MAKRO BURSA & FINANSIAL Pengembangan Ekonomi Agung...

Kemenkeu : Gedung KejaksaanAgung Belum DiasuransikanNERACA

Jakarta – Direktur Jenderal Kekayaan Negara Ke-menterian Keuangan Isa Rachmatawarta menyebutkanGedung Kejaksaan Agung RI yang terbakar pada Sabtu(22/8) belum diasuransikan. “Gedung Kejaksaan Agungapakah diasuransikan atau tidak? Dalam catatan kamibelum diasuransikan,” katanya dalam konferensi persAPBN KiTa di Jakarta, Selasa (25/8).

Isa menyatakan renovasi atau pembangunan kem-bali terhadap Gedung Kejaksaan Agung RI yang ter-bakar tersebut harus membutuhkan penganggaranbaru dalam APBN karena untuk tahun ini tidak diang-garkan. “APBN tahun ini pasti tidak ada karena belumpernah dianggarkan. Paling cepat 2021 kalau bisa dima-sukkan dalam proses penyusunan RAPBN 2021,” u-jarnya.

Ia menjelaskan saat ini sudah mulai dilakukanpenelitian dan pengkajian terkait kekuatan dari struk-tur bangunan Kejaksaan Agung tersebut sebab telahberdiri sejak 1970. Isa menuturkan gedung yang diban-gun pada 1970 itu awalnya memiliki nilai sebesar Rp7juta namun setelah direvaluasi nilainya kini mencapaiRp155 miliar.

Ia melanjutkan jika dihitung dengan renovasi yangpernah dilakukan maka nilai gedung tersebut menca-pai Rp161 miliar. “Itu estimasi untuk memberi tamba-han berapa kebutuhan anggaran. Sekarang sedangditeliti Kementerian PUPR dan Universitas Indonesiamengenai kekuatan struktur bangunan,” katanya.

Isa melanjutkan pihaknya sedang mendorong ke-menterian/lembaga (K/L) untuk dapat mengasuran-sikan aset negaranya untuk menghindari terulangnyakejadian yang menimpa Gedung Kejaksaan Agung. “Inimembangun budaya baru, menjaga ketertiban, pemeli-haraan, dan pencegahan kebakaran. Pencegahan diu-tamakan daripada penanganan dampak musibah,”tegasnya.

Ia menyebutkan sejauh ini telah ada 10 K/L yangsedang dalam proses untuk mengasuransikan ge-dungnya, sedangkan seluruh gedung yang dikelola olehKementerian Keuangan dipastikan sudah diasuran-sikan. “Gedung Kemenkeu semua sudah diasuran-sikan. Kami baru akan menambah paling sedikit 10 K/Llain untuk bersama-sama mengasuransikan gedungbangunannya,” ujarnya. nbari

Pertumbuhan Ekonomi2021 TergantungPerbaikan Kinerja di 2020

NERACA

Jakarta - Peneliti Institute for Development of Eco-nomics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahmanmengatakan pertumbuhan ekonomi pada 2021 yangdiperkirakan pada kisaran 4,5-5,5 persen bergantungperbaikan kinerja pada 2020. "Perkiraan 4,5-5,5 persenitu dengan harapan ada pemulihan, tapi kalau landasanperbaikan ekonomi pada 2020 tidak kuat, maka kitatidak berharap target 2021 dapat tercapai," kata Rizaldalam diskusi Indef di Jakarta, Selasa.

Rizal memastikan upaya pembenahan ekonomi pa-da 2021 membutuhkan optimalisasi maupun efektivi-tas kebijakan fiskal yang dibarengi dengan kebijakanmoneter agar kinerja perekonomian bisa berdaya tahandalam menghadapi dampak pandemi COVID-19. Salahsatu optimalisasi kebijakan fiskal yang harus diu-payakan antara lain mempercepat realisasi belanja pe-nanganan kesehatan maupun program pemulihanekonomi nasional (PEN) yang masih rendah.

Padahal, belanja tersebut dapat bermanfaat untukmengatasi persoalan kesehatan serta menjaga daya be-li masyarakat, dan membantu penguatan konsumsirumah tangga maupun investasi, yang merupakan sum-ber utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. "Kita me-mang optimis terjadi perbaikan, apabila realisasi stim-ulus fiskal makin efektif, tidak melambat dan tepat sa-saran, terutama untuk perlindungan sosial, sektoral,pemda, UMKM, insentif usaha dan tentunya kese-hatan," katanya. Dengan kondisi saat ini, ia memperki-rakan pertumbuhan ekonomi pada 2020 bisa menca-pai kisaran minus 0,53 persen hingga 0,14 persen, den-gan catatan realisasi belanja stimulus yang dicanangkanpemerintah minimal mencapai 60 persen. nbari

HARIAN EKONOMI NERACA RABU, 26 AGUSTUS 2020 6

BURSA & FINANSIALMAKRO

n NERACA

"Belanja negara men-capai Rp1.252,4 triliun dipri-oritaskan untuk penanga-nan COVID-19 dan pemuli-han ekonomi nasional(PEN)," katanya dalam kon-ferensi pers APBN KiTa diJakarta, Selasa (25/8). Per-tumbuhan belanja negaraditunjang oleh belanja pe-merintah pusat sebesarRp793,6 triliun yang tum-buh 4,2 persen dari periodesama 2019 yakni Rp761,3triliun dan 40,2 persen daritarget perubahan APBNdalam Perpres 72/2020 Rp-1.975,2 triliun.

Belanja pemerintah pu-sat terdiri atas realisasi be-lanja K/L Rp419,6 triliunatau 50,2 persen dari targetperubahan APBN dalamPerpres 72/2020 Rp836,4triliun dan belanja non-K/LRp374 triliun atau 32,8persen dari target Rp1.138,9triliun yang mampu tum-buh 9,5 persen.

Untuk belanja K/L me-liputi belanja pegawaiRp134,4 triliun atau 52,4persen dari target dalamPerpres 72/2020 Rp256,6triliun dan terkontraksi 10,5persen (yoy) karena adanyaperubahan kebijakan pem-bayaran THR dan gaji ke-13.

Kemudian, belanja barangRp121,4 triliun atau 44,7persen dari target dalamPerpres 72/2020 Rp271,7triliun, turut terkontraksihingga 17 persen (yoy) yangdipengaruhi oleh kebijakanpembatasan sosial dan bek-erja dari rumah.

Hal itu membuat real-isasi untuk perjalanan turun62,8 persen yaitu dari Rp21,5triliun menjadi Rp8 triliundan kegiatan barang diser-ahkan kepada masyarakatturut turun 22,1 persen dariRp13,2 triliun menjadiRp10,3 triliun. "Belanja ba-rang yang sifatnya operasi-onal dan nonoperasional ju-ga mengalami penurunandi 24,6 persen. Ini dilakukanuntuk yang berkaitan den-gan kegiatan K/L akibat ti-dak ada training dan tidakada event," katanya.

Belanja modal tereal-isasi Rp46,8 triliun atau ter-kontraksi 3,3 persen karenaadanya restrukturisasi pro-yek dalam rangka refocus-ing penanganan COVID-19.Belanja bantuan sosial tere-

alisasi Rp117 triliun atau68,6 persen dari target da-lam Perpres 72/2020 Rp-170,7 triliun dan mamputumbuh hingga 55,9 persenyang salah satunya karenaadanya perubahan kebi-jakan pada program kartusembako/BPNT. Sementarauntuk belanja non-K/L tere-alisasi Rp374 triliun atau32,8 persen dari targetdalam Perpres 72/2020 Rp-1.138,9 triliun dan mamputumbuh 9,5 persen diband-ing Juli tahun lalu Rp341,4triliun.

Selanjutnya, transfer kedaerah dan dana desa (TK-DD) terealisasi Rp458,8 tril-iun atau terkontraksi 3,4persen dibanding periodesama 2019 Rp475,1 triliun.Realisasi TKDD yang men-capai 60,1 persen dari targetdalam Perpres 72/2020 Rp-763,9 triliun ditunjang olehrealisasi dana desa yangtumbuh 50,7 persen yakniRp47,9 triliun, sedangkanuntuk TKD terkontraksi 5,1persen yaitu Rp410,9 triliun.nbari

Jakarta – Menteri Keuangan Sri MulyaniIndrawati menyebutkan belanja negara hing-ga Juli 2020 tumbuh 1,3 persen (yoy) yaitusebesar Rp1.252,4 triliun dari Rp1.236,3 trili-un pada periode sama tahun lalu. Sri Mulyanimengatakan realisasi Rp1.252,4 triliun terse-but merupakan 45,7 persen dari target pe-rubahan APBN dalam Perpres 72/2020 yaituRp2.739,2 triliun.

LABA CIMB NIAGA FINANCE MENINGKAT : Presiden Director PT CIMB Niaga Auto Finance (CIMB Niaga Finance) RistiawanSuherman (tengah) berfoto bersama (kiri ke kanan) Collection & Recovery Director Danis V Bimawan, Credit & Risk DirectorAntonius Herdaru, Finance & Strategy Director Imron Rosyadi dan Sales & Acquisition Director Kurniawan Kartawinata usai mem-beri keterangan dalam Paparan Kinerja Perseroan, di Jakarta, Selasa (25/8/2020). Pada semester pertama tahun 2020, CIMBNiaga Finance berhasil membukukan perolehan laba sebelum pajak atau profit before tax (PBT) sebesar Rp166,2 miliar ataunaik 8% dibandingkan periode yang sama tahun 2019 sebesar Rp154,1 miliar.

NERACA/Widi Suparwedi

Belanja Negara MengalamiPertumbuhan 1,3%

Pengembangan EkonomiSyariah Perlu Kerja KerasNERACA

Jakarta – Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakanpengembangan ekonomi dan keuangan syariah me-merlukan kerja keras karena indeks literasi dan inklusikeuangan syariah di Indonesia masih rendah yakni dibawah 10 persen.

"Indeks itu mencerminkan bahwa kita perlu beker-ja keras untuk meningkatkan pemahaman masyarakattentang perkembangan ekonomi dan keuangan syari-ah di Tanah Air," kata Ma'ruf Amin saat menyampaikanpidato pada perayaan Tahun Baru Islam yang diseleng-garakan LinkAja secara virtual dari Jakarta, Selasa.

Merujuk pada data Otoritas Jasa Keuangan (OJK),Ma'ruf mengatakan tingkat literasi keuangan syariahbaru mencapai 8,93 persen dan indeks inklusi keuan-gan syariah sebesar 9,1 persen. Angka tersebut cukuprendah mengingat Indonesia merupakan negara den-gan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia.

Untuk meningkatkan kemampuan dan jumlahpengguna jasa keuangan syariah tersebut, Ma'ruf Aminmeminta seluruh penyelenggara jasa keuangan syari-ah untuk memperluas layanannya dengan meman-faatkan perkembangan teknologi.

"Dengan indeks yang masih rendah memberikankita peluang untuk melakukan perluasan layanankeuangan syariah, khususnya menggunakan basisteknologi digital kepada seluruh lapisan masyarakatIndonesia," tukasnya.

Pemerintah juga telah menerbitkan regulasi yangdapat mendorong perkembangan ekonomi dan keuan-gan syariah di Indonesia, melalui Peraturan PresidenNomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional danEkonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Tugas danfungsi KNEKS menjadi semakin luas dengan tidakhanya mengutamakan pada peningkatan aset keuan-gan syariah, melainkan juga mendorong sektor riil in-dustri halal, kata Ma'ruf.

Oleh karena itu, dengan potensi populasi muslimterbesar serta didukung dengan regulasi dan layananjasa keuangan syariah berbasis teknologi; Ma'rufberharap Indonesia dapat menjadi referensi industrihalal dan keuangan syariah bagi negara lain. "Kita berci-ta-cita agar Indonesia dapat menjadi pusat keuangansyariah dan industri halal tingkat dunia," ujar Wapres.(Bari)

Pengelolaan Sampah Bisa Buka120 Ribu Lapangan Kerja Baru

NERACA

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritimandan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pe-nerapan ekonomi sirkular melalui pengelolaan sampahbisa membuka lebih dari 120 ribu lapangan kerja baru.

"Penerapan eko sirkular dalam pengelolaan sam-pah diharapkan dapat membuka lapangan kerja lebihdari 120 ribu lapangan kerja baru dengan industri daurulang dan 3,3 juta pekerja informal pendukung," ka-tanya dalam peluncuran Packaging Recovery Or-ganization/PRO Indonesia yang ditayangkan secaradaring, Selasa (25/8).

Luhut mengatakan pemerintah saat ini sangat pe-duli terhadap pengelolaan sampah plastik. Pemerintahbahkan berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah yang tidak biasa serta menerapkan pendekatansistem dalam memerangi sampah plastik serta polusiyang ditimbulkannya.

Pemerintah beberapa waktu lalu telah meresmikanprogram pengolahan sampah dengan metode RefuseDerived Fuel (RDF) di Cilacap, Jawa Tengah. "Kita maubikin RDF seperti itu 10 lagi di kota-kota yang sampah-nya di bawah 200 ton per hari. Karena sampah ini me-nimbulkan macam dampak penyakit, kesehatan dansebagainya," katanya.

Luhut mengatakan perlu kolaborasi antara pemer-intah, publik, dan swasta dalam upaya menanganimasalah sampah plastik di Indonesia. Pemerintah ju-ga menargetkan untuk bisa mengurangi 70 persen sam-pah plastik pada 2025.

"Pemerintah akan membuat apa saja untuk kita bisamenyelesaikan bersama-sama. Tidak bisa hanya pe-merintah, pihak swasta pun terlibat dalam hal ini. Olehkarena itu, saya titip betul ke bapak ibu sekalian, yangsudah mulai ini ayo kita sama-sama menuntaskannya,"katanya.

Luhut juga mengingatkan para pimpinan daerahuntuk bisa mendukung program penanganan sampahplastik dengan menyiapkan infrastruktur pengumpu-lan sampah plastik serta melibatkan bank sampah yangsudah terbentuk.

Ia menyebut di seluruh Indonesia terdapat lebihdari 7.000 bank sampah yang berhasil memilah,mengumpulkan dan menjual sampah plastik dalamjumlah yang besar setiap tahunnya.

Dukungan yang dilakukan pemerintah daerah ju-ga dinilai akan membantu membangun ekonomi sirku-

lar. "Bank sampah perlu dib-ina sebagai salah satu simpuldari ekonomi sirkular sekali-gus sebagai upaya pember-dayaan ekonomi masyara-kat," katanya. nbari

NERACA

Jakarta – Head of Re-search Center for Indo-nesian Policy Studies (CIPS)Felippa Ann Amanta men-gatakan, diversifikasi pan-gan merupakan salah satu

cara untuk mencapai keta-hanan pangan atau food se-curity di Tanah Air. Selamaini, pemerintah selalu fokusuntuk mencapai swasem-bada pangan. Padahal swa-sembada bukanlah hal yangmudah dicapai mengingatbanyaknya faktor pada sek-tor pertanian Indonesiayang tidak mendukung tuju-an tersebut.

Ketahanan pangan ada-lah suatu kondisi dimanaketersediaan pangan cukupuntuk memenuhi kebu-tuhan setiap orang untuk se-tiap saat dan setiap individumempunyai akses untukmemperolehnya, baik se-

cara fisik maupun ekonomi.Ketahanan pangan ser-ingkali dikaitkan denganketersediaan pangan, stabil-itas pangan dan juga aksesi-bilitas (keterjangkauan)oleh masyarakat. Ketiga halinilah yang masih sulit diwu-judkan oleh pemerintah.

“Keadaan Indonesia dimasa sekarang sangat ber-beda dengan Indonesia pa-da saat sukses mencapaiswasembada pangan. Un-tuk itu pemerintah harus re-alistis dan melihat adanyakemungkinan untuk meng-gunakan pendekatan lain-nya, salah satunya adalah di-versifikasi pangan. Selain

itu, sudah tentu denganmendukung kebijakan per-dagangan terbuka (opentrade) untuk pangan sehing-ga masyarakat memiliki ak-ses kepada pangan bergizidengan harga terjangkau,”ungkapnya, sebagaimanadikutip dalam keterangan-nya, kemarin.

Felippa menambahkan,diversifikasi pangan bisamenjadi pilihan daripadahanya fokus pada satu jeniskomoditas pangan saja. Na-mun diversifikasi pangantidak akan terwujud kalaupemerintah tetap men-jadikan swasembada seba-gai tujuan utama. nbari

Diversifikasi Jadi Instrumen Capai Ketahanan Pangan

Rev.1x70 hr. - -26 Agustus 2020

PENGUMUMANDiumumkan kepada Nasabah bahwa PT BPR LUGANO (DL) lokasi Jl. Sawo d/h Raya Setu No.41/7 Kel. Bantar Gebang Kec. Bantar Gebang, Kota Bekasi telah dibubarkan berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan sebagai Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (2) huruf a UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2009. Dengan terbentuknya Tim Likuidasi (TL) tanggungjawab penyelesaian aset dan kewajiban dilaksanakan oleh Tim Likuidasi. Para Debitur dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Tim Likuidasi dan para Kreditur diminta mendaftarkan tagihannya kepada Tim Likuidasi paling lambat 60 hari sejak tanggal pengumuman ini. Terkait tata cara pendaftaran Tagihan, Kreditur dapat menghubungi Tim Likuidasi pada alamat tersebut diatas setiap hari kerja.

Bekasi, 26 Agustus 2020Tim Likuidasi

Yayah Heryatun Saminu Ketua Anggota

Ukuran : 3 kolom x 180 mmMedia : NeracaTerbit : 26 Agustus 2020File : D15

PT PLUIT MAS BAHAGIA SEJAHTERA ACQUISITION ANNOUNCEMENT

PENGUMUMAN PENGAMBILALIHANPT PLUIT MAS BAHAGIA SEJAHTERA

PT Pluit Mas Bahagia Sejahtera, a limited liability company domiciled in North Jakarta, Indonesia (“Company”), hereby announcing that the Company will be acquired directly by PT Family Medika Investama (“FMI”) (hereinafter referred to as the “Acquisition Plan”).

PT Pluit Mas Bahagia Sejahtera, suatu perseroan terbatas yang berdomisili di Jakarta Utara, Indonesia (“Perseroan”), dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan akan diambil alih secara langsung oleh PT Family Medika Investama (“FMI”) (selanjutnya disebut juga sebagai “Rencana Pengambilalihan”).

For all the creditors objecting to the Acquisition Plan, may submit a written objection to the Company within 14 (fourteen) days since this announcement date by stating the reasons and supporting evidence to the Company at the address Jl. Pluit Mas I Blok A 2A-5A, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, North Jakarta, on working days and hours. The Acquisition Plan will be available on the Company’s address above.

Bagi para kreditur yang berkeberatan atas Rencana Pengambilalihan tersebut, dapat menyampaikan keberatan secara tertulis kepada Perseroan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman ini dengan menyebutkan alasan dan disertai dengan bukti-bukti yang mendukung kepada Perseroan di alamat Jl. Pluit Mas I Blok A 2A-5A, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, pada hari dan jam kerja. Rancangan Pengambilalihan tersedia di alamat kantor Perseroan tersebut di atas.

This announcement is made to comply with the provisions in Article 127 paragraph (2) Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company (the “Company Law”).

Pengumuman ini dibuat untuk mematuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).

Acquisition Plan Summary Ringkasan Rancangan Pengambilalihan(A) Acquisition Plan background and basis (A) Latar belakang dan dasar Rencana Pengambilalihan

The Acquisition Plan is a form of agreement to directly acquire the Company through its shareholders.

Rencana Pengambilalihan merupakan betuk kesepakatan untuk melakukan pengambilalihan Perseroan secara langsung melalui para pemegang saham.

(B) Acquired party statement (B) Keterangan pihak yang diambilalihThe Company is established under the laws of the Republic of Indonesia with purposes and objectives

hospital activities.

Perseroan adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan maksud dan tujuan (antara lain) untuk terutama bergerak di bidang aktivitas rumah sakit swasta.

(C) Acquiring party statement (C) Keterangan pihak yang mengambilalihFMI is a limited liability company established under the laws of the Republic of Indonesia and domiciled at South

35th

South Jakarta.

FMI adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan, dan beralamat kantor di th

Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan.(D) Funding (D) Pendanaan

Acquisition Plan.FMI akan menyediakan dana yang cukup untuk membayar harga Rencana Pengambilalihan.

(E) Settlement of the rights of Shareholders who do not approve the Proposed Acquisition

(E) Penyelesaian hak-hak Pemegang Saham yang tidak menyetujui Rencana Pengambilalihan

In accordance with Article 126 paragraph (2) of Company Law, the other shareholders may state their disagreement towards the general meeting of shareholders, and may exercise their rights in accordance with Article 62 of Company Law.

Sesuai ketentuan Pasal 126 ayat (2) UUPT, pemegang saham lainnya dapat menyatakan ketidak setujuannya terhadap keputusan rapat umum pemegang saham, dan dapat menggunakan hak mereka sesuai ketentuan Pasal 62 UUPT.

(F) The Board of Directors and Board of Commissioners after the Acquisition Plan

(F) Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan setelah Rencana Pengambilalihan

The change of the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners after the Acquisition Plan is conducted, shall be done in accordance with the Company’s Articles of Association and the prevailing laws and regulations.

Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan setelah Rencana Pengambilalihan akan dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peratuan perundang-undangan yang berlaku.

(G) Hak untuk menerima penawaran pertamaIn relation to the Acquisition Plan, any non-selling shareholders of the Company wishing to exercise its

Company, may inform the selling shareholders of the Company and the Company by no later than 30 days since the date of this announcement, by observing and in accordance with further terms and conditions as

from the President Director of the Company during business day and within working hours within such 30 days period.

Sehubungan dengan Rencana Pengambilalihan, setiap pemegang saham Perseroan yang tidak menjual yang bermaksud untuk melaksanakan hak untuk menerima penawaran pertamanya berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, dapat memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan yang menjual dan Perseroan dalam waktu tidak lebih dari 30 hari sejak tanggal pengumuman ini, dengan mematuhi dan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan lebih lanjut yang tersedia pada kantor Perseroan dan yang dapat diperoleh melalui Direktur Utama Perseroan pada hari dan jam kerja dalam jangka waktu 30 hari tersebut.

Jakarta, 26 August 2020 / 26 Agustus 2020Direksi

PT Pluit Mas Bahagia SejahteraDireksi

PT Family Medika Investama

1 x 50 mmkl

PENGUMUMANTelah dibubarkan PT.KREASI INTI REMAJA, berkedudukan di Jakarta Barat, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.44 Tgl. 18 Agustus 2020 yang dibuat Anesta Chrisanti, S.H.,M.Kn, Notaris di Depok. Likuidator SUMIATI, Jl.Utama IV No.20 Kel.Cengkareng Kec.Cengkareng Barat, Jakarta Barat, No.Telp 081380088323 Kreditur dapat menghubungi alamat dan nomor di atas dalam waktu 60 hari sejak pengumuman ini.

Ttd, Direksi,PT.KREASI INTI REMAJA

PENGUMUMAN

Berdasarkan Pasal 149 ayat 1 huruf b Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diberitahukan rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi (bersih) PT KINO MALEE INDONESIA (dalam Likuidasi), berkedudukan di Kota Tangerang (“Perseroan”), yaitu dibagikan kepada pemegang saham secara proporsional setelah memperhitungkan kewajiban pembayaran Perseroan.

Kota Tangerang, 26 Agustus 2020Likuidator Perseroan

Ukuran : 1 kolom x 60 mmMedia : NeracaTerbit : 26 Agustus 2020File : D2

Mengacu pada Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebelumnya yang telah di umumkan pada website OJK, IDX, KSEI dan website Perseroan, serta terbit di Harian Neraca, 3 Agustus 2020, dan juga Pengumuman Pemberitahuan Perubahan Jadwal Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 25 Agustus 2020 pada semua media yang sama. Dengan ini, Direksi Perseroan menyampaikan Ralat Pemanggilan atas pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) (selanjutnya disebut “Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 17 september 2020Waktu : Pukul 10.00 WIB s/d SelesaiTempat : SOTIS Hotel Kemang Jl. Kemang Raya No.4 Jakarta Selatan

Pemanggilan Rapat dapat di baca selengkapnya pada website Perseroan, website OJK, website IDX dan website KSEI. Demikian kami sampaikan. Terima kasih.

Jakarta, 26 Agustus 2020PT MITRA ENERGI PERSADA, Tbk

Direksi Perseroan

Neraca_2x60_26 Agustus 2020

PT. MITRA ENERGI PERSADA, TBK. (“Perseroan”)

RALAT PEMANGGILANRAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN