View
222
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
TAHUN
2017
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH
Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana
tertuang dalam TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang
bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, setiap instansi pemerintah yang dipimpin
Pejabat Eselon II ke atas diwajibkan menyusun Perencanaan Strategis (RENSTRA) untuk
masa lima tahun. Setelah berlangsung beberapa tahun, Inpres Nomor 7 Tahun 1999
dipandang masih belum optimal dalam mencapai Good Governance. Inpres Nomor 7
Tahun 1999 baru mampu menggerakkan birokrasi untuk melaksanakan akuntabilitas dan
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN dalam tataran wacana. Untuk
menyempurnakan hal tersebut, maka pemerintah menerbitkan Intruksi Presiden Nomor 5
Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Implementasi Intruksi Presiden
Nomor 5 Tahun 2004 mengamanatkan agar setiap penyelenggara pemerintah
mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik yang diterapkan dalam bentuk Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP merupakan sistem
manajemen pemerintahan berfokus pada peningkatan akuntabilitas yang berorientasi
pada hasil (Outcomes oriented ). Sistem AKIP diimplementasikan secara “self assesment”
oleh masing-masing instansi pemerintah. Self assesment maksudnya instansi pemerintah
membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur/mengevaluasi kinerjanya sendiri
dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Penerapan manajemen
pemerintahan berbasis kinerja pada dasarnya adalah mengubah mind-set para birokrat
dari sistem yang birokratis ke arah sistem yang bertujuan untuk lebih mewirausahakan
birokrasi pemerintah. Dalam bahasa lain, transformasi sektor pemerintahan yang
mengubah fokus akuntabilitas dari orientasi pada masukan-masukan (inputs oriented
accountabillity) dan proses ke arah akuntabilitas pada hasil (result oriented
accountabillity), terutama berupa outcomes. Salah satu cara yang tepat untuk
meningkatkan efektivitas pengelolaan manajemen pemerintahan adalah dengan
melakukan reformasi pengelolaan dan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.
Prioritas strategis pemerintah harus ditetapkan berdasarkan kebutuhan masyarakat.
Instansi pemerintah berdasarkan prioritas-prioritas tersebut menetapkan sasaran strategis
di instansi masing-masing dengan ukuran kinerja yang jelas dan terukur.
Dengan demikian, untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam
melaksanakan kegiatan pembangunan dan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan
kegiatan yang telah direalisasikan selama kurun waktu 1 (satu) tahun, Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban
kegiatan tahunan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang sangat
tepat digunakan untuk mengetahui pencapaian/keberhasilan serta kegagalan dalam
melaksanakan kegiatan pembangunan selama satu tahun. LAKIP merupakan media
pertanggungjawaban yang berisi informasi capaian kinerja instansi pemerintah yang
BAB I PENDAHULUAN
dapat digunakan sebagai komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja
instansi pemerintah, dalam hal ini yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Cilegon. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja tersebut mencakup Rencana Strategis, Rencana
Kinerja Tahunan, Pengukuran Kinerja Kegiatan, Pengukuran Pencapaian Sasaran, Evaluasi
dan Analisis Akuntabilitas.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Cilegon yang disusun merupakan analisis hasil kegiatan tahun anggaran 2017, sebagai
laporan pertanggungjawaban kepada Walikota Cilegon dan pihak lain yang terkait serta
berkepentingan.
1.1.1 GAMBARAN UMUM
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon merupakan unsur
pelaksanaan teknis Pemerintah Kota Cilegon dalam menangani bidang
kependudukan dan pencatatan sipil. Struktur Organisasinya didasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sedangkan untuk
tugas jabatannya diijabarkan dalam Peraturan Walikota Cilegon Nomor 63 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
a. Kedudukan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon adalah unsur
pelaksana Pemerintah Daerah Kota Cilegon dalam bidang Kependudukan dan
Catatan Sipil yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kota
Cilegon.
b. Tugas Pokok dan Fungsi
1. Tugas Pokok
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon mempunyai tugas
membantu Walikota dalam melaksanakan sebagian kewenangan
Desentralisasi dan membantu dibidang Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Cilegon.
2. Fungsi
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon menyelenggarakan
fungsi sebagai berikut :
a. Perumusan Perencanaan, Kebijakan teknis dan operasional di bidang
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
b. Pengkoordinasian fungsi-fungsi ketatausahaan dan keuangan;
c. Pengendalian tugas-tugas dibidang Kependudukan dan Pencatatan
Sipil;
d. Penyelenggaraan Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil;
e. Pembinaan Aparatur;
f. Mengevaluasi Kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
1.1.2 SUSUNAN ORGANISASI
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon terdiri dari :
a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
b. Sekretariat, membawahkan :
1. Sub Bagian Program dan Evaluasi
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Sub Bagian Keuangan
c. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahkan :
1. Kasi Pendataan Penduduk
2. Kasi Identitas Penduduk
3. Kasi Pindah Datang Penduduk
d. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan :
1. Kasi Perkawinan dan Perceraian
2. Kasi Kelahiran
3. Kasi Perubahan Status Anak, Pewarganegara dan Kematian
e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahkan
:
1. Kasi Pengelolaan Data dan Penyajian Data
2. Kasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
3. Kasi Tata Kelola dan SDM, TI dan Komunikasi
f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, membawahkan:
1. Kasi Kerjasama
2. Kasi Inovasi Pelayanan
3. Kasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
h. Kelompok Jabatan Fungsional
1.1.3 STRUKTUR ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) dan Peraturan
Daerah Kota Cilegon Nomor 3 tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Cilegon Tahun 2016 Nomor 91) ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe A dengan
penambahan 1 (satu) Bidang dan masing-masing Bidang ditambah 1 (satu) seksi,
sedangkan pada tahun 2016 untuk Bidang yang baru belum ada program
kerjanyanihil.
Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
a
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
D I N A S
SEKRETARIAT
SUBBAG PERENCANAAN SUBBAG KEUANGAN SUBBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
BIDANG PELAYANAN
PENDAFTARAN
PENDUDUK
BIDANG PELAYANAN
PENCATATAN SIPIL BIDANG PENGELOLAAN
INFORMASI
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
BIDANG PEMANFAATAN
DATA DAN INOVASI
PELAYANAN
SEKSI IDENTITAS PENDUDUK SEKSI KELAHIRAN SEKSI SISTEM INFORMASI
ADMINISTRASI
KEOENDUDUKAN
SEKSI KERJASAMA
SEKSI PINDAH DATANG
PENDUDUK SEKSI PERKAWINAN DAN
PERCERAIAN
SEKSI PENGOLAHAN DAN
PENYAJIAN DATA
SEKSI PEMANFAATAN DATA
DAN DOKUMEN
KEPENDUDUKAN
SEKSI PERUBAHAN STATUS
ANAK,
PEWARGANEGAARAAN, DAN
KEMATIAN
SEKSI PENDATAAN
PENDUDUK SEKSI TATA KELOLA DAN SDM
TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI
SEKSI INOVASI PELAYANAN
UPTD
1.1.4 LINGKUNGAN STRATEGI YANG MEMPENGARUHI
Kota Cilegon dengan luas wilayah 17.550 Ha pada tahun 2017 dihuni oleh
penduduk sebanyak 463.821 jiwa dengan jumlah penduduk Laki-laki 237.574
jiwa dan Perempuan 226.247 jiwa serta Kepala Keluarga sebanyak 135.749
KK, Kota Cilegon selain merupakan Kota Industri, Jasa dan Perdagangan juga
sebagai Kota Transit antara pulau Jawa dan Sumatera yang berkembang pesat
menjadi daya tarik bagi pendatang yang berkunjung, bekerja dan menetap yang
menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah penduduk di Kota Cilegon.
Sehingga diperlukan upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk yang
tinggi dengan melaksanakan Tertib Administrasi Kependudukan yang mencakup
Pencatatan Penduduk dan Pengelolaan datanya serta Pemberian Identitas
Penduduk. Administrasi kependudukan bertujuan untuk memberikan keabsahan
Identitas dan Legalitas Hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa
kependudukan dan memberikan perlindungan status hak bagi penduduk.
Pada tahun 2017 jumlah anak usia 0-18 tahun sebanyak 154.064 dilihat
dari data akta SIAK dan akta Non SIAK, akta SIAK berjumlah 106.100 dan akta
non SIAK 5.757 total 111.875 dibagi jumlah anak usia 0-18 tahun atau
72.60%.
Sedangkan jika dilihat dari keseluruhan kepemilikan akta kelahiran pada
tahun 2017 jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran sebanyak 158.993
jiwa dibagi jumlah penduduk Kota Cilegon sebanyak 463.821 jiwa atau
34.28%.
Cakupan kutipan akta kematian terhadap jumlah kematian pada tahun
2017 sebesar 2.233 dibagi 5.248 atau 42.55%.
Jumlah KTP-el yang diterbitkan sampai dengan Desember 2017 sebanyak
358.213 terhadap jumlah penduduk wajib KTP sebanyak 326.527 atau
109.97%.
Jumlah dokumen kependudukan orang asing yang diterbitkan terhadap
jumlah WNA di Kota Cilegon sebesar 1.188 dibagi jumlah WNA 1.188 atau
100%, dalam hal ini ada terdapat permasalahan utama pada warga negara
asing antara lain :
1. Masih adanya WNA yang mempunyai KITAS tapi tidak melaporkan kepada
Dinas untuk pembuatan SKTT.
2. Adanya WNA yang bekerja di Kota Cilegon tetapi domisilinya diluar Kota
Cilegon sehingga untuk membuat SKTT ditempat domisili.
3. Perusahaan tidak melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil atas keberadaan warga negara asing yang bekerja pada
perusahaannya.
Dalam pembahasan dan penyusunan pada bab ini perlu dijelaskan dahulu istilah-istilah
yang terdapat pada judul dimaksud.
Perencanaan adalah suatu proses pengambilan keputusan untuk menentukan tindakan
masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang
tersedia, sedangkan Rencana adalah ungkapan material tentang cara-cara yang akan
dikerjakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan. Oleh karenanya
perencanaan sangat berkaitan dengan pengalokasian sumber-sumber secara lebih efisien dan
bagaimana pengalokasian sumber-sumber tersebut dibutuhkan.
Strategik adalah upaya dan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka panjang.
Dengan demikian Rencana Strategik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon
pada dasarnya adalah proses analisis untuk mengalokasikan sumber-sumber secara efisien
guna mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah pembangunan kota. Sebagai bentuk
penjabaran manajemen strategik maka Rencana Strategik Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Cilegon , nantinya dapat diharapkan sebagai Broad Guide Line (Garis Pedoman
Umum) penyelenggaraan pengelolaan Administrasi Kependudukan.
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Rencana Strategik merupakan
suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun
sampai 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau
mungkin timbul. Pengertian yang lebih luas tentang Rencana Strategik adalah proses
perencanaan strategik yang merupakan suatu sistem dalam pengambilan keputusan,
mengimplementasikan, serta mengontrolnya yang ditempuh melalui tahap tahap berikut :
1. Initial Agreement, yaitu membangun kesadaran dan komitmen tentang pentingnya Rencana
Strategik dalam upaya mencapai tujuan organisasi
2. Identifikasi / mengenali mandat organisasi
3. Identifikasi visi, misi dan nilai-nilai organisasi
4. Identifikasi / memperkirakan lingkungan internal dan ekternal organisasi dengan
mengidentifikasi SWOT organisasi
5. Identifikasi isu-isu strategis yang dimiliki dan yang dihadapi organisasi
6. Memformulasikan strategi untuk mewujudkan dan merespon isu-isu strategis
BAB II
RENCANA STRATEGIK DAN PERJANJIAN
KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA CILEGON
7. Merumuskan Rencana Strategik
8. Membangun organisasi yang efektif melalui visi
9. Mengembangkan proses pelaksanaan secara efektif
Namun perlu diingat bahwa perencanaan strategik bukan sebagai pengganti
kepemimpinan dan pengganti Strategic Thinking serta bukan pula sebagai pengganti
pengembangan strategi organisasi, tetapi Rencana Strategik merupakan kerangka untuk
pimpinan, manajer dan perencanaan berpikir dan bertindak strategis ( Coalition Of Willing ).
Rencana Strategik yang mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, cara mencapai tujuan
dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan
mengantisipasi perkembangan masa depan. Oleh karenanya Rencana Strategik Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon Tahun 2016-2021 dirumuskan dalam tahapan
dan proses yang telah didefinisikan tersebut.
2.1 VISI DAN MISI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CILEGON
2.1.1. VISI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CILEGON
Visi merupakan arah menuju suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai
atau diharapkan untuk mencapai tujuan agar suatu organisasi tetap dapat eksis dan
survive dalam mengantisipasi dan beradaptasi dengan organisasi selaras dengan mandat
yang dibebankan kepada suatu unit organisasi.
Dilandasi oleh definisi diatas dan mandat yang diemban Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon serta seiring dengan tuntutan dinamika perubahan
lingkungan yang terjadi maka kebutuhan dan keperluan akan visi bersama dan misi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon diungkapkan dalam bentuk visi dan misi
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon yang merupakan turunan Visi dan
Misi Kota Cilegon. Visi Pemerintah Kota Cilegon adalah “MASYARAKAT CILEGON
SEJAHTERA MELALUI DAYA DUKUNG INDUSTRI, PERDAGANGAN, DAN JASA”
Berdasarkan Visi Kota Cilegon tersebut dan tugas pokok Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon , maka Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Cilegon sebagai berikut :
”TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA CILEGON TERTIB ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN MELALUI PELAYANAN PRIMA DALAM MEMPEROLEH
DOKUMEN KEPENDUDUKAN “
Penjelasan Visi tersebut diatas adalah sebagai berikut :
Tertib Administrasi
Kependudukan
: Tertib database kependudukan, tertib NIK dan informasi
peraturan kependudukan dan tertib kearsipan data
kependudukan
Pelayanan Prima : Menerapkan prinsip-prinsip good governance, yang meliputi
transparansi, efektif, efisien dan akuntabel dalam
memerikan pelayanan kepada masyarakat cepat dan tepat.
Memperoleh
Dokumen
Kependudukan
: Masyarakat menerima dokumen kartu keluarga, kartu tanda
penduduk elektronik, kartu identitas anak (KIA), SKTT, dan
akta-akta pencatatan sipil dengan tepat waktu, transparan,
valid, gratis dan tanpa diskriminasi.
Visi tersebut telah memiliki keterkaitan baik langsung maupun tidak langsung
dalam rangka mendukung Pemerintah Kota Cilegon di bidang Administrasi Kependudukan.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon merupakan satu diantara
unsur pelaksana teknis Pemerintah Kota Cilegon dalam mengelola Administrasi
Kependudukan dengan kegiatan-kegiatan meliputi :
Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
a. Pelayanan Langsung Dokumen Pendaftaran Penduduk
b. Pengawasan Dokumen Kependudukan Orang Asing
c. Penatausahaan Pendaftaran Penduduk
Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil
a. Pelayanan Langsung dan Pendokumentasian Akta Kelahiran dan Akta Kematian
b. PerceraianPembinaan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian
c. Sosialisasi Perubahan Status Anak, dan Pewarganegara dan kematian
Program Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
a. Pemeliharaan SIAK
b. Pengelolaan SIAK
c. Pelaporan dan Penyusunan Buku Induk Penduduk
Program Peningkatan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
a. Sosialisasi Kerjasama Penyelenggaraan
b. Promosi Pelayanan Publik Dokumen
c. Penyusunan Profil Kependudukan
Visi tersebut didasarkan pada Nilai-nilai organisasi yang dianut pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon yaitu :
”Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat,
lengkap, mutakhir dan mudah diakses”.
2.1.2. MISI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CILEGON
Sebagai konsep tentang masa depan yang diinginkan Visi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon , haruslah dirumuskan dalam
misi yang lebih terukur, obyektif dan spesifik, Oleh karenanya Misi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon merupakan tonggak dari
Rencana Strategik yang disusun untuk 5 (lima) tahun kedepan.
Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon adalah
rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk
mewujudkan visi dengan memperhatikan aspirasi pelaku pembangunan kota
secara kolektif dengan memperhatikan aspirasi stakeholders, filosofi, nilai-nilai dan
kultur organisasi termasuk peran apa yang harus diambil, program apa yang harus
dilaksanakan dan apa yang ingin diwujudkan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Cilegon .
Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon
No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
1 2 3 4 5
1 Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur
Penilaian LAKIP Skor 7
Tingkat Maturitas SPIP Prosentase 2
Kinerja Pegawai Skor 80
2 Meningkatnya kualitas pelayanan dan tertib Administrasi Kependudukan
Indeks Kepuasan Masyarakat pada urusan non-pelayanan dasar
Prosentase 80
Proporsi kepemilikan KTP bagi penduduk yang berusia 17 tahun atau sudah menikah
Prosentase 99,50
Persentase penduduk yang memiliki Akta Kelahiran
Prosentase 60
3 Meningkatnya Akurasi Database Kependudukan
Tingkat validasi dan akurasi data kependudukan
Prosentase 84,31
4 Meningkatkan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Inovasi Pelayanan
Tingkat Ketersediaan Dokumen Analisis Pelayanan Kependudukan
Prosentase 25
Cakupan kerjasama pemanfaatan data kependudukan terhadap target instansi
Prosentase 6,67
Jumlah Anggaran : Rp. 4.983.237.000
Program Dukungan Pelayanan Pemerintah : Rp. 3.518.263.600
Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk : Rp. 512.190.000 Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil : Rp. 318.000.000 Program Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan : Rp. 400.000.000 Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan : Rp. 237.783.400
Berdasarkan pemahaman tersebut, Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon
dirumuskan pada tabel sebagai berikut :
Tabel 2.2
Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon
No MISI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CILEGON
1 Meningkatkan tata kelola Sumber Daya Manusia (SDM) dalam percepatan pelayanan Administrasi Kependudukan
2 Meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan
3 Meningkatkan pengelolaan Teknologi Informasi dan penyajian data kependudukan
4 Meningkatkan kerjasama dan inovasi pelayanan Dokumen Kependudukan
2.2 TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA
CILEGON
Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon yang dirumuskan
sesungguhnya secara implisit sudah menggambarkan tujuan dan sasaran yang terakhir,
Tertib Administrasi Kependudukan. Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Cilegon selanjutnya di jabarkan dalam suatu tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan
dalam pembangunan Kota Cilegon sebagai Pusat Industri, Perdagangan, dan Jasa
Terdepan di Pulau Jawa.
Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon merupakan bagian
Integral dalam proses perencanaan Strategik Pemerintah Kota Cilegon, Fokus utama
penentuan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon dalam kegiatan
Tertib Administrasi Kependudukan oleh karena itu sasaran merupakan penjabaran dari
tujuan yang akan dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon dalam
jangka waktu Tahunan, Semesteran atau Bulanan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat
diukur dan dicapai.
2.2.1. TUJUAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA
CILEGON .
Penjabaran dan pernyataan tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Cilegon jauh lebih konkrit dari pada misinya. Dengan adanya
pernyataan tujuan maka semakin jelas arah yang dituju Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Cilegon untuk 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan.
Oleh karenanya tujuan bersifat lebih nyata dan mengarah kepada suatu titik
terang pencapaian hasil dengan mempertimbangkan faktor-faktor kunci
keberhasilan yang dimiliki (Critical Success Factor) Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Cilegon , sehingga dapat menggambarkan arah dan strategi,
fokus dan kerangka prioritas pelaksanaan misi maka tujuan Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon yang juga sekaligus menggambarkan apa yang
harus dilaksanakan (what) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Cilegon untuk 5 (lima) tahun kedepan.
Berdasarkan misi yang telah ditetapkan maka Tujuan Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon yang hendak dicapai dirumuskan pada table 2.3.
sebagai berikut :
Tabel 2.3
Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon
No Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon
1. Terwujudnya SDM yang handal dalam melaksanakan kinerja yang sesuai dengan
SPM dan SOP
2. Terwujudnya pelayanan prima terhadap penduduk dalam memperoleh
dokumen kependudukan
3. Terwujudya pengelolaan teknologi informasi dan penyajian data kependudukan
yang valid, akurat dan up-to-date
4. Terwujudnya kerjasama dan inovasi pelayanan dokumen kependudukan
2.2.2 SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA
CILEGON
Sebagai implementasi dari misi yang telah dirumuskan maka tujuan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon lebih menggambarkan apa
yang dicapai (what). Sebaliknya sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Cilegon pada dasarnya berorientasikan kapan tujuan itu dapat dicapai
(when). Oleh karena itu sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan
dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon dalam jangka
waktu tahunan, semesteran atau bulanan dalam bentuk kuantitatif sehingga
dapat diukur dan dicapai.
Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan maka sasaran Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon dapat dirumuskan pada table
2.4 sebagai berikut :
Tabel 2.4
Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon
TUJUAN SASARAN
1. Terwujudnya SDM yang handal dalam melaksanakan kinerja yang sesuai dengan SPM dan SOP
1. Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur
2. Terwujudnya pelayanan prima terhadap penduduk dalam memperoleh dokumen kependudukan
2. Meningkatnya kualitas pelayanan dan tertib administrasi kependudukan
3. Terwujudya pengelolaan teknologi informasi dan penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan up-to-date
3. Meningkatnya akurasi database kependudukan
4. Terwujudnya kerjasama dan inovasi pelayanan dokumen kependudukan
4. Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan dan inovasi pelayanan
2.3 RENCANA KINERJA TAHUN 2017
Untuk lebih mengoptimalkan dan mempertajam implementasi Rencana Strategik,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon menjabarkan Renstra dalam
Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Dalam Rencana ini, Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Cilegon menerapkan indikator pada tiap tingkat kegiatan.
Dengan merujuk kepada kewenangan yang dimiliki, serta melihat alokasi anggaran
APBD Tahun Anggaran 2017 program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Cilegon diklasifikasikan berdasarkan sasaran jangka pendek yang telah
ditentukan sebagai berikut:
1. Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
a. Kegiatan Pelayanan Langsung Dokumen Pendaftaran Pendudukan
b. Kegiatan pengawasan Dokumen Kependudukan Orang Asing
c. Kegiatan Penatausahaan Pendaftaran Penduduk
2. Program Peningkatan Pelayanan Catatan Sipil
a. Kegiatan Pelayanan Langsung dan Pendokumentasian Akta Kelahiran
b. Kegiatan Pembinaan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian
c. Kegiatan Sosialisasi Perubahan Status Anak, Pewarganegara dan Kematian
3. Program Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
a. Kegiatan Pemeliharaan SIAK
b. Kegiatan Pengelolaan SIAK
c. Kegiatan Pelaporan dan Penyusunan Buku Induk
4. Program Peningkatan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
a. Kegiatan Sosialisasi Kerjasama Penyelenggaraan Dokumen Kependudukan
b. Kegiatan Promosi Pelayanan Publik Dokumen Kependudukan
c. Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon telah menetapkan perencanaan
strategik untuk masa 5 (lima) Tahun 2016 -2021. LAKIP tahun 2017 merupakan laporan dari
pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) pada tahun anggaran 2017. Adapun Rencana Kerja
dimaksud mengacu pada Visi dan Misi Dinas.
Tahapan terpenting dari implementasi penyusunan laporan kinerja Organisasi Perangkat
Daerah adalah melaporkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan perencanaan stratejik
suatu identitas pelaporan kinerja dilakukan setelah pengukuran kinerja dengan menggunakan
indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.
Laporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah disusun berdasarkan ketentuan dalam
Penyusunan LAKIP SK Permenpan Nomor. 29/2010, tanggal 31 Desember 2010 tentang
“Pedoman Penyusunan Tapkin dan Lakip”. Laporan Kinerja OPD adalah laporan kinerja
tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan /
sasaran strategis instansi dan menyajikan data dan informasi relevan bagi pembuat keputusan,
agar dapat menginterprestasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam.
Dalam pembahasan bab ini sesuai dengan ketentuan dalam pedoman penyusunan
laporan kinerja Organisasi Perangkat Daerah tersebut diatas, akan dilaporkan keberhasilan dan
kegagalan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon dalam melaksanakan
perencanaan strategik Tahun 2017. Dalam laporan kinerja ini akan disajikan keberhasilan dan
kegagalan dalam melaksanakan amanah, hambatan-hambatan dan akuntabilitas keuangan
serta strategi pemecahan masalah.
Indikator kinerja adalah alat ukur atau media yang digunakan dalam mengukur kinerja.
Indikator kinerja disini merupakan ukuran yang dapat menggambarkan tingkat capaian suatu
sasaran atau kegiatan yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun
Anggaran 2017 .
Indikator Kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukan apakah sasaran atau
kegiatan telah berhasil dicapai atau tidak. Indikator yang dipakai pada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil meliputi :
- Indikator masukan ( Input)
- Outcome (hasil yang dicapai)
- Output (Keluaran)
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengacu kepada ukuran atau indikator kinerja dari
keberhasilan pelaksanaan RPJMD 2016-2021, maka indikator kinerja (ukuran keberhasilan) dan
kelompok sasaran tahun 2017 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.1
Indikator Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon Tahun 2017
No Indikator Satuan Indikator Target 2017 Realisasi 2017
1. Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk
Persen 87,21 109,70
2. Rasio bayi berakte kelahiran Persen 95,00 48,21
3. Rasio pasangan berakte nikah Persen 100,00 60
4. Kepemilikan KTP Persen 87,21 109,70
5. Kepemilikan akta kelahiran per
1000 penduduk
Per 1000
penduduk > 420 15.996
6. Ketersediaan database
kependudukan skala kota Ada Ada Ada
7. Penerapan KTP nasional
befbasis NIK Ada Sudah Sudah
3.1 Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pelaksanaan Program Kinerja tahun 2017 merupakan realisasi tahun terakhir dari
Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2021, sehingga
harus menjadi Penjabaran Perencanaan tahun-tahun yang akan datang dan mengacu
pada sistem pengukuran yang telah ditetapkan. Analisa pencapaian kinerja akan
menghasilkan nilai bagi setiap program kerja yang telah dilaksanakan.
Nilai tersebut berupa persentase yang merupakan perbandingan atau rasio antara
hasil yang telah di capai dengan target atau sasaran yang telah di tetapkan.
Secara kongkret nilai dari pencapaian kinerja yang di maksud adalah sebagai
berikut:
a. Nilai 81-100% = amat baik
b. Nilai 71-80% = baik
c. Nilai 61-70 % = cukup
d. Nilai < 60 % = kurang
Pada Tahun 2017 , Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon terdiri
dari Bidang Pendaftaran Penduduk, Bidang Pencatatan Sipil, Bidang Data dan Informasi
Kependudukan, Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan telah melaksanakan
program dan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia.
Masing-masing program kegiatan memiliki tujuan dan sasaran yang diarahkan untuk
mendukung terwujudnya Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Cilegon dan Pemerintah Kota Cilegon.
Atas dasar itu, maka rencana kegiatan di susun dengan memuat berbagai
parameter yang akan menjadi acuan dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan program
kegiatan dimaksud.
Di dalam Perencanaan Strategi (RENSTRA), tujuan dan sasaran di tetapkan
berdasarkan Kepada Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil . Untuk tahun 2017 di
tetapkan 4 sasaran yang ingin di capai yang mencakup kinerja Program Generik yaitu
Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
serta Program Teknis yaitu Program Peningkatan Pendaftaran Penduduk, Program
Peningkatan Pelayanan Catatan Sipil, Program Peningkatan Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan dan Program Peningkatan Pemanfaatan Data dan Inovasi
Pelayanan.
Pengukuran Kinerja sebagai salah satu media untuk melihat tingkat keberhasilan
sasaran yang telah di laksanakan dengan menggunakan pendekatan Laporan
Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah dimana pengukuran sasaran kinerja
kegiatan diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi. Dibawah ini
merupakan Pengukuran Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon
2017 .
Tabel 3.2
Perjanjian Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon Tahun 2017
No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 2017
REALISASI 2017
1 2 3 4 5 6
1. Meningkatnya Kompetensi dan Profesionalisme SDM Aparatur
Penilaian LAKIP Skor 7 62,24
Tingkat Maturitas SPIP Prosentase 2 2,627
Kinerja Pegawai Skor 80 95
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Tertib Administrasi Kependudukan
Indeks Kepuasan Masyarakat pada urusan non-pelayanan dasar
Prosentase 80 75,87
Proporsi kepemilikan KTP bagi penduduk yang berusia 17 tahun atau sudah menikah
Prosentase 99,50 109,7
Persentase penduduk yang memiliki Akta Kelahiran
Prosentase 60 34,28
3. Meningkatnya Akurasi Database Kependudukan
Tingkat validasi dan akurasi data kependudukan
Prosentase 84,31 95,55
4.
Meningkatkan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Inovasi Pelayanan
Tingkat Ketersediaan Dokumen Analisis Pelayanan Kependudukan
Prosentase 25 0
Cakupan kerjasama pemanfaatan data kependudukan terhadap target instansi
Prosentase 6,67 100
Pengukuran capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon
berdasarkan perjanjian kerja, menyajikan informasi kinerja berupa hasil pengukuran
kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. Dari tabel perjanjian kinerja sasaran
strategis
1. Meningkatnya Kompetensi dan Profesionalisme SDM Aparatur
- Hasil penilaian Inspektorat Kota Cilegon penilaian LAKIP Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Cilegon sebesar 62,24 (Kategori B) dari target skor 7.
- Tingkat maturitas SPIP adalah kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar
yang menunjukan tingkat kematangan penyelenggara SPIP yang terstruktur dan
berkelanjutan berdasarkan hasil penilaian dari Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Perwakilan Provinsi Banten menghasilkan nilai maturitas SPIP
sebesar 2,627 berada pada level berkembang dari target 2.
- Kinerja Pegawai dinilai berdasarkan komponen kinerja dan kedisiplinan pegawai
(tingkat kehadiran, tingkat kepulangan tepat waktu dan tingkat pelaksanaan apel
pagi) berdasarkan data pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
Persentase rata-rata kehadiran Pegawai sebesar 95%, dihitung dari Persentase
kehadiran Pegawai setiap bulannya selama 12 bulan dibagi 12 atau :
=𝟏. 𝟏𝟒𝟎
𝟏𝟐= 𝟗𝟓%
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Tertib Administrasi Kependudukan
Indeks Kepuasan Masyarakat pada urusan non-pelayanan dasar sebesar 75,87 dari
target 80 berdasarkan penilaian dari Konsultan Akademisi Bidang Pelayanan Publik.
Sedangkan penjelasan tercapainya pelayanan dan tertib administrasi kependudukan
dijelaskan pada program masing-masing dibawah ini :
3.1.1 Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Dari data indikator kinerja waktu rata-rata penyelesaian pelayanan pendaftaran
penduduk tahun 2017 mencapai target yaitu 1,67 hari kerja, sama dengan tahun
sebelumnya yang dihitung dari Jumlah waktu pelayanan dari berbagai jenis pelayanan
terhadap jumlah jenis pelayanan pendaftaran penduduk. Sedangkan Tingkat Kinerja
Pelayanan Administrasi Kependudukan mencapai 83,63% yang dihitung dari
Akumulasi Cakupan kepemilikan KTP-el, Penerbitan KK, KIA, Dokumen
Kependudukan Orang Asing, Surat Keterangan Pindah Ke Luar Kota Cilegon dibagi 5
jenis layanan tersebut diatas. Tingkat Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan
pada tahun 2017 mengalami penambahan jenis layanan sesuai dengan Permendagri
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Percepatan Kartu Identitas Anak (KIA) yang baru
diterapkan sesuai dengan instruksi Kementerian Dalam Negeri pada bulan September,
tahun 2017 tercetak sebanyak 75.794 keping terhadap jumlah anak dibawah usia
wajib KTP yang memiliki akta kelahiran dengan persentase penerbitan sebesar
71,44% per 29 Desember 2017. Namun, bila dilihat dari cakupan masing-masing
jenis layanan pendaftaran penduduk, kinerja pelayanan pendaftaran penduduk
mengalami peningkatan.
Tabel 3.3
Cara Perhitungan Indikator Kinerja Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Tahun
2017
No Kelompok Sasaran
Indikator Cara Perhitungan Keterangan Satuan Indika tor
Target Realisasi
2017 2017
1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Tertib Administrasi Dokumen Kependudukan
Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Akumulasi Cakupan kepemilikan KTP-el, Penerbitan KK, KIA, Dokumen Kependudukan Orang Asing, Penerbitan Surat Keterangan Pindah Ke Luar Kota Cilegon dibagi 5 jenis layanan tersebut diatas
(109,70+100+71,44+37,03+100)%
5 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛=83,63
%
% 80 83,63
a. Cakupan kepemilikan KTP-el
Jumlah penduduk yang memiliki KTP-el pada tahun n terhadap jumlah penduduk wajib KTP pada tahun ndikali 100 persen
358.213
326.527x100%=109,70%
b. Cakupan Penerbitan KK
Jumlah KK yang diterbitkan pada tahun n terhadap jumlah Kepala Keluarga pada tahun n dikali 100%
135.797
135.797x100%=100%
c. Cakupan kepemilikan KIA
Jumlah KIA yang diterbitkan pada tahun n terhadap jumlah anak dibawah usia wajib KTP pada tahun n
75.794
106.100x100%=71,44%
d. Cakupan Penerbitan Dokumen Kependudukan Orang Asing
Jumlah Dokumen Kependudukan Orang Asing yang diterbitkan pada tahun n terhadap jumlahpermohonan Dokumen Kependudukan Orang Asing pada tahun n
1.188
1,188x100%=%
e. Cakupan penerbitan Surat Keterangan Pindah Keluar Kota Cilegon
Jumlah Surat Keterangan Pindah yang diterbitkan pada tahun n terhadap jumlah permohonan penerbitan Surat Keterangan Pindah pada tahun n
3.512
3.512x100%=100%
Waktu rata-rata penyelesaian pelayanan administrasi kependudukan
Jumlah waktu pelayanan dari berbagai jenis pelayanan terhadap jumlah jenis pelayanan pendaftaran penduduk
Rata-rata Penyelesaian Pelayanan Administrasi Kependudukan adalah 1. KK : 2 hari 2. KTP-el : 3 hari 3. SKPD : 2 hari 4. SKP : 1 hari 5. SKPLN : 1 hari 6. SKDLN : 1 hari 7. SKTT : 2 hari 8. Legalisasi : 1 hari 9. KIA : 2 hari Jumlah total 15 hari
𝟏𝟓 𝒉𝒂𝒓𝒊
𝟗 𝒋𝒆𝒏𝒊𝒔 𝒍𝒂𝒚𝒂𝒏𝒂𝒏=1,67 hari
hari 3 1,67
Tabel 3.4
Jumlah Dokumen Kependudukan yang diterbitkan pada Tahun 2017
Data Non SIAK
Langkah-langkah yang telah diambil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Cilegon di Tahun 2017 antara lain:
1. Faktor Keberhasilan
Peningkatan kinerja di Bidang Kependudukan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Cilegon, dipengaruhi oleh:
1. Adanya Bimbingan teknis Petugas Operator KK dan KTP bagi Dinas dan
Kecamatan, sehingga penyelesaian dokumen kependudukan (KK dan KTP) bisa
lebih efektif.
2. Adanya Pelayanan Keliling percepatan penyelesaian Dokumen Kependudukan di 8
Kecamatan dan 43 Kelurahan se-kota Cilegon.
3. Pengurusan kepemilikan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya (gratis).
4. Adanya Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Percepatan Kartu Identitas
Anak (KIA) yang sudah diterapkan sesuai dengan instruksi Kementerian Dalam
Negeri.
5. Pelayanan Langsung Penerbitan KIA di sekolah-sekolah dari tingkat TK, SD, SMP
6. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait Lintas Sektoral.
No. Jenis Dokumen Kependudukan Jumlah
1 Surat Keterangan Tempat Tinggal 1.188
2 Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri 0
3 Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri 0
4 Surat Keterangan Datang dari Luar Kota Cilegon 3.606
5 Surat Keterangan Pindah ke Luar Kota Cilegon 3.512
6 Kartu Keluarga 15.253
7 Kartu Tanda Penduduk 14.434
*Kartu keluarga pada tabel diatas adalah yang diterbitkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon
2. Hambatan dan Kendala yang dihadapi
Selain faktor keberhasilan, terdapat pula kendala yang dihadapi dalam
meningkatkan kinerja pendaftaran penduduk, diantaranya adalah:
1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memperbaharui kartu keluarga akibat
perubahan susunan anggota keluarga.
2. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM di Kelurahan, Kecamatan dan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon.
3. Langkah-langkah Antisipatif yang diambil
1. Meningkatkan sosialisasai kepada penduduk Kota Cilegon melaluli radio mandiri
FM.
2. Peningkatan Kualitas SDM di Kelurahan, Kecamatan, dan Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon melalui Bimbingan Teknis dan Pendampingan
Teknis dalam Pendaftaran Penduduk.
3.1.2 Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil
Dari data indikator kinerja utama pelayanan pencatatan sipil tahun 2017
diperoleh nilai pencapaian sebesar 65,43%, prosentase tersebut diperoleh
berdasarkan cara perhitungan sebagai berikut:
Tabel 3.5
Cara Perhitungan Indikator Kinerja Program Pelayanan Pencatatan Sipil
Tahun 2017
Dari data indikator kinerja :
1. Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil target kinerja 60% realisasi 39,26%
capaian kinerja 65,43% dihitung dari 2 jenis pelayanan sbb :
a. Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran
= 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝐴𝑘𝑡𝑒
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑥 100%
= 158.993
463.821 𝑥 100% = 34,28%
b. Cakupan Akte Kematian
= 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑢𝑡𝑖𝑝𝑎𝑛 𝐴𝑘𝑡𝑒 𝐾𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑎𝑛 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑏𝑖𝑡𝑘𝑎𝑛
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑎𝑛 𝑥 100%
No Kelompok Sasaran
Indikator Cara Perhitungan Keterangan Satuan Indika tor
Target Realisasi
2017 2017
1 Meningkatnya kualitas pelayanan dan tertib administrasi kependudukan
Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil
Akumulasi Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran dan Akta Kematian
(34,,28+44,24)
2 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛=39,26%
% 60 39,26
a. Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran
Jumlah penduduk yang memiliki Akta Kelahiran pada tahun n terhadap jumlah penduduk pada tahun n
158.993
463.821x100%=34,28%
b. Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian
Jumlah Kutipan Akta Kematian yang diterbitkan sampai tahun n terhadap Jumlah kematian yang terjadi sampai dengan tahun n
2.331
5.248x100%=44,24%
Waktu rata-rata penyelesaian dokumen pencatatan sipil
Jumlah waktu pelayanan dari berbagai jenis pelayanan terhadap jumlah jenis pelayanan pencatatan sipil
Rata-rata Penyelesaian Pelayanan Pencatatan Sipil adalah 1. Akta Kelahiran : 10 hr 2. Akta Kematian : 2 hr 3. Akta Perkawinan : 2hr 4. Akta Perceraian :2hr 5. Akta Pengangkatan
Anak: 2 hari 6. Akta Pengesahan
Anak:2 hari 7. Akta Pengakuan Anak :
2 hari 8. Akta Perubahan Nama
: 2 hari 9. Pembatalan Akta :2 hari 10. Surat Keterangan Lahir
Mati : 1 hari 11. Perubahan Peristiwa
Penting Lainnya : 1 Hari 12. Perubahan Status
Kewarganegaraan : 1 Hari
13. Pelaporan Kelahiran WNI di Luar Negeri: 1 hari
14. Pelaporan Perkawinan WNI di Luar Negeri : 1 Hari
15. Legalisir Akta-Akta Catatan Sipil : 1 Hari
Jumlah total 32 hari
32 ℎ𝑎𝑟𝑖
15 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛=2,13hari
hari 3 2,13
= 2331
5248 𝑥 100% = 44,24%
Realisasi Kinerja pada indikator cakupan pelayanan pencatatan sipil sebesar
39,26 % dari target 60% sedangkan capaian kinerja sebesar 65,43% dihitung dari :
= 𝐶𝑎𝑘𝑢𝑝𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑐𝑎𝑡𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑆𝑖𝑝𝑖𝑙
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝐾𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑥 100%
= 39,26
60 𝑥 100% = 65,43%
tetapi bila dihitung dari program nasional percepatan akta kelahiran 0-18 tahun
yang memiliki akta kelahiran terhadap jumlah anak usia 0-18 tahun sebesar 72,60%
dengan perhitungan (data SIAK dan non SIAK).
= 𝟏𝟏𝟏. 𝟖𝟓𝟕
𝟏𝟓𝟒. 𝟎𝟔𝟒 𝒙 𝟏𝟎𝟎% = 𝟕𝟐, 𝟔𝟎%
2. Waktu rata-rata penyelesaian pelayanan pencatatan Sipil tahun 2017
mencapai target yaitu 2,13 hari dari target 3 hari kerja, yang dihitung dari Jumlah
waktu pelayanan dari berbagai jenis pelayanan terhadap jumlah jenis pelayanan
pencatatan sipil sebagai berikut:
Jadi capaian kinerja dari indikator waktu rata-rata penyelesaian Dokumen
Pencatatan Sipil adalah
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝐾𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐾𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 =
𝟑
𝟐, 𝟏𝟑 𝒙 𝟏𝟎𝟎% = 𝟏𝟒𝟏%
Jadi capaian kinerja program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil sebesar
103,22 % dengan perhitungan :
Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil + Capaian Kinerja Waktu rata" penyelesaian pelayanan pencatatan Sipil
2
=
𝟔𝟓, 𝟒𝟑% + 𝟏𝟒𝟏%
𝟐 𝒙 𝟏𝟎𝟎% = 𝟏𝟎𝟑, 𝟐𝟐%
Jumlah penduduk yang melaksanakan Pencatatan Sipil selama tahun 2017 adalah
sebanyak 17.705 orang, yang terbagi dalam beberapa peristiwa penting, sebagai berikut:
Rata-rata Penyelesaian Pelayanan Pencatatan Sipil adalah
1 Akte Kelahiran : 10 hari
2 Akte Kematian : 2 hari
3 Akte Perkawinan : 2 hari
4 Akte Perceraian : 2 hari
5 Akte Pengangkatan Anak : 2 hari
6 Akte Pengesahan Anak : 2 hari
7 Akte Pengakuan Anak : 2 hari
8 Akte Perubahan Nama : 2 hari
9 Akte Pembatalan Akta : 2 hari
10 Surat Keterangan Lahir Mati : 1 hari
11 Perubahan Peristiwa Penting Lainnya : 1 hari
12 Perubahan Status Kewarganegaraan : 1 hari
13 Pelaporan Kelahiran WNI di Luar Negeri : 1 hari
14 Laporan Perkawinan WNI Di Luar Negeri : 1 hari
15 Legalisir Akta-Akta Pencatatan Sipil : 1 hari
= 32 hari
𝟑𝟐 𝐡𝐚𝐫𝐢
𝟏𝟓 𝐣𝐞𝐧𝐢𝐬 𝐥𝐚𝐲𝐚𝐧𝐚𝐧= 2,13 hari
Tabel 3.6 DATA REALISASI JUMLAH AKTA-AKTA PENCATATAN SIPIL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CILEGON TAHUN 2017
Total Jumlah Akta Kelahiran s/d 29 Des 2017 : 15.996
a. Akta Kelahiran Umum : 4.212
b. Akta Kelahiran Terlambat lebih dari 61 hari : 11.784
a. Faktor Keberhasilan
1. Adanya kegiatan pelayanan langsung dan pendokumentasian akta-akta
pencatatan sipil di 8 kecamatan dan 43 kelurahan se-Kota Cilegon. Kegiatan ini
bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada penduduk untuk mencatatakan
kelahirannya.
2. Adanya Dispensasi dari Menteri Dalam Negeri yang diwujudkan melalui Surat No.
472.11/3444/SJ tentang Pelayanan pencatatan kelahiran bagi anak yang lahir
setelah Undang-Undang No 23 tahun 2006.
3. Pengurusan kepemilikan akta-akta pencatatan sipil tidak dipungut biaya (gratis).
4. Percepatan Peningkatan Akta Kelahiran 0-18 tahun Online antara Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil dengan RSUD, RSIA, RSKM, Bidan Mandiri,
Puskesmas.
5. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait Lintas Sektoral.
b. Hambatan dan Kendala yang dihadapi
1. Kesulitan Masih banyak penduduk yang identitasnya (nama, tempat lahir, tanggal
lahir) di setiap dokumen kependudukannya (KTP, Surat Nikah, KK) terdapat
perbedaan. Hal ini menyulitkan pelaporan pencatatan sehingga petugas
pencatatan sipil menghimbau agar semua data / identitas di setiap dokumen
URAIAN JAN FEB MARET APR MEI JUNI JULI AGS SPT OKT NOV DES JML
1. Akta Kelahiran : 902 1214 1981 1601 1628 740 1362 2291 1080 1255 1118 828 15996
a Akta Kelahiran Umum
309 307 360 336 376 277 338 419 270 462 396 362 4214
b Akta Kelahiran Terlambat lebih dari 61 hari
593 907 1621 1265 1252 463 1024 1872 810 793 722 462 11784
2. Akta Kematian 58 56 80 66 70 43 71 73 42 110 97 87 853
a. Akta kematian umum
45 37 65 54 59 32 45 50 29 82 65 68 631
b. Akta kematian terlambat
13 19 15 12 11 11 26 23 13 28 32 19 222
3. Akta Perkawinan 4 3 1 4 5 2 6 13 4 10 5 3 60
4. Akta Perceraian - - - - - 1 - - - - - - 1
5. Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak
5 - - 3 - - 3 6 3 4 2 2 28
6. Akta Perubahan / Kutipan Kedua
45 34 52 52 47 41 63 61 35 52 67 41 590
7. Pengangkatan Anak / Adopsi
1 - - - - 1 - - - 1 - - 3
8. Perubahan nama 4 - - - 2 - 1 - - 1 - - 8
9. Surat ket Pelaporan LN 1 - 1 - 1 - 3 - - - - - 7
Jumlah 1020 1307 2115 1726 1754 828 1509 2444 1164 1433 1289 957 17546
kependudukan harus sama untuk memudahkan verifikasi data yang menjadi
persyaratan dalam pembuatan akta-akta catatan sipil. Untuk memperbaiki
perbedaan data tersebut diperlukan waktu sehingga dengan demikian terkesan
membuat akta-akta catatan sipil agak sulit.
2. Masih adanya masyarakat yang memiliki persepsi, akta kelahiran hanya
diperlukan oleh anak-anak saja untuk keperluan sekolah dan mencari kerja,
sementara untuk orang yang telah berusia menganggap tidak perlu. Untuk saat
ini banyak penduduk yang sudah berusia mendaftarkan untuk pergi ibadah haji
dan umroh.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya dokumen akte-akte
Pencatatan Sipil.
4. Masih kurang tersosialisasinya perubahan status anak, pewarganegaraan dan
kematian
5. Kurangnya tenaga operator Pencatatan Sipil dan Petugas Register
c. Langkah-langkah Antisipatif yang diambil
1. Adanya kegiatan pelayanan langsung dan pendokumentasian akta-akta
pencatatan sipil di 8 kecamatan dan 43 kelurahan se-Kota Cilegon. Kegiatan ini
bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada penduduk untuk mencatatakan
kelahirannya.
2. Adanya pembinaan teknis pencatatan sipil kepada aparatur Kelurahan,
Kecamatan, bidan pemerintah/swasta, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.
Dalam pembinaan teknis ini dipaparkan tentang pentingnya kepemilikan akta
catatan sipil, prosedur dan tata cara serta persyaratan yang dibutuhkan untuk
melaksanakan pencatatan.
3. Pembinaan teknis ini bertujuan agar aparatur di Kelurahan Kecamatan, bidan
pemerintah / swasta, tokoh masyarakat dan tokoh agama dapat memberikan
informasi kepada penduduk sehingga penduduk dapat memahami pentingnya
memiliki dokumen pencatatan sipil.
4. Adanya sosialisasi perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian yang
bertujuan agar masyarakat Kota Cilegon dengan mudah mengetahui informasi
tentang pentingnya akta-akta pencatatan sipil.
5. Mengusulkan penambahan pegawai pada Disdukcapil untuk dilatih menjadi
operator pencatatan sipil dan petugas register.
3. Meningkatnya Akurasi Database Kependudukan
Target tingkat validasi dan akurasi data kependudukan tahun 2017 sebesar 84,31%
realisasi sebesar 95,55% capaian kinerja sebesar 113,33%.
3.1.3 Program Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Indikator kinerja utama Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan yaitu terwujudnya data base yang akurat, valid dan uptodate. Tingkat
validasi, akurasi, dan up-to-datenya data kependudukan tahun 2017 sebesar 95,55%.
Prosentase tersebut didapat dengan cara perhitungan sebagai berikut:
Tabel 3.7
Cara Perhitungan Indikator Kinerja Program Peningkatan Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan Tahun 2017
Data base kependudukan yang tersimpan pada server SIAK (Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan) dan Server AVIS (Autoreted Vingerprind Identification
System) pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan hasil dari
pelayanan, baik pelayanan pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil yang
difasilitasi melalui Program SIAK online dan SIAK konsolidasi.
Capaian kinerja fasilitasi pelayanan SIAK online, SIAK Konsolidasi baik pelayanan
pendaftaran penduduk, pencatatan sipil maupun pengolahan data kependudukan
melalui program SIAK ditahun 2017 dapat terlaksana dengan baik. Pada pelayanan
pendaftaran penduduk dengan adanya pelaksanaan program penerapan KTP elektronik
telah dilakukan pelayanan perekaman untuk penerapan KTP-el secara masal mulai dari
tahun 2012 sampai tahun 2013, yang kemudian dilanjutkan dengan pelayanan KTP-el
secara regular. Adapun fasilitas pelayanan untuk KTP elektronik yang semula
menggunakan server AVIS belum terkoneksi/ terintegrasi dengan server SIAK, untuk
jaringannya melalui jaringan Indosat yang merupakan tanggung jawab Pusat dalam hal
ini melalui Kementrian Dalam Negeri.
Untuk pelaksanaan pelayanan KTP-el secara regular khusus untuk pencetakannya
dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .
Capaian kinerja tersebut didukung melalui kegiatan Supervisi dan pemeliharaan
SIAK, serta Pembinaan Pelaporan dan Informasi Langsung administrasi kependudukan.
No Kelompok Sasaran
Indikator Cara Perhitungan Keterangan Satuan Indika tor
Target Realisasi
2017 2017
1 Meningkatnya Akurasi database kependudukan
Tingkat Validasi, akurasi, dan up-to-datenya data
Jumlah data terverifikasi terhadap data bermasalah dikali 100 persen
463.821
485.432𝑥100%=95,55% % 84,31 95,55
Tabel 3.8
Data Capaian Kinerja Program Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan Tahun 2017
a.Faktor-Faktor Keberhasilan
Peningkatan Kinerja Bidang Data dan Informasi dapat dipengaruhi oleh faktor
- faktor:
1. Adanya Pengadaan peralatan jaringan Komunikasi SIAK.
2. Adanya Pembinaan Tenaga Pengelola SIAK baik di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil maupun Kecamatan.
3. Adanya pembangunan Tower Wireless SIAK.
4. Adanya Koordinasi antara tenaga pengelola SIAK di tingkat Dinas dan
Kecamatan.
5. Adanya kesadaran pengamanan dan penjagaan tenaga pengelola SIAK
terhadap jaringan komunikasi Tower SIAK.
6. Adanya Palayanan Langsung Mobil Keliling (Jemput Bola) sehingga
memungkinkan penduduk bisa melakukan perekaman KTP-el di tempat.
b. Hambatan dan Kendala serta Masalah yang dihadapi
Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam peningkatan kinerja pada
program Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan adalah :
1. Jaringan SIAK sering terganggu karena faktor alam dan cuaca, Human Error
serta sering terjadinya trouble pada jaringan indosat untuk pelayanan KTP-el
yang mengakibatkan kerusakan pada peralatan KTP-el di Dinasdan di 8
Kecamatan
Uraian Keterangan
• Terlaksananya Pemeliharaan Tower Wireles Jaringan Komunikasi SIAK dan server.
10 titik
• Terlaksananya Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan komunikasi SIAK dan server.
1 paket
• Terlaksananya Belanja Suku cadang pakai habis. 1 paket
• Terlaksananya Pembinaan Terhadap Tenaga Pengelola SIAK : 1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2. Kecamatan
5 orang
24 orang
• Terlaksananya Pembuatan dan Penyusunan : 1. Buku Induk Penduduk (BIP)
43 Buku
• Terlaksananya pembinaan terhadap petugas administrasi pelaporan Laporan Mati Pindah Datang (LAMPID) 1. Laporan Kegiatan 2. Perekaman KTP-el (Jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman terhadap jumlah penduduk wajib KTP dikali 100%)
1 dokumen
89,95%
2. Sarana pendukung untuk pengelolaan dan pengolahan data kependudukan
masih kurang.
3. KurangnyaTenaga pengelola SIAK baik secara kualitas maupun kuantitas.
c. Langkah-Langkah Penyelesaian Masalah yang dihadapi
1. Melaksanakan supervisi dan pemeliharaan SIAK secara berkala dan
kontinyu/rutinserta melakukan koordinasi dengan indosat melalui Dirjen
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Serta
melakukan inventarisasi peralatan KTP-el yang rusak untuk di perbaiki yang
dikordinasikan melalui Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian
Dalam Negeri.
2. PeningkatanSarana pendukung untuk pengelolaan dan pengolahan data
kependudukan.
3. Menambah tenaga operator pengelola SIAKserta melaksanakan pembinaan
terhadap tenaga pengelola SIAK secara kontinyu.
4. Meningkatkan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Inovasi Pelayanan
Cakupan kerjasama pemanfaatan data kependudukan terhadap target instansi sebesar
6,67% pada tahun 2017 terealisasi 100% dari target 15 instansi sampai dengan
target renstra tahun 2016-2021. Capaian kinerjanya sebesar 100%.
3.1.4 Program Peningkatan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
Indikator kinerja utama peningkatan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan
yaitu tingkat ketersediaan dokumen analisis pelayanan kependudukan tahun 2017 dari
target 25% belum ada realisasi dikarenakan belum tersedianya anggaran, sudah
diusulkan tetapi belum diakomodir pada tahun 2017.
Sedangkan cakupan kerjasama pemanfaatan data kependudukan terhadap target
instansi adalah sebesar 6,67 realisasi kerjasama dengan Instansi terkait sampai dengan
tahun 2017 sebanyak 15 instansi dari target renstra sampai dengan tahun 2021 (15
instansi) 100% atau capaian kinerjanya sebesar 100%, dihitung dari cakupan
kerjasama pemanfaatan data kependudukan terhadap target instansi.
Tabel 3.9
Cara Perhitungan Indikator Kinerja Program Peningkatan Pemanfaatan Data dan Inovasi
Pelayanan Tahun 2017
Bidang Peningkatan dan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah bidang baru sesuai amanat Peraturan
Pemerintah No. 18 Tahun 2016 dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Berdasarkan hal tersebut diatas terdapat beberapa Hambatan dan kendala yang
dihadapi dalam peningkatan kinerja pada program peningkatan pemanfaatan data dan
inovasi pelayanan adalah :
1. Terbatasnya dana anggaran
2. Kurangnya SDM
3. Ruang kerja yang tidak memadai
a. Langkah-Langkah Penyelesaian Masalah yang dihadapi
1. Penambahan Anggaran
2. Mengusulkan penambahan pegawai
3. Mengusulkan penambahan ruangan yang memadai
b. Faktor - Faktor Keberhasilan
Peningkatan Kinerja Bidang Peningkatan Pemanfaatan Data dan Inovasi
Pelayanan telah melaksanakan (kerjasama) Mou dengan lintas sektoral (15
instansi) sehingga dapat meningkatkan percepatan pelayanan publik khususnya
dokumen kependudukan.
3.2 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dalam tabel realisasi anggaran diatas, realisasi belanja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2017 mencapai Rp. 9.513.873.509,00 (Sembilan
No Kelompok Sasaran
Indikator Cara Perhitungan Keterangan Satuan Indika tor
Target Realisasi
2017 2017
1 Meningkatnya Kerjasama Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
Tingkat ketersediaan dokumen analisis pelayanan kependudukan
Jumlah jenis dokumen analisis kependudukan terhadap jumlah target sampai tahun 2021 (20 dokumen)
0
20𝑥100% = 0% % 25 0
Cakupan kerjasama pemanfaatan data kependudukan terhadap target instansi
Jumlah isntansi yang melaksanakan kerjasama terhadap jumlah target instansi (15 instansi)
15
15𝑥100% = 100% 6,67 100
Milyar Lima Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus
Sembilan Rupiah) atau sebesar 93,87% dari jumlah anggaran Rp. 10.135.081.426,00
(Sepuluh Milyar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua
Puluh Enam Rupiah) dan sisa anggaran yang tidak terealisasi merupakan efisiensi
anggaran.
Realisasi belanja tidak langsung pada periode Tahun Anggaran 2017 sebesar
Rp. 4.451.055.590,00 atau mencapai 94,31% dari pagu anggaran sebesar Rp.
4.719.516.826,00.
Realisasi belanja langsung pada periode Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.
5.027.777.919,00 atau mencapai 92,84% dari pagu anggaran sebesar Rp.
5.415.564.600,00.
Dari data formulir pengukuran kinerja (PK), jumlah realisasi anggaran kegiatan di bidang
Pendaftaran Pelayanan Kependudukan mencapai Rp. 508.709.000 atau terealisasi
99,69% dari pagu anggaran sebesar Rp. 510.294.000,00. Adapun jumlah realisasi
anggaran kegiatan di bidang Pencatatan Sipil sebesar Rp. 286.603.000,00 atau
mencapai 99,90% dari pagu anggaran sebesar Rp. 286.890.000,00. Sedangkan
jumlah realisasi anggaran kegiatan di bidang Peningkatan Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan sebesar Rp. 603.071.000,00 atau 95,02% dari pagu
anggaran sebesar Rp. 634.675.000,00. Serta jumlah realisasi anggaran kegiatan di
bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan sebesar Rp. 266.772.000,00 atau
93,87% dari pagu anggaran sebesar Rp. 269.842.000,00.
3.3 Realisasi Anggaran
Hambatan yang di dapat oleh pengelolah keuangan pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Cilegon selama proses pencairan anggaran adalah ada beberapa
kegiatan pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan sehingga
sedikit mengganggu jadwal kegiatan lain yang sudah di rencanakan.
Meskipun demikian penggunaan dana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil telah di lakukan seefektif mungkin sesuai dengan kebutuhan menurut prioritasnya.
Untuk mendukung semua pelaksanaan program seperti yang diuraikan sebelumnya
telah dimanfaatkan dana-dana yang bersumber dari APBD Kota Cilegon dengan realisasi
keuangan sebagai berikut:
Tabel 3.10
Realisasi Anggaran
Program/Kegiatan Jumlah
anggaran
Realisasi Sisa/Lebih %
PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- -
- -
- -
BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG • Belanja Pegawai
10.135.081.426 4.719.516.826
4.719.516.826
9.513.873.509 4.451.055.590
4.451.055.590
736.945.664 457.922.199
457.922.199
93,87 94,31 94,31
BELANJA LANGSUNG RUTIN DINAS • Belanja Pegawai
• Belanja Barang dan Jasa • Belanja Modal
5.415.564.600
1.087.350.000
3.407.039.600 921.175.000
5.027.777.919
976.900.250
3.154.289.169 896.588.500
387.786.681
110.449.750
252.750.431 24.586.500
92,84 89,84 92,58 97,33
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK • Penatausahaan Pendaftaran Penduduk • Pengawasan Dokumen Kependudukan
Orang Asing • Pelayanan Langsung Dokumen Pendaftaran
Penduduk
510.294.000
211.876.000 102.508.000
195.910.000
508.709.000
211.876.000 102.508.000
194.325.000
1.585.000
0 0
1.585.000
99,69
100 100
99,19
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL • Pelayanan langsung & pendokumentasian
akta-akta kelahiran • Pembinaan teknis pencatatan perkawinan
dan perceraian • Sosialisasi perubahan status anak,
pewarganegaraan dan kematian
286.890.000
136.640.000
85.000.000
65.250.000
286.603.000
136.640.000
84.813.000
65.150.000
287.000
0
187.000
100.000
99,90
100
99,78
99,85
PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN
INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN • Pemeliharaan SIAK • Pengelolaan SIAK • Pelaporan dan Penyusunan Buku Induk
Penduduk
634.675.000
326.425.000 225.250.000
83.000.000
603.071.000
313.521.000 222.400.000
67.150.000
31.604.000
12.904.000 2.850.000
15.850.000
93,87
96,05 98,73
80,90
PROGRAM PENINGKATAN PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN • Kegiatan Sosialisasi Kerjasama
Penyelenggaraan Dokumen Kependudukan • Kegiatan Promosi Pelayanan Publik
Dokumen Kependudukan • Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan
269.842.000
79.132.000
119.275.000
71.435.000
266.772.000
78.532.000
116.805.000
71.435.000
3.070.000
600.000
2.470.000
0
93,87
99,24
97,93
100
RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA CILEGON
TAHUN 2017
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1 Meningkatnya Kompetensi dan Profesionalisme SDM Aparatur
Penilaian LAKIP 7
Tingkat Maturitas SPIP 2
Kinerja Pegawai 80
2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Tertib Administrasi Kependudukan
Indeks Kepuasan Masyarakat pada urusan non-pelayanan dasar
100%
Proporsi kepemilikan KTP bagi penduduk yang berusia 17 tahun atau sudah menikah
2 hari
Persentase penduduk yang memiliki Akta Kelahiran
60%
3 Meningkatnya Akurasi Database Kependudukan
Tingkat validasi dan akurasi data kependudukan
100%
4 Meningkatkan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Inovasi Pelayanan
Tingkat Ketersediaan Dokumen Analisis Pelayanan Kependudukan
3 hari
Cakupan kerjasama pemanfaatan data kependudukan terhadap target instansi
100%
Cilegon, 2015 Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Cilegon
S O L E H, SE NIP.19590526 198303 1 004
PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA CILEGON
TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : H.SOLEH, SE
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA Nama : Drs. H. EDI ARIADI, M.Si Jabatan : Plt. Walikota Cilegon
Selaku atasan langsung PIHAK KEDUA Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja Yang Seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA
Drs. H. EDI ARIADI, M.Si
Cilegon , Januari 2017 PIHAK PERTAMA
H.SOLEH, SE Pembina Utama Muda
NIP. 19590526 198303 1 004
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS PENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CILEGON
No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1
Meningkatnya kompetensi dan
profesionalisme SDM aparatur
Penilaian LAKIP 7 (skor)
Tingkat Maturitas SPIP 2%
Kinerja Pegawai 80 (skor)
2
Meningkatnya kualitas pelayanan
dan tertib Administrasi
Kependudukan
Indeks Kepuasan Masyarakat pada
urusan non-pelayanan dasar
80%
Proporsi kepemilikan KTP bagi penduduk
yang berusia 17 tahun atau sudah
menikah
99,50%
Persentase penduduk yang memiliki
Akta Kelahiran 60%
3 Meningkatnya Akurasi Database
Kependudukan
Tingkat validasi dan akurasi data
kependudukan
84,31%
4
Meningkatkan Pemanfaatan Data
Kependudukan dan Inovasi
Pelayanan
Tingkat Ketersediaan Dokumen Analisis
Pelayanan Kependudukan 25%
Cakupan kerjasama pemanfaatan data
kependudukan terhadap target instansi 6,67%
Cilegon , Januari 2017
Plt. WALIKOTA CILEGON KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA CILEGON
Drs. H. EDI ARIADI, M.SI H. SOLEH, SE
NIP.19590526 198303 1 004
TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Peni la ian LAKIP - - - 7 (skor) 62,24 8,89 Has i l eva luas i Inspektorat Kota Ci legon
Tingkat Maturi tas SPIP - - - 2% 2,63% 131,35% Has i l peni la ian BPKP perwaki lan Prov. Banten
Kinerja Pegawai - - - 80 (Skor) 90 112,5Skor rata-rata seluruh kinerja pegawai (SKP)
Disdukcapi l Kota Ci legon
Indeks Kepuasan Masyarakat pada urusan
non-pelayanan dasar- - - 80% 75,87% 94,84%
Indeks kepuasan masyarakat dini la i oleh
konsultan akaemis i bidang pelayanan publ ik
Propors i kepemi l ikan KTP bagi penduduk
yang berus ia 17 tahun atau sudah
menikah
- - - 99,50% 109,70% 110,25%Jumlah KTP-el yang di terbitkan pada tahun n
terhadap jumlah penduduk wajib KTP pada
tahun n
Persentase penduduk yang memil iki Akta
Kelahiran- - - 60% 39,26% 65,43%
Jumlah penduduk yang memil iki akta
kelahiran pada tahun n terhadap jumlah
penduduk pada tahun n
3
Meningkatnya Akuras i
Database
Kependudukan
Tingkat va l idas i dan akuras i data
kependudukan - - - 84,31% 95,55% 113,33%
Data terveri fikas i dan va l idas i pada tahun n
terhadap anomal i (data bermasalah) pada
tahun n
Tingkat Ketersediaan Dokumen Anal is is
Pelayanan Kependudukan- - - 25% 0% 0%
Jenis dokumen anal is is kependudukan yang
dikeluarkan sampai dengan tahun n terhadap
jumlah target sampai tahun n
Cakupan kerjasama pemanfaatan data
kependudukan terhadap target instans i- - - 6,67% 100% 100,00%
Jumlah instans i yang melaksanakan
kerjasama sampai tahun n terhadap jumlah
target instans i sampai tahun n (15 instans i )
2
KETERANGANTAHUN 2017TAHUN 2016
PERBANDINGAN REALISASI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR
Meningkatnya
Kompetens i dan
Profes ional isme SDM
Aparatur
Meningkatnya Kual i tas
Pelayanan dan Tertib
Adminis tras i
Kependudukan
1
Meningkatkan
Pemanfaatan Data
Kependudukan dan
Inovas i Pelayanan
4
Cilegon, Desember 2017
NIP.19590526 198303 1 004
H.SOLEH, SE
Kota Cilegon
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
RENCANA AKSI AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CILEGON TAHUN 2018
NO Tahapan
Kegiatan/aksi
Status
Penanggung jawab Anggaran Jan
Feb
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agst
Sept Okt Nov Des Suda
h Belu
m
1
Penyusunan sk tim penyusunan cascading perjanjian kinerja eselon II, esselon III, dan Eselon IV.
√ KASUBAG
PERENCANAAN
APBD
− − − − − − − − − − − −
2
Penyusunan mekanisme / SOP pengumpulan data kinerja, penyusunan laporan kinerja dan penyampaian laporan kinerja
√ KASUBAG
PERENCANAAN − − − − − − − − − − − −
3 Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja bidang
√
KASUBAG PERENCANAAN
4 Pelayanan Langsung Dokumen Pendaftaran Penduduk
√
KASI IDENTITAS PENDUDUK
5
Pengawasan Dokumen Kependudukan Orang Asing
√
KASI PENDATAAN PENDUDUK
6 Penatausahaan Pendaftaran Penduduk
√
KASI PENDATAAN PENDUDUK
7
Pembinaan Pencatatan Perkawinan, Perceraian, dan Pelayanan Langsung Akta Perkawinan
√
KASI PERKAWINAN DAN PERCERAIAN
8
Sosialisasi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan, dan Kematian
√
KASI PERUBAHAN STATUS ANAK,
PEWARGANEGARAAN, dan KEMATIAN
9 Sosialisasi Dan Propaganda Akta-Akta Pencatatan Sipil
√
KASI PERUBAHAN STATUS ANAK,
PEWARGANEGARAAN, dan KEMATIAN
10 Pemeliharaan SIAK √
KASI SISTEM INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
11 Pembinaan dan Penyusunan Buku Induk Penduduk
√
KASI TATA KELOLA DAN SDM
TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI
Ditetapkan di Cilegon
Pada tanggal Maret 2018
Plt.WALI KOTA CILEGON
DRS.H.EDI ARIADI,M.SI
Recommended