View
246
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 45 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BALI
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAN PERSYARATAN PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
A. Bidang Kebudayaan
1. Standar Operasional Prosedur Rekomendasi Kegiatan Seni Budaya Untuk Pariwisata
Jenis Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp) Waktu (hari kerja)
Rekomendasi
Kegiatan Seni Budaya Untuk Pariwisata
Dinas Kebudayaan
(Tim Teknis)
1. Keputusan Gubernur Bali
Nomor 394 Tahun 1997 tentang Pengaturaan Kesenian Daerah di Provinsi Bali;
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Kepariwisataan Budaya Bali; 3. Peraturan Gubernur Bali
Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu.
Rp. 0,- (tidak
dikenakan biaya)
3 (tiga) hari kerja sejak
surat permohonan dan berkas persyaratan diterima lengkap dan
benar.
Persyaratan:
Mengajukan Permohonan kepada Gubernur Bali Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Bali dengan persyaratan sbb :
1. Surat permohonan bermaterai 6000;
2. Susunan Pengurus Sekeha/ Sanggar/ Organisasi Seni;
3. Daftar Anggota Sekeha/ Sanggar/ Organisasi Seni;
4. Foto Copy KTP Ketua Sekeha/ Sanggar/ Organisasi Seni;
5. Foto Copy Surat Ijin Pendirian Sekeha/ Sanggar/ Organisasi Seni;
6. Foto Copy Sertifikat Pramana Patram Budaya yang masih berlaku (kecuali untuk yang bertaraf internasional); dan
7. Pas Foto berwarna pakaian adat 3 (tiga) lembar.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Pencetakan izin
a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin
dengan permohonan. c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di
paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
5. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
6. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil.
Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
2. Standar Operasional Prosedur Rekomendasi Kegiatan Seni Budaya di Dalam Daerah/ Luar Daerah
Jenis Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi Pertimbangan
Dasar Hukum Standar Biaya (Rp)
Waktu (hari kerja)
Rekomendasi
Kegiatan Seni Budaya di Dalam Daerah/ Luar
Daerah
Dinas Kebudayaan
Provinsi Bali (Tim Teknis)
1. Keputusan Gubernur Bali
Nomor 394 Tahun 1997 tentang Pengaturaan Kesenian Daerah di Provinsi Bali;
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Kepariwisataan Budaya Bali;
Rp. 0,- (tidak
dikenakan biaya)
3 (tiga) hari kerjasejak
surat permohonan dan berkas persyaratan diterima lengkap dan
benar
3. Peraturan Gubernur Bali No.
62 Tahun 2013 tentang
Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinandan Non
Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan
Perizinan Provinsi Bali; 4. Peraturan Gubernur Bali
Nomor 33 Tahun 2018
Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Persyaratan :
Perusahan/ Event Organizer/ Sekeha/ Sanggar/ Organisasi Seni mengajukan Permohonan kepada Gubernur Bali Cq. Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali
1. Surat Permohonan bermaterai Rp.6.000,-
2. Susunan Pengurus Sekeha/ Sanggar/ Organisasi Seni/Perusahaan/E.O;
3. Daftar Anggota Sekeha/ Sanggar/ Organisasi Seni/Perusahaan/E.O;
4. Foto Copy KTP Direktur, Pimpinan, Ketua Sekeha/Sanggar/Organisasi Seni/Perusahaan/E.O;
5. Foto Copy SIUP;
6. Foto Copy Surat Ijin Pendirian Sekeha/ Sanggar/ Organisasi Seni/Perusahaan/E.O;
7. Foto Copy Sertifikat Pramana Patram Budaya yang masih berlaku (kecuali untuk yang bertaraf internasional);
8. Pas Foto berwarna pakaian adat 3 (tiga) lembar.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan
seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan
a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan terhadap:
Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Pencetakan izin
a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
5. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf
pada lembar izin c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
6. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil.
Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
B. Bidang Kehutanan
1. Standar Operasional Prosedur Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi Sampai Dengan 6.000
m3 (Enam Ribu Meter Kubik)
Jenis Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya (Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Usaha Industri Primer
Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas
Produksi Sampai Dengan 6.000 M3
(Enam Ribu Meter Kubik)
Dinas Kehutanan Provinsi Bali (Tim
Teknis)
1. Undang – Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI
Nomor 19 Tahun 2004; 2. Peraturan Pemerintah RI.
Nomor 6 Tahun 2007 jo PP Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta
Pemanfaatan Hutan; 3. Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan No : P.13/Menlhk-II/2015
Tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan;
Rp. 0,- (tidak dikenakan biaya)
3 (tiga) hari kerjasejak surat permohonan dan berkas
persyaratan diterima lengkap dan benar.
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Persyaratan :
1. Perusahaan mengajukan permohonan kepada Gubernur Bali Cq.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
PintuProvinsi Bali; 2. Surat dan Daftar Isian Permohonan yang dibubuhi materai dengan format yang sebagaimana lampiran I; 3. Surat Pernyataan nilai investasi yang dibubuhi materai dan ditanda tangani oleh Dereksi dengan format sebagaimana
Lampiran II; 4. Akta Pendirian Perusahan / Koperasi yang telah disyahkan oleh yang berwenang. Atau potocopi KTP untuk pemohon
Perorangan; 5. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) atau Izin Lingkungan;
6. NPWP; 7. Izin Lingkungan atau SPPL; dan 8. Izin Gangguan.
Persyaratan Khusus :
Dalam proses Perizinan dan Non perizinan tidak dilakukan oleh Penanggung Jawab atau Pimpinan Perusahaan Melampirkan
Surat Kuasa dari Perusahaan yang ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan
a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan terhadap:
Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Pencetakan izin
a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
5. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf
pada lembar izin c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
6. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil.
Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
2. Standar Operasional Prosedur Izin Usaha Industri Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB)
Jenis Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi Pertimbangan
Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Usaha
Industri Tempat Penampungan
Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB)
Dinas Kehutanan
Provinsi Bali (Tim Teknis)
1. Undang – Undang RI Nomor 41 Tahun
1999 tentang kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 19
Tahun 2004; 2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 6
Tahun 2007 jo PP Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta
Pemanfaatan Hutan; 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
Dan Kehutanan No : P.13/Menlhk-II/2015 Tentang Izin
Usaha Industri Primer Hasil Hutan; 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
Dan Kehutanan No: P.50/Menlhk-
Setjen/2016 Penatausahaan Hasil Kayu
Rp. 0,- (tidak
dikenakan biaya)
3 (tiga) hari
kerjasejak surat
permohonan dan berkas
persyaratan diterima lengkap dan
benar.
Yang Berasal Dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
Dan Kehutanan No: P.60/Menlhk-Setjen/2016 Penata Usahaan Hasil
Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam;
6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Persyaratan :
1. Perusahaan mengajukan permohonan kepada Gubernur Bali Cq.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Bali; 2. Surat Permohonan yang Dibubuhi Materai;
3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 4. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 5. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
6. NPWP; 7. KTP Pemohon; dan
8. Denah Lokasi Pemohon.
Persyaratan Khusus :
Dalam proses Perizinan dan Non perizinan tidak dilakukan oleh penanggung jawab atau pimpinan perusahaan, melampirkan:
1. Surat Kuasa dari Perusahaan yang ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”.
c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk
memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku. b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali.
c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin
a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin
dengan permohonan. c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di
paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil.
Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
3. Standar Operasional Prosedur Izin Usaha Industri Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO)
Jenis Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan Dasar Hukum
Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari
kerja)
Izin Usaha
Industri Tempat Penampungan Terdaftar Kayu
Bulat Olahan (TPT-KO)
Dinas Kehutanan
Provinsi Bali (Tim Teknis)
1. Undang – Undang RI Nomor 41 Tahun
1999 tentang kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 19 Tahun 2004;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 6 Tahun 2007 jo PP Nomor 3 Tahun
2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan serta Pemanfaatan Hutan; 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan No : P.13/Menlhk-
II/2015 Tentang Izin Usaha Industri
Rp. 0,- (tidak
dikenakan biaya)
3 (tiga) hari
kerja sejak surat permohonan
dan berkas persyaratan
diterima lengkap dan
benar.
Primer Hasil Hutan; 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
Dan Kehutanan No: P.58/Menlhk-
Setjen/ 2016 Penatausahaan Hasil Kayu Yang Berasal Dari Hutan
Tanaman Pada Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No: P.60/Menlhk-Setjen/ 2016 Penata Usahaan Hasil
Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam;
6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Persyaratan :
1. Perusahaan mengajukan permohonan kepada Gubernur Bali Cq.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Bali;
2. Surat Permohonan yang Dibubuhi Materai;
3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 4. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
5. Surat Izin Tempat Usaha (SITU); 6. NPWP;
7. KTP Pemohon; dan 8. Denah Lokasi Pemohon.
Persyaratan Khusus:
Dalam proses Perizinan dan Non perizinan tidak dilakukan oleh Penanggung Jawab atau Pimpinan Perusahaan Melampirkan :
Surat Kuasa dari Perusahaan yang ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis
a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali.
c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil.
Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
C. Bidang Kelautan dan Perikanan
1. Standar Operasional Prosedur Izin Pembudidayaan Ikan.
Jenis Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan Dasar Hukum
Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari
kerja)
Izin Pembudidayaan
Ikan
Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Bali (Tim Teknis)
1. Undang – Undang RI Nomor 59 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya
Alam; 2. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan, Sebagaimana Telah
Sesuai dengan tarif yang
berlaku
14 hari kerja sejak surat
permohonan dan berkas
persyaratan
diubah dengan Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009;
3. Undang – Undang RI Nomor 27 Tahun
2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang telah diubah
dengan Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 2014;
4. UU RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;
5. UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah; 6. UU RI Nomor 32 Tahun 2014 Tentang
Kelautan; 7. UU RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam;
8. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2022 tentang Usaha Perikanan;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 121 Tahun 2012 Tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir
dan Pulau – pulau Kecil; 10. Peraturan Presiden RI Nomor 122 Tahun
2012 Tentang Reklamasi di wilayah pesisir
dan pulau – pulau kecil; 11. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2013 dan Nomor
57/PERMEN-KP/2014; 12. Peraturan Menteri Kelautan dan
diterima lengkap dan benar.
Perikanan RI Nomor 17/PERMEN-KP/2013 Tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah pesisir dan pulau – pulau;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN-KP/2014
Tentang Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 36/PERMEN-KP/2014 Tentang Andon Penangkapan
Ikan; 15. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan RI Nomor 28/PERMEN-KP/2014 Tentang Perizinan Reklamasi;
16. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan;
17. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan RI Nomor3/PERMEN-KP/2015 Tentang Pendelegasian wewenang
pemberian ijin usaha di bidang pembudidayaan ikan dalam rangka
pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-
KP/2016 Tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup;
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 32/PERMEN-KP/2016 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-
KP/2016 Tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup;
20. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan
Sertifikat Pengolahan; 21. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun
2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Persyaratan :
1. Surat Permohonan mengajukan permohonan kepada Gubernur Bali Cq.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali;
2. Rencana jenis usaha dan investasi;
3. Rekomendasi izin lokasi pemanfaatan ruang laut dari dinas kelautan dan perikanan Provinsi Bali Iuntuk budidaya di laut);
4. Rekomendasi keselamatan pelayaran yang di keluarkan oleh Syahbandar terdekat;
5. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dengan menunjukan aslinya;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan, dengan menunjukan aslinya;
7. Pas Foto berwarna penanggung jawab perusahaan sebanyak 2 (dua) lembar, ukuran 4 x 6;
8. Fotocopy akte pendirian perusahaan yang menyebutkan bidang usaha yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung
jawab dibidang pengesahan badan hokum, dengan menunjukan aslinya;
9. Surat keterangan domisili usaha;
10. Surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan atau pemilik atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan;
11. Surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku; dan
12. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau UKL/UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–
undangan yang berlaku.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”.
c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan: Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis
a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali. c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan
dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf 7. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
2. Standar Operasional Prosedur Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Bidang Tangkap
Jenis Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan Dasar Hukum
Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari
kerja)
Surat Izin Usaha
Perikanan (SIUP)
Bidang Tangkap
Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Bali (Tim Teknis).
1. Undang – Undang RI Nomor 59 Tahun
1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam;
2. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun
2004 tentang Perikanan, Sebagaimana Telah diubah dengan Undang – Undang
Nomor 45 Tahun 2009; 3. Undang – Undang RI Nomor 27 Tahun
2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang telah diubah dengan Undang – Undang
RI Nomor 1 Tahun 2014; 4. UU RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang
Pelayaran;
Sesuai dengan
tarif yang
berlaku
14 hari kerja
sejak surat
permohonan
dan berkas
persyaratan
diterima
lengkap dan
benar.
5. UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. UU RI Nomor 32 Tahun 2014 Tentang
Kelautan; 7. UU RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan
Petambak Garam; 8. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun
2022 tentang Usaha Perikanan;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 121 Tahun 2012 Tentang Rehabilitasi
Wilayah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil; 10. Peraturan Presiden RI Nomor 122
Tahun 2012 Tentang Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil;
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan
Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 Tentang
Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2013 dan Nomor 57/PERMEN-KP/2014;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 17/PERMEN-KP/2013 Tentang Perizinan Reklamasi
di Wilayah pesisir dan pulau–pulau; 14. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor PER.18/MEN-KP/2014 Tentang Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 36/PERMEN-
KP/2014 Tentang Andon Penangkapan Ikan;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 28/PERMEN-KP/2014 Tentang Perizinan Reklamasi;
17. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Usaha Pembudidayaan
Ikan; 18. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan RI Nomor3/PERMEN-KP/2015 Tentang Pendelegasian wewenang pemberian ijin usaha di
bidang pembudidayaan ikan dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-KP/2016 Tentang Kapal Pengangkut
Ikan Hidup; 20. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan RI Nomor 32/PERMEN-KP/2016 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-KP/2016 Tentang Kapal Pengangkut
Ikan Hidup; 21. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Pengolahan;
22. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Persyaratan :
1. Surat permohonan kepada Gubernur Bali Cq.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali; 2. Rencana usaha meliputi rencana investasi, rencana kapal, rencana UPI dan rencana operasional; 3. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dengan menunjukan aslinya;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal dengan menunjukan aslinya; 5. Surat keterangan domisili usaha;
6. Pas Foto berwarna pemilik atau penanggung jawab perusahaan 2 (dua) lembar, ukuran 4 x 6; 7. Fotocopy akte akte pendirian perusahaan yang menyebutkan bidang usaha perikanan tangkap yang telah disahkan oleh
instansi yang bertanggung jawab dibidang pengesahan badan hokum, dengan menunjukan aslinya; 8. Surat ijin tempat usaha dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat 9. Surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal atas kebenaran data dan informasi yang di
sampaikan; dan 10. Surat pernyataan bermaterai cukup bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan
seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan: Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Pencetakan izin
a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin
dengan permohonan. c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di
paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
5. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
6. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil.
Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
3. Standar Operasional Prosedur Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
Jenis Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan Dasar Hukum
Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari
kerja)
Surat Izin
Penangkapan
Ikan (SIPI)
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Bali (Tim Teknis).
1. Undang – Undang RI Nomor 59 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya
Alam; 2. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun
2004 tentang Perikanan, Sebagaimana Telah diubah dengan Undang – Undang
Nomor 45 Tahun 2009; 3. Undang – Undang RI Nomor 27 Tahun
2007 Tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang telah diubah dengan Undang – Undang
RI Nomor 1 Tahun 2014; 4. UU RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang
Pelayaran; 5. UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah;
6. UU RI Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan;
7. UU RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan
Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam;
8. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun
2022 tentang Usaha Perikanan; 9. Peraturan Presiden RI Nomor 121 Tahun
2012 Tentang Rehabilitasi Wilayah
Sesuai dengan
tarif yang
berlaku
14 hari kerja
sejak surat
permohonan
dan berkas
persyaratan
diterima
lengkap dan
benar.
Pesisir dan Pulau – pulau Kecil; 10. Peraturan Presiden RI Nomor 122 Tahun
2012 Tentang Reklamasi di wilayah
pesisir dan pulau – pulau kecil; 11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan
Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata
Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta; 12. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 30/MEN/2012 Tentang
Usaha Perikanan Tangkap Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2013 dan Nomor
57/PERMEN-KP/2014; 13. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan RI Nomor 17/PERMEN-
KP/2013 Tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah pesisir dan pulau–pulau;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN-KP/2014
Tentang Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan RI Nomor 36/PERMEN-KP/2014 Tentang Andon Penangkapan
Ikan; 16. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan RI Nomor 28/PERMEN-KP/2014 Tentang Perizinan Reklamasi;
17. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014
Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan; 18. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan RI Nomor3/PERMEN-KP/2015 Tentang Pendelegasian wewenang pemberian ijin usaha di bidang
pembudidayaan ikan dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-KP/2016 Tentang Kapal Pengangkut Ikan
Hidup; 20. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan RI Nomor 32/PERMEN-KP/2016 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-KP/2016 Tentang Kapal Pengangkut Ikan
Hidup; 21. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan
Sertifikat Pengolahan; 22. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33
Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Persyaratan :
1. Surat Permohonan;
2. Fotocopy SIUP; 3. Fotocopy KTP penanggung jawab; 4. Fotocopy Grosse Akte dengan menunjukan aslinya;
5. Fotocopy buku kapal perikanan dengan menunjukan aslinya;
6. Spesifikasi teknis alat penangkapan ikan yang digunakan; 7. Laporan hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkaan ikan serta dokumen kapal dari pejabat yang di tunjuk,
yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal; 8. Surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal atas kebenaran data dan informasi yang di
sampaikan; dan 9. Surat pernyataan bermaterai cukup bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Pencetakan izin
a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin
dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
5. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
6. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
4. Standar Operasional Prosedur Surat Izin Penangkapan Ikan Andon (SIPI Andon)
Jenis Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi Pertimbangan
Dasar Hukum Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Surat Izin
Penangkapan Ikan Andon (SIPI
Andon)
Dinas Kelautan
dan Perikanan Provinsi Bali (Tim
Teknis).
1. Undang – Undang RI Nomor 59 Tahun
1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam;
2. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Sebagaimana
Telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009;
3. Undang – Undang RI Nomor 27 Tahun
2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang
telah diubah dengan Undang – Undang
Sesuai dengan
tarif yang
berlaku
14 hari kerja
sejak surat
permohonan
dan berkas
persyaratan
diterima
lengkap dan
benar.
RI Nomor 1 Tahun 2014; 4. UU RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang
Pelayaran;
5. UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. UU RI Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan;
7. UU RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan
Petambak Garam; 8. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun
2022 tentang Usaha Perikanan; 9. Peraturan Presiden RI Nomor 121 Tahun
2012 Tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil;
10. Peraturan Presiden RI Nomor 122 Tahun
2012 Tentang Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil;
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.96/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
26/PERMEN-KP/2013 dan Nomor 57/PERMEN-KP/2014;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan RI Nomor 17/PERMEN-KP/2013 Tentang Perizinan Reklamasi di
Wilayah pesisir dan pulau–pulau; 14. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor PER.18/MEN-KP/2014
Tentang Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 36/PERMEN-
KP/2014 Tentang Andon Penangkapan Ikan;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan RI Nomor 28/PERMEN-KP/2014 Tentang Perizinan Reklamasi;
17. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014
Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan; 18. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan RI Nomor3/PERMEN-KP/2015
Tentang Pendelegasian wewenang pemberian ijin usaha di bidang
pembudidayaan ikan dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
19. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-KP/2016 Tentang Kapal Pengangkut Ikan
Hidup; 20. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan RI Nomor 32/PERMEN-KP/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-KP/2016 Tentang Kapal Pengangkut Ikan
Hidup; 21. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 72 Tahun 2016 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Pengolahan;
22. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Persyaratan :
1. Adanya kesepakatan;
2. Surat permohonan; 3. Surat Tanda Keterangan Andon (STKA) ASLI yang diterbitkan oleh Dinas Provinsi / Kabupaten/ Kota tempat domisili nelayan
yang menyatakan bahwa nelayan akan melakukan andon; 4. Fotocopy SIPI dengan menunjukan aslinya
5. Rencana andon yang meliputi : a. Ukuran kapal b. Jumlah ABK yang akan melakukan andon penangkapan ikan
c. Jenis alat penangkapan ikan d. Daerah penangkapan ikan
e. Daerah penangkapan ikan 6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal, dengan menunjukan aslinya;
7. Pas Foto berwarna pemilik atau penanggung jawab perusahaan 2(dua) lembar ukuran 4 x 6; 8. Surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal atas kebenaran data dan informasi yang di
sampaikan; dan
9. Surat pernyataan bermaterai cukup bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”.
c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan: Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan 4. Pencetakan izin
a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
5. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf
pada lembar izin c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
6. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil.
Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
5. Standar Operasional Prosedur Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)
Jenis Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan Dasar Hukum
Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari
kerja)
Surat Izin Kapal
Pengangkut Ikan
(SIKPI)
Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Bali (Tim Teknis).
1. Undang – Undang RI Nomor 59
Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam;
2. Undang-Undang RI Nomor 31
Tahun 2004 tentang Perikanan, Sebagaimana Telah diubah dengan
Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009;
3. Undang – Undang RI Nomor 27
Tahun 2007 Tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang telah diubah dengan
Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 2014;
4. UU RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;
5. UU RI Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah; 6. UU RI Nomor 32 Tahun 2014
Tentang Kelautan;
Sesuai dengan
tarif yang
berlaku
14 hari kerja
sejak surat
permohonan dan
berkas
persyaratan
diterima lengkap
dan benar.
7. UU RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan,
Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam;
8. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2022 tentang Usaha Perikanan;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 121 Tahun 2012 Tentang Rehabilitasi Wilaah Pesisir dan Pulau – pulau
Kecil; 10. Peraturan Presiden RI Nomor 122
Tahun 2012 Tentang Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau – pulau
kecil; 11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan
Pariwisata Nomor
PM.96/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha
Wisata Tirta; 12. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-
KP/2013 dan Nomor 57/PERMEN-KP/2014;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 17/PERMEN-KP/2013 Tentang Perizinan
Reklamasi di Wilayah pesisir dan pulau – pulau;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN-KP/2014 Tentang Pengelolaan
Perikanan Negara Republik Indonesia;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 36/PERMEN-
KP/2014 Tentang Andon Penangkapan Ikan;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan RI Nomor 28/PERMEN-KP/2014 Tentang Perizinan
Reklamasi; 17. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun
2014 Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan;
18. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan RI Nomor3/PERMEN-KP/2015 Tentang Pendelegasian
wewnang pemberian ijin usaha di bidang pembudidayaan ikan dalam
rangka pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal; 19. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-KP/2016 Tentang Kapal
Pengangkut Ikan Hidup; 20. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan RI Nomor 32/PERMEN-
KP/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-KP/2016 Tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup;
21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 72 Tahun 2016
tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Pengolahan;
22. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.
Persyaratan :
1. Surat permohonan; 2. Fotocopy SIUP;
3. Fotocopy Grosse Akte dengan menunjukan aslinya; 4. Fotocopy Buku Kapal Perikanan dengan menunjukan aslinya; 5. Laporan hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan dan alat penangkapan ikan serta dokumen kapal dari pejabat yang di
tunjuk yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal; 6. Fotocopy KTP penanggung jawab;
7. Surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan atau pemilik atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan; 8. Surat pernyataan bermaterai cukup bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan
seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan
a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan terhadap:
Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Pencetakan izin
a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
5. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf
pada lembar izin c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
6. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil.
Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
6. Standar Operasional Prosedur Izin Lokasi
Jenis Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan Dasar Hukum
Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari
kerja)
Izin Lokasi
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Bali (Tim Teknis).
1. Undang – Undang RI Nomor 59 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya
Alam; 2. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun
2004 tentang Perikanan, Sebagaimana Telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009;
3. Undang – Undang RI Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang telah diubah dengan Undang – Undang
RI Nomor 1 Tahun 2014; 4. UU RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang
Pelayaran;
5. UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. UU RI Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan;
7. UU RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan
Petambak Garam; 8. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun
2022 tentang Usaha Perikanan;
Sesuai dengan
tarif yang
berlaku
14 hari kerja
sejak surat
permohonan
dan berkas
persyaratan
diterima
lengkap dan
benar.
9. Peraturan Presiden RI Nomor 121 Tahun 2012 Tentang Rehabilitasi Wilaah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil;
10. Peraturan Presiden RI Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di
wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil; 11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan
Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata
Tirta; 12. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-
KP/2013 dan Nomor 57/PERMEN-KP/2014;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 17/PERMEN-
KP/2013 Tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah pesisir dan pulau – pulau;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor PER.18/MEN-KP/2014 Tentang Pengelolaan
Perikanan Negara Republik Indonesia; 15. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan RI Nomor 36/PERMEN-KP/2014 Tentang Andon Penangkapan Ikan;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 28/PERMEN-
KP/2014 Tentang Perizinan Reklamasi; 17. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun
2014 Tentang Usaha Pembudidayaan
Ikan; 18. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan RI Nomor3/PERMEN-KP/2015 Tentang Pendelegasian
wewnang pemberian ijin usaha di bidang pembudidayaan ikan dalam rangka pelaksanaan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-
KP/2016 Tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup;
20. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan RI Nomor 32/PERMEN-KP/2016 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-
KP/2016 Tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup;
21. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Penerbitan Sertifikat Pengolahan; 22. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33
Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Persyaratan :
Pelayanan Penerbitan Izin Lokasi di Provinsi Bali dapat diberikan kepada :
a. Orang perseorang warga negara indonesia;
b. Korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau
c. Koperasi yang di bentuk oleh masyarakat..
Persyaratan penerbitan izin lokasi yang di keluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Bali harus dilengkapi dengan Rekomendasi Izin Lokasi pemanfaatan ruang laut dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.
Sehubungan dengan penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil (RZWP3K) masih dalam tahap
penyelesaian, maka untuk sementara setiap permohonan agar dilampirkan surat pernyataan sebagaimana terlampir:
Persyaratan Rekomendasi Izin Lokasi Pemanfaatan Ruang Laut sebagai berikut :
1. Pengajuan permohonan rekmendasi; 2. Gambar dan titik koordinat lokasi usaha;
3. Rekomendasi keselamatan pelayaran yang di keluarkan oleh Syahbandar terdekat; 4. Surat Pernyataan;
5. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dengan menunjukan aslinya; 6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan atau pemilik, dengan menunjukan aslinya;
7. Surat keterangan domisili usaha; dan 8. Fotocopy akte akte pendirian perusahaan yang menyebutkan bidang usaha yang telah disahkan oleh instansi yang
bertanggung jawab dibidang pengesahan badan hokum, dengan menunjukan aslinya.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”.
c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan
dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk
memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku. b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali.
c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin
dengan permohonan. c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di
paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf 7. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon 7. Standar Operasional Prosedur Izin Lokasi Wisata Bahari
Jenis Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan Dasar Hukum
Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari
kerja)
Izin Lokasi
Wisata Bahari
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Bali (Tim Teknis)
1. Undang – Undang RI Nomor 59 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber
Daya Alam; 2. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun
2004 tentang Perikanan, Sebagaimana Telah diubah dengan Undang –
Undang Nomor 45 Tahun 2009; 3. Undang – Undang RI Nomor 27 Tahun
2007 Tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang telah diubah dengan Undang –
Undang RI Nomor 1 Tahun 2014; 4. UU RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang
Pelayaran; 5. UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah;
6. UU RI Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan;
7. UU RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan
Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam;
8. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun
2022 tentang Usaha Perikanan; 9. Peraturan Presiden RI Nomor 121
Tahun 2012 Tentang Rehabilitasi
Sesuai dengan
tarif yang
berlaku
14 hari
kerjasejak surat
permohonan
dan berkas
persyaratan
diterima
lengkap dan
benar.
Wilaah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil;
10. Peraturan Presiden RI Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di
wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil;
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 Tentang
Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/MEN/2012
Tentang Usaha Perikanan Tangkap Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2013 dan Nomor 57/PERMEN-
KP/2014; 13. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan RI Nomor 17/PERMEN-KP/2013 Tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah pesisir dan pulau – pulau;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN-
KP/2014 Tentang Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 36/PERMEN-KP/2014 Tentang Andon
Penangkapan Ikan; 16. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan RI Nomor 28/PERMEN-KP/2014 Tentang Perizinan Reklamasi;
17. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Usaha Pembudidayaan
Ikan; 18. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan RI Nomor3/PERMEN-KP/2015 Tentang Pendelegasian wewnang pemberian ijin usaha di
bidang pembudidayaan ikan dalam rangka pelaksanaan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-KP/2016 Tentang Kapal Pengangkut
Ikan Hidup; 20. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan RI Nomor 32/PERMEN-KP/2016 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-KP/2016 Tentang Kapal Pengangkut
Ikan Hidup; 21. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Penerbitan Sertifikat Pengolahan; 22. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33
Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Lampiran Persyaratan :
1. Surat Permohonan Kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk; 2. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP), dengan menunjukan aslinya;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan, dengan menunjukan aslinya; 4. Rekomendasi izin lokasi pemanfaatan ruang laut dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali;
5. Rekomendasi keselamatan pelayaran yang di keluarkan oleh Syahbandar terdekat; 6. Pas Foto berwarna penanggung jawab perusahaan sebanyak 2 (dua) lembar, ukuran 4 x 6;
7. Proposal kegiatan yang berisi jenis kegiatan, uraian rencana kegiatan luasan lokasi, pernyataan bahwa lokasi yang di usulkan bebas dari pemanfaatan lain kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan , peta koordinasi dengan titik koordinatnya kesesuaian lokasi pemanfaatan perairan pesisir dengan RZWP3K.
8. Fotocopy akte pendirian perusahaan yang menyebutkan bidang usaha yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab dibidang pengesahan badan hokum, dengan menunjukan aslinya;
9. Surat keteranga domisili usaha; 10. Surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan atau pemilik atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan;
11. Surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku 12. Analisis menegnai dampak lingkungan (AMDAL) atu UKL/UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan peratura perundang –
undangan yang berlaku
13. Batas luasannya untuk orang perseorangan maksimal 5 Ha, untuk korporasi dan koprasi paling luas 200 (dua ratus) Ha
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan
a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan terhadap:
Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”.
c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan
dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis
a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali. c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan
dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin
a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin
dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf
pada lembar izin c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
8. Standar Operarional Prosedur Izin Lokasi Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut.
Jenis Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi Pertimbangan
Dasar Hukum Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Lokasi Usaha
Pembudidayaan
Ikan di Laut
Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Bali (Tim Teknis).
1. Undang – Undang RI Nomor 59 Tahun
1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam;
2. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Sebagaimana
Telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009;
3. Undang – Undang RI Nomor 27 Tahun
2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang
telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 2014;
4. UU RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;
5. UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah; 6. UU RI Nomor 32 Tahun 2014 Tentang
Kelautan;
Sesuai dengan
tarif yang
berlaku
14 hari kerja
sejak surat
permohonan
dan berkas
persyaratan
diterima
lengkap dan
benar.
7. UU RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan
Petambak Garam; 8. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun
2022 tentang Usaha Perikanan; 9. Peraturan Presiden RI Nomor 121
Tahun 2012 Tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil;
10. Peraturan Presiden RI Nomor 122
Tahun 2012 Tentang Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil;
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.96/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/MEN/2012
Tentang Usaha Perikanan Tangkap Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2013 dan Nomor 57/PERMEN-KP/2014;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 17/PERMEN-
KP/2013 Tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah pesisir dan pulau – pulau;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN-KP/2014 Tentang Pengelolaan
Perikanan Negara Republik Indonesia; 15. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan RI Nomor 36/PERMEN-KP/2014 Tentang Andon Penangkapan Ikan;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 28/PERMEN-
KP/2014 Tentang Perizinan Reklamasi; 17. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun
2014 Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan;
18. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan RI Nomor3/PERMEN-KP/2015 Tentang Pendelegasian
wewnang pemberian ijin usaha di bidang pembudidayaan ikan dalam
rangka pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-
KP/2016 Tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup;
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 32/PERMEN-KP/2016 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-
KP/2016 Tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup;
21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Penerbitan Sertifikat Pengolahan; 22. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33
Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Lampiran Persyaratan :
1. Surat Permohonan Kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk 2. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dengan menunjukan aslinya;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan, dengan menunjukan aslinya; 4. Rekomendasi izin lokasi pemanfaatan ruang laut dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali;
5. Rekomendasi keselamatan pelayaran yang di keluarkan oleh Syahbandar terdekat; 6. Pas Foto berwarna penanggung jawab perusahaan sebanyak 2(dua) lembar, ukuran 4 x 6; 7. Proposal kegiatan yang berisi jenis kegiatan, uraian rencana kegiatan luasan lokasi, pernyatanan bahwa lokasi yang di usulkan
bebas dari pemanfaatan lain kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, peta koordinasi dengan titik koordinatnya , kesesuaian lokasi pemanfaatan perairan pesisir dengan RZWP3K;
8. Fotocopy akte pendirian perusahaan yang menyebutkan bidang usaha yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab dibidang pengesahan badan hokum, dengan menunjukan aslinya;
9. Surat keterangan domisili usaha; 10. Surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan atau pemilik atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan; 11. Surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku;
12. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atu UKL/UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan peratura perundang – undangan yang berlaku;
13. Batas luasannya untuk orang perseorangan maksimal 5 Ha, untuk koorporasi paling luas 500 (lima ratus) Ha.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan
seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan
a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan terhadap:
Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”.
c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan
dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk
memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku. b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali. c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan
dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin
a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin
dengan permohonan. c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di
paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil.
Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
9. Standar Operasional Prosedur Izin Lokasi Reklamasi.
Jenis Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan Dasar Hukum
Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari
kerja)
Izin Lokasi
Reklamasi
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Bali (Tim Teknis).
1. Undang – Undang RI Nomor 59 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya
Alam; 2. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun
2004 tentang Perikanan, Sebagaimana Telah diubah dengan Undang – Undang
Nomor 45 Tahun 2009; 3. Undang – Undang RI Nomor 27 Tahun
2007 Tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang telah diubah dengan Undang – Undang
RI Nomor 1 Tahun 2014; 4. UU RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang
Pelayaran; 5. UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah;
6. UU RI Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan;
7. UU RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang
Sesuai dengan
tarif yang
berlaku
14 hari kerja
sejak surat
permohonan
dan berkas
persyaratan
diterima
lengkap dan
benar.
Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam;
8. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2022 tentang Usaha Perikanan;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 121 Tahun 2012 Tentang Rehabilitasi
Wilaah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil; 10. Peraturan Presiden RI Nomor 122
Tahun 2012 Tentang Reklamasi di
wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil; 11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan
Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 Tentang
Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2013 dan Nomor 57/PERMEN-KP/2014;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 17/PERMEN-
KP/2013 Tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah pesisir dan pulau – pulau;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN-KP/2014 Tentang Pengelolaan
Perikanan Negara Republik Indonesia; 15. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan RI Nomor 36/PERMEN-KP/2014 Tentang Andon Penangkapan Ikan;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 28/PERMEN-
KP/2014 Tentang Perizinan Reklamasi; 17. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun
2014 Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan;
18. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan RI Nomor3/PERMEN-KP/2015 Tentang Pendelegasian
wewnang pemberian ijin usaha di bidang pembudidayaan ikan dalam
rangka pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-
KP/2016 Tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup;
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 32/PERMEN-KP/2016 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-
KP/2016 Tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup;
21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Penerbitan Sertifikat Pengolahan; 22. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33
Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Lampiran Persyaratan :
1. Surat Permohonan Kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk; 2. Surat keterangan penaggung jawab kegiatan;
3. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dengan menunjukan aslinya; 4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab, dengan menunjukan asli nya;
5. Rekomendasi ijin lokasi pemanfaatan ruang laut dari Dinas Kelautan dan Perikananan Provinsi Bali; 6. Pas Foto berwarna penanggung jawab perusahaan sebanyak 2 (dua) lembar ukuran 4 x 6; 7. Bukti kesesuaian lokasi reklamasi dengan RZWP3K dan/atau RTRW dari instasi berwenang;
8. Peta lokasi reklamasi dengan skala 1 : 1.000 dengan system koordinat lintang (longitude) dan bujur (latitude) pada lembar peta; 9. Proposal reklamasi;
10. Fotocopy akte pendirian perusahaan yang menyebutkan bidang usaha yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab dibidang pengesahan badan hokum, dengan menunjukan aslinya;
11. Surat keterangan domisili usaha; 12. Surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan atau pemilik atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan; 13. Surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku;
14. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atu UKL/UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan peratura perundang – undangan yang berlaku.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan
seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan: Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk
memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku. b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali.
c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin
a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin
dengan permohonan. c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di
paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang 6. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf
pada lembar izin c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil.
Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
10. Standar Operasional Prosedur Izin Lokasi Pemanfaatan Air Laut Dalam.
Jenis Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan Dasar Hukum
Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari
kerja)
Izin Lokasi
Pemanfaatan Air
Laut Dalam
Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Bali (Tim Teknis)
1. Undang – Undang RI Nomor 59 Tahun
1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam;
2. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun
2004 tentang Perikanan, Sebagaimana Telah diubah dengan Undang –
Undang Nomor 45 Tahun 2009; 3. Undang – Undang RI Nomor 27 Tahun
2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang telah diubah dengan Undang –
Undang RI Nomor 1 Tahun 2014; 4. UU RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang
Pelayaran;
5. UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. UU RI Nomor 32 Tahun 2014 Tentang
Kelautan; 7. UU RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan
Sesuai dengan
tarif yang
berlaku
14 hari sejak
surat
permohonan
dan berkas
persyaratan
diterima
lengkap dan
benar.
Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam;
8. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun
2022 tentang Usaha Perikanan;; 9. Peraturan Presiden RI Nomor 121
Tahun 2012 Tentang Rehabilitasi Wilaah Pesisir dan Pulau – pulau
Kecil; 10. Peraturan Presiden RI Nomor 122
Tahun 2012 Tentang Reklamasi di
wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil;
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.96/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/MEN/2012
Tentang Usaha Perikanan Tangkap Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2013 dan Nomor 57/PERMEN-
KP/2014; 13. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan RI Nomor 17/PERMEN-KP/2013 Tentang Perizinan Reklamasi
di Wilayah pesisir dan pulau – pulau; 14. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor PER.18/MEN-
KP/2014 Tentang Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 36/PERMEN-KP/2014 Tentang Andon
Penangkapan Ikan; 16. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan RI Nomor 28/PERMEN-KP/2014 Tentang Perizinan
Reklamasi; 17. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun
2014 Tentang Usaha Pembudidayaan
Ikan; 18. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan RI Nomor3/PERMEN-KP/2015 Tentang Pendelegasian
wewnang pemberian ijin usaha di bidang pembudidayaan ikan dalam rangka pelaksanaan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-
KP/2016 Tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup;
20. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan RI Nomor 32/PERMEN-KP/2016 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-
KP/2016 Tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup;
21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 72 Tahun 2016
tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Pengolahan;
22. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33
Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Lampiran Persyaratan :
1. Surat Permohonan Kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk;
2. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dengan menunjukan aslinya; 3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan, dengan menunjukan aslinya; 4. Rekomendasi izin lokasi pemanfaatan ruang laut dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali;
5. Rekomendasi keselamatan pelayaran yang di keluarkan oleh Syahbandar terdekat; 6. Pas Foto berwarna penanggung jawab perusahaan sebanyak 2 (dua) lembar, ukuran 4 x 6;
7. Proposal kegiatan yang berisi jenis kegiatan uraian rencana kegiatan luasan lokasi pernyatanan bahwa lokasi yang di usulkan bebas dari pemanfaatan lain kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, peta
koordinasi dengan titik koordinatnya , kesesuaian lokasi pemanfaatan perairan pesisir dengan RZWP3K; 8. Fotocopy akte akte pendirian perusahaan yang menyebutkan bidang usaha yang telah disahkan oleh instansi yang
bertanggung jawab dibidang pengesahan badan hukum, dengan menunjukan aslinya;
9. Surat keterangan domisili usaha; 10. Surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan atau pemilik atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan;
11. Surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku; 12. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atu UKL/UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan peratura perundang –
undangan yang berlaku; Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan: Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis
a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali. c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan
dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf
pada lembar izin c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil.
Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
11. Standar Operasional Prosedur Izin Lokasi Pemasangan Pipa Bawah Laut.
Jenis Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan Dasar Hukum
Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari
kerja)
Izin Lokasi
Pemasangan Pipa
Bawah Laut
Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Bali (Tim Teknis).
1. Undang – Undang RI Nomor 59
Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam;
2. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun
2004 tentang Perikanan, Sebagaimana Telah diubah dengan
Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009;
3. Undang – Undang RI Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau
Kecil yang telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun
2014; 4. UU RI Nomor 17 Tahun 2008
Tentang Pelayaran; 5. UU RI Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah;
6. UU RI Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan;
7. UU RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang
Sesuai dengan
tarif yang
berlaku
14 hari kerja
sejak surat
permohonan
dan berkas
persyaratan
diterima lengkap
dan benar.
Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam;
8. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2022 tentang Usaha Perikanan;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 121 Tahun 2012 Tentang Rehabilitasi
Wilaah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil;
10. Peraturan Presiden RI Nomor 122
Tahun 2012 Tentang Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau – pulau
kecil; 11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan
Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata
Tirta; 12. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-
KP/2013 dan Nomor 57/PERMEN-KP/2014;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 17/PERMEN-
KP/2013 Tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah pesisir dan pulau – pulau;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN-
KP/2014 Tentang Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 36/PERMEN-
KP/2014 Tentang Andon Penangkapan Ikan;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 28/PERMEN-KP/2014 Tentang Perizinan
Reklamasi; 17. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun
2014 Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan;
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor3/PERMEN-KP/2015 Tentang Pendelegasian
wewnang pemberian ijin usaha di bidang pembudidayaan ikan dalam
rangka pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal;
19. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-KP/2016 Tentang Kapal Pengangkut
Ikan Hidup; 20. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan RI Nomor 32/PERMEN-KP/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-KP/2016 Tentang Kapal Pengangkut
Ikan Hidup; 21. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 72 Tahun 2016
tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Pengolahan;
22. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Lampiran Persyaratan :
1. Surat Permohonan Kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk; 2. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dengan menunjukan aslinya;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan, dengan menunjukan aslinya; 4. Rekomendasi izin lokasi pemanfaatan ruang laut dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali;
5. Rekomendasi keselamatan pelayaran yang di keluarkan oleh Syahbandar terdekat; 6. Pas Foto berwarna penanggung jawab perusahaan sebanyak 2 lembar ukuran 4 x 6 cm; 7. Proposal kegiatan yang berisi jenis kegiatan uraian rencana kegiatan luasan lokasi pernyatanan bahwa lokasi yang di usulkan
bebas dari pemanfaatan lain kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, peta koordinasi dengan titik koordinatnya , kesesuaian lokasi pemanfaatan perairan pesisir dengan RZWP3K;
8. Fotocopy akte akte pendirian perusahaan yang menyebutkan bidang usaha yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab dibidang pengesahan badan hukum dengan menunjukan aslinya;
9. Surat keterangan domisili usaha; 10. Surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan atau pemilik atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan; 11. Surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku;
12. Analisis menegnai dampak lingkungan (AMDAL) atu UKL/UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan peratura perundang – undangan yang berlaku; dan
13. Batas luasannya untuk koorporasi dengan batas koridor paling jauh 500 (lima ratus) meter dari garis sumbu.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”.
c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan: Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis
a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali. c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan
dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf 7. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
12. Standar Operasional Prosedur Izin Lokasi Pemasangan Kabel Bawah Laut.
Jenis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi Pertimbangan
Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin lokasi
pemasangan
kabel bawah laut
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (Tim Teknis).
1. Undang – Undang RI Nomor 59 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam;
2. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Sebagaimana
Telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009;
3. Undang – Undang RI Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang
telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 2014;
4. UU RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang
Sesuai dengan
tarif yang
berlaku
14 hari sejak
surat
permohonan
dan berkas
persyaratan
diterima lengkap
dan benar.
Pelayaran; 5. UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah;
6. UU RI Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan;
7. UU RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan
Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam;
8. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun
2022 tentang Usaha Perikanan; 9. Peraturan Presiden RI Nomor 121
Tahun 2012 Tentang Rehabilitasi Wilaah Pesisir dan Pulau – pulau
Kecil;
10. Peraturan Presiden RI Nomor 122
Tahun 2012 Tentang Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau – pulau
kecil; 11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan
Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata
Tirta; 12. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-
KP/2013 dan Nomor 57/PERMEN-KP/2014;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 17/PERMEN-KP/2013 Tentang Perizinan Reklamasi
di Wilayah pesisir dan pulau – pulau; 14. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor PER.18/MEN-KP/2014 Tentang Pengelolaan
Perikanan Negara Republik Indonesia; 15. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan RI Nomor 36/PERMEN-
KP/2014 Tentang Andon Penangkapan Ikan;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 28/PERMEN-
KP/2014 Tentang Perizinan Reklamasi;
17. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun
2014 Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan;
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor3/PERMEN-
KP/2015 Tentang Pendelegasian wewnang pemberian ijin usaha di bidang pembudidayaan ikan dalam
rangka pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal; 19. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-KP/2016 Tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 32/PERMEN-
KP/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-
KP/2016 Tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup;
21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 72 Tahun 2016
tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Pengolahan;
22. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33
Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Persyaratan :
1. Surat Permohonan Kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk;
2. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dengan menunjukan aslinya; 3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan, dengan menunjukan aslinya; 4. Rekomendasi izin lokasi pemanfaatan ruang laut dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali;
5. Rekomendasi keselamatan pelayaran yang di keluarkan oleh Syahbandar terdekat; 6. Pas Foto berwarna penanggung jawab perusahaan yang berwarna sebanyak 2 lembar ukuran 4 x 6 cm;
7. Proposal kegiatan yang berisi jenis kegiatan uraian rencana kegiatan luasan lokasi pernyatanan bahwa lokasi yang di usulkan bebas dari pemanfaatan lain kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, peta
koordinasi dengan titik koordinatnya , kesesuaian lokasi pemanfaatan perairan pesisir dengan RZWP3K; 8. Fotocopy akte akte pendirian perusahaan yang menyebutkan bidang usaha yang telah disahkan oleh instansi yang
bertanggung jawab dibidang pengesahan badan hokum, dengan menunjukan aslinya;
9. Surat keterangan domisili usaha; 10. Surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan atau pemilik atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan;
11. Surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku; 12. Analisis menegnai dampak lingkungan (AMDAL) atu UKL/UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan peratura perundang –
undangan yang berlaku; 13. Batas luasannya untuk koorporasi dengan batas koridor paling jauh 500 (lima ratus) meter dari garis sumbu.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan 1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan
seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan
a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan terhadap:
Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”.
c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan
dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk
memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku. b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali.
c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin
a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf
pada lembar izin c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon 13. Standar Operasional Prosedur Izin Lokasi Pemanfaatan Air Laut Selain Energi.
Jenis Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan Dasar Hukum
Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari
kerja)
Izin Lokasi
Pemanfaatan Air
Laut Selain
Energi
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Bali (Tim Teknis).
1. Undang – Undang RI Nomor 59 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya
Alam; 2. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun
2004 tentang Perikanan, Sebagaimana Telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009;
3. Undang – Undang RI Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang
Sesuai dengan
tarif yang
berlaku
14 hari kerja
sejak surat
permohonan
dan berkas
persyaratan
diterima
lengkap dan
benar.
telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 2014;
4. UU RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang
Pelayaran; 5. UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah; 6. UU RI Nomor 32 Tahun 2014 Tentang
Kelautan; 7. UU RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan
Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam;
8. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2022 tentang Usaha Perikanan;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 121 Tahun 2012 Tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil;
10. Peraturan Presiden RI Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di wilayah
pesisir dan pulau – pulau kecil; 11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan
Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/MEN/2012
Tentang Usaha Perikanan Tangkap Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2013 dan Nomor 57/PERMEN-KP/2014;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 17/PERMEN-
KP/2013 Tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah pesisir dan pulau – pulau;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor PER.18/MEN-KP/2014 Tentang Pengelolaan Perikanan
Negara Republik Indonesia; 15. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan RI Nomor 36/PERMEN-KP/2014 Tentang Andon Penangkapan Ikan;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 28/PERMEN-
KP/2014 Tentang Perizinan Reklamasi; 17. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun
2014 Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan;
18. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan RI Nomor3/PERMEN-KP/2015 Tentang Pendelegasian
wewnang pemberian ijin usaha di bidang pembudidayaan ikan dalam rangka
pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-
KP/2016 Tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup;
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 32/PERMEN-KP/2016 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-
KP/2016 Tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup.;
21. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Penerbitan Sertifikat Pengolahan; 22. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33
Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Persyaratan :
1. Surat Permohonan Kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk; 2. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dengan menunjukan aslinya;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan, dengan menunjukan aslinya; 4. Rekomendasi izin lokasi pemanfaatan ruang laut dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali;
5. Rekomendasi keselamatan pelayaran yang di keluarkan oleh Syahbandar terdekat; 6. Pas Foto berwarna penanggung jawab perusahaan sebanyak 2 lembar ukuran 4 x 6 cm; 7. Proposal kegiatan yang berisi jenis kegiatan uraian rencana kegiatan luasan lokasi pernyatanan bahwa lokasi yang di usulkan
bebas dari pemanfaatan lain kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, peta koordinasi dengan titik koordinatnya , kesesuaian lokasi pemanfaatan perairan pesisir dengan RZWP3K;
8. Fotocopy akte pendirian perusahaan yang menyebutkan bidang usaha yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab dibidang pengesahan badan hukum dengan menunjukan aslinya;
9. Surat keterangan domisili usaha; 10. Surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan atau pemilik atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan; 11. Surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku;
12. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) / UKL/UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
13. Batas luasannya untuk orang pperseorangan, koorporasi dan koperasisesuai dengan luasan maksimal / paling luas 1 (satu) Ha.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”.
c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan: Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis
a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali. c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan
dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil.
Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
14. Standar Operasional Prosedur Izin Lokasi Pertambangan dan Energi Di Perairan Pesisir dan Perairan Pulau-Pulau Kecil.
Jenis Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan Dasar Hukum
Standar Biaya (Rp)
Waktu (hari
kerja)
Izin Lokasi
Pertambangan
dan Energi di
Perairan Pesisir
dan Perairan
Pulau – Pulau
Kecil
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Bali (Tim Teknis).
1. Undang – Undang RI Nomor 59 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya
Alam; 2. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun
2004 tentang Perikanan, Sebagaimana
Telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009;
3. Undang – Undang RI Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 2014;
4. UU RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang
Sesuai dengan
tarif yang
berlaku
14 hari kerjasejak
surat permohonan dan berkas
persyaratan diterima
lengkap dan benar.
Pelayaran; 5. UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah;
6. UU RI Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan;
7. UU RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan
Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam;
8. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun
2022 tentang Usaha Perikanan; 9. Peraturan Presiden RI Nomor 121
Tahun 2012 Tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau – pulau
Kecil; 10. Peraturan Presiden RI Nomor 122
Tahun 2012 Tentang Reklamasi di
Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil;
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.96/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-
KP/2013 dan Nomor 57/PERMEN-KP/2014;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 17/PERMEN-KP/2013 Tentang Perizinan Reklamasi
di Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau; 14. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor PER.18/MEN-KP/2014 Tentang Pengelolaan
Perikanan Negara Republik Indonesia; 15. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan RI Nomor 36/PERMEN-
KP/2014 Tentang Andon Penangkapan Ikan;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 28/PERMEN-
KP/2014 Tentang Perizinan Reklamasi; 17. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun
2014 Tentang Usaha Pembudidayaan
Ikan; 18. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan RI Nomor3/PERMEN-KP/2015 Tentang Pendelegasian
wewnang pemberian ijin usaha di bidang pembudidayaan ikan dalam rangka pelaksanaan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-
KP/2016 Tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup;
20. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan RI Nomor 32/PERMEN-KP/2016 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-KP/2016 Tentang Kapal Pengangkut
Ikan Hidup; 21. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Penerbitan Sertifikat Pengolahan; 22. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33
Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Lampiran Persyaratan :
1. Surat Permohonan Kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk; 2. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP), dengan menunjukan aslinya;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan, dengan menunjukan aslinya; 4. Rekomendasi izin lokasi pemanfaatan ruang laut dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali; 5. Rekomendasi keselamatan pelayaran yang di keluarkan oleh Syahbandar terdekat;
6. Pas Foto berwarna penanggung jawab perusahaan sebanyak 2 (dua) lembar ukuran 4 x 6 cm; 7. Proposal kegiatan yang berisi jenis kegiatan uraian rencana kegiatan luasan lokasi pernyatanan bahwa lokasi yang di usulkan
bebas dari pemanfaatan lain kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, peta koordinasi dengan titik koordinatnya , kesesuaian lokasi pemanfaatan perairan pesisir dengan RZWP3K;
8. Fotocopy akte pendirian perusahaan yang menyebutkan bidang usaha yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab dibidang pengesahan badan hukum dengan menunjukan aslinya;
9. Surat keterangan domisili usaha;
10. Surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan atau pemilik atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan; 11. Surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku;
12. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atu UKL/UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan peratura perundang – undangan yang berlaku;
13. Batas luasannya untuk orang perseorangan, korporasi dan koperasi sesuai dengan ketentuanperaturan perundang – undangan .
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan
seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan
a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan terhadap:
Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”.
c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan
dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk
memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku. b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali. c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan
dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin
a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin
dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil.
Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
15. Standar Operasional Prosedur Izin Pengelolaan
Jenis Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan Dasar Hukum
Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari
kerja)
Izin Pengelolaan
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Bali (Tim Teknis).
1. Undang – Undang RI Nomor 59 Tahun 1990 Tentang Konservasi
Sumber Daya Alam; 2. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun
2004 tentang Perikanan, Sebagaimana Telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009;
3. Undang – Undang RI Nomor 27 Tahun
2007 Tentang Pengelolaan Wilayah
Sesuai dengan
tarif yang
berlaku
14 hari kerja sejak surat
permohonan dan berkas
persyaratan diterima lengkap dan benar.
Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 2014;
4. UU RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;
5. UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. UU RI Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan;
7. UU RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan
Petambak Garam; 8. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun
2022 tentang Usaha Perikanan; 9. Peraturan Presiden RI Nomor 121
Tahun 2012 Tentang Rehabilitasi
Wilaah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil;
10. Peraturan Presiden RI Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di
wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil;
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan
Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 Tentang
Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2013 dan Nomor 57/PERMEN-KP/2014;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 17/PERMEN-
KP/2013 Tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah pesisir dan pulau – pulau;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN-KP/2014 Tentang Pengelolaan
Perikanan Negara Republik Indonesia; 15. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan RI Nomor 36/PERMEN-KP/2014 Tentang Andon
Penangkapan Ikan; 16. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan RI Nomor 28/PERMEN-
KP/2014 Tentang Perizinan Reklamasi;
17. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Usaha Pembudidayaan
Ikan; 18. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan RI Nomor3/PERMEN-
KP/2015 Tentang Pendelegasian wewnang pemberian ijin usaha di
bidang pembudidayaan ikan dalam rangka pelaksanaan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
19. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-KP/2016 Tentang Kapal Pengangkut
Ikan Hidup;
20. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan RI Nomor 32/PERMEN-KP/2016 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-
KP/2016 Tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup;
21. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Penerbitan Sertifikat Pengolahan; 22. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33
Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
LampiranPersyaratan :
1. Mengajukan Permohonan Kepada Gubernur Bali Cq. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali bermaterai Rp.6.000,-
2. Rencana Usaha 3. Foto copy NPWP, denganmenunjukkanaslinya.
4. Foto copy KTP PenanggungJawab Perusahaan atau ,dengan menunjukkan aslinya. 5. Surat Keterangan Domisili Usaha. 6. Pas Foto berwarna pemilik atau penanggungjawab perusahaan 2 (dua) lembar, ukuran 4 x 6cm.
7. Foto copy akte pendirian perusahaan yang menyebut bidang usaha yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggungjawab di bidang pengesahan badan hukum, dengan menunjukkan aslinya.
8. Surat Izin tempat Usaha dari Pemerintahan Kabupaten/ Kota setempat. 9. Fotocopy Akte pendirian perusahaan yang menyebut bidang usaha yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggungjawab
di bidang perusahan badan hukum, dengan menunjukkan aslinya. 10. SuratIzinTempat Usaha dari Pemerintahan Kabupaten / Kota setempat.
11. Analisis Mengenai dampak Lingkungan (AMDAL), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. 12. Surat Pernyataan dari penanggung Jawab perusahan atau pemilik atas kebenaran dan informasi yang disampaikan.
13. Surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku.
Persyaratan Khusus:
Dalam proses Perizinan dan Non perizinan tidak dilakukan oleh Penanggung Jawab atau Pimpinan Perusahaan Melampirkan :
1. Surat Kuasa dari Perusahaan yang ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang. 2. Membuat surat pernyataan tidak dipungut biaya dari Pimpinan Perusahaan
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan 1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan
seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”.
c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis
a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk
memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali. c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan
dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin
a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin
dengan permohonan. c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di
paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil.
Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
16. Standar Operasional Prosedur Izin Pengelolaan Lokasi Wisata Bahari.
Jenis Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan
Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Pengelolaan
Wisata Bahari
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (Tim Teknis).
1. Undang – Undang RI Nomor 59 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya
Sesuai dengan
tarif yang berlaku
14 hari kerja. sejak surat permohonan dan berkas persyaratan diterima lengkap
Alam; 2. Undang-Undang RI Nomor
31 Tahun 2004 tentang
Perikanan, Sebagaimana Telah diubah dengan
Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009;
3. Undang – Undang RI Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir
dan Pulau – Pulau Kecil yang telah diubah dengan
Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 2014;
4. UU RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;
5. UU RI Nomor 23 Tahun
2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. UU RI Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan;
7. UU RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan,
Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam;
8. Peraturan Pemerintah No.
54 Tahun 2022 tentang Usaha Perikanan;
9. Peraturan Presiden RI
Nomor 121 Tahun 2012 Tentang Rehabilitasi Wilayah
dan benar.
Pesisir dan Pulau – pulau Kecil;
10. Peraturan Presiden RI
Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di
wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil;
11. Peraturan Menteri
Kebudayaan dan Pariwisata
Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010
Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata
Tirta; 12. Peraturan Menteri Kelautan
dan Perikanan Nomor
30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2013 dan Nomor
57/PERMEN-KP/2014; 13. Peraturan Menteri Kelautan
dan Perikanan RI Nomor 17/PERMEN-KP/2013
Tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah pesisir dan pulau – pulau;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.18/MEN-KP/2014 Tentang Pengelolaan Perikanan Negara Republik
Indonesia; 15. Peraturan Menteri Kelautan
dan Perikanan RI Nomor 36/PERMEN-KP/2014
Tentang Andon Penangkapan Ikan;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor
28/PERMEN-KP/2014 Tentang Perizinan
Reklamasi; 17. Peraturan Menteri Nomor 49
Tahun 2014 Tentang Usaha
Pembudidayaan Ikan; 18. Peraturan Menteri Kelautan
dan Perikanan RI Nomor3/PERMEN-KP/2015
Tentang Pendelegasian wewenang pemberian ijin usaha di bidang
pembudidayaan ikan dalam rangka pelaksanaan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal;
19. Peraturan Menteri Kelautan
dan Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-KP/2016
Tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup;
20. Peraturan Menteri Kelautan
dan Perikanan RI Nomor 32/PERMEN-KP/2016
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan
dan Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-KP/2016 Tentang Kapal Pengangkut
Ikan Hidup; 21. Peraturan Menteri Kelautan
dan Perikanan Nomor 72 Tahun 2016 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Pengolahan;
22. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2018
Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu.
Lampiran Persyaratan :
1. Surat Permohonan Kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk
2. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dengan menunjukan aslinya; 3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk(KTP) penanggung jawab perusahaan, dengan menunjukan aslinya;
4. Fotocopy izin lokasi yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Bali; 5. Rekomendasi keselamatan pelayaran yang di keluarkan oleh Syahbandar terdekat;
6. Pas Foto berwarna penanggung jawab perusahaan sebanyak 2 lembar ukuran 4 x 6 cm;
7. Dokumen studi kelayakan teknis paling sedikit terdiri atas : koordinat lokasi infrastruktur Wisata Bahari; jenis dan daftar infrastruktur Wisata Bahari metode penempatan dan / atau pendirian infrastruktur ramah lingkungan dan jumlah kualifikasi
tenaga kerja; 8. Dokumen studi kelayakan eknomi – financial paling sedikit berupa rencana usaha;
9. Dokumen rencana rinci (detail engineering – design) infrastruktur Wisata Bahari yang memuat neraca penggunaan energy dan air, sarana pengolah limbah dan / atau bangunan utama;
10. Dokumen rencana pemanfaatan infrastruktur wisata bahari 11. Persyaratan operasional untuk wisata bahari meliputi : keberlanjutan biota laut dan ekosistemnya; system pengoperasian
mengikuti waktu operasional, jumlah dan persebaran pengunjung; mitigasi kondisi darurat perawatan dan perbaikan sarana
prasarana, keselamatan dan keamanan pengunjung, sarana pengolah limbah; dan monitoring dan evaluasi keberadaan ekosistem di sekitarnya;
12. Fotocopy akte pendirian perusahaan yang menyebutkan bidang usaha yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab dibidang pengesahan badan hukum dengan menunjukan aslinya;
13. Surat keterangan domisili usaha; 14. Surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan atau pemilik atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan; 15. Surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku;
16. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atu UKL/UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
17. Luasan izin pengelolaan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau – pulau kecil paling luas diberikan sesuai dengan Izin Lokasi.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan
seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan
a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan terhadap:
Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”.
c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan
dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk
memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku. b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali.
c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin
dengan permohonan. c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di
paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang 6. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf
pada lembar izin c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon 17. Standar Operasional Prosedur Izin Pengelolaan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut.
Jenis Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan Dasar Hukum
Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari
kerja)
Izin Pengelolaan
Usaha
Pembudidayaan
Ikan di Laut
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Bali (Tim Teknis).
1. Undang – Undang RI Nomor 59 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya
Alam; 2. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun
2004 tentang Perikanan, Sebagaimana Telah diubah dengan Undang – Undang
Nomor 45 Tahun 2009; 3. Undang – Undang RI Nomor 27 Tahun
2007 Tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang telah diubah dengan Undang – Undang
RI Nomor 1 Tahun 2014; 4. UU RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang
Pelayaran; 5. UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah;
6. UU RI Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan;
7. UU RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan
Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam;
8. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun
2022 tentang Usaha Perikanan; 9. Peraturan Presiden RI Nomor 121
Tahun 2012 Tentang Rehabilitasi
Sesuai dengan
tarif yang
berlaku
14 hari kerja. sejak surat
permohonan dan berkas
persyaratan diterima
lengkap dan benar.
Wilayah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil; 10. Peraturan Presiden RI Nomor 122
Tahun 2012 Tentang Reklamasi di
wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil; 11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan
Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 Tentang
Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2013 dan Nomor 57/PERMEN-KP/2014;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 17/PERMEN-
KP/2013 Tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah pesisir dan pulau – pulau;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN-KP/2014 Tentang Pengelolaan
Perikanan Negara Republik Indonesia; 15. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan RI Nomor 36/PERMEN-KP/2014 Tentang Andon Penangkapan
Ikan; 16. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan RI Nomor 28/PERMEN-
KP/2014 Tentang Perizinan Reklamasi; 17. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun
2014 Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan;
18. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan RI Nomor3/PERMEN-KP/2015 Tentang Pendelegasian
wewenang pemberian ijin usaha di bidang pembudidayaan ikan dalam
rangka pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-
KP/2016 Tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup;
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 32/PERMEN-KP/2016 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-
KP/2016 Tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup;
21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Penerbitan Sertifikat Pengolahan; 22. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33
Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Lampiran Persyaratan :
1. Surat Permohonan Kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk;
2. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dengan menunjukan aslinya; 3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaaan, dengan menunjukan aslinya;
4. Fotocopy izin lokasi yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Bali; 5. Rekomendasi keselamatan pelayaran yang di keluarkan oleh Syahbandar terdekat;
6. Pas Foto berwarna penanggung jawab perusahaan sebanyak 2 lembar ukuran 4 x 6 cm; 7. Fotocopy akte pendirian perusahaan yang menyebutkan bidang usaha yang telah disahkan oleh instasi yang bertanggung
jawab di bidang penegsahan badan hokum, dengan menunjukan aslinya; 8. Surat keterangan domisili usaha; 9. Surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan atau pemilik atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan;
10. Surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku; 11. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atu UKL/UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan peratura perundang –
undangan yang berlaku; 12. Luasan izin pengelolaan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau – pulau kecil paling luas diberikan sesuai dengan
izin lokasi. Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
5. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
6. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil.
Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
18. Standar Operasional Prosedur Izin Pelaksanaan Reklamasi.
Jenis Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi Pertimbangan
Dasar Hukum Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Pelaksanaan
Reklamasi
Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Bali (Tim Teknis)
1. Undang – Undang RI Nomor 59
Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam;
2. Undang-undang RI Nomor 31
Sesuai dengan
tarif yang
berlaku
14 hari kerja
sejak surat
permohonan dan
Tahun 2004 tentang Perikanan, Sebagaimana Telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 45 Tahun
2009; 3. Undang – Undang RI Nomor 27
Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau
Kecil yang telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 2014;
4. UU RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;
5. UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. UU RI Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan;
7. UU RI Nomor 7 Tahun 2016
Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan,
Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam;
8. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2022 tentang Usaha Perikanan;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 121
Tahun 2012 Tentang Rehabilitasi Wilaah Pesisir dan Pulau – pulau
Kecil; 10. Peraturan Presiden RI Nomor 122
Tahun 2012 Tentang Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil;
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
berkas
persyaratan
diterima lengkap
dan benar.
PM.96/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/MEN/2012
Tentang Usaha Perikanan Tangkap Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2013 dan Nomor 57/PERMEN-
KP/2014; 13. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan RI Nomor 17/PERMEN-KP/2013 Tentang Perizinan
Reklamasi di Wilayah pesisir dan pulau – pulau;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor PER.18/MEN-KP/2014 Tentang Pengelolaan
Perikanan Negara Republik Indonesia;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 36/PERMEN-KP/2014 Tentang Andon
Penangkapan Ikan; 16. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan RI Nomor 28/PERMEN-KP/2014 Tentang Perizinan
Reklamasi; 17. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun
2014 Tentang Usaha
Pembudidayaan Ikan; 18. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan RI Nomor3/PERMEN-KP/2015 Tentang Pendelegasian wewnang pemberian ijin usaha di
bidang pembudidayaan ikan dalam rangka pelaksanaan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal; 19. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-
KP/2016 Tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup;
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 32/PERMEN-
KP/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-
KP/2016 Tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup;
21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 72 Tahun 2016
tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Pengolahan;
22. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33
Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.
Lampiran Persyaratan :
1. Surat Permohonan Kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk; 2. Surat keterangan penanggung jawab kegiatan;
3. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dengan menunjukan aslinya; 4. Fotocopy KTP penanggung jawab perusahaan, dengan menujukan aslinya;
5. Fotocopy izin lokasi yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Bali; 6. Rencana induk lokasi reklamasi yang mencantumkan alokasisepadan pantai sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
7. Study kelayakan; 8. Dokumen rancangan detail relamasi yang dilengkapi dengan perhitungan dan gambar konstruksi dan gambar rencana
infrastruktur; 9. Metode pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan reklamasi; 10. Bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan apabila lokasi reklamasi berhimpitan dengan daratan;
11. Rekomendasi keselamatan pelayaran yang di keluarkan oleh Syahbandar terdekat; 12. Pas Foto berwarna penanggung jawab perusahaan sebanyak 2 lembar ukuran 4 x 6 cm;
13. Fotocopy akte pendirian perusahaan yang menyebutkan bidang usaha yang telah disahkan oleh instasi yang bertanggung jawab di bidang penegsahan badan hokum, dengan menunjukan aslinya;
14. Surat keterangan domisili usaha; 15. Surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga dan menjamin keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat; 16. Surat perjanjian antara pemohon dan pihak pemasok material yang dilegalisir oleh notaris dilengkapi fotocopy surat izin
pertambangan daerah dan fotocopy izin lingkungan untuk lokasi sumber material yang dikeluarkan oleh lembaga / instansi berwenang;
17. Surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan atau pemilik atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan; 18. Surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku;
19. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) / UKL/UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan 1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan
seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan. 2. Penerimaan dokumen permohonan
a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan terhadap:
Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan: Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Pencetakan izin
a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin
dengan permohonan. c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di
paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
5. Verifikasi dan penandatangan izin a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf
pada lembar izin c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
6. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil.
Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
19. Standar Operasional Prosedur Izin Pengelolaan Pemanfaatan Air Laut Dalam.
Jenis Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan Dasar Hukum
Standar Biaya(Rp)
Waktu (hari
kerja)
Izin Pengelolaan
Pemanfaatan Air
Laut Dalam
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Bali (Tim Teknis).
1. Undang – Undang RI Nomor 59 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber
Daya Alam; 2. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun
2004 tentang Perikanan, Sebagaimana
Telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009;
3. Undang – Undang RI Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 2014;
4. UU RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;
5. UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. UU RI Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan;
7. UU RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan
Petambak Garam; 8. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun
2022 tentang Usaha Perikanan; 9. Peraturan Presiden RI Nomor 121
Tahun 2012 Tentang Rehabilitasi
Wilayah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil;
Sesuai dengan
tarif yang
berlaku
14 hari kerja
sejak surat
permohonan
dan berkas
persyaratan
diterima
lengkap dan
benar.
10. Peraturan Presiden RI Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau – pulau
kecil; 11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan
Pariwisata Nomor PM.96 /HK.501/MKP/2010 Tentang Tata
Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta; 12. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 30/MEN/2012
Tentang Usaha Perikanan Tangkap Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-
KP/2013 dan Nomor 57/PERMEN-KP/2014;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan RI Nomor 17/PERMEN-KP/2013 Tentang Perizinan Reklamasi
di Wilayah pesisir dan pulau – pulau; 14. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor PER.18/MEN-KP/2014 Tentang Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 36/PERMEN-
KP/2014 Tentang Andon Penangkapan Ikan;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 28/PERMEN-KP/2014 Tentang Perizinan
Reklamasi; 17. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun
2014 Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan;
18. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan RI Nomor3/PERMEN-KP/2015 Tentang Pendelegasian
wewnang pemberian ijin usaha di bidang pembudidayaan ikan dalam
rangka pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-
KP/2016 Tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup;
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 32/PERMEN-KP/2016 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-
KP/2016 Tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup;
21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Penerbitan Sertifikat Pengolahan; 22. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33
Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Lampiran Persyaratan :
1. Surat Permohonan Kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk;
2. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dengan menunjukan aslinya;
3. Fotocopy KTP penanggung jawab perusahaan, dengan menujukan aslinya; 4. Fotocpy izin lokasi yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Bali;
5. Rekomendasi keselamatan pelayaran yang di keluarkan oleh Syahbandar terdekat; 6. Pas Foto berwarna penanggung jawab perusahaan sebanyak 2 lembar ukuran 4 x 6 cm;
7. Fotocopy akte akte pendirian perusahaan yang menyebutkan bidang usaha yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab dibidang pengesahan badan hokum, dengan menunjukan aslinya;
8. Surat keterangan domisili usaha; 9. Surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan atau pemilik atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan; 10. Surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku;
11. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atu UKL/UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan peratura perundang – undangan yang berlaku;
12. Luasan izin pengelolaan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau – pulau kecil paling luas diberikan sesuai dengan izin lokasi.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan 1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan
seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan
a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan terhadap:
Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”.
c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan
dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
5. Verifikasi dan penandatangan izin a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf
pada lembar izin c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
6. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
20. Standar Operasinoal Prosedur Izin Pengelolaan Pemasangan Pipa Bawah Laut.
Jenis Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi Pertimbangan
Dasar Hukum Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Pengelolaan
Pemasangan Pipa
Bawah Laut
Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Bali (Tim Teknis).
1. Undang – Undang RI Nomor 59 Tahun
1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam;
2. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun
Sesuai dengan
tarif yang
berlaku
14 hari kerja
sejak surat
permohonan
2004 tentang Perikanan, Sebagaimana Telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009;
3. Undang – Undang RI Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang telah diubah dengan Undang –
Undang RI Nomor 1 Tahun 2014; 4. UU RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang
Pelayaran;
5. UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. UU RI Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan;
7. UU RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan
Petambak Garam; 8. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun
2022 tentang Usaha Perikanan; 9. Peraturan Presiden RI Nomor 121
Tahun 2012 Tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil;
10. Peraturan Presiden RI Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di
wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil;
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 Tentang
Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
dan berkas
persyaratan
diterima
lengkap dan
benar.
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2013 dan Nomor 57/PERMEN-
KP/2014; 13. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan RI Nomor 17/PERMEN-
KP/2013 Tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah pesisir dan pulau – pulau;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN-
KP/2014 Tentang Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan RI Nomor 36/PERMEN-KP/2014 Tentang Andon
Penangkapan Ikan; 16. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan RI Nomor 28/PERMEN-KP/2014 Tentang Perizinan Reklamasi;
17. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Usaha Pembudidayaan
Ikan; 18. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan RI Nomor3/PERMEN-KP/2015 Tentang Pendelegasian wewnang pemberian ijin usaha di
bidang pembudidayaan ikan dalam rangka pelaksanaan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
19. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-KP/2016 Tentang Kapal Pengangkut
Ikan Hidup; 20. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan RI Nomor 32/PERMEN-KP/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-KP/2016 Tentang Kapal Pengangkut
Ikan Hidup; 21. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Pengolahan;
22. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Lampiran Persyaratan :
1. Surat Permohonan Kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk; 2. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dengan menunjukan aslinya; 3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan , dengan menunjukan aslinya;
4. Fotocpy izin lokasi yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Bali; 5. Rekomendasi keselamatan pelayaran yang di keluarkan oleh Syahbandar terdekat;
6. Pas Foto berwarna penanggung jawab perusahaan sebanyak 2 lembar ukuran 4 x 6 cm; 7. Fotocopy akte akte pendirian perusahaan yang menyebutkan bidang usaha yang telah disahkan oleh instansi yang
bertanggung jawab dibidang pengesahan badan hokum, dengan menunjukan aslinya; 8. Surat keterangan domisili usaha; 9. Surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan atau pemilik atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan;
10. Surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku;
11. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atu UKL/UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan peratura perundang – undangan yang berlaku;
12. Luasan izin pengelolaan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau – pulau kecil paling luas diberikan sesuai dengan izin lokasi.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan
a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan terhadap:
Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan
dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
5. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
6. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil.
Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
21. Standar Operasional Prosedur Izin Pengelolaan Pemasangan Kabel Bawah Laut.
Jenis Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan Dasar Hukum
Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari
kerja)
Izin Pengelolaan
Pemasangan
Kabel Bawah Laut
Dinas Kelautan
dan Perikanan Provinsi Bali (Tim Teknis).
1. Undang – Undang RI Nomor 59 Tahun
1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam;
2. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun
2004 tentang Perikanan, Sebagaimana Telah diubah dengan Undang – Undang
Nomor 45 Tahun 2009; 3. Undang – Undang RI Nomor 27 Tahun
2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang telah diubah dengan Undang – Undang
RI Nomor 1 Tahun 2014; 4. UU RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang
Pelayaran;
Sesuai dengan
tarif yang
berlaku
14 hari kerja
sejak surat
permohonan
dan berkas
persyaratan
diterima
lengkap dan
benar.
5. UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. UU RI Nomor 32 Tahun 2014 Tentang
Kelautan; 7. UU RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan
Petambak Garam; 8. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun
2022 tentang Usaha Perikanan;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 121 Tahun 2012 Tentang Rehabilitasi Wilayah
Pesisir dan Pulau – pulau Kecil; 10. Peraturan Presiden RI Nomor 122 Tahun
2012 Tentang Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil;
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan
Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata
Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta; 12. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2013
dan Nomor 57/PERMEN-KP/2014; 13. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan RI Nomor 17/PERMEN-KP/2013 Tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah pesisir dan pulau – pulau;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN-
KP/2014 Tentang Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan RI Nomor 36/PERMEN-KP/2014 Tentang Andon Penangkapan
Ikan; 16. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan RI Nomor 28/PERMEN-KP/2014 Tentang Perizinan Reklamasi;
17. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun
2014 Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor3/PERMEN-
KP/2015 Tentang Pendelegasian wewenang pemberian ijin usaha di bidang pembudidayaan ikan dalam
rangka pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal; 19. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-KP/2016 Tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup;
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 32/PERMEN-
KP/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-KP/2016 Tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup;
21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 72 Tahun 2016
tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Pengolahan;
22. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33
Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Persyaratan :
1. Surat Permohonan Kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk
2. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dengan menunjukan aslinya; 3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan, dengan menunjukan aslinya; 4. Fotocpy izin lokasi yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Bali;
5. Rekomendasi keselamatan pelayaran yang di keluarkan oleh Syahbandar terdekat; 6. Pas Foto berwarna penanggung jawab perusahaan sebanyak 2 lembar ukuran 4 x 6 cm;
7. Fotocopy akte pendirian perusahaan yang menyebutkan bidang usaha yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab dibidang pengesahan badan hokum, dengan menunjukan aslinya;
8. Surat keterangan domisili usaha; 9. Surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan atau pemilik atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan; 10. Surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku;
11. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atu UKL/UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan peratura perundang – undangan yang berlaku;
12. Luasan izin pengelolaan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau – pulau kecil paling luas diberikan sesuai dengan izin lokasi.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan 1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan
seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan: Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Pencetakan izin
a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin
dengan permohonan. c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di
paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
5. Verifikasi dan penandatangan izin a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf
pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
6. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
22. Standar Operasional Prosedur Izin Pengelolaan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi.
Jenis Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan Dasar Hukum
Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari
kerja)
Izin Pengelolaan
Pemanfaatan Air
Laut Selain Energi
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Bali (Tim Teknis).
1. Undang – Undang RI Nomor 59 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya
Alam; 2. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan, Sebagaimana Telah diubah dengan Undang – Undang Nomor
45 Tahun 2009; 3. Undang – Undang RI Nomor 27 Tahun
2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir
dan Pulau – Pulau Kecil yang telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 1
Tahun 2014; 4. UU RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang
Pelayaran;
5. UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah; 6. UU RI Nomor 32 Tahun 2014 Tentang
Kelautan; 7. UU RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam;
8. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2022 tentang Usaha Perikanan;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 121 Tahun
Sesuai
dengan tarif
yang berlaku
14 hari kerja
sejak surat
permohonan
dan berkas
persyaratan
diterima
lengkap dan
benar.
2012 Tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil;
10. Peraturan Presiden RI Nomor 122 Tahun
2012 Tentang Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil;
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.96/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor 30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
26/PERMEN-KP/2013 dan Nomor 57/PERMEN-KP/2014;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
RI Nomor 17/PERMEN-KP/2013 Tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah pesisir dan
pulau – pulau; 14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor PER.18/MEN-KP/2014 Tentang Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 36/PERMEN-KP/2014 Tentang
Andon Penangkapan Ikan; 16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
RI Nomor 28/PERMEN-KP/2014 Tentang Perizinan Reklamasi;
17. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014
Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan; 18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
RI Nomor3/PERMEN-KP/2015 Tentang Pendelegasian wewnang pemberian ijin usaha di bidang pembudidayaan ikan
dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal; 19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
RI Nomor 15/PERMEN-KP/2016 Tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup;
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
RI Nomor 32/PERMEN-KP/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-KP/2016 Tentang Kapal
Pengangkut Ikan Hidup; 21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor 72 Tahun 2016 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Pengolahan;
22. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.
Lampiran Persyaratan :
1. Surat Permohonan Kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk;
2. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dengan menunjukan aslinya; 3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan, dengan menunjukan aslinya;
4. Fotocpy izin lokasi yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Bali; 5. Rekomendasi keselamatan pelayaran yang di keluarkan oleh Syahbandar terdekat;
6. Pas Foto berwarna penanggung jawab perusahaan sebanyak 2 lembar ukuran 4 x 6 cm;
7. Dokumen studi kelayakan teknis terdiri atas : koordinat lokasi pemanfaatan air laut selain energy rencana volume yang diambil atau dipergunakan jenis pemanfaatan air laut daftar prasarana dan sarana yang akan dipergunakan dan jumlah dan
kualifikasi tenaga kerja; 8. Dokumen studi kelayakan ekonomi – financial berupa rencana usaha;
9. Dokumen rencana rinci (detail engineering design) paling sedikit memuat design, tata letak, dan kapasitas pengambilan atau pemanfaatan air dalam bentuk titik koordinat;
10. Dokumen standar operasional prosedur pengambilan atau pemanfaatan air laut selain energy; 11. Persyaratan operasional untuk pemanfaatan air laut selain energy meliputi : metode pengambilan air laut yang
mempertimbangkan keberadaaan biota laut dan ekosistemnnya ; system pengoperasian meliputi waktu operasional dan
intensitas pemanfaatan ; perawatan dan perbaikan sarana pra sarana ; rencana aktivitas pasca berakhirnya izin pengelolaan; monitoring keberadaan ekosistem disekitarnya : dan pengelolaan limbah hasil pemanfaatan air laut;
12. Fotocopy akte pendirian perusahaan yang menyebutkan bidang usaha yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab dibidang pengesahan badan hokum, dengan menunjukan aslinya;
13. Surat keterangan domisili usaha; 14. Surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan atau pemilik atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan; 15. Surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku;
16. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atu UKL/UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan peratura perundang – undangan yang berlaku;
17. Luasan izin pengelolaan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau – pulau kecil paling luas diberikan sesuai dengan izin lokasi.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan: Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Pencetakan izin
a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin
dengan permohonan. c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di
paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
5. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
6. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil.
Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
23. Standar Operasional Prosedur Izin Usaha Perikanan (SIUP) Pengelolaan, Pengumpulan dan Pengangkutan.
Jenis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi Pertimbangan
Dasar Hukum Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Usaha
Perikanan (SIUP)
Pengolahan,
Pengumpulan dan
Pengangkutan
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali (Tim Teknis).
1. Undang – Undang RI Nomor 59 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam;
2. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Sebagaimana
Telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009;
3. Undang – Undang RI Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang
telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 2014;
4. UU RI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;
5. UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. UU RI Nomor 32 Tahun 2014 Tentang
Kelautan; 7. UU RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan
Petambak Garam; 8. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun
2022 tentang Usaha Perikanan;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 121 Tahun 2012 Tentang Rehabilitasi
Wilayah Pesisir dan Pulau – pulau
Sesuai dengan
tarif yang
berlaku
14 hari kerja
kerja sejak
surat
permohonan
dan berkas
persyaratan
diterima
lengkap dan
benar.
Kecil;
10. Peraturan Presiden RI Nomor 122
Tahun 2012 Tentang Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau – pulau
kecil; 11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan
Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata
Tirta; 12. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-
KP/2013 dan Nomor 57/PERMEN-KP/2014;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 17/PERMEN-
KP/2013 Tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah pesisir dan pulau – pulau;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor PER.18/MEN-KP/2014 Tentang Pengelolaan
Perikanan Negara Republik Indonesia; 15. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan RI Nomor 36/PERMEN-KP/2014 Tentang Andon Penangkapan Ikan;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 28/PERMEN-
KP/2014 Tentang Perizinan Reklamasi; 17. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun
2014 Tentang Usaha Pembudidayaan
Ikan; 18. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan RI Nomor3/PERMEN-KP/2015 Tentang Pendelegasian
wewnang pemberian ijin usaha di bidang pembudidayaan ikan dalam rangka pelaksanaan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-
KP/2016 Tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup;
20. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan RI Nomor 32/PERMEN-KP/2016 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 15/PERMEN-
KP/2016 Tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup;
21. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Penerbitan Sertifikat Pengolahan; 22. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33
Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Lampiran Persyaratan :
1. Surat Permohonan Kepada Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk;
2. Rencana Usaha meliputi rencana investasi, rencana kapal, rencana UPI, dan rencana operasional; 3. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dengan menunjukan aslinya;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan, dengan menunjukan aslinya; 5. Surat keterangan domisili usaha;
6. Pas Foto berwarna penanggung jawab perusahaan sebanyak 2 lembar ukuran 4 x 6 cm; 7. Fotocopy akte akte pendirian perusahaan yang menyebutkan bidang usaha yang telah disahkan oleh instansi yang
bertanggung jawab dibidang pengesahan badan hokum, dengan menunjukan aslinya; 8. Surat izin tempat usaha dari Pemerintah Kabupaten atau Kota setempat; 9. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atu UKL/UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan peratura perundang –
undangan yang berlaku; 10. Surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan atau pemilik atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan;
11. Surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku;
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan
seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”.
c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan: Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
5. Verifikasi dan penandatangan izin a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf
pada lembar izin c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
6. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
D. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
1. Standar Operasional Prosedur Rekomendasi Izin Penelitian.
Jenis Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi Pertimbangan
Dasar Hukum Standar Biaya
(Rp)
Waktu (hari kerja)
Rekomendasi Izin Penelitian
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1. Permendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan
Rp. 0,- (tidak dikenakan biaya).
5 hari kerja sejak surat
Provinsi Bali (Tim Teknis)
Rekomendasi Penelitian. 2. Permendagri Nomor 7 Tahun 2014
tentang perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33
Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
permohonan dan berkas persyaratan
diterima lengkap dan benar.
Persyaratan :
1. Mengajukan Surat Permohonan kepada Gubernur Bali cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
2. Proposal penelitian. 3. Salinan/foto copy kartu tanda penduduk. 4. Surat pernyataan untuk mentaati dan tidak melanggar ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
5. Untuk penelitian Badan Usaha, Organisasi Kemasyarakatan atau Lembaga nirlabalainnya, Surat permohonan disertai berkas salinan / Foto Copy Akta notaris pendirian badan usaha / organisasi Kemasyarakatan/ Lembaga nirlaba lainnya.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan
seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan: Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Pencetakan izin
a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin
dengan permohonan. c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di
paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
5. Verifikasi dan penandatangan izin a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf
pada lembar izin c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
6. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
E. Bidang Tenaga Kerja dan ESDM
1. Standar Operasional Prosedur Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
Jenis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan Dasar Hukum
Standar Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Perpanjangan Izin
Memperkerjakan
Tenaga Kerja
Asing (IMTA)
Dinas Tenaga Kerja
dan ESDM (Tim
Teknis)
1. Undang-Undang Dasar 1945
pasal 27 ayat (2) dan pasal 28. 2. Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab VIII
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 65 Tahun 2012 tentang Tarif
Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97
Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga kerja
Asing. 5. Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan RI Nomor 16
Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri
Ketenagakerjaan RI Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan RI Nomor 16
US. $. 100 /
Bulan
3 (tiga) hari
kerjasejak surat
permohonan dan
berkas
persyaratan
diterima lengkap
dan benar
Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing
6. Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2008 tetang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Provinsi Bali. 7. Peraturan Daerah Provinsi Bali
Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6
Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor
32 Tahun 2013 tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.
Persyaratan :
1. Permohonan diajukan kepada Gubernur Bali cq Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Bali 2. Formulir IMTA yang sudah dilengkapi 3. Bukti Setor Pembayaran Retribusi
4. Copy Polis Asuransi Tenaga Kerja Asing yang bersangkutan 5. Copy Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang masih berlaku
6. Copy Bukti Setor DPKK/Retribusi lama 7. Pas photo ukuran 4X6 berwarna sebanyak 2 (dua) lembar (photo menggunakan kemeja berkerah dan tidak berkaos)
8. Surat Tugas dari Perusahaan atau Surat Kuasa beratrai Rp.6.000,- apabila pengurusannya dilaksanakan oleh Pihak Ketiga, dilengkapi tanggal penugasan dan copy KTP yang bersangkutan
9. Surat Pernyataan dari perusahaan pengguna tenaga kerja asing bahwa tenaga kerja asing bekerja sesuai dengan jabatan dan keahlian.
10. Surat Pernyataan dari perusahaan pengguna tenaga kerja asing bahwa penempatan tenaga kerja asing adalah berdasarkan lokasi kerja lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota
11. Surat Pernyataan Pihak ke Tiga Menyerahkan Dokumen Asli ke Perusahaan ( Kop surat Pihak Ke-3 )
12. Kartu keikutsertaan Tenaga Kerja Asing dalam Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan
seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan. 2. Penerimaan dokumen permohonan
a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”.
c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Pencetakan izin
a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin
dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
5. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf
pada lembar izin c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
6. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
2. Standar Operasional Prosedur Izin Operasional Penyedian Jasa Pekerja / Buruh / Outsourcing
Jenis Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan
Dasar Hukum Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Operasional
Penyedian Jasa
Dinas Tenaga Kerja
dan ESDM (Tim
1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (2) dan pasal 28.
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
3 (tiga) hari kerja sejak
surat permohonan dan
Pekerja/ Buruh/
Outsourcing
Teknis) 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab VIII.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2012 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang
Berlaku Pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri.
5. Peraturan Menteri 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan
sebagian Pelaksanaan Pekerjaan pada Perusahaan Lain.
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali.
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan
Tertentu. 8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 32
Tahun 2013 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Retribusi
Perizinan Tertentu. 9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33
Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
biaya). berkas persyaratan
diterima lengkap dan
benar
Persyaratan : 1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Bali Cq.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Bali. 2. Copy Anggaran Alasan yang didalamnya memuat kegiatan penyedia jasa pekerja/buruh.
3. Copy pengesahan sebagai badan hukum Perseroan Terbatas (PT). 4. Copy Surat Izin Usaha penyedia jasa pekerja/buruh.
5. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP). 6. Copy Surat Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan. 7. Copy Persyaratan Kepemilikan KTR atau Buruh Penyewaan Kantor yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan.
8. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 9. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
10. Surat Keterangan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja beserta Daftar Kepesertaan Tenaga Kerja.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan
a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan terhadap:
Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya, Kepala Bidang
bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen
permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis
a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali. c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan dan
nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin
didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
3. Standar Operasional Prosedur Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Batuan
Jenis Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan
Pemberi Pertimbangan Dasar Hukum
Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Usaha
Pertambangan
Eksplorasi Batuan
Dinas Tenaga Kerja
dan ESDM (Tim
Teknis)
1. Undang – Undang Dasar Tahun 1945 beserta
perubahannya; 2. Undang – Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara; 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
-
Hidup.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara, beserta perubahannya
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun
2010 tentang Pembinaan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun
2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang Reklamasi dan Pascatambang.
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang
Tatacara pemberian wilayah, perizinan, dan pelaporan pada kegiatan usaha
pertambangan mineral dan batubara 11. Keputusan Menteri Pertambangan dan
Energi No 1211.K/008/M.PE/2014 tentang
Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pertambangan Umum.
12. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI No. 3672.K/30/MEM/2917
tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali.
13. Keputusan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral RI No. 1827.K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan
Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017
Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan.
16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Persyaratan permohonan meliputi :
a. Persyaratan administrasi
Untuk badan usaha :
1. Surat permohonan;
2. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP);
3. Profil badan usaha dalam bidang pertambangan;
4. Foto copy akte pendirian perusahaan yang sah;
5. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
6. Sususnan direksi / pengurus dan daftar pemegang saham
Untuk Koperasi :
1. Surat permohonan;
2. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP);
3. Profil Koperasi;
4. Foto copy akte pendirian koperasi yang sah;
5. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
6. Sususnan pengurus.
Untuk Perorangan :
1. Surat Permohonan;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
3. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
b. Persyaratan teknis
1. Foto copy bukti kepemilikan lahan;
2. Surat persetujuan penyuanding;
3. Surat keterangan tenaga ahli pertambangan, tenaga ahli geologi atau tenaga yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga)
tahun; dan
4. Peta Rencana WIUP yang dilengkapi dengan koordinat geografis.
c. Persyaratan lingkungan berupa surat pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan dibidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
d. Persyaratan finansial :
1. Bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah untuk WIUP batuan dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektar; dan
2. Surat pernyataan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi.
Jangka waktu IUP Eksplorasi Batuan paling lama 2 (dua) tahun.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan
seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan
a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan terhadap:
Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
8. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 9. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis
a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali. c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan
dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil.
Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
4. Standar Operasional Prosedur Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan
Jenis Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi Pertimbangan
Dasar Hukum Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Usaha
Pertambangan (IUP) Operasi
Produksi Batuan
Dinas Tenaga Kerja
dan ESDM (Tim Teknis)
1. Undang – Undang Dasar Tahun 1945
beserta perubahannya; 2. Undang – Undang Nomor 4 tahun
2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
Rp. 0,- (tidak
dikeakan biaya).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah
Pertambangan. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, beserta
perubahannya 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55
Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pembinaan Penyelenggaraan
Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 78
Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7
Tahun 2014 tentang Reklamasi dan Pascatambang.
10. Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tatacara
pemberian wilayah, perizinan, dan pelaporan pada kegiatan usaha
pertambangan mineral dan batubara 11. Keputusan Menteri Pertambangan
dan Energi No
1211.K/008/M.PE/2014 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
bidang Pertambangan Umum. 12. Keputusan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral RI No.
3672.K/30/MEM/2917 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan
Pulau Jawa dan Bali. 13. Keputusan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral RI No. 1827.K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah
Teknik Pertambangan Yang Baik 14. Peraturan Daerah Provinsi Bali
Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral
Bukan Logam dan Batuan. 15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 37
Tahun 2018 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang
Pengelolaan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan.
16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33
Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu.
Persyaratan permohonan meliputi :
a. Persyaratan administrasi
Untuk Badan Usaha, Perusahaan Firma dan Komanditer :
1. Surat permohonan;
2. Profil badan usaha dalam bidang pertambangan;
3. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP);
4. Foto copy akte pendirian perusahaan yang sah;
5. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
6. Sususnan direksi / pengurus dan daftar pemegang saham.
Untuk Koperasi :
1. Surat permohonan;
2. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP);
3. Profil Koperasi;
4. Foto copy akte pendirian koperasi yang sah;
5. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
6. Sususnan pengurus.
Untuk Orang Perorangan :
1. Surat Permohonan;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
3. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
b. Persyaratan teknis
1. Peta WIUP dilengkapi dengan batas koordinat geografis;
2. Laporan eksplorasi dan studi kelayakan;
3. Foto copy bukti kepemilikan lahan;
4. Surat persetujuan penyanding
5. Rencana tambang dan rencana reklamasi yang disetujui Instasi Teknis;
6. Rencana kerja dan anggaran biaya;
7. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
8. Surat keterangan tenaga ahli pertambangan / geologi dan atau tenaga yang berpengalaman minimal 3 (tiga) tahun.
c. Persyaratan lingkungan meliputi izin lingkungan
d. Persyaratan finansial :
1. Laporan keuangan tahun terakhir
2. Persyaratan kesanggupan penempatan Jaminan Reklamasi dan Pascatambang
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan: 10. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 11. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis
a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali. c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan
dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf
pada lembar izin c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
5. Standar Operasional Prosedur IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan / atau Pemurnian
Jenis Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi Pertimbangan
Dasar Hukum Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
IUP Operasi
Produksi Khusus
untuk
Pengolahan dan
/ atau
Pemurnian
Dinas Tenaga Kerja
dan ESDM (Tim
Teknis)
1. Undang – Undang Dasar Tahun
1945 beserta perubahannya;
2. Undang – Undang Nomor 4 tahun
2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan
pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan
Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2010 tentang Wilayah
Pertambangan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Pertambangan
Mineral dan Batubara, beserta
perubahannya
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55
Tahun 2010 tentang Pembinaan
dan Pembinaan Penyelenggaraan
Pengelolaan Usaha Pertambangan
Mineral dan Batubara.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 78
Tahun 2010 tentang Reklamasi
dan Pasca Tambang.
9. Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor 7
Tahun 2014 tentang Reklamasi
Rp. 0,- (tidak
dikeakan biaya).
dan Pascatambang.
10. Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor 11
Tahun 2018 tentang Tatacara
pemberian wilayah, perizinan,
dan pelaporan pada kegiatan
usaha pertambangan mineral dan
batubara
11. Keputusan Menteri
Pertambangan dan Energi No
1211.K/008/M.PE/2014 tentang
Keselamatan dan Kesehatan
Kerja bidang Pertambangan
Umum.
12. Keputusan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral RI No.
3672.K/30/MEM/2917 tentang
Penetapan Wilayah
Pertambangan Pulau Jawa dan
Bali.
13. Keputusan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral RI No.
1827.K/30/MEM/2018 tentang
Pedoman Pelaksanaan Kaidah
Teknik Pertambangan Yang Baik
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali
Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Pertambangan
Mineral Bukan Logam dan
Batuan.
15. Peraturan Gubernur Bali Nomor
37 Tahun 2018 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2017
Tentang Pengelolaan
Pertambangan Mineral Bukan
Logam Dan Batuan.
16. Peraturan Gubernur Bali Nomor
33 Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.
Persyaratan permohonan meliputi :
a. Persyaratan administrasi :
Untuk badan usaha :
1. Surat permohonan;
2. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP);
3. Profil badan usaha;
4. Foto copy akte pendirian perusahaan yang sah;
5. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
6. Sususnan direksi / pengurus dan daftar pemegang saham; dan
7. Perjanjian kerjasama dengan pemasok mineral bukan logam dan / atau batuan yang akan dimurnikan yang telah
memiliki izin oleh instansi perizinan.
Untuk Koperasi :
1. Surat permohonan;
2. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP);
3. Profil koperasi;
4. Foto copy akte pendirian koperasi yang sah;
5. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
6. Sususnan pengurus; dan
7. Perjanjian kerjasama dengan pemasok mineral bukan logam dan / atau batuan yang akan dimurnikan yang telah
memiliki izin oleh instansi perizinan.
Untuk Orang perorangan :
1. Surat permohonan;
2. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP);
3. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. Perjanjian kerjasama dengan pemasok mineral bukan logam dan / atau batuan yang akan dimurnikan yang telah
memiliki izin oleh instansi perizinan.
b. Persyaratan teknis :
1. Rencana lokasi pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi khusus untuk pengolahan
dan / atau pemurnian disertai peta lokasi; dan
2. Memiliki tenaga ahli yang berpengalaman di dibidang pertambangan atau pengolahan.
c. Persyaratan lingkungan :
Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.
d. Persyaratan finansial :
1. Laporan keuangan tahun terakhir; dan
2. Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan :
- Harga patokan penjualan mineral bukan logam dan batuan; dan
- Perpajakan, keuangan dan tatacara pembayaran dengan mata uang rupiah.
e. Instansi teknis melakukan pemeriksaan lapangan dan evaluasi teknis terhadap permohonan IUP Operasi Produksi Khusus
untuk pengolahan dan / atau pemurnian.
f. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan evaluasi teknis, Gubernur melalui Instansi perizinan memberikan keputusan
pemebrian atau penolakan permohonan IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan / atau pemurnian.
g. IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan / atau pemurnian dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi
teknis dari instansi teknis.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan: 12. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 13. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis
a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali. c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan
dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf
pada lembar izin c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
6. Standar Operasional Prosedur IUP Operasi Produksi untuk Penjualan
Jenis Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan Dasar Hukum
Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari
kerja)
IUP Operasi
Produksi untuk
Penjualan
Dinas Tenaga Kerja
dan ESDM (Tim
Teknis)
1. Undang – Undang Dasar Tahun
1945 beserta perubahannya;
2. Undang – Undang Nomor 4 tahun
2009 tentang Pertambangan
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
Mineral dan Batubara;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan
pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan
Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2010 tentang Wilayah
Pertambangan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Pertambangan
Mineral dan Batubara, beserta
perubahannya
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55
Tahun 2010 tentang Pembinaan
dan Pembinaan Penyelenggaraan
Pengelolaan Usaha Pertambangan
Mineral dan Batubara.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 78
Tahun 2010 tentang Reklamasi
dan Pasca Tambang.
9. Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor 7
Tahun 2014 tentang Reklamasi
dan Pascatambang.
10. Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor 11
Tahun 2018 tentang Tatacara
pemberian wilayah, perizinan,
dan pelaporan pada kegiatan
usaha pertambangan mineral dan
batubara;
11. Keputusan Menteri
Pertambangan dan Energi No
1211.K/008/M.PE/2014 tentang
Keselamatan dan Kesehatan
Kerja bidang Pertambangan
Umum.
12. Keputusan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral RI No.
3672.K/30/MEM/2917 tentang
Penetapan Wilayah
Pertambangan Pulau Jawa dan
Bali.
13. Keputusan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral RI No.
1827.K/30/MEM/2018 tentang
Pedoman Pelaksanaan Kaidah
Teknik Pertambangan Yang Baik
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali
Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Pertambangan
Mineral Bukan Logam dan
Batuan.
15. Peraturan Gubernur Bali Nomor
37 Tahun 2018 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2017
Tentang Pengelolaan
Pertambangan Mineral Bukan
Logam Dan Batuan.
16. Peraturan Gubernur Bali Nomor
33 Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.
IUP Operasi Produksi untuk Penjualan diberikan kepada Badan Usaha dan / atau perseorangan yang tidak bergerak pada usaha
pertambangan yang dimaksud menjual batuan yang tergali.
Setiap badan usaha dan / atau perorangan hanya dapat diberikan satu jenis IUP Operasia Produksi untuk Penjualan untuk satu
jenis komoditas batuan.
Badan usaha atau perorangan antara lain melaksanakan kegiatan :
a. Pembangunan konstruksi bangunan sipil;
b. Pengerukan alur lalu lintas sungai, danau, dan / atau laut; dan / atau
c. Kegiatan lainnya yang bukan merupakan kegiatan pertambangan murni.
Badan usaha atau perorangan yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual batuan yang tergali
wajib terlebih dahulu mempunyai IUP Operasi Produksi untuk Penjualan.
Persyaratan IUP Operasia Produksi untuk Penjualan meliputi :
a. Perorangan , paling sedikit meliputi :
1. Surat permohonan;
2. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. Foto copy bukti kepemilikan lahan;
4. Surat persetujuan penyanding;
5. Peta situasi lokal kegiatan dengan batas koordinat geografis;
6. Peta / gambar master plan kegiatan yang akan dikerjakan yang disetujui Instansi Teknis;
7. Jumlah volume / tonase batuan yang akan tergal akibat kegiatan yang dilakukan; dan
8. Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
b. Badan usaha , paling sedikit mrliputi :
1. Surat permohonan;
2. Profil Badan Usaha;
3. Foto copy akte pendirian perusahaan yang sah;
4. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5. Foto copy bukti kepemilikan lahan;
6. Surat persetujuan penyanding;
7. Peta situasi lokasi kegiatan dengan batas koordinat geografis;
8. Peta / gambar master plan kegiatan yang dikerjakan yang disetujui Instansi Teknis;
9. Jumlah volume / tonase batuan yang akan tergali akibat kegiatan yang dilakukan; dan
10. Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan
seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”.
c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan
dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
14. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 15. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk
memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku. b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali.
c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin
dengan permohonan. c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di
paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil.
Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
7. Standar Operasional Prosedur Izin Pertambangan Rakyat (IPR)
Jenis Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi Pertimbangan
Dasar Hukum Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin
Pertambangan
Rakyat (IPR)
Dinas Tenaga Kerja
dan ESDM (Tim
Teknis)
1. Undang – Undang Dasar Tahun
1945 beserta perubahannya;
2. Undang – Undang Nomor 4 tahun
2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan
pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan
Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2010 tentang Wilayah
Pertambangan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Pertambangan
Mineral dan Batubara, beserta
perubahannya
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55
Tahun 2010 tentang Pembinaan
dan Pembinaan Penyelenggaraan
Pengelolaan Usaha Pertambangan
Mineral dan Batubara.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 78
Tahun 2010 tentang Reklamasi dan
Pasca Tambang.
9. Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor 7
Tahun 2014 tentang Reklamasi dan
Pascatambang.
10. Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor 11
Tahun 2018 tentang Tatacara
pemberian wilayah, perizinan, dan
pelaporan pada kegiatan usaha
pertambangan mineral dan
batubara
11. Keputusan Menteri Pertambangan
dan Energi No 1211.
K/008/M.PE/2014 tentang
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
bidang Pertambangan Umum.
12. Keputusan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral RI No.
3672.K/30/MEM/2917 tentang
Penetapan Wilayah Pertambangan
Pulau Jawa dan Bali.
13. Keputusan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral RI No.
1827.K/30/MEM/2018 tentang
Pedoman Pelaksanaan Kaidah
Teknik Pertambangan Yang Baik
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali
Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Pertambangan Mineral
Bukan Logam dan Batuan.
15. Peraturan Gubernur Bali Nomor
37 Tahun 2018 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2017 Tentang
Pengelolaan Pertambangan Mineral
Bukan Logam Dan Batuan.
16. Peraturan Gubernur Bali Nomor
33 Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan PTSP.
1. Persyaratan administrasi :
a. Orang perseorangan, paling sedikit meliputi :
1. Surat permohonan;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Komoditas tambang yang dimohon; dan
4. Surat keterangan dari kelurahan / desa setempat.
b. Kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi :
1. Surat permohonan;
2. Komoditas tambang yang dimohon; dan
3. Surat keterangan dari kelurahan / desa setempat.
c. Koperasi setempat, paling sedikit meliputi :
1. Surat permohonan;
2. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. Foto copy skte pendirian koperasi yang telah disahkan;
4. Komoditas tambang yang dimohon; dan
5. Surat keterangan dari kelurahan / desa setempat.
2. Persyaratan teknis berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai :
a. Sumuran / jenjang penggalian paling dalam 10 (sepuluh) meter;
b. Menggunakan pompa mekanik atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power untuk
1 (satu) IPR; dan
c. Tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.
3. Persyaratan finansial berupa laporan keuangan 1 (satu tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan: 16. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 17. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis
a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali. c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan
dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf
pada lembar izin c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil.
Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
8. Standar Operasional Prosedur Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)
Jenis Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi Pertimbangan
Dasar Hukum Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Usaha Jasa
Pertambangan
(IUJP)
Dinas Tenaga Kerja
dan ESDM (Tim
Teknis)
1. Undang-Undang Dasar Tahun
1945 beserta perubahannya. 2. Undang-Undang Nomor 4 tahun
2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang pembinaan
dan pembinaan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan Mineral dan Batubara.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi
dan Pasca Tambang. 9. Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang Reklamasi dan Pascatambang.
10. Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 tahun 2013 tentang Tata Cara
Pemberian Izin khusus di Bidang
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
30 hari
kerjasejak
surat
permohonan
dan berkas
persyaratan
diterima
lengkap dan
benar.
Pertambangan Mineral dan Batubara.
11. Keputusan Menteri
Pertambangan dan Energi No 1211.K/008/M.PE/2014 tentang
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pertambangan
Umum. 12. Keputusan Menteri
Pertambangan dan Energi
No.1204.K/30/MEM/2014 tentang penetapan wilayah
pertambangan jawa dan Bali 13. Peraturan Daerah Provinsi Bali
Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2015 tentang perizinan
Usaha Pertambangan. 15. Peraturan Gubernur Bali Nomor
33 Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.
Persyaratan :
1. Surat permohonan ditujukan Kepada Gubernur Bali C.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
2. Akte pendirian badan usaha yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
3. Fotocopy KTP penanggungjawab. 4. Profil badan usaha
5. Fotocopy NPWP.
6. Sertifikasi peralatan . 7. Fotocopy SIUP.
8. Sertifikasi tenaga teknis. Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan
seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”.
c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan: 18. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
19. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis
a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali. c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan
dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf
pada lembar izin c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
9. Standar Operasional Prosedur Izin Penguahaan Air Tanah (SIPA)
Jenis Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan
Dasar Hukum Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari
kerja)
Izin
Pengusahaan Air
Tanah (SIPA)
Dinas Tenaga Kerja
dan ESDM (Tim
Teknis)
1. Undang-Undang Dasar Tahun
1945 beserta perubahan nya. 2. Undang-Undang Nomor 11
Tahun 1974 tentang pengairan. 3. Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang
Pengusahaan Sumbr Daya Air. 5. Keputusan menteri ESDM
No,1451 K/10/Men/2000, tentang Pedoman Teknis Penyelenggaran Tugas
Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah.
6. Peraturan Gubernur No. 5 Tahun 2016 tentang Perizinan
Air Tanah. 7. Peraturan Gubernur Bali Nomor
33 Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
20 hari
kerjasejak
surat
permohonan
dan berkas
persyaratan
diterima
lengkap dan
benar.
Persyaratan :
1. Surat permohonan ditujukan Kepada Gubernur Bali C.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Bali. 2. Fotocopy identitas pemohon.
3. Fotocopy izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang di perpanjang.
4. Hasil analisa kualitas air tanah sumur pada bulan terakhir. 5. Hasil evaluasi debit air sumur pada bulan terakhir .
6. Fotocopy surat penetapan pajak air tanah 3 (tiga) bulan terakhir
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan
a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan terhadap:
Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan
dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
20. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 21. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk
memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku. b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali.
c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin
a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin
dengan permohonan. c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di
paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf 7. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
10. Standar Operasional Prosedur Izin Eksplorasi / Pengeboran / Penggalian (SIPAT)
Jenis Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan
Dasar Hukum Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Eksplorasi /
Pengeboran /
Penggalian
(SIPAT)
Dinas Tenaga Kerja
dan ESDM (Tim
Teknis)
1. Undang-Undang Dasar Tahun
1945 beserta perubahan nya. 2. Undang-Undang Nomor 11
Tahun 1974 tentang pengairan. 3. Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor
121 Tahun 2015 tentang
-
Pengusahaan Sumbr Daya Air. 5. Keputusan menteri ESDM
No,1451 K/10/Men/2000,
tentang Pedoman Teknis Penyelenggaran Tugas
Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah.
6. Peraturan Gubernur No. 5 Tahun 2016 tentang Perizinan Air Tanah.
7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Persyaratan :
1. Surat permohonan ditujukan Kepada Gubernur Bali C.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
2. Fotocopy identitas pemohon. 3. Fotocopy surat izin perusahaan pengeboran air tanah.
4. Surat pernyataan peruntukan dan kebutuhan air tanah. 5. Denah lokasi titik pengeboran air tanah.
6. Gambar rancangan bangun konstruksi sumur yang telah disetujui dinas.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan
seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan
a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan terhadap:
Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”.
c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan
dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
22. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
23. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk
memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku. b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali. c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan
dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin
a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin
dengan permohonan. c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di
paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
11. Standar Operasional Prosedur Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT)
Jenis Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan Dasar Hukum
Standar Biaya(Rp)
Waktu (hari
kerja)
Izin Perusahaan
Pengeboran Air
Tanah (SIPPAT)
Dinas Tenaga Kerja
dan ESDM (Tim
Teknis)
1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 beserta perubahan nya.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan.
3. Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang
Pengusahaan Sumbr Daya Air. 5. Keputusan menteri ESDM
No,1451 K/10/Men/2000,
tentang Pedoman Teknis Penyelenggaran Tugas
Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah.
6. Peraturan Gubernur No. 5 Tahun 2016 tentang Perizinan
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
20 hari
kerjasejak
surat
permohonan
dan berkas
persyaratan
diterima
lengkap dan
benar.
Air Tanah. 7. Peraturan Gubernur Bali Nomor
33 Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan PTSP.
Persyaratan :
1. Surat permohonan ditujukan Kepada Gubernur Bali C.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
2. Fotocopy identitas pemohon. 3. Surat pernyataan peruntukkan dan kebutuhan air tanah. 4. Surat pernyataan kesanggupan memasang meter air.
5. Laporan pengeboran air : a. Hasil uji tahanan jenis lapisan batuan (lagging test).
b. Gambar konstruksi sumur yang di setujui dinas. c. Hasil uji pemompaan debit sumur (pumping test).
d. Hasil analisa kualitas air tanah. 6. Surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL), UKL-UPL, atau Amdal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –
undangan.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan
seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan
a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan terhadap:
Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”.
c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan
dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
24. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 25. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan 4. Rekomendasi Teknis
a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali. c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan
dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin
a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin
dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf
pada lembar izin c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil.
Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
12. Standar Operasional Prosedur Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)
Jenis Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi Pertimbangan
Dasar Hukum Standar Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Usaha Jasa
Penunjang
Tenaga Listrik
(IUJPTL)
Dinas Tenaga Kerja
dan ESDM (Tim
Teknis)
1. UU No.30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan. 2. UU No. 30 Tahun 2007 tentang
Energi. 3. UU No.23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. 4. PP No. 14 Tahun 2012 tentang
kegiatan usaha penyediaan
tenaga listrik 5. PP No.23 Tahun 2014 tentang
perubahan atas PP No.14 tahun 2012 tentang kegiatan usaha
penyediaan tenaga listrik. 6. PP No.62 tahun 2012 tentang
usaha jasa penunjang tenaga
listrik.
Rp. 0,- (tidak
dikenakan biaya).
22 hari
kerjasejak
surat
permohonan
dan berkas
persyaratan
diterima
lengkap dan
benar.
7. PP No. 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan.
8. PP No. 23 Tahuan 2014 tentang
Perubahan Atas PP No.14 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan
Tenaga Listrik. 9. Permen ESDM No.28 Thun 2012
tentang tata cara permohonan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
10. Permen ESDM No.29 Tahun 2012 tentang kapasitas pembangkit
tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang dilaksanakan
berdasarkan izin operasi. 11. Permen ESDM No.35 tahun 2013
tentang tata cara perizinan
ketenagalistrikan. 12. Peraturan Gubernur Bali No. 7
tahun 2016 tentang Perizinan usaha energi baru terbukkan dan
ketenagalistrikan 13. Peraturan Gubernur Bali No. 33
Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Persyaratan :
1. Data administrasi.
a. Identitas pemohon. b. Akte Pendirian badan usada c. Profil badan usaha.
d. NPWP.
e. Surat keterangan domosili.
2. Data Teknis. a. Sertifikat badan usaha, kecuali untuk jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik
tegangan rendah dan lembaga Sertifikatsi Bdan Usaha; b. Rencana pengembangan kantor wilayah untuk lembaga sertifikasi badan usaha pemeriksaan dan pengujian instalasi
pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah; c. Surat penetapan pananggung jawab teknik d. Sertifikat kompetensi tenaga listrik
e. Dokumen sistem manajemen mutu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan
a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan terhadap:
Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan
dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
26. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 27. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis
a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali. c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan
dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin
a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin
dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf
pada lembar izin c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
13. Standar Operasional Prosedur Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (BIOFUEL)
Jenis Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya(Rp)
Waktu (hari
kerja)
Izin Usaha Niaga Dinas Tenaga Kerja 1. UU No. 30 Tahun 2007 tentang Rp. 0,- (tidak 22 hari
Bahan Bakar
Nabati
(BIOFUEL)
dan ESDM (Tim
Teknis)
Energi. 2. UU No.23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.
3. Permen ESDM Nomor 20 tahun 2014 tentang perubahan kedua
atas Permen ESDM Nomor 32 tahun 2008 tentang Penyediaan
Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati sebagai Bahan Bakar lain.
4. Peraturan Gubernur Bali No. 7 Tahun 2016 tentang Perizinan
Usaha Energi Baru dan Ketenaga Kelistrikkan.
5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.
dikenakan biaya). kerjasejak
surat
permohonan
dan berkas
persyaratan
diterima
lengkap dan
benar.
Persyaratan :
1. Surat permohonan ditujukan Kepada Gubernur Bali C.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali
2. Data administrasi :
a. Akte pendirian badan usaha dengan lingkup usaha bidang energi dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan
dari instansi yang berwenang. b. Biodata badan usaha (company profile).
c. NPWP. d. DTP (Surat tanda Daftar Perusahaan).
e. Surat keterangan domisili badan usaha (yang masih berlaku). f. Surat pernyataan tertulis diatas materai mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan
yang berlaku. g. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesediaan dilakukan inspeksi lapangan.
3. Data Teknis :
a. Izin prinsip. b. Sumber perolehan bahan bakar nabati sebagai bahan bakar lain yang diusahkan.
c. Data standar dan mutu (spesifikasi) bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain yang diangankan. d. Nama dan merek dagang bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar untuk rentail.
e. Fasilitas dan sarana kegiatan usaha niaga bahan bakar nabati sebagai bahan bakar lain. f. Informasi kelayakan usaha. g. Pernyataan tertulis diatas materai Rp.6000,- mengenai kemampuan penyediaan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai
bahan bakar lain. h. Pernyataan secara tertulis diatas materai Rp. 6000,- mengenai kesanggupan untuk memenuhi aspek keselamatan dan
kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan
seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan
a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan terhadap:
Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”.
c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan
dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
28. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 29. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis
a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali.
c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di
paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf
pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
14. Standar Operasional Prosedur Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara (IUJPTLS)
Jenis Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan Dasar Hukum
Standar Biaya(Rp)
Waktu (hari
kerja)
Izin Usaha
Penyediaan
Tenaga Listrik
Sementara
(IUJPTLS)
Dinas Tenaga Kerja
dan ESDM (Tim
Teknis)
1. UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi
2. UU No.30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan.
3. UU No.23 Tahun 2014 tentang
pemerintahan daerah. 4. PP No. 14 Tahun 2012 tentang
kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik.
5. PP No.62 tahun 2012 tentang usaha jasa penunjang tenaga listrik.
6. PP No. 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan.
7. PP No. 23 Tahuan 2014 tentang Perubahan Atas PP No.14
tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
8. Permen ESDM No.28 Thun 2012 tentang tata cara permohonan
wilayah usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan
umum. 9. Permen ESDM No.29 Tahun
2012 tentang kapasitas
pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang
dilaksanakan berdasarkan izin
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
22 hari
kerjasejak
surat
permohonan
dan berkas
persyaratan
diterima
lengkap dan
benar.
operasi. 10. Permen ESDM No.35 tahun 2013
tentang tata cara perizinan
ketenagalistrikan. 11. Peraturan Gubernur Bali No. 7
tahun 2016 tentang Perizinan usaha energi baru terbukkan
dan ketenagalistrikan. 12. Peraturan Gubernur Bali Nomor
33 Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Persyaratan :
1. Data administrasi.
a. Identitas pemohon. b. Profil pemohon. c. NPWP.
2. Data teknis. a. Studi kelayakan awal.
b. Surat penetapan sebagai calon pengembang usaha penyediaan tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik selaku calon pembeli tenaga listrik atau penyewa jaringan tenaga listrik untuk usaha pembangkit tenaga
listrik , usaha transmisi tenaga listrik, atau usaha distribusi tenaga listrik
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan
a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan terhadap:
Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
30. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 31. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis
a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk
memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku. b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali.
c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin
dengan permohonan. c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di
paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
15. Standar Operasional Prosedur Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)
Jenis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi Pertimbangan
Dasar Hukum Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Usaha
Penyediaan
Tenaga Listrik
(IUPTL)
Dinas Tenaga Kerja
dan ESDM (Tim
Teknis)
1. UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi;
2. UU No.30 Tahun 2009 tentang
ketenagalistrikan. 3. UU No.23 Tahun 2014 tentang
pemerintahan daerah. 4. PP No. 14 Tahun 2012 tentang
kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik.
5. PP No.62 tahun 2012 tentang
usaha jasa penunjang tenaga listrik.
6. PP No. 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan.
7. PP No. 23 Tahuan 2014 tentang Perubahan Atas PP No.14 tentang
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
22 hari
kerjasejak
surat
permohonan
dan berkas
persyaratan
diterima
lengkap dan
benar.
Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik..
8. Permen ESDM No.28 Thun 2012
tentang tata cara permohonan wilayah usaha penyediaan tenaga
listrik untuk kepentingan umum. 9. Permen ESDM No.29 Tahun 2012
tentang kapasitas pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang dilaksanakan
berdasarkan izin operasi. 10. Permen ESDM No.35 tahun 2013
tentang tata cara perizinan ketenagalistrikan.
11. Peraturan Gubernur Bali No. 7 tahun 2016 tentang Perizinan usaha energi baru terbukkan dan
ketenagalistrikan. 12. Peraturan Gubernur Bali Nomor
33 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.
Persyaratan :
1. Data administrasi. a. Identitas pemohon.
b. Profil pemohon. c. NPWP.
2. Data teknis
a. Studi kelayakan awal.
b. Surat penetapan sebagai calon pengembang usaha penyediaan tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik selaku calon pembeli tenaga listrik atau penyewa jaringan tenaga listrik untuk usaha pembangkit tenaga
listrik , usaha transmisi tenaga listrik, atau usaha distribusi tenaga listrik
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan
a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan terhadap:
Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan
dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
32. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 33. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk
memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku. b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali.
c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin
a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin
dengan permohonan. c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di
paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil.
Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
16. Standar Operasional Prosedur Izin Operasi Ketenagalistrikan (IO)
Jenis Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi Pertimbangan
Dasar Hukum Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Operasi
Ketenagalistrikan
(IO)
Dinas Tenaga Kerja
dan ESDM (Tim
Teknis)
1. UU No.30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan. 2. UU No. 30 Tahun 2007 tentang
Energi. 3. UU No.23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.
4. PP No. 14 Tahun 2012 tentang
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
22 hari
kerjasejak
surat
permohonan
dan berkas
persyaratan
kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik
5. PP No.23 Tahun 2014 tentang
perubahan atas PP No.14 tahun 2012 tentang kegiatan usaha
penyediaan tenaga listrik. 6. PP No.62 tahun 2012 tentang
usaha jasa penunjang tenaga listrik.
7. PP No. 27 Tahun 2012 tentang
izin lingkungan. 8. PP No. 23 Tahuan 2014 tentang
Perubahan Atas PP No.14 tentang Kegiatan Usaha
Penyediaan Tenaga Listrik. 9. Permen ESDM No.28 Thun 2012
tentang tata cara permohonan
wilayah usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan
umum. 10. Permen ESDM No.29 Tahun
2012 tentang kapasitas pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang
dilaksanakan berdasarkan izin operasi.
11. Peraturan Gubernur Bali No. 7 tahun Permen ESDM No.35
tahun 2013 tentang tata cara perizinan ketenagalistrikan.
12. 2016 tentang Perizinan usaha
energi baru terbukkan dan ketenagalistrikan.
diterima
lengkap dan
benar.
13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2018 Tentang PTSP.
Persyaratan :
1. Data administrasi. a. Identitas pemohon.
b. Profil pemohon. c. NPWP.
2. Data teknis.
a. Lokasi instalasi termasuk tata kerja (gambar situasi). b. Diagram satu garis;
c. Jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik; d. Jadwal pembangunan;
e. Jadwal pengorepasian. 3 .Dokumen lingkungan.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan
seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”.
c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan
dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
34. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 35. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk
memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku. b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali.
c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin
dengan permohonan. c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di
paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil.
Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
17. Standar Operasional Prosedur Surat Keterangan Terdaftar Ketenagalistrikan (SKT) Kapasitas >25Kva sd. 200 kVA
Jenis Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan Dasar Hukum
Standar Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Surat
Keterangan
Terdaftar
Ketenagalistrikan
(SKT) Kapasitas
>25Kva sd. 200
kVA
Dinas Tenaga Kerja
dan ESDM (Tim
Teknis)
1. UU No.30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan. 2. UU No. 30 Tahun 2007 tentang
Energi. 3. UU No.23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. 4. PP No. 14 Tahun 2012 tentang
kegiatan usaha penyediaan
tenaga listrik 5. PP No.23 Tahun 2014 tentang
perubahan atas PP No.14 tahun 2012 tentang kegiatan usaha
penyediaan tenaga listrik. 6. PP No.62 tahun 2012 tentang
usaha jasa penunjang tenaga
listrik.
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
22 hari
kerjasejak
surat
permohonan
dan berkas
persyaratan
diterima
lengkap dan
benar.
7. PP No. 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan.
8. PP No. 23 Tahuan 2014 tentang
Perubahan Atas PP No.14 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan
Tenaga Listrik. 9. Permen ESDM No.28 Thun 2012
tentang tata cara permohonan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
10. Permen ESDM No.29 Tahun 2012 tentang kapasitas pembangkit
tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang dilaksanakan
berdasarkan izin operasi. 11. Permen ESDM No.35 tahun 2013
tentang tata cara perizinan
ketenagalistrikan. 12. Peraturan Gubernur Bali No. 7
tahun 2016 tentang Perizinan usaha energi baru terbukkan dan
ketenagalistrikan. 13. Peraturan Gubernur Bali No. 33
Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Persyaratan :
1. Data administrasi.
a. Identitas pemohon. b. Akte Pendirian badan usada c. Profil badan usaha.
d. NPWP.
e. Surat keterangan domosili.
1. Data Teknis. a. Sertifikat badan usaha, kecuali untuk jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik
tegangan rendah dan lembaga Sertifikatsi Bdan Usaha; b. Rencana pengembangan kantor wilayah untuk lembaga sertifikasi badan usaha pemeriksaan dan pengujian instalasi
pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah; c. Surat penetapan pananggung jawab teknik d. Sertifikat kompetensi tenaga listrik
e. Dokumen sistem manajemen mutu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan
a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan terhadap:
Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan
dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
36. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 37. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis
a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali. c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan
dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin
a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin
dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf
pada lembar izin c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
18. Standar Operasional Prosedur Laporan Kapasitas <25 kVA
Jenis Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya(Rp)
Waktu (hari
kerja)
Laporan
Kapasitas <25
kVA
Dinas Tenaga Kerja
dan ESDM (Tim
Teknis)
1. UU No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
2. UU No. 30 Tahun 2007 tentang
Energi. 3. UU No.23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. 4. PP No. 14 Tahun 2012 tentang
kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik
5. PP No.23 Tahun 2014 tentang
perubahan atas PP No.14 tahun 2012 tentang kegiatan usaha
penyediaan tenaga listrik. 6. PP No.62 tahun 2012 tentang
usaha jasa penunjang tenaga listrik.
7. PP No. 27 Tahun 2012 tentang izin
lingkungan. 8. PP No. 23 Tahuan 2014 tentang
Perubahan Atas PP No.14 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan
Tenaga Listrik. 9. Permen ESDM No.28 Thun 2012
tentang tata cara permohonan
wilayah usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
10. Permen ESDM No.29 Tahun 2012 tentang kapasitas
pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang dilaksanakan berdasarkan izin
operasi. 11. Permen ESDM No.35 tahun 2013
Rp. 0,- (tidak
dikenakan biaya).
22 hari
kerjasejak
surat
permohonan
dan berkas
persyaratan
diterima
lengkap dan
benar.
tentang tata cara perizinan ketenagalistrikan.
12. Peraturan Gubernur Bali No. 7
tahun 2016 tentang Perizinan usaha energi baru terbukkan dan
ketenagalistrikan. 13. Peraturan Gubernur Bali No. 33
Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Persyaratan :
1. Data administrasi
a. Identitas pemohon. b. Akte Pendirian badan usada
c. Profil badan usaha. d. NPWP. e. Surat keterangan domosili.
2. Data Teknis a. Sertifikat badan usaha, kecuali untuk jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik
tegangan rendah dan lembaga Sertifikatsi Bdan Usaha; b. Rencana pengembangan kantor wilayah untuk lembaga sertifikasi badan usaha pemeriksaan dan pengujian instalasi
pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah;
c. Surat penetapan pananggung jawab teknik d. Sertifikat kompetensi tenaga listrik
e. Dokumen sistem manajemen mutu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”.
c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan: 38. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 39. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis
a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali. c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan
dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf
pada lembar izin c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
F. Bidang Lingkungan
1. Standar Operasional Prosedur Izin Lingkungan
Jenis Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan Dasar Hukum
Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari
kerja)
Izin Lingkungan Dinas Lingkungan
Hidup (Tim Teknis)
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup; 2. PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin
Lingkungan; 3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor :5 tahun 2016 tentang jenis – jenis
rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak
lingkungan hidup;
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
16 Hari Kerja
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan lingkungan Hidup;
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman
keterlibatan masyarakat dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Hidup dan izin Lingkungan; 6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor 8 Tahun 2013 tentang tata laksana
penilaian dan pemeriksaan dokumen Lingkungan Serta Penerbitan Izin
Lingkungan; 7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup
nomor 5 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisi Mengenai dampak Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Gubernur Bali No. 33 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.
Persyaratan :
1. Mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali;
2. Rekomendasi UKL – UPL dari Kepala Lingkungan Hidup Provinsi Bali;
3. Formulir UKL – UPL yang telah disyahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan
seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”.
c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
40. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 41. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing Jenis Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan. b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin
dengan permohonan. c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di
paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
5. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
6. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil.
Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
2. Standar Operasional Prosedur Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) Skala Provinsi.
Jenis Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi Pertimbangan
Dasar Hukum Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin
Pengumpulan
Limbah Bahan
Berbahaya
Beracun (B3)
Skala Provinsi.
Dinas Lingkungan
Hidup (Tim Teknis)
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
3. Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol Label Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun; 4. Peraturan Menteri Lingkungan
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
16 Hari Kerja
Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun; 5. Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan
Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan
Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh
Pemerintah Daerah; 6. Peraturan Daerah Provinsi Bali
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Oraganisasi dan Tata Kerja Perangkat Perangkat Daerah
Provinsi Bali; 7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 88
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan
fungsi, serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali.
8. Peraturan Gubernur Bali No. 33
Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Persyaratan :
1. Permohonan diajukan kepada Gubernur Bali c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Bali (tanda tangan, stempel basah diatas materai Rp. 6000)
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Identitas Direktur
3. Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen materai Rp. 6.000
4. Amdal/ UKL/UPL/Izin Lingkungan
5. IMB
6. SIUP
7. TDP
8. Keterangan Lokasi (nsms tempat / letak, luas, titik koordinat)
9. Jenis – jenis Limbah yang akan di kelola
10. Jumlah limbah B3 (Untuk Jenis Limbah yang akan dikelola
11. Karakteristik per jenis Limbah yang akan dikelola
12. Tata letak Penempatan Limbah di Tempat Penyimpanan Sementara
13. Desain Konstruksi tempat Penyimpanan
14. Lay Out Kegiatan
15. Uraian tentang proses pengumpulan dan perpindahan limbah (asal limbah dan titik akhir perjalan limbah)
16. Surat kesepakatan antar pengumpulan dan pengolah/ pemanfaatan / penimbun limbah
17. Uraian tentang pengelolaan pasca pengumpulan
18. Perlengkapan sistem tanggap darurat
19. Tata letak saluran drainase
20. Lingkup area kegiatan pengumpulan
Persyaratan khusus :
Jika proses perizinan dan non perizinan tidak dilakukan oleh penanggung jawab atau pimpinan perusahaan, agar melampirkan
Surat Kuasa (sesuai format yang telah ditentukan) yang ditandatangani di atas materai yang cukup.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan
seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap:
Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
42. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 43. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Pencetakan izin
a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin
dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
5. Verifikasi dan penandatangan izin a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
6. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil.
Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
G. Bidang Pariwisata
1. Standar Operasional Prosedur Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan
Insentif Konferensi dan Pameran.
Jenis Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya(Rp)
Waktu (hari
kerja)
Tanda Daftar
Usaha Pariwisata
(TDUP) Usaha
Jasa
Penyelenggaraan
Pertemuan,
Perjalanan
Insentif
Konferensi dan
Pameran.
Dinas Pariwisata
(Tim Teknis)
1. Undang-Undang No. 10 Tahun
2009 tentang Kepariwisataan; 2. Peraturan Menteri Pariwisata
Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;
3. Peraturan Gubernur Bali No. 33 Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Rp. 0,- (tidak
dikenakan biaya).
7 – 14 hari
Persyaratan :
1. Pemohon Pendaftaran Usaha pariwisata Di Ajukan Secara Tertulis oleh Pengusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Dengan Materai Rp. 6000,-
2. Foto copy akte pendirian badan usaha yang mencamtumkan usaha jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif Konferensi Pameransebagai maksud dan tujuannya, serta perubahannya apabila ada.
3. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
4. Fotocopy Surat Ijin Tempat Usaha (SITU). 5. Foto copy izin undang – undang gangguan (HO).
6. Dokumen UKL/UPL atau SPPL. 7. Pengajuan dokumen yang disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau mmperlihatkan fotocopy atau
salinan yang telah di legalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan 8. Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen adalah absah, benar dan sesuai dengan
fakta
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan
seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan
a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan terhadap:
Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”.
c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan
dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
44. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
45. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
5. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
6. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil.
Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
2. Standar Operasional Prosedur Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Daya Tarik Wisata (DTW)
Jenis Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya(Rp)
Waktu (hari
kerja)
Tanda Daftar
Usaha Pariwisata
(TDUP) Daya
Tarik Wisata
(DTW) Lintas
Kab. / Kota
Dinas Pariwisata
(Tim Teknis)
1. Undang-Undang No. 10 Tahun
2009 tentang Kepariwisataan; 2. Peraturan Menteri Pariwisata
Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;
3. Peraturan Gubernur Bali No. 33 Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Rp. 0,- (tidak
dikenakan biaya).
7 – 14 hari
Persyaratan :
1. Pemohon Pendaftaran Usaha data tarik wisata diajukan Secara tertulis oleh pengusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Dengan Materai Rp. 6000,-
2. Foto copy akta pendirian badan usaha yang mencamtumkan usaha daya tarik wisatasebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, untuk usaha yang berbentuk badan usaha, atau fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk
usaha perseorangan. 3. Fotocopy bukti hak pengelolaan dari pemilik daya tarik wisata.
4. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 5. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU). 6. Izin undang – undang gangguan (HO).
7. Dokumen UKL/UPL atau SPPL. 8. Pengajuan dokumen yang disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau memperlihatkan fotocopy atau salinan
yang telah di legalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan 9. Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
46. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 47. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Pencetakan izin
a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin
dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
5. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf
pada lembar izin c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
6. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
3. Standar Operasional Prosedur Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Kawasan Pariwisata
Jenis Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan Dasar Hukum
Standar Biaya(Rp)
Waktu (hari
kerja)
Tanda Daftar
Usaha Pariwisata
(TDUP) Kawasan
Pariwisata
Dinas Pariwisata
(Tim Teknis)
1. Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
2. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pendaftaran Usaha Pariwisata; 3. Peraturan Gubernur Bali No. 33
Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
7 – 14 hari
Persyaratan :
1. Pemohon Pendaftaran Usaha kawasan pariwisata diajukan secara tertulis oleh perusahaan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Dengan Materai Rp. 6000,-
2. Foto copy akta pendirian badan usaha yang mencamtumkan usaha kawasan pariwisata sebagai maksud dan tujuannya,
beserta perubahannya apabila ada, untuk usaha yang berbentuk badan usaha, atau fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk usaha perseorangan.
3. Fotocopy bukti hak pengelolaan / hak atas tanah pengelolaan kawasan pariwisata. 4. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
5. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU). 6. Izin undang – undang gangguan (HO). 7. Dokumen UKL/UPL atau SPPL.
8. Pengajuan dokumen yang disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau memperlihatkan fotocopy atau salinan yang telah di legalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
9. Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
48. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 49. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
5. Verifikasi dan penandatangan izin a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
6. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
4. Standar Operasional Prosedur Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Wisata Tirta
Jenis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi Pertimbangan
Dasar Hukum Standar Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Tanda Daftar
Usaha Pariwisata
(TDUP) Usaha
Wisata Tirta.
Dinas Pariwisata
(Tim Teknis)
1. Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
2. Peraturan Menteri Pariwisata
Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pendaftaran Usaha Pariwisata; 3. Peraturan Daerah Provinsi Bali
nomor 7 tahun 2007 tentang usaha penyediaan sarana wisata tirta.
4. Peraturan Gubernur Nomor 24 tahun 2008 tentang Izin Usaha
Penyediaan Sarana Wisata Tirta. 5. Peraturan Gubernur Bali No. 33
Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Rp. 0,- (tidak
dikenakan biaya).
7 – 14 hari
Terpadu Satu Pintu
Persyaratan :
1. Permohonan Pendaftaran usaha pariwisata Di Ajukan Secara Tertulis oleh Pengusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Dengan Materai Rp. 6000,- 2. Foto copy akte pendirian badan usaha yang mencamtumkan usaha tirta sebagai maksud dan tujuannya, serta
perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbadan usaha, atau fotocopy KTP untuk pengusaha perseorangan; 3. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
4. Fotocopy Surat Ijin Tempat Usaha (SITU); 5. Foto copy izin undang – undang gangguan (HO); 6. Dokumen UKL/UPL atau SPPL;
7. Fotocopy izin lokasi bagi kegiatan wisata tirta yang sifatnya menetap di laut; 8. Khusus untuk sub jenis usaha dermaga bahari TDUP dijadikan dasar untuk mengurus dan memperoleh izin operasional,
selanjutnya pengusaha wajib mengajukan permohonan kembali untuk pemutahiran daftar usaha pariwisata dengan melampiran fotocopy izin operasional yang telah dilegalisasi / disahkan.
9. Daftar peralatan dan dokumen kelayakan 10. Daftar dive master dan / atau instruktur 11. Dokumen tenaga kerja
12. Pengajuan dokumen yang diftcopy disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau memperlihatkan fotocopy atau salinan yang telah di legalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
13. Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan
seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan
a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan terhadap:
Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
50. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 51. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Pencetakan izin
a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin
dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
5. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf
pada lembar izin c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
6. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
5. Standar Operasional Prosedur Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Usaha Jasa Perjalanan Wisata
Jenis Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya(Rp)
Waktu (hari
kerja)
Tanda Daftar
Usaha Pariwisata
(TDUP) Usaha
Jasa Perjalanan
Wisata
Dinas Pariwisata
(Tim Teknis)
1. Undang–Undang nomor 10 tahun 2009 tentang
Kepariwisataan. 2. Peraturan Menteri Pariwisata
Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;
3. Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 1 tahun 2010 tentang
Usaha Perjalanan Wisata 4. Peraturan Gubernur Bali No. 33
Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Rp. 0,- (tidak
dikenakan biaya).
7 – 14 hari
Persyaratan :
1. Pemohon Pendaftaran Usaha pariwisata Di Ajukan Secara Tertulis oleh Pengusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Dengan Materai Rp. 6000,-
2. Foto copy akte pendirian badan usaha yang mencamtumkan usaha perjalanan wisata sebagai maksud dan tujuannya, serta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbadan usaha, atau fotocopy KTP untuk pengusaha
perseorangan 3. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
4. Fotocopy Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) 5. Foto copy izin undang – undang gangguan (HO)
6. Dokumen UKL/UPL atau SPPL 7. Pengajuan dokumen yang disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau memperlihatkan fotcoy atau salinan
yang telah di legalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
8. Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan
a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan terhadap:
Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
52. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
53. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
5. Verifikasi dan penandatangan izin a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf
pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
6. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
H. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1. Standar Operasional Prosedur Rekomendasi Teknis Galian Jalan Provinsi
Jenis Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi Pertimbangan
Dasar Hukum Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Rekomendasi
Teknis Galian
Jalan Provinsi
Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan
Ruang (Tim Teknis)
1. UU Nomor 38 Tahun 2004
tentang Jalan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 34
Tahun 2006 tentang Jalan; 3. Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Bagian Jalan;
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 50 Tahun 2013 tentang Standar
Operasional Prosedur Dinas-Dinas Di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Bali; 5. Peraturan Gubernur Bali No. 33
Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
5 (lima) hari
kerja setelah
berkas lengkap
Persyaratan :
1. Indentitas Pemohon :
a. Fotocopy Akte Perusahaan;
b. Fotocopy KTP;
c. Surat Pernyataan Kesanggupan.
2. Indentitas Perusahaan Pelaksana :
a. Fotocopy Akte Perusahaan;
b. Fotocopy KTP;
c. Pengawas Lapangan dr pemohon.
3. Persyaratan Teknis :
a. Lokasi;
b. Jenis Pemanfaatan;
c. Jadwal Waktu Pelaksanaan;
d. Rencana Teknis Rinci, gambar, dan bahan konstruksi;
e. Metode pelaksanaan;
f. RAB, Jaminan Pelaksanaan
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan: 54. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 55. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis
a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali. c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan
dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf
pada lembar izin c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil.
Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
2. Standar Operasional Prosedur Rekomendasi Teknis Ijin Pemanfaatan Infrastruktur Sumber Daya Air
Jenis Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi Pertimbangan
Dasar Hukum Standar Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Rekomendasi
Teknis Ijin
Pemanfaatan
Infrastruktur
Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan
Ruang (Tim Teknis)
1. Undang – Undang Republik
Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
2. Undang – Undang Republik Indonesua No. 26 Tahun 2007
Rp. 0,- (tidak
dikenakan biaya).
3 hari kerja
setelah
diterima
rekomendasi
Sumber Daya Air tentang Penataan Ruang; 3. Undang – undang Republik
Indonesia No. 1 Tahun 2014
tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil;
4. Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2007
tentan Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
7. Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai;
8. Peraturan Meneteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
No. 07/PRT/M/2015 tentang Pengamanan Pantai
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Bali; 10. Peraturan Daerah Provinsi Bali
teknis dari
OPD Teknis
No. 8 Tahun 2015 tentang Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Bali No. 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Oraganisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu; 13. Peraturan Gubernur Bali No. 33
Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Persyaratan :
Irigasi :
1. Identitas Pemohon :
a. Fotocopy Akte Perusahaan ;
b. Fotocopy KTP;
c. Surat Pernyataan Kesanggupan;
2. Identitas Perusahaan Pelaksana;
a. Fotocopy Akte Perusahaan;
b. Fotocopy KTP;
c. Pengawas Lapangan dari Pemohon;
3. Persyaratan Teknis;
a. Lokasi;
b. Jenis Pemanfaatan;
c. Jadwal Waktu Pelaksanaan;
d. Rencana Teknis Rinci, gambar dan bahan konstruksi;
e. Metode pelaksanaaan;
f. RAB, Jaminan Pelaksanaan
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan: 56. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 57. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk
memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku. b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali.
c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf
pada lembar izin c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
Pengaman pantai :
Persyaratan :
1. Mengajukan Permohonan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Bali Bermaaterai 6000
2. Foto copy akta perusahaan
3. Foto copy KTP Pemohon
4. Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Semua Persyaratan yang ditentukan dalam surat izin
5. Peta Lokasi Pelaksanaan
6. Jadwal / Waktu Pelaksanaan
7. RAB dan Gambar Konstruksi
8. Dokumen Lingkungan
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan
seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan
a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan terhadap:
Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”.
c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan
dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
58. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
59. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk
memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku. b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali.
c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf
pada lembar izin c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil.
Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
I. Bidang Perdagangan dan Perindustrian
1. Standar Operasional Prosedur Angka Pengenal Imporir (API)
Jenis Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi Pertimbangan
Dasar Hukum Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Angka
Pengenal Imporir
(API)
Dinas Perdagangan
dan Perindustrian
(Tim Teknis)
1. Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 tanggal 9
Oktober 2009 tentang Ketentuan
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
5 hari
kerjasejak
surat
di bidang Impor 2. Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012
tanggal 1 Mei 2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal
Impor 3. Permendag Nomor 71/M-
DAG/PER/9/2013 tanggal 12Desember 2013 tentang pendelegasian kewenangan
penerbitan Angka pengenal Impor Penyelenggaraan
Pelayanan terpadu Satu Pintu. 4. Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 tanggal 9 Oktober 2009 tentang Ketentuan
di bidang Impor 5. Peraturan Gubernur Bali No. 33
Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
permohonan
dan berkas
persyaratan
diterima
lengkap dan
benar.
Persyaratan :
1. Persyaratan API-U
a. Foto Copy akte notaris pendirian perusahaan dan perubahannya jika ada. b. Foto Copy Surat kterangan domisili kantor pusat perusahaan yang masih berlaku dari kantor kelurahan setempat atau
fotocopy perjanjian sewa tempat berusaha dengan pengelola atau pemilik bangunan. c. Foto Copy Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Usaha Lain yang sejenisnya yang di terbitkan oleh
Instansi/dinas berwenang dibidang perdagangan atau penanaman modal. d. Foto Copy Tanda Pendaftaran perusahaan (TDP). e. Foto Copy Nomor Pokok wajib pajak (NPWP) Perusahaan atau Perorangan dan penanggung jawab Perusahaan
f. Referensi dari bank Devisa.
g. FotoCopy KTP atau Paspor dari Pengurus atau Direksi Perusahaan dan h. Fas foto Terakhir dengan latar belakang warna Merah masing – masing pengurus atau Direksi perusahaan 2 (dua) lembar
ukuran 3 x 4cm.
2. Persyaratan API-P a. Foto Copy akte notaris pendirian perusahaan dan perubahannya jika ada.
b. Foto Copy Surat kterangan domisili kantor pusat perusahaan yang masih berlaku dari kantor kelurahan setempat atau fotocopy perjanjian sewa tempat berusaha dengan pengelola atau pemilik bangunan.
c. Foto Copy Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Usaha Lain yang sejenisnya yang di terbitkan oleh
Instansi/dinas berwenang dibidang perdagangan atau penanaman modal. d. Foto Copy Tanda Pendaftaran perusahaan (TDP).
e. Foto Copy Nomor Pokok wajib pajak (NPWP) Perusahaan atau Perorangan dan penanggung jawab Perusahaan f. Referensi dari bank Devisa.
g. FotoCopy KTP atau Paspor dari Pengurus atau Direksi Perusahaan dan h. Fas foto Terakhir dengan latar belakang warna Merah masing – masing pengurus atau Direksi perusahaan 2 (dua) lembar
ukuran 3 x 4cm.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan
a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan terhadap:
Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”.
c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan
dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
60. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 61. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
5. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf
pada lembar izin c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
6. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil.
Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
2. Standar Operasional Prosedur Izin Usaha Industri (IUI) Besar
Jenis Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi Pertimbangan
Dasar Hukum Standar Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Usaha
Industri (IUI)
Besar
Dinas Perdagangan
dan Perindustrian
(Tim Teknis)
1. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah
Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor
107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri Tanggal 23 Desember 2015;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2016
Tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi untuk
klasifikasi Usaha Industri Tanggal 26 Juni 2016;
5. Peraturan Gubernur Bali Nomor
33 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraab Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.
Rp. 0,- (tidak
dikenakan biaya).
5 (lima) hari
kerja sejak
surat
permohonan
dan berkas
persyaratan
diterima
lengkap dan
benar.
Persyaratan :
1. Fotocopy identitas diri pemohon;
2. Fotocopy nomor pokok wajib pajak (NPWP) perusahaan;
3. Fotocopy akte pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah disahkan / ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang;
4. Fotocopy izin lingkungan atau Fotocopy izin lingkungan kawasan industri.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”.
c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan: 62. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 63. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Pencetakan izin
a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin
dengan permohonan. c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di
paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
5. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
6. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
3. Standar Operasional Prosedur Rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP - MB) Distributor
Jenis Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan Dasar Hukum
Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari
kerja)
Surat Izin Usaha
Perdagangan
Minuman
Beralkohol (SIUP
- MB) Distributor
Dinas Perdagangan
dan Perindustrian
(Tim Teknis)
1. Undang – Undang nomor 7 tahun 2014 tentang
perdagangan; 2. Peraturan menteri perdagangan
RI nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tanggal 11 april 2014 tentang pegendalian
dan pengawasan terhadap pengadaan . pengedaran dan
penjualan minuman beralkohol; 3. Peraturan menteri perdagangan
RI Nomor 72/M-DAG/PER/10/2014 tanggal 14 oktober 2014 tentang perubahan
atas peraturan menteri perdagangan RI Nomor 20/M-
DAG/PER/2014 tentang pengendalian atas pengawasan
terhadap pengadaan peredaran
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
5 (lima) hari
kerja sejak
surat
permohonan
dan berkas
persyaratan
diterima
lengkap dan
benar.
dan penjualan minuman beralkohol;
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor
33Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.
Persyaratan :
1. Mengajukan surat permohonan Kepada Gubernur Bali C.q. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Foto copy akte pendirian perseroan terbatas dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akte
perubahan. 3. Surat penunjukkan sebagai distributor dari produsen dan atau IT-MB.
4. Rekomendasi dari Gubernur dalam hal ini kepala dinas provinsi untuk setiap provinsi wilayah pemasaran, yang didukung dengan berita acara penelitian lapangan dari dinas ksbupaten / kota tempat domisili perusahaan.
5. Foto copy SIUP menengah atau besar. 6. Fotocopy TDP. 7. Fotocopy TDG.
8. Pas foto penanggung jawab perusahaan 3 x 4 berwarna 2 lembar. 9. Fotocopy KTP penanggung jawab perusahaan
10. Fotocopy Nomor pokok Pengusahan Barang Kena Cukai (NPPBKC),perusahan yang memperpanjang SIUP – MB . 11. Fotocopy izin usaha (IUI) dari keMenterian perindustrian bagi perusahan yang ditunjukkan produsen dalam negeri.
12. Fotocopy izin edar dari BPOM. 13. Surat pernyataan diatas materai yang cukup yang menyatakan hanya akan melakukan penjualan minuman beralkohol
kepada sub Distributor, pengecer atau penjual langsung yang ditunjukkin.
14. Surat pernyataan diatas meterai yang menyatakan memiliki dan atau menguasai gudang.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan
seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”.
c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan: 64. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
65. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Pencetakan izin
a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin
dengan permohonan. c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di
paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
5. Verifikasi dan penandatangan izin a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
6. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
4. Standar Operasional Prosedur Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol untuk Toko Bebas Bea (SIUP – MB – TBB)
Jenis Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan Dasar Hukum
Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari
kerja)
Surat Izin Usaha
Perdagangan
Minuman
Beralkohol
untuk Toko
Bebas Bea (SIUP
– MB – TBB)
Dinas Perdagangan
dan Perindustrian
(Tim Teknis)
1. Peraturan Menteri Perindustrian R.I. No.41/M-IND/PER/G/2008,
Tanggal 25 Januari 2008 tentang ketentuan dan Tata Cara
Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri;
2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
5 (lima) hari
kerja sejak
surat
permohonan
dan berkas
persyaratan
diterima
lengkap dan
benar.
Persyaratan :
1. Copy akte Pendirian Perusahaan dan atau perubahannya, Khusus bagi Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas akte
tersebut tekah disahkan oleh MenteriHukum dan HAM. 2. Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 3. Copy Izin Surat Persetujuan Prinsip (Model Pi-l).
4. Copy Formulir Model Pm-II tentang Informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sasaran produksi (proyek). 5. Copy Izin Undang – Undang Gangguan.
6. Copy Izin Lokasi.
7. Copy dokumen penyajian informsi tentang Usaha – usaha pelestarian yang meliputi :
Analisa Mengenai dampak Lingkungan (AMDAL) Atau
Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap:
Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
66. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 67. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Pencetakan izin
a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
5. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
6. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil.
Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
5. Standar Operasional Prosedur Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP – B2) untuk Distributor Terdaftar Bahan
Berbahaya (DT – B2)
Jenis Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya(Rp)
Waktu (hari
kerja) s
Surat Izin Usaha
Perdagangan
Bahan
Berbahaya (SIUP
– B2) untuk
Distributor
Terdaftar Bahan
Berbahaya (DT –
Dinas Perdagangan
dan Perindustrian
(Tim Teknis)
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009
tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan
Berbahaya; 3. Peraturan Gubernur Bali Nomor
33 Tahun 2018 Tentang
Rp. 0,- (tidak
dikenakan biaya).
5 (lima) hari
kerja sejak
surat
permohonan
dan berkas
persyaratan
diterima
lengkap dan
B2) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
benar.
Persyaratan :
1. Mengajukan surat permohonan Kepada Gubernur Bali C.q. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali;
2. Perusahaan berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer atau Persekutuan Firma; 3. Memenuhi persyaratan umum untuk melakukan perdagangan yaitu SIUP, TDP, SITU / Izin Gangguan (HO), dan NPWP
4. Memiliki peralatan sistem Tanggap Darurat dan Tenaga Ahli di bidang Pengelolaan B2 5. Memiliki dan / atau menguasai sarana distribusi B2 berupa tempat penyimpanan, fasilitas pengemasan ulang (repacking),
dan alat transportasi yang memenuhi syarat keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup, yang dibuktikan
dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik oleh Tim Pemeriksa Provinsi Setempat. 6. Foto copy akte pendirian perseroan terbatas dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akte
perubahan. 7. Surat penunjukkan sebagai distributor dari produsen dan atau IT-MB.
8. Rekomendasi dari Gubernur dalam hal ini kepala dinas provinsi untuk setiap provinsi wilayah pemasaran, yang didukung dengan berita acara penelitian lapangan dari dinas ksbupaten / kota tempat domisili perusahaan.
9. Foto copy SIUP menengah atau besar.
10. Fotocopy TDP. 11. Fotocopy TDG.
12. Pas foto penanggung jawab perusahaan 3 x 4 berwarna 2 lembar. 13. Fotocopy KTP penanggung jawab perusahaan
14. Fotocopy Nomor pokok Pengusahan Barang Kena Cukai (NPPBKC),perusahan yang memperpanjang SIUP – MB . 15. Fotocopy izin usaha (IUI) dari keMenterian perindustrian bagi perusahan yang ditunjukkan produsen dalam negeri. 16. Fotocopy izin edar dari BPOM.
17. Surat pernyataan diatas materai yang cukup yang menyatakan hanya akan melakukan penjualan minuman beralkohol kepada sub Distributor, pengecer atau penjual langsung yang ditunjukkin.
18. Surat pernyataan diatas meterai yang menyatakan memiliki dan atau menguasai gudang
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”.
c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
68. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 69. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
5. Verifikasi dan penandatangan izin a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf
pada lembar izin c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
6. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
6. Standar Operasional Prosedur Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP – B2) untuk Pengecer Terdaftar Bahan
Berbahaya (PT – B2)
Jenis Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan Dasar Hukum
Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari
kerja)
Surat Izin Usaha
Perdagangan
Bahan
Berbahaya (SIUP
– B2) untuk
Pengecer
Terdaftar Bahan
Berbahaya (PT –
B2)
Dinas Perdagangan
dan Perindustrian
(Tim Teknis)
1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang
Perdagangan;
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Pengadaan, Distribusi
dan Pengawasan Bahan Berbahaya;
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
5 (lima) hari
kerja sejak
surat
permohonan
dan berkas
persyaratan
diterima
lengkap dan
benar.
Persyaratan :
1. Perusahaan berbentuk badan usaha; 2. Memenuhi persyaratan umum untuk melakukan perdagangan seperti SIUP,TDP, SITU/Izin Gangguan (HO), dan NPWP
3. Memiliki fasilitas penyimpanan yang memenuhi syarat keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang dibuktikan denganBerita Acara Pemeriksaan Fisik oleh Tim Pemeriksa Kabupaten / Kota setempat; dan
4. Memiliki surat penunjukan dari IT-B2, P-B2, DT-B2 atau kombinasi ketiganya 5. Mengajukan surat permohonan Kepada Gubernur Bali C.q. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Bali. 6. Foto copy akte pendirian perseroan terbatas dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akte
perubahan.
7. Surat penunjukkan sebagai distributor dari produsen dan atau IT-MB. 8. Rekomendasi dari Gubernur dalam hal ini kepala dinas provinsi untuk setiap provinsi wilayah pemasaran, yang didukung
dengan berita acara penelitian lapangan dari dinas ksbupaten / kota tempat domisili perusahaan. 9. Foto copy SIUP menengah atau besar.
10. Fotocopy TDP. 11. Fotocopy TDG. 12. Pas foto penanggung jawab perusahaan 3 x 4 berwarna 2 lembar.
13. Fotocopy KTP penanggung jawab perusahaan 14. Fotocopy Nomor pokok Pengusahan Barang Kena Cukai (NPPBKC),perusahan yang memperpanjang SIUP – MB .
15. Fotocopy izin usaha (IUI) dari keMenterian perindustrian bagi perusahan yang ditunjukkan produsen dalam negeri. 16. Fotocopy izin edar dari BPOM.
17. Surat pernyataan diatas materai yang cukup yang menyatakan hanya akan melakukan penjualan minuman beralkohol kepada sub Distributor, pengecer atau penjual langsung yang ditunjukkin.
18. Surat pernyataan diatas meterai yang menyatakan memiliki dan atau menguasai gudang.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”.
c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan
dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
70. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
71. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di
paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
5. Verifikasi dan penandatangan izin a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf
pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
6. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
J. Bidang Peternakan
1. Standar Operasional Prosedur Izin Pemasukan/ Pengeluaran Ternak Unggas DOC ( Day Old Chicken ) antar Provinsi
Jenis Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan Dasar Hukum
Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari
kerja)
Izin Pemasukan/
Pengeluaran Ternak
Unggas DOC ( Day
Old Chinken ) antar
Provinsi
Dinas Peternakan
Dan Kesehatan
Hewan (Tim Teknis)
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun
1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012
tentang Pangan 4. Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2009 tentang Peternakan
dan Kesehatan Hewan jo Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
5. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan,
Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2000
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
Maksimal 14
hari, apabila
persyaratan
lengkap.
tentang Karantina Hewan; 7. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah
Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan
Penanggulangan Penyakit Hewan Menular;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24/M-
DAG/PER/9/2011 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
94/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Tempat-tempat
Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme
Pengganggu Tumbuhan Karantina
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Republik
Indonesia Nomor 37/Permentan/OT.140/3/2014, Tentang Tindakan Karantina
Hewan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Unggas ;
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pemasukan dan
Transit Unggas dari Luar Pulau Bali.
13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Persyaratan :
Persyaratan Administrasi
a. Fotocopy KTP, NPWP, TDP dan SIUP untuk perusahan
b. Fotocopy KTP untuk perorangan/pribadi
Persyaratan Teknis (Pemasukan)
a. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi
daerah asal yang menyatakan wilayah/lokasi breeding farm sekurang–kurangnya dalam 6 bulan terakhir bebas
dari penyakit hewan menular strategis (PHMS) yang wajib dilengkapi dengan Sertifikat Pullorum.
b. Apabila terjadi kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) maupun Wabah dari penyakit exotic (baru) yang berpotensi
menyebarkan di wilayah Provinsi Bali, maka diperlukan persyaratan teknis tambahan sesuai dengan petunjuk
teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
c. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari DokterHewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/Kota daerah asal
yang dilengkapi dengan hasiluji laboratorium sesuai dengan methode dan jenis penyakit yang
dipersyaratkan./direkomendasikan.
d. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa pemohon telah mengelola Rumah Potong Unggas ( RPU) untuk
permohonan diatas 150.000 ekor yang disertai dengan rencana tujuan distribusi DOC.
e. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
Persyaratan Teknis (Pengeluaran)
a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah penerima
b. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari DokterHewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/ Kota daerah asal. c. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan
seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”.
c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan: 72. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 73. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis
a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali. c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan
dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf
pada lembar izin c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
2. Standar Operasional Prosedur Izin Pemasukan/ Pengeluaran Ternak Unggas DOD ( Day Old Duck ) antar Provinsi
Jenis Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan Dasar Hukum
Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari
kerja)
Izin Pemasukan/
Pengeluaran
Ternak Unggas
DOD ( Day Old
Duck ) antar
Dinas Peternakan
Dan Kesehatan
Hewan (Tim Teknis)
1. Undang-Undang Nomor16 Tahun 1992tentang Karantina Hewan,
Ikan dan Tumbuhan; 2. Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 1999
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
Maksimal 14
hari, apabila
persyaratan
lengkap.
Provinsi tentang Perlindungan Konsumen; 3. Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2012
tentang Pangan; 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5619); 5. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan,
Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
6. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit
Hewan Menular; 9. Peraturan Menteri Perdagangan
Republik Indonesia Nomor 24/M-
DAG/PER/9/2011 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor
Hewan dan Produk Hewan; 10. Peraturan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor
94/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Tempat-tempat Pemasukan
dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan
Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
11. Peraturan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor
37/Permentan/OT.140/3/2014, Tentang Tindakan Karantina Hewan
Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Unggas ;
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44
Tahun 2005 tentang Pelarangan Pemasukan dan Transit Unggas
dari Luar Pulau Bali. 13. Peraturan Gubernur Bali No. 33
Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan PTSP.
Persyaratan :
Administrasi Persyaratan Administrasi:
a. Fotocopy KTP, NPWP, TDP dan SIUP untuk perusahan
b. Fotocopy KTP untuk perorangan/pribadi
Persyaratan Teknis (Pemasukan)
a. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah asal
yang menyatakan breeding farm sumber DODsekurang–kurangnya dalam kurun waktu 6 bulan terakhir bebas dari
penyakit hewan menular strategis (PHMS) yang dilengkapi dengan uji laboratorium dan Sertifikat Bebas Pullorum yang
masih berlaku.
b. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari DokterHewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/Kota daerah asal yang
dilengkapi dengan hasiluji laboratorium sesuai dengan methode dan jenis penyakit yang
dipersyaratkan./direkomendasikan.
c. Apabila terjadi wabah dan atau kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) dari penyakit exotic (baru) maupun penyakit yang
bersifat endemis di daerah asal yang dapat menyebar ke wilayah Provinsi Bali, maka pemasukan DOC tidak diizinkan
sampai daerah tersebut dinyatakan bebas penyakit hewan menular dari pejabat yang berwewenang
d. DOD yang dimasukkan bersumber dari Breeding Farm yang telah menerapkan Good Duck Farmer(GDF) khususnya
manajemen kesehatan hewan yang baik dan benar dengan Rekomendasi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Provinsi Bali.
e. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
Persyaratan Teknis (Pengeluaran)
a. Surat Persetujuan Teknis Pemasukan dari Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah
penerima
b. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari DokterHewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/ Kota daerah asal.
c. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan
seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”.
c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan
dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
74. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 75. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk
memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku. b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali.
c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin
dengan permohonan. c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di
paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil.
Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
3. Standar Operasional Prosedur Izin Pemasukan/ Pengeluaran Telur Tetas (Hatching Egg) antar Provinsi
Jenis Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi Pertimbangan
Dasar Hukum Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Pemasukan/
Pengeluaran
Telur Tetas
(Hatching Egg)
antar Provinsi
Dinas Peternakan
dan Kesehatan
Hewan (Tim Teknis)
1. Undang-Undang Nomor16 Tahun 1992tentang Karantina Hewan,
Ikan dan Tumbuhan; 2. Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan jo Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1977
tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan
Penyakit Hewan; 6. Peraturan Pemerintah Republik
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
14 hari kerja,
apabila
persyaratan
lengkap.
Indonesia Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
7. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2014 tentang Pengendalian
dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24/M-
DAG/PER/9/2011 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
94/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Tempat-tempat Pemasukan
dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan
Karantina; 11. Peraturan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor
37/Permentan/OT.140/3/2014, Tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan dan
Pengeluaran Unggas ; 12. Peraturan Gubernur Bali Nomor
44 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pemasukan dan Transit Unggas dari Luar Pulau Bali.
13. Peraturan Gubernur Bali No. 33 Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Persyaratan :
Administrasi Persyaratan Administrasi:
a. Fotocopy KTP, NPWP, TDP dan SIUP untuk perusahan
b. Fotocopy KTP untuk perorangan/pribadi
Persyaratan Teknis (Pemasukan) :
a. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah asal yang menyatakan breeding farm sumber telur tetas (Hatching Egg) sekurang–kurangnya dalam kurun waktu 6
bulan terakhir bebas dari penyakit hewan menular strategis (PHMS) yang dilengkapi dengan uji laboratorium dan Sertifikat Bebas Pullorum yang masih berlaku.
b. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari DokterHewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/Kota daerah asal yang dilengkapi dengan hasiluji laboratorium sesuai dengan methode dan jenis penyakit yang
dipersyaratkan./direkomendasikan. c. Apabila terjadi wabah dan atau kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) dari penyakit exotic (baru) maupun penyakit yang
bersifat endemis di daerah asal yang dapat menyebar ke wilayah Provinsi Bali, maka pemasukan Telur tetas tidak diizinkan sampai daerah tersebut dinyatakan bebas penyakit hewan menular dari pejabat yang berwewenang .
d. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
Persyaratan Teknis (Pengeluaran) a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah
penerima. b. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari DokterHewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/ Kota daerah asal
c. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan
seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan
a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan terhadap:
Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”.
c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan
dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
76. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
77. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk
memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku. b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali.
c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf
pada lembar izin c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
4. Standar Operasional Prosedur Izin Pemasukan / Pengeluaran Ternak/ Hewan/ Satwa antar Provinsi
Jenis Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan Dasar Hukum
Standar Biaya(Rp)
Waktu (hari
kerja)
Izin Pemasukan/
Pengeluaran Ternak/
Hewan/ Satwa antar
Dinas Peternakan
dan Kesehatan
Hewan (Tim Teknis)
1. Undang-Undang Nomor16 Tahun 1992tentang Karantina Hewan,
Ikan dan Tumbuhan; 2. Undang-Undang Republik
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
14 hari kerja,
apabila
persyaratan
lengkap dan
Provinsi Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2012 tentang Pangan; 4. Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo Undang-Undang Nomor 41
Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan,
Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2000
tentang Karantina Hewan; 7. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah
Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat
Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
benar.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan
Penanggulangan Penyakit Hewan Menular;
10. Peraturan Menteri Perdagangan
Republik Indonesia Nomor 24/M-DAG/PER/9/2011 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor
Hewan dan Produk Hewan; 11. Peraturan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor 94/Permentan/OT.140/8/2012
tentang Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan
Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan
Karantina; 12. Peraturan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor 44/Permentan/OT.140/4/2013 tentang Penghentian Pemasukan
Unggas dan/atau produk unggas dari Negara Republik Rakyat
China ke Dalam Wilayah Republik Indonesia ;
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor
37/Permentan/OT.140/3/2014, Tentang Tindakan Karantina
Hewan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Unggas ;
14. Keputusan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor 1096 Tahun 1999 tentang Pemasukan
Anjing, Kucing, Kera dan sebangsanya ke wilayah/ daerah
bebas rabies di Indonesia;
15. Keputusan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor 482/Kpts/PD.620/8/2006
tentang Pemasukan Ternak Ruminansia dan Produknya dari
Negara atau Bagian Negara (Zone) terjangkitnya Penyakit Bovine Spongiform
Encephalopathy (BSE) ke dalam Wilayah Negara Republik
Indonesia; 16. Keputusan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor 1637.1/Kpts/PD.610/12/2008 tentang Pernyataan
Berjangkitnya Wabah Anjing Gila (Rabies) di Kabupaten Badung,
Provinsi Bali; 17. Keputusan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor 1696/Kpts/PD.610/12/2008 tentang Penetapan Provinsi Bali
sebagai Kawasan Karantina Penyakit Anjing Gila (Rabies);
18. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 4026/Kpts/OT/4/2013,
Tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Strategis ;
19. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
4390/Kpts/PD. 620/6/2013, Tentang Pemasukan Hewan dan Produk Hewan dari Amerika
Serikat ke Dalam Wilayah Republik Indonesia ;
20. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 2009 tentang
Penanggulangan Rabies; 21. Peraturan Gubernur Bali Nomor
33 Tahun 2005 tentang
Pelarangan Pemasukan ternak Babi dari Luar Pulau Bali;
22. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2005 tentang
Pelarangan Pemasukan dan Transit Unggas dari Luar Pulau Bali;
23. Peraturan Gubernur Bali Nomor 88 Tahun 2008 tentang
Penutupan Sementara Pemasukan dan/atau
Pengeluaran Anjing, Kucing, Kera dan Hewan sebangsanya dari dan/atau ke Provinsi Bali.
24. Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penanggulangan Penyakit Rabies di Provinsi Bali.
25. Peraturan Gubernur Bali No. 33
Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Persyaratan :
Administrasi Persyaratan Administrasi:
a. Fotocopy KTP, NPWP, TDP dan SIUP untuk perusahan
b. Fotocopy KTP untuk perorangan/pribadi
Persyaratan Teknis (Pemasukan)
a. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas yang menangni fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah
asal yang menyatakan wilayah asal bebas dari penyakit hewan menular strategis (PHMS)yang dilengkapi dengan uji
laboratorium.
b. Sertifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan Berwenang Provinsi/
Kabupaten/Kota daerah asal.
c. Apabila terjadiwabah dan atau kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) dari penyakit exotic (baru) maupun penyakit yang
bersifat endemis di daerah asal yang dapat menyebar ke wilayah Provinsi Bali, maka pemasukan hewan/satwa tidak
diizinkan sampai daerah tersebut dinyatakan bebas penyakit hewan menular dari pejabat yang berwewenang.
d. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
Persyaratan Teknis (Pengeluaran) :
a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas yang menagani fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi penerima.
b. Sertifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/Kota
daerah asal .
c. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”.
c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan: 78. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 79. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis
a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali. c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan
dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf 7. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon 5. Standar Operasional Prosedur Izin Pemasukan / Pengeluaran Ternak/ Hewan/ Satwa untuk Keperluan lomba/Hewan
Kesayangan Antar Provinsi
Jenis Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan
Dasar Hukum Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin
Pemasukan /
Pengeluaran
Ternak/
Hewan/
Satwa untuk
Keperluan
omba/Hewan
Kesayangan
Antar Provinsi
Dinas Peternakan
dan Kesehatan
Hewan (Tim Teknis)
1. Undang-Undang Nomor16 Tahun
1992tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen; 3. Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2012
tentang Pangan; 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
14 hari kerja,
apabila
persyaratan
lengkap dan
benar.
Negara Nomor 5619); 5. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 1977
tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan
Penyakit Hewan; 6. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
7. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota; 8. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 95 Tahun 2012
tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan
Hewan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24/M-
DAG/PER/9/2011 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor
Hewan dan Produk Hewan; 11. Peraturan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor
94/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Tempat-tempat Pemasukan
dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan
Karantina; 12. Peraturan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor 44/Permentan/OT.140/4/2013
tentang Penghentian Pemasukan Unggas dan/atau produk unggas dari Negara Republik Rakyat China
ke Dalam Wilayah Republik Indonesia ;
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Republik
Indonesia Nomor 37/Permentan/OT.140/3/2014, Tentang Tindakan Karantina Hewan
Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Unggas ;
14. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1096
Tahun 1999 tentang Pemasukan Anjing, Kucing, Kera dan sebangsanya ke wilayah/ daerah
bebas rabies di Indonesia; 15. Keputusan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor 482/Kpts/PD.620/8/2006 tentang
Pemasukan Ternak Ruminansia dan Produknya dari Negara atau Bagian Negara (Zone) terjangkitnya
Penyakit Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) ke dalam
Wilayah Negara Republik Indonesia; 16. Keputusan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor
1637.1/Kpts/PD.610/12/2008 tentang Pernyataan Berjangkitnya
Wabah Anjing Gila (Rabies) di Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
17. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1696/Kpts/PD.610/12/2008
tentang Penetapan Provinsi Bali sebagai Kawasan Karantina
Penyakit Anjing Gila (Rabies); 18. Keputusan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor 4026/Kpts/OT/4/2013, Tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan
Strategis ; 19. Keputusan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor 4390/Kpts/PD. 620/6/2013,
Tentang Pemasukan Hewan dan Produk Hewan dari Amerika Serikat ke Dalam Wilayah Republik
Indonesia ; 20. Peraturan Daerah Provinsi Bali
Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Rabies;
21. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pemasukan ternak Babi dari Luar
Pulau Bali; 22. Peraturan Gubernur Bali Nomor
44 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pemasukan dan Transit Unggas dari Luar Pulau Bali;
23. Peraturan Gubernur Bali Nomor 88 Tahun 2008 tentang Penutupan
Sementara Pemasukan dan/atau Pengeluaran Anjing, Kucing, Kera
dan Hewan sebangsanya dari dan/atau ke Provinsi Bali;
24. Peraturan Gubernur Bali Nomor
15 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Penyakit Rabies di
Provinsi Bali; 25. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33
Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Persyaratan :
Persyaratan Administrasi :
a. Fotocopy KTP, NPWP, TDP dan SIUP untuk perusahan
b. Fotocopy KTP untuk perorangan/pribadi
c. Rekomendasi Pemasukan dari Gubernur Bali
Persyaratan Teknis (Pemasukan)
a. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah
asal yang menyatakan wilayah asal bebas dari penyakit hewan menular strategis (PHMS) sesuai dengan jenis hewan/satwa yang akan dimasukkan yang dilengkapi dengan uji laboratorium.
b. Sertifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/Kota daerah asal.
c. Apabila terjadi wabah dan atau kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) dari penyakit exotic (baru) maupun penyakit yang bersifat endemis di daerah asal yang dapat menyebar ke wilayah Provinsi Bali, maka pemasukan
ternak/hewan/satwa tidak diizinkan sampai daerah tersebut dinyatakan bebas dari penyakit hewan menular dari pejabat yang berwewenang
d. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
Persyaratan Teknis (Pengeluaran)
a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas yang menagani fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi penerima.
b. Sertifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/Kota daerah asal.
c. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan
seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”.
c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan
dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
80. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 81. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis
a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali. c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan
dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf
pada lembar izin c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
6. Standar Operasional Prosedur Izin Pemasukan/Pengeluaran Ternak/Hewan/Satwa Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan/
Kepentingan Antar Negara / Antar Provinsi
Jenis Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan Dasar Hukum
Standar Biaya(Rp)
Waktu (hari
kerja)
Izin Pemasukan/
Pengeluaran Ternak/
Hewan/ Satwa Untuk
Keperluan Pertahanan
Keamanan/
Kepentingan Antar
Negara/ Antar
Provinsi
Dinas Peternakan
dan Kesehatan
Hewan (Tim Teknis)
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992tentang Karantina
Hewan, Ikan dan Tumbuhan; 2. Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2012 tentang Pangan; 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2009 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan jo Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5619); 5. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 1977
tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan
Penyakit Hewan; 6. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
7. Peraturan Pemerintah Republik
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
14 hari kerja,
apabila
persyaratan
lengkap dan
benar.
Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah
Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95
Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit
Hewan Menular; 10. Peraturan Menteri Perdagangan
Republik Indonesia Nomor
24/M-DAG/PER/9/2011 tentang Ketentuan Ekspor dan
Impor Hewan dan Produk Hewan
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 94/Permentan/OT.140/8/2012
tentang Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran
Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme
Pengganggu Tumbuhan Karantina;
12. Peraturan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor 44/Permentan/OT.140/4/2013
tentang Penghentian Pemasukan Unggas dan/atau produk unggas dari Negara Republik
Rakyat China ke Dalam Wilayah Republik Indonesia ;
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Republik
Indonesia Nomor 37/Permentan/OT.140/3/2014, Tentang Tindakan Karantina
Hewan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Unggas ;
14. Keputusan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor 1096
Tahun 1999 tentang Pemasukan
Anjing, Kucing, Kera dan
sebangsanya ke wilayah/ daerah
bebas rabies di Indonesia
15. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
482/Kpts/PD.620/8/2006 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia dan Produknya dari
Negara atau Bagian Negara (Zone) terjangkitnya Penyakit
Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) ke dalam
Wilayah Negara Republik Indonesia;
16. Keputusan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor 1637.1/Kpts/PD.610/12/2008
tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Anjing Gila (Rabies) di Kabupaten
Badung, Provinsi Bali; 17. Keputusan Menteri
Pertanian Republik Indonesia Nomor
1696/Kpts/PD.610/12/2008 tentang Penetapan Provinsi Bali sebagai Kawasan Karantina
Penyakit Anjing Gila (Rabies); 18. Keputusan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor 4026/Kpts/OT/4/2013,
Tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Strategis ;
19. Keputusan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor 4390/Kpts/PD. 620/6/2013,
Tentang Pemasukan Hewan dan Produk Hewan dari Amerika
Serikat ke Dalam Wilayah Republik Indonesia ;
20. Peraturan Daerah Provinsi Bali
Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Rabies;
21. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2005 tentang
Pelarangan Pemasukan ternak 22. Peraturan Gubernur Bali Nomor
44 Tahun 2005 tentang
Pelarangan Pemasukan dan Transit Unggas dari Luar Pulau
Bali; 23. Peraturan Gubernur Bali Nomor
88 Tahun 2008 tentang
Penutupan Sementara Pemasukan dan/atau
Pengeluaran Anjing, Kucing, Kera dan Hewan sebangsanya
dari dan/atau ke Provinsi Bali; 24. Peraturan Gubernur Bali Nomor
15 Tahun 2010 tentang
Penanggulangan Penyakit Rabies di Provinsi Bali;
25. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Persyaratan :
Persyaratan Administrasi :
a. Fotocopy KTP, NPWP, TDP dan SIUP untuk perusahan
b. Fotocopy KTP untuk perorangan/pribadi
c. Rekomendasi Pemasukan dari Gubernur Bali
Persyaratan Teknis (Pemasukan)
a. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah asal yang menyatakan wilayah asal bebas dari penyakit hewan menular strategis (PHMS) sesuai dengan jenis
hewan/satwa yang akan dimasukkan yang dilengkapi dengan uji laboratorium. b. Sertifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/Kota
daerah asal. c. Apabila terjadi wabah dan atau kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) dari penyakit exotic (baru) maupun penyakit yang bersifat
endemis di daerah asal yang dapat menyebar ke wilayah Provinsi Bali, maka pemasukan
ternak/hewan/satwa tidak diizinkan sampai daerah tersebut dinyatakan bebas dari penyakit hewan menular dari pejabat yang berwewenang
d. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
Persyaratan Teknis (Pengeluaran)
a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas yang menagani fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi penerima.
b. Sertifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/Kota daerah asal.
c. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan: 82. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 83. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis
a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali. c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan
dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin
a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin
dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf
pada lembar izin c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
7. Standar Operasional Prosedur Izin Pemasukan/ Pengeluaran Ternak/Hewan/Satwa untuk keperluan Upacara Adat/ antar Provinsi
Jenis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan Dasar Hukum
Standar Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Pemasukan/
Pengeluaran
Ternak/Hewan/Satwa
untuk keperluan
Upacara Adat/ antar
Provinsi
Dinas Peternakan
dan Kesehatan
Hewan (Tim Teknis)
1. Undang-Undang Nomor.16 Tahun 1992tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen; 3. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
5. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan,
Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah
Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
14 hari kerja,
apabila
persyaratan
lengkap dan
benar.
Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit
Hewan Menular; 10. Peraturan Menteri Perdagangan
Republik Indonesia Nomor 24/M-DAG/PER/9/2011 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor
Hewan dan Produk Hewan; 11. Peraturan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor 94/Permentan/OT.140/8/2012
tentang Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan
Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
44/Permentan/OT.140/4/2013 tentang Penghentian Pemasukan Unggas dan/atau produk unggas
dari Negara Republik Rakyat China ke Dalam Wilayah Republik
Indonesia ; 13. Peraturan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 37/Permentan/OT.140/3/2014,
Tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan dan
Pengeluaran Unggas ; 14. Keputusan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor 1096
Tahun 1999 tentang Pemasukan Anjing, Kucing, Kera dan
sebangsanya ke wilayah/daerah bebas rabies di Indonesia;
15. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 482/Kpts/PD.620/8/2006 tentang
Pemasukan Ternak Ruminansia dan Produknya dari Negara atau
Bagian Negara (Zone) terjangkitnya Penyakit Bovine Spongiform
Encephalopathy (BSE) ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
16. Keputusan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor 1637.1/Kpts/PD.610/12/2008
tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Anjing Gila (Rabies) di
Kabupaten Badung, Provinsi Bali; 17. Keputusan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor
1696/Kpts/PD.610/12/2008 tentang Penetapan Provinsi Bali
sebagai Kawasan Karantina Penyakit Anjing Gila (Rabies);
18. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 4026/Kpts/OT/4/2013, Tentang
Penetapan Jenis Penyakit Hewan Strategis ;
19. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 4390/Kpts/PD. 620/6/2013,
Tentang Pemasukan Hewan dan Produk Hewan dari Amerika Serikat
ke Dalam Wilayah Republik Indonesia ;
20. Peraturan Daerah Provinsi Bali
Nomor 15 Tahun 2009 tentang
Penanggulangan Rabies; 21. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33
Tahun 2005 tentang Pelarangan Pemasukan ternak Babi dari Luar
Pulau Bali; 22. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44
Tahun 2005 tentang Pelarangan
Pemasukan dan Transit Unggas dari Luar Pulau Bali;
23. Peraturan Gubernur Bali Nomor 88 Tahun 2008 tentang Penutupan
Sementara Pemasukan dan/atau Pengeluaran Anjing, Kucing, Kera dan Hewan sebangsanya dari
dan/atau ke Provinsi Bali; 24. Peraturan Gubernur Bali Nomor 15
Tahun 2010 tentang Penanggulangan Penyakit Rabies di
Provinsi Bali; 25. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33
Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Persyaratan :
Persyaratan Administrasi :
a. Fotocopy KTP, NPWP, TDP dan SIUP untuk perusahan
b. Fotocopy KTP untuk perorangan/pribadi
c. Rekomendasi Pemasukan dari Gubernur Bali
Persyaratan Teknis (Pemasukan)
a. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah asal yang menyatakan wilayah asal bebas dari penyakit hewan menular strategis (PHMS) sesuai dengan jenis hewan/satwa
yang akan dimasukkan yang dilengkapi dengan uji laboratorium. b. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah
asal yang menyatakan wilayah asal bebas dari penyakit hewan menular strategis (PHMS) sesuai dengan jenis hewan/satwa yang akan dimasukkan yang dilengkapi dengan uji laboratorium.
c. Sertifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/Kota daerah asal.
d. Apabila terjadi wabah dan atau kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) dari penyakit exotic (baru) maupun penyakit yang bersifat
endemis di daerah asal yang dapat menyebar ke wilayah Provinsi Bali, maka pemasukan ternak/hewan/satwa tidak diizinkan sampai daerah tersebut dinyatakan bebas dari penyakit hewan menular dari pejabat yang berwewenang
e. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
Persyaratan Teknis (Pengeluaran)
a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas yang menagani fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi penerima.
b. Sertifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/Kota
daerah asal.
c. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”.
c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan: 84. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 85. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis
a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali. c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan
dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
8. Standar Operasional Prosedur Izin Pemasukan/ Pengeluaran Ternak Hewan/ Satwa untuk Keperluan Konservasi antar
Provinsi.
Jenis Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan Dasar Hukum
Standar Biaya(Rp)
Waktu (hari
kerja)
Izin Pemasukan/
Pengeluaran Ternak
Hewan/ Satwa untuk
Keperluan Konservasi
antar Provinsi.
Dinas Peternakan
dan Kesehatan
Hewan (Tim Teknis)
1. Undang-Undang Nomor16 Tahun 1992tentang Karantina
Hewan, Ikan dan Tumbuhan; 2. Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2012 tentang Pangan;
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
14 hari kerja,
apabila
persyaratan
lengkap dan
benar.
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan,
Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit
Hewan; 6. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
7. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan
Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan
Penanggulangan Penyakit Hewan Menular;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24/M-DAG/PER/9/2011
tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk
Hewan; 11. Peraturan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor 94/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Tempat-tempat
Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit
Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu
Tumbuhan Karantina; 12. Peraturan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor
44/Permentan/OT.140/4/2013 tentang Penghentian
Pemasukan Unggas dan/atau produk unggas dari Negara
Republik Rakyat China ke Dalam Wilayah Republik Indonesia ;
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Republik
Indonesia Nomor 37/Permentan/OT.140/3/2014,
Tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Unggas ;
14. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1096
Tahun 1999 tentang Pemasukan Anjing, Kucing, Kera dan sebangsanya ke
wilayah/ daerah bebas rabies di Indonesia;
15. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
482/Kpts/PD.620/8/2006 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia dan Produknya
dari Negara atau Bagian Negara (Zone) terjangkitnya Penyakit
Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) ke dalam
Wilayah Negara Republik Indonesia;
16. Keputusan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor 1637.1/Kpts/PD.610/12/2008
tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Anjing
Gila (Rabies) di Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
17. Keputusan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor 1696/Kpts/PD.610/12/2008
tentang Penetapan Provinsi Bali sebagai Kawasan Karantina
Penyakit Anjing Gila (Rabies); 18. Keputusan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor
4026/Kpts/OT/4/2013, Tentang Penetapan Jenis
Penyakit Hewan Strategis ; 19. Keputusan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor
4390/Kpts/PD. 620/6/2013, Tentang Pemasukan Hewan dan
Produk Hewan dari Amerika Serikat ke Dalam Wilayah
Republik Indonesia ; 20. Peraturan Daerah Provinsi Bali
Nomor 15 Tahun 2009 tentang
Penanggulangan Rabies; 21. Peraturan Gubernur Bali Nomor
33 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pemasukan ternak
Babi dari Luar Pulau Bali; 22. Peraturan Gubernur Bali Nomor
44 Tahun 2005 tentang
Pelarangan Pemasukan dan Transit Unggas dari Luar Pulau
Bali; 23. Peraturan Gubernur Bali Nomor
88 Tahun 2008 tentang Penutupan Sementara Pemasukan dan/atau
Pengeluaran Anjing, Kucing, Kera dan Hewan sebangsanya
dari dan/atau ke Provinsi Bali; 24. Peraturan Gubernur Bali Nomor
15 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Penyakit Rabies di Provinsi Bali;
25. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Persyaratan :
Persyaratan Administrasi :
a. Fotocopy KTP, NPWP, TDP dan SIUP untuk perusahan
b. Fotocopy KTP untuk perorangan/pribadi
c. Rekomendasi Pemasukan dari Gubernur Bali
Persyaratan Teknis (Pemasukan)
a. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah asal yang menyatakan wilayah asal bebas dari penyakit hewan menular strategis (PHMS) sesuai dengan jenis hewan/satwa
yang akan dimasukkan yang dilengkapi dengan uji laboratorium. b. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah
asal yang menyatakan wilayah asal bebas dari penyakit hewan menular strategis (PHMS) sesuai dengan jenis hewan/satwa yang akan dimasukkan yang dilengkapi dengan uji laboratorium.
c. Sertifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/Kota
daerah asal. d. Apabila terjadi wabah dan atau kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) dari penyakit exotic (baru) maupun penyakit yang bersifat
endemis di daerah asal yang dapat menyebar ke wilayah Provinsi Bali, maka pemasukan ternak/hewan/satwa tidak diizinkan sampai daerah tersebut dinyatakan bebas dari penyakit hewan menular dari pejabat yang berwewenang
e. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
Persyaratan Teknis (Pengeluaran)
a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas yang menagani fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi penerima.
b. Sertifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/Kota daerah asal.
c. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”.
c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan: 86. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 87. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk
memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku. b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali.
c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin
dengan permohonan. c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di
paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf
pada lembar izin c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
9. Standar Operasional Prosedur Izin Pemasukan/ Pengeluaran Ternak/ Sapi Potong antar Provinsi
Jenis Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi Pertimbangan
Dasar Hukum Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Pemasukan/ Pengeluaran
Ternak/ Sapi Potong antar
Provinsi
Dinas Peternakan
dan Kesehatan
Hewan (Tim Teknis)
1. Undang-Undang Nomor16 Tahun 1992tentang Karantina Hewan,
Ikan dan Tumbuhan; 2. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
14 hari kerja,
apabila
persyaratan
lengkap dan
benar.
Pangan; 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2009 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan jo Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5619); 5. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 1977
tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan
Penyakit Hewan; 6. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
7. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota; 8. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 95 Tahun 2012
tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan
Hewan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24/M-
DAG/PER/9/2011 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
94/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Tempat-tempat Pemasukan
dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan
Karantina; 12. Keputusan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor 482/Kpts/PD.620/8/2006 tentang
Pemasukan Ternak Ruminansia dan Produknya dari Negara atau Bagian Negara (Zone) terjangkitnya
Penyakit Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) ke dalam
Wilayah Negara Republik Indonesia; 13. Peraturan Daerah Provinsi
Bali Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pengeluaran Ternak Potong Sapi Bali;
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Persyaratan :
Persyaratan Administrasi
a. Fotocopy KTP, NPWP, TDP dan SIUP untuk perusahan
b. Fotocopy KTP untuk perorangan/pribadi
c. Rekomendasi Pemasukan dari Gubernur Bali
Persyaratan Teknis (Pemasukan)
a. Tidak diperkenankan karena terkait dengan pemurnian Sapi Bali (Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2004)
Persyaratan Teknis (Pengeluaran)
a. Rekomendasi Teknis Pemasukan Hewan/Ternak/Satwa dari Provinsi Penerima yang memuat tentang identitas dan alamat
penerima, lokasi pemotongan (RPH) serta jumlah sapi yang akan diterima. b. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan berwewenang Provinsi/Kabupaten/Kotayang menerangkan
tentang status kesehatan ternak, berat, umur, jumlah, jenis ternak dan ciri-ciri umum. c. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan
seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan
a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan terhadap:
Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”.
c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan
dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan: 88. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
89. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk
memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku. b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali. c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan
dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin
a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin
dengan permohonan. c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di
paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
10. Standar Operasional Prosedur Izin Pemasukan/ Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan antar Provinsi
Jenis Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan
Dasar Hukum Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Pemasukan/
Pengeluaran
Produk Pangan
Asal Hewan
antar Provinsi
Dinas Peternakan
dan Kesehatan
Hewan (Tim Teknis)
1. Undang-Undang Nomor16 Tahun 1992tentang Karantina Hewan,
Ikan dan Tumbuhan; 2. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen; 3. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan,
Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2000
tentang Karantina Hewan; 7. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
14 hari kerja,
apabila
persyaratan
lengkap dan
benar.
Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004
tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat
Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian
dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular;
11. Peraturan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor 381/Kpts/OT.140/11/2008 tentang
Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal
Hewan; 12. Peraturan Menteri Perdagangan
Republik Indonesia Nomor 24/M-
DAG/PER/9/2011 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor
Hewan dan Produk Hewan; 13. Peraturan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor 94/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Tempat-tempat Pemasukan
dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan
Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
14. Peraturan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor 84/Permentan/PD.410/8/2013
tentang Pemasukan Karkas, Daging dan Jeroan dan/atau Olahannya ke
Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
15. Peraturan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor 96/Permentan/PD.410/9/2013
tentang Perubahan atas Permentan 84 Tahun 2013 tentang Pemasukan
Karkas, Daging dan Jeroan dan/atau Olahannya ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
16. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
482/Kpts/PD.620/8/2006 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia
dan Produknya dari Negara atau Bagian Negara (Zone) terjangkitnya Penyakit Bovine Spongiform
Encephalopathy (BSE) ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
17. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
1696/Kpts/PD.610/12/2008 tentang Penetapan Provinsi Bali sebagai Kawasan Karantina
Penyakit Anjing Gila (Rabies); 18. Keputusan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor 4026/Kpts/OT/4/2013, Tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan
Strategis ; 19. Keputusan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor 4338/Kpts/PD. 410/2/2013,
Tentang Pemasukan Karkas, Daging dan Jeroan dan/atau Olahannya ke Dalam Wilayah Negara Republik
Indonesia ; 20. Keputusan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor 4390/Kpts/PD. 620/6/2013,
Tentang Pemasukan Hewan dan Produk Hewan dari Amerika Serikat ke Dalam Wilayah Republik
Indonesia ; 21. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44
Tahun 2005 tentang Pelarangan Pemasukan dan Transit Unggas
dari Luar Pulau Bali; 22. Peraturan Gubernur Bali Nomor 6
Tahun 2013 tentang Kemitraan dan
Perlindungan Produk Peternakan; 23. Peraturan Gubernur Bali Nomor
33Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.
Persyaratan :
Persyaratan Administrasi
a. Fotocopy KTP, NPWP, TDP dan SIUP untuk perusahan
b. Fotocopy KTP untuk perorangan/pribadi
Persyaratan Teknis (Pemasukan)
a. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah asal yang menyatakan unit usaha produk PAH bebas dari penyakit zoonosis dan food borne deseases yang dilengkapi
dengan hasil uji laboratorium . b. Memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dan Sertifikat Halal yang masih berlaku.
c. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKHPAH) dari Dokter Hewan Berwenang Provinsi/ Kabupaten/Kota dari daerah asal.
d. Apabila terjadi wabah dan atau kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) dari penyakit exotic (baru) maupun penyakit yang bersifat
endemis di daerah asal yang dapat menyebar ke wilayah Provinsi Bali, maka pemasukan Produk Asah Hewan tidak
diizinkan sampai daerah tersebut dinyatakan bebas dari penyakit zoonosis dan food borne disesases dari pejabat yang
berwewenang
e. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
Persyaratan Teknis (Pengeluaran)
a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi penerima.
b. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKHPAH) dari Dokter Hewan Berwenang Provinsi/ Kabupaten/Kota daerah asal.
c. Memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dan Sertifikat Halal yang masih berlaku. d. Rekomendasi Teknis dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap:
Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”.
c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan
dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
90. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
91. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk
memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku. b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali. c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan
dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin
a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin
dengan permohonan. c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di
paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
11. Standar Operasional Prosedur Rekomendasi Pemasukan / Pengeluaran Ternak Unggas DOC (Day Old Chicken) Grand Parent
(GP) atau Great Grand Parent (GGP) Antar Negara (impor / ekspor).
Jenis Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan
Dasar Hukum Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Pemasukan/
Pengeluaran Ternak Unggas
Doc (Day Old Chicken) Grand
Antar Parent (GP) atau Great Grand Parent
(GGP) Antar Negara (Impor/
Ekspor)
Dinas Peternakan
dan Kesehatan
Hewan (Tim Teknis)
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun
1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan jo Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan,
Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor
82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
5. PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
14 hari kerja,
apabila
persyaratan
lengkap dan
benar.
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2014, tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit
Hewan Menular; 7. Peraturan Menteri Perdagangan RI
Nomor 24/M-DAG/PER/9/2011
tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
94/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran
Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme
Pengganggu Tumbuhan Karantina; 9. Peraturan Gubernur Bali Nomor
44 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pemasukan dan Transit Unggas dari Luar Pulau Bali;
10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Persyaratan :
Persyaratan Administrasi
a. Fotocopy KTP, NPWP, TDP dan SIUP untuk perusahan
b. Fotocopy KTP untuk perorangan/pribadi
Persyaratan Teknis (Pemasukan)
a. Rekomendasi Teknis dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Provinsi Bali yang memuat tentang penerapan Good Chicken Farmer(GCF) khususnya manajemen kesehatan hewan.
b. Rekomendasi Teknis dari Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan KeMenterian Pertanian RI.
c. Certifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan berwewenang Negara asal.
Persyaratan Teknis (Pengeluaran)
a. Rekomendasi Teknis Pemasukan Negara penerima
b. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari DokterHewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/ Kota daerah asal. c. Rekomendasi Teknis dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap:
Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”.
c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan
dokumen permohonan. 3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan: 92. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
93. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis
a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali. c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan
dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf
pada lembar izin c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil.
Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
12. Standar Operasional Prosedur Izin Pemasukan/Pengeluaran Ternak Unggas DOD ( Day Old Dock) Grand Parent (GP) atau
Grand Grant Parent (GGP) antat Negara (Impor/ Ekspor)
Jenis Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan
Dasar Hukum Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Pemasukan/
Pengeluaran
Ternak Unggas
DOD ( Day Old
Dock) Grand
Parent (GP) atau
Grand Grant
Parent (GGP)
antat Negara
(Impor/ Ekspor)
Dinas Peternakan
dan Kesehatan
Hewan (Tim Teknis)
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan jo Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2014
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan,
Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
14 hari kerja,
apabila
persyaratan
lengkap dan
benar.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2014, tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular
7. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 24/M-DAG/PER/9/2011
tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Tempat-tempat Pemasukan
dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan
Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pemasukan dan Transit Unggas
dari Luar Pulau Bali; 10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33
Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.
Persyaratan :
Persyaratan Administrasi
a. Fotocopy KTP, NPWP, TDP dan SIUP untuk perusahan
b. Fotocopy KTP untuk perorangan/pribadi
Persyaratan Teknis (Pemasukan)
a. Rekomendasi Teknis dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.Provinsi Bali yang memuat tentang penerapan Good
Chicken Farmer(GDF) khususnya manajemen kesehatan hewan. b. Rekomendasi Teknis dari Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan KeMenterian Pertanian RI. c. Certifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan yang berwewenang Negara asal.
Persyaratan Teknis (Pengeluaran)
a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Negara penerima b. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari DokterHewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/ Kota daerah asal.
c. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan
seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan
a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan terhadap:
Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”.
c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan
dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan: 94. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
95. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk
memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku. b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali. c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan
dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin
a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin
dengan permohonan. c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di
paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil.
Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
13. Standar Operasional Prosedur Rekomendasi Pemasukan/Pengeluaran Telur Tetas (Hatching Egg) antar Negara
Jenis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan Dasar Hukum
Standar Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Rekomendasi
Pemasukan/Pengeluaran
Telur Tetas (Hatching
Egg) antar Negara
Dinas Peternakan
dan Kesehatan
Hewan (Tim Teknis)
1. Undang-Undang Nomor16 Tahun
1992tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Pangan; 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2014
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5619); 5. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan
Penyakit Hewan; 6. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah antara Pemerintah
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
14 hari kerja,
apabila
persyaratan
lengkap dan
benar.
Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit
Hewan Menular; 9. Peraturan Menteri Perdagangan
Republik Indonesia Nomor 24/M-DAG/PER/9/2011 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor
Hewan dan Produk Hewan; 10. Peraturan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor 94/Permentan/OT.140/8/2012
tentang Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan
Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Republik
Indonesia Nomor 37/Permentan/OT.140/3/2014, Tentang Tindakan Karantina Hewan
Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Unggas ;
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2005 tentang Pelarangan
Pemasukan dan Transit Unggas dari Luar Pulau Bali;
13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33
Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.
Persyaratan :
Persyaratan Administrasi
a. Fotocopy KTP, NPWP, TDP dan SIUP untuk perusahan
b. Fotocopy KTP untuk perorangan/pribadi
Persyaratan Teknis (Pemasukan)
a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.Provinsi Bali yang memuat tentang
penerapan Good Chicken Farmer(GDF) khususnya manajemen kesehatan hewan. b. Rekomendasi Teknis dari Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan KeMenterian Pertanian RI.
c. Certifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan yang berwewenang Negara asal.
Persyaratan Teknis (Pengeluaran)
a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Negara penerima b. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari DokterHewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/ Kota daerah asal. c. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan
seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”.
c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan
dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
96. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 97. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk
memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku. b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali.
c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin
dengan permohonan. c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di
paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil.
Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
14. Standar Operasional Prosedur Rekomendasi Pemasukan/Pengeluaran Ternak Hewan/ Satwa antar Negara
Jenis Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan
Dasar Hukum Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Rekomendasi
Pemasukan/Pengeluaran
Ternak Hewan/ Satwa
antar Negara
Dinas Peternakan
dan Kesehatan
Hewan (Tim Teknis)
1. Undang-Undang Nomor16 Tahun 1992tentang Karantina Hewan,
Ikan dan Tumbuhan; 2. Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012
tentang Pangan; 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2009 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan jo Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2014
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5619); 5. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 1977
tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan
Penyakit Hewan; 6. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
14 hari kerja,
apabila
persyaratan
lengkap dan
benar.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota; 8. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan
Hewan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit
Hewan Menular; 10. Peraturan Menteri Perdagangan
Republik Indonesia Nomor 24/M-
DAG/PER/9/2011 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor
Hewan dan Produk Hewan; 11. Peraturan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor 94/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Tempat-tempat Pemasukan
dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan
Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor
37/Permentan/OT.140/3/2014, Tentang Tindakan Karantina Hewan
Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Unggas ;
13. Keputusan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor 482/Kpts/PD.620/8/2006 tentang
Pemasukan Ternak Ruminansia dan Produknya dari Negara atau
Bagian Negara (Zone) terjangkitnya Penyakit Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) ke dalam
Wilayah Negara Republik Indonesia; 14. Keputusan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor 4026/Kpts/OT/4/2013, Tentang
Penetapan Jenis Penyakit Hewan Strategis ;
15. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
4390/Kpts/PD. 620/6/2013, Tentang Pemasukan Hewan dan
Produk Hewan dari Amerika Serikat ke Dalam Wilayah Republik Indonesia ;
16. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
1637.1/Kpts/PD.610/12/2008 tentang Pernyataan Berjangkitnya
Wabah Anjing Gila (Rabies) di Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
17. Keputusan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor 1696/Kpts/PD.610/12/2008
tentang Penetapan Provinsi Bali sebagai Kawasan Karantina Penyakit Anjing Gila (Rabies);
18. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
4026/Kpts/OT/4/2013, Tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan
Strategis ; 19. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33
Tahun 2005 tentang Pelarangan
Pemasukan ternak Babi dari Luar Pulau Bali;
20. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Persyaratan :
Persyaratan Administrasi
a. Fotocopy KTP, NPWP, TDP dan SIUP untuk perusahan
b. Fotocopy KTP untuk perorangan/pribadi
Persyaratan Teknis (Pemasukan)
a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Proviunsi Bali. b. Rekomendasi Teknis dari Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan KeMenterian Pertanian.
c. Sertifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan Berwenang dari Negara asal.
Persyaratan Teknis (Pengeluaran)
a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Negara penerima.
b. Sertifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/Kota daerah asal.
c. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan
a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan terhadap:
Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan
dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
98. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 99. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk
memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku. b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali.
c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf
pada lembar izin c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
15. Standar Operasional Prosedur Rekomendasi Pemasukan/Pengeluaran Ternak Hewan/ Satwa untuk keperluan Konservasi antar Negara
Jenis Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi Pertimbangan
Dasar Hukum Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Rekomendasi
Pemasukan/ Pengeluaran Ternak Hewan/
Satwa untuk
Dinas Peternakan
dan Kesehatan
Hewan (Tim Teknis)
1. Undang-Undang Nomor16 Tahun
1992tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 1999
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
14 hari kerja,
apabila
persyaratan
lengkap dan
keperluan Konservasi antar Negara
tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan jo Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1977
tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2000
tentang Karantina Hewan; 7. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah
Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012
tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang
benar.
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24/M-
DAG/PER/9/2011 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor
Hewan dan Produk Hewan; 11. Peraturan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor
94/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Tempat-tempat
Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan
Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
44/Permentan/OT.140/4/2013 tentang Penghentian Pemasukan
Unggas dan/atau produk unggas dari Negara Republik Rakyat China ke Dalam Wilayah
Republik Indonesia ;
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Republik
Indonesia Nomor 37/Permentan/OT.140/3/2014, Tentang Tindakan Karantina
Hewan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Unggas ;
14. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1096 Tahun 1999 tentang Pemasukan
Anjing, Kucing, Kera dan sebangsanya ke wilayah/ daerah
bebas rabies di Indonesia; 15. Keputusan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor 482/Kpts/PD.620/8/2006 tentang Pemasukan Ternak
Ruminansia dan Produknya dari Negara atau Bagian Negara (Zone)
terjangkitnya Penyakit Bovine Spongiform Encephalopathy
(BSE) ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
16. Keputusan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor 1637.1/Kpts/PD.610/12/2008
tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Anjing Gila (Rabies) di
Kabupaten Badung, Provinsi Bali; 17. Keputusan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor
1696/Kpts/PD.610/12/2008 tentang Penetapan Provinsi Bali
sebagai Kawasan Karantina Penyakit Anjing Gila (Rabies);
18. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 4026/Kpts/OT/4/2013, Tentang
Penetapan Jenis Penyakit Hewan Strategis ;
19. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 4390/Kpts/PD. 620/6/2013,
Tentang Pemasukan Hewan dan Produk Hewan dari Amerika
Serikat ke Dalam Wilayah Republik Indonesia ;
20. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Rabies;
21. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2005 tentang
Pelarangan Pemasukan ternak Babi dari Luar Pulau Bali;
22. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pemasukan dan
Transit Unggas dari Luar Pulau Bali;
23. Peraturan Gubernur Bali Nomor
88 Tahun 2008 tentang
Penutupan Sementara
Pemasukan dan/atau
Pengeluaran Anjing, Kucing, Kera
dan Hewan sebangsanya dari
dan/atau ke Provinsi Bali;
24. Peraturan Gubernur Bali
Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penanggulangan Penyakit Rabies
di Provinsi Bali;
25. Peraturan Gubernur Bali Nomor
33 Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.
Persyaratan
Persyaratan Administrasi :
a. Fotocopy KTP, NPWP, TDP dan SIUP untuk perusahan
b. Fotocopy KTP untuk perorangan/pribadi
Persyaratan Teknis (Pemasukan) :
a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali. b. Rekomendasi Teknis dari Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan KeMenterian Pertanian RI.
c. Sertifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan Berwenang Negara Asal.
Persyaratan Teknis (Pengeluaran)
a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Negara penerima.
b. Sertifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/Kota daerah asal.
c. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan: 100. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 101. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis
a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali. c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan
dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf
pada lembar izin c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil.
Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
16. Standar Operasional Prosedur Izin Pemasukan/ Pengeluaran Ternak/ Hewan/ Satwa untuk keperluan Lomba/ Hewan
Kesayangan antar Negara
Jenis Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi Pertimbangan
Dasar Hukum Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Pemasukan/ Pengeluaran
Ternak/ Hewan/ Satwa untuk
keperluan Lomba/ Hewan Kesayangan
antar Negara
Dinas Peternakan
dan Kesehatan
Hewan(Tim Teknis)
1. Undang-Undang Nomor16 Tahun 1992tentang Karantina Hewan,
Ikan dan Tumbuhan; 2. Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan jo Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1977
tentang Penolakan, Pencegahan,
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
14 hari kerja,
apabila
persyaratan
lengkap dan
benar.
Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2000
tentang Karantina Hewan; 7. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah
Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95
Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian
dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24/M-DAG/PER/9/2011 tentang
Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
94/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran
Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme
Pengganggu Tumbuhan Karantina; 12. Peraturan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor
44/Permentan/OT.140/4/2013 tentang Penghentian Pemasukan
Unggas dan/atau produk unggas dari Negara Republik Rakyat
China ke Dalam Wilayah Republik Indonesia;
13. Peraturan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor
37/Permentan/OT.140/3/2014, Tentang Tindakan Karantina
Hewan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Unggas ;
14. Keputusan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor 1096 Tahun 1999 tentang Pemasukan
Anjing, Kucing, Kera dan sebangsanya ke wilayah/ daerah
bebas rabies di Indonesia; 15. Keputusan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor
482/Kpts/PD.620/8/2006 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia
dan Produknya dari Negara atau Bagian Negara (Zone) terjangkitnya
Penyakit Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) ke dalam Wilayah Negara Republik
Indonesia; 16. Keputusan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor 1637.1/Kpts/PD.610/12/2008 tentang Pernyataan Berjangkitnya
Wabah Anjing Gila (Rabies) di Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
17. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
1696/Kpts/PD.610/12/2008 tentang Penetapan Provinsi Bali sebagai Kawasan Karantina
Penyakit Anjing Gila (Rabies); 18. Keputusan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor 4026/Kpts/OT/4/2013, Tentang
Penetapan Jenis Penyakit Hewan Strategis ;
19. Keputusan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor 4390/Kpts/PD. 620/6/2013,
Tentang Pemasukan Hewan dan Produk Hewan dari Amerika
Serikat ke Dalam Wilayah Republik Indonesia ;
20. Peraturan Daerah Provinsi Bali
Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Rabies;
21. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2005 tentang
Pelarangan Pemasukan ternak Babi dari Luar Pulau Bali;
22. Peraturan Gubernur Bali
Nomor 44 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pemasukan dan
Transit Unggas dari Luar Pulau Bali;
23. Peraturan Gubernur Bali Nomor
88 Tahun 2008 tentang Penutupan Sementara Pemasukan
dan/atau Pengeluaran Anjing, Kucing, Kera dan Hewan
sebangsanya dari dan/atau ke Provinsi Bali;
24. Peraturan Gubernur Bali Nomor
15 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Penyakit Rabies
di Provinsi Bali. 25. Peraturan Gubernur Bali Nomor
33 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Persyaratan :
Persyaratan Administrasi
a. Fotocopy KTP, NPWP, TDP dan SIUP untuk perusahan
b. Fotocopy KTP untuk perorangan/pribadi
Persyaratan Teknis (Pemasukan)
a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
b. Rekomendasi Teknis dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan KeMenterian Pertanian RI. c. Sertifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan Berwenang Negara asal.
Persyaratan Teknis (Pengeluaran)
a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Negara penerima. b. Sertifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/Kota
daerah asal.
c. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
102. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 103. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis
a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali. c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan
dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf
pada lembar izin c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil.
Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
17. Standar Operasional Prosedur ) Izin Pemasukan/ Pengeluaran Ternak/ Hewan/ Satwa untuk keperluan Pertahanan
Keamanan Kepentingan Negara antar Negara.
Jenis Izin
Pemberi
Pertimbangan Dasar Hukum
Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari
kerja)
Izin Pemasukan/
Pengeluaran
Ternak/Hewan/Sa
twa untuk
keperluan
Dinas Peternakan
dan Kesehatan
Hewan (Tim Teknis)
1. Undang-Undang Nomor16 Tahun 1992tentang Karantina Hewan,
Ikan dan Tumbuhan; 2. Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 1999
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
14 hari kerja,
apabila
persyaratan
lengkap dan
Pertahanan
Keamanan
Kepentingan
Negara antar
Negara.
tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan
dan Kesehatan Hewan jo Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara
Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5619);
5. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 1977
tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan
Penyakit Hewan; 6. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
7. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota; 8. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 95 Tahun 2012
tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan
benar.
Hewan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2014 tentang
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
Menular; 10. Peraturan Menteri Perdagangan
Republik Indonesia Nomor 24/M-DAG/PER/9/2011 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor
Hewan dan Produk Hewan; 11. Peraturan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor 94/Permentan/OT.140/8/2012
tentang Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan
Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan
Karantina; 12. Peraturan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor 44/Permentan/OT.140/4/2013 tentang Penghentian Pemasukan
Unggas dan/atau produk unggas dari Negara Republik Rakyat
China ke Dalam Wilayah Republik Indonesia ;
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor
37/Permentan/OT.140/3/2014, Tentang Tindakan Karantina
Hewan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Unggas ;
14. Keputusan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor 1096 Tahun 1999 tentang Pemasukan
Anjing, Kucing, Kera dan sebangsanya ke wilayah/ daerah
bebas rabies di Indonesia; 15. Keputusan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor
482/Kpts/PD.620/8/2006 tentang Pemasukan Ternak
Ruminansia dan Produknya dari Negara atau Bagian Negara
(Zone) terjangkitnya Penyakit Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) ke dalam
Wilayah Negara Republik Indonesia;
16. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
1637.1/Kpts/PD.610/12/2008 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Anjing Gila
(Rabies) di Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
17. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
1696/Kpts/PD.610/12/2008 tentang Penetapan Provinsi Bali sebagai Kawasan Karantina
Penyakit Anjing Gila (Rabies); 18. Keputusan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor 4026/Kpts/OT/4/2013, Tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan
Strategis ; 19. Keputusan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor 4390/Kpts/PD. 620/6/2013,
Tentang Pemasukan Hewan dan Produk Hewan dari Amerika Serikat ke Dalam Wilayah
Republik Indonesia ; 20. Peraturan Daerah Provinsi Bali
Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Rabies;
21. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pemasukan ternak
Babi dari Luar Pulau Bali; 22. Peraturan Gubernur Bali Nomor
44 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pemasukan dan
Transit Unggas dari Luar Pulau Bali;
23. Peraturan Gubernur Bali Nomor
88 Tahun 2008 tentang Penutupan Sementara
Pemasukan dan/atau Pengeluaran Anjing, Kucing, Kera
dan Hewan sebangsanya dari dan/atau ke Provinsi Bali;
24. Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penanggulangan Penyakit Rabies di Provinsi Bali;
25. Peraturan Gubernur Bali Nomor
33 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.
Persyaratan :
Persyaratan Administrasi
a. Fotocopy KTP, NPWP, TDP dan SIUP untuk perusahan
b. Fotocopy KTP untuk perorangan/pribadi
Persyaratan Teknis (Pemasukan)
a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali. b. Rekomendasi Teknis dari Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan KeMenterian Pertanian RI. c. Sertifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan Berwenang Negara asal.
Persyaratan Teknis (Pengeluaran)
a. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Negara penerima. b. Sertifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/Kota
daerah asal. c. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan: 104. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 105. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis
a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali. c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan
dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf
pada lembar izin c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil.
Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
18. Standar Operasional Prosedur Izin Pemasukan/Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan antar Negara
Jenis Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan
Dasar Hukum Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Pemasukan/
Pengeluaran
Produk Pangan
Asal Hewan
antar Negara
Dinas Peternakan
dan Kesehatan
Hewan (Tim Teknis)
1. Undang-Undang Nomor16 Tahun 1992tentang Karantina
Hewan, Ikan dan Tumbuhan; 2. Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen; 3. Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan,
Pemberantasan dan Pengobatan
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
14 hari kerja,
apabila
persyaratan
lengkap dan
benar.
Penyakit Hewan; 6. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 82 Tahun 2000
tentang Karantina Hewan; 7. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28
Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan
Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian
dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular;
11. Peraturan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor 381/Kpts/OT.140/11/2008
tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal
Hewan; 12. Peraturan Menteri Perdagangan
Republik Indonesia Nomor 24/M-
DAG/PER/9/2011 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor
Hewan dan Produk Hewan; 13. Peraturan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor
94/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Tempat-tempat Pemasukan
dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan
Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
14. Peraturan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor 84/Permentan/PD.410/8/2013
tentang Pemasukan Karkas, Daging dan Jeroan dan/atau Olahannya ke
Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
15. Peraturan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor 96/Permentan/PD.410/9/2013
tentang Perubahan atas Permentan 84 Tahun 2013 tentang Pemasukan
Karkas, Daging dan Jeroan dan/atau Olahannya ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
16. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
482/Kpts/PD.620/8/2006 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia
dan Produknya dari Negara atau Bagian Negara (Zone) terjangkitnya Penyakit Bovine Spongiform
Encephalopathy (BSE) ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
17. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1696/Kpts/PD.610/12/2008
tentang Penetapan Provinsi Bali sebagai Kawasan Karantina
Penyakit Anjing Gila (Rabies); 18. Keputusan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor 4026/Kpts/OT/4/2013, Tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan
Strategis ; 19. Keputusan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor 4338/Kpts/PD. 410/2/2013,
Tentang Pemasukan Karkas, Daging dan Jeroan dan/atau Olahannya ke Dalam Wilayah Negara Republik
Indonesia ; 20. Keputusan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor 4390/Kpts/PD. 620/6/2013,
Tentang Pemasukan Hewan dan Produk Hewan dari Amerika Serikat ke Dalam Wilayah Republik
Indonesia ; 21. Peraturan Gubernur Bali
Nomor 44 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pemasukan dan Transit
Unggas dari Luar Pulau Bali;
22. Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kemitraan dan
Perlindungan Produk Peternakan; 23. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33
Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Persyaratan
Persyaratan Administrasi
a. Fotocopy KTP, NPWP, TDP dan SIUP untuk perusahan
b. Fotocopy KTP untuk perorangan/pribadi
Persyaratan Teknis (Pemasukan)
a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
b. Rekomendasi Teknis dari Direktorat Jenderal peternakan dan Kesehatan Hewan KeMenterian RI. c. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKHPAH) dari Dokter Hewan Berwenang dari Negara asal.
Persyaratan Teknis (Pengeluaran)
a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Negara penerima . b. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/ Kota daerah asal.
c. Memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV)dan Sertifikat Hallal yang masih berlaku. d. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan
seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan
a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan terhadap:
Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
106. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 107. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis
a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali.
c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di
paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf
pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf 7. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil.
Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
19. Standar Operasional Prosedur Rekomendasi Pemasukan/ Pengeluaran Produk Hewan Non Pangan antar Negara
Jenis Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan
Dasar Hukum Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Rekomendasi Pemasukan/ Pengeluaran
Produk Hewan Non Pangan
antar Negara
Dinas Peternakan
dan Kesehatan
Hewan (Tim Teknis)
1. Undang-Undang Nomor:16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen; 3. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
5. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan,
Pemberantasan dan Pengobatan
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
14 hari kerja,
apabila
persyaratan
lengkap dan
benar.
Penyakit Hewan; 6. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 82 Tahun 2000
tentang Karantina Hewan; 7. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012
tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan
Hewan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2014 tentang Pengendalian
dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24/M-
DAG/PER/9/2011 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
94/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Tempat-tempat Pemasukan
dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan
Karantina; 12. Keputusan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor 482/Kpts/PD.620/8/2006 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia
dan Produknya dari Negara atau Bagian Negara (Zone) terjangkitnya
Penyakit Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) ke dalam
Wilayah Negara Republik Indonesia; 13. Keputusan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor
4026/Kpts/OT/4/2013, Tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan
Strategis ; 14. Keputusan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor 4390/Kpts/PD. 620/6/2013, Tentang Pemasukan Hewan dan
Produk Hewan dari Amerika Serikat ke Dalam Wilayah Republik
Indonesia; 15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33
Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Persyaratan :
Persyaratan Administrasi
a. Fotocopy KTP, NPWP, TDP dan SIUP untuk perusahan
b. Fotocopy KTP untuk perorangan/pribadi
Persyaratan Teknis (Pemasukan)
a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Proviunsi Bali. b. Rekomendasi Teknis dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan KeMenterian Pertanian
c. Sertifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan Berwenang dari Negara asal.
Persyaratan Teknis (Pengeluaran) a. Rekomendasi Pemasukan dari Negara penerima.
b. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan Berwenang Provinsi/ Kabupaten/Kota daerah asal. c. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
108. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 109. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis
a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk
memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali. c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan
dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin
a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin
dengan permohonan. c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di
paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil.
Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
20. Standar Operasional Prosedur Izin Transit Ternak Unggas DOC ( Day Old Chicken) antar Provinsi.
Jenis Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan
Dasar Hukum Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Transit
Ternak Unggas
Dinas Peternakan
dan Kesehatan
1. Undang-Undang Nomor16 Tahun 1992tentang Karantina Hewan,
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
14 hari kerja,
apabila
DOC ( Day Old
Chicken) antar
Provinsi.
Hewan (Tim Teknis) Ikan dan Tumbuhan; 2. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen; 3. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2009 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan jo Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2014
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5619); 5. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 1977
tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan
Penyakit Hewan; 6. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
7. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2014 tentang Pengendalian
dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular;
biaya) persyaratan
lengkap dan
benar.
9. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24/M-DAG/PER/9/2011 tentang
Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
94/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa
Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan
Karantina; 11. Peraturan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 37/Permentan/OT.140/3/2014,
Tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan dan
Pengeluaran Unggas ; 12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44
Tahun 2005 tentang Pelarangan Pemasukan dan Transit Unggas dari Luar Pulau Bali;
13.Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Persyaratan :
Persyaratan Administrasi
a. Fotocopy KTP, NPWP, TDP dan SIUP untuk perusahan
b. Fotocopy KTP untuk perorangan/pribadi
Persyaratan Teknis (Pemasukan)
a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah tujuan.
b. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah asal yang menyatakan breeding farm sumber DOC sekurang–kurangnya dalam kurun waktu 6 bulan terakhir bebas
dari penyakit hewan menular strategis (PHMS) ; yang dilengkapi dengan uji laboratorium dan Sertifikat Bebas Pullorum yang masih berlaku.
c. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari DokterHewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/ Kota daerah asal d. Apabila terjadi wabah dan atau kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) dari penyakit exotic (baru) maupun penyakit yang
bersifat endemis di daerah asal yang dapat menyebar ke wilayah Provinsi Bali, maka pemasukan DOC tidak diizinkan sampai daerah tersebut dinyatakan bebas penyakit hewan menular dari pejabat yang berwewenang.
e. Rekomendasi Teknis Transit dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan
seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan
a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan terhadap:
Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”.
c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan
dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan: 110. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
111. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk
memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku. b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali. c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan
dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku. 5. Pencetakan izin
a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin
dengan permohonan. c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di
paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil.
Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
21. Standar Operasional Prosedur Izin Transit Ternak Unggas DOD (Day Old Duck ) antar Provinsi
Jenis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan Dasar Hukum
Standar Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Transit
Ternak Unggas
DOD (Day Old
Duck ) antar
Provinsi
Dinas Peternakan
dan Kesehatan
Hewan (Tim Teknis)
1. Undang-Undang Nomor16 Tahun
1992tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012
tentang Pangan; 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2014
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5619); 5. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan
Penyakit Hewan; 6. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota;
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
14 hari kerja,
apabila
persyaratan
lengkap dan
benar.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit
Hewan Menular; 9. Peraturan Menteri Perdagangan
Republik Indonesia Nomor 24/M-DAG/PER/9/2011 tentang
Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan;
10. Peraturan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor 94/Permentan/OT.140/8/2012
tentang Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran
Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Republik
Indonesia Nomor 37/Permentan/OT.140/3/2014,
Tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Unggas ;
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2005 tentang
Pelarangan Pemasukan dan Transit Unggas dari Luar Pulau
Bali; 13.Peraturan Gubernur Bali Nomor 33
Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Persyaratan :
Persyaratan Administrasi
a. Fotocopy KTP, NPWP, TDP dan SIUP untuk perusahan
b. Fotocopy KTP untuk perorangan/pribadi
Persyaratan Teknis (Pemasukan)
a. Rekoendasi Teknis Pemasukan dari Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah tujuan.
b. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah asal yang menyatakan breeding farm sumber DOC sekurang–kurangnya dalam kurun waktu 6 bulan terakhir bebas
dari penyakit hewan menular strategis (PHMS) ; yang dilengkapi dengan uji laboratorium dan Sertifikat Bebas Pullorum yang masih berlaku.
c. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari DokterHewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/Kota daerah asal. d. Apabila terjadi wabah dan atau kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) dari penyakit exotic (baru) maupun penyakit yang
bersifat endemis di daerah asal yang dapat menyebar ke wilayah Provinsi Bali, maka pemasukan DOC tidak diizinkan
sampai daerah tersebut dinyatakan bebas penyakit hewan menular dari pejabat yang berwewenang. e. Rekomendasi Teknis Transit dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan
seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan: 112. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 113. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis
a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali. c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan
dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf
pada lembar izin c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
22. Standar Operasional Prosedur Izin Transit Telur Tetas (Hatching Egg) antar Provinsi
Jenis Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan
Dasar Hukum Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Transit Telur
Tetas (Hatching
Egg) antar
Provinsi
Dinas Peternakan
Provinsi Bali(Tim
Teknis)
1. Undang-Undang Nomor16 Tahun 1992tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen; 3. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);\
5. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan,
Pemberantasan dan Pengobatan
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
14 hari kerja,
apabila
persyaratan
lengkap dan
benar.
Penyakit Hewan; 6. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 82 Tahun 2000
tentang Karantina Hewan; 7. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian
dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24/M-DAG/PER/9/2011 tentang
Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
94/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa
Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan
Karantina; 11. Peraturan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 37/Permentan/OT.140/3/2014,
Tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan dan
Pengeluaran Unggas ; 12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44
Tahun 2005 tentang Pelarangan
Pemasukan dan Transit Unggas dari Luar Pulau Bali;
13.Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2017 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Persyaratan :
Persyaratan Administrasi
a. Fotocopy KTP, NPWP, TDP dan SIUP untuk perusahan
b. Fotocopy KTP untuk perorangan/pribadi
Persyaratan Teknis (Pemasukan)
a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan daerah tujuan. b. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah
asal yang menyatakan breeding farm sumber telur tetas (Hatching Egg) sekurang–kurangnya dalam kurun waktu 6 bulan terakhir bebas dari penyakit hewan menular strategis (PHMS) yang dilengkapi dengan uji laboratorium dan
Sertifikat Bebas Pullorum yang masih berlaku. c. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari DokterHewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/Kota daerah asal.
d. Apabila terjadi wabah dan atau kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) dari penyakit exotic (baru) maupun penyakit yang bersifat endemis di daerah asal yang dapat menyebar ke wilayah Provinsi Bali, maka pemasukan Telur tetas tidak diizinkan sampai daerah tersebut dinyatakan bebas penyakit hewan menular dari pejabat yang berwewenang.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan
a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan terhadap:
Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
114. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 115. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis
a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk
memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku. b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali.
c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin
dengan permohonan. c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di
paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
23. Standar Operasional Prosedur Izin Transit Ternak/Hewan/Satwa antar Provinsi
Jenis Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi Pertimbangan
Dasar Hukum Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Transit
Ternak/Hewan/Satwa
antar Provinsi
Dinas Peternakan
dan Kesehatan
Hewan (Tim Teknis)
1. Undang-Undang Nomor16 Tahun
1992tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Pangan; 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2009 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan jo Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2014
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5619); 5. Peraturan Pemerintah Republik
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
14 hari kerja,
apabila
persyaratan
lengkap dan
benar.
Indonesia Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan
Penyakit Hewan; 6. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota; 8. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan
Hewan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit
Hewan Menular;
10. Peraturan Menteri Perdagangan
Republik Indonesia Nomor 24/M-DAG/PER/9/2011 tentang
Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 94/Permentan/OT.140/8/2012
tentang Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa
Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Republik
Indonesia Nomor 37/Permentan/OT.140/3/2014,
Tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Unggas ;
13. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
482/Kpts/PD.620/8/2006 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia
dan Produknya dari Negara atau Bagian Negara (Zone) terjangkitnya Penyakit Bovine Spongiform
Encephalopathy (BSE) ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
14. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
4026/Kpts/OT/4/2013, Tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Strategis ;
15. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
4390/Kpts/PD. 620/6/2013, Tentang Pemasukan Hewan dan
Produk Hewan dari Amerika Serikat ke Dalam Wilayah Republik Indonesia ;
16. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
1637.1/Kpts/PD.610/12/2008 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Anjing Gila (Rabies) di
Kabupaten Badung, Provinsi Bali; 17. Keputusan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor 1696/Kpts/PD.610/12/2008
tentang Penetapan Provinsi Bali sebagai Kawasan Karantina Penyakit Anjing Gila (Rabies);
18. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
4026/Kpts/OT/4/2013, Tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan
Strategis; 19. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33
Tahun 2005 tentang Pelarangan
Pemasukan ternak Babi dari Luar Pulau Bali;
20.Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Persyaratan :
Persyaratan Administrasi
a. Fotocopy KTP, NPWP, TDP dan SIUP untuk perusahan
b. Fotocopy KTP untuk perorangan/pribadi
Persyaratan Teknis (Pemasukan)
a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas yang menagani fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi daerah
tujuan.
b. Surat Persetujuan Teknis Pengeluaran dari Dinas yang menangni fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi
daerah asal yang menyatakan wilayah asal bebas dari penyakit hewan menular strategis (PHMS) yang dilengkapi dengan
uji laboratorium.
c. Sertifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/Kota
daerah asal .
d. Apabila terjadi wabah dan atau kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) dari penyakit exotic (baru) maupun penyakit yang bersifat
endemis di daerah asal yang dapat menyebar ke wilayah Provinsi Bali, maka pemasukan hewan/satwa tidak diizinkan
sampai daerah tersebut dinyatakan bebas penyakit hewan menular dari pejabat yang berwewenang .
e. Rekomendasi Teknis Transit dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan
seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
116. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 117. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk
memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku. b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali.
c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin
a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin
dengan permohonan. c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di
paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil.
Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
24. Standar Operasional Prosedur Izin Transit Ternak/ Hewan/Satwa untuk keperluan Konservasi antar Provinsi
Jenis Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi Pertimbangan
Dasar Hukum Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Transit
Ternak/
Hewan/Satwa
untuk keperluan
Konservasi antar
Provinsi
Dinas Peternakan
dan Kesehatan
Hewan (Tim Teknis)
1. Undang-Undang Nomor16 Tahun 1992tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen; 3. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
5. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan,
Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah
Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
14 hari kerja,
apabila
persyaratan
lengkap dan
benar.
Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit
Hewan Menular; 10. Peraturan Menteri Perdagangan
Republik Indonesia Nomor 24/M-DAG/PER/9/2011 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor
Hewan dan Produk Hewan; 11. Peraturan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor 94/Permentan/OT.140/8/2012
tentang Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan
Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
44/Permentan/OT.140/4/2013 tentang Penghentian Pemasukan Unggas dan/atau produk unggas
dari Negara Republik Rakyat China ke Dalam Wilayah Republik
Indonesia ; 13. Peraturan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 37/Permentan/OT.140/3/2014,
Tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan dan
Pengeluaran Unggas ; 14. Keputusan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor 1096
Tahun 1999 tentang Pemasukan Anjing, Kucing, Kera dan
sebangsanya ke wilayah/ daerah bebas rabies di Indonesia;
15. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 482/Kpts/PD.620/8/2006 tentang
Pemasukan Ternak Ruminansia dan Produknya dari Negara atau
Bagian Negara (Zone) terjangkitnya Penyakit Bovine Spongiform
Encephalopathy (BSE) ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
16. Keputusan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor 1637.1/Kpts/PD.610/12/2008
tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Anjing Gila (Rabies) di
Kabupaten Badung, Provinsi Bali; 17. Keputusan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor
1696/Kpts/PD.610/12/2008 tentang Penetapan Provinsi Bali
sebagai Kawasan Karantina Penyakit Anjing Gila (Rabies);
18. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 4026/Kpts/OT/4/2013, Tentang
Penetapan Jenis Penyakit Hewan Strategis ;
19. Keputusan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor
4390/Kpts/PD. 620/6/2013, Tentang Pemasukan Hewan dan
Produk Hewan dari Amerika Serikat ke Dalam Wilayah Republik
Indonesia ; 20. Peraturan Daerah Provinsi Bali
Nomor 15 Tahun 2009 tentang
Penanggulangan Rabies; 21. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33
Tahun 2005 tentang Pelarangan Pemasukan ternak Babi dari Luar
Pulau Bali; 22. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44
Tahun 2005 tentang Pelarangan
Pemasukan dan Transit Unggas dari Luar Pulau Bali;
23. Peraturan Gubernur Bali Nomor 88 Tahun 2008 tentang Penutupan
Sementara Pemasukan dan/atau Pengeluaran Anjing, Kucing, Kera dan Hewan sebangsanya dari
dan/atau ke Provinsi Bali; 24. Peraturan Gubernur Bali Nomor 15
Tahun 2010 tentang Penanggulangan Penyakit Rabies di
Provinsi Bali; 25. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33
Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Persyaratan :
Persyaratan Administrasi
a. Fotocopy KTP, NPWP, TDP dan SIUP untuk perusahan
b. Fotocopy KTP untuk perorangan/pribadi
Persyaratan Teknis (Pemasukan)
a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas yang menagani fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi daerah
tujuan.
b. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas yang menangni fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah asal yang menyatakan wilayah asal bebas dari penyakit hewan menular strategis (PHMS) sesuai dengan jenis
hewan/satwa yang akan diantar pulaukan yang dilengkapi dengan uji laboratorium. c. Sertifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan Berwenang Provinsi/ Kabupaten/Kota
daerah asal. d. Apabila terjadi wabah dan atau kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) dari penyakit exotic (baru) maupun penyakit yang
bersifat endemis di daerah asal yang dapat menyebar ke wilayah Provinsi Bali, maka pemasukan hewan/satwa tidak diizinkan sampai daerah tersebut dinyatakan bebas dari penyakit hewan menular dari pejabat yang berwewenang.
e. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan 1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan
seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
118. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 119. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk
memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku. b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali.
c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin
a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin
dengan permohonan. c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di
paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil.
Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
25. Standar Operasional Prosedur Izin Transit Ternak/Hewan/Satwa untuk keperluan Lomba/ Hewan Kesayangan antar Provinsi
Jenis Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi Pertimbangan
Dasar Hukum Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Transit
Ternak/ Hewan/
Satwa untuk
keperluan
Lomba/ Hewan
Kesayangan
antar Provinsi
Dinas Peternakan
dan Kesehatan
Hewan (Tim Teknis)
1. Undang-Undang Nomor16 Tahun 1992tentang Karantina Hewan,
Ikan dan Tumbuhan; 2. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 1999 3. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Undang- Undang Nomor 41 Tahun
2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009
tentang Peternakan dan Kesehatan hewan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan,
Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2000
tentang Karantina Hewan;
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
14 hari kerja,
apabila
persyaratan
lengkap dan
benar.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota; 8. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan
Hewan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit
Hewan Menular; 10. Peraturan Menteri Perdagangan
Republik Indonesia Nomor 24/M-
DAG/PER/9/2011 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor
Hewan dan Produk Hewan; 11. Peraturan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor 94/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Tempat-tempat Pemasukan
dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan
Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 44/Permentan/OT.140/4/2013
tentang Penghentian Pemasukan Unggas dan/atau produk unggas
dari Negara Republik Rakyat China ke Dalam Wilayah Republik Indonesia ;
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Republik
Indonesia Nomor 37/Permentan/OT.140/3/2014,
Tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Unggas ;
14. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1096
Tahun 1999 tentang Pemasukan Anjing, Kucing, Kera dan
sebangsanya ke wilayah/ daerah bebas rabies di Indonesia;
15. Keputusan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor 482/Kpts/PD.620/8/2006 tentang
Pemasukan Ternak Ruminansia dan Produknya dari Negara atau
Bagian Negara (Zone) terjangkitnya Penyakit Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) ke dalam
Wilayah Negara Republik Indonesia; 16. Keputusan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor 1637.1/Kpts/PD.610/12/2008
tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Anjing Gila (Rabies) di Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
17. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
1696/Kpts/PD.610/12/2008 tentang Penetapan Provinsi Bali sebagai Kawasan Karantina
Penyakit Anjing Gila (Rabies); 18. Keputusan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor 4026/Kpts/OT/4/2013, Tentang
Penetapan Jenis Penyakit Hewan Strategis ;
19. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
4390/Kpts/PD. 620/6/2013, Tentang Pemasukan Hewan dan
Produk Hewan dari Amerika Serikat ke Dalam Wilayah Republik Indonesia ;
20. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 2009 tentang
Penanggulangan Rabies; 21. Peraturan Gubernur Bali Nomor
33 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pemasukan ternak Babi dari Luar Pulau Bali;
22. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2005 tentang Pelarangan
Pemasukan dan Transit Unggas dari Luar Pulau Bali;
23. Peraturan Gubernur Bali Nomor 88 Tahun 2008 tentang Penutupan Sementara Pemasukan dan/atau
Pengeluaran Anjing, Kucing, Kera dan Hewan sebangsanya dari
dan/atau ke Provinsi Bali. 24. Peraturan Gubernur Bali Nomor
15 Tahun 2010 tentang
Penanggulangan Penyakit Rabies di Provinsi Bali.
25. Peraturan Gubernur Bali No. 33 Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Persyaratan :
Persyaratan Administrasi
a. Fotocopy KTP, NPWP, TDP dan SIUP untuk perusahan
b. Fotocopy KTP untuk perorangan/pribadi
Persyaratan Teknis (Pemasukan)
a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas yang menagani fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi daerah tujuan.
b. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas yang menangni fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah asal yang menyatakan wilayah asal bebas dari penyakit hewan menular strategis (PHMS) sesuai dengan jenis
hewan/satwa yang akan diantarpulaukan dilengkapi dengan uji laboratorium. c. Sertifikat Veteriner/ Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan Berwenang Provinsi/ Kabupaten/ Kota
daerah asal .
d. Apabila terjadi wabah dan atau kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) dari penyakit exotic (baru) maupun penyakit yang bersifat endemis di daerah asal yang dapat menyebar ke wilayah Provinsi Bali, maka pemasukan ternak/ hewan/ satwa
tidak diizinkan sampai daerah tersebut dinyatakan bebas dari penyakit hewan menular dari pejabat yang berwewenang. e. Rekomendasi Teknis Transit dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan 1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan
seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan
a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan terhadap:
Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”.
c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan
dokumen permohonan. 3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan: 120. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 121. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis
a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali. c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan
dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil.
Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
26. Standar Operasional Prosedur Rekomendasi Transit Ternak/Hewan/Satwa untuk keperluan Pertahanan/ Keperluan Negara
antar Negara
Jenis Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi Pertimbangan
Dasar Hukum Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Rekomendasi Transit
Ternak/Hewan/Satwa
untuk keperluan
Pertahanan/
Keperluan Negara
antar Negara
Dinas Peternakan
Provinsi Bali
(Tim Teknis)
1. Undang-Undang Nomor16 Tahun 1992tentang Karantina Hewan,
Ikan dan Tumbuhan; 2. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan jo Undang-
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
14 hari kerja,
apabila
persyaratan
lengkap dan
benar.
Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5619); 5. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan,
Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
6. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota; 8. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat
Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit
Hewan Menular; 10. Peraturan Menteri Perdagangan
Republik Indonesia Nomor 24/M-DAG/PER/9/2011 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor
Hewan dan Produk Hewan; 11. Peraturan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor 94/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Tempat-tempat Pemasukan
dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan
Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 44/Permentan/OT.140/4/2013
tentang Penghentian Pemasukan Unggas dan/atau produk unggas
dari Negara Republik Rakyat China ke Dalam Wilayah Republik
Indonesia ; 13. Peraturan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Republik
Indonesia Nomor 37/Permentan/OT.140/3/2014,
Tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan dan
Pengeluaran Unggas ; 14. Keputusan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor 1096
Tahun 1999 tentang Pemasukan Anjing, Kucing, Kera dan
sebangsanya ke wilayah/ daerah bebas rabies di Indonesia;
15. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 482/Kpts/PD.620/8/2006 tentang
Pemasukan Ternak Ruminansia dan Produknya dari Negara atau
Bagian Negara (Zone) terjangkitnya Penyakit Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) ke dalam
Wilayah Negara Republik Indonesia; 16. Keputusan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor 1637.1/Kpts/PD.610/12/2008
tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Anjing Gila (Rabies) di Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
17. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
1696/Kpts/PD.610/12/2008 tentang Penetapan Provinsi Bali
sebagai Kawasan Karantina Penyakit Anjing Gila (Rabies);
18. Keputusan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor 4026/Kpts/OT/4/2013, Tentang
Penetapan Jenis Penyakit Hewan Strategis ;
19. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 4390/Kpts/PD. 620/6/2013,
Tentang Pemasukan Hewan dan Produk Hewan dari Amerika Serikat
ke Dalam Wilayah Republik Indonesia ;
20. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Rabies;
21. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pelarangan
Pemasukan ternak Babi dari Luar Pulau Bali;
22. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44
Tahun 2005 tentang Pelarangan Pemasukan dan Transit Unggas
dari Luar Pulau Bali; 23. Peraturan Gubernur Bali Nomor 88
Tahun 2008 tentang Penutupan Sementara Pemasukan dan/atau Pengeluaran Anjing, Kucing, Kera
dan Hewan sebangsanya dari dan/atau ke Provinsi Bali;
24. Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penanggulangan Penyakit Rabies di Provinsi Bali;
25.Peratran Gubernur Bali No. 33
Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.
Persyaratan :
Persyaratan Administrasi
a. Fotocopy KTP, NPWP, TDP dan SIUP untuk perusahan
b. Fotocopy KTP untuk perorangan/pribadi
Persyaratan Teknis (Pemasukan)
a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas yang menagani fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi daerah tujuan
b. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas yang menangni fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah asal yang menyatakan wilayah asal bebas dari penyakit hewan menular strategis (PHMS) sesuai dengan jenis hewan/satwa yang akan diantarpulaukanyangdilengkapi dengan uji laboratorium.
c. Sertifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/Kota daerah asal .
d. Apabila terjadi wabah dan atau kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) dari penyakit exotic (baru) maupun penyakit yang bersifat endemis di daerah asal yang dapat menyebar ke wilayah Provinsi Bali, maka pemasukan hewan/satwa tidak
diizinkan sampai daerah tersebut dinyatakan bebas dari penyakit hewan menular dari pejabat yang berwewenang e. Rekomendasi Teknis Transit dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan 1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan
seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan
a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan terhadap:
Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”.
c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan
dokumen permohonan. 3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan: 122. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 123. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis
a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali. c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan
dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf
pada lembar izin c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
27. Standar Operasional Prosedur Rekomendasi Transit Ternak/ Hewan/ Satwa untuk keperluan Pertahanan/ Keperluan Upacara
Adat antar Provinsi
Jenis Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan
Dasar Hukum Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Rekomendasi Transit
Ternak/Hewan/Satwa
untuk keperluan
Pertahanan/Keperluan
Dinas Peternakan
dan Kesehatan
Hewan (Tim Teknis)
1. Undang-Undang Nomor16 Tahun
1992tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
14 hari kerja,
apabila
persyaratan
lengkap dan
Upacara Adat antar
Provinsi
tentang Perlindungan Konsumen; 3. Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2012
tentang Pangan; 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5619); 5. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan,
Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
6. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota; 8. Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan
Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit
benar.
Hewan Menular; 10. Peraturan Menteri Perdagangan
Republik Indonesia Nomor 24/M-
DAG/PER/9/2011 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor
Hewan dan Produk Hewan; 11. Peraturan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor 94/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Tempat-tempat
Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan
Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 44/Permentan/OT.140/4/2013
tentang Penghentian Pemasukan Unggas dan/atau produk unggas
dari Negara Republik Rakyat China ke Dalam Wilayah Republik
Indonesia ; 13. Peraturan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Republik
Indonesia Nomor 37/Permentan/OT.140/3/2014,
Tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan dan
Pengeluaran Unggas ; 14. Keputusan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor 1096
Tahun 1999 tentang Pemasukan Anjing, Kucing, Kera dan
sebangsanya ke wilayah/ daerah bebas rabies di Indonesia;
15. Keputusan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor 482/Kpts/PD.620/8/2006 tentang
Pemasukan Ternak Ruminansia dan Produknya dari Negara atau
Bagian Negara (Zone) terjangkitnya Penyakit Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) ke dalam
Wilayah Negara Republik Indonesia;
16. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
1637.1/Kpts/PD.610/12/2008 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Anjing Gila (Rabies) di
Kabupaten Badung, Provinsi Bali; 17. Keputusan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor 1696/Kpts/PD.610/12/2008
tentang Penetapan Provinsi Bali sebagai Kawasan Karantina Penyakit Anjing Gila (Rabies);
18. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
4026/Kpts/OT/4/2013, Tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan
Strategis ; 19. Keputusan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor
4390/Kpts/PD. 620/6/2013, Tentang Pemasukan Hewan dan
Produk Hewan dari Amerika Serikat ke Dalam Wilayah Republik Indonesia ;
20. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 15 Tahun 2009
tentang Penanggulangan Rabies; 21. Peraturan Gubernur Bali
Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pemasukan ternak Babi dari Luar Pulau Bali;
22. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2005 tentang
Pelarangan Pemasukan dan Transit Unggas dari Luar Pulau
Bali; 23. Peraturan Gubernur Bali Nomor
88 Tahun 2008 tentang
Penutupan Sementara Pemasukan dan/atau Pengeluaran Anjing,
Kucing, Kera dan Hewan sebangsanya dari dan/atau ke
Provinsi Bali; 24. Peraturan Gubernur Bali Nomor
15 Tahun 2010 tentang
Penanggulangan Penyakit Rabies di Provinsi Bali;
25. Peratran Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Persyaratan :
Persyaratan Administrasi
a. Fotocopy KTP, NPWP, TDP dan SIUP untuk perusahan
b. Fotocopy KTP untuk perorangan/pribadi
Persyaratan Teknis (Pemasukan)
a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas yang menagani fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi daerah
tujuan
b. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas yang menangni fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah asal yang menyatakan wilayah asal bebas dari penyakit hewan menular strategis (PHMS) sesuai dengan jenis
hewan/satwa yang akan diantarpulaukanyangdilengkapi dengan uji laboratorium. c. Sertifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan Berwenang
Provinsi/Kabupaten/Kota daerah asal . d. Apabila terjadi wabah dan atau kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) dari penyakit exotic (baru) maupun penyakit yang
bersifat endemis di daerah asal yang dapat menyebar ke wilayah Provinsi Bali, maka pemasukan hewan/satwa tidak diizinkan sampai daerah tersebut dinyatakan bebas dari penyakit hewan menular dari pejabat yang berwewenang
e. Rekomendasi Teknis Transit dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”.
c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan
dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
124. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 125. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk
memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku. b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali.
c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin
dengan permohonan. c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di
paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil.
Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
28. Standar Operasional Prosedur Izin Distributor Obat Hewan
Jenis Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan
Dasar Hukum Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Distributor
Obat Hewan
Dinas Peternakan
dan Kesehatan
Hewan (Tim Teknis)
1. Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen; 2. Undang–Undang Nomor 32
Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo
Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara
Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat
Hewan; 5. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
14 hari kerja,
apabila
persyaratan
lengkap dan
benar.
Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
18/Permentan/OT.140/4/2009, Tentang Syarat dan Tata Cara
Pemberian Izin Usaha Obat Hewan;
7. Peraturan Gubernur Bali No. 33
Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.
Persyaratan :
Persyaratan Administrasi
a. Sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya;
b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
c. Hak Guna Bangunan (HGB);
d. Izin Lokasi usaha/surat izin tempat usaha (SITU); e. Izin Gangguan (H.O); f. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
g. Surat izin usaha perdagangan Fotocopy KTP,NPWP,TDP dan SIUP untuk perusahan
Persyaratan Teknis
a. Rekomendasi Teknis dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali. b. Rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia Pengurus Daerah setempat.
c. Rekomendasi dari Asosiasi Obat Indonesia Pusat, apabila di daerah tersebut belum ada Asosiasi Obat Hewan Indonesia d. Surat penunjukan dari produsen atau Imporir.
e. Tenaga Dokter Hewan atau Apoteker yang bekerja tetap sebagai penanggung jawab teknis.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
126. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 127. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis
a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali. c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan
dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf
pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
29. Standar Operasional Prosedur Rekomendasi Pemasukan/Pengeluaran Ternak Bibit/ calon Bibit Sapi Bali antar Provinsi
Jenis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi Pertimbangan
Dasar Hukum Standar Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Rekomendasi
Pemasukan/
Pengeluaran
Ternak Bibit/
calon Bibit Sapi
Bali antar
Provinsi
Dinas Peternakan
dan Kesehatan
Hewan (Tim Teknis)
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan
Rp. 0,- (tidak
dikenakan biaya).
Kesehatan Hewan jo Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
4. Undang – undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang perternakan
dan kesehatan hewan jo undang – undang nomor 41 tahun 2014 (lembaran negara tahun 2014
nomor 338, tambahan lembaran negara nomor 5619)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1977
tentang penolakan, pencegahan pemberantasan
6. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota; 8. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat
Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit
Hewan Menular; 10. Peraturan Menteri Perdagangan
Republik Indonesia Nomor 24/M-
DAG/PER/9/2011 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor
Hewan dan Produk Hewan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pengeluaran Ternak Potong Sapi
Bali; 12. Peraturan Gubernur Bali Nomor
46 Tahun 2011 tentang Tatacara Pengeluaran Bibit Sapi Bali;
13. Peratran Gubernur Bali No. 33 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Persyaratan
Persyaratan Administrasi
a. Berita Acara Jual – Beli Ternak Antar Pembeili dengan Kelompok tani/peternak; b. Surat keterangan layak bibit dari kepala dinas Peternakan dan Kesehatan hewan provinsi bali
c. Surat hasil pemeriksaan Lboratorium bebas veteriner denpasar d. Surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) dari doter hewan berwenang e. Surat rekomendasi pengeluaran ternak dari kepala dinas peternakan dan kesehatan hewan provinsi bali
f. Surat ijin pengeluaran ternak dari gubernur /atau instansi lingkup pemerintah provinsi bali yang tupoksinya mengeluarkan ternak antar provinsi
g. Surat ijin pengeluaran ternak dari karantina
Persyaratan Teknis (Pemasukan)
a. Tidak diperkenankan karena terkait dengan pemurnian Sapi Bali (peraturan gubernur bali nomor 45 tahun 2004)
Persyaratan Teknis (Pengeluaran)
1. Persyaratan Khusus yang harus dipenuhi bibit/calon bibit sapi bali jantan sebagai berikut :
a. Kualitatif
- Warna bulu hitam atau kemerah – merahan (dalam proses perubahan warna menuju hitam) - Lutut kebawah berwarna kuning;
- Pantat putih berbentuk setengah bulan;
- Ujung ekor hitam;
- Tanduk tumbuh baik, kecil dan pendek;
- Bentuk kepala lebar dan leher kompak serta kuat
b. Kuantitatif
Sapi Jantan Klasifikasi
Kategori Umur
(bulan)
Parameter Kelas I Kelas II Kelas III
Calon Bibit
24-<36 bulan (l0-l1)
LD (cm) 182 172 165
TG (cm) 125 119 113
TB (cm) 130 124 118
Bibit
>36 bulan (>l2)
LD (cm) 195 181 176
TG (cm) 130 130 120
TB (cm) 135 129 123
2. Persyaratan Khusus yang harus dipenuhi bibit/calon bibit sapi bali betina sebagai berikut :
a. Kualitatif
- Warna bulu merah
- Lutut kebawah berwarna putih
- Pantat putih berbentuk setengah bulan
- Terdapat garis belut berwarna hitam pada punggung
- Ujung ekor hitam
- Tanduk tumbuh baik, kecil dan pendek
- Bentuk kepala panjang dan sempit leher ramping
b. Kuantitatif
Sapi Betina Klasifikasi
Kategori Umur
(bulan)
Parameter Kelas I Kelas II Kelas III
Calon Bibit
<18 bulan (l0)
LD (cm) 138 130 125
TG (cm) 105 99 95
TB (cm) 107 101 97
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan
a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan terhadap:
Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan: 128. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 129. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis
a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali. c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan
dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf
pada lembar izin c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
30. Standar Operasional Prosedur Izin Pemasukan/Pengeluaran/Transit Produk Non Pangan Asal Hewan
Jenis Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya(Rp)
Waktu (hari
kerja)
IzinPemasukan/
Pengeluaran/
Transit Produk
Non Pangan Asal
Hewan
Dinas Peternakan
dan Keshatan
Hewan (Tim Teknis)
1. Undang-Undang Nomor16 Tahun 1992tentang Karantina Hewan,
Ikan dan Tumbuhan; 2. Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan jo Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
Rp. 0,- (tidak
dikenakan biaya).
Maksimal 14
hari, apabila
persyaratan
lengkap
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan,
Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2000
tentang Karantina Hewan; 6. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah
Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 95 Tahun 2012
tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan
Hewan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24/M-
DAG/PER/9/2011 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor
Hewan dan Produk Hewan; 10. Peraturan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor
94/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Tempat-tempat
Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme
Pengganggu Tumbuhan Karantina;
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
84/Permentan/PD.410/8/2013 tentang Pemasukan Karkas, Daging dan Jeroan dan/atau
Olahannya ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
96/Permentan/PD.410/9/2013 tentang Perubahan atas Permentan 84 Tahun 2013
tentang Pemasukan Karkas, Daging dan Jeroan dan/atau
Olahannya ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia ;
13. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 482/Kpts/PD.620/8/2006
tentang Pemasukan Ternak Ruminansia dan Produknya dari
Negara atau Bagian Negara (Zone) terjangkitnya Penyakit Bovine
Spongiform Encephalopathy (BSE) ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
14. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
1696/Kpts/PD.610/12/2008 tentang Penetapan Provinsi Bali sebagai Kawasan Karantina
Penyakit Anjing Gila (Rabies); 15. Keputusan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor 4026/Kpts/OT/4/2013, Tentang
Penetapan Jenis Penyakit Hewan Strategis ;
16. Keputusan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor 4338/Kpts/PD. 410/2/2013,
Tentang Pemasukan Karkas, Daging dan Jeroan dan/atau
Olahannya ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia ;
17. Keputusan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor 4390/Kpts/PD. 620/6/2013,
Tentang Pemasukan Hewan dan Produk Hewan dari Amerika
Serikat ke Dalam Wilayah Republik Indonesia ;
18. Peraturan Gubernur Bali Nomor
44 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pemasukan dan
Transit Unggas dari Luar Pulau Bali;
19. Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kemitraan dan Perlindungan Produk
Peternakan 20. Peraturan Gubernur Bali No. 33
Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Persyaratan
Persyaratan Administrasi
a. Fotocopy KTP, NPWP, TDP dan SIUP untuk perusahan
b. Fotocopy KTP untuk perorangan/pribadi
Persyaratan Teknis (Pemasukan)
a. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah
asal yang menyatakan produk non pangan asal hewan bebas dari penyakit zoonosis dan food borne deseases yang dilengkapi dengan hasil uji laboratorium .
b. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKHPAH) dari Dokter Hewan Berwenang Provinsi/ Kabupaten/Kota dari daerah asal.
c. Apabila terjadi wabah dan atau kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) dari penyakit exotic (baru) maupun penyakit yang bersifat endemis di daerah asal yang dapat menyebar ke wilayah Provinsi Bali, maka pemasukan Produk Asal Hewan tidak diizinkan sampai daerah tersebut dinyatakan bebas dari penyakit zoonosis dan food borne disesases dari pejabat
yang berwewenang d. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
Persyaratan Teknis (Pengeluaran) a. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi penerima.
b. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKHPAH) dari Dokter Hewan Berwenang Provinsi/ Kabupaten/Kota daerah asal. c. Rekomendasi Teknis dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
Persyaratan Teknis Transit
1. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah
asal yang menyatakan produk non pangan asal hewan bebas dari penyakit zoonosis dan food borne deseases yang
dilengkapi dengan hasil uji laboratorium .
2. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi
penerima.
3. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKHPAH) dari Dokter Hewan Berwenang Provinsi/ Kabupaten/Kota dari daerah
asal.
4. Apabila terjadi wabah dan atau kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) dari penyakit exotic (baru) maupun penyakit yang
bersifat endemis di daerah asal yang dapat menyebar ke wilayah Provinsi Bali, maka pemasukan Produk Asal Hewan
tidak diizinkan sampai daerah tersebut dinyatakan bebas dari penyakit zoonosis dan food borne disesases dari pejabat
yang berwewenang
5. Rekomendasi Teknis Transit dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan: 130. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 131. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis
a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali. c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan
dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku. 5. Pencetakan izin
a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin
dengan permohonan. c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di
paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil.
Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemoho
31. Standar Operasional Prosedur Izin Pemasukan/Pengeluaran/Transit Produk Pangan Asal Hewan
Jenis Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan Dasar Hukum
Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari
kerja)
Izin Pemasukan/
Pengeluaran/
Transit Produk
Pangan Asal
Dinas Peternakan
dan Kesehatan
Hewan (Tim Teknis)
1. Undang-Undang Nomor16 Tahun
1992tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 1999
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
Maksimal 14
hari, apabila
persyaratan
lengkap.
Hewan
tentang Perlindungan Konsumen; 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2009 tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan jo Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5619); 4. Undang – undang Nomor 18
Tahun 2009 tentang perternakan
dan kesehatan hewan jo undang – undang nomor 41 tahun 2014
(lembaran negara tahun 2014 nomor 338, tambahan lembaran
negara nomor 5619) 5. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 1977
tentang penolakan, pencegahan pemberantasan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2000
tentang Karantina Hewan; 7. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah
Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, Gizi
Pangan. 9. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan
Hewan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit
Hewan Menular; 11. Peraturan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor
381/Kpst/OT.140/11/2008 tentang pedoman sertifikasi
control veteriner unit usaha pangan asal hewan.
12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24/M-DAG/PER/9/2011 tentang
Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan;
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
94/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran
Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme
Pengganggu Tumbuhan Karantina 14. Peraturan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor 84/Permentan/PD.410/8/2013 tentang Pemasukan Karkas,
Daging dan Jeroan dan/atau Olahannya ke Dalam Wilayah
Negara Republik Indonesia; 15. Peraturan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor
96/Permentan/PD.410/9/2013 tentang Perubahan atas
Permentan 84 Tahun 2013 tentang Pemasukan Karkas, Daging dan
Jeroan dan/atau Olahannya ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia ;
16. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
482/Kpts/PD.620/8/2006 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia
dan Produknya dari Negara atau Bagian Negara (Zone) terjangkitnya Penyakit Bovine Spongiform
Encephalopathy (BSE) ke dalam Wilayah Negara Republik
Indonesia; 17. Keputusan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor 1696/Kpts/PD.610/12/2008 tentang Penetapan Provinsi Bali
sebagai Kawasan Karantina Penyakit Anjing Gila (Rabies);
18. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
4026/Kpts/OT/4/2013, Tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Strategis ;
19. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
4338/Kpts/PD. 410/2/2013, Tentang Pemasukan Karkas, Daging dan Jeroan dan/atau
Olahannya ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia ;
20. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
4390/Kpts/PD. 620/6/2013, Tentang Pemasukan Hewan dan Produk Hewan dari Amerika
Serikat ke Dalam Wilayah Republik Indonesia ;
21. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2005 tentang
Pelarangan Pemasukan dan Transit Unggas dari Luar Pulau Bali;
22. Peraturan Gubernur Bali Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kemitraan
dan Perlindungan Produk Peternakan
23. Peraturan Gubernur Bali No. 33 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Persyaratan
Persyaratan Administrasi
a. Fotocopy KTP, NPWP, TDP dan SIUP untuk perusahan
b. Fotocopy KTP untuk perorangan/pribadi
Persyaratan Teknis (Pemasukan)
1. Rekomendasi Teknis Pengeluaran dari Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi daerah
asal yang menyatakan produk non pangan asal hewan bebas dari penyakit zoonosis dan food borne deseases yang
dilengkapi dengan hasil uji laboratorium .
2. Memiliki nomor control veteriner (NKV) dan sertifikat halal yang masih berlaku
3. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKHPAH) dari Dokter Hewan Berwenang Provinsi/ Kabupaten/Kota dari daerah
asal.
4. Apabila terjadi wabah dan atau kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) dari penyakit exotic (baru) maupun penyakit yang
bersifat endemis di daerah asal yang dapat menyebar ke wilayah Provinsi Bali, maka pemasukan Produk Asal Hewan
tidak diizinkan sampai daerah tersebut dinyatakan bebas dari penyakit zoonosis dan food borne disesases dari pejabat
yang berwewenang
5. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali
Persyaratan Teknis (Pengeluaran)
1. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi
penerima. 2. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter Hewan Berwenang Provinsi/ Kabupaten/Kota daerah asal. 3. Rekomendasi Teknis dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
4. Memiliki nomor control veteriner (NKV) dan sertifikat halal yang masih berlaku 5. Rekomendasi Teknis Pemasukan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan
seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan
a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan terhadap:
Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
132. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 133. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis
a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk
memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku. b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali.
c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin
dengan permohonan. c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di
paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
K. Bidang Perhubungan
1. Standar Operasional Prosedur Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Taksi)
Jenis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi Pertimbangan
Dasar Hukum Standar Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin
Penyelenggaraan
Angkutan Orang
Tidak Dalam
Trayek (Taksi)
Dinas Perhubungan
(Tim Teknis)
1. Undang – Undang Nomot 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 No,or 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5317) 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74
Rp. 0,- (tidak
dikenakan biaya).
Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594)
4. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 108
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor
Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1474) 5. Peraturan Daerah Provinsi Bali
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Bali
Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Provinsi Bali Nomor 6)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengann
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi
Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2015
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2)
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas an
Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 4, Tambahana Lembaran Daerah
Provinsi Bali Nomor 4) 7. Peraturan Gubernur Bali No. 33
Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Sistem dan prosedur memperoleh izin penyelenggaraan angkutan taksi:
1. Pemohon melengkapi persyaratan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi sesuai dengan Pasal 48 PM 108 tentang
Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dengan persyaratan :
a. Akta pendirian dan / atau perubahan terakhir
b. Bukti pengesahan sebagai bahan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan hukum
f. Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang
g. Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan Angkutan
Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek bermaterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan
h. Surat pernyataan kesanggupan memiliki dan / atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas
pemeliharaan kendaraan bermotr bermaterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan.
i. Surat perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan perusahaan angkutan umum yang berbentuk
badan hukum koperasi.
j. Memiliki dan / atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu
menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki dan dibuktikan dengan surat dari pemerintah daerah setempat
yang menyatakan luasnya mampu menyimpan kendaraan yang dimiliki
k. Rencana usaha (business plan) Perusahaan Angkutan Umum yang dituangkan dalam bentuk dokumen.
2. Semua persyaratan dibawa ke loket pendaftaran untuk diperiksa kelengkapan berkas permohonan, jika lengkap dan benar
diteruskan ke pengerjaan dan jika belum lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi.
3. Permohonan yang telah memenuhi syarat kelengkapan berkas diproses dibagian pelayanan.
4. Setelah diproses maka surat Izin Penyelenggaraan Angkutan Takxi diparaf oleh Kepala Seksi Tata Laksana Angkutan Jalan
lanjut diparaf oleh Kepala Bidang Angkutan Jalan
5. Selanjutnya surat tersebut dibawa ke Kepala Dinas Perhubungan untuk ditanda tangani
6. Setelah ditandatanganioleh Kepala Dinas Perhubungan Prov. Bali Surat Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi diambil oleh
masing – masing perusahaan melalui loket pelayanan.
7. Kemudian Surat Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi dipergunakan untuk mengajukan rekomendasi perubahan sifat
untuk penambahan armada dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
a. Surat permohonan
b. Foto copy Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi (kuota)
c. Foto copy Faktur (untuk kendaraan yang belum memiliki STNK)
d. Foto copy STNK
e. Surat pernyataan sebagai anggota koperasi yang telah memiliki izin penyelenggaraan atau surat pernyataan kesanggupan
untuk membalik nama kendaraan atas nama badan hukum untuk yang bergabung di Perseroan Terbatas (PT)
8. Setelah pihak perusahaan mendapatkan rekomendasi perubahan sifat selanjutnya pihak perusahaan di arahkan untuk
mengajukan permohonan ke samsat dan pengujian kendaraan bermotor ke kabupaten / kota masing – masing untuk
mendapatkan tanda nomor kendaraan khusus dan nomor uji kendaraan bermotor
9. Tahapan berikutnya perusahaan menuju Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Bali membuat surat permohonan untuk
izin operasional dan SK Pelaksanaan dari masing – masing armada dengan melampirkan fotocopy izin perinsip
10. Setelah mendapatkan kedua izin tersebut kopersi kembali lagi ke Dinas Perhubungan Prov. Bali untuk proses penerbitan
Kartu Pengawas (KP) dengan melampirkan :
a. Surat permohonan
b. Izin operasi dan SK pelaksanaan (Dari Dinas Penanaman Modla dan Perizinan Terpadu Ssatu Pintu Provinsi Bali)
c. Foto copy STNK
d. Foto copy Buku Uji (KIR)
e. Kartu Pengawasan (untuk kendaraan sudah pernah memiliki Kartu Pengawas)
f. Foto Copy Rekomendasi Rubah Sifat
11. Setelah kartu pengawasan (KP) selesai, pihak perusahan membayar retribusi sebesar Rp. 75.000,00 / armada
12. Pengambilan Kartu Pengawasan (KP)
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan
seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan
a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan terhadap:
Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”.
c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan
dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
134. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
135. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk
memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku. b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali. c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan
dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin
a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin
dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil.
Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
2. Standar Operasional Prosedur Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Antar Kota Dalam Provinsi (AKPD)
Jenis Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan Dasar Hukum
Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari
kerja)
Izin
Penyelenggaraan
Angkutan Orang
Antar Kota
Dalam Provinsi
(AKPD)
Dinas Perhubungan
(Tim Teknis)
1. Undang – Undang Nomot 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No,or
96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 120, Tambahan Lembaran
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
Negara Republik Indonesia Nomor 5317)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5594); 4. Peraturan Menteri Perhubungan
Republik Indonesia Nomor PM 108
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan
Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1474) 5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor
6 Tahun 2011 tentang Retribusi
Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Provinsi Bali Nomor 6) sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengann Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2011 Tentang
Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2015
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2)
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor
4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas an Angkutan Jalan
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 4, Tambahana Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4)
7. Peraturan Gubernur Bali No. 33 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sistem dan prosedur memperoleh izin penyelenggaraan angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP)
1. Persyaratan administratif :
a. Memiliki surat izin usaha angkutan
b. Menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek
c. Memiliki atau menguasaikendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan fotocopy Surat Tanda Kendaraan
Bermotor sesuai domisili perusahaan atau penguasaan
d. Menguasai fasilitas penyimpanan / pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan
serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan
e. Memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik
jalan
f. Surat keterangan kondisi usaha seperti permodalan dan sumber daya manusia
g. Surat keterangan komitmen usaha seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang
ditetapkan.
h. Surat pertimbangan dari Gubernur atau Bupati / Walikota dalam hal ini Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten / Kota
yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Persyaratan teknis
a. Pada trayek yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 7 tentang hasil penetapan kebutuhan kendaraan
b. Prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang terbaik.
3. Semuia persyaratan dibawa ke lokey pendaftaram serta memeriksa kelengkan berkas permohonan jika lengkap dan benar
diteruskan ke pengerjaan dan jika salah dikembalikan ke pemohon untuk di lengkapi.
4. Permohonan yang telah memenuhi syarat diproses dibagian pelayanan
5. Setelah di proses maka surat izin penyelenggaaan angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP) diparaf oleh Kepala Seksi
Tata Laksana Angkutan Jalan lanjut diparaf oleh Kepala Bidang Angkutan Jalan
6. Selanjutnya surat tersebut di bawa ke kepala dinas perhubungan untuk di tanda tangani
7. Setelah ditanda tangani kepala dinas perhubungan provinsi bali surat izin penyelnenggaraan angkutan antar kota dalam
provinsi (AKDP) dambil oleh masing – masing perusahaan melalui loket pelayanan
8. Kemudian surat izin penmyelenggaraan angkuran antar kota dalam provinsi (AKDP) dipergunakan untuk mengajukan
rekomendasi perubahan sifat untuk penamabahan armada dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
a. Surat permohonan
b. Foto copy Izin Penyelenggaran Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) (kuota)
c. Foto copy fraktur (untuk kendaraan yang belum memiliki STNK)
d. Foto copy STNK
e. Syrat pernyataan sebagai anggota koperasi yang telah memiliki izin penyelenggaraan atau surat pernyataan
kesanggupan untuk membalik nama kendaraan atas nama badan hukum untuk yang bergabung di Perseroan
Terbatas (PT)
9. Setelah pihak perusahaan mendapatkan rekomendasi perubahan sifat selanjutnya pihak perusahaan diarahkan untuk
mengajukan permohonan ke samsat dan pengujian kendaraan bermotor ke kabupaten / kota masing – masing untuk
mendapatkan tanda nomor kendaraan khusus dan nomor uji kendaraan bermotor
10. Tahapan berukutnya Perusahaan menuju ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Bali, untuk memperoleh izin
operasional dan SK Pelaksanaan dari masing – masing armada dengan melampirkan foto copy Izin Prinsip
11. Setelah mendapatkan kedua izin tersebut Koperasi kembali lagi ke Dinas Perhubungan Provinsi Bali untuk proses
penerbitan Kartu Pengawas (KP) dengan melampirkan :
a. Surat permohonan
b. Izin Operasional dan SK Pelaksanaan (dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali)
c. Foto copy STNK
d. Foto copy Buku Uji (KIR)
e. Kartu Pengawas (untuk kendaraan sudah pernah memiliki Kartu Pengawasan)
f. Foto copy rekomendasi rubah sifat
12. Setelah Kartu Pengawasan (KP) selesai, pihak perusahaan membayar retribusi sesuai dengan jumlah tempat duduk dan
besarnya tarif yang tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2015
13. Pengambilan Kartu Pengawasan (KP)
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan: 136. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 137. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis
a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali.
c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf
pada lembar izin c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
3. Standar Operasional Prosedur Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Untuk Angkutan Sewa Khusus
Jenis Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan Dasar Hukum
Standar Biaya(Rp)
Waktu (hari
kerja)
Izin
Penyelenggaraan
Dinas Perhubungan 1. Undang – Undang Nomot 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
Angkutan Orang
Tidak Dalam
Trayek Untuk
Angkutan Sewa
Khusus
(Tim Teknis) Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No,or 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5317) 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594)
4. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 108
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang
dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1474) 5. Peraturan Daerah Provinsi Bali
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Provinsi Bali Nomor 6)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengann
biaya).
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi
Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2015
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2)
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas an
Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 4,
Tambahana Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
7. Peraturan Gubernur Bali No. 33
Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Sistem dan prosedur memperoleh Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus
1. Pemohon melengkapi persyaratan izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus (kuota) sesuai dengan Pasal 48 PM 108
Tahun 2017 tentang Penyelenggaran Angkutan Orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek dengan
persyaratan :
a. Akta pendirian dan / atau perubahan terakhir
b. Bukti pengesahan sebagai badan hukum dari kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan hukum
f. Surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang
g. Surat pernyataan kesanggupan untuk seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan angkutan orang
dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, bermaterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan
h. Surat pernyataan kesanggupan memiliki dan / atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas
pemeliharaan kendaraan bermotor bermaterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan
i. Surat perjanjian antara pemilik kendaaan atau anggota koperasi dengan perusahaan angkutan umum yang berbentuk
badan hukum koperasi
j. Memiliki dan / atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu
menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki dan dibuktikan dengan surat dari pemerintah daerah setempat
yang menyatakan luasnya mampu menyimpan kendaraan yang dimiliki
k. Rencana bisnis (busibess plan) perusahaan angkutan umum yang dituangkan dalam bentuk dokumen; dan
l. Perusahaan angkutan umum yang telah memiliki izin penyelenggaraan angkutan wajib bekerja sama dengan perusahaan
penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi yang menfasilitasi dalam pemberian pelayanan angkutan orang
2. Semua persyaratan dibawa ke loket pendaftaran untuk diperiksa kelengkapan berkas permohonan, jika lengkap dan benar
diteruskan ke pengerjaan dan jika belum lengkap dikembalikan ke pemohon untuk di lengkapi
3. Permohonan yang telah memenuhi syarat kelengkapan berkas diproses dibagian pelayanan
4. Setelah di proses maka surat izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek (angkutan sewa khusus) diparaf
oleh kepala seksi tata laksana angkutan jalan lanjut diparaf oleh kepala bidang angkutan jalan
5. Berikutnya surat tersebut dibawa ke kepala dinas perhubungan untuk ditandatangani
6. Setelah ditandatangani pleh kepala dinas perhubungan prov bali surat izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam
trayek (angkutan sewa khusus) diambil oleh masing – masing perusahaan melalui loket pelayanan
7. Kemudian Surat Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi dipergunakan untuk mengajukan rekomendasi perubahan sifat
untuk penambahan armada dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
a. Surat permohonan
b. Foto copy Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi (kuota)
c. Foto copy Faktur (untuk kendaraan yang belum memiliki STNK)
d. Foto copy STNK
e. Surat pernyataan sebagai anggota koperasi yang telah memiliki izin penyelenggaraan atau surat pernyataan kesanggupan
untuk membalik nama kendaraan atas nama badan hukum untuk yang bergabung di Perseroan Terbatas (PT)
8. Setelah pihak perusahaan mendapatkan rekomendasi perubahan sifat selanjutnya pihak perusahaan di arahkan untuk
mengajukan permohonan ke samsat dan pengujian kendaraan bermotor ke kabupaten / kota masing – masing untuk
mendapatkan tanda nomor kendaraan khusus dan nomor uji kendaraan bermotor
9. Tahapan berikutnya perusahaan menuju Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Bali membuat surat permohonan untuk
izin operasional dan SK Pelaksanaan dari masing – masing armada dengan melampirkan fotocopy izin perinsip
10. Setelah mendapatkan kedua izin tersebut kopersi kembali lagi ke Dinas Perhubungan Prov. Bali untuk proses penerbitan
Kartu Pengawas (KP) dengan melampirkan :
a. Surat permohonan
b. Izin operasi dan SK pelaksanaan (Dari Dinas Penanaman Modla dan Perizinan Terpadu Ssatu Pintu Provinsi Bali)
c. Foto copy STNK
d. Foto copy Buku Uji (KIR)
e. Kartu Pengawasan (untuk kendaraan sudah pernah memiliki Kartu Pengawas)
f. Foto Copy Rekomendasi Rubah Sifat
11. Setelah kartu pengawasan (KP) selesai, pihak perusahan membaya r retribusi sebesar Rp. 75.000,00 / armada
12. Pengambilan kartu pengawasan (KP) dan pemasangan stiker
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan
seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”.
c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan
dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
138. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 139. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk
memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku. b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali.
c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin
dengan permohonan. c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di
paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil.
Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
4. Standar Operasional Prosedur Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Antar Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Daerah Provinsi
Yang Terletak Pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi
Jenis Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi Pertimbangan
Dasar Hukum Standar Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Surat Persetujuan
Pengoperasian
Kapal Antar
Daerah
Kabupaten/Kota
Dalam Daerah
Provinsi Yang
Terletak Pada
Jaringan Jalur
Kereta Api Provinsi
Dinas
Perhubungan (Tim
Teknis)
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2008 tentang Pelayaran;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20
Tahun 2010 Sebagaimana telah
dirubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011
tentanng Angkutan di Perairan;
5. Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 26 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Angkutan
Penyeberangan junto Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 80
Rp. 0,- (tidak
dikenakan biaya).
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 26 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Angkutan
Penyeberangan;
6. Peraturan Gubernur Bali No. 33
Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Sistem dan Prosedur : Untuk memperoleh Ijin Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang terletak
pada jaringan jalan Provinsi dan/atau jaringan jalur kereta api Provinsi.Pemohon mengajukan Permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan persyaratan :
1. Persyaratan Administrasi :
a. Surat Permohonan;
b. Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan;
c. Akta Pendirian Perusahaan dan Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM;
d. Surat Ijin Usaha Angkutan Penyeberangan (SIUAP);
e. NPWP;
f. KTP. Penanggungjawab;
g. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
h. Surat Perjanjian;
i. Surat Perintah Mulai Bekerja SPMK;
j. Surat Perintah Mulai Bekerja SPMK;
k. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
l. Surat Ijin Usaha Angkutan Laut (SIUPAL).
2. Persyaratan Teknis :
a. Nama dan Surat Ukur Kapal; b. Kelas BKI :
- Sertfikat Klasifikasi Lambung
- Sertifikat Klasifikasi Mesin c. Document of Compliance (DOC);
d. Safety Management Certificate (SMC); e. Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang;
f. Surat Laut; g. Sertifikat Garis Muat;
h. Grosse Akta; i. Daftar Susunan Perwira/ABK; j. Daftar Karyawan Kapal (Crew List).
Rekomendasi Teknis :
Wajib mendapatkan Rekomendasi Teknis dari Dinas Perhubungan Provinsi Bali.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
140. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
141. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis
a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali. c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan
dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf
pada lembar izin c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon 5. Standar Operasional Prosedur Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut
Jenis Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan
Pemberi Pertimbangan
Dasar Hukum Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari
kerja)
Surat Izin Usaha
Perusahaan
Angkutan Laut
Dinas Perhubungan
(Tim Teknis)
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2008 tentang Pelayaran;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20
Tahun 2010 Sebagaimana Telah
Dirubah Dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011
tentang Angkutan di Perairan;
4. Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan dan Pengusahaan
Angkutan Laut sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor : PM 74 Tahun
2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor 93 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaan dan Pengusahaan
Angkutan Laut;
5. Peraturan Gubernur Bali No. 33
Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
Sistem dan Prosedur :
Untuk memperoleh Surat Ijin Usaha Pelayaran Rakyat Pemohon mengajukan Permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan persyaratan :
1. Persyaratan Administrasi :
a. Memiliki Akte Pendirian Perusahaan atau Koperasi yang dilampiri dengan Surat Keputusan Pengesahan Akte Pendirian
Perseroan dari Instansi yang berwenang;
b. Memiliki Modal Dasar paling sedikit Rp. 6.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Modal disetor paling sedikit Rp.
1.500.000.000,- (satu miyar lima ratus juta rupiah);
c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan atau Koperasi;
d. Memiliki Penanggung Jawab yang merupakan Pimpinan tertinggi Perusahaan atau Koperasi sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;
e. Menempati Tempat Usaha baik berupa Milik Sendiri maupun Sewa berdasarkan Surat Keterangan Domisili
Perusahaan atau Koperasi dari Instansi Berwenang;
f. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Tenaga Ahli setingkat Diploma III di bidang Ketatalaksanaan, Nautis atau Teknis
Pelayaran Niaga yangdibuktikan dengan salinan Ijazah yang dilegalisir oleh Instansi yang berwenang;
g. Memiliki Rencana Usaha dan Rencana Pengoperasian Kapal (Bussines Plan);
2. Persyaratan Teknis :
a. Memiliki Kapal Motor Berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil 175 GT (seratus tujuh puluh
lima Gross Tonnage) secara kumulatif;
b. Memiliki Kapal Tunda Berbendera Indonesia yang laik laut paling sedikit 1 (satu) unit dengan Daya Motor Penggerak
Paling Kecil 150 (seratus lima puluh) Tenaga Kuda (TK) dengan paling sedikit 1 (satu) Unit Tongkang Berukuran Paling
kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage);
c. memilikiKapal Tunda Berbendera Indonesia Yang Laik laut Paling Sedikit 1 (satu) Unit Dengan Ukuran paling Kecil GT
175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage);
d. memiliki Tongkang Bermesin Berbendera Indonesia Yang Laik Laut Paling Sedikit 1 (satu) Unit Dengan Ukuran paling
kecil GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage).
e. Kepemilikan Kapal Berbendera Indonesia yang laik laut dapat dibuktikan dengan :
1. Grosse Akte Kapal;
2. Surat Ukur Kapal yang masih berlaku;
3. Sertifikat Keselamatan Kapal yang masih berlaku;
4. Crew List bagi Tongkang Bermesin.
Rekomendasi Teknis :
Wajib mendapatkan Rekomendasi Teknis dari Dinas Perhubungan Provinsi Bali.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
142. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 143. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis
a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali. c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan
dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin
a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin
dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf
pada lembar izin c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
6. Standar Operasional Prosedur Surat Izin Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL)
Jenis Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan Dasar Hukum
Standar Biaya(Rp)
Waktu (hari
kerja)
Surat Izin Usaha
Ekspedisi
Muatan Kapal
Laut
Dinas Perhubungan
(Tim Teknis)
1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008
tentang Pelayaran; 2. Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Aangkutan di Perairan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010
tengtang Angkutan di Perairan; 4. Keputusan Menteri Perhubungan
Nomor KM 12 Tahun 1989 tentang Pembinaan Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL);.
5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
Sistem dan Prosedur :
Untuk memperoleh Surat Ijin Usaha Pelayaran Rakyat Pemohon mengajukan Permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan persyaratan :
Persyaratan Administrasi :
a. Memiliki Akte Pendirian Perusahaan;
b. Foto Copy Pengesahan Akte Pendirian Perusahaan / Perubahan dari Menteri Kehakiman;
c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
d. KTP Penanggung Jawab / Direktur dan Komisaris Perusahaan;
e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
f. Memiliki Modal Usaha.
Rekomendasi Teknis :
Wajib mendapatkan Rekomendasi Teknis dari Dinas Perhubungan Provinsi Bali.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
144. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 145. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis
a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali. c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan
dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf
pada lembar izin c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
7. Standar Operasional Prosedur Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)
Jenis Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya(Rp)
Waktu (hari
kerja)
Jasa Pengurusan
Transportasi
(JPT)
Dinas Perhubungan
(Tim Teknis)
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2008 tentang Pelayaran;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20
Tahun 2010 Sebagaimana Telah
Dirubah Dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011
tentang Angkutan di Perairan;
4. Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 49 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan dan Pengusahaan
Jasa Pengurusan Transportasi
5. Peraturan Gubernur Bali No. 33
Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Rp. 0,- (tidak
dikenakan biaya).
Sistem dan Prosedur :
Untuk memperoleh Ijin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi Pemohon mengajukan Permohonan kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan persyaratan :
1. Persyaratan Administrasi :
a. Memiliki Akte Pendirian Perusahaan;
b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
c. Memiliki Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
d. Memiliki Penanggung Jawab;
e. Memiliki Modal Dasar Paling Sedikit Rp. 2.000.000.000 (dua miliyar rupiah) Paling Sedikit 25% Dari Modal Dasar
Harus Ditempatkan dan Disetor Penuh Dengan Bukti Penyetoran Yang Sah Atau Di Audit Oleh Kantor Akuntan
Publik;
f. Tenaga Ahli WNI (Warga Negara Indonesia), Minimum D III Di Bidang Pelayaran / Maritim / Penerbangan /
Transportasi / IATA Diploma / FIATA Diploma, S1 Logistik / Sertifikat Ahli Kepabeanan / Kepelabuhanan;
2. Persyaratan Teknis :
b. Memiliki Dan Atau Menguasai Kantor;
c. Memiliki Sistem Sarana Peralatan Perangkat Lunak Dan Keras Serta Sistem Informasi Dan Komunikasi Yang
Terintegrasi Dengan Sistem Informasi Transportasi Darat / Laut / Udara / Perkeretaapian Sesuai Dengan
Perkembangan Teknologi.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”.
c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan: 146. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
147. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis
a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali. c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan
dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf 7. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon 8. Standar Operasional Prosedur Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkat Muat (PBM)
Jenis Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya(Rp)
Waktu (hari
kerja)
Surat Izin Usaha
Perusahaan
Bongkat Muat
(PBM)
Dinas Perhubungan
(Tim Teknis)
1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008
tentang Pelayaran; 2. Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Aangkutan di Perairan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tengtang Angkutan di Perairan;
4. Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 152 Tahun 2016 tentang
Rp. 0,- (tidak
dikenakan biaya).
Penyelenggaraan dan Pengusaha Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal;
5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.
Sistem dan Prosedur :
Untuk memperoleh Ijn Usaha Perusahaan Bongkar Muat Pemohon mengajukan Permohonan kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan persyaratan :
1. Persyaratan Administrasi
a. Memiliki akta pendirian perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas;
b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
c. Memiliki modal usaha;
d. Memiliki penanggung jawab;
e. Menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa berdasarkan surat keterangan domisili
perusahaan dariinstansi yang berwenang;
f. Memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi ahli nautika atau ahli ketatalaksanaan pelayaran niaga;
g. Memiliki surat rekomendasi atau pendapat tertulis dari Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggaraan Pelabuhan
setempat terhadap keseimbangan penyediaan dan permintaan kegiatan usaha bongkar muat.
- Memiliki Modal Usaha berupa modal dasar dan modal disetor sebagai berikut :
a) Bagi perusahaan yang akan melakukan kegiatan di pelabuhan utama, modal sadar paling sedikit Rp
2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus
ditempatkan dan disetor penuh dengan bukti penyetoran yang sah atau laporan keuangan perusahaan yang diaudit
oleh kantor akuntan publik.
b) Bagi perusahaan yang akan melakukan kegiatan di pelabuhan pengumpul, modal dasar sekurang – kurangnya paling
sedikit Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari
modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh dengan bukti penyetoran yang sah atau laporan keuangan
perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik;
c) Bagi perusahaan yang akan melakukan kegiatan di pelabuhan pengumpan, modal dasar paling sedikit Rp
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus
ditempatkan dan disetor penuh dengan bukti penyetoran yang sah atau laporan keuangan perusahaan yang diaudit
oleh kantor akuntan publik.
- Tenaga ahli dengan kualifikasi ahli nautika atau ahli ketatalaksanaan pelayaran niaga ditetapkan sebagai berikut ;
a) Bagi perusahaan yang akan melakukan kegiatan di pelabuhan utama, paling sedikit 1 (satu) orang yang kualifikasi
Ahli Nautika Tingkat II atau Ahli Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga berijazah Diploma III dengan pengalaman kerja
paling singkat 3 (tiga) tahun;
b) Bagi perusahaan yang akan melakukan kegiatan di pelabuhan pengumpul, paling sedikit 1 (satu) orang dengan
kualifikasi Ahli Nautika Tingkat III atau Ahli Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga berijazah Diploma III dengan
pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
c) Bagi perusahaan yang akan melakukan kegiatan di pelabuhan pengumpan, paling sedikit 1 (satu) orang dengan
kualifikasi Ahli Nautika Tingkat IV atau Ahli Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga berijazah Diploma III dengan
pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun.
2. Persyaratan Teknis:
a. Peralatan Bongkar Muat : Forklift; Pallet; Ship side-net; Rope sling; Rope net: Wire net.
b. Jumlah dan kapasitas peralatan bongkar muat disesuaikan dengan kebutuhan pelayaran bongkar muat di pelabuhan
setempat.
Rekomendasi Teknis
Wajib mendapatkan Rekomendasi Teknis dari Dinas Perhubungan Provinsi Bali
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan
a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan terhadap:
Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
148. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 149. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk
memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali. c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan
dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin
a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin
dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
9. Standar Operasional Prosedur Izin Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Bongkar Muat (PBM)
Jenis Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya(Rp)
Waktu (hari
kerja)
Izin Pembukaan
Kantor Cabang
Perusahaan
Bongkar Muat
(PBM)
Dinas Perhubungan
(Tim Teknis)
1. Undang – Undang Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2008
tentang Pelayaran;
2. Undang – Undang Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20
Tahun 2010 tentang Angkutan di
Perairan sebagaimana telah diubah
Rp. 0,- (tidak
dikenakan biaya).
dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010
tentang Angkutan di Perairan;
4. Peraturan Menteri Perhubungan
Republik Indonesia Nomor PM 152
Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan dan Pengusahaan
Bongkar Muat Barang dari8 dan Ke
Kapal;
5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33
Tahun 2018 Tentang Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.
Sistem dan Prosedur :
1. Perusahaan Bongkar Muat yang telag memiliki izin Usaha wajib melaporkan kepada pemberi izin ( Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali) apabila terjadi perpindahan tempat usaha / perubahan alamat perusahaan
dengan melampirkan :
a. Surat Keterangan domisili perusahaan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
b. Foto copy Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat.
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali setelah melakukan penelitian terhadap dokumen
yang diajukan, dapat menerbitkan surat keterangan perubahan alamat tempat usaha perusahaan dimaksud yang menyatu
dengan surat izin usaha yang telah diterbitkan;
3. Surat Keterangan perubahan alamat tempat usaha perusahaan tersebut, tembusannya disampaikan kepada Dinas
Perhubungan Provinsi Bali.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
150. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 151. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk
memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku. b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali.
c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin
a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf
pada lembar izin c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
10. Standar Operasional Prosedur Laporan Perubahan / Pergantian Nama Pimpinan / Penanggung Jawab Perusahaan Bongkar
Muat (PBM)
Jenis Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan Dasar Hukum
Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari
kerja)
Laporan
Perubahan /
Dinas Perhubungan 1. Undang – Undang Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2008
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
5 (lima) hari
Pergantian Nama
Pimpinan /
Penanggung
Jawab
Perusahaan
Bongkar Muat
(PBM)
(Tim Teknis) tentang Pelayaran;
2. Undang – Undang Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20
Tahun 2010 tentang Angkutan di
Perairan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010
tentang Angkutan di Perairan;
4. Peraturan Menteri Perhubungan
Republik Indonesia Nomor PM 152
Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan dan Pengusahaan
Bongkar Muat Barang dari8 dan Ke
Kapal;
5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33
Tahun 2018 Tentang Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.
biaya). kerja
Sistem dan Prosedur :
Untuk memperoleh Surat Izin Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Bongkar Muat Pemohon mengajukan Permohonan kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayaan Terpadu Satu Pintu dengan Persyaratan :
1. Persyaratan Administrasi :
a. Foto Copy surat izin usaha perusahaan bongkar muat;
b. Rekomendasi kebutuhan pembukaan kantor cabang dari penyelenggara pelabuhan;
c. Surat keterangan domisili kantor cabang yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
d. Surat keputusan pengangkatan kepala cabang yang di tanda tangani oleh penanggung jawab perusahaan
e. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
f. Bukti kepemilikan peralatan bongkar muat yang akan di operasikan di pelabuhan pada kantor cabang
Rekomendasi Teknis :
Sebelum Surat Izin Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Bongkar Muat diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Swatu Pintu Provinsi Bali wajib memperoleh Rekomendasi Teknis dari Dinas Perhubungan Provinsi Bali
dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali mengajukan permohonan kepada Kepala
Dinas Perhubungan Provinsi Bali dengan melampirkan berkas dokumen permohonan Izin Pembukaan Kantor Cabang
Perusahaan;
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali melakukan penelitian dokumen persyaratan serta melakukan peninjauan ke
lapangan;
3. Selambat – lambatnya dalam kurun waktu 5 (lima) hari kerja rekomendasi teknis dapat di terbitkan, terhitung sejak berkas
permohonan diterima di Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi Bali dalam keadaan lengkap.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan
seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan: 152. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
153. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin
dengan permohonan. c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di
paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
5. Verifikasi dan penandatangan izin a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
6. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil.
Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
11. Standar Operasional Prosedur Laporan Perindahan Tempat Usaha Perusahaan Bongkar Muat (PBM)
Jenis Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya(Rp)
Waktu (hari
kerja)
Laporan
Perindahan
Tempat Usaga
Perusahaan
Bongkar Muat
(PBM)
Dinas Perhubungan
(Tim Teknis)
1. Undang – Undang Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2008
tentang Pelayaran;
2. Undang – Undang Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20
Tahun 2010 tentang Angkutan di
Perairan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010
tentang Angkutan di Perairan;
4. Peraturan Menteri Perhubungan
Republik Indonesia Nomor PM 152
Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan dan Pengusahaan
Bongkar Muat Barang dari8 dan Ke
Kapal;
5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33
Tahun 2018 Tentang Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.
Rp. 0,- (tidak
dikenakan biaya).
Sistem dan Prosedur :
1. Perusahaan Bongkar Muat yang telah memiliki Izin Usaha wajib melaporkan kepada pemberi izin (Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali) apabila terjadi perubahan / pergantian nama pimpinan / penanggung jawab
perusahaan dengan melampirkan :
a. Foto copy akta perubahan perseroan;
b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan / penanggung jawab perusahaan berwenang;
c. Foto copy Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat.
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali setelah melakukan penelitian terhadap dokumen
yang diajukan, dapat menerbitkan surat keterangan perubahan / pergantian nama pimpinan / penanggung jawab peruahaan
dimaksud yang menyatu dengan surat izin usaha yang telah diterbitkan;
3. Surat keperangan perubahan / pergantian penanggung jawab perusahaan teresebut, tembusannya disampaikan kepada Dinas
Perhubungan Provinsi Bali.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan
seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan
a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan terhadap:
Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”.
c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan
dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
154. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 155. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Pencetakan izin
a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin
dengan permohonan. c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di
paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
5. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
6. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil.
Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
12. Standar Operasional Prosedur Izin Usaha TALLY
Jenis Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan Dasar Hukum
Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari
kerja)
Izin Usaha
TALLY
Dinas Perhubungan
(Tim Teknis)
1. Undang – undang Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010
tentang Aangkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tengtang Angkutan di Perairan;
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 2007 tentang
Penyelenggaraan dan Pengusahaan Tally di Pelabuahn;
5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33
Tahun 2018 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Sistem dan Prosedur :
Untuk memperoleh Ijin Usaha Tally Pemohon : mengajukan Permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan persyaratan :
Persyaratan Administrasi :
a. Memiliki Akte Pendirian Perusahaan;
b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
c. Memiliki Peralatan, Termasuk Peralatan Teknologi Informasi Yang Digunakan;
d. KTP Penanggung Jawab / Direktur dan Komisaris Perusahaan;
e. Memiliki Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
f. Memiliki Tenaga Ahli Di Bidang Tally;
g. Mendapatkan Rekomendasi Dari KSOP / UPP Setempat;
h. Memiliki Modal Usaha Sbb :
1) Kegiatan di Pelabuhan Utama dan Pengumpan :
a) Modal Dasar Sekurang-Kurang Rp. 500 Juta;
b) Modal Disetor Sekurang-Kurang Rp. 100 Juta.
2) Kegiatan di Pelabuhan Regional :
a) Modal Dasar Sekurang-Kurang Rp. 250 Juta;
b) Modal Disetor Sekurang-Kurang Rp. 50 Juta.
3) Kegiatan di Pelabuhan Lokal :
Penempatan Modal Dasar dan Modal Disetor Yang Harus Dipenuhi, Disesuaikan Dengan Kondisi Pelabuhan
Setempat Yang Ditetapkan Oleh Gubernur Provinsi Setempat Atas Saran dan Rekomendasi dari KSOP / UPP
Setempat.
i. Memiliki Tenaga Ahli sebagai berikut :
1) Kegiatan di Pelabuhan Utama dan Pengumpan :
Memiliki Sekurang-kurangnya satu (1) Orang Dengan Kualifikasi Ahli Nautika Tk.II Atau Ahli Kepelabuhanan Dan
Pelayaran Berijazah D IV, Atau Strata Satu (1) Transportasi Laut Atau Yang Sederajat.
2) Kegiatan di Pelabuhan Regional :
Memiliki Tenaga Ahli Sekurang-Kurangnya Satu (1) Orang Dengan Kualifikasi Ahli NautikaTk.III, Atau Ahli
Kepelabuhanan Dan Pelayaran Berijazah D III Atau Yang Sederajat.
3) Kegiatan di Pelabuhan Lokal :
Tenaga Ahli Disesuaikan Dengan Kondisi Pelabuhan Setempat Yang Ditetapkan Oleh Gubernur Provinsi Setempat
Atas Saran Dan Pertimbangan dari KSOP / UPP Setempat.
Rekomendasi Teknis :
Wajib mendapatkan Rekomendasi Teknis dari Dinas Perhubungan Provinsi Bali.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
156. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 157. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis
a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali. c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan
dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf
pada lembar izin c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil.
Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
13. Standar Operasional Prosedur Surat Izin Usaha Pelayaran Rakyat
Jenis Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi Pertimbangan
Dasar Hukum Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Surat Izin Usaha
Pelayaran Rakyat
Dinas Perhubungan
(Tim Teknis
1. Undang – undang Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Aangkutan di Perairan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tengtang Angkutan di Perairan;
4. Peraturan Menteri Perhubungan
Republik Indonesia Nomor PM 49 Tahun 2017 Tentang
Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi;
5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33
Tahun 2018 Tentang Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.
Sistem dan Prosedur :
Untuk memperoleh Surat Ijin Usaha Pelayaran Rakyat Pemohon mengajukan Permohonan kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan persyaratan :
1. Persyaratan Administrasi :
a. Memiliki Akte Pendirian Perusahaan bagi Pemohon Berbentuk Badan Usaha atau Kartu Tanda Penduduk bagi Orang
Perseorangan Warga Negara Indonesia yang Mengajukan Permohonan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat;
b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
c. Memiliki Penanggung Jawab yang merupakan Pimpinan tertinggi Perusahaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan;
d. Memiliki Tempat Usaha baik berupa Milik Sendiri maupun Sewa berdasarkan Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari
Instansi Berwenang, yang dibuktikan dengan Bukti Kepemilikan atau Perjanjian Sewa;
e. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Tenaga Ahli di Bidang Ketatalaksanaan, Nautis Tingkat Dasar atau Teknis
Pelayaran Niaga Tingkat Dasar;
f. Memiliki Rencana Usaha dan Rencana Pengoperasian Kapal (Bussines Plan);
2. Persyaratan Teknis :
a. Memiliki Kapal Layar (KL) Berbendera Indonesia yang laik laut dan digerakkan sepenuhnya dengan tenaga 466ngina;
b. Memiliki Kapal Layar Motor (KLM) Tradisional Berbendera Indonesia yang laik laut berukuran sampai dengan GT 500
(lima ratus Gross Tonnage) dan digerakkan oleh tenaga 466ngina sebagai penggerak utama dan motor sebagai Tenaga
Penggerak bantu;
c. Memiliki Kapal Motor (KM) Berbendera Indonesia yang laik laut berukuran paling kecil GT 7 (tujuh Gross Tonnage) serta
paling besar GT 35 (tiga puluh lima Gross Tonnage).
d. Kepemilikan Kapal Berbendera Indonesia yang laik laut dapat dibuktikan dengan :
1) Grosse Akte Kapal;
2) Surat Ukur Kapal yang masih berlaku;
3) Sertifikat Keselamatan Kapal yang masih berlaku;
4) Surat keterangan Status Hukum Kapal dari kantor dimana kapal tersebut didaftarkan;
5) Crew List bagi Tongkang Bermesin.
Rekomendasi Teknis :
Wajib mendapatkan Rekomendasi Teknis dari Dinas Perhubungan Provinsi Bali.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”.
c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan: 158. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 159. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis
a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali. c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan
dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
14. Standar Operasional Prosedur Laporan Perubahan/ Pergantian Nama Pimpinan/ Penanggung Jawab Perusahaan Jasa
Pengurusan Transportasi
Jenis Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya(Rp)
Waktu (hari
kerja)
Laporan
Perubahan/
Pergantian Nama
Pimpinan/
Penanggung
Dinas Perhubungan
(Tim Teknis)
1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008
tentang Pelayaran; 2. Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Rp. 0,- (tidak
dikenakan biaya).
Jawab
Perusahaan Jasa
Pengurusan
Transportasi
Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2010
tentang Aangkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tengtang Angkutan di Perairan;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 49
Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan
Jasa Pengurusan Transportasi; 5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33
Tahun 2018 Tentang Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.
Sistem dan Prosedur :
1. Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi yang telah memiliki Izin Usaha wajin melaporkan kepada pemberi izin (Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali) apabila terjadi perubahan/pergantian nama
pimpinan/penanggung jawab perusahaan dengan melampirkan :
a. Foto Copy akta perubahan perseroan;
b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk pimpinan/penanggungjawab perusahaan berwenang;
c. Foto Copy Surat Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi.
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali setelah melakukan penelitian terhadap dokumen
yang diajukan, dapat menerbitkan surat keterangan perubahan/pergantian nama pimpinan/penganggung jawab
perusahaan dimaksud yang menyatu dengan surat izin usaha yang telah diterbitkan.
3. Surat keterangan perubahan/pergantian penanggung jawab perusahaan tersebut, tembusannya disampaikan kepada Dinas
Perhubungan Provinsi Bali.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
160. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 161. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin
dengan permohonan. c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di
paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
5. Verifikasi dan penandatangan izin a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
6. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
15. Standar Operasional Prosedur Izin Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi
Jenis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi Pertimbangan
Dasar Hukum Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Pembukaan
Kantor Cabang
Perusahaan Jasa
Pengurusan
Transportasi
Dinas Perhubungan
(Tim Teknis)
1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Aangkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010
tengtang Angkutan di Perairan; 4. Peraturan Menteri Perhubungan
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
Republik Indonesia Nomor PM 49 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan
Jasa Pengurusan Transportasi; 5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33
Tahun 2018 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Sistem dan Prosedur :
Untuk Memperoleh Surat Izin Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, pemohon
mengajukan permohonan kepada Gubernur Bali Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Bali dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut :
1. Foto Copy Surat Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi;
2. Surat keterangan domisili perusahaan kantor cabang;
3. Surat keputusan pengangkatan kepala cabang yang ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan;
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Kepala Kantor Cabang.
Rekomendasi Teknis :
Sebelum surat izin pembukaan kantor cabang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Bali wajib memperoleh Rekomendasi Teknis dari Dinas Pehubungan Provinsi Bali dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali mengajukan permohonan kepada
Kepala Dinas Perhubungan Povinsi Bali dengan melampirkan berkas dokumen permohonan izin pembukaan Kantor
Cabang Perusahaan;
2. Kepala Dinas Perhubungan Povinsi Bali melakukan penelitian dokumen persyaratan serta melakukan peninjauan ke
lapangan;
3. Selambat-lambatnya dalam kurun waktu 5(lima) hari kerja rekomendasi teknis dapat diterbitkan, terhitung sejak berkas
permohonan diterima di Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Provinsi Bali dalam keadaan lengkap.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”.
c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan: 162. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 163. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis
a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali. c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan
dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf
pada lembar izin c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
16. Standar Operasional Prosedur Laporan Perpindahan Tempat Uaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi
Jenis Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan Dasar Hukum Standar Biaya(Rp)
Waktu (hari
kerja)
Laporan
Perpindahan
Tempat Uaha
Perusahaan Jasa
Pengurusan
Transportasi
Dinas Perhubungan
(Tim Teknis)
1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008
tentang Pelayaran; 2. Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010
tentang Aangkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Republik
Rp. 0,- (tidak
dikenakan biaya).
Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010
tengtang Angkutan di Perairan; 4. Peraturan Menteri Perhubungan
Republik Indonesia Nomor PM 49 Tahun 2017 Tentang
Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi;
5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33
Tahun 2018 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Sistem dan Prosedur :
1. Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi yang telah memiliki Izin Usaha wajib melaporkan kepada pemberi izin (Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali) apabila terjadi perpindahan tempat usaha/perubahan
alamat perusahaan dengan melampirkan :
a. Surat keterangan domisili perusahaan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
b. Foto Copy Surat Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi.
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali setelah melakukan penelitian terhadap dokumen
yang diajukan, dapat menerbitkan surat keterangan perubahan alamat tempat usaha perusahaan dimaksud yang menyatu
dengan surat izin usaha yang telah diterbitkan.
3. Surat keterangan peruabhan alamat tempat usaha perusahaan tersebut, tembusannya disampaikan kepada Dinas
Perhubungan Provinsi Bali.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan
seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan. 2. Penerimaan dokumen permohonan
a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap:
Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
164. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 165. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Pencetakan izin
a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin
dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
5. Verifikasi dan penandatangan izin a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf
pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
6. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
L. Bidang Penanaman Modal
1. Standar Operasional Prosedur Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri
Jenis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan Dasar Hukum
Standar Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Pendaftaran
Penanaman
Modal Dalam
Negeri
Dinas Penanaman
Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (Tim
Teknis)
1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun
2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang – Undang Nomor 23 tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/kota. 4. Peraturan Presiden Nomor 97
Tahun 2014 tentang
penyelenggaraan pelayanan Terpadu Satu Pintu.
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas
Penanaman Modal. 6. Peraturan Gubernur Bali No. 33
Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu .
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
1 hari kerja sejak
surat
permohonan dan
berkas
persyaratan
diterima lengkap
dan benar atau
sebagaimana
diatur di dalam
peraturan
perundang-
undangan
Persyaratan
1. Permohonan Diajukan Kepada Gubernur Bali c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
2. Melengkapi Formulir yang telah ditentukan 3. Fotocopy akte pendirian/perubahan Di usaha atau anggaran dasar koperasi / yayasan yang telah mendapakan pengesahan
dari Instansi yang berwenang. 4. Fotocopy NPWP badan usaha / badan hukum.
5. Fotocopy NPWP dan KTP pimpinan Perusahan. 6. Keterangan rencana kegiatan.
a. Untuk industri berupa diagram alir produksi dengan penjelasan detil produksi termasuk jenis bahan baku dan hasil.
b. Untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan produk jasa yang dihasilkan
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan
seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”.
c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan
dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan: 166. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
167. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan 4. Pencetakan izin
a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin
dengan permohonan. c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di
paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
5. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
6. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil.
Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
2. Standar Operasional Prosedur Pendaftaran Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri
Jenis Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan
Dasar Hukum Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Pendaftaran
Perluasan
Penanaman
Modal Dalam
Dinas Penanaman
Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (Tim
1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal
2. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
1 hari kerja sejak
surat
permohonan dan
berkas
Negeri Teknis) Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Perintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provonsi dan pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota 4. Peraturan Presiden Nomor 97
Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu pintu
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman
Modal. 6. Peraturan Gubernur Bali No. 33
Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
persyaratan
diterima lengkap
dan benar atau
sebagaimana
diatur di dalam
peraturan
perundang-
undangan
Persyaratan
1. Permohonan Diajukan Kepada Gubernur Bali c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Bali. 2. Melengkapi Formulir yang telah ditentukan
3. Fotocopy akte pendirian/perubahan badan usaha atau anggaran dasar koperasi / yayasan yang telah mendapakan pengesahan dari Instansi yang berwenang.
4. Fotocopy NPWP badan usaha / badan hukum. 5. Fotocopy NPWP dan KTP pimpinan Perusahan. 6. Keterangan rencana kegiatan.
a. Untuk industri berupa diagram alir produksi dengan penjelasan detil produksi termasuk jenis bahan baku dan hasil.
b. Untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan produk jasa yang dihasilkan.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan 1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan
seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan. 2. Penerimaan dokumen permohonan
a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan terhadap:
Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”.
c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan
dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan: 168. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
169. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin
dengan permohonan. c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di
paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
5. Verifikasi dan penandatangan izin a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
6. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
3. Standar Operasional Prosedur Pendaftaran Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri
Jenis Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi Pertimbangan
Dasar Hukum Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Pendaftaran
Perubahan
Penanaman
Modal Dalam
Negeri
Dinas Penanaman
Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (Tim
Teknis)
1. Undang-Undang Nomor 25 tahun
2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-undang nomor 23 tahun
2014 tentang Pemerintahan
Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Perintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provonsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu pintu
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2017 tentang Pedoman
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
1 hari kerja sejak
surat
permohonan dan
berkas
persyaratan
diterima lengkap
dan benar atau
sebagaimana
diatur di dalam
peraturan
perundang-
undangan
dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal.
6. Peraturan Gubernur Bali No. 33
Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Lampiran Persyaratan
1. Permohonan Diajukan Kepada Gubernur Bali c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
2. Melengkapi Formulir yang telah ditentukan
3. Fotocopy akte pendirian/perubahan badan usaha atau anggaran dasar koperasi / yayasan yang telah mendapakan pengesahan dari Instansi yang berwenang.
4. Fotocopy NPWP badan usaha / badan hukum. 5. Fotocopy NPWP dan KTP pimpinan Perusahan.
6. Keterangan rencana kegiatan. 7. Untuk industri berupa diagram alir produksi dengan penjelasan detil produksi termasuk jenis bahan baku dan hasil.
Untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan produk jasa yang dihasilkan.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”.
c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan
dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
170. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 171. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
5. Verifikasi dan penandatangan izin a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
6. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil.
Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
4. Standar Operasional Prosedur Pendaftaran Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger) Dalam Negeri
Jenis Pelayanan
Perizinan dan
Pemberi Dasar Hukum
Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Nonperizinan Pertimbangan
Pendaftaran
Penggabungan
Perusahaan
Penanaman
Modal (Merger)
Dalam Negeri
Dinas Penanaman
Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (Tim
Teknis)
1. Undang-Undang Nomor 25 tahun
2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-undang nomor 23 tahun
2014 tentang pemerintahan daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian urusan perintahan antara pemerintah, pemerintrahan daerah
provonsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu pintu
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017
tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman
Modal. 6. Peraturan Gubernur Bali No. 33
Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
1 hari kerja sejak
surat
permohonan dan
berkas
persyaratan
diterima lengkap
dan benar atau
sebagaimana
diatur di dalam
peraturan
Persyaratan
1. Permohonan Diajukan Kepada Gubernur Bali c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Bali. 2. Melengkapi Formulir yang telah ditentukan
3. Fotocopy akte pendirian/perubahan badan usaha atau anggaran dasar koperasi / yayasan yang telah mendapakan pengesahan dari Instansi yang berwenang.
4. Fotocopy NPWP badan usaha / badan hukum.
5. Fotocopy NPWP dan KTP pimpinan Perusahan. 6. Keterangan rencana kegiatan.
a. Untuk industri berupa diagram alir produksi dengan penjelasan detil produksi termasuk jenis bahan baku dan hasil. b. Untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan produk jasa yang dihasilkan.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan
a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan terhadap:
Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan
dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
172. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 173. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Pencetakan izin
a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
5. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
6. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil.
Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
5. Standar Operasional Prosedur Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri
Jenis Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan
Dasar Hukum Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Usaha
Penanaman
Modal Dalam
Negeri
Dinas Penanaman
Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (Tim
Teknis)
1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman
Modal 2. Undang-undang nomor 23 tahun
2014 tentang Pemerintahan
Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
5 hari kerja sejak
surat
permohonan dan
berkas
persyaratan
diterima lengkap
dan benar atau
Urusan Perintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provonsi dan pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota 4. Peraturan Presiden Nomor 97
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu satu pintu 5. Peraturan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman
dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal.
6. Peraturan Gubernur Bali No. 33 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
sebagaimana
diatur di dalam
peraturan
perundang-
undangan
Lampiran Persyaratan
1. Permohonan Diajukan Kepada Gubernur Bali c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
2. Melengkapi Formulir yang telah ditentukan 3. Fotocopy akte pendirian/perubahan badan usaha atau anggaran dasar koperasi / yayasan yang telah mendapakan
pengesahan dari Instansi yang berwenang.
4. Fotocopy NPWP badan usaha / badan hukum. 5. Fotocopy NPWP dan KTP pimpinan Perusahan.
6. Keterangan rencana kegiatan. a. Untuk industri berupa diagram alir produksi dengan penjelasan detil produksi termasuk jenis bahan baku dan hasil.
b. Untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan produk jasa yang dihasilkan.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”.
c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
174. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 175. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
5. Verifikasi dan penandatangan izin a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf
pada lembar izin c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
6. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
6. Standar Operasional Prosedur Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri
Jenis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan Dasar Hukum
Standar Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Usaha
Perluasan
Penanaman
Modal Dalam
Negeri
Dinas Penanaman
Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (Tim
Teknis)
1. Undang-Undang Nomor 25 tahun
2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-undang nomor 23 tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian urusan perintahan antara
pemerintah, pemerintrahan daerah provonsi dan pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota 4. Peraturan Presiden Nomor 97
Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu pintu
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman
Modal.
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
5 hari kerja sejak
surat
permohonan dan
berkas
persyaratan
diterima lengkap
dan benar atau
sebagaimana
diatur di dalam
peraturan
perundang-
undangan
6. Peraturan Gubernur Bali No. 33 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Lampiran Persyaratan
1. Permohonan Diajukan Kepada Gubernur Bali c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Bali.
2. Melengkapi Formulir yang telah ditentukan
3. Fotocopy akte pendirian/perubahan badan usaha atau anggaran dasar koperasi / yayasan yang telah mendapakan
pengesahan dari Instansi yang berwenang.
4. Fotocopy NPWP badan usaha / badan hukum.
5. Fotocopy NPWP dan KTP pimpinan Perusahan.
6. Keterangan rencana kegiatan.
a. Untuk industri berupa diagram alir produksi dengan penjelasan detil produksi termasuk jenis bahan baku dan hasil.
b. Untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan produk jasa yang dihasilkan.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap:
Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”.
c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan
dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
176. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 177. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
5. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf
pada lembar izin c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
6. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
7. Standar Operasional Prosedur Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger) Penanaman Modal Dalam
Negeri
Jenis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan Dasar Hukum
Standar Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Usaha
Penggabungan Perusahaan
Penanaman Modal (Merger) Penanaman
Modal Dalam Negeri
Dinas Penanaman
Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (Tim
Teknis)
1. Undang-Undang Nomor 25 tahun
2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-undang nomor 23 tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Perintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provonsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota 4. Peraturan Presiden Nomor 97
Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu pintu
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman
Modal. 6. Peraturan Gubernur Bali No. 33
Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
5 hari kerja sejak
surat
permohonan dan
berkas
persyaratan
diterima lengkap
dan benar atau
sebagaimana
diatur di dalam
peraturan
perundang-
undangan
Lampiran Persyaratan
1. Permohonan Diajukan Kepada Gubernur Bali c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
2. Melengkapi Formulir yang telah ditentukan
3. Fotocopy akte pendirian/perubahan badan usaha atau anggaran dasar koperasi / yayasan yang telah mendapakan pengesahan dari Instansi yang berwenang.
4. Fotocopy NPWP badan usaha / badan hukum. 5. Fotocopy NPWP dan KTP pimpinan Perusahan.
6. Keterangan rencana kegiatan. a. Untuk industri berupa diagram alir produksi dengan penjelasan detil produksi termasuk jenis bahan baku dan hasil.
b. Untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan produk jasa yang dihasilkan.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
178. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
179. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
5. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
6. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil.
Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
8. Standar Operasional Prosedur Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri
Jenis Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan
Dasar Hukum Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Usaha
Perubahan
Penanaman
Modal Dalam
Negeri
Dinas Penanaman
Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (Tim
Teknis)
1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal
2. Undang-undang nomor 23 tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Perintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4. Peraturan Presiden Nomor 97
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
5 hari kerja sejak
surat
permohonan dan
berkas
persyaratan
diterima lengkap
dan benar atau
sebagaimana
diatur di dalam
peraturan
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu pintu
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal.
6. Peraturan Gubernur Bali No. 33
Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
perundang-
undangan
Lampiran Persyaratan
1. Permohonan Diajukan Kepada Gubernur Bali c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
2. Melengkapi Formulir yang telah ditentukan
3. Fotocopy akte pendirian/perubahan badan usaha atau anggaran dasar koperasi / yayasan yang telah mendapakan pengesahan dari Instansi yang berwenang.
4. Fotocopy NPWP badan usaha / badan hukum. 5. Fotocopy NPWP dan KTP pimpinan Perusahan.
6. Keterangan rencana kegiatan. 7. Untuk industri berupa diagram alir produksi dengan penjelasan detil produksi termasuk jenis bahan baku dan hasil.
Untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan produk jasa yang dihasilkan.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan
a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan terhadap:
Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
180. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 181. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Pencetakan izin
a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
5. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf
pada lembar izin c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
6. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil.
Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
9. Standar Operasional Prosedur Izin Pembukaan kantor Cabang Perusahaan
Jenis Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi Pertimbangan
Dasar Hukum Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Pembukaan
kantor Cabang
Perusahaan
Dinas Penanaman
Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (Tim
Teknis)
1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal
2. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Perintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu pintu
5. Peraturan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
5 hari kerja sejak
surat
permohonan dan
berkas
persyaratan
diterima lengkap
dan benar atau
sebagaimana
diatur di dalam
peraturan
perundang-
undangan
Penanaman Modal. 6. Peraturan Gubernur Bali No. 33
Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Lampiran Persyaratan
1. Permohonan Diajukan Kepada Gubernur Bali c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Bali. 2. Melengkapi Formulir yang telah ditentukan 3. Fotocopy akte pendirian/perubahan badan usaha atau anggaran dasar koperasi / yayasan yang telah mendapakan pengesahan
dari Instansi yang berwenang. 4. Fotocopy NPWP badan usaha / badan hukum.
5. Fotocopy NPWP dan KTP pimpinan Perusahan. 6. Keterangan rencana kegiatan.
7. Untuk industri berupa diagram alir produksi dengan penjelasan detil produksi termasuk jenis bahan baku dan hasil.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”.
c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan
dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
182. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 183. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
5. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf
pada lembar izin c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
6. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
M. Bidang Sosial
1. Standar Operasional Prosedur Izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB)
Jenis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan Dasar Hukum
Standar Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin
Pengumpulan
Uang dan Barang
(PUB)
Dinas Sosial (Tim
Teknis)
1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun
1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
5. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor
56/HUK/1995 Tentang Sumbangan
untuk Korban Bencana 6. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor
56/HUK/1996 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan
Sumbangan Masyarakat 7. Peraturan Gubernur Bali No. 33
Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
5 hari kerja sejak
surat
permohonan
diterima lengkap
dan benar
Persyaratan :
Pemohon penyelengara PUB mengajukan permohonan izin dengan menyampaikan data-data sebagai berikut :
1. Surat Permohonan dari LKS/Orsos.
2. Fotocopy Akte pendiri LKS/Orsos/ dari notaris. 3. Fotocopy surat pengesahan LKS/Orsos dari keMenterian Hukum dan HAM RI.
4. Fotocopy Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga LKS/Orsos yang di syahkan/dicatatkan di notaris/ditanda tangani pembina.
5. Fotocopy rekening bank atas nama LKS/Orsos. 6. Fotocopy NPWP atas nama LKS/Orsos.
7. Fotocopy KTP pengurus LKS/Orsos. 8. Surat Ijin domisili dari kepala desa/ lurah setempat.
9. Surat keputusan pengurus LKS/Orsos yang ditanda tangani oleh pembina LKS/Orsos. 10. Program kerja jangka pendek, menengah dan panjang (kuantitatif). 11. Surat rekomendasi / tanda pendaftaran dari dinas sosial kabupaten/kota.
12. Struktur organisasi penguirus LKS/Orsos. 13. Laporan kegiatan LKS/Orsos yang telah dilaksanakan yang mencakup :
a. Jumlah kelayakan yang sudah di tangani. b. Sarana dan prasarana yang dimiliki.
Jenis Cara Pengumpulan Uang atau Barang (PUB)
1. Mengadakan Pertunjukan
2. Mengadakan Bazzar
3. Penjualan Barang Secara Lelang
4. Pengedaran List Derma
5. Penjualan Stiker Sumbangan
6. Penempatan Kotak –kotak sumbangan di tempat umum
7. Pembukaan rekening bank
Yang Berhak Menyelenggarakan
1. Yayasan dan kepanitiaan yang memenuhi persyaratan dan telah mendapatkan ijin dari pejabat berwenang
2. Memiliki akta notaris atau akta pendirian disertai AD & ADRT
3. Telah Terdaftar pada instansi sosial setempat yang bergerak dibidang usaha kesejahtaeraan sosial
4. Kepanitiaan
- Susunan pengurus
- Alamat kepanitiaan
- Program kegiatan
- Rekomendasi dari Dinas Sosial Setempat
Pejabat pemberi ijin :
1. Menteri sosial
Untuk menyelenggarakan pengumpulan sumbangan meliputi
a. Seluruh Wilayah Indonesia
b. Melebihi satu wilayah Provinsi
c. Satu Provinsi tetapi pemohon berkedudukan di Provinsi lain
2. Gubernur
a. Seluruh wilayah provinsi yang bersangkutan
b. Melebihi dari satu wilayah Kab/Kotamadya
3. Bupati
Meliputi tingkat kabupaten bersangkutan
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan
a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan terhadap:
Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”.
c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan
dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
184. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 185. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
5. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf
pada lembar izin c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
6. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil.
Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
2. Standar Operasional Prosedur Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah (UGB)
Jenis Pelayanan Dasar Hukum Standar
Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi Pertimbangan
Biaya(Rp) Waktu (hari kerja)
Rekomendasi
Undian Gratis
Berhadiah (UGB)
Dinas Sosial (Tim
Teknis)
1. UU Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian.
2. UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.
3. PP Nomor132 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian.
4. Keppres Nomor 48 Tahun 1973
tentang Penertiban Penyelenggaraan Undian.
5. Kepmensos Nomor 73/HUK/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin dan
Penyelenggaraan Undian Gratis. 6. Peraturan Gubernur Bali No. 33
Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
5 hari kerja sejak
surat
permohonan
diterima lengkap
dan benar
Syarat dan Ketentuan Permohonan Izin :
1. Mempunyai Akta Pendirian atau Akta Notaris atau Keputusan Pembentukan. 2. Mempunyai susunan pengurus /kepanitiaan. 3. Mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
4. Bagi Badan yang kegiatannya di bidang usaha perdagangan harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 5. Bagi Badan yang salah satu kegiatannyabergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, sekurang-kurangnya harus telah
terdaftar pada instansi setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Adanya Rekomendasi dari Gubernur / Pemerintah Daerah setempat.
Tata Cara Permohonan Izin :
1. Permohonan izin diajukan kepada Menteri Sosial RI up. Direktur Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum penyelenggaraan undian.
2. Permohonan izin dibuat secara tertulis diatas kertas kop surat resmi (asli) bermaterai Rp. 6.000,- serta menyebutkan penanggungjawabnya.
3. Permohonan izin harus ditandatangani langsung oleh penyelenggara dan tidak boleh diwakilkan oleh agensi yang mengurusnya.
4. Permohonan izin harus menyebutkan pokok-pokok kegiatan dari organisasi/badan yang bersangkutan. 5. Melampirkan surat rekomendasi Gubernur/Pemerintah Daerah setempat. 6. Untuk penyelenggaraan undian yang berasal dari luar negeri harus diajukan oleh organisasi/badan/perwakilan yang
berkedudukan di Indonesia. 7. Hadiah berupa barang harus mencantumkan harga menurut standar pasar dan dalam hal ada perbedaan selisih harga
sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) dari harga pasar yang berlaku. 8. Hadiah-hadiah harus telah tersedia pada saat permohonan izin diajukan atau selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari
sebelum penyegelan. 9. Pada saat mengajukan permohonan izin undian, penyelenggara harus sudah melampirkan bukti setor biaya sebesar Rp.
200.000,- per periode dan izin iklan sebesar Rp. 100.000,-
Catatan :
- Permohonan izin dari penyelenggara yang menggunakan agensi harus melampirkan surat kuasa dari penyelenggara kepada
agensi. - Permohonan izin dari penyelenggara yang menugaskan pegawainya untuk melakukan pengurusan harus melampirkan surat
tugas jika belum memiliki ID Card.
- Penarikan undian harus bersifat terbuka untuk umum.
- Melampirkan contoh iklan / promosi.
- Melampirkan kwitansi pembelian untuk hadiah berupa emas
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”.
c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan: 186. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 187. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Pencetakan izin
a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin
dengan permohonan. c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di
paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
5. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
6. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
3. Standar Operasional Prosedur Izin Yayasan yang akan Mempekerjakan Tenaga Asing
Jenis Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan
Dasar Hukum Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Yayasan
yang akan
Mempekerjakan
Tenaga Asing
Dinas Sosial (Tim
Teknis)
1. Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri.
2. UU RI Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan.
3. UU RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU RI
Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan.
4. UU RI Nomor 11 Tahun 2009
tentang kesejahteraan sosial. 5. UU RI 13 Tahun 2011 tentang
penanganan fakir miskin. 6. UU RI Nomor 17 Tahun 2013
tentang organisasi kemasyarakatan.
7. Peraturan pemerintahan Nomor 39
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang lembaga
kesejahteraan sosial. 9. Peraturan Gubernur Bali No. 33
Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Mekanisme yayasan yang akan mempekerjakan tenaga asing
1. Yayasan membuat prop[osal mohon rekomendasi mempekerjakan tenaga asing ke Dinas Sosial Provinsi. Dalam proposal
dilengkapi :
a. Akta notaris yayasan bergerak dibidang sosial
b. Surat keterangan TKA tidak digaji
c. Paspor dan CV TKA
d. Copy NPWP yayasan
e. Surat keterangan domisili yayasan
f. Akte Notaris Yayasan
2. Setelah Proposal masuk ke Dinas Sosial Provinsi, Kemudian mengecek persyaratan tersebut dan apabila sudah lengkap
maka Dinas Sosial Provinsi menerbitkan Rekomendasi yang ditujukan kepda Menteri Sosial RI Cq. Kepala Biro Perencanaan
dan tembusan Direktur Pemberdayaan Sosial perseorangan , keluarga dan kelembagaan Sosial Masyarakat Kementerian
Sosial RI.
3. Kementerian Sosial RI Cq. Kepala Biro Perencanaan akan rapat/sidang dengan tim scining (kementerianLuar Negeri,
Setneg, Imigrasi, Naker, PPATK, Keamanan (BIN, BAIS dan Kepolisian) untuk menentukan dikeluarkan atau tidaknya
Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Yayasan tersebut
4. Apabila dikeluarkan Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) maka rekomendasi tersebut sebagai
sarana untuk mengurus IMTA di Naker dan Imigrasi dan setelah selesai proses tersebut maka orang asing tersebut secara
syah bekerja di yayasan tersebut
5. Untuk perpanjangan ijin tenaga asing dapat di perpanjang pertama, diperpanjang kedua dan diperpanjang ketiga. Jadi total
4 tahun orang asing tersebut bisa bekerja di yayasan.
4. Standar Operasional Prosedur Rekomendasi Pengangkatan Anak Antar Warga Indonesia (Adat Kebiasaan)
Jenis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan Dasar Hukum
Standar Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Rekomendasi
Pengangkatan
Anak Antar
Warga Indonesia
(Adat Kebiasaan)
Dinas Sosial (Tim
Teknis)
1. Peraturan Pemerintah Nomor : 54
Tahun 2007 tentang Pelaksanaaan Pengangkatan Anak.
2. Peraturan Menteri Sosial R. Nomor: 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
3. Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor : 02
Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Prosedor Pengangkatan
Anak. 4. Peraturan Gubernur Bali No. 33
Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
7 Hari kerjasejak
surat
permohonan
diterima lengkap
dan benar
Persyaratan Pengajuan Izin :
Rekomendasi Pengangkatan Anak Antar Warga Indonesia
1. Surat Permohonan Kepada Gubernur Bali Cq.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Surat Pernyataan Hak Perwalian.
3. Surat Pernyataan Hibah Warisan
4. Surat Pernyataan kesepakatan Pengangkatan Anak
5. Surat Pernyataan Persetujuan Pengangkatan Anak
6. Surat Pertanyaan belum mempunyai anak
7. Surat Pernyataan Persetujuan Pengangkatan anak dari keuarga besar
8. Surat Pengantar Prngangkatan anak dari Kepala Desa.
9. Surat Keterangan Sehat dari Rumah sakit.
10. Surat Keterangan penghasilan dari instasndi/ tempat kerja
11. Foto Copu KTP Suami istri.
12. Pas photo suami istri 4 x 6 cm.
13. Foto copy akta kelahiran suami istri
14, Foto copy akta pernikahan
15. Foto copy kartu keluarga
16. Pernyataan Penyerahan anak dari orang tua biologis
17. Berita acata pemerasan ( berneterai Rp. 6.000 )
18. Rekomendasi/ pertimbangan teknis dari Dinas Sosial.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan: 188. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
189. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
5. Verifikasi dan penandatangan izin a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf
pada lembar izin c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
6. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil.
Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
5. Standar Operasional Prosedur Rekomendasi Rekomendasi Pengangkatan Anak Antar Warga Indonesia (Anak Terlantar)
Jenis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi Pertimbangan
Dasar Hukum Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Rekomendasi
Rekomendasi
Pengangkatan
Anak Antar
Dinas Sosial (Tim
Teknis)
1. Peraturan Pemerintah Nomor : 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaaan Pengangkatan Anak.
2. Peraturan Menteri Sosial RI. Nomor:
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
7 Hari kerja
sejak surat
permohonan
diterima
Warga Indonesia
(Anak Terlantar)
110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
3. Peraturan Direktur Jenderal
Rehabilitasi Sosial Nomor : 02 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Teknis Prosedor Pengangkatan Anak.
4. Peraturan Gubernur Bali No. 30 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur
No. 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu 5. Peraturan Gubernur Bali No. 33
Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
lengkap dan
benar
Lampiran Persyaratan ;
Rekomendasi Pengangkatan Anak Antar Warga Indonesia
1. Surat Permohonan Kepada Gubernur Bali Cq.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Surat Pernyataan Hak Perwalian.
3. Surat Pernyataan Hibah Warisan
4. Surat Pernyataan kesepakatan Pengangkatan Anak
5. Surat Pernyataan Persetujuan Pengangkatan Anak
6. Surat Pertanyaan belum mempunyai anak
7. Surat Pernyataan Persetujuan Pengangkatan anak dari keuarga besar
8. Surat Pengantar Prngangkatan anak dari Kepala Desa.
9. Surat Keterangan Sehat dari Rumah sakit.
10. Surat Keterangan penghasilan dari instasndi/ tempat kerja
11. Foto Copu KTP Suami istri.
12. Pas photo suami istri 4 x 6 cm.
13. Foto copy akta kelahiran suami istri
14, Fito copy akta pernikahan
15. Foto copy kartu keluarga
16. Pernyataan Penyerahan anak dari orang tua biologis
17. Berita acata pemerasan ( berneterai Rp. 6.000 )
18. Rekomendasi/ pertimbangan teknis dari Dinas Sosial.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan: 190. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 191. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Pencetakan izin
a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin
dengan permohonan. c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di
paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
5. Verifikasi dan penandatangan izin a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf 6. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
N. Bidang Kesehatan
1. Standar Operasional Prosedur Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Pusat
Jenis Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi Pertimbangan
Dasar Hukum Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Rekomendasi
Izin Penyalur
Alat Kesehatan
(PAK) Pusat
Dinas Kesehatan
(Tim Teknis)
1. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen.
2. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
4. Peraturan pemerintah Nomor 72
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
30 hari kerja
sejak surat
permohonan dan
berkas
persyaratan
diterima lengkap
Tahun 1998 tentang Pengamanan Farmasi Dan Alat Kesehatan.
5. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun
2007 tentrang Pembagian Urusan Pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Jenis Dan Tarif
Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen kesehatan.
7. Peraturan presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedududukan, Tugas
dan Fungsi keMenterian Negara Serta susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Eseon I KeMenterian Negara.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan tata Kerja
Departemen kesehatan. 9. Permenkes RI Nomor
1191/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Penyaluran Alat Kesehatan.
10. Peraturan Gubernur Bali No. 33
Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
dan benar.
Lampiran Persyaratan :
1. Berbadan Hukum (PT). 2. Memiliki Penanggung jawab Teknis yang Bekerja penuh, dengan pendidikan yang sesuai. 3. Memiliki Sarana dan prasarana yang Mendukung.
4. Mengajukan Surat Permohonan (bermaterai 6000) 5. Izin pendaftaran dari BKPM (Untuk PMA)
6. Foto copy KTP Direktur / Pimpinan 7. Foto copy Akte Pendirian Perusahan yang disahkan oleh Kumham.
8. Surat Status Bangunan. 9. Peta Lokasi (Internet dan Manual).
10. Denah Bangunan. 11. Foto copy KTP Penanggung Jawab teknis.
12. Foto copy Ijazah Penanggung jawab teknis. 13. Foto copy Surat perjanjian Kerjasama Penanggung Jawab Teknis dengan Perusahaan (Dilegalisir Notaris). 14. Surat pernyataan Penanggung Jawab Teknis Bekerja penuh waktu (bermeterai 6000).
15. SK pengangkatan Penanggung Jawab Teknis dari Direktur. 16. Memiliki Bengkel / Bekerjasama dengan Bengkel lain (Elektromedik).
17. Daftar peralatan Bengkel (Elektromedik). 18. Daftar Nama Teknisi (Elektromedik).
19. Ijasah Tenaga Teknisi (Elektromedik). 20. Surat Jaminan Purna Jual (Elektromedika). 21. Daftar Peralatan Gudang (AC, Palet, Rak, Cold Storage/Bila Perlu).
22. Foto copy SIUP yang Dilegalisir. 23. Foto copy NPWP
24. Tanda Daftar Perusahaan yang dilegalisi. 25. Pernyataan Direksi dan Komisaris tidak terlibat dalam pelanggaran Peraturan dan UU yang berlaku (bermaterai 6000)
26. Foto copy SITU yang dilegalisir. 27. Foto copy HO yang dilegalisir. 28. Petugas proteksi radiasi (Elektromedik Radiasi)
29. Jenis/Macam Alat Kesehatan yang diedarkan yang dilegalisir Dinas Kesehatan Prov. Bali 30. Daftar Buku Kepustakaan (Peraturan Yang berkaitan dengan Alkes).
31. Brosur – Brosur berkaitan dengan alkes yang disalurkan. 32. Daftar ketenagaan dengan keterangan job
33. Struktur organisasiperusahaan 34. Perlengkapan administrasi
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”.
c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
192. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 193. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk
memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku. b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali.
c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin
dengan permohonan. c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di
paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf
pada lembar izin c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
2. Standar Operasional Prosedur Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Pusat Perubahan Alamat
Jenis Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan
Dasar Hukum Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Rekomendasi
Izin Penyalur
Alat Kesehatan
(PAK Pusat
Perubahan
Alamat
Dinas Kesehatan
(Tim Teknis)
1. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang
perlindungan Konsumen. 2. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah. 3. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan. 4. Peraturan pemerintah Nomor 72
Tahun 1998 tentang Pengamanan
Farmasi Dan Alat Kesehatan.
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
30 hari kerja
sejak surat
permohonan dan
berkas
persyaratan
diterima lengkap
dan benar.
5. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentrang Pembagian Urusan Pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Jenis Dan Tarif
Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada
Departemen kesehatan. 7. Peraturan presiden Nomor 24 tahun
2010 tentang Kedududukan, Tugas
dan Fungsi keMenterian Negara Serta susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Eseon I KeMenterian Negara.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan tata Kerja
Departemen kesehatan. 9. Permenkes RI Nomor
1191/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Penyaluran Alat Kesehatan.
10. Peraturan Gubernur Bali No. 33 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Persyaratan :
1. Mengajukan surat permohonan sesuai dengan Permenkes 1191/Menkes/Per/VIII/2010 (bermaterai 6000)
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali (BAP >1 tahun dilegalisir ulang Diskes Provinsi, dan jika
BAP > 2 tahun melampirkan BAP baru)
3. NPWP
4. SIUP dan TDP
5. Izin Pendaftaran dari BKPM (Untuk PMA)
6. Ho / situ
7. Peta Lokasi (Legalisir Dinas Kesehatan Prov. Bali)
8. Denah Bangunan (Legalisir Dinas Kesehatan Prov. Bali)
9. Daftar sarana dan prasarana gudang
10. Status bangunan
11. Foto copy Izin Penyalur Alat Kesehatan yang lama
12. Laporan distribusi
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan: 194. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 195. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis
a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali. c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan
dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin
a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin
dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf
pada lembar izin c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon 3. Standar Operasional Prosedur Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Pusat Perluasan Kelompok Produk
Jenis Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan
Dasar Hukum Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Rekomendasi
Izin Penyalur
Alat Kesehatan
Dinas Kesehatan
(Tim Teknis)
1. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen.
2. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
30 hari kerja
sejak surat
permohonan dan
(PAK) Pusat
Perluasan
Kelompok
Produk
Pemerintah Daerah. 3. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan.
4. Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan
Farmasi Dan Alat Kesehatan. 5. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun
2007 tentrang Pembagian Urusan Pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2009 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen kesehatan.
7. Peraturan presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedududukan, Tugas dan Fungsi keMenterian Negara
Serta susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eseon I KeMenterian
Negara. 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan tata Kerja Departemen kesehatan.
9. Permenkes RI Nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010
Tentang Penyaluran Alat Kesehatan. 10. Peraturan Gubernur Bali No. 33
Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
biaya). berkas
persyaratan
diterima lengkap
dan benar.
Lampiran Persyaratan :
1. Mengajukan Surat Permohonan sesuai Permenkes 1191/Menkes/Per/VIII/2010 (bermaterai 6000) 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali (BAP >1 tahun dilegalisir ulang Diskes Provinsi, dan jika
BAP > 2 tahun melampirkan BAP baru) 3. Izin pendaftaran dari BKPM (Untuk PMA)
4. Peta Lokasi (Legalisir Dinas Kesehatan Prov. Bali). 5. Denah Bangunan (Legalisir Dinas Kesehatan Prov. Bali).
6. Daftar Jenis alkes yang akan disalurkan (Legalisir Dinas Kesehatan Prov. Bali). 7. Brosur / catalog alkes yang akan disalurkan 8. Daftar sarana dan prasarana gudang
9. Daftar peralatan Bengkel (Elektromedik/ instrumen produk diagnostik in vitro). 10. Surat Jaminan Purna Jual(Elektromedik / instrumen produk diagnostik in vitro).
11. Daftar Nama Teknisi (Elektromedik / instrumen produk diagnostik in vitro). 12. Foto copy ijazah teknisi (Elektromedik / instrumen produk diagnostik in vitro).
13. Petugas proteksi radiasi (Elektromedik Radiasi) 14. Foto copy Izin Penyalur Alat Kesehatan yang lama 15. Laporan distribusi.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan
seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”.
c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan
dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan: 196. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
197. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk
memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali. c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan
dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin
a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin
dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf
pada lembar izin c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil.
Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
4. Standar Operasional Prosedur Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Pusat Perubahan Pimpinan
Jenis Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi Pertimbangan
Dasar Hukum Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Rekomendasi
Izin Penyalur
Alat Kesehatan
(PAK) Pusat
Perubahan
Pimpinan
Dinas Kesehatan
(Tim Teknis)
1. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang
perlindungan Konsumen. 2. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah.
3. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
4. Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan
Farmasi Dan Alat Kesehatan. 5. Peraturan Pemerintah No. 38
tahun 2007 tentrang Pembagian
Urusan Pemerintah. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2009 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen kesehatan.
7. Peraturan presiden Nomor 24
tahun 2010 tentang Kedududukan, Tugas dan Fungsi
keMenterian Negara Serta susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
8. Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
18 hari kerja
sejak surat
permohonan dan
berkas
persyaratan
diterima lengkap
dan benar.
1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan tata Kerja Departemen kesehatan.
9. Permenkes RI Nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010
Tentang Penyaluran Alat Kesehatan.
10. Peraturan Gubernur Bali No. 33 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Persyaratan :
1. Mengajukan Surat Permohonan sesuai Permenkes 1191/Menkes/Per/VIII/2010 (bermaterai 6000) 2. Foto copy SIUP dan TDP
3. Foto copy KTP Durektur / Pimpinan 4. Surat perjanjian kerjasama antara PJT dan Perusahaan 5. Struktur organisasi
6. Uraian tugas 7. Surat pernyataaan jaminan purna jual (Elektromedik / instrumen produk diagnostik in vitro).
8. Petugas proteksi radiasi (Elektromedik Radiasi) 9. Foto copy Izin Penyalur Alat Kesehatan yang lama
10. Akte Notaris Perubahan Direktur / Pimpinan 11. Laporan distribusi.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan
seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan
a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan terhadap:
Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
198. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 199. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis
a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk
memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku. b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali.
c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin
dengan permohonan. c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di
paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
5. Standar Operasional Prosedur Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Pusat Perubahan Penanggung Jawab Teknis
Jenis Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan
Dasar Hukum Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Rekomendasi
Izin Penyalur
Alat Kesehatan
(PAK) Pusat
Perubahan
Penanggung
Jawab Teknis
Dinas Kesehatan
(Tim Teknis)
1. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang
perlindungan Konsumen. 2. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah. 3. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan. 4. Peraturan pemerintah Nomor 72
Tahun 1998 tentang Pengamanan
Farmasi Dan Alat Kesehatan. 5. Peraturan Pemerintah No. 38
tahun 2007 tentrang Pembagian Urusan Pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang Berlaku
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
18 hari kerja
sejak surat
permohonan dan
berkas
persyaratan
diterima lengkap
dan benar.
pada Departemen kesehatan. 7. Peraturan presiden Nomor 24
tahun 2010 tentang
Kedududukan, Tugas dan Fungsi keMenterian Negara Serta
susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eseon I KeMenterian
Negara. 8. Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor
1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan tata Kerja
Departemen kesehatan. 9. Permenkes RI Nomor
1191/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Penyaluran Alat Kesehatan.
10. Peraturan Gubernur Bali No. 33 Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Persyaratan :
1. Mengajukan Surat Permohonan sesuai Permenkes 1191/Menkes/Per/VIII/2010 (bermaterai 6000) 2. Foto copy KTP Penanggung Jawab Teknis (PJT)
3. Foto copy Ijazah PJT 4. Surat Pernyataan PJT sanggup bekerja Full Time
5. Surat Perjanjian Kerjasama antara PJT dan Perusahaan 6. Struktur organisasi
7. Uraian tugas 8. Foto copy Izin Penyalur Alat Kesehatan yang lama
9. Surat pengunduran diri PJT lama 10. Berita Acara Serah Terima Tugas dari PJT lama ke PJT baru
11. Laporan Distribusi
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan
a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan terhadap:
Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan
dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
200. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 201. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk
memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku. b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali.
c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf
pada lembar izin c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
6. Standar Operasional Prosedur Izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Cabang
Jenis Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan
Dasar Hukum Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Penyalur
Alat Kesehatan
(PAK) Cabang
Dinas Kesehatan
(Tim Teknis)
1. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang
perlindungan Konsumen.
2. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
36 hari kerja
sejak surat
permohonan dan
berkas
persyaratan
diterima lengkap
4. Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Farmasi Dan Alat Kesehatan.
5. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentrang Pembagian
Urusan Pemerintah. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2009 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku
pada Departemen kesehatan. 7. Peraturan presiden Nomor 24
tahun 2010 tentang Kedududukan, Tugas dan Fungsi
keMenterian Negara Serta susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eseon I KeMenterian Negara.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005
tentang Organisasi dan tata Kerja Departemen kesehatan.
9. Permenkes RI Nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Penyaluran Alat
Kesehatan 10. Peraturan Gubernur Bali No. 33
Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.
dan benar.
Persyaratan :
1. Berdasarkan Hukum (PT).
2. Memiliki Penanggung jawab Teknis yang Bekerja penuh, dengan pendidikan yang sesuai. 3. Memiliki Sarana dan prasarana yang Mendukung.
4. Mengajukan surat permohonan (bermaterai 6000) 5. Izin pendaftaran dari BKPM (Untuk PMA)
6. Foto copy KTP Direktur/Pimpinan 7. Fotocopy akte pendirian perusahaan yang disahkan oleh Kumham
8. Surat Status Bangunan. 9. Peta Lokasi (Internet dan Manual).
10. Denah Bangunan 11. Foto copy KTP Penanggung Jawab teknis. 12. Foto copy Ijazah Penanggung jawab teknis.
13. Foto copy Surat perjanjian Kerjasama Penanggung Jawab Teknis dan Perusahaan (Dilegalisir notaris). 14. Surat pernyataan Penanggung Jawab Teknis Bekerja penuh waktu (bermeterai 6000).
15. SK pengangkatan Penanggung Jawab Teknis dari Direktur. 16. Memiliki Bengkel / Bekerjasama dengan Bengkel lain (Elektromedik).
17. Daftar peralatan Bengkel (Elektromedik). 18. Daftar Nama Teknisi (Elektromedik). 19. Ijasah Tenaga Teknisi (Elektromedik).
20. Surat Jaminan Purna Jual (Elektromedik). 21. Daftar Peralatan Gudang (AC, Palet, Rak, Cold Storage/Bila Perlu).
22. Foto copy SIUP yang Dilegalisir. 23. Foto copy NPWP
24. Tanda Daftar Perusahaan yang dilegalisi. 25. Pernyataan Kepala cabang tidak terlibat dalam pelanggaran peraturan dan UU yang berlaku (bermeterai 6000). 26. Foto copy SITU yang dilegalisir.
27. Foto copy HO yang dilegalisir. 28. Petugas Proteksi Radiasi (Elektromedik Radiasi)
29. Jenis/Macam Alat Kesehatan yang diedarkan yang dilegalisir Dinas Kesehatan Provinsi Bali. 30. Daftar Buku Kepustakaan (Peraturan Yang berkaitan dengan Alkes).
31. Brosur – Brosur berkaitan dengan alkes yang disalurkan. 32. Daftar ketenagaan dengan keterangan Job 33. Struktur organisasi perusahaan
34. Perlengkapan administrasi
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan
seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan
a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan terhadap:
Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”.
c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya, Kepala Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan
dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
202. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
203. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk
memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku. b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali. c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan
dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin
a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin
dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
7. Standar Operasional Prosedur Izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Cabang Perluasan Kelompok Produk
Jenis Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi Pertimbangan
Dasar Hukum Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Penyalur
Alat Kesehatan
(PAK) Cabang
Perluasan
Kelompok
Produk
Dinas Kesehatan
(Tim Teknis)
1. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang
perlindungan Konsumen. 2. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah.
3. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
4. Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan
Farmasi Dan Alat Kesehatan. 5. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
30 hari kerja
sejak surat
permohonan dan
berkas
persyaratan
diterima lengkap
dan benar.
2007 tentrang Pembagian Urusan Pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2009 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen kesehatan.
7. Peraturan presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedududukan, Tugas dan Fungsi keMenterian Negara
Serta susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eseon I KeMenterian
Negara. 8. Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan tata Kerja Departemen kesehatan.
9. Permenkes RI Nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010
Tentang Penyaluran Alat Kesehatan.
10. Peraturan Gubernur Bali No. 33 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Persyaratan :
1. Mengajukan Surat permohonan sesuai Permenkes 1191/Menkes/Per/VIII/2010 (bermaterai 6000) 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) DARI Diskes Provinsi Bali (BAP) 1 tahun dilegalisir ulang Diskes Provinsi Bali , dan jika BAP >
2 tahun melampirkan BAP baru) 3. Izin Pendaftaran dari BKPM (PMA) 4. Peta lokasi (legalisir Diskes Provinsi Bali)
5. Denah Bangunan (legalisir diakes provinsi bali)
6. Daftar jenis alkes yang akan di salurkan (legalisir diskes Provinsi) 7. Brosur / catalog alkes yang akan disalurkan
8. Daftar sarana dan prasarana gudang 9. Daftar peralatan bengkel (elektromedik / instrument produk diagnostic in vitro)
10. Surat pernyataan jaminan purna jual (elektromedik / produk diagnostic in vitro) 11. Daftar nama teknisi (elektromedik / instrument produk diagnostic in vitro)
12. Fotocopy ijasah teknisi (elektromedik / instrument produk) 13. Petugas proteksi radiasi (elektromedik radiasi) 14. Fotocopy Izin Penyalur Alat Kesehatan yang lama
15. Laporan distribusi Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan
seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”.
c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan: 204. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
205. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis
a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali. c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan
dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin
a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin
dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf
pada lembar izin c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
8. Standar Operasional Prosedur Izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Cabang Perubahan Alamat
Jenis Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan
Dasar Hukum Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Penyalur Dinas Kesehatan 1. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Rp. 0,- (tidak 30 hari kerja
Alat Kesehatan
(PAK) Cabang
Cabang
Perubahan
Alamat
(Tim Teknis) perlindungan Konsumen. 2. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah.
3. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan
Farmasi Dan Alat Kesehatan. 5. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun
2007 tentrang Pembagian Urusan
Pemerintah. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2009 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen kesehatan.
7. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun
2010 tentang Kedududukan, Tugas dan Fungsi KeMenterian Negara
Serta susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eseon I KeMenterian
Negara. 8. Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005
tentang Organisasi dan tata Kerja Departemen kesehatan.
9. Permenkes RI Nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010
Tentang Penyaluran Alat Kesehatan.
10. Peraturan Gubernur Bali No. 33
Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan
dikenakan
biaya).
sejak surat
permohonan dan
berkas
persyaratan
diterima lengkap
dan benar.
Persyaratan :
1. Mengajukan surat permohonan sesuai permenkes 1191/MENKES/PER/VIII/2010 (bermaterai 6000) 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) DARI Diskes Provinsi Bali (BAP > 1 tahun dilegalisir ulang Diskes Provinsi Bali , dan jika
BAP >2 tahun melampirkan BAP baru) 3. NPWP
4. SIUP atau TDP 5. Izin Pendaftaran dari BKPM (PMA)
6. HO / SITU 7. Peta lokasi (legalisir Diskes Provinsi Bali) 8. Denah Bangunan (legalisir diakes provinsi bali)
9. Daftar sarana dan prasarana gudang 10. Status bangunan
11. Fotocopy izin penyalur alat kesehatan yang lama 12. Laporan distribusi
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan
seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan. 2. Penerimaan dokumen permohonan
a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan terhadap:
Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”.
c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan
dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
206. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 207. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis
a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali.
c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di
paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil.
Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
9. Standar Operasional Prosedur Izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Cabang Perubahan Pimpinan
Jenis Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan
Dasar Hukum Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Penyalur
Alat Kesehatan
(PAK) Cabang
Perubahan
Pimpinan
Dinas Kesehatan
(Tim Teknis)
1. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen.
2. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah. 3. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 1998 tentang Pengamanan Farmasi Dan Alat Kesehatan.
5. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun
2007 tentrang Pembagian Urusan Pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Jenis Dan
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen kesehatan.
7. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedududukan, Tugas
dan Fungsi KeMenterian Negara Serta susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Eseon I KeMenterian Negara.
8. Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
24 hari kerja
sejak surat
permohonan dan
berkas
persyaratan
diterima lengkap
dan benar.
tentang Organisasi dan tata Kerja Departemen kesehatan.
9. Permenkes RI Nomor
1191/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Penyaluran Alat
Kesehatan. 10. Peraturan Gubernur Bali No. 33
Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Persyaratan :
1. Mengajukan surat permohonan sesuai permenkes 1191/MENKES/PER/VIII/2010 (bermaterai 6000) 2. Foto copy SIUP atau TDP
3. Foto copy KTP Direktur / Pimpinan 4. Surat perjanjian kerja sama antara PJT dan Perusahaan
5. Struktur Organisasi 6. Uraian Tugas 7. Surat pernyataan jaminan purna jual (Elektromedik dan atau Instrumen Diagnostik In Vitro)
8. Petugas Proteksi Radiasi (Elektromedik dan atau Instrumen Diagnostik In Vitro) 9. Foto copy Izin Penyalur Alat Kesehatan yang lama
10. Akte Notaris Perusahaan Direktur / Pimpinan 11. Laporan Distribusi
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan 1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan
seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan: 208. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 209. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis
a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali. c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan
dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf
pada lembar izin c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
10. Standar Operasional Prosedur Izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Cabang Perubahan Penanggung Jawab Teknis
Jenis Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan
Dasar Hukum Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Penyalur
Alat Kesehatan
(PAK) Cabang
Perubahan
Penanggung
Jawab Teknis
Dinas Kesehatan
(Tim Teknis)
1. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang
perlindungan Konsumen. 2. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah. 3. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 1998 tentang Pengamanan
Farmasi Dan Alat Kesehatan. 5. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun
2007 tentrang Pembagian Urusan Pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen kesehatan.
7. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedududukan, Tugas
dan Fungsi KeMenterian Negara Serta susunan Organisasi, Tugas
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
24 hari kerja
sejak surat
permohonan dan
berkas
persyaratan
diterima lengkap
dan benar.
dan Fungsi Eseon I KeMenterian Negara.
8. Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan tata Kerja
Departemen kesehatan. 9. Permenkes RI Nomor
1191/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Penyaluran Alat Kesehatan.
10. Peraturan Gubernur Bali No. 33 Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan
Persyaratan :
1. Mengajukan surat permohonan sesuai permenkes 1191/MENKES/PER/VIII/2010 (bermaterai 6000) 2. Foto copy KTP Penanggung Jawab Teknis (PJT) 3. Foto copy Ijazah Penanggung Jawab Teknis (PJT)
4. Surat Pernyataan Penanggung Jawab Teknis (PJT) sanggup bekerja Full Time 5. Surat Perjanjian Kerjasama antara PJT dan Perusahaan
6. Struktur Organisasi 7. Uraian Tugas
8. Foto copy Izin Penyalur Alat Kesehatan yang lama 9. Surat pengunduran diri PJT lama
10. Berita Acara Serah Terima Tugas dari PJT lama ke PJT baru 11. Laporan Distribusi
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan
seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”.
c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan: 210. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
211. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis
a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali. c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan
dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil.
Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
11. Standar Operasional Prosedur Rekomendasi Sertifikasi Produksi Alat Kesehatan / PKRT (Pusat)
Jenis Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi Pertimbangan
Dasar Hukum Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Rekomendasi
Sertifikasi
Produksi Alat
Kesehatan /
PKRT (Pusat)
Dinas Kesehatan
(Tim Teknis)
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1984 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1984 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
3821);
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
Selambat-
lambatnya 30
(tiga puluh) hari
kerja setelah
berkas
permohonan
diterima lengkap
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor
72 Tahun 1998 tentang
Pengamanan Sediaan Farmasi dan
Alat Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
3781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 64
Tahun 2000 tentang Perizinan
Pemanfaatan Tenaga Nuklir
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3993);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif
Atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
Departemen Kesehatan
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4975);
9. Peraturan Presiden Nomor 24
Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi
Kementerian Negara Serta
Susunan Organisasi, Tugas, dan
Fungsi Eselon I Kementerian
Negara;
10. Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Kesehatan
sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor
439/Menkes/Per/VI/2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor
1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang
Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Kesehatan;
11. Peraturan Gubernur Bali No. 33
Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan
Persyaratan :
1. Permohonan sesuai Permenkes No 1189/Menkes/Per/VIII/2010
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali 3. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali
4. Berbadan Hukum (PT) yang disahkan Kemenhukham 5. Fotokopi NPWP
6. Tanda Daftar Perusahaan (TOP) yang dilegalisir 7. Tanda Daftar Industri (TDI) atau Izin Usaha Industri (IUI) untuk non-PMA
8. Izin Prinsip Industri dari BKPM untuk PMA 9. Fotokopi UUG/HO
10. Peta Lokasi (manual dan internet) 11. Denah Bangunan
12. Surat status bangunan (beserta bukti dukung) 13. Fotokopi KTP Direktur/Pimpinan 14. Fotokopi KTP Penanggung Jawab Teknis (PJT)
15. Fotokopi ijazah PJT 16. Surat Penyataan PJT sanggup bekerja penuh waktu (full time)
17. Surat perjanjian kerjasama antara PJT dan perusahaan 18. Struktur Organisasi
19. Uraian Tugas 20. Daftar produk yang akan diproduksi
21. Daftar alat kelengkapan produksi 22. Alur proses produksi masing-masing produk 23. Daftar peralatan laboratorium (Quality control) untuk sertifikat produksi Kelas A
24. Kerjasama dengan laboratorium pengujian yang terakreditasi/diakui/ditunjuk (untuk sertifikat produksi kelas B dan C) 25. Daftar buku kepustakaan
26. Dokumen lingkungan (SPPL/UKL-UPL) jika dalam proses produksinya menghasilkan limbah yang berdampak terhadap lingkungan
27. Izin Penggunaan Fasilitas Bersama (Jika sarana digunakan untuk produksi bersama dengan produk farmasi)
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan
a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan terhadap:
Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
212. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 213. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis
a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk
memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku. b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali.
c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin
dengan permohonan. c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di
paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
12. Standar Operasional Prosedur Rekomendasi Sertifikasi Produksi Alat Kesehatan / PKRT Perubahan Pimpinan
Jenis Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi Pertimbangan
Dasar Hukum Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Rekomendasi
Sertifikasi
Produksi Alat
Kesehatan /
PKRT Perubahan
Pimpinan
Dinas Kesehatan
(Tim Teknis)
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1984 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1984 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
3821);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
Selambat-
lambatnya 18
(delapan belas)
hari kerja setelah
berkas
permohonan
diterima lengkap
2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor
72 Tahun 1998 tentang
Pengamanan Sediaan Farmasi dan
Alat Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
3781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 64
Tahun 2000 tentang Perizinan
Pemanfaatan Tenaga Nuklir
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3993);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif
Atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
Departemen Kesehatan
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4975);
9. Peraturan Presiden Nomor 24
Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi
Kementerian Negara Serta
Susunan Organisasi, Tugas, dan
Fungsi Eselon I Kementerian
Negara;
10. Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Kesehatan
sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor
439/Menkes/Per/VI/2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor
1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang
Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Kesehatan;
11. Peraturan Gubernur Bali No. 33
Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan
Persyaratan :
1. Permohonan sesuai Permenkes No 1189/Menkes/Per/VIII/2010 2. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali
3. Berbadan Hukum (PT) yang disahkan Kemenhukham 4. Tanda Daftar Perusahaan (TOP) yang dilegalisir
5. Tanda Daftar Industri (TDI) atau Izin Usaha Industri (IUI) untuk non-PMA 6. Izin Prinsip Industri dari BKPM untuk PMA
7. Fotokopi UUG/HO 8. Surat status bangunan (beserta bukti dukung)
9. Fotokopi KTP Direktur/Pimpinan 10. Surat perjanjian kerjasama antara PJT dan perusahaan
11. Struktur Organisasi 12. Uraian Tugas
13. Fotokopi Sertifikat Produksi yang lama 14. Akte Notaris Perubahan Direktur/ Pimpinan 15. Laporan Realisasi Produksi Tahunan
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan
seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan. 2. Penerimaan dokumen permohonan
a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”.
c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan: 214. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
215. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis
a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali. c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan
dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin
a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin
dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf
pada lembar izin c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
13. Standar Operasional Prosedur Rekomendasi Sertifikasi Produksi Alat Kesehatan / PKRT Perubahan Penanggung Jawab
Jenis Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan
Dasar Hukum Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Rekomendasi Dinas Kesehatan 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun Rp. 0,- (tidak Selambat-
Sertifikasi
Produksi Alat
Kesehatan /
PKRT Perubahan
Penanggung
Jawab
(Tim Teknis) 1984 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1984 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
3821);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
dikenakan
biaya).
lambatnya 18
(delapan belas)
hari kerja setelah
berkas
permohonan
diterima lengkap
4. Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor
72 Tahun 1998 tentang
Pengamanan Sediaan Farmasi dan
Alat Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
3781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 64
Tahun 2000 tentang Perizinan
Pemanfaatan Tenaga Nuklir
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3993);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif
Atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
Departemen Kesehatan
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4975);
9. Peraturan Presiden Nomor 24
Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi
Kementerian Negara Serta
Susunan Organisasi, Tugas, dan
Fungsi Eselon I Kementerian
Negara;
10. Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Kesehatan
sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor
439/Menkes/Per/VI/2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor
1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang
Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Kesehatan;
11. Peraturan Gubernur Bali No. 33
Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan
Persyaratan :
1. Permohonan sesuai Permenkes No 1189/Menkes/Per/VIII/2010
2. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali
3. Fotokopi KTP Penanggung Jawab Teknis (PJT)
4. Fotokopi ijazah PJT
5. Surat Penyataan PJT sanggup bekerja penuh waktu (full time)
6. Surat perjanjian kerjasama antara PJT dan perusahaan
7. Struktur Organisasi
8. Uraian Tugas
9. Fotokopi Sertifikat Produksi yang lama
10. Surat Pengunduran Diri PJT lama
11. Berita Acara Serah Terima Tugas dari PJT lama ke PJT baru
12. Laporan Realisasi Produksi Tahunan
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan
seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”.
c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan: 216. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
217. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis
a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali. c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan
dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin
a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin
dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil.
Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
14. Standar Operasional Prosedur Rekomendasi Sertifikasi Produksi Alat Kesehatan / PKRT Perubahan NPWP
Jenis Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan
Dasar Hukum Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Rekomendasi
Sertifikasi
Produksi Alat
Kesehatan /
PKRT Perubahan
NPWP
Dinas Kesehatan
(Tim Teknis)
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1984 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1984 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
3821);
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
Selambat-
lambatnya 18
(delapan belas)
hari kerja setelah
berkas
permohonan
diterima lengkap
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor
72 Tahun 1998 tentang
Pengamanan Sediaan Farmasi dan
Alat Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
3781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 64
Tahun 2000 tentang Perizinan
Pemanfaatan Tenaga Nuklir
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3993);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif
Atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
Departemen Kesehatan
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4975);
9. Peraturan Presiden Nomor 24
Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi
Kementerian Negara Serta
Susunan Organisasi, Tugas, dan
Fungsi Eselon I Kementerian
Negara;
10. Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Kesehatan
sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor
439/Menkes/Per/VI/2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor
1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang
Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Kesehatan;
11. Peraturan Gubernur Bali No. 33
Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan
Persyaratan :
1. Permohonan sesuai Permenkes No 1189/Menkes/Per/VIII/2010 2. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali
3. Berbadan Hukum (PT) yang disahkan Kemenhukham 4. Fotokopi NPWP
5. Tanda Daftar Industri (TDI) atau Izin Usaha Industri (IUI) untuk non-PMA
6. Izin Prinsip Industri dari BKPM untuk PMA 7. Fotokopi UUG/HO
8. Fotokopi Sertifikat Produksi yang lama 9. Laporan Realisasi Produksi Tahunan
10. Dokumen lingkungan (SPPL/UKL-UPL) jika menghasilkan limbah berdampak pada lingkungan 11. Izin Penggunaan Fasilitas Bersama (Jika sarana digunakan untuk produksi bersama dengan produk farmasi)
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan
seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan
a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan terhadap:
Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”.
c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan
dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
218. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
219. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan 4. Rekomendasi Teknis
a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali. c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan
dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil.
Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
15. Standar Operasional Prosedur Rekomendasi Sertifikasi Produksi Alat Kesehatan / PKRT Perubahan Alamat
Jenis Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi Pertimbangan
Dasar Hukum Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Rekomendasi
Sertifikasi
Produksi Alat
Kesehatan /
PKRT Perubahan
Alamat
Dinas Kesehatan
(Tim Teknis)
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1984 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1984 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3274);
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
Selambat-
lambatnya 30
(tiga puluh) hari
kerja setelah
berkas
permohonan
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
3821);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara
diterima lengkap
Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor
72 Tahun 1998 tentang
Pengamanan Sediaan Farmasi dan
Alat Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
3781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 64
Tahun 2000 tentang Perizinan
Pemanfaatan Tenaga Nuklir
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3993);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif
Atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
Departemen Kesehatan
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4975);
9. Peraturan Presiden Nomor 24
Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi
Kementerian Negara Serta
Susunan Organisasi, Tugas, dan
Fungsi Eselon I Kementerian
Negara;
10. Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Kesehatan
sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor
439/Menkes/Per/VI/2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor
1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang
Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Kesehatan;
11. Peraturan Gubernur Bali No. 33
Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan
Persyaratan :
1. Permohonan sesuai Permenkes No 1189/Menkes/Per/VIII/2010 Persyaratan
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali
3. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali
4. Berbadan Hukum (PT) yang disahkan Kemenhukham
5. Fotokopi NPWP
6. Tanda Daftar Industri (TDI) atau Izin Usaha Industri (IUI) untuk non-PMA
7. Izin Prinsip Industri dari BKPM untuk PMA
8. Fotokopi UUG/HO
9. Peta Lokasi (manual dan internet)
10. Denah Bangunan
11. Surat status bangunan (beserta bukti dukung)
12. Fotokopi Sertifikat Produksi yang lama
13. Laporan Realisasi Produksi Tahunan
14. Dokumen Lingkungan (SPPL/UKL-UPL) jika menghasilkan limbah berdampak pada lingkungan
15. Izin Penggunaan Fasilitas Bersama (Jika sarana digunakan untuk produksi bersama dengan produk farmasi)
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan: 220. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 221. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis
a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali. c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan
dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf
pada lembar izin c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil.
Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
16. Standar Operasional Prosedur Rekomendasi Sertifikasi Produksi Alat Kesehatan / PKRT Perpanjangan
Jenis Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi Pertimbangan
Dasar Hukum Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Rekomendasi
Sertifikasi
Produksi Alat
Kesehatan /
PKRT
Perpanjangan
Dinas Kesehatan
(Tim Teknis)
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1984 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1984 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
3821);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
Selambat-
lambatnya 30
(tiga puluh) hari
kerja setelah
berkas
permohonan
diterima lengkap
Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor
72 Tahun 1998 tentang
Pengamanan Sediaan Farmasi dan
Alat Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
3781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 64
Tahun 2000 tentang Perizinan
Pemanfaatan Tenaga Nuklir
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3993);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif
Atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
Departemen Kesehatan
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4975);
9. Peraturan Presiden Nomor 24
Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi
Kementerian Negara Serta
Susunan Organisasi, Tugas, dan
Fungsi Eselon I Kementerian
Negara;
10. Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Kesehatan
sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor
439/Menkes/Per/VI/2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor
1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang
Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Kesehatan;
11. Peraturan Gubernur Bali No. 33
Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan
Persyaratan :
1. Permohonan sesuai Permenkes No 1189/Menkes/Per/VIII/2010 Persyaratan
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali
3. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali
4. Tanda Daftar Industri (TDI) atau Izin Usaha Industri (IUI) untuk non-PMA
5. Izin Prinsip Industri dari BKPM untuk PMA
6. Fotokopi UUG/HO
7. Peta Lokasi (manual dan internet)
8. Denah Bangunan
9. Surat status bangunan (beserta bukti dukung)
10. Daftar produk yang akan diproduksi
11. Daftar alat kelengkapan produksi
12. Alur proses produksi masing-masing produk
13. Daftar peralatan laboratorium (Quality control) untuk sertifikat produksi Kelas A
14. Kerjasama dengan laboratorium pengujian yang terakreditasi/diakui/ditunjuk untuk sertifikat produksi
Kelas B (yang belum memiliki laboratorium sendiri) dan Kelas C
15. Fotokopi Sertifikat Produksi yang lama
16. Laporan Realisasi Produksi Tahunan
17. Dokumen lingkungan (SPPL/UKL-UPL)) jika menghasilkan limbah berdampak pada lingkungan
18. Izin Penggunaan Fasilitas Bersama (Jika sarana digunakan untuk produksi bersama dengan produk farmasi)
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
222. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
223. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk
memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku. b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali.
c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin
a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin
dengan permohonan. c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di
paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil.
Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
17. Standar Operasional Prosedur Rekomendasi Sertifikasi Produksi Alat Kesehatan / PKRT Perluasan Produk
Jenis Pelayanan Dasar Hukum Standar
Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi Pertimbangan
Biaya(Rp) Waktu (hari kerja)
Rekomendasi
Sertifikasi
Produksi Alat
Kesehatan /
PKRT Perluasan
Produk
Dinas Kesehatan
(Tim Teknis)
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1984 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1984 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
Selambat-
lambatnya 30
(tiga puluh) hari
kerja setelah
berkas
permohonan
diterima lengkap
Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor
72 Tahun 1998 tentang
Pengamanan Sediaan Farmasi dan
Alat Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
3781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 64
Tahun 2000 tentang Perizinan
Pemanfaatan Tenaga Nuklir
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3993);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2009 tentang Jenis dan
Tarif Atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Departemen Kesehatan
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4975);
9. Peraturan Presiden Nomor 24
Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi
Kementerian Negara Serta
Susunan Organisasi, Tugas, dan
Fungsi Eselon I Kementerian
Negara;
10. Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Kesehatan
sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor
439/Menkes/Per/VI/2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor
1575/Menkes/Per/XI/2005
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Kesehatan;
11. Peraturan Gubernur Bali No. 33
Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan
Persyaratan :
1. Permohonan sesuai Permenkes No 1189/Menkes/Per/VIII/2010 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali
3. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali 4. Tanda Daftar Industri (TDI) atau Izin Usaha Industri (IUI) untuk non-PMA
5. Izin Prinsip Industri dari BKPM untuk PMA 6. Denah Bangunan
7. Fotokopi KTP Penanggung Jawab Teknis (PJT) 8. Fotokopi ijazah PJT 9. Surat Penyataan PJT sanggup bekerja penuh waktu (full time)
10. Surat perjanjian kerjasama antara PJT dan perusahaan 11. Daftar produk yang akan diproduksi
12. Daftar alat kelengkapan produksi 13. Alur proses produksi masing-masing produk
14. Daftar peralatan laboratorium (Quality control) untuk sertifikat produksi Kelas A 15. Kerjasama dengan laboratorium pengujian yang terakreditasi/diakui/ditunjuk untuk sertifikat produksi kelas B (belum
punya laboratorium sendiri)
16. Fotokopi Sertifikat Produksi yang lama 17. Laporan Realisasi Produksi Tahunan
18. Dokumen lingkungan (SPPL/UKL-UPL) jika menghasilkan limbah berdampak pada lingkungan
19. Izin Penggunaan Fasilitas Bersama (Jika sarana digunakan untuk produksi bersama dengan produk farmasi)
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan
seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”.
c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan: 224. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
225. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis
a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali. c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan
dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku. 5. Pencetakan izin
a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf
pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
18. Standar Operasional Prosedur Rekomendasi Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Pusat
Jenis Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi Pertimbangan
Dasar Hukum Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Rekomendasi
Pengakuan
Pedagang Besar
Farmasi (PBF)
Pusat
Dinas Kesehatan
(Tim Teknis)
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun
1997 tentang Psikotropika 2. Undang-undang Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan
Sediaan Farmasi dan Alat
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
Selambat-
lambatnya 12
hari kerja sejak
berkas
dinyatakan
lengkap
Kesehatan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 51
Tahun 2009 tentang Kefarmasiaan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor
7. Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 1184 Tahun 2011 tentang Pedagang Besar Farmasi
8. Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 1148/Menkes/Per/VI/2011
tentang Pedagang Besar Farmasi 9. Peraturan Gubernur Bali No. 33
Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan
Persyaratan :
1. Surat Permohonan ditandatangani direktur dan apoteker penanggung jawab (asli bermaterai Rp. 6000,-) 2. Fotocopy KTP/identitas direktur/ketua
3. Salinan/fotocopy akta pendirian badan hukum yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 4. Salinan/fotocopy NPWP 5. Fotocopy Ijin Usaha PBF Pusat yang lama (bagi PBF yang memperpanjang)
6. Susunan Direksi/Pengurus 7. Surat Pernyataan komisaris/dewan pengawas/direksi/ pengurus tidak pernah terlibat pelanggaran peraturan
perundang-undangan di bidang farmasi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun 8. Fotocopy KTP dan atau keterangan domisili Apoteker Penanggung Jawab
9. Salinan/fotocopy ijazah, Surat Ijin Kerja dan Surat Tanda Registrasi Apoteker Penanggung Jawab 10. Surat Pernyataan kesediaan bekerja penuh apoteker penanggung jawab 11. Surat Perjanjian Kerjasama Apoteker dengan Pimpinan PBF dalam bentuk akte notaris
12. Gambaran peta lokasi perusahaan
13. Gambar denah bagunan kantor dan gudang disertai dengan ukuran luas masing-masinh ruangan 14. Surat bukti penguasaan banguan dan gudang
15. Data ketenagaan 16. Daftar Pusataka yang dimiliki berkaitan dengan PBF
17. Blangko perlengkapan administrasi PBF 18. Fotocopy SIUP
19. Fotocopy HO 20. Fotocopy IMB 21. Fotocopy SITU
22. FotocopyTDP
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
226. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 227. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk
memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku. b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali.
c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin
dengan permohonan. c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di
paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil.
Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
19. Standar Operasional Prosedur Pergantian Penanggung Jawab PBF Pusat
Jenis Pelayanan Dasar Hukum Standar
Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi Pertimbangan
Biaya(Rp) Waktu (hari kerja)
Pergantian
Penanggung
Jawab PBF Pusat
Dinas Kesehatan
(Tim Teknis)
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikopatropika
2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat
Kesehatan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 51
Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44
Tahun 2010 Tentang Prekursor 7. Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 1148 Tahun 2011 Tentang Pedagang Besar Farmasi
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 1148/Menkes/Per/VI/2011
Tentang Pedagang Besar Farmasi 9. Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1148/Menkes/Per/VI/2011 Tentang Pedagang Besar Farmasi
10. Peraturan Gubernur Bali No. 33
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
6 (enam) hari
kerja sejak berkas
dinyatakan
lengkap
Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Persyaratan
1. Tembusan surat Permohonan perubahan apoteker penanggung jawab dari PBF yang ditandatangani direktur/pengurus dan penanggung jawab (bermaterai 6000)
2. Susunan direksi dan komisaris 3. Surat Pengunduran diri atau keterangan dari Apoteker penggung jawab yang lama
4. Surat pernyataan dari Apoteker penganggung jawab baru bersedia bekerja secara purna waktu dan tidak bekerja pada perusahaan farmasi lainnya
5. Surat perjanjian kerjasama Apoteker baru dengan Direktur PBF dalam akte notaries (minimal 2 tahun)
6. Fotokopi KTP dan aau keterangan domisili 7. Fotokopi ijazah, STRA dan SIPA
8. NPWP 9. Fotokopi izin PBF yang masih berlaku
10. Surat serah terima tanggung jawab dari penanggung jawab lama kepada penanggung jawab yang baru
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan: 228. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
229. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk
memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali. c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan
dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin
a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin
dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf
pada lembar izin c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
20. Standar Operasional Prosedur Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang
Jenis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan Dasar Hukum
Standar Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Pengakuan
Pedagang Besar
Farmasi (PBF)
Cabang
Dinas Kesehatan
(Tim Teknis)
1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun
1997 Tentang Psikotropika; 2. Undang – Undang Nomor 35
Tahun 2009 Tentang Narkotika; 3. Undang – Undang Nomor 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan
Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148 Tahun 2011 Tentang
Pedagang Besar Farmasi; 8. Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 34 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Meneteri Kesehatan Nomor
1148/Menkes/Per/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi
9. Peraturan Gubernur Bali No. 33 Tahun 2018 Tentang
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
18 hari kerja
sejak berkas
dinyatakan
Penyelenggaraan Pelayanan
Persyaratan :
1. Surat Permohonan di tandatangani direktur dan apoteker penanggung jawab (asli bermaterai 6000)
2. Rekomendasi dari Kepala Balai Besar/ Balai POM
3. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota
4. Foto copy KTP/ identitas direktur/ ketua
5. Salinan/ fotocopy akta pendirian badan hukum yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan
6. Salinan/ fotocopy NPWP
7. Fotocopy Ijin Usaha PBF Pusat
8. Surat Penunjukan kepala Cabang
9. Susunan Direksi/ Pengurus
10. Surat Pernyataan Komisaris/ dewan pengawas/ direksi/ pengurus tidak pernah terlibat pelanggaran peraturan
perundang – undangan di bidang farmasi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun
11. Foto copy KTP dan atau keterangan domisili Apoteker
12. Salinan / Fotocopy ijazah, Surat Ijin Kerja dan Surat Tanda Registrasi Apoteker Penanggung Jawab
13. Surat Pernyataan Apoteker Penanggung Jawab, bekerja pada perusahaan farmasi lainnya
14. Surat perjanjian kerja sama Apoteker dengan Pimpinan PBF dalam bentuk akte notaris
15. Gambar peta lokasi perusahaan dan denah bangunan
16. Surat bukti penguasaan bangunan dan gudang
17. Data ketenagaan
18. Daftar pustaka yang dimiliki berkaitan dengan PBF
19. Blangko kelengkapan administrasi PBF
20. Foto copy SIUP
21. Foto copy HO
22. Foto copy IMB
23. Foto copy SITU
24. Foto copy TDP
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”.
c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan: 230. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 231. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis
a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali. c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan
dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil.
Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
21. Standar Operasional Prosedur Persetujuan Pergantian Kepala Cabang PBF
Jenis Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi Pertimbangan
Dasar Hukum Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Persetujuan
Pergantian
Kepala Cabang
PBF
Dinas Kesehatan
(Tim Teknis)
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikopatropika
2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
6 (enam) hari
kerja sejak berkas
dinyatakn
lengkap
Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan
Kefarmasian 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44
Tahun 2010 Tentang Prekursor 7. Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 1148 Tahun 2011 Tentang
Pedagang Besar Farmasi 8. Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 1148/Menkes/Per/VI/2011 Tentang Pedagang Besar Farmasi
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2017 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1148/Menkes/Per/VI/2011 Tentang Pedagang Besar Farmasi
10. Peraturan Gubernur Bali No. 33
Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Persyaratan
1. Surat Permohonan perubahan Kepala Cabang dari PBF ditandatangani direktur/pengurus dan apoteker penanggung jawab
(bermaterai 6000)
2. Akta pendirian hukum yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan
3. Akta notaris mengenai perubahan/Surat keputusan tentang pergantian pimpinan
4. NPWP
5. Susunan direksi dan komisaris
6. Surat pernyataan pimpinan yang baru bahwa tidak terlibat peraturan perundang-undangan di bidang farmasi (materai
6000)
7. Fotokopi KTP pimpinan
8. Berita acara serah terima
9. Fotokopi izin PBF yang masih berlaku
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan: 232. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
233. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk
memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali. c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan
dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin
a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin
dengan permohonan. c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di
paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil.
Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
22. Standar Operasional Prosedur Persetujuan Pergantian Penanggung Jawab PBF Cabang
Jenis Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan
Dasar Hukum Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Persetujuan
Pergantian
Dinas Kesehatan 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikopatropika
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
6 (enam) hari
kerja sejak berkas
Penanggung
Jawab PBF
Cabang
(Tim Teknis) 2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun
2009 Tentang Kesehatan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat
Kesehatan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 51
Tahun 2009 Tentang Pekerjaan
Kefarmasian 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44
Tahun 2010 Tentang Prekursor 7. Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 1148 Tahun 2011 Tentang Pedagang Besar Farmasi
8. Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 1148/Menkes/Per/VI/2011
Tentang Pedagang Besar Farmasi 9. Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 30 Tahun 2017 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1148/Menkes/Per/VI/2011 Tentang Pedagang Besar Farmasi
10. Peraturan Gubernur Bali No. 33 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan
biaya). dinyatakn
lengkap
Persyaratan
1. Surat Permohonan perubahan apoteker penanggung jawab dari PBF yang ditandatangani direktur/pengurus dan
penanggung jawab
2. Susunan direksi dan komisaris
3. Surat Pengunduran diri atau keterangan dari Apoteker penggung jawab yang lama
4. Surat pernyataan dari Apoteker penganggung jawab baru bersedia bekerja secara purna waktu dan tidak bekerja pada
perusahaan farmasi lainnya (asli)
5. Surat perjanjian kerjasama Apoteker baru dengan Direktur PBF dalam akte notaries (minimal 2 tahun)
6. Fotokopi KTP dan aau keterangan domisili
7. Fotokopi ijazah, STRA dan SIPA
8. NPWP
9. Fotokopi izin PBF yang masih berlaku
10. Surat serah terima tanggung jawab dari penanggung jawab lama kepada penanggung jawab yang baru (asli)
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan: 234. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
235. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk
memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku. b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali. c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan
dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin
a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin
dengan permohonan. c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di
paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil.
Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
23. Standar Operasional Prosedur Pencabutan Pengakuan PBF Cabang
Jenis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan Dasar Hukum
Standar Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Pencabutan
Pengakuan PBF
Cabang
Dinas Kesehatan
(Tim Teknis)
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun
1997 Tentang Psikopatropika
2. Undang-undang Nomor 35 Tahun
2009 Tentang Narkotika
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun
2009 Tentang Kesehatan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 1998 Tentang Pengamanan
Sediaan Farmasi Dan Alat
Kesehatan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51
Tahun 2009 Tentang Pekerjaan
Kefarmasian
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44
Tahun 2010 Tentang Prekursor
7. Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 1148 Tahun 2011 Tentang
Pedagang Besar Farmasi
8. Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 34 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor
1148/Menkes/Per/VI/2011
Tentang Pedagang Besar Farmasi
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
-
9. Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 30 Tahun 2017 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor
1148/Menkes/Per/VI/2011
Tentang Pedagang Besar Farmasi
10. Peraturan Gubernur Bali No. 33
Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan
Persyaratan
1. Surat Permohonan Pencabutan Pengakuan PBF Cabang dari PBF ditandatangani direktur/pimpinan dan penanggung jawab
(materai 6000)
2. Surat pernyataan dari Direktur/Pimpinan bahwa PBF sudah tidak beroperasional
3. Surat pernyataan dari penanggung jawab bahwa PBF sudah tidak mengelola obat-obatan lagi
4. Asli berita acara serah terima obat (bila obat dikembalikan ke PBF pusat)
5. Mengembalikan ijin asli PBF
6. Foto bangunan dan gedung PBF
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan: 236. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 237. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk
memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku. b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali.
c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin
a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin
dengan permohonan. c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di
paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil.
Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
24. Standar Operasional Prosedur Rekomendasi Pergantian Direktut PBF
Jenis Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi Pertimbangan
Dasar Hukum Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Rekomendasi
Pergantian
Direktut PBF
Dinas Kesehatan
(Tim Teknis)
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun
1997 Tentang Psikopatropika
2. Undang-undang Nomor 35 Tahun
2009 Tentang Narkotika
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun
2009 Tentang Kesehatan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 1998 Tentang Pengamanan
Sediaan Farmasi Dan Alat
Kesehatan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51
Tahun 2009 Tentang Pekerjaan
Kefarmasian
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44
Tahun 2010 Tentang Prekursor
7. Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 1148 Tahun 2011 Tentang
Pedagang Besar Farmasi
8. Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 34 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
6 (enam) hari
kerja sejak berkas
dinyatakn
lengkap
Kesehatan Nomor
1148/Menkes/Per/VI/2011
Tentang Pedagang Besar Farmasi
9. Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 30 Tahun 2017 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor
1148/Menkes/Per/VI/2011
Tentang Pedagang Besar Farmasi
10. Peraturan Gubernur Bali No. 33
Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan
Persyaratan
1. Tembusan surat Permohonan perubahan direktur dari PBF ditandatangani direktur/pengurus dan apoteker penanggung
jawab (bermaterai 6000)
2. Akta pendirian hukum yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan
3. Akta notaris mengenai perubahan/Surat keputusan tentang pergantian pimpinan
4. NPWP
5. Susunan direksi dan komisaris
6. Fotokopi Surat pernyataan pimpinan yang baru bahwa tidak terlibat peraturan perundang-undangan di bidang farmasi
(materai 6000)
7. Fotokopi KTP pimpinan
8. Berita acara serah terima
9. Fotokopi izin PBF yang masih berlaku
Prosedur/ Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”.
c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan: 238. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
239. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis
a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali. c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan
dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin
a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin
dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
25. Standar Operasional Prosedur Rekomendasi Izin IOT (Industri Obat Tradisional) dan IEBA (Industri Ekstrak Bahan Alam)
Jenis Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan
Dasar Hukum Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Rekomendasi
Izin IOT (Industri
Obat Tradisional)
dan IEBA
(Industri Ekstrak
Bahan Alam)
Dinas Kesehatan
(Tim Teknis)
1. Undang – undang Nomor 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan
Pengembangan Industri. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 1998 tentang Pengamanan
Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan
Kefarmasian.
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
30 hari kerja
sejak surat
permohonan dan
berkas
persyaratan
diterima lengkap
dan benar.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat
Tradisional. 6. Peraturan Gubernur Bali No. 33
Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Lampiran Persyaratan :
1. Surat Permohonan 2. Persetujuan prinsip
3. Daftar peralatan dan mesin-mesin yang digunakan 4. Daftar jumlah tenaga kerja beserta tempat penugasannya
5. Diagram/alur proses produksi masing-masing bentuk sediaan obat tradisional dan ekstrak yang akan dibuat 6. Fotokopi sertifikat Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup/Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
7. Rekomendasi pemenuhan CPOTB dari Kepala Badan dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepala Balai
setempat, dan
8. Dalam hal terjadi perubahan data setelah persetujuan prinsip diterbitkan, maka perubahan data tersebut harus disetujui
oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atau Kepala Dinas yang berkaitan dengan Rencana Induk Pembangunan (RIP)
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan
seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan
a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan terhadap:
Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan: 240. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 241. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis
a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali. c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan
dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf
pada lembar izin c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
26. Standar Operasional Prosedur Ijin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
Jenis Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan
Dasar Hukum Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Ijin Usaha Kecil
Obat Tradisional
(UKOT)
Dinas Kesehatan
(Tim Teknis)
1. Undang – undang Nomor 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan
Pengembangan Industri 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 1998 tentang Pengamanan
Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan
Kefarmasian 5. Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 006 Tahun 2012 tentang
Industri dan Usaha Obat
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
30 hari kerja
sejak surat
permohonan dan
berkas
persyaratan
diterima lengkap
dan benar.
Tradisional 6. Peraturan Gubernur Bali No. 33
Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Lampiran Persyaratan :
1. Surat Permohonan (asli bermaterai Rp. 6000,-)
2. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kab/Kota.
3. Rekomendasi dari Kepala Balai Besar/ Balai POM
4. Fotocopy KTP dan atau Keterangan domisili pimpinan
5. Salinan/fotocopy akte pendirian badan hukum yang sah sesuai peraturan perundang-undangan
6. Susunan Direksi/Pengurus dan Komisaris/Badan Pengawas
7. Pernyataan Direksi/Pengurus dan Komisaris/Badan Pengawas tidak pernah terlibat pelanggaran peraturan perundang-
undangan di bidang farmasi
8. Fotokopi bukti penguasaan tanah dan bangunan
9. Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan
10. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak
11. Persetujuan lokasi dari pemerintah dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (SITU & HO)
12. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
13. Surat Tanda Daftar Perusahaan
14. Salinan/fotocopy ijasah dan Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian/Apoteker Penanggung Jawab
15. Asli Surat Pernyataan kesediaan bekerja penuh waktu dari Tenaga Teknis Kefarmasian
16. Surat pengangkatan penanggung jawab dari pimpinan perusahaan
17. Bentuk sediaan dan kapasitas produksi per tahun
18. Daftar mesin dan peralatan yang digunakan
19. Diagram/alur proses produksi masing-masing bentuk sediaan yang akan dibuat
20. Daftar jumlah tenaga kerja dan tempat penugasannya
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”.
c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
242. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
243. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk
memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku. b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali. c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan
dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin
a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin
dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil.
Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
27. Standar Operasional Prosedur Rekomendasi Ijin Produksi Kosmetika
Jenis Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan
Dasar Hukum Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Rekomendasi Ijin
Produksi
Kosmetika
Dinas Kesehatan
(Tim Teknis)
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan
Daerah 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun
2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
21 hari kerja
sejak surat
permohonan dan
berkas
persyaratan
diterima lengkap
dan benar.
2009 tentang Kesehatan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 1998 tentang Pengamanan
Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
6. Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan 7. Peraturan Pemerintah Nomor 51
Tahun 2009 tentang Pekerjaan
Kefarmasian 8. Keputusan Presiden Nomor 103
Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
9. Peraturan Presiden Nomor 47
Tahun 2009 tentang Kedudukan dan Organisasi Kementerian
Negara 10. Peraturan Presiden Nomor 24
Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Eseon I Kementerian Negara;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005
tentang Organisasi dan tata Kerja Departemen Kesehatan
12. Peraturan Menteri Kesehatan RI
Nomor 1175/Menkes/PER/VIII/2010
tentang Izin Produksi Kosmetika 13. Peraturan Gubernur Bali No. 33
Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Lampiran Persyaratan :
1. Surat Permohonan bermaterai 6.000
2. Fotocopi Izin Usaha Industri atau Tanda daftar Industri yang telah dilegalisir
3. Nama direktur/pengurus
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) direksi perusahaan/pengurus
5. Susunan Direksi/Pengurus
6. Pernyataan Direksi/Pengurus tidak terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang farmasi
7. Fotocopy akta notaris pendirian perusahaan (berbentuk Badan Usaha) yang telah disahkan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan
8. Fotocopy Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP)
9. Denah Bangunan yang disahkan oleh Kepala Badan POM
10. Bentuk dan Jenis Sediaan Kosmetika yang dibuat
11. Daftar peralatan yang tersedia
12. Surat pernyataan kesediaan bekerja penuh P.Jawab (materai 6000)
13. Fotocopi ijazah dan Surat Tanda Registrasi (STRA/STRTTK) penanggung jawab yang telah dilegalisir
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan
seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap:
Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
244. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
245. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk
memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku. b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali. c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan
dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin
a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin
dengan permohonan. c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di
paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil.
Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
28. Standar Operasional Prosedur Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian
Jenis Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi Pertimbangan
Dasar Hukum Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Surat Tanda
Registrasi
Tenaga Teknis
Kefarmasian
Dinas Kesehatan
(Tim Teknis)
1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun
2014 tentang Tenaga Kesehatan.
2. Peraturan Pemerintahan Republik
Indonesia Nomor 51 Tahun 2009
tentang Pekerjaan Kefarmasian.
3. Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor
889/MENKES/PER/V/2011,
tentang Registrasi, Izin Praktek dan
Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.
4. Peraturan Gubernur Bali No. 33
Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
-
Lampiran Persyaratan :
1. Ijazah yang sudah dilegalisir
2. Pasfoto ukuran 4 x6 dengan latar belakang : merah 2 lembar
3. Surat Keterangan Sehat
4. Rekomendasi dari Organisasi Profesi
5. Surat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika kefarmasian
6. Surat lolos butuh (bagi lulusan luar Bali)
Semua dalam rangkap 1 (satu).
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
246. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 247. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis
a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali.
c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf
pada lembar izin c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
29. Standar Operasional Prosedur Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan Selain Dokter, Dokter Gigi dan Farmasi.
Jenis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan Dasar Hukum
Standar Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Surat Tanda
Registrasi
Tenaga
Kesehatan Selain
Dokter, Dokter
Gigi dan
Farmasi.
Dinas Kesehatan
(Tim Teknis)
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun
2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
4. Peraturan Gubernur Bali No. 33
Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
Persyaratan :
1. Ijazah yang sudah dilegalisir : 2 lembar 2. Pasfoto ukuran 4 x 6 dengan latar belakang merah : 4 lembar 3. Sertifikat Kompetensi bagi yang sudah ikut Uji Kompetensi : 2 lembar
4. Bukti setor PNBP sebanyak 3 lembar (termsuk yang asli) Prosedur :
1. Berkas usulan baik dari perseorangan, fasilitas pelayanan kesehatan maupun dari institusi pendidikan diajukan ke Organisasi Profesi yang bersangkutan
2. Organisasi Profesi merekapitulasi ususlan untuk selanjutnya diteruskan ke Sekretarian MTKP di Dinas Kesehatan Prov. Bali 3. MTKP melakukan verifikasi, yang sudah lengkap dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu akan diteruskan ke MTKI pusat
untuk penerbitan STRnya
4. Bila STR tersebut sudah diterima MTKP dalam waktu 2 (dua) hari akan disampaikan ke Organisasi profesi yang bersangkutan
5. Apabila STR belum terbit dan karena keperluan mendesak, MTKP akan mengeluarkan Surat Keterangan bahwa STR sedang dalam proses pengurusan MTKI
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”.
c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
248. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 249. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk
memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku. b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali.
c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin
a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin
dengan permohonan. c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di
paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil.
Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
30. Standar Operasional Prosedur Surat Tugas Dokter Spesialis
Jenis Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi Pertimbangan
Dasar Hukum Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Surat Tugas
Dokter Spesialis
Dinas Kesehatan
(Tim Teknis)
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga
Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
2052 Tahun 2011 tentang Izin
Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1231 tahun 2007 tentang
Penugasan Khusus Sumberdaya Manusia Kesehatan
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
Selambat-
lambatnya 7
(tujuh) hari kerja
setelah berkas
permohonan
diterima lengkap
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 299 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Program Internsip
dan Penempatan Dokter Pasca Internsip
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 317 Tahun 2010 tentang
Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing di Indonesia
Persyaratan :
1. Surat Permohonan dari Rumah Sakit (RS) pemohon
2. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi
3. Surat Permohonan dari Kabupaten/Kota
4. Kajian RS untuk kebutuhan pelayanan subspesialistik yang diajukan dengan Surat Tugas
5. Daftar dokter spesialis di RS Pemohon
6. Fotocopy STR dokter yang dimohonkan
7. Fotocopy SIP (3 tempat) dokter yang dimohonkan
8. Rekomendasi IDI (Ikatan Dokter Indonesia)
9. Rekomendasi OP (Organisasi Profesi)
10. Pas foto 4x6 berwarna (2 lembar)
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”.
c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan: 250. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
251. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis
a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali. c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan
dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf 7. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
31. Standar Operasional Prosedur Izin Laboratorium Klinik Umum Madya
Jenis Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan
Dasar Hukum Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin
Laboratorium
Klinik Umum
Madya
Dinas Kesehatan
(Tim Teknis)
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah 3. Undang-undang Nomor 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan 5. Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2010 tentang Laboratorium
Klinik 6. Peraturan Gubernur Bali No. 33
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
30 hari kerja
sejak surat
permohonan dan
berkas
persyaratan
diterima lengkap
dan benar.
Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Lampiran Persyaratan :
1. Surat Permohonan bermaterai 6000
2. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 3. Fotocopy KTP Direktur/Pimpinan
4. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan yang telah disyahkan oleh Kumham 5. Tanda Daftar Perusahan 6. Fotocopy NPWP
7. Surat Status Bangunan (sewa atau milik sendiri) dan bukti pendukung 8. Peta Lokasi
9. Surat Keterangan Domisili Usaha 10. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dilegalisir
11. Denah Bangunan 12. UPL( Upaya Pengelolaan Lingkungan), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) 13. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang sudah dilegalisir
14. Fotocopy Izin Undang-Undang Gangguan (HO) yang sudah dilegalisir 15. Fotocopy KTP Penanggung Jawab Teknis
16. Fotocopy STR Penanggungjawab Teknis 17. Fotocopy Ijazah dan SIP Penanggugjawab Teknis yang dilegalizir
18. Surat Pernyataan kesanggupan Penanggungjawab Teknis (formulir A) 19. SUrat Pernyataan Kesanggupan masing-masing tenaga teknis/administrasi ( formulir A2) 20. Surat Pernyataan Kesediaan Mengikuti Program Pemantapan Mutu Eksternal ( formulir A3)
21. Data Kelengkapan Bangunan Laboratorium (formulir A4) 22. Data Kelengkapan Peralatan Laboratorium (formulir A5)
23. Daftar Ketenagaan dengan keterangan Job ( job deskripsi) dan dilengkapi STR dan SIP 24. Struktur Organisasi Perusahan
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”.
c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan: 252. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 253. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis
a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali. c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan
dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
32. Standar Operasional Prosedur Rekomendasi Izin Laboratorium Klinik Umum Utama
Jenis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan Dasar Hukum
Standar Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Rekomendasi
Izin
Laboratorium
Klinik Umum
Utama
Dinas Kesehatan
(Tim Teknis)
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 411
Tahun 2010 tentang Laboratorium Klinik
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
30 hari kerja
sejak surat
permohonan dan
berkas
persyaratan
diterima lengkap
dan benar.
5. Peraturan Gubernur Bali No. 33 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Lampiran Persyaratan :
1. Surat Permohonan 2. Fotocopy KTP Direktur/Pimpinan
3. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan yang telah disayahkan oleh Kumham 4. Tanda Daftar Perusahan 5. Fotocopi NPWP
6. Surat Status Bangunan (sewa atau milik sendiri) dan bukti pendukung 7. Peta Lokasi
8. Surat Keterangan Domisili Usaha 9. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dilegalisir
10. Denah Bangunan . 11. UPL( Upaya Pengelolaan Lingkungan), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) 12. Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang sudah dilegalisir.
13. Fotocopy Izin Undang-Undang Gangguan (HO) yang sudah dilegalisir. 14. Fotocopy KTP Penanggung Jawab Teknis
15. Fotocopy STR Penanggungjawab Teknis 16. Fotocopy Ijazah dan SIP Penanggugjawab Teknis yang dilegalizir.
17. Surat Pernyataan kesanggupan Penanggungjawab Teknis (formulir A) 18. Surat Pernyataan Kesanggupan masing-masing tenaga teknis/administrasi ( formulir A2) 19. Surat Pernyataan Kesediaan Mengikuti Program Pemantapan Mutu Eksternal ( formulir A3)
20. Data Kelengkapan Bangunan Laboratorium (formulir A4) 21. Data Kelengkapan Peralatan Laboratorium (formulir A5)
22. Daftar Ketenagaan dengan keterangan Job ( job deskripsi) dan dilengkapi STR dan SIP. 23. Struktur Organisasi Perusahan
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”.
c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
254. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 255. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk
memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku. b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali.
c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin
dengan permohonan. c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di
paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf
pada lembar izin c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
33. Standar Operasional Prosedur Rekomendasi Klinik Pelayanan Hemodialisa
Jenis Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan
Dasar Hukum Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Rekomendasi
Klinik Pelayanan
Hemodialisa
Dinas Kesehatan
(Tim Teknis)
1. UU Nomor 29 tahun 2014 tentang Praktik Kedokteran.
2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Peraturan Menteri Kesehatan 2052
th 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 812 Tahun 2010 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
30 hari kerja
sejak surat
permohonan dan
berkas
persyaratan
diterima lengkap
dan benar.
Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik.
6. Peraturan Gubernur Bali No. 33
Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Lampiran Persyaratan :
1. Surat Permohonan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali bermeterai 6000 2. Rekomendasi daro organisasi profesi (kelayakan fasilitas pelayanan hemodialisa) 3. Fotocopy KTP Pimpinan
4. Surat status bangunan (sewa atau milik sendiri) dan bukti pendukung 5. Peta lokasi manual dan internet
6. Surat keterangan domisili usaha 7. Fotocopy IMB (Izin Mendirikan Bangunan)
8. Denah Bangunan 9. Fotocopy Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan 10. Fotocopy SITU (Surat Izin Tempat Usaha) yang dilegalisir
11. Fotocopy Izin Undang-Undang Gangguan (HO) dilegalisir 12. Fotocopy NPWP
13. Data kelengkapan bangunan 14. Data kelengkapan peralatan
15. Daftar ketenagaan disertai ijasah dan STR 16. Struktur organisasi dan tupoksi
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan
seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan
a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan terhadap:
Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
256. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 257. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk
memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku. b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali.
c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin
a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin
dengan permohonan. c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di
paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil.
Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
34. Standar Operasional Prosedur Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas B
Jenis Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi Pertimbangan
Dasar Hukum Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Mendirikan
Rumah Sakit
Kelas B
Dinas Kesehatan
(Tim Teknis)
1. Peraturan Gubernur Bali No. 33 Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
30 hari
kerjasejak surat
permohonan dan
berkas
persyaratan
diterima lengkap
dan benar.
Lampiran Persyaratan :
Untuk memperoleh Izin Mendirikan RS kls B:
Pemilik mengajukan permohonan rekomendasi izin mendirikan sesuai klasifikasi RS yang didirikan secara tertulis kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dengan melampirkan:
a. Fotocopy akte pendirian badan hukum yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali instansi pemerintah atau pemerintah daerah
b. Studi kelayakan c. Master plan
d. Detail engineering design e. Dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan
f. Fotocopi sertifikat tanah /bukti kepemilikan tanah atas nama badan hukum pemilik rumah sakit g. Izin undang-undang gangguan (Hinder Ordonantie/HO) h. Surat Izin Tempat usaha (SITU)
i. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan
a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan terhadap:
Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
258. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 259. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis
a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali.
c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di
paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf
pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
35. Standar Operasional Prosedur Izin Operasional Rumah Sakit Kelas B
Jenis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan Dasar Hukum
Standar Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Operasional
Rumah Sakit
Kelas B
Dinas Kesehatan
(Tim Teknis)
1. Peraturan Gubernur Bali No. 33
Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
30 hari kerjasejak
surat
permohonan dan
berkas
persyaratan
diterima lengkap
dan benar.
Lampiran Persyaratan :
Pengelola mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Bali sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit dengan melampirkan dokumen:
a. Izin mendirikan Rumah Sakit, bagi permohonan izin Operasional untuk pertama kali b. Profil Rumah Sakit meliputi visi dan misi, lingkup kegiatan, rencana strategi, dan struktur organisasi
c. Isian instrument self assessment sesuai klasifikasi Rumah Sakit yang meliputi Pelayanan, sumber daya manusia, peralatan, bangunan dan prasarana sesuai lampiran Permenkes No.56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan
Rumah Sakit d. Rekomendasi Dinas Kesehatan Kab/Kota e. Gambar desain (blue print) dan foto bangunan serta sarana dan prasarana pendukung
f. Izin penggunaan bangunan (IPB) dan sertifikat laik fungsi g. Dokumen pengelolaan lingkungan berkelanjutan
h. Daftar sumber daya manusia i. Daftar peralatan medis dan nonmedis
j. Daftar sediaan farmasi dan alat kesehatan k. Berita acara hasil uji fungsi peralatan kesehatan disertai kelengkapan berkas izin pemanfaatan dari instansi berwenang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk peralatan tertentu l. Dokumen administrasi dan manajemen.
Dokumen administrasi dan manajemen:
a. Badan hukum atau kepemilikan b. Peraturan internal Rumah Sakit (hospital bylaws)
c. Komite medic d. Komite keperawatan
e. Satuan pemeriksaan internal f. Surat izin praktik atau surat izin kerja tenaga kesehatan
g. Standar prosedur operasional kredensial staf medis h. Surat penugasan klinis staf medis dan
i. Surat keterangan/sertifikat hasil uji/kalibrasi alat kesehatan.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
260. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 261. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk
memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku. b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali. c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan
dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin
a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin
dengan permohonan. c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di
paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil.
Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
36. Standar Operasional Prosedur Rekomendasi Perubahan Nama Direktur / Pengurus / Penanggung Jawab Produksi
Kosmetika / alamat tanpa pindah lokasi
Jenis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan Dasar Hukum
Standar Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Rekomendasi
Perubahan Nama
Direktur/
Pengurus/
Penanggung
Jawab Produksi
Kosmetika/
alamat tanpa
pindah lokasi
Dinas Kesehatan
(Tim Teknis)
1. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang
perlindungan Konsumen. 2. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah. 3. UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Ushaa Mikro, Kecil dan Menengah.
4. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan
Farmasi Dan Alat Kesehatan. 6. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun
2007 tentrang Pembagian Urusan
Pemerintah. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 51
Tahun 2009 tentang Pekerjaab Kefarmasian
8. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga.
9. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Kedudukan
dan Organisasi Kementerian Negara 10. Peraturan Presiden Nomor 24
Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
21 hari kerja
sejak surat
permohonan dan
berkas
persyaratan
diterima lengkap
dan benar.
Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eseon I
Kementerian Negara 11. Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan tata kerja
Departemen Kesehatan. 12. Peraturan Menteri Kesehatan RI
Nomor
1175/Menkes/Per/VIII/2005 tentang Izin Produsi Kosmetika.
13. Peraturan Gubernur Bali No. 33 Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan
Persyaratan :
1. Surat permohonan bermaterai 6.000
2. Fotocopy Izin Usaha Industri atau Tanda daftar industri yang telah dilegalisir
3. Nama direktur / pengurus
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
5. Susunan Direksi / Pengurus
6. Pernyataan Direksi / pengurus tidak terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang – undangan di bidnag farmasi
7. Foto copy akta notaris pendirian perusahaan (berbentuk Bdan Usaha) yang telah disahkan sesuai ketentua peraturan
perundang – undangan
8. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
9. Denah bangunan yang disahkan oleh Kepala Badan POM
10. Bentuk dan Jenis sediaan Kosmetika yang dibuat
11. Daftar peralatan yang tersedia
12. Surat pernyataan kesediaan bekerja penuh P.Jawab (materai 6000)
13. Foto copy ijazah dan surat Tanda Registrasi (STRA/STRTTK) penanggung Jawab yang telah di legalisir.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan:
262. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 263. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis
a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali.
c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil.
Bukti penyerahan izin didokumentasikan b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
37. Standar Operasional Prosedur Rekomendasi Perubahan Golongan Kosmetika Rekomendasi Perubahan Golongan,
Penambahan Bentuk dan Jenis sediaan, Pindah alamat / pindah lokasi.
Jenis Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan
Dasar Hukum Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Rekomendasi
Perubahan
Golongan
Kosmetika
Rekomendasi
Perubahan
Golongan,
Penambahan
Bentuk dan
Dinas Kesehatan
(Tim Teknis)
1. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen.
2. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Ushaa Mikro, Kecil dan Menengah. 4. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 1998 tentang Pengamanan
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
21 hari kerja
sejak surat
permohonan dan
berkas
persyaratan
diterima lengkap
dan benar.
Jenis sediaan,
Pindah alamat /
pindah lokasi.
Farmasi Dan Alat Kesehatan. 6. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun
2007 tentrang Pembagian Urusan
Pemerintah. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 51
Tahun 2009 tentang Pekerjaab Kefarmasian
8. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga.
9. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Kedudukan
dan Organisasi Kementerian Negara 10. Peraturan Presiden Nomor 24
Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Eseon I Kementerian Negara
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan tata kerja
Departemen Kesehatan. 12. Peraturan Menteri Kesehatan RI
Nomor 1175/Menkes/Per/VIII/2005
tentang Izin Produsi Kosmetika. 13. Peraturan Gubernur Bali No. 33
Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan
Persyaratan :
1. Surat permohonan bermaterai 6.000
2. Fotocopy Izin Usaha Industri atau Tanda daftar industri yang telah dilegalisir
3. Nama direktur / pengurus
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
5. Susunan Direksi / Pengurus
6. Pernyataan Direksi / pengurus tidak terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang – undangan di bidnag farmasi
7. Foto copy akta notaris pendirian perusahaan (berbentuk Bdan Usaha) yang telah disahkan sesuai ketentua peraturan
perundang – undangan
8. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
9. Denah bangunan yang disahkan oleh Kepala Badan POM
10. Bentuk dan Jenis sediaan Kosmetika yang dibuat
11. Daftar peralatan yang tersedia
12. Surat pernyataan kesediaan bekerja penuh P.Jawab (materai 6000)
13. Foto copy ijazah dan surat Tanda Registrasi (STRA/STRTTK) penanggung Jawab yang telah di legalisir.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan
seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”.
c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan
dokumen permohonan. 3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan: 264. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
265. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Rekomendasi Teknis
a. Sesuai ketentuan, Bidang Perizinan melakukan koordinasi dengan tim teknis/perangkat daerah teknis untuk memperoleh rekomendasi teknis atas permohonan perizinan/nonperizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Permintaan Rekomendasi Teknis dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani Kepala DPMPTSP Provinsi Bali. c. Hasil Rekomendasi Teknis dari tim teknis/perangkat daerah teknis menjadi dasar tindak lanjut permohonan perizinan
dan nonperizinan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Pencetakan izin
a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin
dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf
pada lembar izin c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
7. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
o. Bidang Koperasi
1. Standar Operasional Prosedur Izin Usaha Simpan Pinjam
Jenis Pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan
Dasar Hukum Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Usaha
Simpan Pinjam
Dinas Koperasi dan
UMKM (Tim Teknis)
1. UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh
Koperasi 3. Peraturan Menteri Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor
10/Per/M.Kukm/IX/2015 tentang kelembagaan Koperasi.
4. Peraturan Menteri Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor
15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
5. Peraturan Gubernur Bali No. 33 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.
- 7 hari kerja sejak
surat
permohonan dan
berkas
persyaratan
diterima lengkap
dan benar.
Persyaratan :
1. Surat Permohonan pengajuan Ijin usaha simpan pinjam. 2. Foto copy pengesahan akta pendirian / perubahan anggaran dasar koperasi beserta surat keputusannya.
3. Foto copy surat bukti setoran modal dalam bentuk deposito di bank pemerintah atas nama koperasi dan atau salah satu pengurus.
4. Daftar riwayat hidup pengurus dan pengawas serta foto copy KTP pengurus , dan pengawas. 5. Foto copy nomor rekening atas nama koperasi.
6. Rencana kerja selama 2 (Dua) tahun, dan 7. Neraca terakhir koperasi
Persyaratan Teknis :
1. Koperasi wajib memiliki badan hukum sebelum mengajukan permohonan ijin simpan pinjam
2. Koperasi yang memiliki unit usaha selain simpan pinjam harus memisahkan laporan keuangan/neraca unit simpan pinjam dengan unit usaha lainnya.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan
seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”.
c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan: 266. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
267. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di
paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
5. Verifikasi dan penandatangan izin a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf
pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
6. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
p. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
1. Standar Operasional Prosedur Izin Usaha Produksi Benih / bibit tanaman perkebunan.
Jenis Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi Pertimbangan
Dasar Hukum Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Usaha Dinas Tanaman 1. Undang – undang Republik Rp. 0,- (tidak
Produksi Benih /
bibit tanaman
perkebunan.
Pangan dan
Hortikultura (Tim
Teknis)
Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
3. Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 4. Peraturan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor 50
Tahun 2015 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan
Pengawasan Benih Tanaman Paerkebunan;
5. Peraturan Gubernur Bali No.33 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu; 6. Notulen Hasil Rapat Tentang
Percepatan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan.
dikenakan
biaya).
Sistem dan Prosedur :
Sebelum melakukan usaha pembenihan dan mengedarkan benih maka benih tersebut harus melalui proses sertifikasi sesuai
dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 50/Permentan/KB.02/9/Tahun 2015, tentang Produksi,
Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan, bahwa benih yang diproduksi sebelum diedarkan wajib
disertifikasi dan diberikan label. Proses sertifikasi diselenggarakan oleh UPT. Pusat danUPTD Provinsi yang menyelenggarakan
tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih. Pemohon mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Usaha Produksi benih
tanaman perkebunan. Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali dengan
persyaratan administrasi sebagai berikut :
1. Surat Permohonan
2. Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahan dari Mentri Hukum dan HAM
3. Surat Keterangan MOU dengan Penghasil Benih Tanaman yang akan diusahakan
4. KTP Penanggung Jawab
5. NPWP
Rekomendasi Teknis :
Dalam menerbitkan Surat Ijin Usaha Produksi benih tanaman perkebunan, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu berkoordinasi dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali untuk mendapatkan
rekomendasi dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengajukan Permohonan Rekomendasi Kepada Kepala
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali dengan melampirkan dokumen administrasi dari
Permohonan.
2. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali, melakukan penelitian terhadap kelengkapan
dan keabsahan dokumen yang diajukan. Selanjutnya memerintahkan Kepala UPT Benih/Bibit Perkebunan untuk
menugaskan tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan lapangan ke lokasi usaha produksi benih. Berdasarkan kajian
tersebut Kepala UPT Benih/Bibit Perkebunan menanda tangani Rekomendasi Izin Produksi Benih.
3. Selanjutnya Rekomendasi Teknis Izin Produksi Benih dikirim ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Bali paling lambat 5 (lima) hari kerja untuk selanjutnya diterbtkan izin usaha Produksi Perbenihan.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan
seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan: 268. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 269. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
5. Verifikasi dan penandatangan izin a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf
pada lembar izin c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
6. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
q. Bidang Pendidikan
1. Standar Operasional Prosedur Izin Prinsip Pendirian Sekolah Swasta
Jenis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi
Pertimbangan Dasar Hukum
Standar Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Izin Prinsip
Pendirian
Sekolah Swasta
Dinas Pendidikan
Provinsi Bali
1. Undang – undang Nomor 64 Tahun
1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara
Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4301);
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Republik
Indonesia 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
biaya).
Kedua Atas Undang-undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 Tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 36 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Pendirian, Perubahan,
Dan Penutupan Satuan Pendidikan
Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali
Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Bali
(Lembaran Daerah Provinsi Bali
Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Bali
Nomor 8);
7. Peraturan Gubernur Bali Nomor
109 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja
Dinas Pendidikan Provinsi Bali.
8. Peraturan Gubernur Bali No. 33
Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan
I. SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
Ketua Yayasan atau penyelenggara pendidikan harus menyampaikan dokumen sebagai berikut :
1. Surat permohonan disertai dengan hasil studi kelayakan;
2. Surat pernyataan persetujuan dari Kepala Dusun/Lingkungan, Kepala Desa/Lurah dan Bendesa Pekraman setempat;
3. Surat rekomendasi dari Kepala UPT. Dinas Pendidikan Provinsi Bali di Kabupaten/Kota setempat;
4. Surat izin Undang-Undang Gangguan (HO) dari pejabat yang berwenang;
5. Memiliki luas lahan minimal 2.500 m2 (dua ribu lima ratus meter persegi) dibuktikan dengan sertifikat atau bukti
kepemilikan;
6. Surat keterangan RUTR (Rencana Umum Tata Ruang) dari yang berwenang;
7. Surat pernyataan rencana dan/atau luas ruang kelas dan sarana penunjang lainnya dengan rasio 2 m2 (dua meter
persegi) x jumlah peserta didik;
8. Surat pernyataan rasio kelas 1: 20 (satu berbanding dua puluh);
9. Surat Pernyataan memiliki petugas tata usaha sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dan tenaga pesuruh 1 (satu) orang;
10. Surat Pernyataan memiliki ruang kelas sekurang – kurangnya 3 (tiga) kelas, ruang UKS, ruang perpustakaan, ruang
Kepala Sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, gudang, sarana olahraga, tempat bermain/lapangan, toilet,
laboratorium dan ruang lainnya untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan dan standar
minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Memiliki program kerja sekolah tahunan dan 4 (empat) tahunan;
12. Memiliki rekening bank tersendiri untuk anggaran penyelenggaraan pendidikan;
13. Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Tidak menempati atau mengunakan rumah toko/rumah kantor (ruko/rukan) dan tidak berada di lingkungan pusat
keramaian, atau pada lahan yang bermasalah;
15. Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan data yang disampaikan sesuai dengan kondisi aslinya;
16. Surat Pernyataan memiliki 1 (satu) ruang guru yang dilengkapi meja dan kursi untuk guru, kepala sekolah dan staf
kependidikan lainnya serta tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;
17. Surat Keterangan memiliki 1 (satu orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk keadaan tertentu dan khusus
tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;
18. Surat Pernyataan memiliki guru dengan kualifikasi akademik S.1 atau D.IV bidang pendidikan;
19. Surat Pernyataan memiliki Kepala SMA yang berkualifikasi akademik S.1 atau D.IV bidang pendidikan.
II. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
Ketua Yayasan atau penyelenggara pendidikan harus menyampaikan dokumen sebagai berikut:
1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan disertai dengan hasil studi kelayakan;
2. Surat pernyataan persetujuan dari Kepala Dusun/Lingkungan, Kepala Desa/Luran dan Bendesa Pekraman setempat;
3. Surat rekomendasi dari Kepala UPT. Dinas Pendidikan Provinsi Bali di Kabupaten/Kota setempat;
4. Surat izin Undang-Undang Gangguan (HO) dari pejabat yang berwenang;
5. Memiliki luas lahan minimal 3.000 m2 (tiga ribu meter persegi) dibuktikan dengan sertifikat bukti kepemilikan;
6. Surat pernyataan memiliki rencana dan/atau luas ruang kelas dan sarana penunjang lainnya dengan rasio 2 m2 (dua
meter persegi) x jumlah peserta didik);
7. Surat pernyataan memiliki rasio kelas 1: 20 (satu berbanding dua puluh);
8. Surat pernyataan memiliki 1 (satu) orang Kepala Sekolah, 1 (satu) orang guru tetap yayasan untuk setiap program
kompetensi keahlian dengan pendidikan minimal S.1 atau D.IV bidang pendidikan;
9. Surat pernyataan memiliki guru mata pelajaran Normatif, Adaptif dan Produktif dengan pendidikan minimal S.1 atau
D.IV bidang Pendidikan;
10. Surat Pernyataan memiliki guru Bimbingan Konseling (BK) dengan pendidikan minimal S.1 atau D.IV Kependidikan;
11. Surat pernyataan memiliki petugas tata usaha sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dengan pendidikan minimal SLTA
dan penjaga sekolah;
12. Surat Pernyataan adanya Kerjasama atau MoU dengan dunia usaha/dunia industri untuk pelaksanaan PSG minimal
2 (dua) institusi;
13. Surat Pernyataan memiliki ruang kelas sekurang – kurangnya 3 (tiga) kelas, ruang UKS, ruang perpustakaan, ruang
Kepala Sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, gudang, sarana olahraga, tempat bermain/lapangan, toilet,
laboratorium dan ruang lainnya untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan dan standar
minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Memiliki program kerja sekolah tahunan dan 4 (empat) tahunan;
15. Memiliki rekening bank tersendiri untuk anggaran penyelenggaraan pendidikan;
16. Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. Tidak menempati atau mengunakan rumah toko/rumah kantor (ruko/rukan) dan tidak berada di lingkungan pusat
keramaian, atau pada lahan yang bermasalah;
18. Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan data yang disampaikan sesuai dengan kondisi aslinya;
19. Surat Pernyataan memiliki guru dengan kualifikasi akademik S.1 atau D.IV kependidikan minimal 70% (tujuh puluh
persen)
20. Surat Pernyataan memiliki guru dengan kualifikasi akademik S.1 atau D.IV kependidikan dan seorang guru untuk
mata pelajaran Produktif; dan
21. Surat Pernyataan tersedia Kepala SMK yang berkualifikasi akademik S.1 atau D.IV kependidikan.
III. SEKOLAH LUAR BIASA (SLB)
Ketua Yayasan atau penyelenggara pendidikan harus menyampaikan dokumen sebagai berikut:
1. Surat permohonan disertai dengan hasil studi kelayakan;
2. Surat pernyataan persetujuan dari Kepala Dusun/Lingkungan, Kepala Desa/Lurah dan Bendesa Pekraman setempat;
3. Surat rekomendasi dari Kepala UPT. Dinas Pendidikan Provinsi Bali di Kabupaten/Kota setempat;
4. Surat izin Undang-Undang Gangguan (HO) dari pejabat yang berwenang;
5. Memiliki luas lahan minimal 1.000 m2 (seribu meter persegi) dibuktikan dengan sertifikat atau bukti kepemilikan;
6. Surat pernyataan rencana dan/atau luas ruang kelas dan sarana penunjang lainnya dengan rasio 3 m2 (tiga meter
persegi) x jumlah peserta didik;
7. Surat pernyataan rasio kelas 1: 5 (satu berbanding lima);
8. Surat Pernyataan memiliki 1 (satu) orang Kepala Sekolah, guru sekurang-kurangnya 2 (dua) orang untuk setiap kelas
dengan pendidikan minimal berijazah D.IV atau S.1 kependidikan atau tenaga ahli kekhususan;
9. Surat Pernyataan memiliki petugas tata usaha sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dan penjaga sekolah;
10. Surat Pernyataan memiliki ruang kelas sekurang – kurangnya 2 (dua) kelas, ruang UKS, ruang perpustakaan, ruang
Kepala Sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, gudang, sarana olahraga, tempat bermain/lapangan, toilet khusus
difabel, dapur, ruang tunggu orang tua siswa dan ruang lainnya untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur
dan berkelanjutan;
11. Memiliki program kerja sekolah tahunan dan 4 (empat) tahunan;
12. Memiliki rekening bank tersendiri untuk anggaran penyelenggaraan pendidikan;
13. Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Surat Pernyataan tidak menempati atau mengunakan rumah toko/rumah kantor (ruko/rukan) dan tidak berada di
lingkungan pusat keramaian, atau pada lahan yang bermasalah;
15. Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan data yang disampaikan sesuai dengan kondisi aslinya;
16. Surat Pernyataan memiliki Kepala SLB yang berkualifikasi akademik S.1 atau D.IV kependidikan.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan 1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan
seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan
a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan terhadap:
Kelengkapan dokumen permohonan
Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai,
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”.
c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan
dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan: 270. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
271. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di
paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
5. Verifikasi dan penandatangan izin a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf
pada lembar izin
c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
6. Penyerahan dan pendistribusian izin a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
2. Standar Operasional Prosedur Pengajuan Operasional Pendirian Sekolah Swasta
Jenis Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan
Pemberi Pertimbangan
Dasar Hukum Standar
Biaya(Rp)
Waktu (hari kerja)
Pengajuan
Operasional
Pendirian
Dinas Pendidikan
Provinsi Bali (Tim
1. Undang – undang Nomor 64 Tahun
1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Rp. 0,- (tidak
dikenakan
Sekolah Swasta
Teknis) Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara
Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4301);
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Republik
Indonesia 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 Tentang Perangkat
biaya).
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 36 Tahun 2014 Tentang
Pedoman Pendirian, Perubahan,
Dan Penutupan Satuan Pendidikan
Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali
Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Bali
(Lembaran Daerah Provinsi Bali
Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Bali
Nomor 8);
7. Peraturan Gubernur Bali Nomor
109 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja
Dinas Pendidikan Provinsi Bali.
8. Peraturan Gubernur Bali No. 33
Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan
I. SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
Ketua Yayasan atau penyelenggara pendidikan harus menyampaikan dokumen sebagai berikut:
1. Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah;
2. Surat Izin Prinsip Pendirian Sekolah yang masih berlaku;
3. Rekomendasi dari Kepala UPT. Dinas di Kabupaten/Kota;
4. Fotokopi akte pendirian Yayasan ;
5. Surat Keterangan Yayasan terdaftar di Dinas Sosial;
6. Program kerja sekolah;
7. Program kerja Yayasan untuk jangka pendek, menengah, dan jangka panjang;
8. Surat Keterangan Domisili Yayasan;
9. Memiliki dokumen kurikulum sesuai ketentuan;
10. Surat Keterangan kepemilikan gedung disertai dengan dokumen penduduk dan fotokopi Izin Mendirikan Bangunan
(IMB);
11. Struktur Organisasi Yayasan yang disahkan oleh Ketua Yayasan;
12. Susunan pengurus Yayasan;
13. Struktur organisasi sekolah;
14. Denah gedung sekolah;
15. Surat Keputusan Yayasan tentang pengangkatan Kepala Sekolah;
16. Daftar Riwayat Hidup Kepala Sekolah;
17. Fotokopi ijazah Kepala Sekolah dan Guru;
18. Daftar nama pendidik dan tenaga kependidikan dan uraian tugasnya;
19. Memiliki peserta didik sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang;
20. Daftar peserta didik yang terbaru atau terakhir;
21. Daftar inventaris (sarana dan prasarana) sekolah;
22. Tata tertib sekolah (siswa,pendidik dan tenaga kependidikan);
23. Jadwal mata pelajaran;
24. Instrumen evaluasi (instrumen supervisi manajerial dan supervisi akademik);
25. Surat pernyataan Kepala Sekolah (bermaterai) menyatakan sanggup melaksanakan jam belajar sesuai ketentuan yang
berlaku; dan
26. Surat pernyataan (bermaterai) tentang kebenaran data dan dokumen yang diajukan.
II. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
Ketua Yayasan atau penyelenggara pendidikan harus menyampaikan dokumen sebagai berikut:
1. Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah;
2. Surat Izin Prinsip Pendirian Sekolah yang masih berlaku;
3. Rekomendasi dari Kepala UPT. Dinas di Kabupaten/Kota;
4. Fotokopi Akte Pendirian Yayasan;
5. Surat keterangan Yayasan terdaftar di Dinas Sosial;
6. Program kerja sekolah;
7. Program kerja yayasan untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
8. Surat keterangan domisili yayasan;
9. Memiliki dokumen kurikulum sesuai ketentuan;
10. Surat pernyataan kepemilikan gedung disertai dengan bukti pendukung dan fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
11. Struktur Organisasi Yayasan yang disahkan oleh Ketua Yayasan;
12. Susunan pengurus yayasan;
13. Struktur Organisasi Sekolah;
14. Denah gedung sekolah;
15. Surat Keputusan Yayasan tentang pengangkatan Kepala Sekolah;
16. Daftar Riwayat Hidup Kepala Sekolah;
17. Fotokopi ijazah Kepala Sekolah dan Guru;
18. Daftar nama pendidik dan tenaga kependidikan dan uraian tugasnya;
19. Memiliki peserta didik sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang;
20. Daftar peserta didik terbaru atau terakhir;
21. Daftar inventaris (sarana dan prasarana) sekolah;
22. Tata tertib sekolah (siswa, pendidik dan tenaga kependidikan);
23. Jadwal mata pelajaran;
24. Dokumen Kerjasama atau MoU dengan dunia usaha/dunia insdustri untuk pelaksanaan PSG minimal 2 (dua)
institusi;
25. Surat Pernyataan pimpinan dunia usaha/dunia industri bahwa bersedia menjadi tempat praktek kerja industri bagi
siswa SMK, minimal 2 (dua) institusi;
26. Instrument evaluasi (instrument supervise manajerial dan supervise akademik);
27. Surat pernyataan Kepala Sekolah (bermaterai) menyatakan sanggup melaksanakan jam belajar sesuai ketentuan yang
berlaku;dan
28. Surat pernyataan (bermaterai) tentang kebenaran data dan dokumen yang diajukan.
III. SEKOLAH LUAR BIASA (SLB)
Ketua Yayasan atau penyelenggara pendidikan harus menyampaikan dokumen sebagai berikut:
1. Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah;
2. Surat Izin Prinsip Pendirian Sekolah yang masih berlaku;
3. Rekomendasi dari Kepala UPT. Dinas di Kabupaten/Kota;
4. Fotokopi Akte Pendirian Yayasan;
5. Surat keterangan Yayasan terdaftar di Dinas Sosial;
6. Program kerja sekolah;
7. Program kerja yayasan untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
8. Surat keterangan domisili yayasan;
9. Memiliki dokumen kurikulum sesuai ketentuan;
10. Surat pernyataan kepemilikan gedung disertai dengan bukti pendukung dan fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
11. Struktur Organisasi Yayasan yang disahkan oleh Ketua Yayasan;
12. Susunan pengurus yayasan;
13. Struktur Organisasi Sekolah;
14. Denah gedung sekolah;
15. Surat Keputusan Yayasan tentang pengangkatan Kepala Sekolah;
16. Daftar Riwayat Hidup Kepala Sekolah;
17. Fotokopi ijazah Kepala Sekolah dan Guru;
18. Daftar nama pendidik dan tenaga kependidikan dan uraian tugasnya;
19. Memiliki peserta didik sekurang-kurangnya 5 (lima) orang;
20. Daftar peserta didik terbaru atau terakhir;
21. Daftar inventaris (sarana dan prasarana) sekolah;
22. Tata tertib sekolah (siswa, pendidik dan tenaga kependidikan);
23. Jadwal mata pelajaran;
24. Instrument evaluasi (instrument supervise manajerial dan supervise akademik);
25. Surat pernyataan Kepala Sekolah (bermaterai) menyatakan sanggup melaksanakan jam belajar sesuai ketentuan yang
berlaku;dan
26. Surat pernyataan (bermaterai) tentang kebenaran data dan dokumen yang diajukan.
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
2. Penerimaan dokumen permohonan a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan
terhadap: Kelengkapan dokumen permohonan Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan dokumen permohonan.
3. Verifikasi dokumen permohonan
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan: 272. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
273. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
4. Pencetakan izin a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin.
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin dengan permohonan.
c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
5. Verifikasi dan penandatangan izin
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi
terhadap perizinan/nonperizinanyang di cetak b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf
pada lembar izin c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf
6. Penyerahan dan pendistribusian izin
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon
GUBERNUR BALI
MADE MANGKU PASTIKA
Recommended