View
235
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
8/9/2019 Paparan Workshop Nasional P2SPP
http://slidepdf.com/reader/full/paparan-workshop-nasional-p2spp 1/22
Satker PNPM-MP Prov. Gtlo
Evaluasi Labsite
Pembangunan PartisipatifTahun Anggaran 2009 &
Persiapan Program Pengembangan SistemPembangunan Partisipatif (P2SPP) Tahun
Anggaran 2010Jakarta, 13-16 Juli 2010
8/9/2019 Paparan Workshop Nasional P2SPP
http://slidepdf.com/reader/full/paparan-workshop-nasional-p2spp 2/22
• TUJUAN WORKSHOP
Mengevaluasi pelaksanaan ”labsite”
pembangunan partisipatif tahunanggaran 2009;
Menjelaskan pokok-pokok kebijakan
umum & kebijakan teknis P2SPPtahun anggaran 2010;
Menyusun rencana kerja tindaklanjut pelaksanaan P2SPP tahunanggaran 2010;
Satker PNPM-MP Prov. Gtlo
8/9/2019 Paparan Workshop Nasional P2SPP
http://slidepdf.com/reader/full/paparan-workshop-nasional-p2spp 3/22
PESERTA WORKSHOP Tim koordinasi PNPM-MP Pusat 20
Orang Tim koordinasi Provinsi se-Indonesia lokasi P2SPP 30
Orang Tim koordinasi Kabupaten se-Indonesia lokasi P2SPP 82Orang
NARASUMBER Direktur Kawasan Khusus & Daerah Tertinggal (Bappenas), Syamsul
Widodo
Direktur Kelembagaan & Pelatihan Masyarakat (Ditjen PMD), Eko
Sriharyanto
Kasubdit Pembangunan Partisipatif (Ditjen PMD), Prabawa Eka Soesanta
Tim Koordinasi Lokasi P2SPP National Management Consultant (NMC) Konsultan Manajemen Pusat (KMP)
Sekretariat Pusat PNPM Mandiri Perdesaan
Satker PNPM-MP Prov. Gtlo
8/9/2019 Paparan Workshop Nasional P2SPP
http://slidepdf.com/reader/full/paparan-workshop-nasional-p2spp 4/22
Satker PNPM-MP Prov. Gtlo
HASIL YANG DIPEROLEH Diharapkan kepada Tim Koordinasi Daerah
dapat memfasilitasi masyarakat dalampenyusunan RPJM-Desa, karena padakenyataannya, masih banyak daerah yang
belum tahu menyusun RPJM-Desa; Kebijakan Pimpinan Daerah dalam setiap
pengalokasian anggaran lebih banyakberorientase pada pembangunan infrastruktur& mengenyampingkan untuk pembangunanpartisipatif;
8/9/2019 Paparan Workshop Nasional P2SPP
http://slidepdf.com/reader/full/paparan-workshop-nasional-p2spp 5/22
Satker PNPM-MP Prov. Gtlo
HASIL YANG DIPEROLEH Sebaiknya setiap usulan-usulan kegiatan
yang digali dari bawah (masyarakat) dapatdiserahkan/disampaikan ke Bappeda,sehingga dapat dideteksi kegiatan-kegiatanyang sudah diusulkan tersebut.
Untuk pembahasan anggaran di DPRD,sebaiknya ada keterwakilan dari RakyatMiskin yang dilibatkan, sehingga
pengalokasian anggaran tersebut akan lebihberpihak pada rakyat miskin;
8/9/2019 Paparan Workshop Nasional P2SPP
http://slidepdf.com/reader/full/paparan-workshop-nasional-p2spp 6/22
Satker PNPM-MP Prov. Gtlo
HASIL YANG DIPEROLEH Perlunya dilakukan pengintegrasian program,
karena selama ini tidak ada sinkronisasi tentang :Kebijakan Pembangunan (Bottom up & top down),Perencanaan ; partisipatif, teknokratis dan politis;
Berhasil tidaknya pelaksanaan P2SPP, maka salahsatu penentu utama adalah faktor ’perilaku’ daripelaku didalamnya;
Konsepsi Integrasi adalah titik temu antara PNPM
Mandiri Perdesaan dengan Musrenbang;
8/9/2019 Paparan Workshop Nasional P2SPP
http://slidepdf.com/reader/full/paparan-workshop-nasional-p2spp 7/22Satker PNPM-MP Prov. Gtlo
HASIL YANG DIPEROLEH Ada 2 kata kunci pengintegrasian, Kesatupaduan
(Proses Perencanaan & Musrenbang) dan
keselarasan (Politis-DPRD, Teknokratis-SKPD & Partisipasi Masyarakat) .
Adanya pengurangan lokasi dan alokasi PNPMtahun anggaran 2011, masih akan diforumkan
antara Kemendagri, Bappenas, Kemenkeu danSetwapres, sehingga diharapkan setiap daerahsegera memberikan tanggapan yang didukungdata akurat & analisis yang valid (paling lambat 31
Juli 2010).
8/9/2019 Paparan Workshop Nasional P2SPP
http://slidepdf.com/reader/full/paparan-workshop-nasional-p2spp 8/22Satker PNPM-MP Prov. Gtlo
HASIL YANG DIPEROLEH Langkah-langkah yang perlu diperhatikan
pengintegrasian ; (1). Pembagian kewenangan
antara desa dan Kabupaten ; (2). PenyiapanSetrawan ; (3). Peningkatan Kualitas JaringAsmara ; (4). Fasilitasi Pemberian Alokasi DanaDesa (ADD) & (5). Peningkatan Kapasitas
Pemerintah Kabupaten. Diharapkan masyarakat tidak menjadi obyek dari
suatu pembangunan, melainkan menjadi subyek; Perencanaan partisipatif yang baik harus menenuhi
2 syarat ; Metodologi dan Representasi ;
8/9/2019 Paparan Workshop Nasional P2SPP
http://slidepdf.com/reader/full/paparan-workshop-nasional-p2spp 9/22
Satker PNPM-MP Prov. Gtlo
HASIL YANG DIPEROLEH Kegagalan dalam sebuah perencanaan adalah
’kompotensi’ dari yang akan menjalankan. Salah
menempatkan, maka sama saja denganmerencanakan sebuah kegagalan;
Perlunya adanya komitmen daerah dalampengalokasian ADD (Alokasi Dana Desa). Hal ini
sudah diamanatkan dalam Undang-Undang,dimana besarnya ADD tersebut adalah 10% dari’sisa anggaran’ belanja pegawai;
Kader bukan dibentuk , tapi harus ditemukan;
8/9/2019 Paparan Workshop Nasional P2SPP
http://slidepdf.com/reader/full/paparan-workshop-nasional-p2spp 10/22
Satker PNPM-MP Prov. Gtlo
HASIL YANG DIPEROLEH Untuk terlaksananya P2SPP, maka yang harus
diperkuat adalah kesiapan Profil Desa dimasing-
masing daerah; Tahun 2011, Ditjen PMD akan meluncurkan
Program Pilot Project, yakni Program Penanggulangan Kemiskinan Desa (PPKD),
dimana alokasinya masih dalam tahapperundingan dengan World Bank;
Tahun 2011 akan dimulai PNPM Integrasi diseluruh Indonesia, khususnya bagi lokasi-lokasiP2SPP yang sudah mendapatkan alokasi;
8/9/2019 Paparan Workshop Nasional P2SPP
http://slidepdf.com/reader/full/paparan-workshop-nasional-p2spp 11/22
Satker PNPM-MP Prov. Gtlo
HASIL YANG DIPEROLEH Naskah Perjanjian Urusan Bersama (NPUB)
antara pemerintah Pusat dan Daerah hati-hati jika
tidak direalisasikan, karena sudah ada beberapadaerah yang menjadi temuan BPK dan BPKP untukdimintai pertanggungjawabannya, karena hal inisudah melanggar kode etik Pemerintahan;
Penyusunan Petunjuk Teknis Operasional (PTO)P2SPP diserahkan kemasing-masing Kabupatenlokasi P2SPP & terpenting tidak bertentangandengan Pedoman Umum P2SPP yang telahdisusun tim pusat;
8/9/2019 Paparan Workshop Nasional P2SPP
http://slidepdf.com/reader/full/paparan-workshop-nasional-p2spp 12/22
Satker PNPM-MP Prov. Gtlo
HASIL YANG DIPEROLEH Diharapkan pemerintah daerah dapat melakukan
langkah-langkah dalam melakukan manajemen
pembangunan Partisipatif ; Salah satu kriteria penetapan lokasi P2SPP
adalah setiap daerah harus memiliki BadanPemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Desa (BPM-Pemdes) Kabupaten; Paling lambat bulan Agustus 2010, setiap daerah
telah selesai melaksanakan pelatihan Setrawan ,dimana tim dari pusat akan melakukan pelatihandimasing-masing lokasi P2SPP;
8/9/2019 Paparan Workshop Nasional P2SPP
http://slidepdf.com/reader/full/paparan-workshop-nasional-p2spp 13/22
Satker PNPM-MP Prov. Gtlo
HASIL YANG DIPEROLEH Anggaran P2SPP disediakan dengan beberapa
alasan ; Mempersiapkan proses integrasi di lokasi
P2SPP ; Memperkuat peran masyarakat terutamadidesa dalam perencanaan pembangunan;Menyediakan ruang/media pembelajaran bagi parapelaku P2SPP;
Direncanakan tahun anggaran 2011, lokasi P2SPP sebanyak 99 Kabupaten diseluruh Indonesia,sedangkan tahun 2010 lokasi P2SPP sebanyak 40
Kabupaten atau 30 Provinsi.
8/9/2019 Paparan Workshop Nasional P2SPP
http://slidepdf.com/reader/full/paparan-workshop-nasional-p2spp 14/22
Satker PNPM-MP Prov. Gtlo
HASIL YANG DIPEROLEH Teknis pencairan dana P2SPP ; Tahap I sebesar
75% dari APBN, Tahap II (100%) dari APBD dan
Tahap III (25%) dari APBN; Jenis Dana Operasional Kegiatan (DOK) pada
lokasi P2SPP antara lain; DOK P2SPP, DOKPNPM-MP; DOK Ruang Belajar Masyarakat(Revisi DIPA-sumber loan) ; PAP (Jika adadisediakan dari APBD);
DOK P2SPP tidak bisa di kelola di Kabupaten dan
harus diserahkan ke Kecamatan;
HASIL YANG DIPEROLEH
8/9/2019 Paparan Workshop Nasional P2SPP
http://slidepdf.com/reader/full/paparan-workshop-nasional-p2spp 15/22
Satker PNPM-MP Prov. Gtlo
HASIL YANG DIPEROLEH Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk tahun
2010 harus memenuhi kriteria Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP). Sehinggadiharapkan kepada Fasilitator Kabupaten(Fasktekab, Faskeu) wajib mendukung
P2SPP selain PNPM-MP. Apabila adaFasilitator yang tidak mendukung, makaSatker Kabupaten berhak dan wajib
melapor ke satker Provinsi untuk tidak lagidiperpanjang kontraknya dengan tembusanSatker Pusat;
HASIL YANG DIPEROLEH
8/9/2019 Paparan Workshop Nasional P2SPP
http://slidepdf.com/reader/full/paparan-workshop-nasional-p2spp 16/22
Satker PNPM-MP Prov. Gtlo
HASIL YANG DIPEROLEH Lokasi P2SPP tahun anggaran 2010
sebanyak 40 Kabupaten (13 Lokasi
lama dan 27 lokasi baru), dimana
Lokasi P2PP dimasing-masing
Provinsi, ada 2 hingga 3 Kabupaten; Rakor Provinsi PNPM MP dan
Pelatihan Penyegaran Fasilitator
Kabupaten Tahap II akan dilaksanakanbulan Oktober 2010;
8/9/2019 Paparan Workshop Nasional P2SPP
http://slidepdf.com/reader/full/paparan-workshop-nasional-p2spp 17/22
Satker PNPM-MP Prov. Gtlo
HASIL YANG DIPEROLEH Khusus untuk lokasi baru P2SPP harus
dipastikan DDUPB (apakah lebih dariPagu Pusat atau tidak) ; PenyiapanSetrawan Kabupaten dan Kecamatan ;Fasilitasi Penyusunan PTO (harus disusun
oleh daerah lokasi P2SPP, karena hal inidisebabkan didaerah yang paling tahukondisi daerahnya), sehingga diharapkan
peran Kepala Badan dan PJO Kabupatenserta bagaimana respon Bupati terhadapP2SPP.
8/9/2019 Paparan Workshop Nasional P2SPP
http://slidepdf.com/reader/full/paparan-workshop-nasional-p2spp 18/22
Satker PNPM-MP Prov. Gtlo
HASIL YANG DIPEROLEH Inti dasar dalam penyusunan PTO ada 2 bagian ;
Harus melalui proses Musrenbang dan Usulannyaberdasar pada RPJM Desa;
Dalam penyusunan PTO, Setiap daerah diberikankeleluasaan untuk menamakan PTO. Apakah
namanya Petunjuk Teknis atau pedoman umumdan yang terpenting tidak keluar dari substansiPedum dari Pusat;
PTO yang disusun oleh daerah harus diperdakan
dan ditandatangani oleh Bupati, dimana PTOtersebut harus mengacu pada kondisi daerahmasing-masing.
HASIL YANG DIPEROLEH
8/9/2019 Paparan Workshop Nasional P2SPP
http://slidepdf.com/reader/full/paparan-workshop-nasional-p2spp 19/22
Satker PNPM-MP Prov. Gtlo
HASIL YANG DIPEROLEH
Perencanaan PNPM dan P2SPP harus
diintegrasikan dengan Musrenbang; Asistensi PTO paling lambat tanggal 31
Juli 2010 melalui Sekretariat
Pengembangan PMD, KompleksBappenas No.D9 Jl. Siaga Raya Kel.Pejaten Barat-Pasar Minggu Jakarta
Selatan 12510 (bapak Ludiro HP 0813 3914 7171) dan (ibu Rina HP 0815
8120 002).
O S
8/9/2019 Paparan Workshop Nasional P2SPP
http://slidepdf.com/reader/full/paparan-workshop-nasional-p2spp 20/22
Satker PNPM-MP Prov. Gtlo
REKOMENDASI Keterlibatan Satker Provinsi dan Tim
Koordinasi Provinsi pada tahap kegiatan
perencanaan, pembinaan dan pengendaliandalam kegiatan P2SPP agar dilakukansecara lebih intensif;
Koordinasi Lintas Sektor yangmengedepankan kepentingan masyarakatdengan dasar pemikiran P2SPP sebagai
jembatan menuju manajemepembangunan menjadi lebih optimal;
O S
8/9/2019 Paparan Workshop Nasional P2SPP
http://slidepdf.com/reader/full/paparan-workshop-nasional-p2spp 21/22
Satker PNPM-MP Prov. Gtlo
REKOMENDASI Pengendalian Program P2SPP yang baik akan
dapat tercapai jika didasari pelaporan yang
bermutu baik dan dilakukan denganmemperhatikan tahap-tahap krusial dalampelaksanaan program secara keseluruhan.
Format laporan disiapkan oleh Tim Pusat dalam
bentuk yang sederhana dengan waktu pelaporansbb;
Untuk jalur structural dari kecamatan kekabupaten tiap bulan dan dari kabupaten ke
Provinsi tiap 3 bulan, serta dari provinsi ke Pusattiap 3 bulan dan untuk jalur fungsional tiap bulansecara berjenjang
8/9/2019 Paparan Workshop Nasional P2SPP
http://slidepdf.com/reader/full/paparan-workshop-nasional-p2spp 22/22
Satker PNPM-MP Prov. Gtlo
Recommended