View
219
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
MEMASTIKAN KEADILAN GENDER MELALUI PRAKTIK BUDAYA DAN KEBIJAKAN
oleh : Menteri Sosial Republik Indonesia
Disampaikan dalam Seminar Nasional"Jaringan dan Kolaborasi untuk Mewujudkan Keadilan Gender:
Memastikan Peran Maksimal Lembaga Akademik, Masyarakat Sipil, dan Institusi Negara“Program Studi Kajian Gender, Program Pascasarjana (Multidisiplin) Universitas Indonesia
Depok, 13 FEBRUARI 2015
ANGKA KEMATIAN IBU
BUTA AKSARA PEREMPUAN
KEMISKINAN PEREMPUAN
PENDUDUK MISKIN INDONESIA TAHUN2009 DATA BPS
32,53 JUTA
(14%)
70%PEREMPUAN
12,28%359 PER
100.000 Kelahiran
hidup
PROBLEM PEREMPUAN INDONESIA
PEDAGANG JAMU
GENDONG
BURUH KARET
BURUH PENGHANCUR
BATU
PEDAGANG BAWANG
BURUH KELAPA SAWIT
PEDAGANG SAYUR
SUPIR BUSWAY
OJEK PEREMPUAN
OJEK PERAHU
SUPIR TAKSI
WAJAH PEREMPUAN INDONESIA
1. Inpres Nomor 9 tahun 2000
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 tahun 2009
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104 tahun 2010
5. Peraturan menteri keuangan Nomor 93 tahun 2011
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011
7. Surat Edaran tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender tanggal 1 November 2012 (Menteri PPN/Bappenas, Menkeu, Mendagri, Meneg PP dan PA)
Dasar Hukum Implementasi PUG
Dalam inpres tersebut tertuang tujuan PUG adalah untuk terselenggaranya:
• PERENCANAAN
• PENYUSUNAN
• PELAKSANAAN
• PEMANTAUAN
• EVALUASI ATAS KEBIJAKAN
• PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL YANG BERPERSPEKTIF GENDER.
Strategi PUG ditempuh dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilangender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, danbernegara.
INSTRUKSI PRESIDEN (INPRES) NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL
Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2009 tentang Petunjuk Penyusunandan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga danPenyusunan, Penelaahan, Pengesahan, dan Pelaksanaan Daftar Isian PelaksanaanAnggaran Tahun Anggaran 2010, sebanyak 7 kementerian didorong untuk menerapkanAnggaran Responsif Gender (ARG) ke dalam program dan kegiatan masing-masingkementerian, yaitu:
a) Kementerian Keuangan
b) Kementerian Pertanian
c) Kementerian Pendidikan Nasional
d) Kementerian Kesehatan
e) Kementerian Pekerjaan Umum
f) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
g) Badan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 119 TAHUN 2009
NILAI IPM DAN IKKG 33 PROPINSI DI INDONESIA, 2007
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
UU No. 17 Tahun 2014(UU No. 27 Tahun 2009)
Pasal 97 ayat (2)
Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga)
orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota komisi dalam satu
paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip
musyawarah untuk mufakat
Pasal 95 ayat 2
Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3
orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota komisi
berdasarkan prinsip musyawarah mufakat dan proposional dengan
memperhatikan PEREMPUAN menurut perimbangan jumlah
anggota tiap-tiap fraksi
Pasal 104 ayat (2)
Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak
3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi
dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai
dengan prinsip musyawarah untuk mufakat
Pasal 101 ayat (2)
Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling
banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota
Badan Legislasi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan
proporsional dengan memperhatikan keterwakilan PEREMPUANmenurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi
Pasal 109 ayat (2)
Pimpinan Badan Anggaran terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling
banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan
Anggaran dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi
sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat
Pasal 106 ayat (2)
Pimpinan Badan Anggaran terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling
banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota
Badan Anggaran berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan
proporsional dengan mempertimbangkan keterwakilan PEREMPUAN
menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi
UU NOMOR 17 TAHUN 2014 UU NOMOR 27 TAHUN 2009
UU No. 17 Tahun 2014 (UU No. 27 Tahun 2009)
Pasal 115 ayat (2)
Pimpinan BKSAP terdiri atas 1 (satu) orang ketua
dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua
yang dipilih dari dan oleh anggota BKSAP dalam
satu paket yang bersifat tetap berdasarkan
usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah
untuk mufakat
Pasal 119 ayat (2)
Pimpinan BKSAP terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan
paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua, yang dipilih dari
dan oleh anggota BKSAP berdasarkan prinsip musyawarah
untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan
keterwakilan PEREMPUAN menurut perimbangan
jumlah anggota tiap-tiap fraksi
Pasal 121 ayat (2)
Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan terdiri atas 1
(satu) orang ketua dan paling banyak 2 (dua) orang wakil
ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah
Kehormatan Dewan dalam satu paket yang bersifat tetap
berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip
musyawarah untuk mufakat
Pasal 125 ayat (2)
Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang
ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan
oleh anggota Badan Kehormatan berdasarkan prinsip
musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan
memperhatikan keterwakilan PEREMPUAN menurut
perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi
UU NOMOR 17 TAHUN 2014 UU NOMOR 27 TAHUN 2009
UU No. 17 Tahun 2014(UU No. 27 Tahun 2009)
Pasal 152 ayat (2)
Pimpinan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan
paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari
dan oleh anggota BURT dalam satu paket yang bersifat
tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip
musyawarah untuk mufakat
Pasal 132 ayat (2)
Pimpinan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua yang dijabat
oleh ketua DPR dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua
yang dipilih dari dan oleh anggota BURT berdasarkan prinsip
musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan
memperhatikan keterwakilan PEREMPUAN menurut
perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi
Pasal 158 ayat (2)
Pimpinan panitia khusus terdiri atas 1 (satu)
orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang
wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota
panitia khusus berdasarkan prinsip musyawarah
untuk mufakat
Pasal 138 ayat (2)
Pimpinan panitia khusus terdiri atas 1 (satu) orang ketua
dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih
dari dan oleh anggota panitia khusus berdasarkan prinsip
musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan
memperhatikan jumlah panitia khusus yang ada serta
keterwakilan PEREMPUAN menurut perimbangan
jumlah anggota tiap-tiap fraksi
UU NOMOR 17 TAHUN 2014 UU NOMOR 27 TAHUN 2009
• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 dan PutusanNomor 20/PUU-XI/2013 yang menegaskan bahwa pemberian kuotaketerwakilan perempuan 30% sebagai DISKRIMINASI POSITIF dalam rangkamenyeimbangkan antara keterwakilan perempuan dan laki-laki untuk menjadilegislator di DPR, DPD, dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota.
• Dihilangkannya klausula keterwakilan perempuan dalam UU No. 17 Tahun2014, tidak didasarkan pada evaluasi atas kondisi yang menunjukkankesetaraan antara perempuan dan laki-laki sehingga kebijakan affirmativesementara ini bisa dihilangkan
DISKRIMINASI KETERWAKILAN PEREMPUAN DI PARLEMEN
NO KETERWAKILAN PEREMPUAN TAHUN 2009TAHUN 2014
1. LEGISLATIF
DPR RI 18,04 % 17,32%
MPR RI 14% 18,9 %
DPD RI 28% 25,76%
2. EKSEKUTIF
MENTERI 11,7% 23,5%
GUBERNUR 3,2% 0 %
BUPATI/WALIKOTA 1% 7,6%
ESELON 1 8,72% 16,41%
ESELON 2 7,10% 12,85%
3. YUDIKATIF
HAKIM MA 5% 12%
HAKIM MK 0 11%
HAKIM KY 0 0
KOMISIONER KPK 0 0
PARTISIPASI PEREMPUAN DI SEKTOR POLITIK
PARTISIPASI PEREMPUAN DI SEKTOR POLITIK (PARTAI)
PERSENTASE ANGGOTA DPR RI 2014-2019 DARI TIAP PARTAI POLITIK BERDASARKAN JENIS KELAMIN
KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA DI 11 KOMISI
NAMA KOMISI PERIODE JUMLAH ANGGOTA PEREMPUAN
JUMLAH ANGGOTA LAKI-LAKI
TOTAL
1 KOMISI YUDISIAL - KY 2010-2015 0 0% 7 100% 7 100%
2 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA – KPPU 2012-2017 3 33,3% 6 66,7% 9 100%
3 KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA - KPAI 2014-2017 6 66,7% 3 33,3% 9 100%
4 KOMISI PENYIARAN INDONESIA – KPI 2013-2016 2 22,2% 7 77,8% 9 100%
5 KOMISI PEMILIHAN UMUM – KPU 2012-2017 1 14,3% 6 85,7% 7 100%
6 KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL - KOMPOLNAS 2012-2016 1 11,1% 8 88,9% 9 100%
7 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 2011-2015 0 0 5 100% 5 100%
8 KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA 2012-2017 4 30,8% 9 69,2% 13 100%
9 KOMISI HUKUM NASIONAL 2000-Sekarang 0 0 4 100% 4 100%
10 OMBUDSMAN 2011-2016 1 11,1% 8 88,9% 9 100%
11 KOMISI NASIONAL PEREMPUAN 2010-2014 13 86,7 2 13,3 15 100%
KONSEP PENGEMBANGAN IKKG
INDIKATOR-INDIKATOR DALAM IKG/GII (5 INDIKATOR) DAN IKKG ( 12 INDIKATOR)
70 persen perceraian diajukan oleh pihak istri atau cerai gugat
Sumber :1. http://www.tempo.co/read/news/2013/04/11/174472661/Aktivis-Perempuan-Angka-Perceraian-Kian-Fantastis2. http://news.detik.com/read/2013/03/14/140736/2193903/10/340-ribuan-pasangan-cerai-di-2012-istri-lebih-banyak-menggugat?nd771104bcj3. http://www.pikiran-rakyat.com/node/1763494. http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/08/17/mrnkhr-wamenag-angka-perceraian-masih-tinggi
TINGKAT PERCERAIAN 2010-2012
2010, 285,184
2011, 320,000
2012; 346,446
2010 2011 2012
KelompokUmur
JENIS KELAMIN
Perempuan Laki-laki
2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012
15-19 28.88 28.60 30.06 26.52 26.64 27.52 28.50 26.08
20-24 19.31 17.82 15.49 15.48 18.56 17.19 13.67 15.08
25-29 11.12 11.21 8.37 7.77 9.35 7.79 6.79 6.97
30-34 6.43 6.87 5.32 5.33 4.89 3.81 3.18 3.52
35-39 4.60 5.11 4.22 3.81 3.62 2.32 1.84 1.90
40-44 3.60 4.00 3.65 3.04 3.12 1.90 2.01 1.88
45-49 3.06 3.48 2.86 2.46 3.01 1.69 1.69 2.02
50-54 2.27 3.09 2.46 2.74 2.76 1.56 2.29 2.40
55-59 1.88 3.90 3.03 1.15 2.85 1.67 2.50 1.80
60-64 0.79 5.68 4.06 0.47 0.90 1.43 3.24 0.65
Jumlah 8.47 8.74 7.62 6.77 7.51 6.15 5.90 5.75
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN
SUMBER : BPS-RI, SAKERNAS AGUSTUS 2009, SAKERNAS AGUSTUS 2010, SAKERNAS AGUSTUS 2011, DAN SAKERNAS AGUSTUS 2012
Daerah TempatTinggal
Jenis Kelamin
Jenjang Pendidikan
Tidak/Belum Pernah Sekolah Belum Tamat SD SD/ Sederajat SMP/ Sederajat SMA/ Sederajat Perguruan Tinggi
2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012
Perkotaan
Laki-laki 2.15 2.09 2.01 1.69 9.02 7.69 9.11 8.37 21.73 21.96 21.62 20.46 21.50 21.97 21.58 21.38 34.95 35.09 35.03 36.62 10.64 11.20 10.65 11.48
Perempuan 6.54 5.91 5.93 5.04 10.99 9.51 11.44 10.72 23.48 23.55 22.87 22.06 21.24 21.53 21.41 21.71 27.96 29.25 28.16 29.81 9.79 10.24 10.20 10.66
Laki-laki + Perempuan 4.40 4.02 4.00 3.36 10.03 8.61 10.29 9.55 22.63 22.76 22.25 21.26 21.37 21.75 21.49 21.55 31.37 32.14 31.55 33.21 10.20 10.72 10.42 11.07
Perdesaan
Laki-laki 6.38 6.71 5.51 5.29 19.07 16.54 18.57 17.84 36.85 37.84 36.25 35.69 19.73 20.44 20.88 21.24 15.18 15.52 15.89 16.86 2.79 2.95 2.89 3.09
Perempuan 14.42 14.45 12.21 11.68 20.05 17.38 19.79 19.01 34.85 35.87 34.36 34.68 17.07 18.30 19.07 19.61 11.02 11.10 11.53 11.91 2.59 2.90 3.04 3.12
Laki-laki + Perempuan 10.52 10.61 8.87 8.49 19.57 16.96 19.18 18.42 35.82 36.85 35.31 35.18 18.36 19.36 19.97 20.42 13.04 13.30 13.71 14.37 2.69 2.92 2.97 3.10
PERSENTASE PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS MENURUT DAERAH TEMPAT TINGGAL, JENIS KELAMIN, DAN JENJANG PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN, 2009-2012
SUMBER : BPS-RI, SAKERNAS AGUSTUS 2009, SAKERNAS AGUSTUS 2010, SAKERNAS AGUSTUS 2011, DAN SAKERNAS AGUSTUS 2012
KEBIJAKAN KEMENTERIAN SOSIAL DALAM PENGARUSTAMAAN GENDER
KEMENTERIAN SOSIAL MENYEDIAKAN FASILITAS KHUSUS MENYUSUI DAN ATAU MEMERAH ASI BAGI KALANGAN
PNS
KEMENTERIAN SOSIAL MEMILIKI TEMPAT PENITIPAN ANAK FASILTAS DI PERUNTUKKAN UNTUK MASYARAKAT UMUM DAN PNS, TPA INI BUKAN HANYA SEKEDAR TEMPAT
MENITIPKAN ANAK, TAPI JUGA MENDUKUNG STIMULASI PERKEMBANGAN MOTORIK KASAR, MOTORIK HALUS DAN SENI ANAK UNTUK SETIAP KELASNYA.
FASILITAS IBU HAMIL DAN BALITA DILINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL
• Standar Nasional Pengasuhan Anak bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. SNPA adalahstandar PKSA yang memberi pedoman kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/PantiSosial Asuhan Anak agar dalam memberikan pengasuhan anak memperhatikankepentingan terbaik anak, non diskriminatif, menjaga privasi antara anak laki-laki danperempuan. Saat ini terdapat 5,166 LKSA yang menerima PKSA.
• Taman Anak Sejahtera (TAS). Skema layanan PKSA yang ditujukan bagi balita terlantarmelalui kegiatan “early child development” (pengasuhan anak usia dini). TAS sejatinyamerupakan Taman Penitipan Anak bagi keluarga tidak mampu agar keluarga (terutamaibu) dapat bekerja membantu meningkatkan pendapatan keluarga. TAS memberikankesempatan pada kaum perempuan (ibu) untuk meningkatkan peran dan posisi tawarperempuan dalam keluarga. Saat ini terdapat 162 TAS yang menerima PKSA.
PKSA (Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial Anak) Berbasis Gender
PROGRAM KELUARGA HARAPAN MENYASAR SEGMENTASI PEREMPUAN, DENGAN PENERIMA MANFAAT IBU HAMIL, IBU MENYUSUI, DAN USIA
PENDIDIKAN ANAK HINGGA 9 TAHUN SAAT INI TELAH MENYENTUH 2.871.827 KELUARGA SANGATV MISKIN
PERSENTASE SEBARAN PESERTA PKH TAHUN 2014PERSENTASE SEBARAN PESERTA PKH TAHUN 2014
35466
30005
36315 36679
31510
24113
18749
10507
18710
20614
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
REALISASI
Data Pemulangan Pekerja Migran Bermasalah (PMB)Tahun 2005 – 2014 Oleh Kementerian Sosial
14701
5492
132 288
laki-laki Perempuan Anak Balita
DATA PEMULANGAN PEKERJA MIGRAN BERMASALAH (PMB)BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN USIA TAHUN 2014 (JANUARI S.D. DESEMBER)
NO JENIS KASUS KEKERASAN
JUMLAH KLIEN KTK YANG MASUK RPTC
TotalTAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 KDRT 8 14 28 15 18 18 6 7 13 11 138
2 Anak Korban KDRT 0 0 0 15 0 4 3 5 7 3 37
3 Perkosaan 19 1 5 0 4 2 2 0 4 3 40
4 Terlantar 6 3 0 7 15 22 14 16 6 11 100
5 Trafficking 6 18 245 277 623 303 256 295 495 599 3117
6 Kekerasan Psikis 0 0 15 2 6 1 3 0 3 0 30
7Anak klien korban trafiking
0 0 0 8 10 3 15 2 9 2
49
8 Pelecehan Seksual 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 5
Total 39 36 293 326 676 354 299 326 538 629 3516
*RUMAH PERLINDUNGAN TRAUMA CENTER
KLIEN PEREMPUAN YANG DITANGANI OLEH RPTC* 2005 S/D 2014BERDASARKAN JENIS KASUS KEKERASAN
Jawa Timur, 7882
Banten, 64
NTB, 2960
Sumsel, 135
Aceh, 2614
Sumut, 1913
Jawa Tengah, 1135
Jawa Barat, 794
NTT, 627
Lampung, 368Jambi, 368
Sumbar, 161
Kalbar, 140Sultra, 247
Sulsel, 270 Sulbar, 219
Prov Lain*,
717
Jumlah Jawa TimurBantenNTBSumselAcehSumutJawa TengahJawa BaratNTTLampungJambiSumbarKalbarSultraSulselSulbar
Data Pemulangan Pekerja Migran Bermasalah (PMB)Berdasarkan Provinsi Asal Tahun 2014 (Januari s.d. Desember)
Pemberian Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).
Syarat:1. Mantan PMB 2. Tidak akan kembali ke Luar Negeri3. Siap berusaha di daerahnya4. Memiliki keinginan untuk berusaha5. Memiliki KTP Indonesia
Bantuan Modal sebesar Rp. 3 juta.Diberikan bimbingan tentang kewirausahaan
PROGRAM KEMENTERIAN SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN PEKERJA MIGRAN BERMASALAH
Data International Organization for Migration (IOM), hingga Maret2005 s/d Juni 2011 telah tercatat sebanyak 3.943 orang yangdiperdagangkan, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Dari 3.943orang tersebut, sebanyak 3.559 orang (90,26%) korbannya adalahperempuan dan 384 orang (9,64%) adalah laki-laki.
HUMAN TRAFFICKING INDONESIA
Kementerian sosial merehabilitasi dan memulangkan 3.373 eks pskSampai tahun 2014
Total bantuan sebesar Rp.15.775.400.000
Terakhir Kementerian Sosial RI telah membantu merehabilitasi dan memulangkan
319 eks PSK penghuni 8 lokalisasi di Kabupaten Nganjuk, menyusul 176eks psk penghuni 1 lokalisasi di Ponorogo dan 270 penghuni 7lokalisasi di Kabupaten Malang.
Program untuk eks Penghuni lokalisasi oleh KementerianSosial:
UEP (Usaha Ekonomi Produktif Jaminan Hidup Pemulangan kembali ke lingkungan keluarganya Bimbingan sosial keterampilan
KASUS KEJAHATAN SEKSUAL 34 PROPINSI DI INDONESIA TAHUN 2014
119
105
73
53 53 51 51
4138
33 33
25 24 2421 19 18 17 17
13 11 9 9 8 8 7 5 4 4 4 4 4 4 10
20
40
60
80
100
120
140
Persebaran Jenis Kasus Kejahatan Seksual 34 Propinsi diIndonesia Tahun 2014
340
254
122
81
33 29 22 21 3 2 1 10
50
100
150
200
250
300
350
400
Persebaran Usia PelakuKejahatan Seksual di Indonesia Tahun 2014
326
303
192
150
9278
29
0
50
100
150
200
250
300
350
11-20 tahun Unknown 21-30 tahun 31-40 tahun 41-50 tahun > 50 tahun 0 - 10 tahun
22
15
54 4 4
3 3 3 32 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0
5
10
15
20
25
PERSEBARAN KASUS KEJAHATAN SEKSUAL DENGAN PELAKU GURU DI 27 PROPINSI DI INDONESIA
PERSEBARAN KASUS KEJAHATAN SEKSUAL DENGAN PELAKU USIA SMP – SMA 26 PROPINSI DI INDONESIA
34
22
1918
17 17
12
109
76 6
5 5 54 4
3 3 2 2 2 1 1 1 10
5
10
15
20
25
30
35
40
3
2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
Jabar Jakarta Jateng Riau Sulsel Sumsel Aceh Bali Bengkulu Jatim Kepri Sumbar Sumut Yogya
PERSEBARAN KASUS KEJAHATAN SEKSUAL DENGAN PELAKU USIA SD
14 PROPINSI DI INDONESIA
PERSEBARAN USIA KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL DI INDONESIA TAHUN 2014
729
275
90 7630 20 9
0
100
200
300
400
500
600
700
800
11-20 tahun 0 - 10 tahun Unknown 21-30 tahun 31-40 tahun > 50 tahun 41-50 tahun
Persebaran Kasus Kejahatan Seksual Sekolahdi 25 Propinsi di Indonesia Tahun 2014
0
1
2
3
4
5
6
7
88
7
4
3 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
39
4 4 3 2 2 1 10
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Guru Kepala Sekolah Cleaning Service OTK Kakak Kelas Teman Komite Sekolah Tukang Bakso
PERSEBARAN PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL DI SEKOLAH
PERSEBARAN KASUS KEJAHATAN SEKSUAL DI SEKOLAH DENGAN PELAKU GURU 18 PROPINSI INDONESIA
9
8
3
2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Jatim Jabar Sulsel Kaltim Jakarta Aceh Babel Bali Jateng Kalbar Lampung Maluku NTB NTT Riau Sulbar Sultra Sumsel
KASUS INCEST
DATA KASUS INCEST DI INDONESIA 2012 – 2014 TOTAL KASUS: 28 PROPINSI
•Kalsel
•Gorontalo
•Papua
•Aceh•Sumut•Bengkulu •Jakarta•Jabar•Jogja•Jatim•NTB
•Riau•Jateng•Kepri•Sulsel•Lampung•NTT•Sumsel•Babel•Banten•Jambi
•Kaltim•Bali•Kalbar•Maluku•Papua Barat•Sulbar•Sumbar
2012 201411 Propinsi 25 Propinsi
PERSEBARAN KASUS INCEST DI INDONESIA TAHUN 2012 - 2014 DI 28 PROPINSI
7 7 6 6 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 06
18
11
35
1
11
5 61 1 1
Aceh : 2009-2010Bengkulu: 2010-2012
1. Dasar Hukum
2. Pemahaman, Komitmen, dan Kelembagaan
3. Instrumen Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)
4. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)
5. Data Terpilah dan Informasi
Permasalahan dan Tantangan dalam Implementasi PUG di Daerah
1. Membuat dasar hukum yang kuat sebagai dasar pelaksanaan Implementasi PUG
2. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pejabat di daerah mengenai PUG dan PPRG
3. Membuat kelembagaan yang khusus menangani PUG sehingga implementasi PUG berfungsi maksimal
4. Meningkatkan kapasitas SDM pelaksana PPRG di seluruh SKPD
5. Menyusun Data Terpilah dan mengintegrasikan penyusunan data terpilah dalam pendataan semua sektor pembangunan daerah
Rekomendasi ke Depan untuk Implementasi PUG di Daerah
TERIMAKASIH
Recommended