View
40
Download
23
Category
Preview:
Citation preview
1
SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA
IMPLEMENTASI TREASURY DEALING ROOM
DI INDONESIA
[Seminar Akuntansi Pemerintah]
Dyah Agustina Murtafiah (8)
Kelas VIII B, Prodip IV Akuntansi Khusus, STAN, Tangerang Selatan
2
IMPLEMENTASI TREASURY DEALING ROOM
DI INDONESIADyah Agustina Murtafiah
Kelas VIII B, Prodip IV Akuntansi Khusus, STAN, Tangerang Selatan
Abstrak- Belanja fiskal mempunyai urgensi agar anggaran direalisasikan lebih awal, namun pada kenyataannya
selama ini realisasi bertumpu di akhir tahun. Efektivitas realisasi anggaran menjadi kurang memadai dalam
mendukung ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan program yang disebut Treasury Dealing Room
sebagai langkah berikutnya dari program Treasury Single Account yang bertujuan untuk mengoptimalkan
penerimaan saldo rekening pemerintah, baik rupiah maupun valuta asing. Paper ini bertujuan untuk
mengevaluasi penerapan Treasury Dealing Room di Indonesia.
Kata Kunci: investment, revenues, cash management, treasury dealing room
1. PENDAHULUAN
Praktik manajemen kas yang buruk selain
menyebabkan pemborosan juga dapat menghambat
pertumbuhan pasar keuangan suatu negara dan
mengurangi efektifitas dari kebijakan moneter. Mike
Williams (2004) mendefinisikan manajemen kas
pemerintah sebagai strategi dan proses terkait untuk
mengelola arus dan saldo kas jangka pendek
pemerintah secara efisien baik dari sisi internal
pemerintah sendiri maupun dari sisi hubungan antara
pemerintah dan sektor-sektor lainnya. Maka tidaklah
berlebihan bila kas disebut sebagai elemen kunci
dalam penentuan kebijakan operasional dalam
pemerintahan.
Terdapat beberapa tujuan utama manajemen kas
pemerintah menurut para praktisi/akademisi, yaitu
sebagai berikut:
1. Menghindari penyimpanan idle cash balances
melalui keputusan pembayaran dan penerimaan
kas yang tepat waktu, serta kemampuan peramalan
cash-flow yang akurat.
2. Memaksimalkan keuntungan pada idle cash (jika
terjadi kelebihan kas) dan menghindari akumulasi
simpanan pemerintah yang tidak mendapatkan
imbal balik (remunerasi) serta menekan seminimal
mungkin biaya-biaya yang terkait dengan
penyimpanan saldo tersebut pada sistem perbankan
baik di bank sentral atau bank komersial.
3. Mampu mengendalikan berbagai risiko
diantaranya risiko operasional, risiko kredit dan
risiko pasar yang terkait dengan kegiatan
pemerintah dan pendanaan kegiatan pemerintah.
4. Memastikan bahwa kas yang cukup tersedia untuk
membayar pengeluaran saat jatuh tempo dan
meminjam hanya bila diperlukan dengan upaya
meminimalkan biaya pinjaman pemerintah dan
mampu menyediakan pendanaan bagi pengeluaran
pemerintah atau pembayaran hutang pemerintah
tepat waktu.
Dalam mencapai tujuan manajemen kas
pemerintah yang efektif, menurut Yibin Mu (2006),
pemerintah harus memiliki tiga building blocks
fungsional, yaitu:
1. Manajemen Penerimaan dan Pembayaran Kas
Pemerintah
2. Kemampuan Cash Flow Forecasting yang akurat
3. Manajemen Saldo Kas Pemerintah.
Salah satu komponen awal dan terpenting dalam
pengelolaan kas adalah Rekening Tunggal
Perbendaharaan (Treasury Single Account, TSA),
3
yaitu sebuah rekening atau sejumlah rekening yang
saling terhubung yang digunakan pemerintah untuk
melakukan seluruh transaksi penerimaan dan
pengeluarannya. Pattanayak dan Fainboim (2010)
mendefinisikan TSA sebagai suatu struktur terpadu
dari berbagai rekening pemerintah yang memberikan
suatu pandangan terkonsolidasi atas sumber kas
pemerintah.
Melalui TSA, pemerintah dapat mengendalikan
saldo dan aliran kas yang dimiliki, meminimalkan
uang yang menganggur (idle cash) dan meningkatkan
transparansi dalam pengelolaan penerimaan dan
pengeluaran. Hal ini menjadi sangat penting
mengingat penggunaan anggaran di Indonesia yang
belum efektif, masih terjadi penumpukan penggunaan
anggaran pada akhir tahun anggaran.
Berdasarkan data dari tahun 2009 s.d. 2013
menunjukkan bahwa TSA berkontribusi dalam
menambah pendapatan dari penempatan uang negara
di Bank Indonesia. Langkah ini sesuai dengan
Keputusan Bersama Antara Menteri Keuangan dan
Gubernur Bank Indonesia Nomor 17/KMK.05/2009
dan 11/3/KEP.GBI/2009 tentang Koordinasi
Pengelolaan Uang Negara di Bank Indonesia. Tingkat
bunga yang disepakati atas uang negara (Rupiah dan
valas) pada Rekening Kas Umum Negara adalah
sebesar 0,1 per tahun, sedangkan tingkat bunga
masing-masing rekening penempatan adalah:
a. Untuk rekening penempatan rupiah diberikan
bunga per tahun sebesar 65 persen dari BI rate
b. Untuk rekening penempatan valas USD diberikan
bunga per tahun sebesar 65 persen dari Fed Fund
Rate
c. Untuk penempatan valas non USD diberikan
bunga per tahun sebesar 65 persen dari suku bunga
acuan pada home currency valas tersebut
Tabel 1.1
Capaian Realisasi atas Target Pendapatan atas
Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan
atas Penempatan Uang Negara Tahun 2009 s.d. 2013
Selain TSA, dalam mewujudkan pengoptimalan
pengelolaan kas, pemerintah juga mengamanatkan
pembentukan Treasury Dealing Room (TDR). Melalui
TDR ini diharapkan dapat terjaga likuiditas serta
minimalisasi risiko dan biaya pemenuhan likuiditas,
opimalisasi penerimaan negara atas idle cash, dan
pemenuhan prinsip pengelolaan keuangan secara
transparan, akuntabel dan terkendali. Sebagai bahan
evaluasi perlu dipahami bagaimana penerapan TDR di
Indonesia dan apa saja strategi yang dapat dilakukan
pemerintah demi memperbaiki kualitas TDR.
Sebagai informasi, transaksi yang ada pada TDR
saat ini hanya sebatas safe investment, yaitu berupa
penempatan kas negara di Bank Indonesia dan Bank
Umum. Namun, ke depannya treasury dealing room
akan berkembang menuju investment-investment yang
“bisa rugi”, ada pembelian obligasi, repo, reverse
repo, dan transaksi-transaksi derivatif lainnya. Namun,
transaksi-transaksi yang dilakukan oleh treasury
dealing room hanyalah transaksi yang mempunyai
likuiditas tinggi dan bersifat jangka pendek, misalnya
untuk pembelian obligasi, obligasi yang dibeli adalah
obligasi yang akan jatuh tempo.
2. LANDASAN TEORI
4
Sistem pelaksanaan anggaran di Indonesia masih
memerlukan perbaikan di mana selalu terjadi
penumpukan kebutuhan kas di akhir tahun, yang
menyebabkan banyaknya idle cash pada awal sampai
dengan akhir tahun. Idle cash ini dapat dimanfaatkan
untuk memperoleh tambahan pendapatan Negara,
yaitu melalui investasi. Disinilah diperlukan suatu unit
profesional yang bertanggung jawab untuk melakukan
investasi, yaitu Treasury Dealing Room (TDR).
TDR adalah upaya yang dilakukan oleh BUN
untuk mengelola idle cash pada Rekening KUN.
Dengan pemanfaatan kas secara maksimal untuk
memperoleh keuntungan (yield) atau secara sederhana
dapat diartikan sebagai suatu program investasi
dengan menggunakan kas negara.
Berikut beberapa definisi investasi menurut para
ahli :
1. Jack Clark Francis (Francis, Jack C., Investment:
Analysis and Management, 5th edition, McGraw-
Hill Inc., Singapore, 1991, Hal. 1) : investasi
adalah penanaman modal yang diharapkan dapat
menghasilkan tambahan dana pada masa yang
akan datang.
2. Frank Reilly (Reilly, Frank, & Brown, Keith C.,
Investment Analysis and Portfolio Management,
7th edition, Thomson South-Western Inc., US,
2003, Hal. 5) : investasi adalah komitmen satu
dollar dalam satu periode tertentu, akan mampu
memenuhi kebutuhan investor di masa yang akan
datang dengan: (1) waktu dana tersebut akan
digunakan, (2) tingkat inflasi yang terjadi, (3)
ketidakpastian kondisi ekonomi di masa yang akan
datang.
3. James C Van Horn (1981) : investasi adalah
kegiatan yang dilangsungkan dengan
memanfaatkan kas pada masa sekarang ini, dengan
tujuan untuk menghasilkan barang di masa yang
akan datang.
4. Henry Simamora (2000:438) : investasi adalah
suatu aktiva yang digunakan oleh perusahaan
untuk pertumbuhan kekayaannya melalui distribusi
hasil investasi (seperti pedapatan bunga, royalty,
deviden, pendapatan sewa dan lain – lain), untuk
apresiasi nilai investasi, atau untuk manfaat lain
bagi perusahaan yang berinvestasi, seperti manfaat
yang diperoleh melalui hubungan dagang.
Investasi yang hendak dilakukan negara melalui
TDR ini dalam rangka menciptakan profit dan
penerimaan lagi bagi negara guna memperbesar fungsi
negara dalam pembangunan nasional. Investasi
Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana
dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi
pembelian surat berharga dan Investasi Langsung
untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau
manfaat lainnya.
Investasi Pemerintah bertujuan untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka
memajukan kesejahteraan umum. Keynes (1942)
berpendapat bahwa intevensi pemerintah itu
diperlukan untuk mencapai kemakmuran dan
mempertahankan kondisi-kondisi tertentu dalam
perekonomian.
Kegiatan pengelolaan kelebihan/kekurangan kas
yang akan disentralisasi pada TDR berupa:
1. Penempatan dana atas kelebihan kas pemerintah di
pasar uang baik dalam mata uang rupiah maupun
valuta asing.
2. Penempatan dana atas kelebihan kas pemerintah
dengan membeli Surat Berharga Negara (SBN),
baik dalam denominasi mata uang rupiah maupun
valuta asing.
3. Transaksi penukaran suatu mata uang terhadap
mata uang lainnya di pasar valuta asing, untuk
tujuan pemenuhan kebutuhan/kewajiban,
optimalisasi, maupun lindung nilai.
4. Transaksi pemberlian Surat Berharga Negara
(SBN) dalam rangka stabilisasi.
5. Penerbitan Surat Perbendaharaan Negara (SPN)
untuk memenuhi kekurangan kas dengan
berkoordinasi dengan DJPU.
5
6. Pembuatan kebijakan dan Standard Opetating
Procedure (SOP) TDR.
7. Pengelolaan risiko transaksi (manajemen risiko).
8. Penyelesaian transaksi, pembukuan, dan
pelaporan.
9. Pembukuan dan pelaporan transaksi yang
dilakukan.
Pelaksanaan TDR tentu mempunyai resiko
keuangan tersendiri, namun pemerintah sudah
berusaha meminimalisir risiko-risiko tersebut dengan
ketentuan investasi yang akan dilakukan dengan
menggunakan kas negara hanya akan dialokasikan
pada investasi jangka pendek dengan tingkat likuiditas
yang tinggi seperti dijelaskan dalam Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/PMK.05/2014
tentang Penempatan Uang negara Pada Bank Umum,
dan peraturan-peraturan lain.
3. PEMBAHASAN
3.1. Pembentukan Treasury Dealing Room
Treasury Dealing Room merupakan sebuah tool
manajemen kas yang memungkinkan Kementerian
Keuangan untuk berinteraksi dengan pasar finansial
agar dapat mengoptimalkan likuiditas kas negara.
Dengan adanya dealing room tersebut maka kita
akan dapat menentukan berapa banyak “uang
menganggur” di Kas Negara yang dapat kita
optimalisasikan melalui kegiatan investasi, sehingga
diharapkan akan meningkatkan nilai atau manfaat dari
kas negara kita. Hal ini dapat berbentuk penempatan
di Surat Bank Indonesia (SBI), penempatan di bank-
bank umum di luar BI, membeli Surat Perbendaharaan
(SPN), atau melalui mekanisme repo-reverse repo
(repo adalah transaksi penjualan surat berharga
dengan kesepakatan untuk bisa membelinya kembali
pada waktu dan harga yang telah ditetapkan,
sedangkan reverse repo adalah transaksi pembelian
surat berharga dengan kesepakatan untuk dapat
menjualnya kembali pada waktu dan harga yang telah
ditetapkan.
Pembentukan dealing room merupakan salah
satu strategi dalam meningkatkan efektivitas dan
efisiensi pengelolaan uang negara, khususnya
pengelolaan kelebihan/kekurangan kas, sehingga akan
tercapai optimalisasi kas. Secara umum, dealing room
adalah sebuah tempat jual-beli produk investasi jangka
pendek dan/atau jangka panjang di pasar keuangan
dalam bentuk surat berharga, produk derivatif, atau
instrument investasi lainnya secara elektronik.
Pengelolaan kelebihan/kekurangan kas yang
dilakukan pada dealing room dapat memperlancar
proses transaksi investasi, khususnya pembelian atau
penjualan instrumen keuangan yang digunakan dalam
rangka pengelolaan kelebihan/kekurangan kas.
Dealing room operation yang didukung oleh
infrastruktur teknologi informasi yang handal, selain
membantu efektivitas dan efisiensi pengelolaan
kelebihan/kekurangan kas, juga membantu
pengelolaan risiko investasi. Kelancaran proses
transaksi investasi dengan disertai mekanisme
pengelolaan risiko yang memadai akan meningkatkan
penerimaan negara dari hasil pengelolaan
kelebihan/kekurangan kas, sehingga tujuan
optimalisasi kas tercapai. Selain itu, pemanfaatan
dealing room dengan Standard Operating Procedure
(SOP), tata kelola, dan penerapan internal control
yang berstandar internasional akan meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas serta meminimalkan
moral hazard dalam pengelolaan kelebihan/
kekurangan kas.
3.2. Tujuan Pembentukan Treasury Dealing Room
Dalam sektor keuangan atau ekonomi dikenal
istilah ‘bubble’ atau gelembung. ‘Bubble’ merupakan
suatu resiko koreksi drastis terhadap nilai-nilai aset
yang biasanya diakibatkan karena peningkatan harga
aset secara ekstrem berdasarkan harapan kenaikan
harga pada masa depan dan tanpa dukungan
fundamental ekonomi. Parahnya, ‘bubble’ cenderung
diikuti dengan pecahnya gelembung itu sendiri yang
artinya terjadi koreksi secara tiba-tiba terhadap nilai
6
intrisik aset dan berakibat crash (keruntuhan) bahkan
resesi.
Menilik dari kesamaan resiko terselubung yang
terkandung di dalamnya, idle cash maupun cash float
mungkin bisa dianalogikan sebagai gelembung juga.
Gelembung idle cash dan cash float.
Prinsipnya, idle cash terjadi karena kas yang
tersedia/disimpan belum digunakan dalam waktu
dekat sedangkan cash float sendiri kurang lebih
memiliki pengertian yang hampir sama dengan idle
cash namun cash float mengendap di bank yang
berkaitan dengan pelaksanaan penerimaan atau
pengeluaran sehingga kecenderungan mengendap
hanya dalam waktu yang singkat atau harian.
Seperti yang kita ketahui, kebijakan defisit
APBN yang dianut Indonesia memerlukan adanya
pembiayaan defisit demi menyiasati mismatch antara
penerimaan pajak dengan pengeluaran negara
terutama di awal tahun anggaran. Salah satu sumber
pembiayaan defisit yang selama ini cukup mengambil
porsi penting adalah pinjaman baik dari dalam negeri
maupun luar negeri. Dalam hal ini, idle cash yang ada
dalam RKUN terbentuk karena kebijakan manajemen
pengelolaan kas dan kebijakan manajemen
pengelolaan utang seringkali mengalami kendala-
kendala yang menyebabkan penyediaan dana
pembiayaan melalui utang dan kebutuhan dana untuk
pengeluaran pemerintah tidak match pada bulan atau
kuartal tertentu sehingga ada kas berlebih dalam
jumlah sangat besar yang menganggur di RKUN.
Besarnya nominal idle cash dan cash float dan
terbukanya peluang besar untuk berinvestasi jangka
pendek maupun panjang di pasar keuangan Indonesia
yang diprediksi masih akan terus tumbuh dalam
beberapa tahun ke depan tentu menjadi suatu hal yang
patut dicermati lebih lanjut kemungkinan-
kemungkinannya terutama dalam hal pemanfaatan idle
cash dan cash float. Apalagi return dari pasar modal
dinilai lebih menjanjikan dibanding return yang
diberikan BI selama ini, meskipun harus diakui bahwa
peluang tersebut juga diikuti dengan resiko yang
sepadan, high risk high return.
Merupakan suatu inisiatif cerdas yang cukup
berani dan beresiko bagi Kementerian Keuangan,
dalam hal ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan,
untuk memutuskan ambil bagian lebih luas di pasar
keuangan Indonesia dengan berperan sebagai investor
ataupun trader. Mengakomodasi peluang tersebut,
Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal
Perbendaharaan membentuk Treasury Dealing Room
(TDR).
3.3. Kebijakan Treasury Dealing Room
Kebijakan TDR meliputi penentuan model
operasi dan lingkungan TDR, koordinasi, diversifikasi
dan mitigasi resiko.
1. Model Operasi dan Lingkungan TDR
2. Koordinasi
Terkait koordinasi pengelolaan kas antara
Kemenkeu (DJPBN) dengan Bank Indonesia, maka:
Koordinasi berupa penyampaian informasi dan/atau
data dari Kementerian Keuangan kepada Bank
Indonesia dan/atau dari Bank Indonesia kepada
Kementerian Keuangan;
Koordinasi dilaksanakan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan likuiditas Pemerintah atau
optimalisasi idle cash Pemerintah dengan
mempertimbangkan stabilitas pasar uang dan nilai
tukar Rupiah;
Ruang lingkup koordinasi pengelolaan kas
DJPBN – BI:
7
a. Pendelegasian kewenangan koordinasi
b. Pengelolaan rekening
c. Perhitungan dan penyetoran bunga/remunerasi
d. Penyampaian informasi dari TDR ke BI tentang
penarikan dan penyetoran dana dari/ke RKUN
e. Penyampaian informasi dari BI ke TDR tentang
kebijakan moneter, kebijakan valuta asing, dan
kondisi pasar uang/likuiditas pasar
f. Setelmen transaksi
g. Pengelolaan valuta asing
h. Mekanisme evaluasi koordinasi
Ruang lingkup koordinasi pengelolaan kas
DJPBN – DJPU: Pembayaran belanja negara yang
memerlukan sumber dana dari pembiayaan (instrumen
utang)
3. Kunci Sukses Pengelolaan Kas Aktif :
Diversifikasi dan Mitigasi Risiko dengan
menggunakan instrumen
- Money Market (Penempatan di BI dan Bank
Umum, Time deposit, Deposit on call,
Overnight )
- Foreign Exchange Market (Today/tomorrow,
Spot, Forward, Swap )
- Commercial Paper Market
(Pembelian/Penjualan SBN di pasar
sekunder, Reverse repo, Repo )
Mitigasi risiko yang dilakukan dengan memetakan :
Risiko
- likuiditas
- pasar
- counterparty
- kredit
- Currency
Mitigasi
- Limit transaksi
- Counterparty limit
- Limit instrument
- Limit posisi
3.4. Perkembangan Treasury Dealing Room di
Indonesia
Ditjen Perbendaharaan c.q. Direktorat
Pengelolaan Kas Negara pada tahun anggaran 2011
telah melaksanakan seleksi pegawai yang akan
menjadi calon dealer dan lelang konsultan
pengembang dealing room. Dengan demikian,
diharapkan pada tahun 2012 telah dilaksanakan
kegiatan yang mendukung pelaksanaan Capacity
Building Treasury Dealing Room, yaitu:
1. membentuk tim capacity building treasury dealing
room;
2. menyusun grand design treasury dealing room
Kementerian Keuangan;
3. menyelenggarakan diklat teknis dealing room
operation bagi pegawai Ditjen Perbendaharaan;
4. melaksanakan pembangunan infrastruktur dealing
room pada Ditjen Perbendaharaan;
5. membentuk struktur kelembagaan dealing room
Ditjen Perbendaharaan;
6. menyusun SOP dan tata kelola treasury dealing
room; dan
7. mengembangkan pusat riset investasi pada Ditjen
Perbendaharaan.
Sistem-sistem di Bank Sentral (Bank Indonesia –
BI) yang terkait dengan pelaksanaan Treasury Dealing
Room Settlement System meliputi:
8
1. BI Government Electronic Banking (BIG-eB)
untuk memberikan koneksi perbankan melalui
internet kepada Pemerintah.
2. BI Centralized Automated Accounting System
(BISOSA) untuk menyediakan ketatausahaan dan
pembukuan rekening Pemerintah yang dikelola
oleh bank sentral.
3. BI Real Time Gross Settlement System (RTGS)
untuk memberikan transfer dana secara online dan
real time atas uang pemerintah ke bank-bank
komersial yang bertindak sebagai bank rekanan
pemerintah untuk pemungutan penerimaan dan
pembayaran pengeluaran.
4. BI Script-less Securities Settlement System (SSSS)
untuk mengelola penyelesaian (settlement)
penerbitan obligasi pemerintah di pasar primer dan
sekunder, melalui koordinasi yang erat dengan
Ditjen Pengelolaan Utang.
Terkait Treasury Dealing Room (TDR) di
Kementerian Keuangan yang belum terbentuk, Dr.
Kang Kyeong-Hoon berpendapat bahwa teori
portofolio adalah teori keuangan yang merupakan
teori seleksi dengan tingkat optimal expected return
dengan tingkat resiko tertentu berdasarkan efficient
frontier. TDR dalam menentukan portfolio harus
mempertimbangkan dan mengeleborasi efek dari
setiap transaksinya terhadap ‘money market’.
TDR harus mempertimbangkan short term dan
medium term dari portfolio. Risk management dari
TDR, portofolio pemerintah, memiliki beberapa
resiko: liquidity risk, foreign exchange risk dan
sebagainya.
Beberapa rekomendasi yang menurutnya perlu
diperhatikan dalam proses pembentukan TDR adalah
koordinasi antara institusi terkait. Rekomendasi
berikutnya adalah percepatan komputerisasi,
sebagaimana pemerintah Indonesia telah berhasil
dalam pelaksanaannya. Untuk jangka pendek dan
menengah perlu dipertimbangkan in house TDR,
namun pada Long run term, harus dipertimbangkan
outsourcing pengelolaan dari TDR.
Ditjen Perbendaharaan saat ini tengah berdiskusi
dengan BI dan Ditjen Pengelolaan Utang terkait
pembentukan sebuah Dealing Room dibawah kendali
Direktorat Pengelolaan Kas Negara untuk menangani
sisi aset dari pengelolaan kas. Berbagai peraturan telah
disusun untuk mendukung semua kegiatan TDR.
Anggaran telah dialokasikan untuk memenuhi biaya
operasional TDR. Kapasitas yang memadai juga telah
diupayakan oleh Ditjen Perbendaharaan melalui
pelatihan oleh tenaga ahli dari luar terhadap 36
pegawai Direktorat Pengelolaan Kas Negara yang
nantinya akan bertindak sebagai market dealer.
Fasilitas infrastruktur untuk mendukung
beroperasinya TDR meliputi:
1. Direct Dealing System and Communication
System;
2. Money Market Information System (Reuters and
Bloomberg); dan
3. Treasury Application Software telah tersedia.
TDR diharapkan dapat beroperasi pada awal tahun
2014. Diusulkan agar di awal kegiatannya TDR akan
dibatasi atas penempatan surplus saldo kas jangka
pendek pada jumlah yang pantas, baik ditempatkan di
BI maupun di bank komersial terpilih. Ditjen
Perbendaharaan saat ini sedang dalam proses
menjawab keraguan BI bahwa penempatan dalam
jumlah besar oleh pemerintah di lembaga-lembaga
keuangan (diluar BI) akan berdampak buruk bagi
pelaksanaan kebijakan moneter.
Rencana Ditjen Perbendaharaan adalah memulai
dengan penempatan-penempatan di luar BI dalam
9
jumlah yang kecil agar dapat meminimalisir risiko
terhadap kegiatan kebijakan moneter. Ditjen
Perbendaharaan juga tengah berdiskusi dengan Ditjen
Pengelolaan Utang guna menemukan cara untuk
memastikan bahwa pasar keuangan memandang
kegiatan pendanaan pada kedua Direktorat Jenderal ini
sebagai saling melengkapi satu dengan lainnya.
4. PENUTUP
4.1. Kesimpulan
Kas adalah elemen kunci dalam penentuan
kebijakan operasional dalam pemerintahan. Idle cash
terjadi karena kas yang tersedia/disimpan belum
digunakan dalam waktu dekat, begitu juga dengan
cash float, namun cash float mengendap di bank yang
berkaitan dengan pelaksanaan penerimaan atau
pengeluaran sehingga kecenderungan mengendap
hanya dalam waktu yang singkat atau harian.
Treasury Dealing Room merupakan sebuah tool
manajemen kas yang memungkinkan Kementerian
Keuangan untuk berinteraksi dengan pasar finansial
agar dapat mengoptimalkan likuiditas kas negara.
Treasury Dealing Room dilakukan dengan cara
pengoptimalisasian kas negara yang bisa dikatakan
“menganggur”. Dengan kata lain, TDR adalah suatu
program investasi dengan menggunakan kas negara.
Persiapan pembentukan Treasury Dealing Room
(TDR) masih berlangsung. Segera setelah TDR
terbentuk dengan didukung jajaran pegawai yang
memadai, Ditjen Perbendaharaan akan mampu
berperan serta dalam pasar uang untuk mengamankan
pembiayaan dan penempatan dana sesuai tingkat
pengembalian pasar yang kompetitif. Pengoperasian
dua dealing room oleh Kementerian Keuangan (yaitu
Ditjen Pengelolaan Utang dan Ditjen Perbendaharaan)
mengakibatkan timbulnya beberapa risiko yang perlu
ditangani. Secara khusus, perlu dipastikan bahwa
pasar keuangan memandang pengoperasian kedua
dealing room tersebut sebagai saling melengkapi, dan
bukan sebagai suatu potensi konflik yang dapat
merancukan pasar. Lebih jauh, Ditjen Perbendaharaan
saat ini tengah mengadakan diskusi dengan BI untuk
memperjelas peran dan tanggung jawab masing-
masing. Hal ini perlu ditetapkan secara resmi melalui
perjanjian kerjasama dan/atau surat keputusan yang
sesuai. Pada tahap-tahap awal, pengoperasian TDR
dibatasi pada penempatan saldo kas surplus jangka
pendek dalam jumlah dan periode yang sesuai, di luar
dari penempatan di BI.
4.2. Saran
Saran yang dapat Penulis kemukakan :
1. Pemerintah diharapkan dapat memastikan kesiapan
baik dari segi sumber daya manusia, infrastruktur,
serta teknis pelaksanaan dalam implementasi TDR
agar pelaksanaan berjalan dengan sebaik-baiknya.
2. Pemerintah diharapkan dapat membuat analisis
portofolio pemanfaatan idle cash dan cash float
agar memberikan nilai manfaat paling tinggi
dengan risiko rendah.
DAFTAR REFERENSI
[1] Peraturan Menteri Keuangan Nomor
3/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan
Kelebihan/Kekurangan Kas Pemerintah.
[2] Peraturan Menteri Keuangan Nomor
3/PMK.05/2014 tentang Penempatan Uang
Negara pada Bank Umum
[3] Keputusan Dirjen Perbendaharaan Negara
Nomor KEP-77/PB/2011 tentang Rencana
Strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Tahun 2010-2014
[4] Boediono. 1999. Teori Pertumbuhan Ekonomi.
Yogyakarta: BPFE.
[5] Fainboim, Israel, and Sailendra Pattanayak.
2010. Treasury Single Account: Concept, Design
and Implementation Issues, IMF Working Paper,
International Monetery Fund.
10
[6] Horne, James C Van. 1997. Fundamentals of
Financial Management.
[7] Mu, Yibin. 2006. Government Cash
Management: Good Practice & Capacity
[8] Building Framework. World Bank: Financial
Sector Discussion Series.
[9] Simamora, Henry. 2006. Manajemen Sumber
Daya Manusia: Edisi 2, STIE YKPN.
Yogyakarta.
[10] Williams, Mike. 2004. Government Cash
Management: Good and Bad Practice.
[11] Novitasari, Lutfia. 2014. Treasury Dealing Room
(TDR), Bagaimana Kesiapan Kemenkeu?,
STAN. Jakarta.
[12] Septiadi, Akhmad Jauhari. 2014. Penerapan
Treasury Dealing Room di Indonesia, STAN.
Jakarta.
[13] www.djpbn.kemenkeu.go.id .
Recommended