
g
2015-2020 PWNU
Prov.Jambi
PWNU
Prov.Jambi
3. Mengiventarisir jumlah
anggota dimasing-
masing badan otonom
serta mendorong untuk
mengupayakan kartu
anggota masing-masing.
Kegitatan
Pendukun
g
2015-2020 PWNU
Prov.Jambi
PWNU
Prov.Jambi
bekerjsama
dengan
lembaga
terkait
74
4. Untuk memotivasi
semangat kebersamaan
badan-badan otonom
mempunyai satu unit
drand band tampil dalam
momen-momen tertentu.
Kegiatan
Pendukun
g
2015-2020 Menyesuaika
n
PWNU
Prov.Jambi
bekerjsama
dengan
lembaga
terkait
E. Memelihara Peningkatan Amaliah NU
No. Nama Kegiatan Sifat
Kegiatan
Waktu
Pelaksanaan
Tempat
Pelaksanaan
Sumber
Anggaran
1. Mensosialisasikan
amaliah (tradisi amalan
warga NU) misalnya
dalam bidang ibadah
mengucapkan niat
(usholli), tarawih 21
rakaat, do‟a qunut,
yasinan, tahlilan dll.
Masalah sosial lailatul
iztima‟, Isthighosah,
tawasul, haul dan lain-
lain melalui aktifitas
LDNU dan takmir masjid
NU.
Kegiatan
Unggulan
2015-2020 Menyesuaika
n
PWNU
Prov.Jambi
2. Membentuk dan
mengkoordinir LDNU,
takmir masjid yang ada
di cabang-cabang dan
MWC
Kegiatan
Pendukun
g
2015-2020 Menyesuaika
n
PWNU
Prov.Jambi
3. Menerbitkan buku pintar
amalan-amalan NU
disertai dengan dasar dan
dalil-dalilnya untuk
disebarkan ke badan-
badan otonom, lembaga
dan lajnah, ke cabang-
Kegiatan
Pendukun
g
2015-2020 PWNU
Prov.Jambi
PWNU
Prov.Jambi
bekerjsama
dengan
lembaga
75
cabang, MWC dan
Ranting-ranting
terkait
4. Meyakinkan masayarakat
Jambi bahwa amalan-
amalan yang berlaku di
masyarakat (kunut,
yasinan, tahlilan, tarawih
21 rakaat, sholat jum‟at
dua kali azan, adalah
amalan-amalan
ahlussunnah waljama‟ah
(NU).
Kegiatan
Pendukun
g
2015-2020 Menyesuaika
n
PWNU
Prov.Jambi
F. Soliditas/ Forum Komunikasi Jam’iyah Aswaja
No. Nama Kegiatan Sifat
Kegiatan
Waktu
Pelaksanaan
Tempat
Pelaksanaan
Sumber
Anggaran
1. Menginventarisir person
keluarga ahlusunnah
waljama‟ah baik di
eksekutif, legislatif dan
yudikatif serta instansi-
instansi lainnya di partai-
partai politik maupun
yang berada di lembaga-
lembaga swasta serta
lembaga
kemasyarakatan.
Kegiatan
Unggulan
2015-2020 PWNU
Prov.Jambi
PWNU
Prov.Jambi
2. Terhimpunnya keluarga
besar Aswaja dalam satu
wadah forum komunikasi
keluarga ahlussnnah
wal‟jama‟ah yang dapat
disinergikan dalam
berbagai kegiatan NU.
Kegiatan
Pendukun
g
2015-2020 PWNU
Prov.Jambi
PWNU
Prov.Jambi
76
G. Pemberdayaan Masyarakat
No. Nama Kegiatan Sifat
Kegiatan
Waktu
Pelaksanaan
Tempat
Pelaksanaan
Sumber
Anggaran
1. Pelatihan-pelatihan
kewirausahaan,
keterampilan kerja siap
pakai dengan
mengaktifkan lembaga
Lakpesdam dan lembaga-
lembaga lainnya.
Kegiatan
Unggulan
2015-2020 PWNU
Prov.Jambi
PWNU
Prov.Jambi
Dan
lembaga
terkait
2. Membentuk lembaga
Perekonomian Nahdlatul
Ulama (LPNU) untuk
melaksanakan kebijakan
NU dibidang
perekonomian
Kegiatan
Pendukun
g
2015-2020 PWNU
Prov.Jambi
PWNU
Prov.Jambi
3. Membentuk lembaga
Pengembangan Pertanian
Nahdlatul Ulama
(LP2NU) bertugas
melaksanakan kebijakan
Nadlatul Ulama dibidang
pengembangan pertanian
lingkungan hidup dan
ekplorasi kelautan.
Kegiatan
Pendukun
g
2015-2020 PWNU
Prov.Jambi
PWNU
Prov.Jambi
bekerjsama
dengan
lembaga
terkait
H. Bidang Pendidikan
No. Nama Kegiatan Sifat
Kegiatan
Waktu
Pelaksanaan
Tempat
Pelaksanaan
Sumber
Anggaran
1. Pelatihan-pelatihan
kewirausahaan,
keterampilan kerja siap
pakai dengan
mengaktifkan lembaga
Lakpesdam dan lembaga-
Kegiatan
Unggulan
2015-2020 PWNU
Prov.Jambi
PWNU
Prov.Jambi
Dan
lembaga
77
lembaga lainnya. terkait
2. Membentuk lembaga
Perekonomian Nahdlatul
Ulama (LPNU) untuk
melaksanakan kebijakan
NU dibidang
perekonomian
Kegiatan
Pendukun
g
2015-2020 PWNU
Prov.Jambi
PWNU
Prov.Jambi
3. Membentuk lembaga
Pengembangan Pertanian
Nahdlatul Ulama
(LP2NU) bertugas
melaksanakan kebijakan
Nadlatul Ulama dibidang
pengembangan pertanian
lingkungan hidup dan
ekplorasi kelautan.
Kegiatan
Pendukun
g
2015-2020 PWNU
Prov.Jambi
PWNU
Prov.Jambi
bekerjsama
dengan
lembaga
terkait
I. Mengsinergikan Program NU dengan Program-program Pemerintah dan
Organisasi Kemasyarakatan lainnya.
No. Nama Kegiatan Sifat
Kegiatan
Waktu
Pelaksanaan
Tempat
Pelaksanaan
Sumber
Anggaran
1. Ikut serta dalam program
lingkungan hidup,
pemberantasan Buta
Aksara Al-Qur‟an,
rehabilitasi
penyalahgunaan narkoba
(obat terlarang) ikut serta
menagkal gerakan
radikalisme (ISIS) dan
aliran-aliran yang
menyimpang.
Kegiatan
Unggulan
2015-2020 PWNU
Prov.Jambi
PWNU
Prov.Jambi
2. Ikut serta mewujudkan
kerukunan, kedamaian
Kegiatan
Pendukun
2015-2020 PWNU PWNU
78
dan kebersamaan dalam
masyarakat bersama
komponen lainnya
seperti lembaga adat,
majelis ulama dan
organisasi
kemasyarakatan lainnya.
g Prov.Jambi Prov.Jambi
3. Mengupayakan kegiatan
yang bermanfaat untuk
masyarakat, seperti
memberikan sumbangan
dan santunan pada fakir
miskin dan anak yatim,
mengadakan donor
darah, sunat massal,
kawin massal, dan lain-
lain.
Kegiatan
Pendukun
g
2015-2020 PWNU
Prov.Jambi
PWNU
Prov.Jambi
bekerjsama
dengan
lembaga
terkait
4. Safari Ramadhan
bersama Gubernur Jambi
Kegiatan
Pendukun
g
2015-2020 PWNU
Prov.Jambi
PWNU
Prov.Jambi
dan
Pemprov
J. Program Khusus
No.
Nama Kegiatan Sifat
Kegiatan
Waktu
Pelaksanaan
Tempat
Pelaksanaan
Sumber
Anggaran
1. Mengintensifkan
Penyempurnaan
kantor PWNU
dengan menata
kantor yang
refresentatif
Kegiatan
Pendukung
2015-2020 PWNU
Prov.Jambi
PWNU
Prov.Jambi
2. Mengupayakan
kepastian
Kegiatan
Unggulan
2015-2016 PWNU PWNU
79
Kepemilikan
tanah NU
Wilayah Jambi
yAng ditempati
oleh nKantor NU
sekarang ini.
Prov.Jambi Prov.Jambi
3. Menunjuk Tim
Inventarisasi
asest aset NU
Wilayah Jambi
dari priode
kepengurusan
NU sebelumnya
Kegiatan
Unggulan
2015-2020 PWNU
Prov.Jambi
PWNU
Prov.Jambi
4. Menguapayakan
Penghimpunan
dana / Keuangan
NU Wilayah
Kegiatan
Unggulan
2015-2020 PWNU
Prov.Jambi
PWNU
Prov.Jambi
5. Mempromosikan
setiap aktivitas
PWNU kepada
Masyarakat
melalui Pers
Kegiatan
Pendukung
2015-2020 PWNU PWNU
Prov.Jambi
bekerjsama
dengan
lembaga
terkait
6. Membuat Web
PWNU Jambi
Kegiatan
Pendukung
2015-2020 Prov.Jambi PWNU
Prov.Jambi
7. Lomba Da‟i se-
Provinsi Jambi
Kegiatan
Unggulan
2015-2020 PWNU PWNU
Prov.Jambi
bekerjsama
dengan
lembaga
terkait
80
DAFTAR PUSTAKA
A. Literatur
Abdul Rozak,A. Ubaidillah, Demokrasi,Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat
Madani, Jakarta: ICCE Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008
Nurkholis Majid.Islam Doktrin dan Peradaban, ICCE UIN, yayasan paramadina,
Jakarta 2008
Sayuti Una, pedoman penulisan skripsi. (Edisi Revisi) 2012. Fakultas Syari‟ah
IAIN STS Jambi dan Syari‟ah Press.
Dede Rosyada, A.Ubadillah Dkk, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan
Masyarakat Madani,cet pertama, Jakarta ICCE UIN Syarif Hidayatullah 2003
Sulistyowati.Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta:Buana Raya
Miftah Thoha, Birokrasi dan Politik di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2012
1 Ahmad Baso, NU Studies Pergolakan Pemikiran antara Fundamentalisme Islam
dan Fundamentalisme Neo Liberal, Jakarta, Gelora Aksara Pratama, 2006
Mujamil Qomar, NU “Liberal” dari Tradisionalisme Ahlussunnah ke
Universalisme Islam, Bandung, Mizan Media Utama, 2002
SY Pahmi, Silang Budaya Islam-Melayu Dinamika Masyarakat Melayu Jambi,
Tanggerang, Pustaka Compass, 2014
Ahmad Baso, Civil Society versus Masyarakat Madani, Pustaka Hidayah,
Bandung, Pustaka Hidayah 1999
Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D, Bandung, CV.
ALFABETA,2009
Tim Penyusun, Panduan Penulisan Karya Ilmiah, Jambi : Program Pascasarjana
IAIN STS Jambi, 2013
81
Bahrul Ulum, Bodohnya NU apa NU dibodohi ?; jejak langkah NU era
Reformasi, Menguji Khittah Meneropong Paradigma Politik, Yogyakarta ;
penerbit Ar-Ruzz, 2002
Sua‟idy As‟ary, Nalar Politik Nu & Muhammadiyah, Yogyakarta, LkiS, 2009
Prof. Dr. Suhartono, Sejarah Pergerakan Nasional, cet, Ke 2 (Yogyakarta,
Pustaka Pelajar, 2001
Saidina Usman Quraisy, Good Governance Perspektif Nahdlatul Ulama dan
Muhammadiyah, Jakarta, Gaung Persada, 2011
Hasan Ibrahim Hasan, Sejarah dan Kebudayaan Islam, Yogyakarta, 1986
Badri Yatim, MA Sejarah Kebudayaan Islam, (Jakarta, PT. Raja Grafinfo
Persada, 2013
B. Lain-lain
http://blogspot.com/2012/04/ demokrassi pendidikan menuju masyarakat madani,
http://desasambak.blogspot.com/2012/01/masyarakat madani di madinah
Kabirakbar10.blogspot.com
Al-Qur‟an dan Terjemahan, Jakarta, Al-Huda, 2002
Recommended