View
88
Download
0
Category
Preview:
DESCRIPTION
MODUL 2 POKOK BAHASAN 4. Kerangka konsep Proses Kebijakan: Penetapan agenda kebijakan, Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan, dan Monitoring-Evaluasi Kebijakan. Tujuan Pembelajaran. Mengetahui Kerangka konsep Proses Kebijakan - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
MODUL 2POKOK BAHASAN 4
Kerangka konsep Proses Kebijakan: Penetapan agenda
kebijakan, Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan, dan
Monitoring-Evaluasi Kebijakan.
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Tujuan Pembelajaran
• Mengetahui Kerangka konsep Proses Kebijakan• Memahami proses-proses dalam penetapan
kebijakan menggunakan tombol Knobs.• Memahami mengenai Kebijakan, Perumusan
Kebijakan, Pelaksanaan, dan Monitoring-Evaluasi Kebijakan
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Daftar Isi
• Tombol Pengendali (Control Knobs) untuk kebijakan
3
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
MATERI UTAMA
Klik link di bawah ini untuk download materi:
Atau masukkan alamat ini ke internet:http://manajemen-pelayanankesehatan.net/images/files/mod2/M2-PB%204-Kerangka%20Konsep%20Reformasi.pdf
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Bacaan Lebih Lanjut
• ______. (2011). Mata Kuliah Kebijakan dan Manajemen Kesehatan. Yogyakarta. Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat FK UGM
• ______. (2011). Mata Kuliah Analisis Kebijakan. Yogyakarta. Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat FK UGM
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
MODUL 2POKOK BAHASAN 4
Pemahaman mengenai reformasi dan reformasi di
sektor kesehatan
6
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Tujuan Pembelajaran
• Mengetahui tujuan dari pembentukan sistem kesehatan
• Mengetahui variasi berbagai sistem kesehatan daerah
• Memahami mengenai proses reformasi sektor kesehatan
7
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Daftar Isi
• Situasi Indonesia Saat ini• Peran Pemerintah dalam sistem kesehatan• Variasi sistem kesehatan daerah• Reformasi sektor kesehatan
8
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Reformasi Pelayanan Kesehatan di Indonesia
Outlook 2011-2015Dalam konteks ideologi
pemerintah
Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan FK-UGM
9
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Isi
Pengantar1.Konsep Reformasi sektor Kesehatan2.Perkembangan sektor RS: Apa ideologinya?3.Ideologi di balik reformasi pelayanan
kesehatan4.Outlook kebijakan 2011-2014.
10
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
PengantarPada tahun 2011, Kementerian Kesehatan menggulirkan 7
Reformasi Pembangunan Kesehatan yaitu 1) revitalisasi pelayanan kesehatan, 2) ketersediaan, distribusi, retensi dan mutu sumberdaya
manusia, 3) mengupayakan ketersediaan, distribusi, keamanan, mutu,
efektifitas, keterjangkauan obat, vaksin dan alkes, 4) Jaminan kesehatan, 5) keberpihakan kepada daerah tertinggal perbatasan dan
kepulauan (DTPK) dan daerah bermasalah kesehatan (DBK), 6) reformasi birokrasi dan 7) world class health care.
11
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Reformasi pelayanan kesehatan perlu dimonitor dengan pendekatan pelaku dalam:
(1) Penyusun kebijakan dan pemegang fungsi regulasi dalam sistem kesehatan;
(2) Pemberi pelayanan kesehatan yang berupa RS pemerintah dan swasta, serta lembaga-lembaga pelayanan kesehatan lainnya;
(3) Pemberi pendanaan untuk sektor kesehatan; dan
(4) LSM dan ikatan profesi di sektor kesehatan.
12
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
• Konsep Reformasi sektor Kesehatan dan Pembiayaan yang berkelanjutan
Apa itu “Health System Reform”?
(Reformasi Sistem Kesehatan)
• Upaya yang mempunyai tujuan untuk mengubah sistem kesehatan guna
meningkatkan kinerja
13
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Melakukan Health Reform, tidak mudah
• Konsekuensi-nya sulit di prediksi
• Sistem kesehatan mempunyai beberapa tujuan (multiple goals). Jika dampaknya baik pada satu tujuan, bisa menyebabkan dampak yang tidak baik pada tujuan lain.
• Ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan. Bisa jadi yang diuntungkan tidak mempunyai posisi yang cukup kuat
• Negara mempunyai keterbatasan dalam hal kemampuan pembiayaan dan administrasi
14
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 15
Pendekatan Reform yang Purposive
• Definisikan permasalahan yang dinyatakan dalam outcomes
• Nilai-nilai etik yang melandasi reform
• Analisa politik perlu dilakukan sepanjang proses
• Kembangkan hubungan sebab-akibat (yang evidence-based) untuk menilai kinerja (gunakan pohon masalah)
• Membangun strategi reform berdasarkan determinan kinerja sistem (Control Knobs)
• Bagaimana implementasinya
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
16
Definisi Masalah
Keputusan Politik
ETIK
POLITIK
Pelaksanaan
Pengembangan Kebijakan
Diagnosa
Evaluasi
Siklus Health Reform
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Sasaran Kinerja untuk Reform
• Kebanyakan pengambilan kebijakan sektor kesehatan terkait dengan ketiga sasaran tersebut
• Penting secara etik dan moral• Menjadi pusat perhatian politis dan populer
StatusKesehatan
PerlindunganResiko
KepuasanPublik
SASARAN
17
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Tombol Pengendali (Control Knobs)
yang dapat dipakai untuk
mempengaruhi hasil Apa itu Tombol Pengendali?
Perangkat sektor kesehatanPerangkat ini bisa diubah/dimodifikasi melalui
kebijakan publik.Mengubah setelan pada tombol akan
berpengaruh pada kinerja sektor kesehatan
18
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
“Tombol Pengendali Kebijakan”:Apakah ada ideologinya?
AccessQualityEfficiency
AccessQualityEfficiency
• Pembiayaan• Pembayaran• Pengorganisasian• Regulasi• Promosi
• Pembiayaan• Pembayaran• Pengorganisasian• Regulasi• Promosi
Status Kesehatan
Status Kesehatan
Kepuasan Publik
Kepuasan Publik
Perlindungan Resiko
Perlindungan Resiko
CostCost
TUJUANTUJUAN
TOMBOL PENGENDALITOMBOL PENGENDALI
19
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Bacaan Lebih Lanjut
• Roberts. J (2008). Flagship Course : Sekilas Pandang. Harvard School of Public Health
• Handono S.D (2011). Perubahan Sistem Pembayaran. Yogyakarta: FK UGM
20
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
MODUL 2POKOK BAHASAN 4
Reformasi di RS dan ideologi
22
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Tujuan Pembelajaran
• Memahami perubahan yang tterjadi di RS
• Memahami reformasi di sektor RS
• Memahami ideologi di balik reformasi RS
23
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
•Sektor RS dan Ideologi di Indonesia
24
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Apa arti ideologi?
Ideologi siapa?• Ideologi masyarakat• Ideologi pemerintah• Bagaimana interaksi
keduanya
1. The body of ideas reflecting the social needs and aspirations of an individual, group, class, or culture.
2. A set of doctrines or beliefs that form the basis of a political, economic, or other system.
25
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Memahami ideologi di sektor RS
Metode Analisis: Menggunakan model Sense Making
• Pengumpulan data• Data dipahami • Data dimaknai oleh analis• Hasil pemaknaan merupakan hal yang dapat
diperdebatkan.
26
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Ideologi masyarakat
• Sejarah menyatakan bahwa ideologi masyarakat dibentuk oleh pemerintah
• Pemerintah sejak jaman pra Belanda tidak menggunakan ideologi welfare-state
• Kelas di masyarakat sudah terbentuk ratusan tahun
27
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Ideologi yang berjalan di sektor kesehatan; khususnya RS
• Sejarah RS di Indonesia• Jenis RS Menurut UU RS tahun 2009• RS Publik: RS non-profit/nirlaba (RS
Pemerintah dan RS Swasta Yayasan/Perkumpulan)
• RS Private: RS for profit ( RS Swasta berbentuk PT)
28
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Sejarah RS di Indonesia
• Masa Kolonial: Dari Militer dan Perkebunan ke Misi dan Politik Etis
• Pasca kemerdekaan: Berkurangnya bantuan luar negeri
• Orde Baru;Pendekatan pasar dan peran negara yang sedikit.
• Pasca Reformasi 1997: RS menjadi isu politik, termasuk pendanaan masyarakat.
• 2009: UU RS menjanjikan adanya insentif pajak
29
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Situasi segmentasi pasar RS saat iniTeknologi Tinggi
Teknologi menengah
Teknologi Sederhana
Masyarakat Sosial Ekonomi Tinggi
RS Luar negeri RS Luar NegeriRS Swasta
RS Luar NegeriRS Swasta
Masyarakat Sosial Ekonomi Menengah
RS Luar NegeriRS PendidikanRS Swasta (tertentu, sedikit)
RS Luar NegeriRS Pendidikan pemerintah dan non pendidikanRS Swasta
RS Pendidikan pemerintah dan non pendidikanRS Swasta
Masyarakat Sosial Ekonomi Rendah
RS Pendidikan RS Pendidikan pemerintah dan non pendidikanRS Swasta (terutama rs nirlaba)
RS Pendidikan pemerintah dan non pendidikanRS Swasta (terutama rs nirlaba)
30
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
RS-RS di Singapura, Bangkok, Malaysia,
31
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
RS di Indonesia:
• Dari yang paling mewah, sampai yang paling sederhana
• Dari mutu yang sangat tinggi, sampai ke yang paling buruk
• Dari pengguna masyarakat atas sampai masyarakat bawah
• Sebagian besar berada di daerah yang sulit
32
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 33
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 34
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 35
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011 36
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Dinamika RS 1998 - 2008
• RS Pemerintah: termasuk RS BUMN dan Militer.
• RS Swasta: Perseroan Terbatas (PT), Yayasan dan Perkumpulan
• Ada fakta mekanisme pasar di sektor kesehatan.
37
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Perkembangan RS Pemerintah dan RS Swasta: 1998 - 2008
38
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Perkembangan Jumlah TT RS
39
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Lokasi RS di Indonesia
40
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
RS berbentuk PT
• Meningkat sangat pesat. Dari 34 di tahun 1998 menjadi 85 di tahun 2008.
• Cenderung berada di kelompok pasar menengah atas• Sebagian berasal dari bentuk Yayasan. Antara tahun
2002 sd 2008, ada penambahan 25 RS PT dari bentuk Yayasan. Sebaliknya hanya 5 PT menjadi Yayasan
• Berbasis UU PT yang cukup rinci dan mampu memperkuat governance (tata-kelola) rumahsakit.
41
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Perkembangan RS Swastaberbentuk PT
42
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Lokasi RS Swasta berbentuk PT
43
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
RS Yayasan dan Perkumpulan• Dari 1998 - 2004 berkembang pesat dari 434 menjadi 538• Dalam 5 tahun terakhir tidak mempunyai banyak
perkembangan• Sebagian rumahsakit Yayasan berubah menjadi PT (25)• Semakin berat aspek ekonominya karena segmen yang
dilayani harus sampai ke masyarakat ekonomi bawah. • Melayani Jamkesmas yang tarif DRGnya mungkin di bawah
unit-cost• Sebagian kurang efisien karena mempunyai overhead yang
besar dan “beban historis”.• Selama bertahun-tahun tidak mempunyai insentif pajak.
Perlakukan pajak dan retribusi hampir sama dengan RS for-profit
44
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Perkembangan RS SwastaYayasan
45
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Lokasi RS berbentuk Yayasan/Perkumpulan
46
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Ringkasan dinamika RS 1998 - 2008• RS Swasta berkembang
dengan TT yang lebih kecil, berbentuk PT untuk sasaran menengah ke atas
• RS Yayasan melambat perkembangannya
• RS Pemerintah meningkat jumlah TTnya. Ada kemungkinan pengaruh Jamkesmas.
• RS militer, BUMN cenderung statis
Pemaknaan:• Peran mekanisme pasar
menguat. RS-RS swasta cenderung ke PT
• Peran subsidi pemerintah pusat dan daerah juga menguat
• Dinamika RS berada dalam suasana pasar namun ada intervensi pemerintah, walaupun sedikit.
47
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Penafsiran• Ideologi yang berjalan adalah berbasis
mekanisme pasar, bukan etatisme.• Apakah sebuah neoliberalisme?Catatan:Neoliberalism describes a market-driven[1]
approach to economic and social policy based on neoclassical theories of economics that stresses the efficiency of private enterprise, liberalized trade and relatively open markets, and therefore seeks to maximize the role of the private sector in determining the political and economic priorities of the state.
48
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Bagaimana dinamika ideologi Pemerintah dalam sektor rumahsakit
-Apakah menyerahkan ke pasar murni?
-Apakah menjadi semacam etatisme?Apakah menyerupai ideologi sosial
liberal di Amerika Serikat?
49
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Ada INTERVENSI PEMERINTAH DI SEKTOR RS:Risiko apabila pasar RS dilepaskan bebas tanpa intervensi Pemerintah
Bagi Masyarakat pengguna• Masyarakat miskin tidak
dapat memperoleh manfaat atau memperoleh dengan mutu rendah
• Rumahsakit hanya digunakan oleh yang mampu
Bagi Rumahsakit:- RS Pemerintah dapat tidak
berjalan dengan baik.- RS Swasta Yayasan dapat
terbebani misi sosial kemanusiaan jika tanpa dukungan pemerintah
- RS Swasta PT menjadi tanpa support/proteksi untuk bersaing dengan RS luar negeri.
50
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Analisis intervensi dengan Model Circular Flow dalam kehidupan
51
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Intervensi Pemerintah dalam pasar RS saat ini
Subsidi bagi rumahtangga
Subsidi bagi RSRumah Sakit
52
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Subsidi
Untuk masyarakat• Pelayanan digratiskan bagi
masyarakat miskinSetelah Krisis di tahun 1997• Jaring Pengaman Sosial• Askeskin• Jaminan Kesehatan
Masyarakat Pusat dan Daerah
Untuk Rumahsakit• Subsidi Gaji • Subsidi biaya operasional• Subsidi biaya modal• ...• ...
53
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Catatan penting
• Dengan adanya kebijakan JPS BK sampai Jamkesmas/Jamkesda: isu subsidi silang di RS hilang.
• Pasien VIP tidak membiayai pasien miskin.• Jamkesmas/Jamkesda dapat dipergunakan di
RS Swasta• Kesempatan bagi RS swasta
54
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Apa akibat intervensi pemerintah untuk sektor RS?
• Pasien meningkat karena program Jamkesmas
• Jumlah dokter masih relatif kurang, terutama di daerah yang “miskin”.
• Terjadi antrean untuk dilayani dokter (waktu tunggu)
Mengakibatkan:• Masalah mutu
pelayanan.• Ketidak adilan geografis.
55
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Penafsiran:
Sejak adanya Social Safety Net dan sekarang ada Jamkesmas/Jamkesda:
• Pemerintah mempunyai ideologi liberal sosial
• Dalam konteks AS: Obama mempraktekkan social liberalism dengan meningkatkan spending pemerintah untuk kesehatan
Ditentang oleh kelompok konservatif dengan pertanyaan klasik:
• Apakah pemerintah mampu?
• Siapa yang akan membayar program sosial pemerintah?
56
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Intervensi lebih lanjut
Subsidi bagi RS
Insentif Pajak
Pengurangan Bea Masuk
Pajak Dr Progressif
Menambah jumlah dokter spesialis/sub tertentu
Rumah Sakit
57
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
• Apakah welfare-state-Social Liberal, etatisme, ataukah neoliberalisme?
• Bagaimana peran pemerintah untuk swasta for profit dan non-profit?
• Apakah untuk yang for-profit perlu untuk proteksionisme industri?
• Apakah yang untuk non-profit perlu melakukan kebijakan yang liberal sosial?
Bagaimana ideologi intervensi pemerintah lebih lanjut untuk sektor RS?
58
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
terimakasih
59
Pengembangan Kapasitas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota Dalam Kebijakan dan Manajemen KesehatanPMPK FK UGM - Badan PSDM Kemenkes RI 2011
Bacaan Lebih Lanjut
• Roberts. J (2008). Flagship Course : Sekilas Pandang. Harvard School of Public Health
• Handono S.D (2011). Perubahan Sistem Pembayaran. Yogyakarta: FK UGM
60
Recommended