View
101
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Perencanaan Strategis | 1
BAB I
PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang Masalah
Pembangunan nasional (menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004)
adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka
mencapai tujuan bernegara. Untuk melaksanakan pembangunan nasional, maka
diperlukan adanya penyusunan suatu sistem perencanaan pembangunan nasional
untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka
menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan
masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.
Sebagai salah satu unsur penyelenggara negara di tingkat daerah, Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM) Provinsi Jawa Tengah wajib menyusun salah satu dari sistem perencanaan
pembangunan nasional yakni dalam bentuk Renstra (perencanaan strategis) SKPD.
Perencanaan strategis SKPD atau Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan
Kerja Perangkat Daerah untuk periode lima tahun yang memuat tentang visi, misi,
tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya. Sedangkan yang dimaksud Renstra Dinas Koperasi dan UMKM
di sini adalah dokumen perencanaan pembangunan Koperasi dan UMKM periode
lima tahun terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan 2018. Perencanaan strategis ini
tidak menjanjikan akan prediksi masa depan secara akurat. Namun dengan adanya
Renstra-SKPD ini, pemikiran Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah
akan masa depannya akan menjadi lebih jelas. Visi, misi, dan hal-hal yang
dilakukannya juga akan lebih berorientasi jangka panjang.
Renstra-SKPD Dinas Koperasi dan UMKM ini disusun dengan maksud
memberikan arah dan pedoman pembangunan Koperasi dan UMKM bagi para
pemangku kepentingan, baik unsur pemerintah, KUMKM, dan masyarakat agar lebih
efektif, efisien, terpadu dan berkesinambungan. Tujuan penyusunan rencana
strategis Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai
pedoman dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah lima tahun ke depan,
untuk mengarahkan pemberdayaan Koperasi dan UMKM oleh para pemangku
Perencanaan Strategis | 2
kebijakan, gerakan Koperasi dan UMKM serta masyarakat luas, serta untuk
mengarahkan peran Koperasi dan UMKM dalam pengentasan kemiskinan dan
pengangguran.
Penyusunan Renstra-SKPD Dinas Koperasi dan UMKM ini berpedoman pada
RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah dan melibatkan stakeholder dalam forum-forum
SKPD Dinas Koperasi dan UMKM maupun dalam forum musrenbang RPJMD
Provinsi Jawa Tengah agar tidak hanya menciptakan dokumen Renstra Dinas
Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah yang disusun secara sistematis, terarah,
terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, namun juga dapat menjadi
dokumen penyokong keberhasilan pembangunan Nasional yang transparan,
akuntabel, dan dapat dipercaya demi kesejahteraan masyarakatnya seperti yang telah
diamanatkan oleh Undang-Undang.
I.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan
permasalahan sebagai berikut:
1. Sudah sesuaikah Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah
dengan teori (ketentuan yang berlaku) atau belum ?
2. Bagaimana kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah ?
I.3 Tujuan
Laporan analisis Renstra ini bertujuan untuk:
1. Mengetahui sudah sesuaikah Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi
Jawa Tengah dengan teori (ketentuan yang berlaku) atau belum.
2. Mengetahui bagaimana kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa
Tengah.
1.4 Waktu
Waktu kegiatan kunjungan dan penelitian di Dinas Koperasi dan UMKM
Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 pukul
08:00 WIB sampai dengan selesai.
Perencanaan Strategis | 3
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
II.1 Pengertian Perencanaan Strategis
Pengertian Renstra yang diambil dari beberapa sumber antara lain sebagai
berikut :
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 ayat (7)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
Menurut Osborne dan Gaebler
Perencanaan strategis adalah proses penelitian situasi yang sedang
berlangsung serta arah ke masa depan dari suatu organisasi dan masyarakat,
penetapan sasaran, pengembangan strategi untuk mencapai sasaran tersebut, serta
pengukuran hasil.
Menurut wikipedia
Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk
menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan
sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi
ini. Berbagai teknik analisis bisnis dapat dgunakan dalam proses ini, termasuk analisis
SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), PEST (Political, Economic,
Social, Technological), atau STEER (Socio-cultural, Technological, Economic,
Ecological, Regulatory).
Perencanaan Strategis | 4
II.2 Tahap Penyusunan Renstra-SKPD
Peyusunan Renstra-SKPD harus melalui tahapan sebagai berikut :
1. Tahap Persiapan
a. Orientasi Renstra-SKPD
b. Pembentukan tim penyusunan Renstra-SKPD
c. Penyusunan rencana kerja penyiapan dokumen Renstra SKPD
2. Tahap Penyusunan Rancangan Awal SKPD
a. Pengumpulan data/informasi kondisi pelayanan SKPD
b. Penyusunan profil pelayanan SKPD dan prediksi jangka menengah
c. Tupoksi SKPD
d. Perumusan visi dan misi SKPD
e. Evaluasi Renstra SKPD periode lalu
f. Review Renstra K/L dan Renstra Provinsi
g. Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan
h. Perumusan program (SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan)
i. Pembahasan forum SKPD
j. Penyusunan dokumen rancangan Renstra SKPD
3. Tahapan Penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPD
a. Penyusunan rancangan akhir dokumen Renstra SKPD
b. Penyusunan naskah akademis rancangan Perka SKPD
II.3 Sistematika Penulisan Renstra-SKPD
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 40 ayat (4)
sistematika penulisan Renstra-SKPD secara umum paling sedikit mancakup :
a) pendahuluan;
b) gambaran pelayanan SKPD;
c) isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
d) visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan;
e) rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan
pendanaan indikatif; dan
f) indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
Perencanaan Strategis | 5
Secara lebih spesifik lagi sistematika penulisan Renstra-SKPD antara lain
adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan
tujuan, serta sistematikan penulisan.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
Menjelaskan mengenai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD, serta Tantangan
dan Peluang Pembangunan KUMKM.
BAB III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI,
Menjelaskan mengenai Identifikasi permasalahan pelayanan SKPD,
Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah, Telaah Renstra Kementerian
Koperasi dan UKM RI, serta penentuan isu strategis.
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN
Menjelaskan mengenai Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran
Jangka menengah SKPD, serta Strategi dan Kebijakan SKPD.
BAB V INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD
Menjelaskan mengenai indikator kinerja SKPD yang menunjukkan
kinerja yang akan dicapai SKPD lima tahun mendatang untuk
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
BAB VI PENUTUP
Perencanaan Strategis | 6
II.4 Dasar Hukum Analisis Renstra Dinas Koperasi dan UMKM
Provinsi Jawa Tengah
Dalam rangka menganalisis Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi
Jawa Tengah, peraturan perundangan yang digunakan sebagai acuan terutama adalah :
a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
c) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa
Jengah Tahun 2008-2013.
d) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa
Tengah.
Perencanaan Strategis | 7
BAB III
RENSTRA DINAS KOPERASI DAN UMKM
PROVINSI JAWA TENGAH
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah
dibentuk berdasarkan:
1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2008 Tentang
Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2.
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 ).
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2008 Tentang
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2008 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.
III.1 Gambaran Pelayanan SKPD
III.1.1 Tugas
Berdasarkan Pergub Nomor 67 tahun 2008 Bab II, Bagian Pertama tentang
Penjabaran , Tugas Pokok dan Fungsi, pasal 2 disebutkan bahwa Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan
pemerintahan daerah bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
berdasarkan asas otonomi daerah, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan.
III.1.2 Fungsi
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
diatas, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :
Perencanaan Strategis | 8
1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil
dan Menengah.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang
koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah
3. Pembinaan dan fasilitasi bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah lingkup provinsi dan kabupaten/kota
4. Pelaksanaan tugas di bidang kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro
Kecil dan Menengah, pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah serta pemberdayaan koperasi simpan pinjam lingkup Provinsi
dan Kabupaten/Kota
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Koperasi dan Usaha Mikro
Kecil dan Menengah lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota
6. Pelaksanaan kesekretariatan dinas
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan
fungsinya
III.1.3 Struktur Organisasi
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas menurut pasal 5
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 tahun 2008;
1. Kepala Dinas membawahkan :
a. Sekretariat
b. Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
c. Bidang pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
d. Bidang Pemberdayaan Koperasi
e. Bidang Pemberdayaan Koperasi Simpan Pinjam
f. UPTD
g. Kelompok Jabatan Fungsional,
2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Perencanaan Strategis | 9
3. Bidang-bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
4. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi.
5. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin
oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua kelompok dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Dari penjelasan diatas, dapat diuraikan tugas dan fungsi masing bagian
sebagai berikut :
a. Sekretariat
1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan
kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas
secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang
program, keuangan, umum dan kepegawaian.
2. Sekretariat mempunyai fungsi :
a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu,
pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang program.
b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu,
pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan.
c) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan,
pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu,
pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan
kepegawaian.
d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Perencanaan Strategis | 10
b. Bidang Kelembagaan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.
1. Bidang Kelembagaan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan
Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan
kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang organisasi
dan badan hukum, dan pengawasan.
2. Bidang Kelembagaan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan
Menengah mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan di bidang organisasi dan badan hukum;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan di bidang pengawasan;
c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
c. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.
1. Bidang pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis,
pembinaan dan pelaksanaan di bidang produksi, pemasaran dan
jaringan usaha.
2. Bidang pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah mempunyai
fungsi :
a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan di bidang produksi;
b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan di bidang pemasaran dan jaringan usaha;
c) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Perencanaan Strategis | 11
d. Bidang Pemberdayaan Koperasi.
1. Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di
bidang koperasi pertanian dan koperasi non pertanian.
2. Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan di bidang koperasi pertanian;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,pembinaan dan
pelaksanaan di bidang koperasi non pertanian;
c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
e. Bidang Pemberdayaan Koperasi Simpan Pinjam.
1. Bidang Pemberdayaan Koperasi Simpan Pinjam mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan dibidang jaringan dan permodalan, dan pengembangan
dan kesehatan.
2. Bidang Pemberdayaan Koperasi Simpan Pinjam mempunyai fungsi :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan di bidang jaringan dan permodalan;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
pelaksanaan di bidang pengembangan dan kesehatan;
c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
f. UPTD Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM
Berdasarkan Pergub Nomor 41 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah Provinsi Jawa Tengah terdapat Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai
Pelatihan Koperasi dan UMKM (UPTD Balatkop dan UMKM) yang mempunyai
Perencanaan Strategis | 12
tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan
teknis penunjang Dinas di bidang pelatihan koperasi dan usaha mikro kecil dan
menengah. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, UPTD Balatkop dan UMKM
menyelenggarakan fungsi :
1. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengkajian,
pengembangan dan penyelenggaraan pelatihan.
2. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pengkajian,
pengembangan dan penyelenggaraan pelatihan.
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pelatihan koperasi dan
usaha mikro kecil dan menengah.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Adapun Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Balai
Pelatihan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :
1. Kepala Balai
2. Subbagian Tata Usaha
3. Seksi Pengkajian dan Pengembangan
4. Seksi Penyelenggara
5. Kelompok Jabatan Fungsional
Dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan
bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM.
Dari penjelasan diatas dapat diuraikan tugas dan fungsinya sebagai berikut :
1. Kepala Balai mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi.
2. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan
perlengkapan.
3. Seksi Pengkajian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pengkajian dan pengembangan
pelatihan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.
Perencanaan Strategis | 13
4. Seksi Penyelenggara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan
pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pelatihan koperasi dan usaha mikro
kecil dan menengah.
5. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan
sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
6. Dalam melaksanakan tugasnya kelompok jabatan fungsional
dikoordinasikan oleh Kepala Seksi dan secara administratif
dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.
7. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional
yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan
bidang keahliannya.
8. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
kerja.
9. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
10. Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
III.1.4 Sumber Daya Dinas KUMKM Provinsi Jawa Tengah
III.1.4.1 Sumber Daya Pegawai
Jumlah pegawai/personil Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah
sebanyak 148 orang terdiri dari :
Pegawai Negeri Sipil : 145 orang
Pekerja Harian Lepas : 3 orang
Perencanaan Strategis | 14
Tabel 2.1. Kekuatan Personil PNS Menurut Golongan
Tabel 2.2. Kekuatan Personil PNS Menurut Pendidikan
PENDIDIKAN PRIA WANITA JUMLAH
SD 8 orang 1 orang 9 orang
SMP 7 orang 1 orang 8 orang
SMA 23 orang 13 orang 36 orang
D III 4 orang 3 orang 7 orang
S1 34 orang 27 orang 61 orang
S2 13 orang 11 orang 26 orang
JUMLAH 89 orang 56 orang 145 orang
Tabel 2.3. Struktur Esselon PNS Menurut Jenis Kelamin
PENDIDIKAN PRIA WANITA JUMLAH
Esselon II 1 orang - 1 orang
Esselon III 3 orang 3 orang 6 orang
Esselon IV 8 orang 6 orang 14 orang
JUMLAH 12 orang 9 orang 21 orang
Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah memperoleh alokasi 1
(satu) orang widyaiswara yang ditempatkan pada UPTD Balaktop untuk mendukung
pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat KUMKM. Selain
itu untuk meningkatkan kenyamanan dan mendukung pelayanan perkantoran, Dinas
Koperasi dan UMKM menggunakan jasa dari penyedia jasa (outsourcing) untuk
tenaga kebersihan sebanyak 9 orang serta tenaga keamanan sebanyak 14 orang.
GOLONGAN PRIA WANITA JUMLAH
Golongan I 7 orang - 7 orang
Golongan II 18 orang 5 orang 23 orang
Golongan III 58 orang 44 orang 102 orang
Golongan IV 6 orang 7 orang 13 orang
JUMLAH 89 orang 56 orang 145 orang
Perencanaan Strategis | 15
III.1.4.2 Aset Tetap
Sedangkan untuk aset tetap yang dimiliki Dinas Koperasi dan UMKM
Provinsi Jawa Tengah ditampilkan dalam tabel 2.4.
Tabel 2.4. Tanah dan Gedung Yang Dimiliki
a.
III.1.4.3 Aset Bergerak
Untuk aset bergerak pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah
ditampilkan dalam tabel 2.5.
NO URAIAN LUAS
1
2
Tanah 6 (enam) bidang terdiri dari
a. Tanah Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa
Tengah
b. Tanah UPTD Balatkop 1
c. Tanah UMKM Center
d. Tanah UPTD Balatkop 2
e. Tanah PLUT KUMKM di Ds Dukuh Waluh Kec.
Kembaran Kab. Banyumas
f. Tanah di Ds. Dawuhan Kab. Banyumas
Bangunan Gedung 5 unit terdiri dari
a. Bangunan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi
Jawa Tengah
b. Bangunan Balatkop
c. Bangunan UMKM Center
d. Bangunan PLUT KUMKM di Ds. Dukuh Waluh
Kec. Kembaran Kab. Banyumas
e. Bangunan di Ds. Dawuhan Kab. Banyumas
3.243 M2
5.500 M2
2.617 M2
2.320 M2
927 M2
480 M2
1.486 M2
3.367 M2
1.650 M2
654 M2
120 M2
Perencanaan Strategis | 16
Tabel 2.5. Kendaraan Bermotor Yang Dimiliki
NO URAIAN JUMLAH
1
2
3
Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) sejumlah 10 (sepuluh)
unit terdiri dari :
a. Honda Civic VTI Tahun 2001 (H 54)
b. Toyota Kijang LGX Tahun 2004 (H 9504 VR)
c. Toyota Innova G Diesel Tahun 2005 (H 9501 GR)
d. Toyota Avansa 1300 G Tahun 2010 (H 9501 HG)
e. Toyota Avansa 1300 G Tahun 2010 (H 9501 FR)
f. Toyota Innova Tahun 2011 (H 9506 CG)
g. Toyota Innova Tahun 2011 (H 9506 KG)
h. Toyota Innova Tahun 2011 (H 9506 PR)
i. Toyota Innova Tahun 2011 (H 9506 GZ)
j. Toyota Avanza Veloz Tahun 2013 (H 9529 ZR)
Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) sejumlah 50 (lima puluh)
unit terdiri dari
a. Di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah
b. Di Kota / Kabupaten Se Jateng
Kendaraan Bermotor Roda 3 (tiga) di Kabupaten / Kota Se
Jawa Tengah
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
1 unit
9 unit
41 unit
25 unit
III.1.4.4 Aset Lainnya
Selain aset tetap dan bergerak, guna memperlancar pelaksanaan tugas dan
pelayanan bagi masyarakat KUMKM, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa
Tengah juga memiliki berbagai aset pendukung lainnya seperti yang tercantum dalam
Buku Aset Dinas.
Perencanaan Strategis | 17
III.1.5 Kinerja Pelayanan Dinas KUMKM Provinsi Jawa
Tengah
Terkait sektor Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, perkembangan
jumlah koperasi di Jawa Tengah selama periode 2008 2013 mengalami
pertumbuhan positif. Pada 2008 Jumlah Koperasi sebanyak 17.617 unit dan
meningkat 9.512 unit (53,99%) menjadi 27.129 unit pada triwulan III 2013, dengan
jumlah koperasi aktif mencapai 21.643 unit atau meningkat sebanyak 9.217 unit
(74,18%), dengan proporsi koperasi tidak aktif semula 29,47% turun menjadi
20,22% pada September 2013. Berikut disajikan perkembangan jumlah koperasi,
koperasi aktif, dan koperasi tidak aktif dalam gambar 2.3.
Pertumbuhan jumlah koperasi ini juga diikuti dengan peningkatan jumlah
anggota koperasi, dimana semula 4.576.355 orang pada 2008, menjadi 6.379.895
orang pada bulan September 2013, meningkat 39,41 %, atau sebanyak 1.803.540
orang. Gambar 2.4. menyajikan perkembangan jumlah anggota koperasi dari 2008
2013.
Perencanaan Strategis | 18
Peningkatan jumlah koperasi ini juga turut menyerap tenaga kerja,
terutama pada sektor manajerial dan jasa. Bila pada tahun 2008 jumlah tenaga
kerja koperasi baru sebanyak 51.048 orang, maka per September 2013 koperasi
mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 115.868 orang, meningkat 126,98%
atau 64.820 orang. Berikut disajikan perkembangan penyerapan tenaga kerja oleh
koperasi pada gambar 2.5.
Sedangkan untuk omzet dan aset Koperasi juga mengalami pertumbuhan
yang cukup signifikan. Apabila omzet Koperasi pada 2008 baru sebesar Rp. 11,179
Perencanaan Strategis | 19
trilyun maka tahun 2012 telah tumbuh hampir 2 kali lipat atau 195,91%, sebesar
Rp. 33,080 trilyun. Demikian juga aset Koperasi juga mengalami pertumbuhan yang
mengagumkan, bila pada 2008 baru sebesar Rp. 8,320 trilyun , maka pada
September 2013 menjadi Rp. 31,547 trilyun atau tumbuh sebesar 239,17%.
Gambar 2.6. menyajikan perkembangan omzet dan aset Koperasi selama 2008
2013.
Sedangkan jumlah UMKM yang telah dibina juga mengalami peningkatan.
Pada 2008 jumlah UMKM sebanyak 64.294 UMKM dan meningkat sebanyak
24.211 UMKM (37,66%) menjadi 88.505 UMKM pada triwulan III 2013, dengan
penyerapan tenaga kerja pada 2008 sebesar 264.762 orang menjadi 422.552 orang
atau meningkat 191.768 orang (72,43%). Aset UMKM mengalami pertumbuhan
yang signifikan, pada 2008 Aset UMKM sebesar Rp. 3,976 trilyun, dan pada
triwulan III 2013 sebesar Rp. 8,403 trilyun atau meningkat Rp. 5,128 trilyun
(128,97%), dengan Omset semula Rp. 9,572 trilyun menjadi Rp. 18,972 trilyun
pada 2012, atau meningkat sebanyak Rp 9,445 trilyun (99,14%). Berikut
disajikan dalam gambar 2.7 data UMKM binaan Dinas Koperasi dan UMKM
Provinsi Jawa Tengah.
Perencanaan Strategis | 20
Gambar 2.7
Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) 2008 2013, pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah
terdapat 19 (sembilan belas) indikator RPJMD dimana hingga triwulan III 2013
telah tercapai seluruhnya. Berikut disajikan secara lengkap capaian indikator RPJMD
2008 2013 pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah dalam tabel
2.6.
Perencanaan Strategis | 21
Dari tabel 5 dapat dilihat terdapat beberapa indikator yang capaiannya jauh
melebihi target, yaitu :
1. Indikator Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah, dimana target sebesar 1.750
Sertifikat, hingga triwulan III 2013 telah tercapai 6.085 Sertifikat. Tingginya
capaian ini disebabkan adanya dukungan dari Kementerian Koperasi dan UKM RI,
Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pertanahan Nasional dalam bentuk
kesepakatan bersama sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden No. 6 Tahun
2007 tentang Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM.
Program sertifikasi Hak Atas Tanah ditujukan untuk meningkatkan nilai jaminan
yang dimiliki oleh KUMKM ketika akan mengakses permodalan dari lembaga
keuangan Bank/Non-Bank.
2. Indikator Peningkatan pengetahuan kemampuan dan ketrampilan SDM
KUMKM dengan target 8.700 orang, hingga triwulan III 2013 telah tercapai
sebanyak 12.490 orang. Tingginya capaian ini menunjukkan komitmen
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam upaya meningkatkan kemampuan dan
ketrampilan pengurus/pengelola KUMKM untuk meningkatkan produktivitasnya.
3. Indikator KSP/USP Koperasi yang sehat di tiap kecamatan 1
KSP/USP dengan target 573 KSP/USP, hingga triwulan III 2013 telah tercapai
sebanyak 4.496 KSP/USP. Tingginya capaian ini disebabkan adanya dukungan
dari Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah untuk melakukan kegiatan
penilaian kesehatan KSP/USP.
Alokasi anggaran pemberdayaan Koperasi dan UMKM selama periode 2008
2013 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan
komitmen yang tinggi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap
pemberdayaan KUMKM. Berikut ditampilkan alokasi anggaran APBD Dinas
Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah periode 2008 2013 dalam tabel 2.7.
Perencanaan Strategis | 22
III.1.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Koperasi
dan UMKM
Dalam menghadapi periode RPJMD 2013 2018, kondisi lingkungan
pemberdayaan KUMKM menghadapi berbagai tantangan seiring kondisi dinamis
dari situasi ekonomi global. Hasil analisis lingkungan strategis Pemberdayaan
KUMKM periode 2008 2013 di Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 2.8.
Perencanaan Strategis | 23
Tingginya dukungan pemerintah pusat terhadap pemberdayaan KUMKM
dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan untuk mendukung
pengembangan KUMKM, diantaranya adalah UU No. 20/2008 tentang UMKM,
UU No. 17/2012 tentang Perkoperasian, UU No. 1/2013 tentang Lembaga Keuangan
Mikro, PP no. 17/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU No. 20/2008. Selain
itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menetapkan berbagai kebijakan guna
mendukung pengembangan pemberdayaan KUMKM, yaitu :
1. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan
Koperasi.
2. Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro
Kecil dan Menengah.
3. Peraturan Gubernur No. 2 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pengelolaan Koperasi.
4. Instruksi Gubernur Jawa Tengah No. 518/23546 Tahun 2011 tentang
Pengembangan Produk Unggulan Daerah Perdesaan melalui
Pendekatan One Village One Product (OVOP) berbasis Koperasi di
Provinsi Jawa Tengah.
5. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah No. 518/06544 tanggal 31 Maret
2011 tentang Memperkuat Lembaga Keuangan Mikro dan Kelompok
Usaha Bersama dengan memfasilitasi Pembentukan Koperasi.
6. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah No. No.518/15158 tanggal 5
Agustus 2011 tentang Penanganan Koperasi tidak aktif secara
komprehensif dengan Kabupaten/Kota.
7. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah No. 518/17567 tanggal 21
September 2011 tentang Pusat Belanja Souvenir dan Makanan Khas Jawa
Tengah di setiap Kabupaten/Kota.
8. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah No. 518/016736/2013 tanggal 25
September 2013 tentang Pengembangan Koperasi sebagai Gerakan
Ekonomi Kerakyatan.
Berbagai paket kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat,
Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Kabupaten/Kota tentunya memberikan
kepastian hukum sekaligus peluang bagi para pemangku kebijakan, gerakan
Perencanaan Strategis | 24
KUMKM, serta masyarakat luas untuk turut serta membina dan mengembangkan
KUMKM. Selain dalam bentuk paket kebijakan, dukungan Pemerintah terhadap
pemberdayaan KUMKM juga dilaksanakan dalam bentuk perkuatan modal
melalui skema dana bergulir oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI, hingga bulan
Agustus 2013 nilai realisasi dana bergulir untuk Jawa Tengah sebesar Rp.
619.480.153.925 bagi 472 KUMKM. Selain melalui dana bergulir, Pemerintah
juga memberikan kemudahan bagi KUMKM yang sudah feasible tetapi belum
bankable untuk mengakses permodalan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Per Agustus 2013, realisasi KUR di Jawa Tengah mencapai Rp. 19.412.883.000.000
bagi 2.174.768 debitur KUMKM dan menempati nilai tertinggi secara nasional.
Seiring dengan dilaksanakannya kesepakatan Masyarakat Ekonomi
ASEAN (MEA) pada tahun 2015 serta adanya perjanjian ASEAN China Free Trade
Area (ACFTA), tantangan dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM semakin
kompleks. Perpindahan arus barang dan jasa, serta teknologi yang semakin
meningkat akibat dari keterbukaan ekonomi Indonesia pada umumnya, serta Jawa
tengah pada khususnya, untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN perlu disikapi
dengan penuh kehati-hatian. Pada satu sisi, keterbukaan ekonomi ini memberikan
kesempatan bagi para pelaku Koperasi dan UMKM untuk mengembangkan
jaringan pasar serta distribusi produk mereka, tetapi di lain sisi hal ini juga dapat
menjadi tantangan bagi KUMKM untuk meningkatkan daya saingnya guna
berhadapan secara langsung dengan pelaku usaha dari mancanegara.
Sementara beberapa kelemahan koperasi dan UMKM yang masih harus
menjadi perhatian dalam periode 2013 2018 adalah sebagai berikut:
1. Masyarakat belum sepenuhnya memahami tentang manfaat dan
keunggulan Koperasi sebagai sarana perekonomian.
2. Belum terjaganya kualitas, kuantitas, dan kontinuitas Produk KUMKM
karena keterbatasan sarana produksi, rendahnya pemanfaatan teknologi,
dan terbatasnya permodalan.
3. Perlunya peningkatan kualitas SDM KUMKM untuk menghadapi
perkembangan IPTEK dan TI.
Perencanaan Strategis | 25
III.2 Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
III.2.1 Identifikasi Permasalahan Pelayanan Dinas KUMKM
Sesuai dengan penjelasan mengenai susunan organisasi dan tata kepegawaian,
serta tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah diatas,
berikut disajikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pada Dinas
Koperasi dan UMKM Prov. Jateng pada tabel 3.1
Tabel 3.1
ASPEK
KAJIAN
KONDISI
SAAT INI
FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI PERMASALAHAN
PELAYANAN SKPD INTERNAL EKSTERNAL
EVALUASI
KINERJA
SKPD
Masih
lemahnya
kualitas
administrasi
usaha koperasi
Terbatasnya
jumlah manajer
Koperasi yang
memiliki
kompetensi
terkait
Rendahnya rasio
antara jumlah
pengawas
koperasi dengan
jumlah koperasi
Banyak koperasi belum
melaksanakan
administrasi usaha
sesuai dengan Per-
aturan Perundangan
yang berlaku
Mayoritas KSP
di Jawa Tengah
masih
berkategori
cukup sehat
Kurangnya
pemahaman
pengelola KSP
tentang
penilaian
kesehatan
Banyaknya calon
anggota dari KSP
sehingga
mempengaruhi
penilaian
kesehatannya.
KSP belum memahami
secara jelas aturan
tentang Penilaian
Kesehatan Koperasi
Banyak
UMKM yang
belum dapat
mengakses
permodalan
dari Lembaga
Keuangan
Tidak adanya
sistem
administrasi
usaha
Kurangnya
sosialisasi
mengenai tata
cara akses kredit
dari lembaga
keuangan
Kurangnya pemahaman
UMKM terhadap
aturan mengakses
permodalan dari
Lembaga Keuangan
Perencanaan Strategis | 26
III.2.2 Telaah Visi Misi Dan Program Provinsi Jawa Tengah
Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jawa Tengah
2013 2018, ditetapkan visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah MENUJU
JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI. Dari visi Jawa Tengah
tersebut, dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) misi pembangunan sebagai berikut :
1. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di
Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di
Bidang Kebudayaan
Pemasaran
produk
KUMKM
masih sebatas
pasar lokal
Keterbatasan
anggaran
KUMKM untuk
promosi
produknya
Keterbatasan
modal
mengakibatkan
KUMKM tidak
dapat
menerapkan sis-
tem konsinyasi
Jangkauan pemasaran
produk KUMKM
masih terbatas
Sistem
produksi
KUMKM
masih
sederhana
Keterbatasan
pengetahuan
KUMKM dalam
pemanfaatan
teknologi
Dukungan dari
stakeholders
masih bersifat
parsial
KUMKM belum
memanfaatkan sarana
teknologi dalam proses
produksinya
Banyak
KUMKM yang
belum memiliki
kompetensi
serta
pengetahuan
dalam
menghadapi
IPTEK
Rendahnya
kesadaran untuk
mengikuti diklat
yang diadakan
SKPD teknis
Belum
tersedianya
database peserta
pelatihan
KUMKM
Rendahnya kualitas
SDM KUMKM dalam
menghadapi
perkembangan IPTEK.
Perencanaan Strategis | 27
2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi
Kemiskinan dan Pengangguran
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang
Bersih, Jujur dan Transparan, Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi
4. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan
Persatuan dan Kesatuan
5. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan
Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak
6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan
Dasar Masyarakat
7. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa
Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah diuraikan pada bab
sebelumnya, maka Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah mendukung
pencapaian target pembangunan dari misi ke-2 yaitu Mewujudkan Kesejahteraan
Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran.
Dalam tabel 3.2 berikut disajikan Faktor Penghambat dan Pendorong
Pelayanan SKPD terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Provinsi Jawa Tengah
pada Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Jateng.
Perencanaan Strategis | 28
Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Visi : MENUJU JATENG SEJAHTERA DAN BERDIKARI
No Misi dan
Program KDH
Permasalahan
Pelayanan
SKPD
Faktor
Penghambat Pendorong
1 Misi ke-2 Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan,
Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran
Program
Mewujudkan
Desa Mandiri
Banyak koperasi
belum
melaksanakan
administrasi
usaha sesuai
dengan Peraturan
Perundangan
yang berlaku
Adanya ego
sektoral dalam
pelaksanaan
kebijakan
pemberdayaan
KUMKM
Tingginya
komitmen
Pemprov. Jateng
terkait
pemberdayaan
KUMKM yang
dibuktikan
melalui berbagai
kebijakan yang
telah
dikeluarkan
KSP belum
memahami secara
jelas aturan
tentang Penilaian
Kesehatan
Koperasi.
Belum terpadunya
berbagai
kebijakan
pemberdayaan
KUMKM
sehingga
program/kegiatan
masih bersifat
parsial
Dukungan
Pemerintah
Pusat,
Kabupaten/Kota,
serta
stakeholders
dalam
pemberdayaan
KUMKM cukup
tinggi.
Kurangnya Masih rendahnya
Perencanaan Strategis | 29
pemahaman
UMKM terhadap
aturan mengakses
permodalan dari
Lembaga
Keuangan
Kualitas SDM
Aparatur Pembina
KUMKM di
Kabupaten/Kota
dalam pembinaan
dan pengawasan
KUMKM
Jangkauan
pemasaran
produk KUMKM
masih terbatas
KUMKM belum
memanfaatkan
sarana teknologi
dalam proses
produksinya
Rendahnya
kualitas SDM
KUMKM dlm
menghadapi
perkembangan
IPTEK.
III.2.3 Telaah Renstra Kementerian Koperasi Dan UMKM
Sesuai dengan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI 2010 2014,
upaya pemberdayaan KUMKM secara nasional diarahkan melalui visi Menjadi
Kementerian yang Kredibel Guna Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang
Tangguh dan Mandiri sebagai Soko Guru Perekonomian Nasional dengan misi
terdiri atas :
1. Mengimplementasikan good governance (tata kelola pemerintahan yang
baik)
Perencanaan Strategis | 30
2. Menumbuhkan dan rnengembangkan kewirausahaan Koperasi dan
UMKM
3. Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM
4. Mengembangkan pembiayaan dan penjaminan bagi Koperasi dan UMKM
5. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan kesadaran berkoperasi.
Dari visi dan misi tersebut, terdapat 5 (lima) fokus prioritas yang ingin di-
capai dalam pemberdayaan KUMKM periode 2009 2014 yang meliputi :
1. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan UMKM.
2. Peningkatan akses terhadap sumber daya produktif.
3. Pengembangan produk dan pemasaran bagi Koperasi dan UMKM.
4. Peningkatan daya saing SDM Koperasi dan UMKM.
5. Penguatan kelembagaan Koperasi.
Sebagai percepatan pembangunan di bidang Koperasi dan UMKM,
Kementerian Koperasi dan UKM RI juga mengeluarkan 7 Key Development
Milestones yang terdiri atas :
1. Peningkatan nilai ekspor sebesar 20%.
2. Koperasi berkualitas bertumbuh sebanyak 5.000 unit per tahun.
3. Tersedianya sistem informasi KUKM online.
4. Kredit Usaha Rakyat terdistribusi sebesar 13 triliun per tahun.
5. 1.000 Sarjana Calon Wirausaha Baru.
6. 100 Program OVOP berhasil.
7. 3 Koperasi berskala besar di setiap provinsi.
Selain program kebijakan diatas, Kementerian Koperasi dan UKM RI juga
menginisiasi program Pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah (PLUT KUKM) pada 2013 di daerah melalui APBN Tugas
Pembantuan. PLUT KUKM ditujukan untuk mem-berikan layanan konsultasi dan
manajemen bisnis secara komprehensif bagi KUMKM selain juga sebagai pusat
pemasaran dan promosi produk unggulan daerah.
Perencanaan Strategis | 31
III.2.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis
Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 2029 yang
menjelaskan mengenai pemanfaatan rencana struktur ruang wilayah Provinsi serta
penetapan kawasan strategis Provinsi, maka dalam kebijakan pembangunan koperasi
dan UMKM, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah senantiasa
memperhatikan faktor konektivitas serta potensi daerah yang ada guna
mengoptimalkan nilai ekonomi yang akan diterima masyarakat koperasi dan UMKM.
Penumbuhan usaha usaha baru disesuaikan oleh potensi sumber daya lokal yang ada
serta pengembangan infrastruktur ekonomi dengan memperhatikan ketersediaan
bahan baku, sumber daya manusia, serta sumber sumber energi memasti-kan bahwa
usaha yang dilakukan oleh Koperasi dan UMKM akan berkelanjutan serta memiliki
keunggulan komparatif. Pengembangan Koperasi dan UMKM juga diarahkan untuk
mendorong terjadinya keseimbangan melalui distribusi sumber daya ekonomi yang
ada antar kawasan strategis, hal ini tentunya selaras dengan strategi dan arah
kebijakan pengembangan wilayah pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2013 2018.
Selain itu pembangunan sektor Koperasi dan UMKM 2013 2018 juga
diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan, melakukan
pengolahan limbah secara terpadu, menekan penggunaan bahan kimia ber-bahaya,
serta meningkatkan jumlah produk produk makanan organik. Hal tersebut perlu
dilakukan guna mempersiapkan koperasi dan UMKM dalam memasuki tataran
ekonomi hijau (green economic) yang kompetitif dan adanya perubahan selera
masyarakat yang semakin ingin kembali ke alam.
III.2.5 Isu Strategis
Dari penjelasan diatas terdapat tiga isu strategis yang menjadi prioritas
pemberdayaan Koperasi dan UMKM 2013 2018, yaitu :
1. Masyarakat belum sepenuhnya memahami tentang manfaat dan keunggulan
Koperasi sebagai sarana perekonomian
Perencanaan Strategis | 32
2. Belum terjaganya kualitas, kuantitas, dan kontinuitas Produk KUMKM karena
keterbatasan sarana produksi, rendahnya pem-anfaatan teknologi, dan
terbatasnya permodalan.
3. Perlunya peningkatan kualitas SDM KUMKM untuk menghadapi
perkembangan IPTEK dan TI.
III.3 Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran, Strategi Dan Kebijakan
III.3.1 Visi
Dari penjelasan mengenai permasalahan terkait pelayanan KUMKM, telaah
visi misi Gubernur Jawa Tengah dan Renstra Kementerian Koperasi and UKM RI,
serta isu isu strategis pemberdayaan KUMKM di Jawa Tengah, maka visi Dinas
Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah 2013 2018 adalah SEJAHTERA
BERSAMA KOPERASI DAN UMKM.
Visi diatas diharapkan dapat mewujudkan keinginan masyarakat Koperasi dan
UMKM serta stakeholders terkait. Makna yang terkandung dari visi diatas adalah :
SEJAHTERA
Sejahtera merupakan suatu kondisi dimana segala macam kebutuhan
masyarakat terpenuhi, baik berupa kebutuhan jasmani maupun rohani. Dalam konteks
pembangunan Koperasi dan UMKM, sejahtera berarti tercukupinya kebutuhan
masyarakat Koperasi dan UMKM baik lahir maupun batin, dimana hal sesuai dengan
amanat UU No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian. Mengingat bahwa kondisi
sejahtera dinamis sesuai dengan tuntutan dan aspirasi yang berkembang, maka
diperlukan upaya terus menerus dalam penyempurnaan paket kebijakan, strategi
program kegiatan serta pembinaan guna mewujudkan kondisi tersebut.
BERSAMA
Bersama merupakan suatu ikatan yang terbentuk atas dasar kesamaan tujuan
maupun rasa kekeluargaan, dimana salah satu ciri utamanya adalah rasa saling
memiliki dan kepedulian antar anggota terhadap kondisi dan arah hubungan yang
terjalin. Dalam konteks pembangunan Koperasi dan UMKM, bersama berarti suatu
Perencanaan Strategis | 33
hubungan yang harmonis antara Pemerintah, Gerakan Koperasi dan UMKM, serta
masyarakat dan para pemangku kebijakan lainnya dalam mensinergikan upaya
pembangunan Koperasi dan UMKM guna memperoleh hasil yang optimal.
Dengan demikian visi SEJAHTERA BERSAMA KOPERASI DAN
UMKM dapat didefinisikan sebagai upaya perwujudan kesejahteraan masyarakat
Koperasi dan UMKM melalui sinergisitas antara pemerintah, masyarakat serta
segenap pemangku kepentingan lainnya.
III.3.2 Misi
Sebagai upaya mewujudkan visi diatas, maka diperlukan misi sebagai arah dan
memberikan batasan bagi tujuan pencapaian pembangunan Koperasi dan UMKM.
Misi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah 2013 2018 adalah :
1. Mewujudkan Koperasi yang berkualitas dan sehat.
Misi ini diarahkan pada kebijakan yang sistematis dalam rangka pen-ingkatan
kapasitas kelembagaan Koperasi dan UMKM. Afirmatif dari misi ini dilaksanakan
melalui mendorong penguatan kelembagaan kelompok masyarakat menjadi koperasi,
pembinaan terhadap koperasi tidak aktif menjadi koperasi aktif, meningkatkan
kualitas koperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta meningkatkan citra
koperasi.
2. Mengembangkan Produk Unggulan Daerah Jawa Tengah yang
berdaya saing.
Fokus pada misi ini adalah pengembangan produk unggulan daerah Jawa
Tengah melalui peningkatan daya saing produk KUMKM. Afirmatif dari misi ini
dilaksanakan melalui pengembangan
Produk unggulan Daerah, peningkatan akses permodalan bagi KUMKM,
perluasan jaringan pemasaran dan distribusi usaha, serta peningkatan kualitas sumber
daya manusia KUMKM.
Perencanaan Strategis | 34
3. Penumbuhan wirausaha baru dan perluasan kesempatan kerja.
Misi ini diarahkan pada penumbuhan wirausaha baru serta perluasan
kesempatan kerja guna mendukung pengurangan jumlah pengangguran di Jawa
Tengah. Afirmatif dari misi ini dilaksanakan melalui peningkatan kualitas sumber
daya manusia KUMKM.
4. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Pengelola Koperasi dan UMKM
yang kompeten.
Misi ini diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dari
pengurus/pengelola KUMKM yang kompeten serta profesional. Afirmatif dari misi
ini melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia KUMKM.
5. Mewujudkan aparatur yang profesional, berdedikasi, tanggap dan
berorientasi pada pelayanan prima dalam upaya pemberdayaan
KUMKM.
Fokus misi ini adalah pada peningkatan kualitas SDM Aparatur untuk
mewujudkan aparatur Pembina KUMKM yang profesional serta pen-ingkatan kualitas
perencanaan pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
III.3.3 Tujuan dan Sasaran
Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan penjabaran dari misi untuk
mewujudkan visi pembangunan Koperasi dan UMKM selama kurun waktu 2013-
2018. Tujuan dan sasaran pada masing-masing misi diuraikan sebagai berikut :
1. Mewujudkan Koperasi yang berkualitas dan sehat.
Tujuan : Meningkatkan peran Koperasi dalam perekonomian Jawa Tengah.
Sasaran : Meningkatnya peran Koperasi dalam perekonomian Jawa Tengah.
Perencanaan Strategis | 35
2. Mengembangkan Produk Unggulan Daerah Jawa Tengah yang
berdaya saing.
Tujuan :
a. Meningkatkan Jumlah Produk OVOP berbasis Koperasi di Jawa
Tengah.
b. Meningkatkan daya saing KUMKM di Jawa Tengah.
Sasaran :
a. Bertambahnya jumlah Produk OVOP berbasis Koperasi di Jawa
Tengah.
b. Meningkatnya daya saing KUMKM di Jawa Tengah.
3. Penumbuhan wirausaha baru dan perluasan kesempatan kerja.
Tujuan :
a. Meningkatkan jumlah wirausaha di Jawa Tengah.
b. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja oleh KUMKM.
Sasaran :
a. Meningkatnya jumlah wirausaha baru di Jawa Tengah.
b. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja oleh Koperasi dan UMKM.
4. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Pengelola Koperasi dan UMKM
yang kompeten
Tujuan : Meningkatkan kualitas SDM Pengelola Koperasi dan UMKM
Sasaran : Meningkatnya kualitas SDM Pengelola Koperasi dan UMKM.
5. Mewujudkan aparatur yang profesional, berdedikasi, tanggap dan
berorientasi pada pelayanan prima dalam upaya pemberdayaan
KUMKM.
Perencanaan Strategis | 36
Tujuan :
a. Meningkatkan kualitas perencanaan pemberdayaan KUMKM
b. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur
Sasaran :
a. Meningkatnya kualitas serta integrasi, sinkronisasi dan sinergitas
perencanaan pemberdayaan Koperasi dan UMKM antara Pusat, Provinsi
dan Kabupaten/Kota.
b. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur.
III.3.3 Strategi Dan Kebijakan Umum
Strategi dan kebijakan umum merupakan rumusan perencanaan komprehensif
dalam mencapai tujuan dari Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa
Tengah. Berikut disajikan strategi dan kebijakan umum untuk tiap misi pembangunan:
1. Mewujudkan Koperasi yang berkualitas dan sehat.
Strategi :
a) Mendorong penguatan kelembagaan kelompok masyarakat menjadi
koperasi
b) Pembinaan terhadap Koperasi Tidak aktif menjadi Koperasi Aktif
c) Meningkatkan kualitas Koperasi sesuai dengan Peraturan yang berlaku
d) Meningkatkan citra Koperasi
Kebijakan :
a) Fasilitasi pelayanan pendirian Koperasi, perubahan BH/AD Koperasi
dan Pembubaran Koperasi
b) Pembinaan Pengawasan dan Penyehatan Koperasi
c) Pemeringkatan dan Penilaian Kesehatan Koperasi
d) Peningkatan pemahaman masyarakat tentang Koperasi
Perencanaan Strategis | 37
2. Mengembangkan Produk Unggulan Daerah Jawa Tengah yang
berdaya saing.
Strategi :
a) Pengembangan Program OVOP di Jawa Tengah, melalui
pengembangan Desa Mandiri OVOP melalui sistem demplot, fasilitasi
peningkatan sarana produksi OVOP, serta pengem-bangan ketrampilan
teknis melalui magang dan bimbingan teknis.
b) Peningkatan permodalan KUMKM di Jawa Tengah, melalui fasili-tasi
temu pembiayaan, pendampingan penyusunan studi ke-layakan usaha,
serta mendorong pembentukan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah.
c) Peningkatan jaringan pemasaran dan distribusi produk KUMKM,
melalui pameran dan promosi dengan memanfaatkan UMKM Center serta
PLUT KUMKM, penyediaan layanan klinik usaha, peningkatan kualitas
desain produk KUMKM.
Kebijakan :
a) Meningkatkan koordinasi dengan Kab/Kota dalam pengem-bangan
produk OVOP melalui sistem demplot, fasilitasi pening-katan sarana
produksi OVOP, serta pengembangan ketrampilan teknis melalui magang
dan bimbingan teknis.
b) Meningkatkan akses permodalan KUMKM kepada Lembaga
Keuangan melalui fasilitasi temu pembiayaan, pendampingan penyusunan
studi kelayakan usaha, serta mendorong pemben-tukan Perusahaan
Penjaminan Kredit Daerah.
c) Meningkatkan jaringan pemasaran dan usaha Produk KUMKM dengan
memanfaatkan UMKM Center serta PLUT KUMKM, penyediaan
layanan klinik usaha, peningkatan kualitas desain produk KUMKM.
3. Penumbuhan wirausaha baru dan perluasan kesempatan kerja.
Perencanaan Strategis | 38
Strategi : Peningkatan kualitas SDM KUMKM guna mendorong wirausaha
baru dengan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
Kebijakan : Peningkatan keahlian dan ketrampilan Pengurus/Pengelola
Koperasi dan UMKM.
4. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Pengelola Koperasi dan UMKM
yang kompeten
Strategi : Peningkatan kualitas SDM KUMKM.
Kebijakan : Peningkatan keahlian dan ketrampilan Pengurus/Pengelola
Koperasi dan UMKM melalui pelatihan berbasis manajerial, vokasional, serta
kompetensi.
5. Mewujudkan aparatur yang profesional, berdedikasi, tanggap dan
berorientasi pada pelayanan prima dalam upaya pemberdayaan
KUMKM.
Strategi :
a) Peningkatan Koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan
pemberdayaan KUMKM.
b) Peningkatan kualitas SDM Aparatur.
Kebijakan :
a) Pemantapan koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan
Koperasi dan UMKM.
b) Peningkatan kualitas SDM Aparatur.
Selanjutnya Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Umum
disajikan secara lengkap dalam tabel 4.1.
Perencanaan Strategis | 39
Tabel 4.1.
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Umum
Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah
No Misi Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
1 2 3 4 5 6
1 Mewujudkan
Koperasi yang
berkualitas dan
sehat
Meningkatkan
peran Koperasi
dalam
perekonomian
Jawa Tengah
Meningkatnya
peran Koperasi
dalam
perekono-mian
Jawa Tengah
Mendorong
penguatan
kelembagaan
kelompok
masyarakat
menjadi
koperasi
Fasilitasi pelayanan
pendirian Koperasi,
perubahan BH/AD
Koperasi &
Pembubaran
Koperasi
Pembinaan
terhadap
Koperasi
Tidak aktif
menjadi
Koperasi Aktif
Pembinaan
Koperasi
Meningkat-
kan kualitas
Koperasi
sesuai dengan
Peraturan yang
berlaku
Pengawasan
Koperasi
Penilaian
Kesehatan
Koperasi
Pemeringkatan
Koperasi
Penyehatan
Koperasi
Meningkat-
kan citra
Koperasi
Peningkatan
Pemahaman
Masyarakat tentang
Koperasi
2 Mengembang-
kan Produk
Unggulan
Daerah Jateng
yang berdaya
saing
Meningkatkan
Jumlah Produk
OVOP berbasis
Koperasi di
Jateng
Bertambah-nya
jumlah Produk
OVOP
berbasis
Koperasi di
Jawa Tengah
Pengemba-
ngan Program
OVOP di Jawa
Tengah
Meningkatkan
koordinasi dengan
Kab/Kota dlm
pengembangan
produk OVOP
Meningkatkan
daya saing
KUMKM di
Jawa Tengah
Meningkatnya
daya saing
KUMKM di
Jawa Tengah
Peningkatan
permodalan
KUMKM di
Jawa Tengah
Meningkatkan
akses permodalan
KUMKM kepada
Lembaga Keu-
angan
Peningkatan
jaringan
pemasaran dan
distribusi
produk
Meningkatkan
jaringan pemasa-
ran dan usaha
Produk KUMKM
Perencanaan Strategis | 40
KUMKM
Peningkatan
kualitas SDM
KUMKM
Meningkatkan
kualitas SDM
KUMKM
3 Penumbuhan
wirausaha baru
dan perluasan
kesempatan
kerja
Meningkatkan
jumlah
wirausaha di
Jawa Tengah
Meningkatnya
jumlah
wirausaha baru
di Jawa
Tengah
Peningkatan
kualitas SDM
masyarakat
Peningkatan
keahlian dan
ketrampilan masy.
Meningkatkan
penyerapan
tenaga kerja
oleh KUMKM
Meningkatnya
penyerapan
tenaga kerja
oleh KUMKM
Peningkatan
Kualitas SDM
Koperasi dan
UMKM
Peningkatan
keahlian dan
ketrampilan
Pengurus/Pengelola
Koperasi dan
UMKM
4 Mewujudkan
SDM
Pengelola
Koperasi dan
UMKM yang
kompeten
Meningkatkan
kualitas SDM
Pengelola
Koperasi dan
UMKM
Meningkatnya
kualitas SDM
Pengelola
Koperasi dan
UMKM
Peningkatan
Kualitas SDM
KUMKM
Peningkatan
keahlian dan
ketrampilan
Pengurus/Penge-
lola KUMKM
5 Mewujudkan
aparatur yang
profesional,
berdedikasi,
tanggap dan
berorientasi
pada
pelayanan
prima dalam
upaya
pemberda-yaan
KUMKM
Meningkatkan
kualitas
perencanaan
pemberdayaan
KUMKM
Meningkatnya
kualitas serta
integrasi,
sinkronisasi
dan sinergitas
perencanaan
pemberda-yaan
KUMKM
antara Pusat,
Provinsi dan
Kabupaten/
Kota
Peningkatan
Koordinasi,
sinkronisasi
dan sinergitas
perencanaan
pemberda-
yaan
KUMKM
Pemantapan
koordinasi dan
sinkronisasi
program
pembangunan
Koperasi dan
UMKM
Meningkatkan
kualitas SDM
Aparatur
Meningkatnya
kualitas SDM
Aparatur
Peningkatan
kualitas SDM
Aparatur
Peningkatan
kualitas SDM
Aparatur
Untuk mewujudkan visi dan misi, tentunya harus dilengkapi dengan ukuran
ukuran mengenai faktor faktor apa saja yang hendak diubah atau dicapai. Berikut
disajikan data mengenai tujuan, sasaran, dan indikator sasaran Dinas Koperasi dan
UMKM Provinsi Jawa Tengah selama kurun wak-tu 2013 2018 dalam tabel 4.2.
Perencanaan Strategis | 41
Tabel 4.2.
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran
Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah
N
o Tujuan Sasaran
Indikator
Sasaran
Target Sasaran
Kondisi
Akhir 2014 2015 2016 2017 2018
Tar
get
Tar
get
Tar
get
Tar
get
Tar
get
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Mening-
katkan
peran
Kopera-si
dalam
pereko-
nomian
Jawa
Tengah
Mening-
katnya
peran
Koperasi
dalam
pereko-
nomian
Jawa
Tengah
Presenta-se
Koperasi
Aktif
80,71
%
81,05
%
81,45
%
81,90
%
82,50
%
82,50%
Presenta-se
Koperasi
Provinsi
Berkuali-
tas
32,75
%
43%
52%
61%
71%
71%
Presenta-se
Koperasi
Sehat
15,70
%
16,20
%
17,15
%
18,30
%
19,50
%
19,50%
Presenta-se
omset
Koperasi
terhadap
PDRB
Jawa
Tengah
6,25%
6,50%
6,75%
6,90%
7,15%
7,15%
2 Meningkat-
kan Jumlah
Produk
OVOP
berbasis
Koperasi di
Jawa
Tengah
Bertam-
bahnya
jumlah
Produk
OVOP
berbasis
Koperasi
di Jawa
Tengah
Jumlah
Produk
OVOP
berbasis
Koperasi
di Jawa
Tengah
105
140
175 210 245 245
3 Meningkat
kan daya
saing
KUMKM
di Jawa
Tengah
Mening-
katnya
daya
saing
KUMKM
di Jawa
Tengah
Presentase
Pertum-
buhan Aset
Koperasi
12,85
%
13,00
%
13,25
%
13,55
%
14,40
%
14,40%
Presenta-se
Pertumbu-
han Aset
UMKM
yang
dibina
9,75%
11,15
%
12,25
%
13,10
%
13,45
%
13,45%
Presenta-se
Pertumbu-
12,20
%
12,75
%
13,30
%
13,85
%
14,50
%
14,50%
Perencanaan Strategis | 42
han Omset
Koperasi
Presenta-se
Pertumbu-
han Omset
UMKM
yang
dibina
10,20
%
10,85
%
11,70
%
12,50
%
13,00
%
13,00%
Jumlah
UMKM
yang
dibina
92.00
0
102.0
00
112.0
00
122.0
00
132.0
00
132.000
4 Meningkat-
kan jumlah
wirausaha
di Jawa
Tengah
Mening-
katnya
jumlah
wirausah
a baru di
Jawa
Tengah
Penumbu-
han
wirausaha
baru di
Jawa
Tengah
250 275 300 325 350 350
5 Meningkat-
kan
penyera-
pan tena-ga
kerja oleh
KUMKM
Mening-
katnya
penyera-
pan
tenaga
kerja oleh
KUMKM
Presenta-se
Pertum-
buhan
Tenaga
Kerja
KUMKM
11,00
%
11,75
%
12,25
%
12,75
%
13,50
%
13,50%
6 Meningkat
kan
kualitas
SDM
Pengelola
Koperasi
dan
UMKM
Mening-
katnya
kualitas
SDM
Pengelo-
la
Koperasi
dan
UMKM
Pengurus
KUMKM
yang
dilatih
12.95
0
14.17
5
15.62
5
17.37
5
19.57
5
19.575
7 Meningkat
kan
kualitas
perencana-
an
pemberda-
yaan
KUMKM
Mening-
katnya
kualitas
serta
integrasi,
sink-
ronisasi
dan
sinergi-
tas
perencan
aan
pember-
dayaan
KUMKM
Presenta-se
kesesuai-
an
perencanaa
n
pemberda-
yaan
KUMKM
Pusat dan
Daerah
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Perencanaan Strategis | 43
antara
Pusat,
Provinsi
dan
Kabupa-
ten/Kota
8 Meningkat
kan
kualitas
SDM Apa-
ratur
Mening-
katkan
kualitas
SDM
Apa-ratur
Jumlah
Aparatur
yang
mengikuti
diklat
30 34 36 38 40 40
III.4 Indikator Kinerja SKPD Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran
RPJMD
Untuk mewujudkan tujuan pembangunan Koperasi dan UMKM perlu
ditindaklanjuti dengan penyusunan program dan kegiatan riil, disertai dengan
indikator kinerja dan pendanaan indikatif. Berikut disajikan rencana program,
kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pada Dinas
Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah 2013 2018 dalam tabel 5.1. (lihat tabel
5.1 di lampiran).
III.5 PENUTUP
Bagian penutup menjelaskan bahwa dokumen Renstra Dinas Koperasi dan
UMKM Provinsi Jawa Tengah ini disusun sebagai acuan dan pedoman bagi
pelaksanaan tugas penyelenggaraan pembangunan Koperasi dan UMKM di
lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Renstra ini menjadi pedoman bagi
masyarakat gerakan koperasi dan UMKM dalam membangun dan bersinergi
mewujudkan koperasi dan UMKM yang kokoh, berdaya saing, dan berdikari di
Jawa Tengah.
Perencanaan Strategis | 44
BAB IV
ANALISIS RENSTRA DINAS KOPERASI DAN
UMKM PROVINSI JAWA TENGAH
A. Sistematika Penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan UMKM
Dalam penyusunannya, Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa
Tengah sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 40
ayat (4) tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Hal ini dibuktikan dengan
sistematikanya yang dibuat berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah
nomor 050/018432 tanggal 28 Oktober 2013 perihal Penyusunan Renstra SKPD
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 2018 yakni yang terdiri dari :
a) BAB I PENDAHULUAN, menjelaskan mengenai latar belakang,
landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematikan penulisan.
b) BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD, menjelaskan mengenai
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisaasi SKPD, Sumber Daya
SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD, serta Tantangan dan Peluang
Pembangunan KUMKM.
c) BAB III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK
DAN FUNGSI, menjelaskan mengenai Identifikasi permasalahan
pelayanan SKPD, Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah,
Telaah Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI, serta
penentuan isu strategis.
d) BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI
DAN KEBIJAKAN, menjelaskan mengenai Visi dan Misi SKPD,
Tujuan dan Sasaran Jangka menengah SKPD, serta Strategi dan
Kebijakan SKPD.
e) BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
INDIKATIF, menjelaskan mengenai program kegiatan SKPD,
indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatif.
Perencanaan Strategis | 45
f) BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD, menjelaskan mengenai
indikator kinerja SKPD yang menunjukkan kinerja yang akan
dicapai SKPD lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran RPJMD.
g) BAB VII PENUTUP
B. Renstra-SKPD Disusun oleh SKPD yang bersangkutan
Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah disusun oleh Dinas
Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah itu sendiri yang berarti sudah sesuai
dengan :
a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional BAB V bagian kedua Pasal 15 ayat (3) yang
berbunyi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-
SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan
awal RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah Bagian kedua BAB III Pasal 12 yang berbunyi Kepala SKPD
menyusun Rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan rancangan awal RPJMD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
c) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Bagian kedua Pasal 12 ayat (1)
yang berbunyi SKPD menyiapkan rancangan RENSTRA SKPD sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
Perencanaan Strategis | 46
C. Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi
Jawa Tengah
1. Tahap persiapan
Dalam menyusun rancangan Renstra-SKPD periode 2013 2018, Kepala
Dinas Koperasi dan UMKM menerima rancangan awal RPJMD dari Bappeda untuk
dijadikan pedoman dalam pembuatan rancangan awal Renstra-SKPD. Rancangan
awal RPJMD ini memuat tentang visi, misi, dan program Gubernur Jawa Tengah
periode 2013 2018.
Dalam penyusunan rancangan awal Renstra-SKPD Dinas Koperasi dan
UMKM Provinsi Jawa Tengah mendukung dan fokus terhadap pencapaian target
pembangunan dari misi Gubernur Jawa Tengah periode 2013 2018 yang ke-2 yaitu
Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi
Kemiskinan dan Pengangguran. Selanjutnya, Dinas Koperasi dan UMKM
membentuk tim penyusun Renstra untuk menyusun rencana-rencana kerja penyiapan
dokumen Renstra.
2. Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renstra Dinas Koperasi dan
UMKM
Untuk menyusun rancangan awal Renstra-SKPD Dinas Koperasi dan UMKM
mengumpulkan data/informasi mengenai kondisi pelayanannya yang memuat tentang
kinerja Dinas Koperasi dan UMKM pada periode sebelumnya menurut SPM untuk
urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan UMKM
dan/atau indikator lainnya yang telah diratifikasi oleh pemerintah yang mana pada
Renstra Dinas Koperasi dan UMKM periode 2013 2018 telah dimuat di dokumen
Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah periode 2013 2018 BAB
II Gambaran Pelayanan SKPD.
Selain mengumpulkan data/informasi, Dinas Koperasi dan UMKM perlu
menjabarkan visi dan misinya dengan berpedoman pada misi ke-2 Gubernur Jawa
Tengah Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan,
Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran dalam rangka menjalankan tugas
pokok dan fungsinya, dan juga melakukan evaluasi terhadap Renstra Dinas Koperasi
dan UMKM periode lalu, untuk mengetahui kinerja yang telah dilakukan selama
Perencanaan Strategis | 47
periode lalu, melakukan review Renstra K/L dan Renstra Provinsi yang dijadikan
pedoman oleh SKPD Dinas Koprasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah, Identifikasi
capaian keberhasilan dan permasalahan, Perumusan program (SKPD, Lintas SKPD,
Kewilayahan), Pembahasan forum SKPD, dan hingga memasuki tahap penyusunan
dokumen rancangan Renstra-SKPD Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa
Tengah.
3. Tahapan Penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPD
a. Penyusunan rancangan akhir dokumen Renstra SKPD
Penyusunan rancangan akhir dokumen Renstra Dinas Koperasi dan UMKM
Provinsi Jawa Tengah periode 2013 2018 adalah berdasarkan hasil dari musrenbang
RPJMD yang dilaksanakan pada 12 November 2013 yang dimuat didalam berita acara
yang selanjutnya menjadi naskah kesepakatan hasil musrenbang. Namun pada tahapan
ini dokumen rancangan Renstra-SKPD belum dianggap sah. Pengesahan dokumen
rancangan Renstra-SKPD adalah dengan Peraturan Kepala Dinas Koprasi dan
UMKM Provinsi Jawa Tengah selaku Pimpinan SKPD.
b. Penyusunan naskah akademis rancangan Perka SKPD
Naskah Peraturan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah
dibuat sebagai bentuk pengesahan atas dokumen Renstra Dinas Koperasi dan UMKM
Provinsi Jawa Tengah periode 2013 2018.
D. Apakah Renstra Dinas Koperasi dan UMKM sudah berjalan
dengan baik?
Mengingat kinerja periode 2013 2018 belum dapat diukur, maka yang
dimaksudkan di sini adalah capaian hasil kinerja dari Dinas Koperasi dan UMKM
Provinsi Jawa Tengah periode 2008 2013 yang juga digunakan sebagai acuan dalam
tahap penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah periode
2013 2018.
Kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah periode 2008
2013 sudah berjalan dengan baik bahkan bisa dibilang sangat baik. Hal ini dapat
dilihat melalui kinerja Dinas Koperasi dan UMKM pada periode Renstra-SKPD tahun
2008 2013 yang dibuktikan dengan perkembangan jumlah koperasi di Jawa
Tengah selama periode 2008 2013 mengalami pertumbuhan positif. Pada 2008
Jumlah Koperasi sebanyak 17.617 unit dan meningkat 9.512 unit (53,99%) menjadi
Perencanaan Strategis | 48
27.129 unit pada triwulan III 2013, dengan jumlah koperasi aktif mencapai 21.643
unit atau meningkat sebanyak 9.217 unit (74,18%), dengan proporsi koperasi tidak
aktif semula 29,47% turun menjadi 20,22% pada September 2013. Berikut
disajikan perkembangan jumlah koperasi, koperasi aktif, dan koperasi tidak aktif
dalam gambar 2.3.
Pertumbuhan jumlah koperasi ini juga diikuti dengan peningkatan jumlah
anggota koperasi, dimana semula 4.576.355 orang pada 2008, menjadi 6.379.895
orang pada bulan September 2013, meningkat 39,41 %, atau sebanyak 1.803.540
orang. Gambar 2.4. menyajikan perkembangan jumlah anggota koperasi dari 2008
2013.
Perencanaan Strategis | 49
Peningkatan jumlah koperasi ini juga turut menyerap tenaga kerja,
terutama pada sektor manajerial dan jasa. Bila pada tahun 2008 jumlah tenaga
kerja koperasi baru sebanyak 51.048 orang, maka per September 2013 koperasi
mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 115.868 orang, meningkat 126,98%
atau 64.820 orang. Berikut disajikan perkembangan penyerapan tenaga kerja oleh
koperasi pada gambar 2.5.
Sedangkan untuk omzet dan aset Koperasi juga mengalami pertumbuhan
yang cukup signifikan. Apabila omzet Koperasi pada 2008 baru sebesar Rp. 11,179
Perencanaan Strategis | 50
trilyun maka tahun 2012 telah tumbuh hampir 2 kali lipat atau 195,91%, sebesar
Rp. 33,080 trilyun. Demikian juga aset Koperasi juga mengalami pertumbuhan yang
mengagumkan, bila pada 2008 baru sebesar Rp. 8,320 trilyun , maka pada
September 2013 menjadi Rp. 31,547 trilyun atau tumbuh sebesar 239,17%.
Gambar 2.6. menyajikan perkembangan omzet dan aset Koperasi selama 2008 -2013
.
Sedangkan jumlah UMKM yang telah dibina juga mengalami peningkatan.
Pada 2008 jumlah UMKM sebanyak 64.294 UMKM dan meningkat sebanyak
24.211 UMKM (37,66%) menjadi 88.505 UMKM pada triwulan III 2013, dengan
penyerapan tenaga kerja pada 2008 sebesar 264.762 orang menjadi 422.552 orang
atau meningkat 191.768 orang (72,43%). Aset UMKM mengalami pertumbuhan
yang signifikan, pada 2008 Aset UMKM sebesar Rp. 3,976 trilyun, dan pada
triwulan III 2013 sebesar Rp. 8,403 trilyun atau meningkat Rp. 5,128 trilyun
(128,97%), dengan Omset semula Rp. 9,572 trilyun menjadi Rp. 18,972 trilyun
pada 2012, atau meningkat sebanyak Rp 9,445 trilyun (99,14%). Berikut
disajikan dalam gambar 2.7 data UMKM binaan Dinas Koperasi dan UMKM
Provinsi Jawa Tengah. Gambar 2.7
Perencanaan Strategis | 51
Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) 2008 2013, pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah
terdapat 19 (sembilan belas) indikator RPJMD dimana hingga triwulan III 2013
telah tercapai seluruhnya. Berikut disajikan secara lengkap capaian indikator RPJMD
2008 2013 pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah dalam tabel
2.6.
Dari tabel 5 dapat dilihat terdapat beberapa indikator yang capaiannya jauh
melebihi target, yaitu :
1. Indikator Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah, dimana target sebesar 1.750
Sertifikat, hingga triwulan III 2013 telah tercapai 6.085 Sertifikat. Tingginya
capaian ini disebabkan adanya dukungan dari Kementerian Koperasi dan UKM RI,
Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pertanahan Nasional dalam bentuk
kesepakatan bersama sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden No. 6 Tahun
2007 tentang Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM.
Program sertifikasi Hak Atas Tanah ditujukan untuk meningkatkan nilai jaminan
yang dimiliki oleh KUMKM ketika akan mengakses permodalan dari lembaga
keuangan Bank/Non-Bank.
Perencanaan Strategis | 52
2. Indikator Peningkatan pengetahuan kemampuan dan ketrampilan SDM
KUMKM dengan target 8.700 orang, hingga triwulan III 2013 telah tercapai
sebanyak 12.490 orang. Tingginya capaian ini menunjukkan komitmen
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam upaya meningkatkan kemampuan dan
ketrampilan pengurus/pengelola KUMKM untuk meningkatkan produktivitasnya.
3. Indikator KSP/USP Koperasi yang sehat di tiap kecamatan 1
KSP/USP dengan target 573 KSP/USP, hingga triwulan III 2013 telah tercapai
sebanyak 4.496 KSP/USP. Tingginya capaian ini disebabkan adanya dukungan
dari Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah untuk melakukan kegiatan
penilaian kesehatan KSP/USP.
Alokasi anggaran pemberdayaan Koperasi dan UMKM selama periode 2008
2013 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan
komitmen yang tinggi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap
pemberdayaan KUMKM. Berikut ditampilkan alokasi anggaran APBD Dinas
Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah periode 2008 2013 dalam tabel 2.7.
Perencanaan Strategis | 53
BAB V
PENUTUP
V.1 Kesimpulan
Dari uraian pembahasan dan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa:
1. Renstra Dinas Koperasi dan UMKM adalah dokumen perencanaan
pembangunan Koperasi dan UMKM periode lima tahun terhitung sejak tahun
2013 sampai dengan 2018.
2. Dalam penyusunannya dokumen Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi
Jawa Tengah telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, serta
dalam telah melibatkan stakeholder dalam forum penyusunan, sehingga
dokumen Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah telah
menjadi salah satu dokumen resmi yang termasuk di dalam sistem
perencanaan pembangunan.
3. Kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah periode 2008-2013
dianggap sudah baik dan bahkan sangat baik, hal ini dibuktikan dengan
perkembangan jumlah koperasi di Jawa Tengah selama periode 2008
2013 mengalami pertumbuhan positif, pertumbuhan jumlah koperasi ini
juga diikuti dengan peningkatan jumlah anggota koperasi, dimana semula
4.576.355 orang pada 2008, menjadi 6.379.895 orang pada bulan September
2013. Peningkatan jumlah koperasi ini juga turut menyerap tenaga kerja,
terutama pada sektor manajerial dan jasa. Sedangkan untuk omzet dan
aset Koperasi serta jumlah UMKM yang telah dibina juga mengalami
pertumbuhan yang cukup signifikan.
V.2 Saran
Dengan analisis di atas disarankan agar dalam setiap pengambilan keputusan
Pemerintah melibatkan masyarakatnya untuk turut berpartisipasi aktif di dalamnya
agar pelaksanaan pembangunan senantiasa berjalan lancar demi mencapai tujuan
bernegara.
Perencanaan Strategis | 54
DAFTAR PUSTAKA
Osborne, David dan Ted Gaebler.2000.Mewirausahakan Birokrasi.Edisi
Revisi Keenam. Diterjemahkan oleh: Abdul Rosyid.Jakarta: Lembaga
Pustaka Binaman Pressindo.
Republik Indonesia.2004.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Lembaran Republik
Indonesia Nomor 104. Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan
Perundang-undangan.
Republik Indonesia.2008.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Lembaran Republik
Indonesia Nomor 21. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.2006.Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah.Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor Seri E Nomor 1.Sekretaris
Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.2009.Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Jengah Tahun 2008-
2013.Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009.Sekretaris
Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Wikipedia.Perencanaan Strategis (online) dari laman
http://id.wikipedia.org/wiki/Perencanaan_strategis diakses pada hari sabtu
26 April 2013, pukul 08:02 WIB.
Recommended