View
44
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
SURAT EDARANNOMOR SE-46/MK.1/2020
TENTANG
MEKANISME MAGANG MAHASISWA/MAHASISWIYANG DILAKSANAKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
Yth. 1. Para Pimpinan Unit Organisasi Eselon I/Pimpinan Unit Organisasi Non-
Eselon yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan2. Sekretaris Unit Organisasi Eselon I/Unit Organisasi Non-Eselon yang
bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan3. Para Pengelola Kepegawaiandi lingkungan Kementerian Keuangan
A. Umum
Dalam rangka memberikan payung hukum dan keseragaman pengaturan pelaksanaanmagang di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bagi mahasiswa/mahasiswiperguruan tinggi serta guna menjaga terlaksananya pemagangan secara objektif, transparan,dan akuntabel, perlu menetapkan Surat Edaran mengenai Mekanisme MagangMahasiswa/Mahasiswi yang Dilaksanakan di lingkungan Kementerian Keuangan.
B. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan Surat Edaran ini yaitu sebagai panduan bagi pengelola kepegawaian danpimpinan unit di lingkungan Kemenkeu dalam mengelola magang di lingkungan Kemenkeubagi mahasiswa dan/atau mahasiswi perguruan tinggi.
C. Ruang Lingkup
Surat Edaran ini memuat panduan mengenai mekanisme magang yang meliputi tahappenyusunan kebutuhan magang, permohonan pengajuan magang, pelaksanaan magang, danmekanisme kelulusan magang mahasiswa/mahasiswi yang dilaksanakan di lingkunganKemenkeu.
D. Dasar Hukum
1. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan;2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan MenteriKeuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan MenteriKeuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja KementerianKeuangan;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 539/KMK.01/2019 tentang Pelimpahan KewenanganMenteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan SekretariatJenderal.
file:////Users/nandaputrayunanto/Downloads/%255b@NomorND%255d
MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
-2-
E. Ketentuan
1. Dalam rangka terwujudnya pelaksanaan magang mahasiswa/mahasiswi yang obyektif,transparan, dan akuntabel, maka dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:a. penyusunan kebutuhan;b. permohonan pengajuan;c. pelaksanaan;d. mekanisme kelulusan; dane. pemantauan dan evaluasi.
2. Tahap penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a,dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:a. Penyusunan kebutuhan magang bagi mahasiswa/mahasiswi perguruan tinggi
dilaksanakan berdasarkan penawaran kebutuhan dari Biro Sumber Daya Manusia(SDM) selaku penanggung jawab magang pusat.
b. Sekretaris masing-masing unit organisasi Eselon I/unit organisasi non-Eselon yangbertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan (Non-Eselon) sebagaipenanggung jawab magang unit menyusun kebutuhan magang masing-masing unitorganisasi eselon I/setingkat, yang meliputi:1) program studi yang dibutuhkan;2) jumlah peserta magang; dan3) periode dan durasi pelaksanaan magang,yang disampaikan kepada penanggung jawab magang pusat melalui aplikasi Nadinedan email magangkemenkeu@kemenkeu.go.id.
c. Penanggung jawab magang pusat melakukan kompilasi atas kebutuhan magang darimasing-masing penanggung jawab magang unit sebagai bahan pertimbangan dalampenentuan unit tujuan pemohon magang dan sebagai bahan pemantauan.
3. Tahap permohonan pengajuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b,dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:a. Mahasiswa/mahasiswi perguruan tinggi sebagai pemohon magang menyertakan
dokumen permohonan magang yang ditujukan kepada Kepala Biro SDM SekretariatJenderal yang terdiri atas surat keterangan magang dari perguruan tinggi, transkripnilai, daftar riwayat hidup, dan proposal magang dan dikirimkan ke alamat emailmagangkemenkeu@kemenkeu.go.id.
b. Proposal magang sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan denganmenggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A.
c. Penanggung jawab magang pusat menindaklanjuti proposal magang sebagaimanadimaksud pada huruf b dengan:1) melakukan pengecekan kelengkapan dokumen; dan2) menyampaikan nota dinas penawaran dan proposal magang kepada penanggung
jawab unit atau unit tujuan pemohon magang.d. Penanggung jawab magang unit melakukan reviu atas penawaran penanggung jawab
magang pusat dan menyampaikan nota dinas tanggapan, yang berisi meliputi nama
MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
-3-
pemohon magang dan periode magang yang disetujui, serta ketentuan pelaksanaanmagang yang dikirimkan melalui aplikasi Nadine dan emailmagangkemenkeu@kemenkeu.go.id.
e. Penanggung jawab magang pusat melakukan analisis terhadap tanggapansebagaimana dimaksud pada huruf d dan melakukan kompilasi tanggapanpermohonan magang masing-masing penanggung jawab magang unit.
f. Berdasarkan nota dinas tanggapan permohonan magang dari penanggung jawabmagang unit, penanggung jawab magang pusat melakukan evaluasi danmenyampaikan naskah dinas tanggapan berupa persetujuan atau penolakan yangdisampaikan kepada email pemohon magang, atau menawarkan kembali kepada unitlain yang memerlukan.
4. Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c, diselenggarakandengan ketentuan sebagai berikut:
a. Peserta magang menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan magangdengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B.
b. Peserta magang melaksanakan magang sesuai dengan rencana programsebagaimana tercantum dalam proposal program dan mematuhi seluruh ketentuanmengenai magang yang berlaku di unit tujuan.
c. Peserta magang memulai magang pada tanggal dan di unit yang telah disetujuisampai dengan periode magang selesai.
d. Waktu penyelenggaraan magang sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerja padaunit tujuan magang di lingkungan Kemenkeu.
e. Peserta magang mengenakan pakaian sesuai dengan ketentuan pakaian kerjapegawai atau sesuai ketentuan unit tujuan di lingkungan Kemenkeu.
f. Unit tujuan pelaksanaan magang memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:1) Tugas
a) menunjuk pembimbing magang yang tugasnya membimbing peserta magangsesuai dengan program yang ditetapkan;
b) menyusun dan menandatangani perjanjian pemagangan dengan pesertamagang, berkoordinasi dengan penanggung jawab pusat;
c) memenuhi hak peserta pemagangan sesuai dengan perjanjian pemagangan;d) menyediakan alat pelindung diri sesuai dengan persyaratan keselamatan dan
kesehatan kerja;e) mengevaluasi peserta magang; danf) memberikan sertifikat dan/atau surat keterangan magang.
2) Kewenangana) memanfaatkan hasil kerja peserta magang; danb) memberlakukan tata tertib dan pakta integritas.
g. Peserta magang memiliki kewajiban dan hak sebagai berikut:1) Kewajiban
MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
-4-
a) menandatangani dan menaati ketentuan pada pakta integritas dan perjanjianpemagangan;
b) mengikuti pemagangan sampai selesai;c) menaati tata tertib dan kode etik kode perilaku yang berlaku di Kemenkeu; dand) menjaga nama baik Kemenkeu.
2) Hakmemperoleh sertifikat dan/atau surat keterangan magang yang dikeluarkan olehpenanggung jawab magang pusat.
5. Tahap mekanisme kelulusan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d, denganketentuan sebagai berikut:
a. Peserta magang dinyatakan lulus magang dengan syarat:1) menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf g angka 1):2) menyelesaikan rencana program sebagaimana tercantum dalam Proposal
Magang;3) menyusun laporan magang yang dipresentasikan kepada pembimbing magang
dan pimpinan pada unit tujuan magang selaku pihak yang bertanggung jawab.b. Peserta magang yang telah dinyatakan lulus diberikan sertifikat dan/atau surat
keterangan magang.
6. Penanggung jawab magang pusat melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimanadimaksud dalam angka 1 huruf e dengan menyusun laporan pelaksanaan magang setiapakhir periode/tahun sebagai evaluasi pada periode selanjutnya.
F. Penutup
1. Seluruh sekretaris unit organisasi Eselon I/Non-Eselon agar melaksanakan Surat Edaranini dengan penuh tanggung jawab, berdasarkan itikad baik, dan berlandaskan nilai-nilaiKemenkeu serta seluruh pimpinan unit dan atasan langsung agar menyosialisasikan,melaksanakan, dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Surat Edaran ini.
2. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Demikian disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2020
a.n. MENTERI KEUANGANSEKRETARIS JENDERAL
Ditandatangani secara elektronik
HADIYANTO Tembusan:
file:////Users/nandaputrayunanto/Downloads/%255B@TanggalND%255Dfile:///C:\\Users\\ASUS\\Downloads\\%5b@tipettd%5dC:\\Users\\ASUS\\Downloads\\[@penandatangan]C:\\Users\\ASUS\\Downloads\\[@penandatangan]file:///C:\\Users\\ASUS\\Downloads\\%5b@NamaPejabat%5d
MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
1. Menteri Keuangan2. Wakil Menteri Keuangan
LAMPIRANSurat Edaran Menteri KeuanganNomor SE-46/MK.1/2020Tanggal 30 Desember 2020
A. Contoh Format Proposal Magang
(KOP PERGURUAN TINGGI)PROPOSAL MAGANG
I. Pendahuluan
Latar Belakang Pelaksanaan Magang
II. Teknis Pelaksanaan
2.1 Nama Kegiatan
2.2 Tujuan
2.3 Manfaat
2.3.1. Bagi mahasiswa :
2.3.2. Bagi Universitas :
2.3.3. Bagi Kementerian Keuangan :
2.4 Rencana Program:
Diisi rencana kegiatan yang akan dilakukan saat menjadi peserta magang.
2.5 Data Diri Peserta Magang
Diisi Daftar Riwayat Hidup Singkat Calon Peserta Magang
2.6 Penyelenggaraan
2.6.1. Waktu Pelaksanaan Magang : ……… s.d. ………
2.6.2. Unit Eselon I Tujuan Magang :
III. Penutup
Harapan Calon Peserta Magang
(Kota), (tanggal) (bulan) (tahun)Mengetahui, Ttd (pemohon magang)
/Users/nandaputrayunanto/Downloads/[@Tembusan]/Users/nandaputrayunanto/Downloads/[@Tembusan]file:////Users/../rafikawindriani/Downloads/%255b@NomorND%255dfile:////Users/../rafikawindriani/Downloads/%255b@TanggalND%255d
MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
B. Contoh Format Pakta Integritas
PAKTA INTEGRITAS
Dalam rangka pelaksanaan magang di lingkungan Kementerian Keuangan, saya selaku
peserta magang menyatakan bahwa:
1. Sanggup menjaga kerahasiaan informasi maupun data yang saya ketahui dan / atau yang
saya miliki berkaitan dengan Kementerian Keuangan dengan tidak memberikan dan /
atau menyebarluaskan kepada pihak-pihak yang dapat memanfaatkannya untuk
kepentingan pribadi/kelompok yang dapat / berpotensi merugikan negara.
2. Bersedia dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila
saya lalai atau dengan sengaja berbuat sesuatu yang mengakibatkan tersebarnya data
dan atau informasi negara yang saya ketahui / miliki.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari pihak
manapun.
Catatan:Wajib diserahkan saat memulai magang
(Kota), (tanggal) (bulan) (tahun)Yang membuat pernyataan, Ttd (pemohon magang)
a.n. MENTERI KEUANGAN
SEKRETARIS JENDERAL
Ditandatangani secara elektronik
file:///C:\\Users\\ASUS\\Downloads\\%5b@tipettd%5dC:\\Users\\ASUS\\Downloads\\[@penandatangan]C:\\Users\\ASUS\\Downloads\\[@penandatangan]
MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
HADIYANTO
file:///C:\\Users\\ASUS\\Downloads\\%5b@NamaPejabat%5d
2020-12-30T10:21:04+0000
Recommended