View
217
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Palembang, 29 September 2015
AGENDA SOSIALISASI
PPh Pasal 21/26PAJAK
PENGHASILANPPh Pasal 22
PPh Pasal 4 (2)
PPh Pasal 23/26
PPh Pasal 22
PAJAKPERTAMBAHAN
NILAI
Barang
Jasa
DIKELOLADIKELOLA
INSTANSI PEMERINTAH PUSATINSTANSI PEMERINTAH PUSAT INSTANSI PEMERINTAHINSTANSI PEMERINTAH DAERAHDAERAH
LEMBAGA NEGARALEMBAGA NEGARA
APBN/APBDAPBN/APBD
INSTANSI PEMERINTAH PUSATINSTANSI PEMERINTAH PUSAT INSTANSI PEMERINTAHINSTANSI PEMERINTAH DAERAHDAERAH
LEMBAGA NEGARALEMBAGA NEGARA
MELALUIMELALUISUATUSUATUKEGIATANKEGIATAN
BENDAHARA /PEMEGANG KASBENDAHARA /PEMEGANG KASWAJIB MELAKUKANWAJIB MELAKUKANPEMOTONGAN DANPEMOTONGAN DAN
PEMUNGUTAN PAJAK PUSATPEMUNGUTAN PAJAK PUSAT
Objek PenjelasanPPh Pasal 21 Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan kepada orang pribadi
sehubungan dengan pekerjaan jabatan, jasa & kegiatan
BENDAHARA PEMERINTAH
MELAKSANAKAN KEWAJIBANPEMOTONGAN & PEMOTONGAN PAJAK PUSAT ATAS
DANA YG BERASAL DARI APBN/APBD
WAJIB
PPh Pasal 21 Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan kepada orang pribadisehubungan dengan pekerjaan jabatan, jasa & kegiatan
PPh Pasal 4 ayat (2) Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan jasa tertentu &sumber tertentu (jasa konstruksi, sewa tanah/bangunan,pengalihan hakatas tanah/bangunan, hadiah undian dan lainnya)
PPh Pasal 22 Pemungutan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan denganpembelian barang
PPh Pasal 23 Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan berupa hadiah, bunga,deviden, sewa, royalty dan jasa-jasa lainnya selain Objek PPh Psl 21
PPh Pasal 26 Pembayaran atas penghasilan kepada Wajib Pajak Luar Negeri.
PPN dan PPnBM Pemungutan atas pajak konsumsi yg dibayar sendiri sehubunganpenyerahan Barang Kena Pajak & Jasa Kena Pajak
Bea Materai Pembayaran atas pemanfaatan dokumen2 tertentu (kuitansi, kontrak)
PEMOTONGAN / PEMUNGUTANPEMOTONGAN / PEMUNGUTANPAJAK PENGHASILANPAJAK PENGHASILAN
OLEHOLEH BENDAHARABENDAHARA
Dibayarkan kepada
ORANG PRIBADI
sehubungan dgn:PekerjaanJabatanJasaKegiatan
Penghasilan
Dibayarkan atas
PEMBELIANBARANG
Dibayarkan atas
Hadiah (selain obj.21)Bunga, DevidenRoyaltiSewaJasa (selain obj.21)
Dibayarkan atas
OBYEK-OBYEKPPh Final
PPh Ps.21/26
Dibayarkan kepada
ORANG PRIBADI
sehubungan dgn:PekerjaanJabatanJasaKegiatan
Dibayarkan atas
Hadiah (selain obj.21)Bunga, DevidenRoyaltiSewaJasa (selain obj.21)
PPh Ps.22 PPh Ps.23/26 PPh Final
PEMOTONGAN / PEMUNGUTANPEMOTONGAN / PEMUNGUTANPAJAK PERTAMBAHAN NILAIPAJAK PERTAMBAHAN NILAI
OLEHOLEH BENDAHARABENDAHARA
PENYERAHAN
BARANG KENA PAJAK JASA KENA PAJAKBARANG KENA PAJAK JASA KENA PAJAK
DIPUNGUT PPN
PEMOTONGANDAN PEMUNGUTAN PPh
PPh PASAL 21
Pemotongan atas penghasilan ygdibayarkan kepada orang pribadi
sehubungan dengan pekerjaan jabatan jasa& kegiatan
Status PTKP
WP Tidak Kawin Kode Mulai 1 Januari2013
Mulai 1 Januari2015
0 Tanggungan TK/0 24.300.000 36.000.0001 Tanggungan TK/1 26.325.000 39.000.0002 Tanggungan TK/2 28.350.000 42.000.0003 Tanggungan TK/3 30.375.000 45.000.0003 Tanggungan TK/3 30.375.000 45.000.000
WP Kawin Kode Mulai 1 Januari2013
Mulai 1 Januari2015
0 Tanggungan K/0 26.325.000 39.000.0001 Tanggungan K/1 28.350.000 42.000.0002 Tanggungan K/2 30.375.000 45.000.0003 Tanggungan K/3 32.400.000 48.000.000
TARIF BERDASARKANPASAL 17 AYAT (1) A UU NO.36/2008 ( UU PPh)
NONO LapisanLapisan PenghasilanPenghasilan TarifTarif
1.1. S.dS.d.. RpRp 50.000.00050.000.000 5%5%
KETENTUAN BARU (Mulai tahun pajak 2009):
9
1.1. S.dS.d.. RpRp 50.000.00050.000.000 5%5%
2.2. Di atas Rp50.000.000Di atas Rp50.000.000 -- s.d. Rp 250.000.000s.d. Rp 250.000.000 15%15%
3.3. DiDi atasatas Rp250.000.000Rp250.000.000 -- s.d.Rp500.000.000s.d.Rp500.000.000-- 25%25%
4.4. DiDi atasatas Rp500.000.000Rp500.000.000 30%30%
TIDAK TERMASUK PENGHASILANYANG DIPOTONG PPh PASAL 21
PENGHASILAN
PEMBAYARAN MANFAAT ATAU SANTUNAN ASURANSI DARI PERUSAHAANSEHUBUNGAN DGN ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN,ASURANSI JIWA, ASURANSI DWIGUNA, DAN ASURANSI BEASISWA
PENERIMAN DLM BENTUK NATURA DAN/ATAU /KENIKMATAN DLM BENTUKAPAPUN YG DIBERIKAN OLEH WAJIB PAJAK ATAU PEMERINTAH(Contoh PPh 21 yg ditanggung Pemberi Kerja atau yg ditanggung Pemerintah)
IURAN PENSIUN YANG DIBAYARKAN KEPADA DANA PENSIUN YGPENDIRIANNYA TLH DISAHKAN MENKEU,IURAN TUNJANGAN HARI TUAATAU IURAN JAMINAN HARI TUA KEPADA BADAN PENYELENGGARATUNJANGAN HARI TUA/JAMSOSTEK YANG DIBAYAR OLEH PEMBERI KERJA
10
IURAN PENSIUN YANG DIBAYARKAN KEPADA DANA PENSIUN YGPENDIRIANNYA TLH DISAHKAN MENKEU,IURAN TUNJANGAN HARI TUAATAU IURAN JAMINAN HARI TUA KEPADA BADAN PENYELENGGARATUNJANGAN HARI TUA/JAMSOSTEK YANG DIBAYAR OLEH PEMBERI KERJA
ZAKAT YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARI BADAN/LEMBAGA AMIL ZAKAT YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH, ATAUSUMBANGAN KEAGAMAAN YG SIFATNYA WAJIB BAGI PEMELUK AGAMA YGDIAKUI DI INDONESIA YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARILEMBAGA KEAGAMAAN YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH
BEASISWA YG DITERIMA WNI DLM RANGKA MENGIKUTI PENDIDIKANFORMAL/NON FORMAL (TERSTRUKTUR DAN BERJENJANG) DI DLM NEGERIDAN/ATAU DI LUAR NEGERI DGN SYARAT PEMBERI DGN PENERIMABEASISWA TDK MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
PEMOTONGAN / PEMUNGUTANPEMOTONGAN / PEMUNGUTANPAJAK PENGHASILAN PASAL 21PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
OLEHOLEH BENDAHARABENDAHARA
PENGHASILAN SEHUBUNGAN PEKERJAAN, JABATAN,JASA, KEGIATAN YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH
PEJABAT NEGARA/PNS/ANGGOTA TNI/POLRI/
PENSIUNANNYA
BUKAN PEJABAT NEG/PNS/ANGGOTATNI/ANGGOTAPOLRI/PENSIUNANNYA
DIBAYARKAN KEPADA
UPAH HARIAN/MINGGUAN/BORONGAN
HONOR, U.SAKUHADIAH, KOMISI,BEASISWA, PEM-BAYARAN LAINSEHUBUNGANDGN PEKERJAANJASA KEGIATAN
TENAGA AHLI :PENGACARAAKUNTANARSITEKDOKTERKONSULTANNOTARISPENILAIAKTUARIS
- GAJI/PENSIUN- TUNJANGANTERKAIT
HONORARIUMIMBALAN LAINDGN NAMAAPAPUN
TARIF PS.17X
PENGHASILANKENA PAJAK
(Bruto-By Jab=Netto-PTKP=PKP
0% (Gol. I & II),5% (Gol. III) atau
15% (Gol. IV)X Ph Bruto(PPh Final)
UPAH HARIAN/MINGGUAN/BORONGAN
HONOR, U.SAKUHADIAH, KOMISI,BEASISWA, PEM-BAYARAN LAINSEHUBUNGANDGN PEKERJAANJASA KEGIATAN
5% X(BRUTO-Rp.200RB)
PER HARI
bila>Rp.3.000.000 dlm 1 bl:5 % X (bruto-PTKPharian sebenarnya)(-) pot sebelumnya
Bila dibayar bulanan:(bruto-ptkp)disetahunkan
X tarif ps.17, Dibagi 12
TARIF PS.17X
PH. BRUTO
TENAGA AHLI :PENGACARAAKUNTANARSITEKDOKTERKONSULTANNOTARISPENILAIAKTUARIS
TARIF PS.17X
DASAR PEMOTONGANDAN PEMUNGUTAN
PENGHASILAN YANG DITERIMAPENGHASILAN YANG DITERIMAPEJABAT NEGARA/PNS/ANGGOTA TNI & POLRI/PENSIUNANPEJABAT NEGARA/PNS/ANGGOTA TNI & POLRI/PENSIUNAN
Penghasilan Yang Diterima
PNS ANGGOTATNI & POLRI PENSIUNAN*)
YANG DIBEBANKAN KEPADAKEUANGAN NEGARA/DAERAH
PEJABATNEGARA
12
YANG DIBEBANKAN KEPADAKEUANGAN NEGARA/DAERAH
GAJI, GAJI KEHORMATAN, UANG PENSIUN,DAN TUNJANGAN LAINNYA
HONORARIUM, UANG SIDANG, UANGHADIR, UANG LEMBUR, IMBALAN PRESTASIKERJA, DAN IMBALAN LAIN DENGAN NAMA
APAPUN
*) TERMASUK JANDA/DUDA, DAN / ATAU ANAK-ANAKNYA
PPh Ps. 21 DITANGGUNGPEMERINTAH
PENGHASILAN TIDAK TERATURPENGHASILAN TERATUR
DIPOTONG PPh Ps.21
Penghitungan PPh Pasal 21
PENGHASILAN BRUTO
- GAJI KEHORMATAN- GAJI- TUNJANGAN YG TERKAIT
DIKURANGI:- BIAYA JABATAN, 5% DARI
PENGH. BRUTO MAKSRp 6.000.000,-/ THN ATAURp 500.000,-/BLN
- IURAN YG TERIKAT DGNPENGH. TETAP
DIKURANGI:BIAYA PENSIUN, 5% DARIPENGH.BRUTO (UANG PENSIUN)MAKS Rp 2.400.000,00/THN ATAURp 200.000,00
- UANG PENSIUN- TUNJANGAN YG TERKAIT
PENGHASILAN TERATUR DARI APBN/APBD
13
DIKURANGI:- BIAYA JABATAN, 5% DARI
PENGH. BRUTO MAKSRp 6.000.000,-/ THN ATAURp 500.000,-/BLN
- IURAN YG TERIKAT DGNPENGH. TETAP
DIKURANGI:BIAYA PENSIUN, 5% DARIPENGH.BRUTO (UANG PENSIUN)MAKS Rp 2.400.000,00/THN ATAURp 200.000,00
PENGHASILANNETO
PENGHASILAN KENA PAJAK
PTKP
TARIF PS.17 UU PPh
DIKURANGI
PAJAK TERUTANGDITANGGUNG OLEH PEMERINTAH
JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKATARIFNYA 20% LEBIH TINGGI
PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PENERIMA PENGHASILANSELAIN PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI DAN
PARA PENSIUNANYG DIBEBANKAN KEPADA APBN/APBD
UPAH HARIANUPAH MINGGUANUPAH SATUANUANG SAKU HARIANUPAH BORONGAN
HONORARIUM, UANG SAKU,HADIAH, PENGHARGAAN, KOMISI,FEE, DAN PEMBAYARANLAIN SBG IMBALAN SEHUBUNGANDGN PEKERJAAN, JASA, DANKEGIATAN
Penghasilan teratur dan tidak teratur
14
UPAH HARIANUPAH MINGGUANUPAH SATUANUANG SAKU HARIANUPAH BORONGAN
HONORARIUM, UANG SAKU,HADIAH, PENGHARGAAN, KOMISI,FEE, DAN PEMBAYARANLAIN SBG IMBALAN SEHUBUNGANDGN PEKERJAAN, JASA, DANKEGIATAN
DIPOTONG PPh Psl 21/26 DARI PENGHASILAN BRUTO
PenghitunganPenghitungan PPhPPh PasalPasal 2121 UntukUntuk UpahUpah HarianHarian//mingguanmingguanATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN,
MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, DANUANG SAKU HARIAN
TIDAK LEBIH DARIRp 300.000,-
DIBAYAR HARIAN
LEBIH DARIRp 300.000,-
DIKURANGIRp 300.000,-
Tdk termasukHonorarium atau
Komisi yg diterimaPenjaja barang &
Petugas dinas luar
15
TIDAK DIPOTONGPPh Ps.21
DIPOTONG PPhTARIF 5%
PADA SAAT TELAH MELEBIHIRp 3.000.000 DALAM SATU BULAN KALENDER
PKP
JIKA PENGHASILANKUMULATIF DLM1 BLN < Rp 8.200.000
DIPERHITUNGKAN PPh Ps.21YANG TELAH DIPOTONG
JIKA WPTDK
MEMILIKINPWPMAKA
TARIFNYA20% LEBIH
TINGGI
JIKA PENGHASILANKUMULATIF DLM1 BLN > Rp 8.200.000
TARIF Psl 17Iuran Jaminan Hari Tua/Iuran Tunjangan Hari Tua
yg dibayarkan ke Jamsostek,bila diwajibkan
DIKURANGIPTKP HARIAN SEBENARNYA +
TARIF 5%
UANG SAKU, UANGREPRESENTASI, UANG RAPAT, HONORARIUM,
HADIAH DAN PENGHARGAAN
PESERTA KEGIATAN
1. PESERTA PERLOMBAAN DALAM SEGALA BIDANG;2. PESERTA RAPAT, KONFERENSI,SIDANG,PERTEMUAN
DAN KUNJUNGAN KERJA;3. PESERTA/ANGGOTA DALAM SUATU KEPANITIAAN;4. PESERTA PENDIDIKAN,PELATIHAN & MAGANG;5. PESERTA KEGIATAN LAINNYA
MENERIMAIMBALAN :
16
UANG SAKU, UANGREPRESENTASI, UANG RAPAT, HONORARIUM,
HADIAH DAN PENGHARGAAN
DIPOTONG PPH PS.21 DGN TARIFPASAL 17 AYAT (1) HURUF a DARI JUMLAHPENGHASILAN BRUTO UTK SETIAP KALIPEMBAYARAN YG BERSIFAT UTUH & TDK
DIPECAH
BUKAN PEGAWAI
MENERIMA IMBALAN BERUPA MENERIMA IMBALAN BERUPA
TENAGA AHLI (PENGACARA, AKUNTAN, ARSITEK,DOKTER, KONSULTAN, NOTARIS, PENILAI DAN AKTUARIS
PEMAIN MUSIK, PEMBAWA ACARA, PENYANYI, PELAWAK,BINTANG FILM, BINTANG SINETRON, BINTANG IKLAN,SUTRADARA, KRU FILM, FOTO MODEL, PERAGAWAN/TI,PEMAIN DRAMA, PENARI, PEMAHAT, PELUKIS & SENIMANLAINNYA
OLAHRAGAWAN; PENASEHAT, PENGAJAR, PELATIH, PENCERAMAH,
PENYULUH & MODERATOR PENGARANG, PENELITI, DAN PENERJEMAH; AGEN IKLAN;
PEMBERI JASA DLM SEGALA BDG TERMASUK TEKNIK,KOMPUTER DAN SISTEM APLIKASINYATELEKOMUNIKASI, ELEKTRONIKA, FOTOGRAPHI,EKONOMI DAN SOSIAL SERTA PEMBERIAN JASA KPDSUATU PANITIA
PENGAWAS, PENGELOLA PROYEK; PEMBAWA PESANAN/PENEMU LANGGANAN ATAU YG
MENJADI PERANTARA PENJAJA BARANG DAGANGAN PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI; DISTRIBUTOR PERUSAHAAN MULTILEVEL MARKETING
ATAU DIRECT SELLING & KEGIATAN SEJENIS LAINNYA
17
DIPOTONG PPH PS.21 DGN TARIFPASAL 17 AYAT (1) HURUF a DARI DASAR
PENGENAAN & PEMOTONGAN PPh PASAL 21
HONORARIUM, KOMISI, FEE, DAN IMBALANSEJENISNYA DGN NAMA & DALAM BENTUK
APAPUN YG DIBAYARKAN SECARATDK BERKESINAMBUNGAN
MENERIMA IMBALAN BERUPA
JIKA WP TDKMEMILIKI NPWP
MAKATARIFNYA 20%LEBIH TINGGI
* SYARATNYA HARUS MEMILIKINPWP & TDK MENERIMA SUMBERPENGHASILAN LAIN
MENERIMA IMBALAN BERUPA
DPP= 50% DARIJUMLAH PENGHASILAN BRUTO
HONORARIUM, KOMISI, FEE, DAN IMBALANSEJENISNYA DGN NAMA & DALAM BENTUK
APAPUN YG DIBAYARKANBERKESINAMBUNGAN
PTKP*
DIKURANGI
DPP= 50% DARIJUMLAH PENGHASILAN BRUTO
TarifTarif FinalFinalPenghasilanPenghasilan AtasAtas HonorariumHonorarium
YangYang BersumberBersumber daridari APBN/APBDAPBN/APBDMulaiMulai 11 JanuariJanuari 20112011 (PP 80/2010)(PP 80/2010)
NO.NO. PENERIMA PENGHASILANPENERIMA PENGHASILAN TARIF Ket
PNSPNS GolonganGolongan II dandan IIII
Untuk PNS Anggota TNI dan Anggota POLRI GolonganPangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya
1.1. PNSPNS GolonganGolongan II dandan IIII 0%0%DibuatDibuat BuktiBuktiPemotonganPemotongan
2.2. PNSPNS GolonganGolongan IIIIII5%5% Dibuat BuktiDibuat Bukti
PemotonganPemotongan
3.3. GolonganGolongan IVIV 15%15% DibuatDibuat BuktiBuktiPemotonganPemotongan
18
Kode SSP
No Jenis Pajak MAP/Kode Kode Jenis Jenis
Jenis Pajak Setoran Setoran1 PPh Pasal 21 411121 100 Masa PPh Pasal 211 PPh Pasal 21 411121 100 Masa PPh Pasal 212 PPh Pasal 21 411121 402 Ph Final Pasal 21 atas honorarium
atau imbalan lain yang diterimaPejabat Negara, PNS, anggota
TNI/POLRI dan para pensiunnya3 PPh Pasal 22 411122 900 Pemungut PPh Pasal 224 PPh Pasal 23 411124 104 PPh Pasal 23 atas Jasa5
PPh Final Pasal 4ayat (2)
411128 402 PPh Final Pasal 4 ayat (2) atasPengalihan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan
No Jenis Pajak MAP/Kode Kode Jenis Jenis
Jenis Pajak Setoran Setoran6 PPh Final Pasal 4
ayat (2)411128 403 PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas
Persewaan Tanah dan/atauBangunan
7 PPh Final Pasal 4ayat (2)
411128 405 PPh Final Pasal 4 ayat (2) atasHadiah Undian
8 PPh Final Pasal 4ayat (2)
411128 409 PPh Final Pasal 4 ayat (2) atasJasa Konstruksi
9 PPN411211 900 Pemungut PPN Dalam Negeri
PPh Pasal 22
21
DEFINISI
Pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dankegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lainnya.
OBJEK PPh ps. 22
Pembayaran atas pembelian barang yangdilakukan oleh DJA, bendaharawan pemerintahpusat/daerah.
Antara lain :
OBJEK PPh ps. 22
BUKAN OBJEK PPh PASAL 22
Impor barang dan atau penyerahan barang yangberdasarkan Keputusan Dirjen Pajak tidak terutangPPh. Dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas(SKB) PPh pasal 22.Pembayaran yang jumlahnya paling banyak
Rp.2.000.000 dan tdk meru-pakan pembayaran yangterpecah-pecah.Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak,
listrik, gas, air minum/PDAM, dan benda pos.
Antara lain :
Impor barang dan atau penyerahan barang yangberdasarkan Keputusan Dirjen Pajak tidak terutangPPh. Dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas(SKB) PPh pasal 22.Pembayaran yang jumlahnya paling banyak
Rp.2.000.000 dan tdk meru-pakan pembayaran yangterpecah-pecah.Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak,
listrik, gas, air minum/PDAM, dan benda pos.
PEMUNGUT PPh PASAL 22
Pemungut PPh pasal 22: Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendahara Pemerintah baik di tingkat Pusat
ataupun di tingkat Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang;
SAAT PEMUNGUTAN
PADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARANATAS
PENYERAHAN BARANG OLEH REKANAN
25
TARIF 1,5%DARI HARGA/NILAI
PEMBELIAN BARANG
JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKATARIFNYA 100% LEBIH TINGGI
CONTOH PENGHITUNGANPPh PASAL 22
Drs. Delta, Bendahara Madrasah Negeri Depok membeli komputer Rp11.000.000, (harga yg tertulis di kuitansi) -.
Penghitungan PPh Pasal 22
Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, maka
Rp 11.000.000,- x 100/110 x 1,5% = Rp 150.000,-
*Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera di kuitansi tsbdikalikan 100/110
Apabila rekanan tidak memiliki NPWP makaPPh pasal 22 terutang :Rp 11.000.000,- x 100/110 x 1,5% x 200% =Rp300.000,-
26
Drs. Delta, Bendahara Madrasah Negeri Depok membeli komputer Rp11.000.000, (harga yg tertulis di kuitansi) -.
Penghitungan PPh Pasal 22
Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, maka
Rp 11.000.000,- x 100/110 x 1,5% = Rp 150.000,-
*Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera di kuitansi tsbdikalikan 100/110
Apabila rekanan tidak memiliki NPWP makaPPh pasal 22 terutang :Rp 11.000.000,- x 100/110 x 1,5% x 200% =Rp300.000,-
PERHATIAN !!!– Untuk memudahkan pengadministrasian baik itu
penyetoran dan pelaporan pajak, dianjurkan kepadabendaharawan untuk bekerja sama/berbelanjaHANYA dengan rekanan yang telah memiliki NPWPDAN telah dikukuhkan sebagai Pengusaha KenaPajak (PKP).
– Mintalah Faktur Pajak dari rekanan yang telahdikukuhkan sebagai PKP, setiap melakukan transaksipembelian barang. Faktur Pajak dibuat/diterbitkanoleh rekanan bukannya oleh bendaharawan.
– Setiap rekanan yang telah memiliki NPWP BELUMTENTU berhak menerbitkan Faktur Pajak . Pastikanrekanan tersebut telah dikukuhkan sebagai PKP.
– Untuk memudahkan pengadministrasian baik itupenyetoran dan pelaporan pajak, dianjurkan kepadabendaharawan untuk bekerja sama/berbelanjaHANYA dengan rekanan yang telah memiliki NPWPDAN telah dikukuhkan sebagai Pengusaha KenaPajak (PKP).
– Mintalah Faktur Pajak dari rekanan yang telahdikukuhkan sebagai PKP, setiap melakukan transaksipembelian barang. Faktur Pajak dibuat/diterbitkanoleh rekanan bukannya oleh bendaharawan.
– Setiap rekanan yang telah memiliki NPWP BELUMTENTU berhak menerbitkan Faktur Pajak . Pastikanrekanan tersebut telah dikukuhkan sebagai PKP.
PPh Pasal 23
28
PEMOTONG PPh PASAL 23/26PEMOTONG PPh PASAL 23/26
BENDAHARA PEMERINTAH PUSATBENDAHARA PEMERINTAH DAERAH
BADAN
Peraturan Menkeu No.244/PMK.03/2008
29
YANG MELAKUKAN PEMBAYARANATAS OBJEK PPh Pasal 23
PENGHASILANYANG DIKENAKAN PEMOTONGAN
PENGHASILANYANG DIKENAKAN PEMOTONGAN
PPh PASAL 23
HADIAH DAN PENGHARGAAN SEHUBUNGAN DENGANKEGIATAN SELAIN YANG TELAH DIPOTONG PPh. 21
SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGANPENGGUNAAN HARTA
IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN:• JASA TEKNIK;• JASA MANAJEMEN;• JASA KONSULTAN HUKUM,• JASA KONSULTAN PAJAK,• JASA LAIN SELAIN JASA YG TELAH DIPOTONG PPh PSL 21
30
IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN:• JASA TEKNIK;• JASA MANAJEMEN;• JASA KONSULTAN HUKUM,• JASA KONSULTAN PAJAK,• JASA LAIN SELAIN JASA YG TELAH DIPOTONG PPh PSL 21
YANG BERASAL DARI MODAL :• DEVIDEN• BUNGA• ROYALTI
TIDAK DIKENAKANTIDAK DIKENAKANPEMOTONGAN PPh PASAL 23PEMOTONGAN PPh PASAL 23
ORANG PRIBADI /BADAN
ORANG PRIBADI /BADAN
WAJIB PAJAKWAJIB PAJAK
31
YG DAPAT MENUNJUKKANSKB PEMOTONGAN
PPh PASAL 23/26
YG DAPAT MENUNJUKKANSKB PEMOTONGAN
PPh PASAL 23/26
YG MELAKSANAKANPROYEK PEMERINTAH YG
DIDANAI HIBAH ATAUPINJAMAN LN
YG MELAKSANAKANPROYEK PEMERINTAH YG
DIDANAI HIBAH ATAUPINJAMAN LN
TARIF DAN DASAR PEMOTONGANTARIF DAN DASAR PEMOTONGANPPh PASAL 23
SEWADAN
JASA LAINNYA
HADIAH DANPENGHARGAAN,DEVIDEN, BUNGA
DAN ROYALTI
32
TARIF15 %
DASAR PEMOTONGAN
TARIF2 %
JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKATARIFNYA 100% LEBIH TINGGI
JUMLAH BRUTO
JUMLAH BRUTO OBJEK PPh PASAL 23
JUMLAH BRUTO ADALAH SELURUH JUMLAH PENGHASILAN DENGAN NAMADAN DALAM BENTUK APAPUN YANG DIBAYARKAN, DISEDIAKAN UNTUKDIBAYARKAN ATAU TELAH JATUH TEMPO PEMBAYARANNYA OLEH BADANPEMERINTAH, SUBJEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI, PENYELENGGARAKEGIATAN, BENTUK USAHA TETAP, ATAU PERWAKILAN PERUSAHAAN LUARNEGERI LAINNYA KEPADA WAJIB PAJAK DALAM NEGERI ATAU BENTUKUSAHA TETAP.
TIDAK TERMASUK
33
1. PEMBAYARAN GAJI, UPAH, HONORARIUM, TUNJANGAN & PEMBAYARAN LAIN SBGIMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN YG DIBAYARKAN OLEH WP PENYEDIATENAGA KERJA KEPADA TENAGA KERJA YG MELAKUKAN PEKERJAAN, BERDASARKANKONTRAK DGN PENGGUNA JASA (HARUS DIBUKTIKAN DGN KONTRAK DAN DAFTARPEMBAYARAN GAJI DSB);
2. PEMBAYARAN ATAS PENGADAAN/PEMBELIAN BARANG ATAU MATERIAL (HARUSDIBUKTIKAN DGN FAKTUR PEMBELIAN);
2. PEMBAYARAN KEPADA PIHAK KEDUA (SBG PERANTARA) UTK SELANJUTNYADIBAYARKAN KEPADA PIHAK KETIGA (HARUS DIBUKTIKAN DGN FAKTUR TAGIHANDARI PIHAK KETIGA DISERTAI PERJANJIAN TERTULIS );
4. PEMBAYARAN PENGGANTIAN BIAYA (REIMBURSEMENT) YAITU PENGGANTIANPEMBAYARAN SEBESAR JUMLAH YG NYATA-NYATA TELAH DIBAYARKAN OLEHPIHAK KEDUA KEPADA PIHAK KETIGA (HARUS DIBUKTIKAN FAKTUR DGN TAGIHANATAU BUKTI PEMBAYARAN DARI PIHAK KEDUA KE PIHAK KETIGA
PPh Pasal 4 ayat (2)
34
OBJEKOBJEK PPhPPh PASAL 4 (2)PASAL 4 (2)
Bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya (20% x Bruto).
Penghasilan dr transaksi saham dan sekuritas lain dibursa efek(0.1%xBruto kecuali transaksi saham pendiri 0.6%xBruto)
Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan ataubangunan (5% x Bruto).
Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan ataubangunan (5% x Bruto).
Penghasilan tertentu lainnya.
Diatur dengan Peraturan Pemerintah.
CONTOH : JASA KONSTRUKSI
BUKAN OBJEK PPh PASAL 4 (2)
Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesiaatau cabang bank luar negeri di Indonesia.
Bunga deposito dan tabungan serta SBI, sepanjang jumlah deposito dantabungan serta SBI tdk melebihi Rp 7.500.000,- bukan jumlah terpecah2.
Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima oleh danapensiun yang pendiriannya telah disyahkan oleh Menteri Keuangan.
Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemi-likanRS, RSS, kavling utk RS dan RSS, rumah susun sederhana utk dihuni.
Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yg diterima oleh bukan subjekpajak.
Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesiaatau cabang bank luar negeri di Indonesia.
Bunga deposito dan tabungan serta SBI, sepanjang jumlah deposito dantabungan serta SBI tdk melebihi Rp 7.500.000,- bukan jumlah terpecah2.
Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima oleh danapensiun yang pendiriannya telah disyahkan oleh Menteri Keuangan.
Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemi-likanRS, RSS, kavling utk RS dan RSS, rumah susun sederhana utk dihuni.
Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yg diterima oleh bukan subjekpajak.
PPN
37
PEMUNGUT PPN(Sejak 1 Januari 2004)
KMK No. 563/KMK.03/2003
BENDAHARAPEMERINTAH
PUSAT/DAERAH
BENDAHARAKPPN
38
BENDAHARAPEMERINTAH
PUSAT/DAERAH
BENDAHARAKPPN
ADANYA PENYERAHAN DI DALAMDAERAH PABEAN;
YANG DISERAHKAN BARANGKENA PAJAK / JASA KENA PAJAK;
YANG MENYERAHKAN ADALAHPENGUSAHA KENA PAJAK.
ADANYA PENYERAHAN DI DALAMDAERAH PABEAN;
YANG DISERAHKAN BARANGKENA PAJAK / JASA KENA PAJAK;
YANG MENYERAHKAN ADALAHPENGUSAHA KENA PAJAK.
SYARAT PEMUNGUTANPPN :
ADANYA PENYERAHAN DI DALAMDAERAH PABEAN;
YANG DISERAHKAN BARANGKENA PAJAK / JASA KENA PAJAK;
YANG MENYERAHKAN ADALAHPENGUSAHA KENA PAJAK.
ADANYA PENYERAHAN DI DALAMDAERAH PABEAN;
YANG DISERAHKAN BARANGKENA PAJAK / JASA KENA PAJAK;
YANG MENYERAHKAN ADALAHPENGUSAHA KENA PAJAK.
TARIF PPN : 10 % x DPP
SAAT DAN DASARPEMUNGUTAN PPN DAN PPn BM
SAAT PEMBAYARAN OLEH BENDAHARAKEPADA PKP REKANAN
PEMUNGUTANPPN DAN PPn BM
DASAR PEMUNGUTAN
40
PEMBAYARAN OLEH BENDAHARATERMASUK PPN DAN/ATAU PPn BM
DASAR PEMUNGUTAN
PPN YG DIPUNGUT = 10/110 X DPP
KELOMPOK BARANGYANG TIDAK DIKENAKAN PPN
BARANG HASIL PERTAMBANGAN / PENGEBORAN YG DIAMBIL LANGSUNG DARISUMBERNYABARANG HASIL PERTAMBANGAN / PENGEBORAN YG DIAMBIL LANGSUNG DARISUMBERNYA
BARANG-BARANG KEBUTUHAN POKOK BERUPA : BERAS, GABAH, JAGUNG,SAGU, KEDELAI, DAN GARAM DAGING, TELOR, SUSU, BUAH-BUAHAN DANSAYUR-SAYURAN
MAKANAN DAN MINUMAN YANG DISAJIKAN DI HOTEL, RESTORAN, RUMAHMAKAN, DAN WARUNG SEJENISNYA
UANG, EMAS BATANGAN, DAN SURAT-SURAT BERHARGA
BARANG-BARANG KEBUTUHAN POKOK BERUPA : BERAS, GABAH, JAGUNG,SAGU, KEDELAI, DAN GARAM DAGING, TELOR, SUSU, BUAH-BUAHAN DANSAYUR-SAYURAN
KELOMPOK JASAYANG TIDAK DIKENAKAN PPN
JASA DI BIDANG PELAYANAN KESEHATAN MEDIK JASA DI BIDANG PELAYANAN SOSIAL JASA DI BIDANG PENGIRIMAN SURAT DENGAN PERANGKO JASA DI BIDANG KEUANGAN KEUANGAN, ASURANSI, SEWA GUNA
USAHA DENGAN HAK OPSI JASA DI BIDANG KEAGAMAAN JASA DI BIDANG PENDIDIKAN JASA DI BIDANG KESENIAN & HIBURAN YG TELAH DIKENAKAN
PAJAK TONTONAN JASA DI BIDANG PENYIARAN YG BUKAN BERSIFAT IKLAN JASA DI BIDANG ANGKUTAN UMUM DI DARAT & DI AIR JASA DI BIDANG TENAGA KERJA JASA DI BIDANG PERHOTELAN JASA YG DISEDIAKAN PEMERINTAH DLM RANGKA MENJALANKAN
PEMERINTAHAN SCR UMUM JASA PENYEDIAAN TEMPAT PARKIR JASA TELEPON UMUM DG MENGGUNAKAN UANG LOGAM JASA PENGIRIMAN UANG DG WESEL POS JASA BOGA / KATERING
JASA DI BIDANG PELAYANAN KESEHATAN MEDIK JASA DI BIDANG PELAYANAN SOSIAL JASA DI BIDANG PENGIRIMAN SURAT DENGAN PERANGKO JASA DI BIDANG KEUANGAN KEUANGAN, ASURANSI, SEWA GUNA
USAHA DENGAN HAK OPSI JASA DI BIDANG KEAGAMAAN JASA DI BIDANG PENDIDIKAN JASA DI BIDANG KESENIAN & HIBURAN YG TELAH DIKENAKAN
PAJAK TONTONAN JASA DI BIDANG PENYIARAN YG BUKAN BERSIFAT IKLAN JASA DI BIDANG ANGKUTAN UMUM DI DARAT & DI AIR JASA DI BIDANG TENAGA KERJA JASA DI BIDANG PERHOTELAN JASA YG DISEDIAKAN PEMERINTAH DLM RANGKA MENJALANKAN
PEMERINTAHAN SCR UMUM JASA PENYEDIAAN TEMPAT PARKIR JASA TELEPON UMUM DG MENGGUNAKAN UANG LOGAM JASA PENGIRIMAN UANG DG WESEL POS JASA BOGA / KATERING
KELOMPOK BKP/JKP TERTENTU YANG ATASPENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN
BERDASARKAN PP 38/2003 : SENJATA & ALAT ANGKUT UNTUK TNI & POLRI BUKU PELAJARAN UMUM / AGAMA KITAB SUCI
BERDASARKAN PP 46/2003 : MAKANAN TERNAK DAN BAHAN BAKU MAKANAN TERNAK, BIBIT DAN
BENIH
BERDASARKAN PP 46/2003 : MAKANAN TERNAK DAN BAHAN BAKU MAKANAN TERNAK, BIBIT DAN
BENIH
TIDAK DILAKUKAN PEMUNGUTAN PPN &PPnBM OLEH BENDAHARA ATAS :
PEMBAYARAN YG TDK MELEBIHI Rp 1.000.000 TERMASUK
PPN & PPnBM
UNTUK PEMBEBASAN TANAH
PEMBAYARAN ATAS BKP/JKP YG MRT KETENTUAN PER-UU-AN
MENDPT FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT / DIBEBASKAN
BBM & NON-BBM OLEH PERTAMINA
REKENING TELEPON
JASA ANGKUTAN UDARA YG DISERAHKAN PERUSAHAAN
PENERBANGAN
PENYERAHAN BKP.JKP YG MRT KETENTUAN PER-UU-AN TIDAK
DIKENAKAN PPN
PEMBAYARAN YG TDK MELEBIHI Rp 1.000.000 TERMASUK
PPN & PPnBM
UNTUK PEMBEBASAN TANAH
PEMBAYARAN ATAS BKP/JKP YG MRT KETENTUAN PER-UU-AN
MENDPT FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT / DIBEBASKAN
BBM & NON-BBM OLEH PERTAMINA
REKENING TELEPON
JASA ANGKUTAN UDARA YG DISERAHKAN PERUSAHAAN
PENERBANGAN
PENYERAHAN BKP.JKP YG MRT KETENTUAN PER-UU-AN TIDAK
DIKENAKAN PPN
ATAS PEMBAYARAN TAGIHANYANG TDK MELEBIHI Rp 1.000.000
TETAP TERUTANG PPN & PPnBM
FAKTUR PAJAK TETAP DIBUAT OLEH REKANAN
PPN & PPnBM HRS DIPUNGUT, DISETOR DAN DILAPORKAN SENDIRI
OLEH REKANAN
TETAP TERUTANG PPN & PPnBM
FAKTUR PAJAK TETAP DIBUAT OLEH REKANAN
PPN & PPnBM HRS DIPUNGUT, DISETOR DAN DILAPORKAN SENDIRI
OLEH REKANAN
CARA PENGISIAN SSP
Identitas WP (Nama & NPWP) : Rekanan
Kode Akun Pajak/KJS : 411122 - 900
Tandatangan : Bendahara
Transaksi Pembelian Komputer kepada PT Multikom :Pemungutan PPN atas pembayaran komputer tersebut dipungut PPN sebagai berikut:- Nilai pembelian sudah termasuk PPN… Rp 11.000.000,00- Dasar Pengenaan PPN = 100/110 X Rp.11.000.000,00 Rp. 10.000.000,00- PPN harus dipungut = (10% x Rp10.000.000,00) Rp 1.000.000,00
Tatacara pengisian SSP :Identitas pada SSP = nama dan NPWP (identitas) Rekanan;Kode Akun Pajak PPh Pasal 22 = 411211Kode Jenis Setoran = 900Wajib Pajak / Penyetor = Bendahara Dinas Kesehatan Kota PalembangTempat pembayaran = Bank Persepsi atau Kantor PT Pos Indonesia
Transaksi Pembelian Alat Tulis Kantor dengan Tuan Joko / Toko PerwiraPembelian alat-alat tulis kantor Rp1.100.000,00, dari toko PERWIRA dipungut PPNdengan cara perhitungan seperti diatas :- Nilai pembelian sudah termasuk PPN… Rp 1.100.000,00- Dasar Pengenaan PPN = 100/110 X Rp1.100.000,00 Rp 1.000.000,00- PPN harus dipungut = (10% x Rp10.000.000,00) Rp 100.000,00
CONTOHCONTOHTransaksi Pembelian Komputer kepada PT Multikom :Pemungutan PPN atas pembayaran komputer tersebut dipungut PPN sebagai berikut:- Nilai pembelian sudah termasuk PPN… Rp 11.000.000,00- Dasar Pengenaan PPN = 100/110 X Rp.11.000.000,00 Rp. 10.000.000,00- PPN harus dipungut = (10% x Rp10.000.000,00) Rp 1.000.000,00
Tatacara pengisian SSP :Identitas pada SSP = nama dan NPWP (identitas) Rekanan;Kode Akun Pajak PPh Pasal 22 = 411211Kode Jenis Setoran = 900Wajib Pajak / Penyetor = Bendahara Dinas Kesehatan Kota PalembangTempat pembayaran = Bank Persepsi atau Kantor PT Pos Indonesia
Transaksi Pembelian Alat Tulis Kantor dengan Tuan Joko / Toko PerwiraPembelian alat-alat tulis kantor Rp1.100.000,00, dari toko PERWIRA dipungut PPNdengan cara perhitungan seperti diatas :- Nilai pembelian sudah termasuk PPN… Rp 1.100.000,00- Dasar Pengenaan PPN = 100/110 X Rp1.100.000,00 Rp 1.000.000,00- PPN harus dipungut = (10% x Rp10.000.000,00) Rp 100.000,00
PEMBAYARAN YANG TIDAK MELEBIHI JUMLAH Rp 1.000.000,00 DANMERUPAKAN PEMBAYARAN YANG TIDAK DIPECAH-PECAH
YANG DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPN/PPn BM
HARGA JUAL Rp 800.000,00PPN= 10 % X Rp 800.000 Rp 80.000,00PPn BM=20 % X Rp 800.000 Rp 160.000,00HARGA JUAL TERMSK PPN/PPn BM Rp 1.040.000,00
CONTOH
Rp 1.040.000,- > Rp 1.000.000,- DIPUNGUTPPN/PPn BM
A
47
HARGA JUAL Rp 800.000,00PPN= 10 % X Rp 800.000 Rp 80.000,00PPn BM= 10 % X Rp 800.000 Rp 80.000,00HARGA JUAL TERMSK PPN/PPn BM Rp 960.000,00
Rp 1.040.000,- > Rp 1.000.000,- DIPUNGUTPPN/PPn BM
Rp 960.000,- Rp 1.000.000,- TIDAK DIPUNGUTPPN/PPn BM
PPN/PPn BM TERUTANGDISETOR SENDIRI
OLEH PKP
B
BanggaBayarPajak
www.pajak.go.id
Recommended