Mitigasi Risiko Pengadaan: Tahap Pemilihan sd Kontrak

https://sites.google.com/view/emkacademy

Mitigasi Risiko Pengadaan:

Tahap Pemilihan sd Kontrak

Mustofa Kamal,SE, MSAK, CFrA, CCMs, CRP

Agenda

Pembelajaran

Dasar Hukum Mitigasi

Risiko01

Risk Control Matrix (RCM)

Pengadaan02

Mitigasi Risiko Pemilihan03

Mitigasi Risiko Kontrak04

Agenda

Pembelajaran

Dasar Hukum Mitigasi Risiko01

Risk Control Matrix (RCM)

Pengadaan02

Mitigasi Risiko Pemilihan03

Mitigasi Risiko Kontrak04

Per UU terkaitUU SPPN: 25/2004

UU PB: 1/2004

UU AP: 30/2014

PP SPIP: 60/2008

Perpres PBJ: 12/2021, 16/2018

Mitigasi Risiko

1

2

3

4

Dasar Hukum5

Per Menteri/kepala terkait

Minimal:

Psl 4: Tujuan PBJ

Psl 5: Kebijakan PBJ

Psl 6: Prinsip PBJ (a.l ; efektif)

Psl 7: Etika PBJ (a.l: ayat 1 a & g-

menghindari penyalahgunaan

wewenang)

Minimal:

Psl 2: Tujuan KLPD, wajib SPIP

Psl 13: Wajib menilai risiko

Psl 18: Wajib mengendalikan dg

karakteristik, a.l, (2);

b. harus sesuai hasil penilaian

risiko

d. Kebijakan & prosedur tertulis

f. Dievaluasi scr teratur

Minimal:

Psl 3,c: cegah salah guna wewenang

Psl 5; legal, lindungi HAM, AUPB

Psl 7,(2),h; wajib SOP

Psl 10; AUPB

Psl 17, 18; larangan penyalahgunaan

wewenang

Minimal:

Psl 55 & 56:

Lapkeu disusun berdasarkan SPIP & SAP

Menteri/pimpinan/KDH membuat SoR

(Statement of Responsibility) bhw SPIP

telah memadai

Psl 54; PA/KPA tgg jwb formal & material

Minimal:

Psl 1: definisi perencanaan= urutan pilihan

Psl 31: data dukung perenc hrs akurat

• Tujuan PBJ harus diraih dengan praktikkan kebijakan, prinsip &

etika (1; Perpres PBJ)

• Kebijakan peningkatan kualitas perencanaan hrs diperkuat

dengan akurasi data urutan pilihan/skala prioritas (5; UU SPPN)

• Utk raih tujuan= Pengendalian PBJ hrs tertulis dan berbasis

RISIKO (2; PP SPIP)

• Praktik PBJ perlu SOP & etika PBJ hrs bisa cegah

penyalahgunaan wewenang (3; UUAP), SOP bagian dr

pengendalian atas risiko (PP 60/2008)

• Seluruh penggunaan Sumber daya harus dilaporkan dan sesuai

SPIP (yg hrs berbasis risiko) dan pimpinan harus

menyatakannya (4; UUPB)

Agenda

PembelajaranDasar Hukum Mitigasi

Risiko01

Risk Control Matrix (RCM)

Pengadaan

02

Mitigasi Risiko Pemilihan03

Mitigasi Risiko Kontrak04

Urgensi RCM (Risk Control Matrix)

PP 60/2008

• Psl 18: Wajib mengendalikan dg karakteristik,

a.l, Ayat (2); harus sesuai hasil penilaian risiko;

kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara

tertulis

Pasal 13

• Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan

penilaian risiko; identifikasi risiko & analisis

risiko.

RCM

(Risk Control Matrix)

Matrik yg dibuat untuk membandingkan antara level

risiko dengan pengendalian yang dibutuhkan

Di Pemilihan:

1. identifikasi risiko apa saja dan bagaimana

levelnya?

2. Lakukan evaluasi pengendalian (seluruh prosedur

pemilihan dibandingkan dengan risiko yg terkait)

3. Tentukan pengendalian yang andal atau tidak andal

4. pengendalian yg tidak andal, butuh pengembangan

apa?

Di Kontrak:

1. identifikasi risiko apa saja dan bagaimana levelnya?

2. Lakukan evaluasi pengendalian (seluruh klausul kontrak

dibandingkan dengan risiko yg terkait)

3. Tentukan pengendalian/klausul yang andal atau tidak andal

4. Pengendalian/klausul yg tidak andal, butuh pengembangan apa?

Input Proses Output Outcome

Ris

iko

Ris

iko

Contoh tabel RCM

Tujuan Tahap Risiko PengendalianKesimpulan design

pengendalianKeterangan

6 tepat

RCMR

C Respon berupa pengendalian

• Hampir semua prosedur di

Pokja & PPK

• Hampir semua klausul kontrak

Sudahkah tepat respon tsb dg

level Risiko?

Agenda

PembelajaranDasar Hukum Mitigasi

Risiko01

Risk Control Matrix (RCM)

Pengadaan02

Mitigasi Risiko Pemilihan03

Mitigasi Risiko Kontrak04

Risiko di e-tendering Input Proses Output Outcome

Ris

iko

Ris

iko

Input Koreksi aritmatikNilai penawaran

terkoreksiDilanjutkan

Ris

iko

Ris

iko

Spek,

HPS,

draft

kontrak

Dokumen

pemilihan

Penawaran

rekanan

Penawaranterkoreksi aritmatik

Evaluasi A,T,H Calon pemenang Dapat dibuktikan

Ris

iko

Ris

iko

Calon pemenang

Pembuktiankualifikasi

Pemenang SPPBJ

Ris

iko

Ris

iko

Tepat penyedia

Ada berapa risiko

di tahap e-tender?

Ada saja uraian risiko di

tahap e-tender?

Sudah andalkah

pengendalian di

pokja pemilihan?

Sudahkah pokja pemilihan memiliki

risk register yang tertulis?

Renungan risk awareness:

Pokja bukan orang IT atau programmer yang bekerja dg pola biner (1= ada/lengkap, 0=tidak ada/lengkap)

Pokja pemilihan bagian dari pelaku PBJ untuk raih tujuan PBJ dan mempraktikkan kebijakan, prinsip & etika

Jika focus pada tujuan, maka akan aware pada risiko karena tidak ada satupun jaminan tujuan tercapai 100%

Jika risiko tidak diidentifikasi, tidak didokumentasikan & tidak dimitigasi, maka berarti pokja sudah yakin dg

“kesempurnaan prosedur” dan saat yg bersamaan indikasi melanggar PP 60/2008.

Risiko fraud

di e-tendering

Sudahkah andalkah

pengendalian (koreksi

aritmatik, evaluasi A,T,H &

pembuktian kualifikasi)

oleh pokja pemilihan untuk

mengendalikan 7 risiko

fraud tsb?

Contoh tabel RCM

Tujuan Tahap Risiko PengendalianKesimpulan design

pengendalianKeterangan

Ketepatan

penyedia

secara

adil,

bersaing,

transparan

, & terbuka

Pemili

han

penye

dia

RAB rekanan salah Koreksi aritmatikDesign pengendalian

memadai atau andalDi cek/ uji praktiknya

persekongkolan

Pembuktian

kualifikasi dg

mengecek

dokumen asli

Design pengendalian

belum memadai

Prosedur Perlu

dikembangkan utk tangani

risiko indikasi

persekongkolan.

Kemudian, lalu praktikkan

Rekanan yg terpilih

berstatus blacklist

namun tayang

terlambat

Pembuktian

kualifikasi dg

mengecek

dokumen asli

rekanan calon

pemenang

Design pengendalian

belum memadai

Prosedur Perlu

dikembangkan utk tangani

risiko tersebut, lalu

praktikkan

Dst

Agenda

PembelajaranDasar Hukum Mitigasi

Risiko01

Risk Control Matrix (RCM)

Pengadaan02

Mitigasi Risiko Pemilihan03

Mitigasi Risiko Kontrak04

Manajemen Kontrak

Apa saja risiko di fase kontrak?

Mitigasi risiko secara kontraktual

Draft

kontrak

Hasil

pemilihan

penyedia

Pengendalian kontrak (klausul2 kontrak) telah

menangani semua risiko di fase kontrak?

Sumber: diolah dari LKPP, 2016; PP 60/2008; Perpres 12/2021

Mitigasi risiko

secara kontraktual

Contoh tabel RCM

Tujuan Tahap Risiko PengendalianKesimpulan design

pengendalianKeterangan

6 tepatKontra

k

Rekanan

terlambat

Klausul

penanganan

kontrak kritis

Design pengendalian

memadai atau andalDi cek/ uji praktiknya

Kontrak dijual

secara illegal ke

penyedia lain

(pinjam

bendera)

Pakta integritasDesign pengendalian

belum memadai

Perlu dikembangkan

prosedur utk tangani risiko

pinjam bendera.

Kemudian, lalu praktikkan

Dst ….

1. Q & ASecara umum, para pelaku PBJ tidak

melakukan identifikasi risiko secara

akuntabel dan bahkan tidak memiliki

register risiko

Q: apakah kondisi tersebut baik dan

benar?

Telaah:

Pola pikir yg baik

Tidak ada satupun yg bisa jamin “tidak ada hambatan”.

Jk sudah tahu mendung (ada risiko hujan), mk siapkan

payung (ada pengendalian).

Selalu bw payung & / selalu tidak bw payung (tidak baik)

A: pelaku PBJ telah mempraktikkan hal yg tidak baik

Telaah

Ada mandate:

Penilaian risiko dan pengendalian sesuai hasil

penilaian risiko (PP 60/2008)

A: pelaku PBJ telah mempraktikkan hal yg tidak

benar

2. Q & AAda risiko :

Metode evaluasi penawaran yg ditetapkan oleh

pokja tanpa memperhatikan kompleksitas &

atau urgensi barang/jasa utk raih tujuan

organisasi. Pokja cenderung selalu pilih “harga

terendah” utk B/PK/JL atau “biaya terendah”

utk JK.

Q: Apa Langkah pengendalian yg perlu pokja

lakukan untuk menangani risiko tersebut?

Telaah:

Opsi metode evaluasi penawaran dimaksudkan

menjadi pilihan yg disesuaikan dg tujuan organisasi yg

akan didukung dg PBJ tsb.

Kemungkinan ada hubungan erat antara hg dan mutu

A: PA/KPA & pokja buat “panduan” penentuan

metode evaluasi penawaran dg melibatkan para pihak

yang paham bidang teknis b/j tsb

3. Q & AAda risiko baru:

Rekanan calon pemenang (PT JAIS) berstatus

blacklist namun belum tayang di inaproc akan

ditetapkan sebagai pemenang oleh pokja ABC

di satker ABC pd tgl 3 Mei 2021.

Q: Apa Langkah pengendalian yg perlu pokja

lakukan untuk menangani risiko tersebut?

Telaah:

PA/KPA yg tetapkan wanprestasi rekanan

PA/KPA yg upload blacklist ke INAPROC

Ada daftar pengalaman oleh rekanan utk pekerjaan

sebelumnya

A: pokja ABC lakukan pengembangan prosedur dg

konfirmasi ke seluruh mantan user yg ada di daftar

pengalaman rekanan

4. Q & APT JAIS menang tender pd 5 mei 2021. PPK

akan ttd kontrak dgnya.

Ada risiko baru:

Rekanan yg akan tanda tangan kontrak

berstatus blacklist.

Q: Apa Langkah pengendalian yg perlu PPK

lakukan untuk menangani risiko tersebut?

Telaah:

PA/KPA yg tetapkan wanprestasi rekanan

PA/KPA yg upload blacklist ke INAPROC

Ada daftar pengalaman oleh rekanan utk pekerjaan

sebelumnya

ADA PASAL 1320 KUHPerdata (syrt subjektif & objektif)

Status blacklist berarti syrt subjektif telah dicederai.

A: PPK lakukan pengembangan prosedur dg:

• konfirmasi ke seluruh mantan user yg ada di daftar

pengalaman rekanan

• Mengkaji konsekuensi hukum kontrak

• Rapat formal dg PA/KPA utk ambil keputusan

5. Q & AAda risiko :

Rekanan ABC berkontrak dg kantor XYZ & ttd

di semua jejak pengendalian kontrak sd

pembayaran. Namun yg mengengerjakan dan

menerima sesungguhnya bukan ABC (bisa

pegawai XYZ atau rekanan WOI)

Risiko terjadi pinjam bendera scr ilegal.

Q: Apa Langkah pengendalian yg perlu PPK

lakukan untuk menangani risiko tersebut?

Telaah:

PA/KPA bertanggung jawab formal (data) dan material

(fakta); UU 1/2004 psl 54

Ada tujuan TEPAT PENYEDIA

Ada pakta integritas (janji tidak bohong)

Ada prinsip akuntabel

Ada praktik curang dr rek ABC

Dan penggelapan pajak oleh rekanan WOI

A: PPK kembangkan klausul kontrak terutama ttg

pengawasan SDM, Alat, metode kerja.

Lakukan pertemuan rutin dg rekanan ABC

Masukkan klausul penggunaan teknologi informasi dan

konfirmasi ke pihak terkait (jika dibutuhkan) utk

pembuktian pembayaran