View
249
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
PEDOMAN FASILITASI
MEKANISME PENYUSUNAN DAN SUBSTANSI RKPD
KABUPATEN DAN KOTA, TAHUN 2018
(SESUAI PERMENDAGRI NO. 86 TAHUN 2017)
MAKSUD : MEMBAHAS SUBSTANSI DAN MEKANISMEPENYUSUAN RKPD TAHUN 2018;
TUJUAN : 1. MENYEPAKATI SUBSTANSI DAN MEKANISMEPENYUSUNAN RKPD YANG SESUAI DENGAN RPJMDAERAH; DAN
2. MEMUDAHKAN PENUANGAN RKPD KE DALAM KUADAN PPAS DENGAN MENGGUNAKAN ALAT BANTUE-PLANNING UNTUK KEMUDIAN DIJABARKAN KEDALAM RKA-SKPD DENGAN ALAT BANTUE-BUDGETTING SESUAI PERMENDAGRI NO 86TAHUN 2017.
1. SETIAP SKPD HARUS SUDAH MEMILIKI RENSTRA SKPD, YANGDIENGKAPI DENGAN MATRIKS RENCANA KERJA TAHUN 1 S/D TAHUN5;
2. RENSTRA SKPD HARUS MERUPAKAN PENJABARAN VISI DAN MISIRPJM KHUSUS UNTUK BIDANG PEMERINTAHAN YANG MENJADIKEWENANGAN SKPD;
3. MATRIKS RENCANA KERJA TAHUNAN SKPD HARUS DIPAPARKANDALAM SETIAP FORUM UJI PUBBLIK DAN MUSRENBANGKABUPATEN/KOTA;
4. SEDAPAT MUNGKIN, USULAN SETIAP SKPD UNTUK DITAMPUNG DIDALAM RKPD TAHUNAN ADALAH DAFTAR RENCANA KEGIATAN YANGSUDAH DICANTUMKAN DALAM RENSTRA SKPD;
5. PENGUSULAN KEGIATAN YANG TIDAK TERCANTUM DI DALAMRENSTRA SKPD UTK DITAMPUNG KE DALAM RKPD HARUS MELALUIMEKANISME ANTARA KEPALA SKPD DENGAN BP4D.
1. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU;
2. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN;
3. PENINGKATAN KUALITAS SISTEM PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN;
4. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN;
5. PENANGGULANGAN KEMISKINAN; DAN
6. REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA LAYANAN PUBLIK;
1. DOKUMEN PERENCANAAN TERBAGI KE DALAM DUA BAGIANBESAR, YANG SALING TERKAIT SECARA FUNGSIONAL DANKONSISTEN, YAKNI:
a. RKPD sebagai dokumen perencanaan program; danb. KUA dan PPAS sebagai dokumen perencanaan anggaran.
2. SUBSTANSI UTAMA RKPD ADALAH:
a. Hasil Evaluasi tahun lalu (dalam bentuk matriks perbandingantarget kinerja dengan hasil capaian kinerja);
b. Permasalahan yang dihadapi;c. Kerangka Ekonomi Daerah;d. Kebijakan Keuangan Tahun Anggaran Berikutnya.
3. DAFTAR USULAN PROGRAM YANG DICANTUMKAN DI DALAM RKPDBERSIFAT MAKRO DAN TENTATIF, KARENA DAPAT DIREVISI KALAUBERADA DALAM URUTAN SKALA PRIORITAS YANG RENDAH;
4. REVISI DILAKUKAN MELALUI KOORDINASI ANTARA KEPALA SKPDDENGAN BP4D.
RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat:
rancangan kerangka ekonomi Daerah,
prioritas pembangunan Daerah,
serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1
(satu) tahun
yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program
strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
PASAL 12
SISTEMATIKA RKPDPasal 79
1• Pendahuluan
2• Gambaran Umum Kondisi Daerah
3• Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
4• Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
5• Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
6• Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
7 • Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
8 • Penutup
RPJP
VISI-MISI DAERAH2005 2025
2010 2015 2020
5 TAHUN
PERDA RPJM
VISI-MISI KDH
•A
RA
H K
EB
IJA
KA
N
•S
TR
AT
EG
I D
AN
PR
IOR
ITA
S
•M
AT
RIK
S P
RO
GR
AM
5 T
AH
UN
RKT TAHUN 1
RKT TAHUN 2
RKT TAHUN 3
RKT TAHUN 4
RKT TAHUN 5
RENJA
SKPD
2015
PERDA RPJPD
2005 - 2025
PERDA SOTK
SESUAI PP 18/16
PPA 1 JULI
KUA 15 JUNI
RKA SKPD 1 AGS
URAIAN URUSAN
WAJIB/PILIHAN UU NO 23/2014
PERATURAN KDH TENTANG
RENSTRA SKPD
PERMENDAGRI 59
TAHUN 2007PELAKSANAAN
APBD
PELAPORAN
•D
PR
D
R-APBD
DPA
DAN LAMPIRANRKPD
30 APRIL
PERBUP
SAB
PERDA POKOK2
PENGELOLAAN KEUDA
PERBUP SISTEM DAN
PROSEDUR KEUDA
PERDA BMD
ST
AT
IST
IK
PE
RE
NC
AN
AA
N
SK
PD
PERMENDAGRI 32
TAHUN 2008
•G
UB
ER
NU
R
•B
PK
•L
KP
J
•L
AK
IP
•L
PP
D
•L
K
DOKUMEN POLITIK
Th n- 1 Th n Th n+1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PROSES DAN TAHAPAN PENYUSUNAN RAPBDP
EM
DA
DP
RD
RPJM
RENSTRA
POKOK-2
PIKIRAN
KOMISI
MUSRENBANG
DE
SA
KE
C
KA
B/K
OT
A
RENJA
RKPD
PLATFORM
FRAKSI
POKOK-2
PIKIRAN
DPRD
KUA PPAS
30 APRIL
15 JUNI 1 JULI
RKA
1 AGS
DOKUMEN POLITIK
R-APBD
15 NOV
TAPD
1 2 3 4
BANGGAR
1 2 3 4
S K P D
K O M I S I
APBD
PEMBICARAAN
TINGKAT 1
TINGKAT 2
30 NOV
RAKERNIS
RAKERNIS
RAPAT INTERNAL
RAPAT KOORDINASI
R E S E S
1. DIPERLAKUKAN SEBAGAI DOKUMEN PELENGKAP, KARENA SEJUMLAHUSULAN PROGRAM DI DALAM RKPD TIDAK DITAMPUNG DALAM R-APBDSEDANGKAN YANG DITAMPUNG DI DALAM R-APBD TIDAK SELURUHNYADICANTUMKAN DI DALAM RKPD;
2. DISUSUN SECARA SANGAT NARATIF DAN KUALITATIF, KARENA SERINGKALITIDAK MENAMPILKAN PERBANDINGAN ANTARA TARGET KINERJA DENGANHASIL CAPAIAN KINERJA NYATA;
3. DAFTAR NOMENKLATUR PROGRAM YANG DIAJUKAN TIDAK SELALUDIDUKUNG OLEH DAFTAR KEGIATAN TURUNAN YANG BERSIFAT RUNTUT,SEHINGGA JUMLAH INDIKATOR CAPAIAN KEGIATAN TIDAK SELALU SINKRONDENGAN INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM;
4. PROGRAM YANG DIAJUKAN SERINGKALI TIDAK SINKRON DENGANPERMASALAHAN YANG DIHADAPI, SEHINGGA MENYULITKAN PROSESPENENTUAN HASIL CAPAIAN KINERJA PROGRAM;
5. ALOKASI ANGGARAN UTK KEGIATAN UTAMA SERINGKALI LEBIH KECIL DARIALOKASI ANGGARAN KEGIATAN PENDUKUNG.
6. PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM SERINGKALI DITENTUKAN PERTAMA-TAMA OLEH ALOKASI NOMENKLATUR PROGRAM UTK SETIAP SKPD, BUKANBERDASARKAN PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI OLEH SKPD
LANGKAH YANG PERLU DIAMBIL UNTUK MENYELESAIKAN RKPD
30 APRIL 2018
NO INDIKATOR SASARAN SKPD TERKAIT PROGRAM
1. Pertumbuhan Ekonomi Meningkatkan ekonomi daerah
sebesar 5%
1. Dinas Pertanian
2. Dinas Kelautan dan
Perikanan
3. Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
4. Dinas PU
5. Dinas Perhubungan
6. DPKP
7. Dinas Kehutanan
8. Kantor Perkebunan
9. Ekonomi
1. Pengembangan
pembenihan dan
pembibitan
2. Pengembangan
tanaman perkebunan
melinjo
3. Integrasi kopi
kambing
4. Pengadaan sarana
2 Pendapatan Per Kapita Meningkatkan pendapatan per
kapita dari US$ per tahun
menjadi US$ per tahun.
3 Besaran Investasi Meningkatkan jumlah investasi
swasta sebesar Rp……………..
4 Menurunkan Angka Kemiskinan Menurunkan angka kemiskinan dari
……………% menjadi ………….%
5 Meninngkat Ketahanan Pangan Menurunkan Prosentase impor
beras dari luar daerah
MATRIKS ANALISA EKONOMI MAKRO
NO INDIKATORTAHUN 2018
(Narasi Negatif)SASARAN TAHUN 2019
(Narasi Positif)ARAH KEBIJAKAN
(BAB IV)
1 2 3 4 5
1. RAWAN LONGSOR 4 desa di tiga kecamatan rawanlongsor karena berada dikawasan berkemiringan di atas20 derajat dan sering mengalaipembalakan liar.
Meniadakan longsor di 2 desapada 2 kecamatan.
1. Menangani masalah longsor di2 desa dan 2 kecamatanmelalui pelaksanaan programpengembangan wilayahterpadu.
2. Membentuk Tim LintasSektoral sebagai penanggungjawab pelaksanaan kegiatan.
2. RAWAN BANJIR2 desa di tiga kecamatan rawanbanjir karenalebih rendah daripermukaan air sungai. .
Meniadakan banjir di 1 desa danmengurangi dampak banjir padadesa yang berikutnya.
1. Menangani masalah banjir dikedua desa melaluipelaksanaan programPenanggulangan Banjir secaraterpadu.
2. Membentuk Tim LintasSektoral sebagai penanggungjawab pelaksanaan kegiatan.
3. KONFLIK PERBATASAN
2 desa mengalami konflik akibattidak jelasnya batas antar desasehingga masyarakat di keduadesa dimaksud salingmengklaim DAS sebagai sumbergalian pasir.
Meniadakan konflik antar desaakibat perebutan sumber galianpasir.
1. Menyempurnakan Perdatentang Batas antar Wilayahdan Desa;
2. Melakukan sosialisasi tentangPerda Batas AntarWilayah/Desa.
4. DESA TERISOLIR Kondisi jalan menuju 2 desasentra penghasil produkperkebunan rusak beratsehingga menyulitkantransportasi produksi ke pusatpemasaran.
Meningkatkan kelancaran aruslalu lintas orang dan barang darisentra produksi menuju pusatpemasaran.
Melakukan peningkatan danperbaikan ruas jalan danjembatan;
MATRIKS ANALISA KONDISI UMUM DAERAH
NO INDIKATOR PROYEKSI 2019 KEBIJAKAN PROGRAM/ KEGIATAN
1 2 3 4 5
1. PENDAPATAN:
Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran berkenaan;
Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target.
2. BELANJA:
Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi total perkiraan belanja daerah;
Kebijakan belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan; dan belanja tidak terduga;
Kebijakan pembangunan daerah, kendala yang dihadapi, strategi dan prioritas pembangunan daerah yang disusun secara terintegrasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di daerah.
Kebijakan belanja berdasarkan :
Urusan pemerintahan daerah (urusan wajib dan urusan pilihan)
Satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
3. PEMBIAYAAN:
Kebijakan penerimaan pembiayaan;
Kebijakan pengeluaran pembiayaan.
MATRIKS ANALISA KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
NO INDIKATOR SASARAN SKPD TERKAIT PROGRAM
1. Mengutamakan
ketersediaan anggaran BTI
utk Gaji dan Tunjangan PNS
serta Hak Protokoler dan
<euangan KDH/Wkl KDH dan
DPRD…. Termasuk BL utk
pembayaran Hoorarium
TNP.
2 Menyiapkan anggaran utk
melanjutkan kegiatan yang
tertunda.
3 Meniapkan anggaran untuk
Program ADK dan
Gerbangmas
4 Menyiapkan anggaran
belanja operasional SKPD
sesuai dengan beban kerja.
5 Membayar hutang dan
tagihan Pihak Ketiga kepada
Pemda
MATRIKS ANALISA RENCANA KERJA PENDANAAN
Reses I
Jan Mei SeptemberJul
Kesepakatan Nota KUAdan PPAS
Mrt - Aprl
Musrenbang RKPDTahun n
PenyusunanPerubahan
RKPD Tahunn-1
Agustus
PenyusunanRKPD Tahun
n+1
Reses II Reses
III
RanwalRKPD
Tahun n
Reses IIITahun
sebelumnya
Des
APBDRKPD
HUBUNGAN POKIR KEDALAM DOKRENDA
SAHAT MARULITUA
Recommended