View
269
Download
7
Category
Preview:
DESCRIPTION
paparan
Citation preview
Kebijakan Sistem Informasi dalam Kebijakan Sistem Informasi dalam Komunikasi Data Komunikasi Data
dan dan Profil KesehatanProfil Kesehatan
Disampaikan pada pertemuan Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bersumber APBN Lingkup Kemenkes Tahun 2015
Bandung, 24 Maret 2015
Pokok BahasanPokok BahasanNSPKKedudukan SIKData PrioritasProfil
UU nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
-Pasal 168 ayat (1) Untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang efektif dan efisien diperlukan informasi kesehatan-Ayat (2) Informasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi dan melalui lintas sektor.
DDaassaar r
HHuukkuum m
UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 9 ayat (3) Urusan pemerintahan ... adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
Pasal 11 ayat (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
Pasal 12 ayat (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar ... meliputi:
a. … ;
b. kesehatan;
Pasal 16
(1) Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berwenang untuk:
a. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan
b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
(2) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah.
(3) Kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian.
DDaassaar r
HHuukkuum m
Pasal 17
(2) Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(3) Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
DDaassaar r
HHuukkuum m
7
PP No 46 Tahun 2014 ttg SIKPP No 46 Tahun 2014 ttg SIK
UU 36/2009 ttg Kesehatan, Pasal 168:
(1) Untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang efektif dan efisien diperlukan informasi kesehatan.
(2) Informasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi dan melalui lintas sektor.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
8
RoadMap 2015-2019RoadMap 2015-2019
2011-2012-Pembangunan-Pembenahan-Pengembangan-Penguatan
2013-Melanjutkan pembenahan, pengembangan, penguatan-Pemeliharaan
2014-Melanjutkan pembenahan, pengembangan, penguatan-Melanjutkan pemeliharaan
Melanjutkan, mempertahankan / memelihara dan menyempurnakan pengintegrasian dan penguatan SIK yang mampu menyediakan data yang berkualitas dengan merujuk pada kebijakan kesehatan yang berlaku
2015-2019-Melanjutkan pembenahan, pengembangan, penguatan-Melanjutkan pemeliharaan
VISITerwujudnya
Sistem Informasi Kesehatan
terintegrasi pada tahun 2014 yang
mampu mendukung proses
pembangunan kesehatan dalam
menuju masyarakat sehat yang mandiri dan
berkeadilan
Pembagian Urusan Penyelenggaraan SIKPembagian Urusan Penyelenggaraan SIKUrusan Penyelenggaraan SIK Pemerintah Provinsi Kabupaten/
KotaFasyankes
RS PKM
SIK Standarisasi SIK Pengaturan lebih lanjut
Data, Informasi, Indikator
Standar Sistem
Tata Kelola SIK
Pengelolaan SIK Pengelolaan Data/Informasi
Manajemen SIK
Sumber Daya SIK Sarana/Prasarana
SDM
Pendanaan
Pengembangan SIK Pengembangan
Penyebarluasan & Penggunaan
Monev dan Binwas Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan
Pembinaan dan Pengawasan
Sanksi Administratif
VISI PRESIDEN
MISI PRESIDEN
T1. MENINGKATNYA STATUS KESEHATAN MASYARAKAT
Meningkatnya Kemandirian, Akses & Mutu Sediaan Farmasi
(Obat, Vaksin, Biosimilar) & Alkes
Meningkatnya Kesehatan masyarakat
Meningkatnya Akses & Mutu
Fasyankes
Meningkatnya Jumlah, Jenis, Kualitas, dan Pemerataan
Tenaga Kesehatan
SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya Kom-petensi & Kinerja
Aparatur Kemenkes
Meningkatnya tata kelola
kepemerintahan yang baik dan bersih
Meningkatnya Sistem Informasi Kes. Terintegrasi
ARAH KEBIJAKAN KEMENKES:•Penguatan primary health care (UKP dan UKM)•Continum of care thru life cycle•Intervensi berbasis health risk
KERANGKA REGULASI:
KERANGKA PENDANAAN:
PETA STRATEGI KEMENTERIAN KESEHATAN 2015-2019
P
ROG
RAM
GEN
ERIK
& T
EKN
IS K
EMEN
TERI
AN
KERANGKAKELEMBAGAAN:Peningkatan Efektivitas Organisasi
• Percepatan Regulasi
• Penyempur-naan Sistem JKN
• Peningkatan Pendanaan Preventif & Promotif
• Peningkatan Efektivitas Pembiayaan Kesehatan
AKI, AKB, % BBLR, % RMH TANGGA PHBS, Out of pocket peserta JKN, responsiveness
Meningkatnya Dayaguna Kemitraan (DN & LN)
Meningkatnya Integrasi Perencanaan, Bimtek & Monev
Meningkatnya Sinergitas Antar
K/L Pusat & Daerah
Meningkatnya Efektivitas Litbangkes
ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI NASIONAL (RPJMN 2015-2019)
LINGKUNGAN STRATEGIS: GLOBAL, REGIONAL, NASIONAL
(10) (12)(11)
(8) (9)
(4) (5)
(6)
(7)
(1) (2) (3)
T2. MENINGKATNYA RESPONSIVENESS & PERLIN-DUNGAN MASY THD RISIKO SOSIAL & FINANSIAL DI
BIDANG KESEHATAN
11
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi
Meningkatkan kualitas dan kecepatan proses kerja pelayanan kesehatan
Fokus Penguatan SIK
Aspek Dasar:Kebijakan/Regulasi, Sumber Daya, Standarisasi, dll
Penataan Data Transaksi di Fasyankes
Optimalisasi Aliran Data dan Pengembangan
Bank Data
Penggunaan Informasi
SASARAN STRATEGIS
SISTEM KESEHATAN& MANAJEMEN KES
NASIONAL
SISTEM KESEHATAN& MANAJEMEN KES
PROVINSI
SISTEM KESEHATAN& MANAJEMEN KESKABUPATEN/KOTA
SISTEMINFORMASI KES
KAB/KOTA
SISTEMINFORMASI KES
PROVINSI
SISTEMINFORMASI KES
NASIONAL
Kedudukan SIK dalam Sistem KesehatanKedudukan SIK dalam Sistem Kesehatan
MANAJEMEN FASYANKES:• MANAJEMEN KLIEN/PASIEN• MANAJEMEN INSTITUSI• MANAJEMEN WILAYAH /PROGRAM
SISTEM INFORMASIDI FASYANKES
14
Tidak termanfaatkannya SIMPUS (berdasar SP2TP/SP3) masing-masing program mengembangkan Sistem Informasi sendiri.
Format baru pelaporan cenderung terus bermunculan laporan yang terlalu banyak membebani Puskesmas.
Format pelaporan dan pencatatan tak standar timbul masalah dalam penggabungan data (belum terintegrasi) masalah ketersediaan data di Kemenkes.
Sistem Informasi RS dan Sistem Informasi lainnya masih terpisah (terfragmentasi).
Adanya kesimpangsiuran sistem pencatatan dan pelaporan, a.l:
◦ beberapa daerah mencoba menyederhanakan laporan, ada yang menambahkan laporan
◦ Beberapa daerah mencoba mengembangkan sistem secara terpadu di Puskesmas dengan komputerisasi
Timbul permasalahan agregasi data di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional masalah integrasi
Beberapa program kesehatan mengembangkan pencatatan pelaporan sendiri
Penyampaian laporan ke kabupaten/kota, provinsi, dan pusat tidak berjalan lancar krisis informasi
Masalah SIK di Fasyankes & Kendala Masalah SIK di Fasyankes & Kendala Aliran DataAliran Data
Permenkes Nomor 92 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data dalam Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi
Pasal 10 ayat (2) Pengisian dan pengajuan Data Kesehatan prioritas ke dalam Aplikasi Komunikasi Data dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota.
Pasal 11 ayat (2) Validasi Data Kesehatan prioritas ... dilakukan oleh dinas kesehatan provinsi untuk melihat kualitas muatan data dalam rangka menyetujui atau tidak menyetujui.
Pasal 12 ayat (1) verifikasi data kesehatan prioritas dilakukan oleh pengelola program kesehatan di Kementerian.
DDaassaar r
HHuukkuumm
Data PrioritasData PrioritasDataset prioritas merupakan kebutuhan informasi di
level Pusat (Kemkes) bagian dari dataset provinsi bagian dari dataset kab/kota
Data terkait indikator kesehatan nasional diperoleh dari sistem pencatatan dan pelaporan di Fasyankes
Data terkait indikator kesehatan nasional akan dilaporkan oleh Dinkes Kab/Kota dengan menggunakan jaringan VPN (Jaringan SIKNAS) yang telah difasilitasi oleh Kementerian Kesehatan di setiap Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melalui Aplikasi Komunikasi Data
Dinas Kesehatan Provinsi berfungsi sebagai pembina dan verifikator data yang dikirimkan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di wilayahnya.
Data Prioritas
ABSENSI ABSENSI DATA PRIORITAS TAHUN 2014DATA PRIORITAS TAHUN 2014
Indikator Penilaian Indikator Penilaian
• Persentase kabupaten/kota melapor• Persentase keterisian variabel berdasarkan periode pelaporan (bulanan, triwulan dan tahunan)• Persentase kabupaten/kota melapor tepat waktu
Ranking Provinsi Dalam Ranking Provinsi Dalam Menyampaikan Laporan Data Menyampaikan Laporan Data
PrioritasPrioritas Tahun 2014 Tahun 2014
34,436,8
39,746,0
48,351,5
53,654,2
55,258,0
59,461,862,462,962,9
68,869,169,269,6
70,771,271,672,573,473,6
74,975,475,475,9
78,879,5
82,782,8
84,2
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0
Papua Nusa Tenggara Timur
Papua Barat Kalimantan Tengah
Kalimantan Timur Sulawesi Tengah
Kalimantan Barat Banten
Sulawesi Utara Maluku Utara
Sumatera Selatan Maluku
Lampung Sumatera Utara
Aceh Jawa Tengah
Kepulauan Riau Riau
DI Yogyakarta Jawa Timur
Jambi Kalimantan Selatan
Kalimantan Utara Sulawesi Selatan
Jawa Barat Sulawesi Barat
Gorontalo DKI Jakarta
Sumatera Barat Bengkulu
Bali Sulawesi Tenggara
Nusa Tenggara Barat Kepulauan Bangka Belitung
Ranking Provinsi Data Prioritas Tahun 2014
10 Urutan Teratas 10 Urutan Teratas Kabupaten/KotaKabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Data Prioritas yang Menyampaikan Laporan Data Prioritas
Tahun 2014Tahun 2014
ABSENSI ABSENSI PROFIL KESEHATAN PROFIL KESEHATAN PROVINSI TAHUN 2011-2013PROVINSI TAHUN 2011-2013
No. Provinsi 2013 2012 2011Status Ket Status Ket Status Ket
1 Aceh Final Soft Copy, Buku Final Soft Copy Final Soft Copy, Buku2 Sumatera Utara Final Soft Copy, Buku Final Soft Copy, Buku Final Soft Copy, Buku3 Sumatera Barat Final Soft Copy Final Buku Final Soft Copy4 Riau Final Buku Final Buku, Soft Copy Final Soft Copy, Buku5 Jambi Final Soft Copy Final Soft Copy, Buku Final Soft Copy, Buku6 Sumatera Selatan Final Soft Copy Final Soft Copy, Buku Final Soft Copy7 Bengkulu Final Soft Copy, Buku Final Soft Copy, Buku Final Soft Copy, Buku8 Lampung Final Soft Copy, Buku Final Soft Copy, Buku Final Soft Copy, Buku9 Kepulauan Bangka Belitung Final Buku Final Soft Copy, Buku Final Buku, Soft Copy
10 Kepulauan Riau Final Soft Copy Final Buku Final Soft Copy, Buku (FC)11 DKI Jakarta Draft Soft Copy Final Soft Copy, Buku Final Buku, Soft Copy12 Jawa Barat Final Soft Copy Final Soft Copy Final Buku, Soft Copy13 Jawa Tengah Final Soft Copy, Buku Final Soft Copy, Buku Final Soft Copy14 DI Yogyakarta Final Soft Copy Final Soft Copy, Buku Final Soft Copy15 Jawa Timur Final Soft Copy Final Soft Copy, Buku Final Buku, Soft Copy16 Banten - - Final Soft Copy Final Soft Copy17 Bali Final Soft Copy, Buku Final Soft Copy, Buku Final Soft Copy, Buku18 Nusa Tenggara Barat Final Soft Copy, Buku Final Soft Copy, Buku Final Soft Copy, Buku19 Nusa Tenggara Timur Final Soft Copy, Buku Final Soft Copy, Buku Final Soft Copy, Buku20 Kalimantan Barat Final Soft Copy Final Soft Copy, Buku Final Soft Copy, Buku21 Kalimantan Tengah Final Soft Copy Final Soft Copy, Buku Final Soft Copy, Buku22 Kalimantan Selatan Draft Soft Copy Final Soft Copy, Buku Final Soft Copy23 Kalimantan Timur Final Buku Final Soft Copy, Buku Final Soft Copy, Buku24 Kalimantan Utara Draft Soft Copy Provinsi Baru, Disahkan pada tanggal 25 Oktober 201225 Sulawesi Utara Draft Soft Copy Draft Soft Copy Final Soft Copy, Buku26 Sulawesi Tengah Final Soft Copy, Buku Final Soft Copy, Buku Final Soft Copy, Buku27 Sulawesi Selatan Final Soft Copy, Buku Final Soft Copy, Buku Final Soft Copy, Buku
28 Sulawesi Tenggara Final Tabel, Soft Copy, Buku Final Soft Copy, Buku Final Soft Copy, Buku
29 Gorontalo Final Soft Copy, Buku Final Soft Copy, Buku Final Soft Copy30 Sulawesi Barat Final Soft Copy, Buku Final Soft Copy, Buku Final Soft Copy, Buku31 Maluku Final Soft Copy, Buku Final Soft Copy, Buku Final Soft Copy, Buku32 Maluku Utara Final Soft Copy Final Soft Copy, Buku Final Soft Copy, Buku33 Papua Barat - 34 Papua Final Soft Copy, Buku Final Soft Copy
Jumlah Total 31
32 32Persentase Total (%) 91,2 97,0 97,0
Jumlah Final 27
31 32Persentase Final (%) 79,4 93,9 97,0
ABSENSI PROFIL KESEHATAN ABSENSI PROFIL KESEHATAN KAB/KOTA PER PROVINSI KAB/KOTA PER PROVINSI TAHUN 2011-2013TAHUN 2011-2013
No. Provinsi2011
Jumlah Final dan Draft PersentaseJumlah
FinalPersentase Final
1 Aceh 23 100,0 23 100,0
2 Sumatera Utara 33 100,0 33 100,0
3 Sumatera Barat 9 47,4 6 31,6
4 Riau 12 100,0 12 100,0
5 Jambi 10 90,9 8 72,7
6 Sumatera Selatan 15 100,0 2 13,3
7 Bengkulu 10 100,0 5 50,0
8 Lampung 14 100,0 14 100,0
9 Kepulauan Bangka Belitung 7 100,0 7 100,0
10 Kepulauan Riau 7 100,0 5 71,4
11 DKI Jakarta 6 100,0 6 100,0
12 Jawa Barat 25 96,2 25 96,2
13 Jawa Tengah 34 97,1 32 91,4
14 DI Yogyakarta 5 100,0 0 0,0
15 Jawa Timur 38 100,0 35 92,1
16 Banten 8 100,0 8 100,0
17 Bali 9 100,0 9 100,0
18 Nusa Tenggara Barat 10 100,0 10 100,0
19 Nusa Tenggara Timur 13 61,9 10 47,6
20 Kalimantan Barat 13 92,9 13 92,9
21 Kalimantan Tengah 13 92,9 13 92,9
22 Kalimantan Selatan 13 100,0 13 100,0
23 Kalimantan Timur 9 90,0 9 90,0
24 Sulawesi Utara 15 100,0 15 100,0
25 Sulawesi Tengah 11 100,0 10 90,9
26 Sulawesi Selatan 23 95,8 23 95,8
27 Sulawesi Tenggara 12 100,0 12 100,0
28 Gorontalo 6 100,0 6 100,0
29 Sulawesi Barat 5 100,0 5 100,0
30 Maluku 6 54,5 5 45,5
31 Maluku Utara 7 77,8 7 77,8
32 Papua Barat 3 27,3 2 18,2
33 Papua 15 51,7 15 51,7
Total 439 88,3 398 80,1
No. Provinsi2012
Jumlah Final dan Draft PersentaseJumlah
FinalPersentase Final
1 Aceh 23 100,0 23 100,0
2 Sumatera Utara 32 97,0 32 97,0
3 Sumatera Barat 9 47,4 7 36,8
4 Riau 9 75,0 9 75,0
5 Jambi 3 27,3 3 27,3
6 Sumatera Selatan 15 100,0 15 100,0
7 Bengkulu 10 100,0 10 100,0
8 Lampung 14 100,0 14 100,0
9 Kepulauan Bangka Belitung 1 14,3 1 14,3
10 Kepulauan Riau 7 100,0 5 71,4
11 DKI Jakarta 5 83,3 4 66,7
12 Jawa Barat 25 96,2 25 96,2
13 Jawa Tengah 31 88,6 25 71,4
14 DI Yogyakarta 5 100,0 5 100,0
15 Jawa Timur 38 100,0 14 36,8
16 Banten 8 100,0 8 100,0
17 Bali 9 100,0 0 0,0
18 Nusa Tenggara Barat 10 100,0 10 100,0
19 Nusa Tenggara Timur 20 95,2 5 23,8
20 Kalimantan Barat 14 100,0 14 100,0
21 Kalimantan Tengah 8 100,0 8 100,0
22 Kalimantan Selatan 10 76,9 8 61,5
23 Kalimantan Timur 7 70,0 7 70,0
24 Sulawesi Utara 14 93,3 11 73,3
25 Sulawesi Tengah 11 100,0 11 100,0
26 Sulawesi Selatan 24 100,0 24 100,0
27 Sulawesi Tenggara 12 100,0 12 100,0
28 Gorontalo 6 100,0 6 100,0
29 Sulawesi Barat 5 100,0 5 100,0
30 Maluku 8 72,7 1 9,1
31 Maluku Utara 5 55,6 5 55,6
32 Papua Barat 0 0,0 0 0,0
33 Papua 10 34,5 10 34,5
Total 408 82,1 337 67,8
No. Provinsi2013
Jumlah Final dan Draft PersentaseJumlah
FinalPersentase Final
1 Aceh 23 100,0 23 100,02 Sumatera Utara 33 100,0 33 100,03 Sumatera Barat 19 100,0 11 57,94 Riau 9 75,0 9 75,05 Jambi 1 9,1 1 9,16 Sumatera Selatan 3 20,0 3 20,07 Bengkulu 10 100,0 10 100,08 Lampung 15 100,0 15 100,09 Kepulauan Bangka Belitung 3 42,9 3 42,9
10 Kepulauan Riau 3 42,9 3 42,911 DKI Jakarta 4 66,7 3 50,012 Jawa Barat 24 88,9 22 81,513 Jawa Tengah 34 97,1 30 85,714 DI Yogyakarta 5 100,0 5 100,015 Jawa Timur 38 100,0 38 100,016 Banten 0 0,0 0 0,017 Bali 9 100,0 9 100,018 Nusa Tenggara Barat 10 100,0 10 100,019 Nusa Tenggara Timur 20 95,2 20 95,220 Kalimantan Barat 14 100,0 13 92,921 Kalimantan Tengah 9 64,3 9 64,322 Kalimantan Selatan 13 100,0 7 53,823 Kalimantan Timur 10 100,0 10 100,024 Kalimantan Utara 0 0,0 0 025 Sulawesi Utara 12 80,0 9 60,026 Sulawesi Tengah 9 81,8 9 81,827 Sulawesi Selatan 23 95,8 23 95,828 Sulawesi Tenggara 12 100,0 12 100,029 Gorontalo 6 100,0 6 100,030 Sulawesi Barat 5 100,0 5 100,031 Maluku 9 81,8 9 81,832 Maluku Utara 6 66,7 1 11,133 Papua Barat 1 9,1 1 9,134 Papua 5 17,2 5 17,2
Total 397 77,7 367 71,8
Kebijakan saat ini dan ke Kebijakan saat ini dan ke depan depan
Saat ini :Keterisian data prioritas menjadi syarat mendapatkan DAK
Ke depan:Keterisian data prioritas dan data Profil menjadi syarat mendapatkan DAKKeterisian data dasar Puskesmas menjadi syarat mendapatkan dana BOK dan DAK
Recommended