View
54
Download
6
Category
Preview:
Citation preview
PEDOMAN TEKNIS
PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN
(P2KP)
1Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
1.1 Latar BelakangBuku Pedoman Teknis P2KP pada dasarnya
merupakan penjabaran dari Buku Pedoman UmumP2KP, khususnya dalam hal menguraikan bagaimanalangkah demi langkah kegiatan P2KP dilaksanakanserta hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukungkelancaran kegiatan P2KP di lapangan.
Dalam Buku Pedoman Teknis P2KP diuraikansecara lebih detail peran-peran stakeholders P2KP,yakni pemerintah, konsultan dan masyarakat, baikdi tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Sebagaitambahan, dalam buku pedoman teknis P2KP,peranan sosialisasi juga diperluas dan diperkuatmencakup secara luas kegiatan bidang periklanandan kehumasan di berbagai media sosialisasi. Lebihlanjut, kegiatan pelatihan dan pengembangankapasitas juga diberi porsi yang besar dalam P2KP.
Penyempurnaan Buku Pedoman Teknis P2KPtersebut juga mencakup substansi dan format-formatisian yang lebih menitikberatkan pada aspek"dinamika proses dalam rangka menumbuhkankesadaran kritis masyarakat" dari setiap langkahkegiatan. Hal ini dimaksudkan agar semua stakehold-ers P2KP dapat memahami substansi prosespemberdayaan dan penyadaran masyarakat dalammelaksanakan suatu langkah kegiatan di P2KP, dantidak terjebak pada tindakan yang semata-mataberorientasi pada prosedur formal atau yang pentingkegiatan terlaksana.
Melalui berbagai penyempurnaan dalam BukuPedoman Teknis P2KP tersebut diharapkan agarsemua stakeholders P2KP memiliki komitmen,landasan berpikir, bertindak serta orientasipelaksanaan operasional yang sama.
Bab 1. Pendahuluan
1.2 TujuanBuku Pedoman Teknis P2KP ditulis dengan tujuan
sebagai berikut :• Agar tujuan akhir proyek P2KP tercapai dengan
tepat dan benar dalam kerangka waktu yang telahditetapkan
• Agar menjadi pedoman/acuan/rujukan bagi semuapihak yang bergiat dalam melaksanakan maupunmemonitoring P2KP secara langsung.
• Agar semua pelaku dan stakeholders P2KPberorientasi pada dinamika proses dan kesadarankritis masyarakat dalam menjalankan langkahdemi langkah P2KP.
1.3 Sistematika Buku Pedoman TeknisP2KP
Buku Pedoman Teknis P2KP ini terdiri dari 6 bab,sebagai berikut:Bab I: Pendahuluan; berisi uraian singkat
mengenai latar belakang, tujuan dansistematika dari Buku Pedoman Teknis ini.
Bab II: Persiapan Proyek P2KP; berisi uraianpenyiapan pengorganisasian pelaksanaanP2KP, sosialisasi, pelatihan, dan hubunganantara daur/siklus proyek P2KP dengankegiatan pengembangan kapasitas pelakuP2KP. Pada uraian pengorganisasianpelaksanaan P2KP dijelaskan tata peranantar pelaku P2KP, sehingga diharapkandapat memperjelas peran serta hubungankerja dari setiap pelaku P2KP dalamkaitannya dengan siklus proyek ataurangkaian kegiatan P2KP secara
2 Pedoman Teknis
menyeluruh. Selain itu, juga digambarkantentang strategi penanganan sosialisasi danpelatihan dalam pelaksanaan P2KP,terutama kontribusi kedua strategi dimaksudpada siklus proyek P2KP. Melalui gambarandari aspek-aspek yang diperlukan gunamenunjang siklus proyek P2KP diharapkanakan dapat mendorong kejelasan arah danoptimalisasi proses maupun hasil yangdicapai pada setiap tahapan kegiatan P2KP.
Bab III: Pelaksanaan P2KP; berisi gambaranumum penanganan P2KP, termasuk dia-gram alir penanganan P2KP, danpelaksanaan rincian tahapan demi tahapankegiatan dari masing-masing komponenproyek P2KP.Bab ini secara detail menjabarkan langkahpelaksanaan P2KP sebagaimana secaraumum telah dijelaskan pada Bab IV BukuPedoman Umum P2KP. Meskipundemikian, tidak semua tahapan kegiatanakan diuraikan dengan detail pada bukupedoman teknis ini. Hanya tahapankegiatan-kegiatan utama komponen proyekpemberdayaan masyarakat dan kapasitaspemerintah daerah serta bantuan langsungmasyarakat (BLM) yang akan diuraikansecara detail. Kegiatan dimaksud adalahkegiatan yang secara substansi akanberpengaruh pada kualitas proses dan hasilyang dicapai serta berpengaruh padatumbuh tidaknya kesadaran kritis sertakeberdayaan masyarakat. Sedangkankegiatan-kegiatan lainnya merupakankegiatan penunjang dari kegiatan-kegiatanutama kedua komponen tersebut.Pada uraian dari setiap tahapan kegiatankedua komponen dimaksud akan dijelaskanpengertian, ketentuan dasar, tujuan,penanggungjawab, waktu pelaksanaan,keluaran, indikator kinerja, serta langkah-langkah dari kegiatan tersebut. Termasukformat-format yang perlu diisi untuk hasil tiaptahapan kegiatan.
Bab IV: Pengelolaan pinjaman bergulir olehUPK-BKM; berisi gambaran umummengenai bagaimana prinsip standar
pengelolaan pinjaman bergulir oleh UPK-BKM. Kegiatan pinjaman bergulir itu sendirihanya merupakan salah satu pilihan darikeputusan masyarakat melalui PJM danrencana tahunan Pronangkis. Oleh karenaitu, uraian mengenai pengelolaan pinjamanbergulir hanya diperuntukkan bagimasyarakat kelurahan yang telahmemutuskan sebagian dana BLMdimanfaatkan sebagai pinjaman bergulir.Substansi uraian pinjaman bergulir dalamBab ini adalah dalam konteks prosespembelajaran masyarakat agar mampusecara optimal mengelola kegiatan pinjamanbergulirnya sehingga benar-benarbermanfaat bagi masyarakat miskin sertaberkelanjutan.
Bab V: Sistem Informasi Manajemen P2KPberbasis website; berisi penjelasan singkattentang membangun sistem monitoring danevaluasi terhadap kegiatan P2KP melaluisistem informasi manajemen P2KP berbasiswebsite.
Pada bab ini diuraikan latar belakang, tujuan,sasaran, strategi pengembangan SIM danprinsip pengelolaan dana serta pengelolaaninformasi dalam P2KP.
Bab VI: Strategi Terminasi Proyek (exit strategy);berisi penjelasan umum tentang prosespenanganan proyek P2KP menje-lang dansetelah berakhirnya masa proyek.
Exit strategy pada dasarnya merupakanproses yang melekat dalam siklus proyeksecara keseluruhan, sehingga perlu diper-hatikan sejak tahap awal pelaksanaanP2KP. Pada kurun waktu tertentu menjelangberakhirnya proyek perlu disusun strategikhusus untuk mengevaluasi dan memba-ngun kesiapan pasca proyek denganmemperhatikan indikator-indikator keber-lanjutan P2KP.
Uraian mengenai exit strategy antara lainmenjelaskan tentang dasar pemikiran,pengertian, tujuan, persoalan-persoalanpenting, indikator keberlanjutan P2KP, danfase penyiapan terminasi.
3Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
Bab 2. Persiapan Proyek P2KP
2.1 Pengorganisasian Pelaksanaan P2KPP2KP merupakan proyek pemerintah yang ber-
upaya memberdayakan masyarakat dan pelakupembangunan lokal lainnya, termasuk pemerintahdaerah dan kelompok peduli setempat, untuk mem-bangun "gerakan kemitraan" dalam menanggulangikemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan.
Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dituntutadanya pembagian peran yang jelas antar pelakuP2KP, baik yang langsung tergabung dalamorganisasi proyek maupun pihak-pihak yang terlibat.
Kejelasan tata peran dari pelaku-pelaku P2KPtersebut sangat penting dalam upaya membangunhubungan kerja yang integral dan komplementer agartercapai misi utama P2KP, yakni memberdayakanmasyarakat dalam menanggulangi masalahkemiskinan, yang didukung oleh pemerintah daerahserta kelompok peduli setempat.
Gambaran umum mengenai peran dan hubungankerja antar pelaku-pelaku P2KP dapat dilihat padaTabel 2.1 Matriks Tata Peran Antar Pelaku P2KP.
4 Pedoman Teknis
Dep
kim
pras
wil
Kons
ulta
n Ev
alua
si
Tim
Inte
r Dep
arte
men
PMU
/Pro
yek
Tim
Per
siap
an P
2KP
KMP
Tim
Pel
atih
P2K
P
KMW
Bapp
eda
Prop
insi
Din
as/In
st.
Prop
insi
Bapp
eda
Kota
PJO
K PA
KET
Kom
ite P
AKET
Foru
m B
KM
Din
as K
ota/
Kab.
KPKN
Cam
at/P
JOK
Tim
Fas
ilitat
or
Lura
h/Ka
des
Kade
r Mas
yara
kat
BKM
UPK
KSM
Mas
yara
kat
KEGIATAN
Tabel 2.1 Matriks Tata Peran Antar Pelaku P2KP
TAHAP PERSIAPAN
Lokakarya P2KP bagi InternDitjen Perkim Dept.Kimpraswil
Lokakarya orientasi P2KPTingkat pusat.
Pencanangan pelaksanaanP2KP
Training P2KP bagi KMP danTraining bagi tim pelatih KMP
Training P2KP bagi seluruhKMW
Lokakarya orientasi P2KPTingkat nasional
Lokakarya orientasi P2KPTingkat Propinsi
Lokakarya orientasi P2KP ditiap kab/kota
Lokakarya orientasi P2KPTingkat Kecamatan
TAHAP PELAKSANAAN
PengembanganMasyarakat dan KapasitasPem. Daerah
Rembug warga kelurahanuntuk Kesiapan MelaksanakanP2KP
Pelatihan Kader Masyarakat
FGD Refleksi Kemiskinan
Pemasyarakatan awal P2KPdan hasil refleksi kemiskinanke seluruh lapisan masyarakat
Pemilihan utusan warga sbgcalon peserta pelatihanpemetaan swadaya
Pelatihan dasar pemetaanswadaya dan perencanaanPartisipatif
Pemetaan Swadaya
Serangkaian FGDmerumuskan kebutuhanOrganisasi masyarakat wargasebagai pengendalipelaksanaan P2KP dikelurahannya
NO
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
B
B.1
10
11
12
13
14
15
16
17
5Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
Dep
kim
pras
wil
Kons
ulta
n Ev
alua
si
Tim
Inte
r Dep
arte
men
PMU
/Pro
yek
Tim
Per
siap
an P
2KP
KMP
Tim
Pel
atih
P2K
P
KMW
Bapp
eda
Prop
insi
Din
as/In
st.
Prop
insi
Bapp
eda
Kota
PJO
K PA
KET
Kom
ite P
AKET
Foru
m B
KM
Din
as K
ota/
Kab.
KPKN
Cam
at/P
JOK
Tim
Fas
ilitat
or
Lura
h/Ka
des
Kade
r Mas
yara
kat
BKM
UPK
KSM
Mas
yara
kat
Serangkaian rembug wargamengukuhkan/membentukBKM
Pelatihan perencanaanpartisipatif
Perencanaan Partisipatifmenyusun PJM dan Rencanaaksi Pronangkis Masyarakat
Penyebarluasan PJM danRencana Aksi Pronangkis
Pelatihan untuk BKM dan UP
Pembentukan KSM atau pe-manfaatan kelompok yang ada
Konsultasi usulan PJM Pro-nangkis lain untukketerpaduan
Pelatihan dinas-dinas kota/kab
Penyediaan Dana BantuanLangsung Masyarakat
Pengajuan pencairan danaBLM tahap I (20%) ke PJOK &SPPB
Pencairan BLM tahap I untukkegiatan kolektif oleh BKM
Penyusunan usulan kegiatanoleh KSM sesuai hasil PJMdan rencana tahunanPronangkis
Analisa kelayakan usulan KSM
Proses prioritasi usulan yanglayak melalui Rapat PrioritasUsulan oleh BKM
Verifikasi kinerja kelembagaan,kegiatan, dan keuangan olehKMW
Pengajuan pencairan BLMTahap II dan tahap III ( 50%dan 30%)
Pencairan dana BLM tahap IIatau III ke rekening BKM
Pencairan dana ke KSM-KSM
Pemanfaatan dana oleh KSMsesuai usulan
KEGIATAN
Lanjutan Tabel 2.1 Matriks Tata Peran Antar Pelaku P2KP
NO
18
19
20
21
22
23
24
25
B.2
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
6 Pedoman Teknis
Dep
kim
pras
wil
Kons
ulta
n Ev
alua
si
Tim
Inte
r Dep
arte
men
PMU
/Pro
yek
Tim
Per
siap
an P
2KP
KMP
Tim
Pel
atih
P2K
P
KMW
Bapp
eda
Prop
insi
Din
as/In
st.
Prop
insi
Bapp
eda
Kota
PJO
K PA
KET
Kom
ite P
AKET
Foru
m B
KM
Din
as K
ota/
Kab.
KPKN
Cam
at/P
JOK
Tim
Fas
ilitat
or
Lura
h/Ka
des
Kade
r Mas
yara
kat
BKM
UPK
KSM
Mas
yara
kat
Penyediaan DanaPenanggulanganKemiskinan Terpadu
Pembentukan Forum BKM
Diseminasi PAKET & kriteriapeserta ke seluruh lokasiP2KP
Seleksi kota partisipan PAKET
FGD Refleksi kemiskinan kota
Pembentukan Komite PAKET
Pemasyarakatan PAKET keseluruh wilayah lokasi PAKET
Pembentukan Kelompok Ke-mitraan oleh BKM dan dinas
Penyusunan proposalbersama oleh BKM dan dinasterkait
Penilaian kelayakan oleh KMW
Prioritasi Proposal danPersetujuan Pendanaan olehKomite PAKET
Pencairan dana PAKET kerekening panitia kemitraan
Penyiapan detail desain teknis(bila diperlukan)
Kerjasama pelaksanaan kegia-tan sesuai usulan yangdisetujui
KEGIATAN
Lanjutan Tabel 2.1 Matriks Tata Peran Antar Pelaku P2KP
NO
B.3
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
7Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
Dep
kim
pras
wil
Kons
ulta
n Ev
alua
si
Tim
Inte
r Dep
arte
men
PMU
/Pro
yek
Tim
Per
siap
an P
2KP
KMP
Tim
Pel
atih
P2K
P
KMW
Bapp
eda
Prop
insi
Din
as/In
st.
Prop
insi
Bapp
eda
Kota
PJO
K PA
KET
Kom
ite P
AKET
Foru
m B
KM
Din
as K
ota/
Kab.
KPKN
Cam
at/P
JOK
Tim
Fas
ilitat
or
Lura
h/Ka
des
Kade
r Mas
yara
kat
BKM
UPK
KSM
Mas
yara
kat
TAHAP BERKELANJUTAN/MENERUS ATAU BERKALA
Monitoring
Evaluasi
Penanganan Pengaduan &Konflik
Inventarisasi Best Practice
Exit Strategy dan PenyiapanTahap Terminasi
Sosialisasi P2KP secaraIntensif & Meluas
Pelatihan
Penguatan Forum danOrganisasi Masyarakat
KEGIATANNO
Lanjutan Tabel 2.1 Matriks Tata Peran Antar Pelaku P2KP
C
49
50
51
52
53
54
55
56
Keterangan
= Penyelenggara/Pelaksana= Pendamping/Fasilitator= Partisipan/Peserta= Pembiayaan
8 Pedoman Teknis
2.2 SosialisasiPenyempitan makna sosialisasi dan diseminasi
informasi yang dititikberatkan hanya pada tahap awalpelaksanaan P2KP akan dapat mengakibatkankurang utuhnya pemahaman mengenai P2KP dikalangan pelaku dan masyarakat, yang padagilirannya akan memudarkan makna serta tujuanP2KP itu sendiri. Pada sisi lain, proyek P2KP yangmemiliki cakupan sangat luas, baik wilayah maupunkelompok sasaran, menuntut peran kunci strategisosialisasi pada keseluruhan pelaksanaan proyekP2KP yang akan melibatkan berbagai stakeholders.
Oleh karena itu, perlu dipersiapkan suatu konsepsosialisasi menyeluruh yang mengikuti jalannya daurproyek sejak tahap persiapan, pelaksanaan,penyiapan terminasi dan bahkan setelah proyek P2KPberakhir.
Untuk menjamin hal tersebut, maka kegiatansosialisasi dalam proyek P2KP ini harus dilakukansecara terencana dan terpadu. Mulai dari tujuan yanghendak dicapai, siapa saja khalayak yang akanmenjadi sasaran sosialisasi, pesan (message) yanghendak disampaikan, materi per kelompok khalayak,teknis penyampaian, media yang digunakan, dansiapa pelakunya (komunikatornya). Hanya denganmodel sosialisasi yang utuh tersebut yang akanmenjamin terwujudnya penyamaan persepsi sertatumbuhnya motivasi masyarakat sesuai dengan yangdiharapkan P2KP.
2.2.1 Ruang LingkupRuang lingkup sosialisasi P2KP mencakup
kegiatan periklanan dan kehumasan. Kegiatanperiklanan sebagian dilakukan secara terpusat,sedangkan kegiatan kehumasan dilakukan dengandekonsentrasi (pembagian kerja) ke daerah. Untukmenilai keberhasilan sosialisasi tersebut, makadiadakan evaluasi hasil sosialisasi.
2.2.2. Sasaran• Kelompok sasaran tidak langsung (umum) dari pro-
gram sosialisasi ditujukan ke seluruh masyarakatluas yang bukan penerima manfaat P2KP tetapidianggap perlu mengetahui keberadaan programini, terutama dalam hal penanggulangankemiskinan.
• Kelompok sasaran langsung dari programsosialisasi ini ditujukan kepada masyarakatpenerima manfaat P2KP.
2.2.3 TujuanTujuan dari sosialisasi ini adalah untuk:
• Meningkatkan kesadaran kritis (awareness)pentingnya penanggulangan kemiskinan secaramandiri dan terorganisasi;
• Menyebarluaskan informasi mengenai P2KPsecara umum;
• Menanamkan pengetahuan yang cukup kepadamasyarakat sasaran langsung mengenai P2KPdan pentingnya partisipasi masyarakat dalampelaksanaan dan pengawasan proyek tersebut;
• Menyebarluaskan langkah-langkah P2KP kepadamasyarakat sasaran langsung sebagai bagian daripemberdayaan masyarakat dan penanggulangankemiskinan;
• Menanamkan prinsip-prinsip serta nilai-nilai P2KPsebagai bagian integral yang harus terusdilestarikan; dan
• Menjaga transparansi dan membangun kontrolsosial yang melekat pada keseluruhan P2KP sertaprogram-progam lain yang sejenis.
2.2.4 Pelaksana• Secara prinsip, semua stakeholder P2KP
(konsultan, pemerintah dan masyarakat) didoronguntuk turut terlibat aktif dalam pelaksanaansosialisasi P2KP;
• Pekerjaan sosialisasi dilakukan oleh KMP, seluruhKMW, Fasilitator Kelurahan, kader masyarakatdan diupayakan agar dapat mendorong keterlibatanpemerintah daerah serta dan kelompok pedulisetempat.
• Dalam kerjanya, KMP merekrut Konsultan/TenagaAhli Sosialisasi di tingkat pusat maupun regional,sedangkan KMW merekrut Tenaga Ahli Sosialisasisetempat. Tenaga Ahli Sosialisasi di tingkat pusatdiharapkan setidaknya terdiri atas tenaga ahliperiklanan dan produksi materi sosialisasi sertatenaga ahli kehumasan. Fungsi konsultansosialisasi di KMW adalah untuk mempermudahpembagian kerja dan dapat menangkap lebihseksama apresiasi dari wilayah yangbersangkutan, termasuk dapat mengalih-bahasakan materi-materi yang bersifat lokal.
9Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
2.2.5 StrategiKegiatan sosialisasi P2KP ini akan dilakukan
dengan menempuh dua jalur secara terpadu, yaitumelalui jalur periklanan dan melalui jalur-jalurkehumasan atau pendekatan secara langsung kemasyarakat. Strategi dua jalur ini akan difokuskanpada tiga tahapan, yaitu:
a) Tahap PersiapanPada tahap persiapan dilakukan beberapa
kegiatan yang pada prinsipnya berupayamengembangkan wacana diskusi penanggulangankemiskinan, setidaknya menyiapkan kondisi kognitifpara stakeholder P2KP, sehingga pada saatpeluncuran sudah ada kesiapan kognitif yangmemadai.
Kegiatan yang dilaksanakan pada saat persiapanini adalah :1. Penawaran berita (news pitching) ke pihak media
massa2. Sebaran berita (Press release) dengan tema: “Aksi
pemerintah dalam penanganan kemiskinanterpadu”
b) Tahap PeluncuranPada tahap peluncuran dilakukan beberapa
kegiatan yang prinsipnya berupaya menarik perhatianseluruh masyarakat mengenai adanya kegiatan P2KPuntuk mengatasi persoalan kemiskinan secaraterpadu.
Hasil yang diharapkan pada tahap peluncuran iniadalah:• Terbangunnya perhatian dan kepedulian semua
pihak dari lapisan masyarakat akan pentingnyapenanggulangan kemiskinan terpadu.
• Dikenalnya tanda-tanda (signage) dan ikon P2KPserta motto: "Bersama Membangun Kemandirian"
• Inisiasi dan internalisasi kepedulian kontrol sosialterhadap P2KP, sehingga mendorong terbentuknya"iklim anti-korupsi" dalam pelaksanaan proyekP2KP.Kegiatan yang dilaksanakan pada tahappeluncuran ini adalah:
• Konferensi Pers di tingkat pusat, bisa dipilih diJakarta atau di suatu kota yang memiliki masalahkemiskinan yang relevan dengan kepentingan nilaiberita.
• Sebaran berita mengenai peluncuran/launchingP2KP
• Sebaran ikon, poster, booklet, Komik dan lain-lainnya tentang "Membangun Kemandirian" serta"Kontrol Sosial"
c) Tahap ImplementasiPada tahap implementasi kegiatan sosialisasi
disesuaikan dengan pelaksanaan tiga komponenP2KP, yaitu:• Pengembangan masyarakat dan kapasitas
pemerintah daerah• Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)• Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET)
Kegiatan sosialisasi harus berfungsi penuh dalampenyebarluasan informasi mengenai kegiatan yangtercakup dalam kedua komponen tersebut, serta jugaterus menanamkan konsep pengawasan (monitoring)dari masyarakat kepada seluruh pelaku yang terlibatlangsung dalam proyek, seperti pemerintah daerah,konsultan pelaksana proyek serta masyarakat yangmenerima bantuan langsung dari proyek. Selain itusosialisasi juga harus menanamkan prinsip-prinsipyang menjamin keberlanjutan dari programpenanggulangan kemiskinan secara mandiri,sehingga setelah masa proyek berakhir, program ditingkat masyarakat dan pemerintah daerah dapatterus berlanjut.
Seperti telah diurai terdahulu, pelaksanaansosialisasi ini akan menempuh dua jalur yaituperiklanan dan kehumasan. Kedua jalur tersebutmemiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kombinasi yang baik dari kedua jalurtersebut sebagai pendekatan sosialisasi diharapkanakan mencapai suatu dampak yang sesuai denganyang diharapkan.
Meskipun demikian, kreatifitas, inovasi dan inisiatifpara pelaku merupakan hal yang sangat menunjangpelaksanaan sosialisasi ini, karena ketiga hal tersebutakan sangat mendorong tercapainya dampak yangdiharapkan terjadi sebagai hasil dari sosialisasi ini.
Untuk mengetahui tingkat keberhasilan proyeksesuai dengan dampak yang diharapkan makasebagai bagian yang integral dalam programsosialisasi ini juga dibuat program evaluasi. Evaluasiakan dibagi dalam tiga tahapan, yaitu :• Pre-test, dilakukan sebelum program sosialisasi
dilaksanakan, yaitu untuk mengetahui tingkatpengetahuan dan pemahaman publik sasaranmengenai program penganggulangan kemiskinan,
10 Pedoman Teknis
prinsip-prinsip serta nilai-nilai P2KP yang akanmenjadi bagian dari sosialisasi.
• Post-test 1, dilakukan setelah 4-6 bulan programsosialisasi dijalankan, setidaknya setelahpenayangan materi iklan yang pertama untukmengukur tingkat pengetahuan serta pemahamanyang terjadi sehingga dapat menjadi masukan bagikelanjutan program sosialisasi.
• Post-test 2, dilakukan setelah pelaksanaan P2KPselesai, setidaknya setelah seluruh programsosialisasi selesai dijalankan, yaitu untukmengukur tingkat keberhasilan sosialisasi sesuaidengan dampak yang diharapkan.
2.2.6. Teknik-Teknik SosialisasiSeluruh kegiatan sosialisasi harus mendukung
setiap tahapan yang terjadi di setiap daerah dan harusmenyentuh pula berbagai publik sasaran yangdibutuhkan dalam mendukung tahapan siklus P2KPtersebut. Karena sangat mungkin terjadiketidaksamaan jadwal pelaksanaan, maka pada setiapwilayah kabupaten -- yang menjadi wilayah kerja timfasilitator kelurahan -- dapat dibuat rencana kerjasosialisasi yang berbeda-beda dari segi waktumaupun strategi penggunaan media. Kerjasamaantara koordinator sosialisasi dengan fasilitatorkelurahan sangat diperlukan untuk penyusunanrencana kerja bersama.
Berikut ini akan dibahas satu persatukarakteristik, kelebihan dan kekurangan berbagaibentuk saluran/media komunikasi yang dapatdigunakan pada sosialisasi P2KP ini.
Iklan Layanan Masyarakat di TelevisiIklan layanan masyarakat merupakan media yang
berfungsi untuk menciptakan perhatian (awareness).Penayangan iklan melalui televisi dapat membantumenyentuh publik di wilayah yang relatif luas.Masyarakat hingga di wilayah terpencil umumnyagemar menonton televisi terutama pada segmen acarahiburan.
Pada sosialisasi P2KP iklan layanan masyarakatdi televisi dibutuhkan untuk mendukung proses yangterjadi dilapangan. Sehingga publik sasaran P2KPyang sedang diterpa oleh bentuk-bentuk informasilainnya dapat lebih mempercayai dan lebih mudahmenerima informasi yang diterimanya.
Secara teoritis, semakin sering seseorangmendapat terpaan informasi, maka semakin kuat
dukungannya terhadap informasi tersebut. Karenasemakin banyak sumber informasi yang relatifdipercaya yang membicarakan suatu topik tertentu(dalam hal ini P2KP).
Di tingkat kelurahan, fasilitator juga dapatmemanfaatkan iklan ini sebagai alat bantumemberikan penjelasan ke masyarakat, sehinggamasyarakat juga ikut menyadari bahwa yang merekalakukan sebetulnya merupakan bagian dari kegiatannasional untuk menanggulangi kemiskinan secaramandiri. Hal ini penting untuk ditanamkan karena akanmemunculkan rasa senasib dan sepenanggungansehingga akan mendorong tumbuhnya gerakannasional penanggulangan kemiskinan mandiri.
Untuk mencapai jumlah eksposure (penayangan)yang cukup sehingga khalayak saaran dapat tahu(aware) keberadaan pogram ini digunakan metodeGRP (Gross Rating Point). Metode GRP inimengumpulkan jumlah rating pemirsa (sesuai dengankarakteristik masyarakat sasaran) dari acara-acarayang dipasangi iklan. Jumlah GRP yang dianggapcukup dalam 1 bulan masa penayangan adalah 1000GRP, namum GRP yang dianggap ideal adalah 1500.
Iklan Layanan Masyarakat di Surat KabarMasyarakat daerah, termasuk pejabat
pemerintahan lokal serta kelompok strategisumumnya lebih membaca koran daerah daripadakoran nasional. Namun pejabat pengambil keputusandi daerah umumnya lebih menyukai menonton beritadi televisi dan membaca surat kabar nasional sepertiKompas.
Penayangan melalui surat kabar diperlukan karenaada beberapa kelompok publik sasaran yang tidakbisa dijangkau oleh bentuk media lainnya, karenamereka jarang memirsa televisi, jumlah mereka tidakterlalu banyak tapi tersebar di berbagai tempat.Disarankan agar iklan layanan masyarakat di suratkabar ini diimbangi atau dibarengi juga denganpemuatan artikel-artikel mengenai P2KP yangdihasilkan dari news pitching.
Jumlah penayangan di surat kabar tidak perlusering, karena fungsi iklan di surat kabar tidakseefektif di televisi. Cukup 2-3 kali penayangan iklandi surat kabar nasional dan 3-4 kali penayangan disurat kabar daerah.
11Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
Lokakarya Orientasi (workshop)Lokakarya merupakan media efektif untuk
memperkenalkan suatu hal baru di kalangan publiksasaran, khususnya kalangan pemerintahan yangrelatif sibuk dengan urusannya masing-masing. Materiworkshop harus dibuat sedemikian rupa sehinggaaudiens tidak hanya duduk pasif mendengarkanmelainkan harus ikut berinteraksi dengan materi yangdibawakan.
Karena pada P2KP 2 ini peran pemerintah harusaktif dalam ikut menciptakan suasana yang kondusifdi wilayah sasaran, maka akan sangat baik jika perantersebut dimainkan dalam suatu bentuk role playingpada saat lokakarya berlangsung.
Hasil yang diharapkan dari lokakarya ini adalahterbangunnya pengertian dan dukungan kolektif daripeserta terhadap kegiatan P2KP sertakeberlanjutannya. Namun hal yang sangat pentingdan membedakan lokakarya dari kegiatan komunikasilainnya adalah karena pada saat lokakarya semuapihak yang membuat kebijakan umum ada di tempattersebut. Hal ini sangat menunjang terjadinyakesepakatan atau komitmen bersama sehingga akanmendukung proses P2KP.
Penawaran berita (news pitching)Bentuk berita atau tulisan feature memiliki dampak
yang jauh lebih baik dibandingkan dengan bentuk iklanatau promosi melalui media massa lainnya. Publikcenderung lebih mempercayai tulisan/feature di me-dia daripada iklannya.
Untuk bisa mempengaruhi editor media sehinggasecara sukarela menyediakan halaman atau kolomuntuk diisi oleh materi P2KP maka perlu dilakukanpendekatan yang kontinyu terhadap tim editor atauredaksi dari media-media yang kita harapkan.Pendekatan ini disebut sebagai penawaran berita(news pitching), karena intinya memang berusahamenawarkan agenda berita kepada media.
Proses news pitching ini sebaiknya dilakukandengan upaya untuk membangun kerjasama yangideal dengan media massa. Namun bisa juga diiringidengan proses pemasangan iklan layanan masyarakatP2KP di media yang bersangkutan.
Bentuknya aktualnya dapat berupa mengunjungikantor redaksi media massa untuk memberipenjelasan mengenai pelaksanaan P2KP, danmenawarkan berita seputar P2KP atau pengkondisianuntuk masuknya P2KP di suatu daerah.
Pengkondisian dimulai dengan menurunkan tulisan-tulisan tentang kemiskinan dan model dukunganpemerintah terhadap pengentasan kemiskinan.Konsultan Sosialisasi harus menyiapkan berbagaidata dan tulisan yang berhubungan atau menunjangyang dapat digali dari berbagai nara sumber.
Konferensi PersKonferensi adalah kegiatan yang dapat menjadi
rutinitas pada setiap event-event tertentu yang cukuplayak untuk diangkat menjadi suatu line berita.Bahkan akan sangat baik jika suatu eventdirencanakan sedemikian rupa misalnya denganmengundang tokoh tertentu, sehingga punya nilaiyang cukup untuk diangkat menjadi line berita.
Fungsi utama dari kegiatan ini setidaknya adatiga, yaitu:• Memberikan kesan bahwa kegiatan P2KP selalu
dinamis dan positif, dan dikelola dengan baik• Memberikan impresi adanya perkembangan dari
P2KP baik secara nasional maupun secara lokaldi wilayah tempat konferensi pers dilaksanakan.
• Membangun jaringan dengan media massa.Kegiatan ini dapat dilakukan di setiap wilayah
P2KP, terutama di tingkat propinsi dan juga harusdilaksanakan di tingkat nasional.
Secara teknis bentuk konferensi pers adalahberupa mengundang wartawan untuk diberipenjelasan secara terbuka, tepat dan proporsionalmengenai topik yang dianggap penting untukdisebarluaskan secara langsung kepada parawartawan media cetak dan elektronik. Hal yangumum dilakukan dalam konperensi pers adalah:• Memberikan penjelasan secara terbuka, tepat dan
proporsional mengenai beberapa topik yangdianggap penting disebarluaskan kepada parawartawan media cetak dan elektronik
• Mengakomodasi kepentingan media massa untukmelakukan konfirmasi atas berbagai masalahyang dianggap penting.
• Membangun kepercayaan kalangan media massabahwa pengelolaan P2KP memiliki keinginanuntuk bekerjasama dan melayani kebutuhanmereka akan sumber-sumber informasi yangotoritatif dan terpercaya.
• Memperkecil kemungkinan salah tafsir dan salahpaham dari kalangan media massa sehinggainformasi yang keliru atau distorsi dikemudian harisedapat mungkin dihindari.
12 Pedoman Teknis
• Memberikan informasi yang cepat dan tepatkepada para pengelola media massa mengenaiperkembangan dan kemajuan penyelenggaraanP2KP atau informasi relevan lainnya yangdianggap perlu diketahui masyarakat luas.
• Memberikan tanggapan secara cepat dan akuratberkaitan dengan berita dan sajian informasi me-dia yang dianggap tidak benar, tidak tepat dantidak proporsionalUntuk menampung semua informasi yang
melatarbelakangi seluruh kebgiatan, maka pada saatkonperensi pers juga dibutuhkan semacam pressrelease dan jika dianggap perlu juga seluruh back-ground information mengenai P2KP.
Press Release (Sebaran Berita)Press release merupakan metode yang lebih
praktis dibandingkan konperensi pers, namunfungsinya lebih khas dibandingkan konperensi pers.Dalam kaitan P2KP, press release dapatmengkomunikasikan berbagai hal yang terjadi dalampelaksanaan P2KP yang menjadi hak masyarakat(khususnya masyarakat penerima manfaat atau yangberhubungan secara langsung maupun tidak denganpelaksanaan proyek), baik berupa kemajuan,hambatan, maupun hal-hal lain yang layak untukdipublikasikan.
Fungsi khas dari sebaran berita setidaknyaadalah:• Menyebarkan secara cepat kondisi atau peristiwa
yang bersangkutan dengan P2KP• Memberikan informasi yang kontinyu mengenai
perkembangan P2KP terutama bagi konsumsimedia lokal
• Menumbuhkan kesan yang dinamis dan selalutumbuh terhadap P2KP
• Mendukung tumbuhnya awarenes• Menumbuhkan transparansi dari keseluruhan
proyekKegiatan ini dapat dilakukan di setiap wilayah
P2KP, terutama di tingkat propinsi dan juga harusdilaksanakan di tingkat nasional.
Sesuai dengan kondisi aktual maka masalahpemuatan isi sebaran berita amat bergantung padamedia bersangkutan, karena menyangkut nilai, isi,dan ruang (kolom) yang tersedia di mediabersangkutan. Namun, sekurang-kurangnya, denganpengiriman press release, tanggung jawab pengelola/pelaksana proyek mengkomunikasikan kemajuan,
hambatan, atau hal lain yang dipublikasikan tersebutsudah dilakukan.
Media MonitoringMerupakan kegiatan pengumpulan arsip berita dari
media cetak di seluruh Indonesia mengenaikemiskinan secara umum dan P2KP, sehingga dapatdilakukan pengkajian atas opini publik serta feed backdari masyarakat. Media yang dipantau terutama me-dia cetak nasional dan media lokal diwilayah lokasiP2KP.
Kegiatan ini merupakan kegiatan pelengkap dariseluruh kegiatan yang bersangkutan dengan mediamassa. Sebaiknya seluruh daerah dan tingkatnasional ikut menjalankan proses media monitoring.Hasil dari media monitoring di setiap wilayahnya dapatdikumpulkan secara periodik (sebulan sekali) ketingkat manajemen pusat. Konsultan sosialisasidapat segera melakukan analisa atas berbagai arsipyang ada dan dapat menentukan tindakan-tindakanyang dianggap perlu dilakukan untuk keseluruhanwilayah, atau dapat juga menangani segenap kasusyang ada secara lebih dini.
Media monitoring ini juga dapat mengurangikemungkinan konflik atau dapat menjadi suatu inputsehingga dapat direncanakan tindakan preventifterhadap suatu masalah.
Sarasehan Kelompok StrategisSarasehan ini berupa pertemuan informal antara
kelompok strategis di tingkat kabupaten dankecamatan untuk memberi pemahaman ataspelaksanaan P2KP. Tujuannya adalah agar kelompokini dapat memberi dukungan dan dapat memberimasukan yang berguna bagi perkembangan danpelaksanaan proyek serta upaya-upaya dalammenanggulangi kemiskinan serta program P2KP.
Pelaksanaan Sarasehan harus dilakukan secarainformal untuk melepaskan jarak antara masing-masing pelaku sehingga kelak kegiatan ini dapatdilakukan oleh mereka secara mandiri. Bentuk acaraini akan sangat berbeda dengan lokakarya karenasetiap peserta yang diundang akan menjadi wakil darisegenap unsur di masyarakat. Dialog yang terjadi jugadiharapkan menghasilkan suatu kesepakatan-kesepakatan bersama, dimana setiap orang adalahsejajar satu dengan yang lainnya.
Kegiatan ini dilakukan ditingkat kelurahan,kecamatan hingga kabupaten dan propinsi. Di masing-
13Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
masing tingkat kegiatan ini diharapkan dapatmembawa dampak berupa terciptanya hubunganyang khusus dan istimewa antar berbagai unsurmasyarakat tersebut.
EventEvent yang dimaksud dalam pedoman ini adalah
penyelenggaraan aktivitas yang tidak langsungberhubungan dengan aktivitas komunikasi, namundipandang efektif untuk menyisipkan pesan untukmengajak keterlibatan berbagai pihak yang berkaitandengan pelaksanaan proyek. Event yang dapatdiselengarakan dengan berbagai variannya adalahseperti infotainment, acara keagamaan dan atausport event.
Bentuk aktualnya dapat berupa penyelenggaraankegiatan secara mandiri atau hanya ikut menjadi spon-sor bagi kegiatan yang berlangsung. Pada event yangtelah ada dapat dipasang berbagai bentuk mediaseperti poster atau spanduk P2KP.
Acara berikut ini dapat dilakukan ditingkatkelurahan atau kecamatan (dimana kelurahan yangdicakup berdekatan satu sama lain):• Infotainment menyelenggarakan acara-acara
kesenian yang digemari khalayak yang menjadisasaran sosialisasi, misalnya pertunjukanwayang, reog, musik dangdut, dll
• Sport event menyelenggarakan acara-acara olahraga yang melibatkan khalayak sasaran yangmenjadi sasaran sosialisasi, misalnya sepak bolaantar warga berhadiah kambing, tarik tambang,bola volley, panjat pinang, dll.
• Tabligh Akbar atau acara keagamaan lainnyadengan mengundang da'i yang dikenal dandisegani masyarakat untuk menyelipkan jugapesan-pesan moral dan dukungan terhadap pro-gram P2KP sebagai bagian dari programpengentasan kemiskinan.Manfaat dari event ini adalah untuk menghimpun
dan menjangkau lebih banyak warga kelurahan ataukecamatan sehingga dapat diampaikan materimengenai P2KP secara lebih efektif. Masih banyakwarga masyarakat di wilayah sasaran P2KP yangsulit dijangkau oleh media elektronik atau mediacetak, sehingga perlu pendekatan melalui event-eventini. Pemilihan event harus sangat hati-hati karenamenghindari pemborosan dan keluarnya biaya-biayayang tidak perlu.
Talkshow Radio (siaran langsung di lokaldan atau secara nasional)
Talk show di radio ini secara aktualnya beruparuang diskusi di radio yang dihadiri oleh kelompokpenerima manfaat (KSM) atau stakeholder yangberkaitan dengan P2KP yang melakukan tanya-jawabsecara terbuka. Manfaat dari talk show ini adalah untukmenyebarluaskan berbagai persoalan teknis dan carapemecahannya sesuai dengan siklus P2KP yangterjadi di masyarakat. Oleh karena itu talk showmelalui radio ini dapat dilaksanakan seseringmungkin, atau setiap ada suatu tahapan P2KP yangperlu disebarkan keseluruh masyarakat.
Talkshow ini dapat berupa talk show di radio lokaldengan peserta lokal, maupun juga dapat sebuah talkshow yang direkam untuk konsumsi nasional dandisiarkan secara lokal keseluruh daerah. Misalnyatalk show antara pelaku P2KP dengan seoranganggota DPR atau dengan menteri dapat disiarkansecara nasional di stasiun-stasiun radio lokal.
Keunggulan talkshow ini adalah pertanyaan danjawaban yang diberikan dapat diketahui secaralangsung dan menjangkau khalayak yang lebih luasdalam waktu bersamaan, sehingga hambatan-hambatan dalam pelaksanaan P2KP di tingkatkabupaten atau propinsi dapat dikurangi. Selain itu,dibukanya ruang diskusi melalui radio akan lebihmembangkitkan kegairahan penerima manfaat untukmengetahui lebih jauh tentang P2KP.
Pelaksanaan talk show di radio ini sebagian besarmerupakan tugas dari KMW. Tim Sosialisasi di KMPdapat juga membuat beberapa talk show radio yangdirekam secara terpusat untuk disiarkan di wilayahsasaran P2KP.
Pemanfaatan WebsiteMedia website sangat berguna karena wilayah kerja
P2KP yang relatif luas dan berada di daerah yangrelatif jauh dari manajemen pusat. Dengan bantuanwebsite dapat diciptakan sebuah mekanismekomunikasi dan penyimpanan data (archive) yangdapat di akses dari berbagai tempat di seluruh Indonesia, setidaknya di kota besar.
Website P2KP harus dapat dimanfaatkan secaramaksimal untuk menyimpan informasi-informasiumum yang kelak akan banyak dicari oleh berbagaistakeholder's seperti media massa, akademisi, danjuga dapat membantu bagi fasilitator di lapangan.
14 Pedoman Teknis
Menjadi tugas seluruh pelaksana P2KP untukmenyebarluaskan keberadaan website ini.
Melalui website, sebuah informasi dapatdisebarkan dan di perbaharui keseluruh pelosok dalamwaktu yang sangat singkat. Pekerjaan website iniberkoordinasi dengan bagian MIS dari P2KP,konsultan sosialisasi berkontribusi dalam bentuk up-dating release, content lainnya yang berhubungandengan sosialisasi. Website ini karena sifatnya yangonline, maka memiliki kemungkinan untuk dibuka dandipelajari oleh negara-negara donor.
Focus Group DiscussionFocus Group Disscussion atau FGD merupakan
suatu kegiatan diskusi yang bertujuan untuk menggaliopini pesertanya mengenai suatu hal. FGD sebagaibagian dari kegiatan sosialisasi dilakukan dalamrangka menghimpun informasi dari para stakeholdermengenai sesuatu kegiatan yang telah berlangsung.Dengan demikian pihak konsultan P2KP dapatmenyusun rencana sosialisasi yang lebih baik padatahapan berikut dari siklus P2KP.
Pada kegiatan ini juga dapat sekaligusdidiskusikan kemungkinan kontribusi aktif dari parastake holder mengenai suatu kegiatan yangdirencanakan akan berlangsung. Dengan demikianakan timbul pengertian bersama seta dukungankolektif. FGD dapat dilakukan sebanyak 2 - 3 kalidalam setahun, dengan mengajak keterlibatanberbagai publik sasaran.
Jika dilakukan dengan mengundang pihak-pihaktermasuk pemerintah daerah atau pejabat kelurahanatau kecamatan secara sejajar, maka kegiatan inidapat juga menghasilkan manfaat yang lebih besardan membiasakan adanya diskusi yang interaktifantara berbagai pihak yang menjadi stake holder lokalP2KP.
Metode pelaksanaan FGD adalah sama denganFGD yang dibahas dalam panduan teknis, hanya sajapada FGD sosialisasi, materi yang dibahas lebih padaseputar penerimaan informasi sebagai hasil darisosialisasi. Sehingga secara dini dapat diketahuitingkat awareness dari publik sasaran.
Pelaksana FGD ini adalah Tim Fasilitator danBKM. Tema FGD disesuaikan dengan kebutuhan dilapangan. Budget yang digunakan juga diusahakanseminim mungkin dengan mengajak partisipasi dariBKM atau forum BKM.
Silaturahmi WargaSillaturahmi warga adalah hal yang harus paling
sering dilaksanakan di tingkat kelurahan atau tingkatkelompok masyarakat. Silaturahnmi ini sesuai dengansifatnya, maka harus dilakukan secara sangat infor-mal, mengundang berbagai publik sasaran yangsangat terkait dengan proses P2KP hingga dikelompok terkecil.
Manfaat dari silaturahmi adalah terjalinnyahubungan yang lebih harmonis antara warga yang akanterlibat atau sudah terlibat dengan P2KP dengan aparatkelurahan atau kecamatan serta para kadermasyarakat dan konsultan yang mendampingi merekadalam pelaksanaan proyek P2KP.
Silaturahmi merupakan program rutin dari fasilitatorbekerjasama dengan kader masyarakat. Penggunaanbiaya ditekan seminim mungkin dan dianjurkan untukmerangsang inisiatif dari BKM atau foorum BKM demimemperlancar kegiatan mereka sendiri.
Lokakarya penggunaan websiteLokakarya khusus penggunaan website
merupakan kegiatan yang dianjurkan untukdilaksanakan sebagai bagian dari upaya penyebaranperilaku pencarian informasi yang relatif murah dandapat menjangkau ke seluruh dunia. Jika di lokasiP2KP sudah terjangkau oleh internet, maka kegiatanini dapat bermanfaat untuk meningkatkan kapasitasmasyarakat setidaknya para kader masyarakat yangmenjadi bagian dari P2KP. Tujuannya adalah untukmemperkenalkan teknologi informasi yang akansangat berguna di masa depan ini.
Sesuai dengan prinsip dari internet sendiri, bahwateknologi ini memungkin seseorang secara relatifmurah menjangkau berbagai pihak di banyak tempatdi seluruh dunia dalam waktu yang cepat. Banyakpihak termasuk pemerintah Indonesia percaya bahwateknologi internet akan menjadi kebutuhan mutlak bagipembangunan bangsa.
Lokakarya ini dilakukan di tingkat kabupaten/kotadengan pesertanya berasal dari berbagai pelaku aktifP2KP seperti Fasilitator Kelurahan, Kader Komunitasdan atau pejabat pemerintah daerah yang aktifmendukung P2KP. Kegiatan ini menjadi tanggungjawab KMW dengan meminta bantuan fasilitatorkelurahan untuk mendapatkan peserta yang memangsesuai dengan tujuan lokakarya ini.
15Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
Kunjungan jurnalis ke Daerah Proyek(Media Site Visit)
Kegiatan ini berupa mengajak wartawan dariberbagai media untuk berkunjung ke lapangan agarmereka dapat mengetahui dan memberi penilaiansecara proporsional atas pelaksanaan P2KP.Wartawan yang diundang adalah:• Wartawan dari media Nasional di Jakarta (atau
perwakilan mereka di daerah)• Wartawan dari media lokal untuk mengunjungi
lokasi proyek di propinsi mereka atau propinsitetangga mereka sebagai perbandingan hasil.Tujuan dari kegiatan ini adalah agar para jurnalis
lebih memahami dan menyelami kegiatan P2KP sertamanfaat yang dicapai oleh masyarakat. Walaupunbelum tentu kegiatan yang dikunjungi merupakan bestpractises tapi para jurnalis justru diajak untuk ikutmenyelami kesulitan-kesulitan dan hambatan yangmenyebabkan kondisi tersebut terjadi.
Diharapkan sebagai hasil dari kunjungan tersebut,para jurnalis dapat menuliskan berita atau featureyang favorable bagi kegiatan P2KP ini, dimanamereka secara langsung melihat dan merasakansecara langsung proses yang terjadi di lapangan.
Kegiatan ini dilakukan oleh KMW berkoordinasidengan fasilitator kelurahan di wilayah yang akan diekspos dalam kegiatan ini. Wilayah yang dieksposbukan melulu wilayah yang dapat menjadi contohbaik, tapi juga wilayah yang memiliki berbagaihambatan untuk berkembang, sehingga dapat menjadibahan pelajaran bagi semua orang.
PosterPoster sebagai suatu bentuk dari media cetak
bertujuan untuk mengisi berbagai kemungkinandimana masyarakat sasaran belum terjangkau olehberbagai media lainnya. Berbagai manfaat daripenyebaran poster ini adalah:• Dapat menjangkau wilayah yang lebih terpencil• Dapat menjadi media pengukuhan kembali dari
bentuk media sosialisasi lainnya.• Dapat menjadi pengingat (reminder) akan
berlangsungnya suatu tahapan P2KP.Poster ini berbentuk selembar kertas dengan
ukuran yang cukup besar (setengah atau satu halamankoran) yang berisi informasi awal kepada khalayakyang jelas-jelas menjadi sasaran program.
Pemasangannya dilakukan di tempat-tempatstrategis di kelurahan yang menjadi tempat
pelaksanaan P2KP untuk menjamin penyampaianmaksimum dan penyimakan khalayak dari jumlahposter yang terbatas. Isinya cukup berupa slogan ataupesan pendek yang mudah diingat. Poster dibuatdengan pesan yang disesuaikan perkembangan dantahapan proyek di lapangan.
Ada 10 (sepuluh) macam poster yang telah dibuatdesainnya pada saat persiapan P2KP-II ini. Setiapposter tersebut memiliki pesan yang berbeda dengankegunaan dan waktu penyebaran yang berbeda pula.KMP selaku pengelola sosialisasi secara nasionaldapat membuat poster tambahan untuk melengkapiyang sudah ada.
Pesan dari poster yang sudah ada juga dapatdisesuaikan atau diterjemahkan ke bahasa daerahsehingga lebih mudah diterima di masyarakat. Sesuaidengan publik sasaran yang ingin dicapai oleh postertersebut, maka poster dapat ditempel di lokasi-lokasistrategis di kantor Kelurahan, kantor Kecamatan,sekolah-sekolah, tempat kumpul warga atau kantorBKM, lokasi-lokasi kegiatan masyarakat (lapanganolah raga, stadion), di dalam bis angkutan umum(bekerjasama dengan supir yang bersangkutan), dansemua tempat yang memungkinkan. Sebaiknya padasatu tempat dapat dipasang 2 atau lebih poster yangsama.
Untuk memenuhi keseluruh tempat yangmemungkinkan maka disarankan untuk memproduksisekurangnya 50 lembar poster (tiap macamnya)untuk setiap kelurahan yang dipasang di wilayahkelurahan sasaran serta sekurangnya 10 lembar dikantor kecamatan serta di berbagai kantor ataulembaga yang strategis. Pemasangan di tempat-tempat ini penting karena dari poster tersebutdiharapkan sebagian unsur masyarakat hingga ditingkat kecamatan dapat membacanya.
Produksi poster ini dikoordinasikan oleh KMP dandiusahakan proses produksinya dapat dilakukan kemasing-masing KMW. Proses produksi yangterdesentralisasi ini dapat meringkas biayapengiriman ke seluruh wilayah sasaran, dan jugasetiap KMW berkesempatan untuk merubah bahasaatau menambah pesan-pesan khusus yang khassesuai dengan wilayah mereka masing-masing.
Buku Saku P2KPBuku juga merupakan bentuk media cetak yang
praktis dan dapat berisi lebih banyak informasi. Bukuini dapat berupa panduan ringkas P2KP atau panduan
16 Pedoman Teknis
khusus untuk masing-masing pelaku P2KP.Walaupun tidak banyak orang di wilayah P2KP
yang senang membaca buku, namun kehadiran bukusangat diperlukan sebagai bahan acuan atau referensiyang padat informasi. Diusahakan untuk buku yangdibuat dapat berisi teks dan gambar ilustrasi yangsesuai dengan isi buku yang diterbitkan.
Bentuk buku harus berisi informasi ringkas danpadat dengan bahasan yang mudah dicerna dandidukung visualisasi gambar. Isi yang disajikanmencakup mekanisme, tahapan proyek, danpelestarian dana proyek. Buku ini berfungsi sebagaipanduan bagi masyarakat yang menjadi sasaranlangsung proyek. Buku ini disebarkan melalui kegiatanpelatihan, silaturahmi warga atau pada saat pertemuanrutin di tingkat masyarakat penerima bantuan.
Selain dari Buku Saku Informasi Ringkas P2KP,Tim Sosialisasi di KMP dapat membuat berbagai bukulainnya untuk melancarkan proses sosialisasi keberbagai publik sasaran yang ingin dijangkau,sehingga pelaksanaan P2KP dapat berjalan sesuaidengan yang direncanakan.
Produksi Buku Saku ini diperkirakan sekurangnya15.000 buku untuk dibagikan ke seluruh publiksasaran yang telah disebutkan diatas.
News Letter (Buletin)Buletin P2KP merupakan suatu media informasi
yang diharapkan berguna khususnya untuk parafasilitator dan kader masyarakat. Rubrikasi dalambuletin dibuat sedemikian rupa hingga mudah dicernaoleh para fasilitaor dan kader masyarakat yang terlibatP2KP ini.
Nama buletin ini bisa apa saja hanya saja materi/isinya lebih dikhususkan pada pengembanganfasilitator dan kader masyarakat.
Manfaat dari buletin ini diantaranya adalah:• Menjadi sarana komunikasi dan belajar para
fasilitator dan kader masyarakat di daerahnya dandidaerah lainnya.
• Menjadi alat pertukaran informasi atau tips yangbermanfaat bagi pelaksanaan P2KP di lapangan.
• Menjadi media yang mendukung prosestransparansi dari pusat hingga ke daerah.
• Merupakan ekstensi dari program training yangdilakukan bagi fasilitator dan kader masyarakat.Berbentuk majalah 8-16 halaman yang terbit
berkala (2 bulan satu kali), isinya berupaperkembangan informasi proyek yang disajikan
dengan bahasa populer dan ringkas yang didukungpula tampilan foto (gambar). Dicetak sebanyak 7500eksemplar perbulannya.
KalenderMengingat rentang waktu pelaksanaan proyek
yang cukup panjang (3 tahun), kalender merupakanalternatif yang dapat dimanfaatkan untukmenyampaikan pesan secara bertingkat sesuaiperkembangan proyek.
Misalnya dalam kurun waktu tiga bulan, dalam satulembaran dapat diinformasikan mengenai prosedurpembentukan KSM hingga di lembar terakhirdiinformasikan mengenai kelestarian program.Keuntungan dari kalender ini akan selalu dipasanghingga masa waktunya habis, tiap hari dilihat, dandalam jangka waktu tertentu selalu diganti denganlembaran baru yang ada di belakangnya.
Publik sasaran dari kalender ini terutama adalahkonsultan di KMW, fasilitator kelurahan serta kadermasyarakat, diperkirakan akan diproduksisekurangnya 7500 set kalender. Tujuan utama darikalender ini adalah agar seluruh pelaksana P2KP dilapangan memiliki semacam panduan waktu bersamadari setiap tahapan pekerjaan mereka. Dengandemikian proses yang berlangsung di masyarakat,secara nasional terjadi dalam waktu yang hampirbersamaan.
Desain dan produksi kalender ini dapat dibuat olehKMP dengan memperhitungkan waktu dari siklus danrencana kegiatan di lapangan.
SpandukSpanduk bertujuan untuk mengisi berbagaii
kemungkinan dimana masyarakat sasaran belumterjangkau oleh berbagai media lainnya. Beberapamanfaat dari penyebaran spanduk ini adalah:• Dapat menjangkau wilayah yang lebih terpencil• Dapat menjadi media pengukuhan kembali dari
bentuk media sosialisasi lainnya.• Dapat menjadi pengingat (reminder) akan
berlangsungnya suatu tahapan P2KP.• Jika dipasang di lokasi yang sering dilalui banyak
orang akan cukup bermanfaat dalam meningkatkanawareness masyarakat terhadap P2KP.Media ini berbentuk lembaran kain berukuran
kurang lebih 1 x 6 meter yang berisi informasi kepadakhalayak yang jelas-jelas menjadi sasaran program.Pemasangannya dilakukan di tempat-tempat strategis
17Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
di kelurahan yang menjadi tempat pelaksanaan P2KPuntuk menjamin penyampaian maksimum danpenyimakan khalayak dari jumlah spanduk yangterbatas.
Produksi spanduk ini diserahkan ke masing-masing KMW dan proses penyebarannya dititipkanmelalui fasilitator kelurahan dan atau kadermasyarakat di BKM-BKM. Spanduk dapat dipasangdi tempat-tempat strategis di kelurahan sasaran,jumlah per kelurahan adalah 2-3 spanduk di wilayahkelurahan dan 1 spanduk di seputar kantorkecamatan. Sesuai dengan jumlah kelurahan dankecamatan sasaran maka dibutuhkan sekurangnya6000 spanduk satu kali produksi dengan sekurangnya8 macam desain/pesan yang jadwal pemasangannyasesuai dengan siklus P2KP.
Brosur P2KPUntuk menjadi materi informasi yang paling
ringkas, bagi lebih banyak publik sasaran maka perludibuat suatu brosur yang berisi tentang konsep P2KP.Brosur ini ditujukan ke seluruh publik sasaran yangdiberikan pada setiap kesempatan.
Diperkirakan akan diproduksi sekurangnya 30.000lembar brosur sesuai dengan desain yang telah dibuattim persiapan P2KP-II. Brosur tersebut harus tersediadi kantor-kantor penyelenggara proyek (KMP, KMW,dsb) dan berbagai kantor pemerintah di daerah yangmenjadi saaran P2KP
Gambar Peraga/ Flip Chart (untukFasilitator Kelurahan)
Perangkat peraga yang dapat dimanfaatkanfasilitator kelurahan untuk memudahkan tugasnyadalam mendiseminasikan tiap tahapan proyekkepada kelompok sasaran. Alat peraga ini dapatberupa lembar-lembar kain atau bahan parasut yangmudah digulung, ringan dan tahan air (mudah keringjika basah).
Berisi gambar-gambar serta penjelasan mengenaiP2KP dalam bahasa yang sederhana. Peragaandengan flip chart ini bisa dilakukan pada sosialisasiawal dan pada setiap tahapan agar membuat ingatanmasyarakat dapat lebih baik terhadap P2KP.
Sebaiknya materi flipchart dibuat secara terpusatsebanyak 7500 set dan dibagikan pada saat pelatihan,dimulai dari pelatihan untuk para TOT hingga pelatihanfasilitator dan pelatihan kader masyarakat di berbagaidaerah. Materi flip chart ini akan dibawa terus oleh
fasilitator hingga seluruh masyarakat yang langsungterlibat dapat lebih mudah memberikan penjelasanke kahalayak sasaran.
Dari berbagai bentuk media dan metode yangdisebutkan masih sangat terbuka kemungkinan untukdilakukannya cara-cara lainnya dengan tujuan yanglebih baik.
Asumsi pemanfaat media yang digunakan dalampanduan ini adalah:• Fasilitator Kelurahan ada sekitar 1000 orang• Kelurahan/Desa yang menjadi wilayah sasaran
sebanyak 2.227
2.2.7 Penelitian EvaluasiUntuk dapat menentukan apakah suatu kegiatan
sosialisasi mencapai tujuan yang diharapkan, makaperlu dilakukan penelitian evaluasi
Desain penelitian yang digunakan dalam evaluasiadalah pre-test dan post-test design yang bertujuanuntuk mengukur dampak nyata aktivitas sosialisasiyang dijalankan. Evaluasi ini akan dilakukan padatiap tahapan (session), yaitu sebelum dan sesudahtahapan (session) kegiatan sosialisasi.
2.2.8. Indikator Keberhasilan SosialisasiIndikator keberhasilan program sosialisasi dapat
dilihat pada Tabel 2.2 Indikator KeberhasilanSosialisasi.
2.3. PelatihanDisamping proses sosialisasi, para pelaku P2KP
juga harus dipersiapkan melalui pelatihan-pelatihan.Agar pelatihan ini pada gilirannya mampumenghasilkan pelaku-pelaku yang efektif, makaseluruh pelatihan yang dirancang untuk P2KP harusmampu menyentuh unsur manusianya sebagaisasaran perubahan. Model pelatihan yang diterapkandiharapkan pula mampu mentransformasi nilai-nilaikemanusiaan sebagai basis perubahan prilakukolektif.
2.3.1 TujuanDengan demikian tujuan pelatihan dalam P2KP
adalah :• Agar peserta memiliki pemahaman, kesadaran
18 Pedoman Teknis
dan keyakinan yang baik bahwa perubahan-perubahan mendasar terhadap sistem sosial,ekonomi, maupun kepemerintahan dimulai denganperubahan perilaku individu-individunya.
• Agar peserta pelatihan termotivasi sehingga maudan mampu menerapkan serta mengembangkanpendekatan Values Based Training Program(VBTP) sebagai basis transformasi kapasitas yangmenjadi tugas utamanya kepada orang-orangsekitar lingkungan kerjanya maupun kepadakelompok masyarakat yang didampinginya.
2.3.2 Metode Pelatihan dan Proses BelajarSeluruh kegiatan pelatihan akan mengambil model
"Values Based Training", yaitu model pelatihan yangmetode penyampaiannya didasarkan pada upayatransformasi nilai-nilai utama (kemanusiaan) yangbersifat universal dan diyakini sebagai inti bagiterjadinya perubahan perilaku / sikap dari seseorang.
Model ini berangkat dari pemikiran bahwa seseorangsebagai sebuah individu diyakini merupakankomponen dasar terjadinya perubahan perilaku kolektifdi masyarakat.
Dengan demikian, maka metode dan prosesbelajarpun dipilih, sebagai berikut:
Metode pelatihan, dilakukan dengan suatuproses pendidikan orang dewasa (andragogi), di manapeserta dan fasilitator pelatihan (trainer) merupakanmitra/rekan belajar yang secara partisipatif bersama-sama menggali pengalaman-pengalaman secaraterstruktur yang kemudian disintesiskan bersamauntuk mendapatkan nilai-nilai baru yang inginditerapkan.
Proses belajar, sejalan dengan metode yangdipilih, maka proses pembelajaran pun dilakukanmelalui diskusi kelompok terarah (focus groupdiscusion), tukar pengalaman (sharing), bermain peran(roleplay), metaplan, praktik lapangan, maupun tuto-
Tabel 2.2 Indikator Keberhasilan Sosialisasi
No. TUJUAN SOSIALISASI HASIL YANG DIHARAPKANB
1
2
3
4
5
6
Tumbuhnya awarenesspentingnya penanggulangankemiskinan secara mandiri
Diketahuinya informasi mengenaiP2KP secara umum
Adanya pengetahuan P2KP yangcukup di masyarakat sasaranlangsung dan tumbuhnyapartisipasi masyarakat dalampelaksanaan dan pengawasanproyek tersebut.
Mengertinya masyarakat sasaranlangsung mengenai langkah-langkah P2KP sebagai bagiandari pemberdayaan masyarakatdan penanggulangan kemiskinan.
Tersebarnya prinsip-prinsip sertanilai-nilai P2KP sebagai bagianintegral yang harus terusdilestarikan.
Tumbuhnya kesadaran akanpentingnya transparansi dankontrol sosial yang melekat padakeseluruhan P2KP serta program-progam lain yang sejenis.
Meningkatnya awareness sebanyak 30% darihasil pre-test
Setidaknya 75% warga masyarakat danpejabat pemerintahan mengetahui P2KPserta motto dan ikonnya
Setidaknya 50% warga masyarakat danpejabat pemerintahan mengetahui P2KPserta hasil-hasilnya dan munculnya minatuntuk ikut berpartisipasi dalam kegiatansejenis yang dilaksanakan di masyarakatsetelah program berakhir.
Setidaknya 50% masyarakat di lokasi sasaranmengetahui langkah-langkah P2KP sebagaikegiatan pemberdayaan masyarakat danpenanggulangan kemiskinan
Meningkatnya awareness sebanyak 30% darihasil pre-test
Setidaknya 50% masyarakat di lokasi sasaranmenyadari pentingnya transparansi danpengawasan dalam kegiatan P2KP yangsudah berjalan dan yang secara terusmenerus akan dilakukan masyarakat.
19Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
rial. Pada akhir setiap sesi para peserta akan diberipencerahan yang disampaikan oleh fasilitatorpelatihan, maupun narasumber ahli.
2.3.3 Pendekatan PelatihanPendekatan pelatihan yang diterapkan dalam
rangka mencapai tujuan terjadinya "Perubahan PrilakuKolektif" dari berbagai pihak (stakeholders) dalamberinteraksi di masyarakat, terutama dalammenanggulangi persoalan kemiskinan yang ada,dengan dilandasi komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai kemanusiaan pada dasarnya dapat diuraikanmelalui bagan 2.2.Pendekatan Pelatihan P2KP.
Prosesnya dimulai dengan memotivasi pesertauntuk mau melakukan perubahan perilaku masing-masing berdasarkan nilai-nilai yang diyakini ataudipercaya akan lebih baik, menjamin situasiperubahan yang diharapkan. Dengan nilai-nilai yangdikembangkan didalam sistem kepribadiannyatersebut, diharapkan akan terjadi kebiasaan-kebiasaan baru bermasyarakat yang kemudianmelembaga dan disepakati sebagai acuan dalamberinteraksi. Inilah yang kelak menjadi 'Sistem Sosial'yang baru.
2.2.4 Strategi DasarPelatihan pada semua tataran dalam P2KP
sesungguhnya dilakukan di dalam kerangkamembangun gerakan masyarakat, melalui perubahanperilaku kolektif dalam penanggulangan kemiskinan,yang strategi dasarnya dilakukan dengan cara :• Membangun kesadaran kritis semua pihak
(masyarakat dan perangkat pemerintah) bahwasesungguhnya setiap orang mampu dan berdayauntuk melakukan perubahan-perubahan pentingdalam menanggulangi kemiskinan, yang dimulaidari dirinya sendiri.
Situasi yang
dipercaya lebih baik
SITUASI
PERUBAHAN YANG
DIHARAPKAN
Norma, Nilai,
Aturan main
SISTEM
KEPRIBADIAN
(Perilaku Positif)
Kebiasaan baru
bermasyarakat
Proses
pelembagaan di
masyarakat
SISTEM SOSIAL
(Disepakati sebagai
acuan dalam
berinteraksi)
Nilai-nilai danPrinsip-prinsipKemanusiaan
Motivasi menuju
Situasi yang lebih
baik
MEMBANGUN INSTITUSI MASYARAKATTerjadinya Perubahan Perilaku Kolektif
BAGAN 2.2 PENDEKATAN PELATIHAN P2KP
PENGGALIAN
PENGALAMAN
PESERTA
ANALISIS
PENGALAMAN
SINTESA
NILAI/PRINSIP
BARU
APLIKASI
NILAI/PRINSIP
BARU
BAGAN 2.1 METODE PENDIDIKAN ORANG DEWASA
20 Pedoman Teknis
• Menumbuhkan dan meningkatkan kemampuanlembaga-lembaga yang ada di sekitar masyarakatmiskin menjadi jaringan kelompok-kelompokpeduli yang berpartisipasi dalam penanggulangankemiskinan di wilayahnya.
2.2.5 Strategi OperasionalSecara operasional pelatihan akan dilakukan
dengan; (a) pembelajaran secara tatap muka melaluikegiatan lokakarya orientasi dan pelatihan-pelatihan,(b) pembelajaran mandiri atau tanpa tatap muka,(c) Pembentukan tim pelatih inti.
a) Pembelajaran secara tatap mukadiselenggarakan melalui kegiatan-kegiatan:
• Lokakarya Orientasi P2KP untuk berbagai
pihak yang terlibat, terutama untuk sasaranpeserta yang termasuk kategori kelompokstrategis lini atas, seperti: para aparatpemerintah di tingkat pusat/nasional, propinsi,maupun kabupaten/kota, perguruan tinggi,LSM, dan kalangan media massa.
• Pelatihan-pelatihan untuk para pelaku(penyelenggara) P2KP, terutama untuk sasaranpeserta yang termasuk kategori kelompokstrategis penyelenggara langsung, seperti: KMP,KMW, Fasilitator, PJOK, Kader Masyarakat, BKM,UPK, UPPK, dan KSM.Pelatihan-pelatihan untuk para pelaku (kelompokpenyelenggara) P2KP akan dilaksanakan dengan2 (dua) cara, yaitu :• Pelatihan Dasar (pra-tugas); pelatihan ini
diberikan kepada peserta (kelompok
BAGAN 2.3 RANGKAIAN KEGIATAN PENGEMBANGAN KAPASITAS DI P2KP
21Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
penyelenggara) sebelum melaksanakan tugas-tugasnya agar memahami betul lingkup tugasdan tanggung jawabnya, menguasaimekanisme kerjanya, dan memilikikemampuan teknis maupun manajemensederhana untuk menjalankan tugas-tugasnya.
• Pelatihan Lanjutan (semasa tugas); pelatihanini diberikan kepada peserta (kelompokpenyelenggara) semasa kerjanya sebagaipelatihan lanjutan untuk peningkatankemampuan teknis memfasilitasi kegiatan danmelakukan kegiatan pengembanganmasyarakat.
b) Pembelajaran Mandiri (tanpa tatap muka)Diselenggarakan melalui penyediaan berbagaibuku panduan/petunjuk praktis yang dapat dipakaiberbagai pihak sebagai media 'belajar mandiri';mulai dari kelompok strategis lini atas, pelakulangsung, masyarakat luas, kelompok masyarakatsasaran, kelompok peduli, dsb.
c) Pembentukan Tim Pelatih Inti.Untuk mencapai sasaran strategi pelatihan P2KPmaka akan dibentuk Tim Pelatih Inti. PMU/Pimpromenunjuk KMP untuk bertanggung jawabmelakukan identifikasi kebutuhan pelatih inti
sekaligus melakukan seleksi atau rekrutmen.Pelatih inti atau master of training dapat direkrut
dari unsur KMW maupun pihak-pihak lainnya yangmempunyai kompetensi sebagai pelatih, termasukdari pemerintah, perguruan tinggi, LSM atau unsurlainnya yang mempunyai pengalaman cukup dibidang pelatihan pemberdayaan masyarakat. TimPelatih inti ini setelah direkrut akan mendapatkanpelatihan (training of trainers), selanjutnya akanmemberikan pelatihan-pelatihan pra-tugas kepadafasilitator kelurahan dan tenaga ahli lainnya darikonsultan menejemen wilayah (KMW).
Kebutuhan tim pelatih inti adalah sekitar 52 orang.Penempatan tugas anggota Tim Pelatih Inti (TPI) ininantinya dapat ditempatkan sebagai tenaga pelatihdari KMP yang ada di Kantor Wilayah atau tenagapelatih KMW, sedangkan yang berasal dari unsur luarmenjadi pelatih secara paruh waktu. Bila dibutuhkan,untuk melengkapi kebutuhan pelatih, KMW juga dapatmerekrut tenaga tim pelatih inti di tingkat KMW.
2.4 Daftar Kegiatan PengembanganKapasitas - P2KP
Daftar kegiatan dengan ancar-ancar waktu kapandilakukan dan durasi yang dibutuhkan dapat dilihatpada tabel 2.3.Daftar Kegiatan PengembanganKapasitas Pelaku P2KP.
22 Pedoman Teknis
Bulan 1 tahappersiapan
Bulan 1 tahappersiapan
Bulan 2 tahappersiapan
Bulan 2 tahappersiapan
Bulan 3 tahappersiapan
Bulan 3 tahappersiapan
Bulan 5 tahappersiapan
Bulan 4 tahappersiapan
Bulan 5 tahappersiapan
Bulan 5 tahappersiapan
Bulan 6 tahappersiapan
Bulan 1 fasilitatormobilisasi
Bulan 1 fasilitatormobilisasi
Bulan 1 fasilitatormobilisasi
40 orang (Sekr P2KP,Staf Proyek & TimKMP)
30 peserta, eselon 3dan 4 serta staffungsional DitjenPerkim
60 (Staf DirjenPerkim, Gubernur,Bappeda Prop &DPRD Prop )
25 Staf Proyek &Tim KMP
75 Staf KMW
30 Pelatih (TimPelatih Inti)
Fasilitator
30 - 100 peserta(Walikota, Bappeda,2 orang AnggotaDPRD)
50 peserta daristakeholders Lokal
50 Peserta. StafPemda, Dinas,Camat & Pjok
Lurah / Kades /Tokoh2 Masyarakat
30 orang, Staf dariDinas/Instansi diKota / Kabupaten
200 orang
40 orang
Kader Masyarakat
Kader Masyarakat
No.
1x di Jakarta
1x di Jakarta
1x di Jakarta
1x di Jakarta
1x di Jakarta
1x di Jakarta
1x di Propinsi
1x di Propinsi
1x di Propinsi
1x di Kota /Kabupaten
1x di Kota /Kabupaten
1x di Kecamatan
1x di Kota /Kabupaten
1x di Kelurahan
5x di lingkup RWper Kelurahan
1x di tiapKecamatan
PMU
PMU
PMU
PMU
KMP
PMU dibantu TimPers. P2KP
KMW atau TrainingProvider
Waktu yang tepatakan ditetapkankemudian
Bappeda Propinsi
KMW
Bappeda Kota /Kabupaten
Camat
Bappeda Kota /Kabupaten.Pelaksana: KMWatau TrainingProvider
KMW / TimFasilitator
KMW / TimFasilitator
KMW / TimFasilitator
Waktu akan ditetap-kan kemudian olehKader Masyarakat
Waktu
Lokakarya Orientasi Pusat(LOP) - tentang P2KP
Lokakarya Orientasi Pusat(LOP) - Staf Ditjen Perkimsebagai Executing AgencyP2KP
Lokakarya OrientasiNasional (LON)
Pelatihan Siklus Proyek
Pelatihan Siklus Proyek
Training of Trainer (TOT)untuk staf proyek, KMP,KMW, atau pesertatertentu yang dilatihmenjadi Tim Pelatih Inti.
Pelatihan Dasar (Basictraining)
Pelatihan Lanjutan
Lokakarya OrientasiPropinsi (LO-Prop)
Diskusi KelompokStrategis, yangdiprioritaskan untukLokakarya OrientasiDaerah (LOD)
Lokakarya OrientasiDaerah (Kota / Kabupaten)
Lokakarya OrientasiKecamatan (LOKec)
Pelatihan Dasar untukDinas/Instansi di Kota /Kabupaten
Rembug Warga & EventSosial untuk Diseminasi
Pemilihan KaderMasyarakat
Pelatihan Dasar
Pelatihan Lanjutan
KegiatanPengembanganKapasitas
Frekuensi/Tempat
Lamanya PenyelenggaraPeserta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Tabel 2.3 Daftar Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku P2KP
1 hari
1 hari
1 hari
3 hari
3 hari
6 hari
3 minggu
2 minggu
1 hari
1 hari
1 hari
1 hari
3 hari
1 hari
5 hari
3 hari
5 hari
23Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
Lanjutan Tabel 2.3 Daftar Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku P2KP
Bulan 2 fasilitatormobilisasi
Bulan 2 fasilitatormobilisasi
Bulan 2 fasilitatormobilisasi
Idem dan setiap 3bulan
Bulan 3 fasilitatormobilisasi
Bulan 3 fasilitatormobilisasi
Bulan 3 fasilitatormobilisasi
Bulan 3 fasilitatormobilisasi
Bulan 4-5 fasilitatormobilisasi
Bulan 4-5 fasilitatormobilisasi
Bulan 4-5 fasilitatormobilisasi
Bulan 4-5 fasilitatormobilisasi
Bulan 6-7 fasilitatormobilisasi
Bulan 8-9 fasilitatormobilisasi
Bulan 11/ 12setelah fasilitatormobilisasi
Kader Masyarakat
Kader Masyarakat
Kader Masyarakat
Kader Masyarakat
40 orang
200 orang
Tim Survey Swadaya
Masyarakat Luas
40 orang
200 orang
200 orang
3 peserta per BKM
Anggota BKM,Anggota KSM
Anggota BKM
2 peserta per UPK
Anggota KSM
Independent monitorand evaluator
1x di Kelurahan
1x di Kecamatan
1x di Kecamatan
setiap 3 Bulan diKecamatan
1x di LingkupRW
1x di TingkatKelurahan
1x di kelurahan
1x di Kelurahan
1x di tiap RW
1x di Kelurahan
1x di Kelurahan
1x di Kota/Kab,tiap 3 Bulan diKelurahan
1 x di Kota/Kab.
1x di Kecamatan
1x di Kota/Kab.
1x di Kota/Kab.
1x di kecamatan
setiap 2 bulan
1x di Kota/Kab.
KMW / TimFasilitator
KMW / TimFasilitator
KMW / TimFasilitator
KMW / TimFasilitator
KMW / TimFasilitator
Tim Fasilitator
Tim Fasilitator
Tim Fasilitator
Tim Fasilitator
Tim Fasilitator
Tim Fasilitator
KMW
Tim Fasilitator
KMW atau TrainingProvider
KMW atau TrainingProvider
KMW atau TrainingProvider
KMW atau TrainingProvider
KMW
Tim Fasilitator
KMW
Pelatihan Praktek untukFGD
Pelatihan Praktek untukInformasi dankomunikasi/Infokom
Pelatihan Praktek untukPerencanaan Partisipatif
FGD untuk masalah-masalah strategis danberbagi pengalaman
FGD untuk RefleksiKemiskinan
Rembug Warga untukmemilih anggota TimSurvey Swadaya
Pelatihan Praktek tentangMetode Survey Swadaya
Pemetaan Swadaya(Community Self Survey)
FGD PembentukanKelembagaan Masyarakat(BKM)
Rembug Warga untukmendiskusikan hasilpemetaan dan P2KP
Pembentukan BKM danpemilihan pemimpinmasyarakat/anggota BKM
Pelatihan Dasar
FGD tentang masalahstrategis, termasukperencanaan partisipatif
Pelatihan Lanjutan
Pelatihan Pengenalanuntuk Pinjaman bergulir
Pelatihan Dasar PinjamanBergulir
Pelatihan Lanjutan untukManajemen PengelolaanKeuangan dan sistemAkuntansi
Pelatihan Dasar
Pelatihan Praktek diKelompok (KSM)
Pelatihan untuk EvaluasiPartisipatif
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
½ hari
1 hari
1 hari
1 hari
1 hari
1 hari
1 hari
5 hari
1 hari
2 hari
1 hari
2 hari
1 hari
3 hari
1 hari
5 hari
5 hari
2 hari
1 hari
3 hari
No. Waktu KegiatanPengembanganKapasitas
Frekuensi/Tempat
Lamanya PenyelenggaraPeserta
24 Pedoman Teknis
Lanjutan Tabel 2.3 Daftar Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku P2KP
Bulan 8-9 fasilitatormobilisasi
Bulan 8-9 fasilitatormobilisasi
Bulan 8-9 setelahfasilitatormobilisasi
Bulan 8-9 fasilitatormobilisasi
Bulan 10-11 setelahfasilitatormobilisasi
Bulan 12 fasilitatormobilisasi
Bulan 13 setelahfasilitatormobilisasi
Mulai bulan 10setelah fasilitatormobilisasi &berkelanjutan tiap3/6 bln sekali
Tentatif sesuaikebutuhan
Tentatif sesuaikebutuhan
Tentatif sesuaikebutuhan
Keluarga miskin &Anggota KSM
Anggota KSM
Anggota BKM danStakeholders
Anggota Forum BKM
Staf Pemda danStakeholders kotasasaran P2KP
Tim Inti dari Pemdadan Komite PAKET
Staf dan dinas/instansi Pemda
Lokal stakeholders
BKM, UPK, KSM,Kader Masyarakat &Fasilitator
Tim inti Pemda, &BKM
Fasilitator & KaderMasyarakat
1x di Kelurahan
1x di Kelurahan
1x di Kota /Kabupaten
1x di Kota /Kabupaten
1x di Kota /Kabupaten
1x di Kota /Kabupaten
1x di Kota /Kabupaten
1x di Kota /Kabupaten
1x per paket diKecamatan /Kota/Kab
2 x di Kota /Kabupaten
1 x per kota /kabupaten
Tim Fasilitator
Tim Fasilitator
KMW
KMW
KMW
KMW
KMW
KMW
KMW
KMW
KMW
Pelatihan Kewirausahaan
Pelatihan Praktek(coaching) tentang CaraMenyusun Proposal
Lokakarya tentang Perandan Fungsi Forum atauAsosiasi BKM di tingkatKota
Pelatihan tentangmengelola jaringan Kerja
Pelatihan PAKET untukPemda dan stakeholdersdi kota sasaran P2KP
Pelatihan tentang PAKET(konsep & mekanisme)
Pelatihan tentangPerencanaan Partisipatif
Diskusi (review) di tingkatkota/kab tentangkemajuan P2KP denganstrategic stakeholders
Pelatihan Lanjutan sesuaikebutuhan; 3 paket untukmasing-masing (diluarpelatihan yang telah dite-tapkan sebelumnya)
Pelatihan mengelola danresolusi konflik
Pelatihan mengelola danresolusi konflik
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
2 hari
1 hari
2 hari
2 hari
1 hari
1 hari
3 hari
1 hari
3 hari perpaketpelatihan
1 hari
1 hari
No. Waktu KegiatanPengembanganKapasitas
Frekuensi/Tempat
Lamanya PenyelenggaraPeserta
25Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
2.5 Hubungan antara Daur Proyek P2KP dengan Kegiatan Pengembangan KapasitasPelaku P2KP (Pelatihan dan Sosialisasi)
Tabel 2.4 Matriks Hubungan antara Daur Proyek dan Pengembangan Kapasitas Pelaku
1
2
3
4
Penyamaan PersepsiTingkat ExecutingAgency/ PelaksanaProyek
Pencanangan(launching)pelaksanaan P2KP
Rekruitmen/Pengadaan, Trainingdan MobilisasiKonsultan(KMP &KMW )
Penyiapan &penyamaan persepsiP2KP bagistakeholders ditingkat nasional,propinsi, kota dankecamatan
Des 2002 -Mei 2003
Juni 2003
Jan - Maret2003
Juli - Agustus2003
DAUR PROYEKNO. ESTIMASIWAKTU
DUKUNGAN PELAKSANAANKEGIATANPENGEMBANGAN KAPASITAS CATATAN
PELATIHAN SOSIALISASI
A. Persiapan Proyek P2KP oleh Pemerintah
1. Training siklusproyek P2KP bagiKMP
2. Training siklusproyek P2KP bagiseluruh KMW
3. Training siklusproyek P2KP bagiTim pelatih inti
1. Pelatihan Dasar(kepemimpinan,sosialisasi, siklusproyek, dokumen-tasi dan TOT),
2. Pelatihan lanjutanmengenai
- Kepemimpinan- Manajemen
organisasi non-profit
- PerencanaanPartisipatif
- CommunityDevelopment
1. Lokakarya P2KPbagi Intern DitjenPerkim Dept.Kimpraswil
2. Lokakarya orientasiP2KP tingkat Pusatbagi PMU, TimKoord. P2KP pusat& proyek
1. Penawaran berita(news pitching)mengenaipeluncuran
2. Website mulai online
1. Penyebarluasanmelalui mediamassa untukpengadaan daninformasi mobilisasi.
2. Pemantauan mediadimulai
3. Memilih advertisingagency
4. Riset pre-testmengenaipengetahuanstakeholders di 13kota dan memilihbiro riset yang akanmelakukan risetevaluasi
1. Radio Talk Showmengenai perananstrategis pemerintahdalampenanggulangankemiskinan
2. Lokakarya OrientasiP2KP TingkatNasional
3. Lokakarya orientasiP2KP Tingkat Prop.
4. Lokakarya OrientasiP2KP Tingkat Kota/Kab.
5. Lokakarya OrientasiP2KP Tingkat Kec.
6. Pers release rekrut-men fasilitator P2KP& informasi proyekdi media lokal &nasional
7. Sebelum lokakaryatingkat kecamatan,diadakan silaturahmiinformal seluruhstakeholderskecamatan.
Tanggungjawabexecuting agencydengan penyiapanmateri & fasilitatoroleh Konsultan
Persiapan P2KPPMU melaksanakanpenawaran berita,website dan peluncuran
• PMU/Pimprotanggungjawabpengadaan KMP &KMW
• Booklet, PanduanUmum, folder, bukusaku dicetak
• Konsultan persiapanP2KP memfasilitasimodul & prosestraining
• Tim Pelatih intidirekrut KMP danakan menanganipelatihan dasar &kepemimpinan
• Pengadaan sertapelatihan fasilitatordibawah kontrakKMW, yang dibantuTenaga Pelatih Inti
• Lokakaryatanggungjawabpemerintah dimasing-masingtataran, dengandifasilitasi olehKonsultan
• Booklet, PanduanUmum, Folderdibagikan ke peserta
• Fasilitator sudahmobilisasi sebelumlokakaryakecamatan
Hubungan antara daur kegiatan proyek dan proses kegiatan pengembangan kapasitas pelaku P2KP dapatdilihat secara lengkap pada tabel 2.4.Matriks Hubungan antara Daur Proyek dan Pengembangan KapasitasPelaku.
26 Pedoman Teknis
Lanjutan Tabel 2.4 Matriks Hubungan antara Daur Proyek dan Pengembangan Kapasitas Pelaku
1
2
3
4
Rembug WargaKesiapan MasyarakatKelurahan danPengusulan KaderMasyarakat
Focused GroupDiscussion (FGD)Refleksi Kemiskinan
Pemetaan KemiskinanSecara Swadaya(Community SelfSurvey)
Memampukan atauMembentuk BaruOrganisasi MasyarakatWarga sebagai BadanKeswadayaanMasyarakat (BKM)
Bulan ke-1Fasilitatordimobilisasidilapangan
Bulan ke-2fasilitatordimobilisasi dilapangan &berlangsungberkala yangdikoordinirkader & BKM
Bulan ke-3fasilitatordimobilisasi dilapangan &berlangsungrutin/berkaladikoordinir BKMserta kader
Bulan ke-4sampai ke-5fasilitatordimobilisasi dilapangan &pemilihan pe-ngurus sertaanggota BKMberlangsungtiap tahun
DAUR PROYEKNO. ESTIMASIWAKTU
DUKUNGAN PELAKSANAANKEGIATANPENGEMBANGAN KAPASITAS CATATAN
PELATIHAN SOSIALISASI
B. Pelaksanaan Kegiatan Pokok Komponen Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah
Setelah rembug wargakesiapan masyarakat,maka kader-kadermasyarakat yangdiusulkan & disetujuiKMW mengikuti:Pelatihan DasarsertaPelatihan lanjutanbagi KaderMasyarakat:-Kepemimpinan-Manajemen organisasinon-profit-PrencanaanPartisipatif-CommunityDevelopment
1. Pelatihan praktekFGD utk KaderMasyarakatsebelumpelaksanaan FGDrefleksi kemiskinan
2. Pelatihan praktekuntuk informasi dankomunikasi(Infokom)
3. FGD masalahstrategis & berbagipengalaman (3 blnsekali)
Pelatihan PraktisPemetaan Swadaya(participatoryassessment) bagi timpemetaan swadayadan kader masyarakat
Setelah terbentukBKM, mengikutiPelatihan Dasar untukBKM dan Pelatihanlanjutan mengenai :-Kepemimpinan-Manajemen organisasinon-profit-PerencanaanPartisipatif
Sebelum, pada saat dansetelah rembug warga,dilakukan kegiatan:1. Pre-recorded radio talk
show mengenai bagai-mana fasilitator bekerjasama denganmasyarakat
2. Iklan LayananMasyarakat, radio, TV &koran:MENANGGULANGIKEMISKINAN SECARAMANDIRI
3. Orientasi & pemasaransosial (silaturrahmiinformal stakeholderstingkat kelurahan)
4. Fasilitator mengenalkanP2KP ke stakeholderkelurahan
5. Post-test 1: kesadaranstakeholders tingkatkelurahan
1. FGD mengenai isyu-isyukemiskinan denganmasyarakat kelurahan diberbagai tingkatan (RT,RW, dusun, desa/kelurahan)
2. Pemasyarakatan awaldan pemasaran sosialhasil-hasil FGD refleksikemiskinan dan P2KP keseluruh masyarakat
1. Talk show di radio lokaldengan pemukapendapat atau kadermasyarakat mengenaiperan & pentingnyapenilaian partisipatif
2. Iklan LayananMasyarakat Radio :BAHU MEMBAHUMENANGGULANGIKEMISKINAN
1. Serangkaian FGDmerumuskan kebutuhanOrganisasi Masyarakatwarga pelaksana P2KP
2. FGD KepemimpinanMasyarakat berbasisnilai kemanusiaan
3. Serangkaian rembugwarga mengukuhkanatau membentuk BKM
• Kalendar 2 tahundidistribusikan kefasilitator/ KMW·Penyebarluasanbooklet, komik:"Menangani masalahdan membuatrencana bersama"·Spanduk tentangsusbtansi/isi P2KPdalam bahasadaerah
· Pelatihan kadermasyarakatdifasilitasi KMW,Tim Fasilitator & timpelatih inti
· Peningkatan target20% dari hasil pre-test
· Praktek Lapanganpelatihan dilakukanFasilitator Senior ditingkat Kelurahan
· Adlips di radio lokalsebelum & selamakegiatan selaluberiringan denganlangkah-langkahproyek
· Praktek LapanganPelatihandiselenggarakanoleh FasilitatorSenior di tingkatKelurahan
· Petunjuk teknis &format pelatihandibagikan ke peserta
· PenyebarluasanPoster & Buklet:INSTITUSIMASYARAKAT·Penyebarluasanbooklet, komik danposter tentang:"Mengapa danBagaimana BKMdibentuk sertadikelola"
· Pelatihan lanjutanwaktu ditentukankemudianBuku PeganganBKM dan UPKdibagikan
27Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
Lanjutan Tabel 2.4 Matriks Hubungan antara Daur Proyek dan Pengembangan Kapasitas Pelaku
5
6
PerencanaanPartisipatif UntukMenyusun PJM danRencana TahunanPronangkis
Pemampuan dan/atauPembentukanKelompok-KelompokMasyarakat (KSM-KSM)
Bulan ke-6sampai ke-7fasilitatordimobilisasi dilapangan &berlangsungberkala/rutindikoordinir olehBKM sertakader
Proses awal"dirintis"setelahpemetaanswadaya, yaituteridentifikasinyamasyarakatsasaran.Secaraformaldilakukan diBulan ke-8setelahfasilitatormobilisasi dilapangan &berlangsungberkelanjutandikoordinir BKM& kaderMasyarakat
DAUR PROYEKNO. ESTIMASIWAKTU
DUKUNGAN PELAKSANAANKEGIATANPENGEMBANGAN KAPASITAS CATATAN
PELATIHAN SOSIALISASI
1. Rembug-rembug wargatingkat RT, RW, dusundan kelurahan untukmenyusun Pronangkis.
2. Lokakarya perencanaanpartisipatif tingkatkecamatan untukketerpaduan Pronangkis
3. Penyebarluasan PJMdan Rencana TahunanPronangkis Masyarakatke seluruh masyarakat,pemerintah dankelompok peduli lokal
4. Konsultansi Pronangkisdengan pemerintahdaerah, termasuk dinas/instansi setempat untukmemadukan programmasyarakat denganprogram pemerintah
1. FGD DinamikaKelompok di tingkatkelompok masyarakatsasaran dan lainnya.
2. FGD tentang kebutuhandari peminjam (KSM),manfaat dan kerugianserta persyaratan dankondisi
• Praktek LapanganPelatihan di -selenggarakan olehFasilitator Senior ditingkat Kelurahan
• Penyebaran komik,booklet dan postermengenai "Mengapadan Bagaimana danuntuk apa Pro-nangkis disusunmasyarakat"
• Adlips & Talk showPronangkis sertaprogram Pemdaberbasis kebutuhanmayarakat
• Adlips mengenaiKSM
• Buku PeganganKSM dibagikan
1. Pelatihan Praktis(coaching) Peren-canaan Partisipatifyang diikuti olehBKM, kader dan timpemetaan
2. Pelatihan pengena-lan kredit mikro
3. Pengelola UPKmengikuti:
- Pelatihan Dasarkredit mikro
- Pelatihan lanjutantentang manajemenorganisasi dansistem akuntansi
4. Pelatihan dasarsiklus proyek P2KPbagi aparat pemda,termasuk dinas/instansi setempat
1. Pelatihan praktek(coaching) tentangdinamika kelompokbagi BKM & kader
2. Pelatihan Dasardan PraktekPelatihan dalamkelompok bagipengurus dananggota KSM
B. Pelaksanaan Kegiatan Pokok Komponen Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah
28 Pedoman Teknis
Lanjutan Tabel 2.4 Matriks Hubungan antara Daur Proyek dan Pengembangan Kapasitas Pelaku
1
2
3
4
5
6
Pencairan DanaBLM Tahap Isebesar 20%untuk kegiatankolektif
Prosespenyusunanusulan kegiatanoleh KSM sesuaihasil PJM danrencana tahunanPronangkis
Analisakelayakan usulanKSM oleh UPK,baik kelayakankeuangan, teknis,dan lingkungan
PenetapanPrioritas UsulanKegiatan KSMoleh RapatAnggota BKM
Penyaluran DanaBLM ke KSM-KSM dan/ataumasyarakatsasaran melaluiBKM
PelaksanaanKegiatanPenanggulanganKemiskinan olehMasyarakatdenganmemanfaatkanakses dana BLMP2KP
Bulan ke-7 sampai ke-8 setelah fasilitatordimobilisasi dilapangan
Proses awal "dirintis"setelah Pronangkisdapat disusun, yaituteridentifikasinyaprioritas kegiatansecara formaldilakukan mulai bulanke-8 setelah fasilitatormobilisasi & ber-langsung kontinyudikoordinir BKM &kader
Mulai Bulan ke-10 atau11 setelah fasilitatormobilisasi di lapangan& berlangsungberkelanjutan olehUPK difasilitasi BKM& kader
Mulai Bulan ke-11 atau12 setelah fasilitatormobilisasi di lapangan& berlangsungberkelanjutan olehBKM difasilitasi kader
Mulai Bulan ke-11 atau12 setelah fasilitatormobilisasi di lapangan& berlangsungberkelanjutan olehUPK/ BKM dengandifasilitasi oleh kader
Mulai Bulan ke-12setelah fasilitatormobilisasi di lapangan& berlangsungberkelanjutan olehKSM/ UPK/ BKM
DAUR PROYEKNO. ESTIMASIWAKTU
DUKUNGAN PELAKSANAANKEGIATANPENGEMBANGAN KAPASITAS CATATAN
PELATIHAN SOSIALISASI
C. Pelaksanaan Kegiatan Pokok Komponen Dana BLM
1. Pelatihan Praktis(coaching)tentangbagaimana caramembuatproposal yangbaik bagipengurus dananggota KSM.
2. Pelatihan dasarEntrepreneurshipbagi keluargamiskin dananggota KSM
Pelatihan Praktis(coaching) tentangbagaimana caramenilai kelayakanproposal sesuaistandard bagipengelola UPK danpengurus BKM.
Pelatihan metodemonitoring danevaluasi Partisipatifbagi kelompokpemantauindependen
1. Adlips di Radio Lokal mengenaibagaimana komunitasmembangun kampungnya
2. Press release informasipencairan dana BLM ke BKM &ajakan pemantauan penggunaandana maupun kegiatannya
1. Pre-recorded Radio Talk Showtentang bagaimana KSMmenyusun proposal kegiatansesuai PJM dan rencanatahunan Pronangkis
2. Lokakarya: Menggunakaninternet dan mencari informasiuntuk kab/kota yang memilikiakses internet
1. Verifikasi UPK dengan anggota-anggota KSM untuk menggaliinformasi detail dan obyektifdari anggota/ masyarakattentang usulan yang diajukan
2. Penyebarluasan Usulan/ Subproyek KSM yang dinilai layakoleh UPK
1. Penyebarluasan hasil rapatprioritas BKM, termasuk KSM-KSM yang diprioritaskanusulannya ke seluruh lapisanmasyarakat dan pihak terkaitlainnya
2. Adlips Radio di Lokal mengenaibagaimana masyarakatmemantau dana serta kegiatanP2KP dikampung dankelurahannya
1. Adlips, Iklan LayananMasyarakat, dan lain-laintentang sudah disalurkannyadana BLM ke rekening masing-masing BKM
2. Penyebarluasan daftar KSMdan masyarakat penerimadana, sifat bantuan (hibah/pinjam), jenis kegiatan, alamatdan lain-lain oleh BKM/UPK
3. Adlips Radio di Lokal mengenaibagaimana masyarakatmemantau dana serta kegiatanP2KP di wilayahnya
1. Press release kemajuan proyekke media lokal
2. Kunjungan lokasi bagi wartawan3. Penyebarluasan perkembangan
kegiatan ke seluruh masyarakat4. Penyebarluasan poster dan
spanduk tentang transparansi,akuntabilitas dan kemandirian
Hand book, Komik &Kalender, disebarkan
Tim Fasilitatormendampingi UPKdalam proses coachingpenilaian kelayakanproposal
Pelatihan oleh KMWuntuk tingkat kota
29Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
Lanjutan Tabel 2.4 Matriks Hubungan antara Daur Proyek dan Pengembangan Kapasitas Pelaku
1
2
3
4
5
6
PembangunanForum antar BKM
Seleksi danPenetapan Kota/Kabupatenpeserta ataupartisipan PAKET
PembentukanKomite PAKET dikota pesertaPAKET
Pengajuan &PersetujuanUsulan/Subproyek PAKET
Pencairan danaPAKET ke reke-ning bersama(Panitia Kemi-traan BKM danDinas terkait)
Kerjasama &Kemitraan BKMdengan DinasdalamPelaksanaanKegiatan PAKETsesuai usulanyang disetujuiKomite PAKET
Rintisan dapat dimulaipada bulan keenamsetelah fasilitatordimobilisasi atausetelah semua BKMterbentuk
Dapat dimulai padabulan ke 10 s/d ke 11setelah fasilitatordimobilisasi
Dapat dimulai padabulan ke 12 setelahfasilitator dimobilisasi
Dapat dimulai padabulan ke 13 setelahfasilitator dimobilisasi
Dapat dimulai padabulan ke 15 atau 16setelah fasilitatordimobilisasi
Dapat dimulai padabulan ke 17 setelahfasilitator dimobilisasi
DAUR PROYEKNO. ESTIMASIWAKTU
DUKUNGAN PELAKSANAANKEGIATANPENGEMBANGAN KAPASITAS CATATAN
PELATIHAN SOSIALISASI
D. Pelaksanaan Kegiatan Pokok Komponen Dana PAKET
Pelatihan tentangmengelola jaringanKerja bagi anggotaForum BKM
Pelatihan tentangvisi, misi, tujuandan substansiPAKET untukPemda danstakeholders dilokasi kota sasaranP2KP
Pelatihan tentangPAKET (konsep &mekanisme) bagitim inti Pemda danKomite PAKET
1. Pelatihan tentangPerencanaanPartisipatif (Be-kerja BersamaMasyarakat) bagitim inti Pemdadan KomitePAKET
2. Pelatihan Pengu-atan KelompokKemitraan ttgdinamikakelompok,pemberdayaan,& teknis kegiatan
1. Lokakarya tentang Peran danFungsi Forum antar BKM ditingkat Kota/ Kab.
2. Penyebarluasan hasil rapatpembentukan Forum antar BKMmaupun keputusan-keputusanRapat forum antar BKM
1. Diseminasi PAKET dan kriteria-nya ke pemda dan stakeholderlokasi sasaran P2KP
2. Press release mengenai PAKETdi media nasional & lokal
3. Penyebarluasan kota/kab.terpilih sebagai lokasi PAKET diTV dan media lokal
1. FGD di tingkat kota mengenaikemiskinan
2. Radio Talk Show dengankelompok strategis mengenaiperan komite PAKET
3. Adlips Radio mengenai alokasiPAKET, ketentuan danpersyaratan untuk dapatmengakses alokasi dana PAKETdi kota tersebut
1. Pemasaran sosial PAKET diseluruh masyarakat kelurahandan dinas/instansi di kotapeserta PAKET
2. Lokakarya Perencanaanpartisipatif antara dinas danmasyarakat (BKM)
3. Radio Talk show mengenaibekerja bersama denganmasyarakat
1. Publikasi melalui radio danmedia lokal mengenai proposalyang disetujui PAKET
2. Penyebarluasan informasi ttgdana PAKET telah disalurkan
1. Publikasi melalui radio danmedia lokal tentangperkembangan dan hasilpelaksanaan kegiatan PAKEToleh masing-masing PanitiaKemitraan
2. Kunjungan lokasi PAKET bagiwartawan dari berbagai media
3. Penyebarluasan poster,spanduk, dll tentang pentingnyakemitraan masyarakat,pemerintah dan kelompok pedulidalam penanggulangankemiskinan
Buku PeganganPelaku Forum antarBKM dibagikan
Keputusan penetapanlokasi PAKET olehPMU dan TimKoordinasi P2KPnasional yangdifasilitasi KMP
• FGD tingkat kotamembahas hasilFGD refleksikemiskinan tingkatkelurahan danmerumuskan hasilFGD kemiskinan ditingkat kota/kab.
• Penyebaran book-let, komik dan pos-ter: "Mengapa danBagaimana KomitePAKET dibentukdan bekerja" kekelompok strategis
• Pelatihan difasilitasioleh KMW
• Talk show dapatjuga mengenaibagaimana pemdasebaiknyamemfasilitasiinisiatif warga danPAKET
Bobot materi adlipsinformasi siapapenerima dana, jumlahdana, jenis, lokasikegiatan, pelaksanadll
Bobot materidipioritaskan pada:• Membangun dan
melembagakankesetaraan yangmutualisme dalamkerjasama antaraBKM dengan dinas
• Memotivasi wargamemantau dana &kegiatan PAKET &prinsip transparansiserta akuntabilitas
30 Pedoman Teknis
Lanjutan Tabel 2.4 Matriks Hubungan antara Daur Proyek dan Pengembangan Kapasitas Pelaku
1
2
3
4
Monitoring danEvaluasi
PenangananPengaduan danPenyelesaianKonflik
Sosialisasi terusberjalan secaraintensif danberkesinambungan
Penguatankapasitaskelembagaanmasyarakat(BKM, UPK danKSM)
Berkelanjutan danberkesinambungan
Berkala sesuaikebutuhan
Berkesinambungan
Berkala
DAUR PROYEKNO. ESTIMASIWAKTU
DUKUNGAN PELAKSANAANKEGIATANPENGEMBANGAN KAPASITAS CATATAN
PELATIHAN SOSIALISASI
E. Pelaksanaan Kegiatan Berkala dan/atau Berkesinambungan
1. PelatihanmengenaiPemantauan danevaluasipartisipatif bagipemantauindependen
2. PelatihanPraktek untukInfokom
PelatihanmengenaiPengelolaan danResolusi konflikbagi pelaku-pelaku lokal olehKMW
Pelatihan praktispenguatanstrategisosialisasi bagifasilitator, kaderdan BKM
1. PelatihanLanjutan sesuaikebutuhan; 3paket untukmasing-masing(diluar pelatihanyang telahditetapkansebelumnya)
2. Pelatihanmengenaimanajemenjaringan bagiForum BKM danserta Pemda dankelompok peduli
1. Diskusi tingkat kota/kabmengenai kemajuanpenanggulangan kemiskinan,yang berhubungan denganP2KP, antar stakeholder lokal
2. Penyebaran booklet komik danposter tentang "MemantauKemajuan Kampung Kita"
1. Penyebarluasan mekanismedan ketentuan pengaduan sertapenyelesaian konflik secarabertingkat, mulai tingkat palingbawah.
2. Penyebarluasan proses danhasil-hasil penangananpengaduan dan penyelesaiankonflik yang telah dicapai
1. Public Service AdvertisementRadio : "MENGGALANGGERAKAN BERSAMA UNTUKKEMANDIRIAN DANKEBERLANJUTANPENANGGULANGANKEMISKINAN"
2. Penyebarluasan modul,panduan, poster, spanduk,buletin dan lain-lain ke seluruhlapisan.
3. Mengintensifkan FGD danrembug-rembug warga sertasilaturahmi pelaku-pelaku lokaluntuk menumbuhkan kesadarankritis dan perubahan perilaku
1. FGD-FGD dan rembug/pertemuan rutin BKM, KSMserta UPK difasilitasi kader/fasilitator
2. Iklan Layanan Masyarakat TV &koran : "MENGGALANGJARINGAN INSTITUSIMASYARAKAT DANPEMERINTAH YANGPRODUKTIF"
3. Periodik (setiap 6 bulan) FGDmengenai isyu-isyu strategis
Pelatihan dilakukanuntuk tataran tim intiPemda, BKM sertauntuk tataranFasilitator dan kadermasyarakat
Berbagai strategi danmedia sosialisasidioptimalkan sesuaikebutuhan dinamikalapangan dan tujuankegiatan
Riset post-test 2:Pengetahuanstakeholders daripropinsi hingga kekelurahan
Keterangan:PMU : Project Management Unit KMP : Konsultan Manajemen PusatKMW : Konsultan Manajemen Wilayah KE : Konsultan EvaluasiKSM : Kelompok Swadaya Masyarakat TPI : Tim Pelatih IntiPSA : Public Service Advertisement Adlips : Radio news/announcementFGD : Focussed Group Discussion BKM : Badan Keswadayaan MasyarakatUPK : Unit Pengelola Keuangan ILM : Iklan Layanan Masyarakat
31Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
3.1 Gambaran Umum Penanganan P2KPProses penanganan P2KP diawali dengan
serangkaian kegiatan orientasi pemahaman substansiP2KP kepada pihak pelaksana P2KP mulai daritingkat pusat hingga tingkat kelurahan, baikpemerintah, konsultan maupun fasilitator. Hal inidimaksudkan agar semua komponen pelaku maupunpihak yang terkait dapat terlebih dahulu memahamisecara utuh dan memiliki persepsi yang samamengenai visi, misi, tujuan, strategi, prinsip dan nilaiserta mekanisme pelaksanaan P2KP, sebelum proyekP2KP benar-benar direalisasikan di lapangan atau dimasyarakat.
Setelah para pelaksana P2KP memahami danmemiliki persepsi yang sama, maka pada tahapberikutnya ialah proses penyiapan masyarakat danpemerintah daerah agar mampu berperan dalamP2KP, melalui serangkaian kegiatan pemberdayaanatau pengembangan masyarakat (community empo-werment) dan pengembangan kapasitas pemerintahdaerah (local government capacity building) di lokasisasaran P2KP. Proses ini dimaksudkan untukmenumbuhkembangkan kesadaran kritis dankesiapan masyarakat untuk mampu menggalangberbagai potensi, termasuk manfaatkan akses P2KP,khususnya dana BLM, sebagai penunjang terhadapupaya mereka untuk menanggulangi kemiskinan diwilayahnya.
Setelah tumbuh kesadaran kritis dan kesiapanmasyarakat terhadap substansi P2KP, maka tahapberikutnya adalah pengorganisasian masyarakatuntuk menggalang kekuatan dan membangunlembaga dalam rangka menanggulangi kemiskinansecara sistematik dan terorganisasi dengan
Bab 3. Pelaksanaan P2KP
memanfaatkan berbagai sumberdaya yang ada,termasuk Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).Masyarakat dalam hal ini diharapkan telah memahamiposisi strategis BLM P2KP sebagai peluang/aksesbagi upaya-upaya masyarakat untuk memperbaikikesejahteraan mereka, dan tidak dipandang sebagaibantuan cuma-cuma atau belas kasihan (charity).Oleh karena itu, diharapkan melalui serangkaiankegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan BLMP2KP ini, masyarakat dapat memahami bahwa DanaBLM P2KP bukan merupakan hak yang harus diterimasecara otomatis oleh masyarakat, tetapi hanyamerupakan pelengkap dari tanggungjawab dankewajiban masyarakat itu sendiri dalam upayamenanggulangi kemiskinan di sekitarnya.
Untuk itu diharapkan tumbuh adanya ikhtiarsungguh-sungguh dari masyarakat untuk memperkuatdan memanfaatkan segenap potensi yang ada melaluiproses pengorganisasian yang mengakar sebelummasyarakat memanfaatkan BLM P2KP, agar padaakhirnya dapat memacu tumbuh berkembangnyakeswadayaan dan kemandirian masyarakat dalamupaya menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.
Disadari bahwa upaya membangun keswadayaandan kemandirian masyarakat dalam penanggulangankemiskinan melalui proses pemberdayaanmasyarakat maupun akses dana BLM tidak akanefektif dan optimal apabila tidak didukung olehpemerintah daerah dan kelompok peduli setempat.Dalam konteks itulah, perlu didorong upaya-upayayang berkaitan dengan pelembagaan kemitraansinergis antara gerakan kemandirian masyarakatdengan pemerintah daerah dan kelompok pedulisetempat dalam penanggulangan kemiskinan, melalui
32 Pedoman Teknis
penguatan peran dan fungsi forum BKM sertapenyediaan Dana Penanggulangan KemiskinanTerpadu (PAKET) untuk kota terseleksi.
Forum BKM bersama pemerintah daerahdiharapkan dapat merintis dan mewujudkan "gerakankemitraan" dalam penanggulangan kemiskinan,dengan cara memberi peluang bagi kebutuhanmasyarakat (demand driven) dapat diakomodasidalam kebijakan dan pembangunan daerah, sekaligusjuga mendorong agar program dan kebijakanpemerintah daerah (supply driven) dapat lebih berbasispada kebutuhan dan kepentingan masyarakat(pendekatan pembangunan partisipatif). Khusus untukkota-kota terseleksi, upaya pelembagaan kemitraanstakeholders lokal tersebut juga didukung denganstimulan penyediaan komponen bantuanPenanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET).Sehingga P2KP benar-benar akan mampu menjadikepedulian semua stakeholders lokal secara sinergis,baik masyarakat, pemerintah daerah maupunkelompok peduli setempat.
3.2 Diagram Alir Penanganan Kegiatan P2KPUntuk lebih mendukung tercapainya misi dan
tujuan P2KP sebagaimana diuraikan di atas, makadalam penanganan P2KP selain tahapan-tahapankegiatan yang dapat dilakukan secara berurutan, jugadidukung dengan serangkaian kegiatan yangdilaksanakan secara berkala dan/atauberkesinambungan selama masa proyek P2KP, antaralain; pendampingan, monitoring, evaluasi, sosialisasi,pelatihan, penguatan forum dan organisasimasyarakat, penanganan pengaduan dan manajemen
konflik, inventarisasi best practice, serta terminasi.Kegiatan-kegiatan pada P2KP yang dilaksanakan
berurutan tidak berarti mutlak harus dilakukansepenuhnya, melainkan juga secara fleksibel dapatdisesuaikan atas dasar situasi dan kondisi lokal yangada, atas sepengetahuan KMW. Meskipun demikian,penyesuaian kegiatan tersebut (baik penambahan,pengurangan dan lain-lain) tidak boleh bertentangandengan upaya pencapaian visi, misi, tujuan, prinsipdan nilai P2KP.
Dalam wujud diagram, tahapan-tahapanpelaksanaan kegiatan P2KP di atas, baik yang bersifatberurutan atau sekuensial maupun berkala dan/atauberkesinambungan, dapat dilihat pada Bagan 3.1.Daur Proyek Kegiatan P2KP. Kegiatan-kegiatan yangdiuraikan dalam hal ini hanya kegiatan-kegiatan pokokP2KP, terutama kegiatan pokok dari setiap komponenproyek P2KP, yakni: komponen pemberdayaanmasyarakat dan pemerintah daerah, komponen danaBLM serta komponen dana PAKET. Masing-masingkegiatan pokok dimaksud akan diuraikan lebih detaildalam Bab III Buku Pedoman Teknis ini. Terkecualikegiatan pokok komponen PAKET yang dapat dilihatpada Buku Pedoman Khusus mengenai PAKET.
Sedangkan Kegiatan-kegiatan yang lebih terinci,termasuk kegiatan penunjang maupun kegiatanpelatihan dan sosialisasi, dapat dilihat pada BukuPedoman Umum P2KP maupun pada uraianmengenai Strategi Sosialisasi dan Pelatihan yang telahdijelaskan pada Bab II Buku Pedoman Teknis ini.Demikian pula halnya dengan pengelolaan pinjamanbergulir dapat dilihat secara utuh pada Buku PedomanKhusus Pengelolaan Pinjaman Bergulir oleh UPK-BKM.
33Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
BAGAN 3.1 DAUR PROYEK KEGIATAN P2KP
Persiapan dan Penyamaan Persepsi P2KP di tingkat Penyelenggara: Ditjen Perkim Kimpraswil, PMU, Staf proyek, Tim
Pengarah/Pelaksana & Pokja Inter Dept.
Penyiapan dan Penyamaan Persepsi P2KP bagi stakeholders di tingkat Nasional, Propinsi,
Kota/Kabupaten dan Kecamatan
Rembug Warga Kesiapan Masyarakat Kelurahan dan Pengusulan Kader Masyarakat
PEMBENTUKAN ORGANISASI MASYARAKAT WARGA Pengukuhan Lembaga Masyarakat yang ada sebagai BKM, atau
Pembentukan baru Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
Rekruitment, Orientasi P2KP dan Mobilisasi KMP, KMW, serta Fasilitator dll
Dukungan Kegiatan Berkala dan/atau Berkesinambungan Pada Daur Proyek P2KP So
sial
isas
i
Pela
tihan
Pend
ampi
ngan
Mon
itorin
g
Eval
uasi
Pena
ngan
an
Peng
adua
n
Peny
ebar
an B
est
Prac
tice
Pencanangan/ Launching Pelaksanaan P2KP
Focussed Group Discussion (FGD) Refleksi Kemiskinan
Pemetaan Kemiskinan Secara Swadaya
Perencanaan Partisipatif Menyusun PJM dan Rencana Tahunan PRONANGKIS
Pembentukan Kelompok-Kelompok Masyarakat (Pemampuan atau Pembentukan KSM-KSM)
Pel
aksa
naa
n K
ompo
nen
Pem
berd
ayaa
n M
asya
raka
t Ta
hap
Pers
iapa
n Pr
oyek
P2K
P
Pemrosesan Pencairan BLM Tahap I: 20%
Masyarakat Siap Memanfaatkan BLM
Peny
iapa
n Te
rmin
asi
34 Pedoman Teknis
35Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
3.3 Pelaksanaan KomponenPengembangan Masyarakat danKapasitas Pemerintah Daerah
Pelaksanaan komponen pengembanganmasyarakat dan kapasitas pemerintah daerah ini padadasarnya mencakup beberapa kegiatan utamasebagai berikut :• Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM)• Refleksi Kemiskinan (RK)• Pemetaan Swadaya (PS)• Pengorganisasian Masyarakat (Pembentukan
BKM)• Perencanaan Partisipatif (PP)• Pengorganisasian Kelompok (Pembentukan KSM)• Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah
Ketujuh kegiatan utama tersebut secara rincidiuraikan berikut ini.
3.3.1 Rembug Kesiapan Masyarakata) Pengertian
Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM) adalahserangkaian rembug/rapat warga yang diseleng-garakan oleh masyarakat dan perangkat kelurahan/desa bekerjasama dengan Tim Fasilitator mulai ditingkat RT atau RW sampai dengan tingkat kelurahan/desa, dengan mengundang semua warga kelurahansecara terbuka. Rembug warga ini pada dasarnyamerupakan perwujudan dari proses partisipatif dalamrangka membangun kesepakatan masyarakat di calonlokasi kelurahan sasaran untuk: menetapkankesiapan atau ketidaksiapan warga melaksanakanP2KP yang menjadi niat masyarakat itu sendiri danmemilih para calon Kader Masyarakat.
Hal ini dimaksudkan agar keputusan tentangkesiapan masyarakat di kelurahan sasaran tidakhanya ditetapkan oleh perangkat kelurahan atautokoh-tokoh masyarakat, namun melibatkanrepresentasi sebagian besar masyarakat, khususnya
Pembentukan Forum antar BKM secara Organik, Demokratis dan Partisipatif
Seleksi dan Penetapan Kota/Kabupaten Peserta/Partisipan PAKET P2KP
Penilaian kelayakan usulan PAKET oleh KMW
Pencairan dana PAKET ke rekening bersama (BKM dan Dinas pengusul)
Kerjasama dan Kemitraan BKM dengan Dinas dalam Pelaksanaan Kegiatan PAKET
sesuai usulan yang disetujui
Verifikasi kinerja PAKET tahun berjalan oleh KMW
Rekomendasi KMW untuk pelaksanaan PAKET pada
tahun berikutnya
YA TIDAK
LIKUIDASI
Pel
aksa
naa
n K
ompo
nen
Dan
a P
AK
ET
Pembentukan Komite PAKET di kota/Kabupaten peserta PAKET
Tumbuh “Gerakan Kemitraan” Masyarakat, Pemerintah dan Kelompok Peduli dalam Upaya
Penanggulangan Kemiskinan Secara Mandiri dan
BKM-BKM
Pengajuan Usulan/Sub Proyek Kegiatan PAKET oleh Panitia Kemitraan
Prioritas Usulan/Sub Proyek Kegiatan PAKET oleh Komite PAKET
36 Pedoman Teknis
masyarakat miskin dan kelompok masyarakattertinggal lainnya.
b) Ketentuan Dasar• Proses membangun kesiapan masyarakat
dilakukan melalui serangkaian rembug-rembugwarga di calon kelurahan sasaran, mulai daritingkat masyarakat akar rumput hingga tingkatkelurahan yang difasilitasi oleh Tim Fasilitator.
• Sebelum rembug warga dilaksanakan, TimFasilitator harus terlebih dahulu melakukanpersiapan sosial dengan mengadakan pendekatanke para pelaku kunci di kelurahan yangbersangkutan yang diperkirakan dapat membantukeberhasilan rembug warga tersebut.
• Pada saat pelaksanaan rembug-rembug wargatersebut, Fasilitator harus menyampaikanpenjelasan tentang prinsip, substansi, sertaketentuan P2KP kepada masyarakat, sehinggakeputusan yang ditetapkan masyarakatdidasarkan pada pemahaman P2KP yangmemadai.
• Fasilitator juga wajib memfasilitasi masyarakatsetempat untuk menetapkan kriteria danmelakukan pemilihan relawan-relawan yang akandiusulkan menjadi kader masyarakat.
• Dalam memfasilitasi masyarakat menetapkankriteria dan memilih kader masyarakat makaFasilitator harus mampu menekankan kriteria yangmenjadi perwujudan dari sifat baik manusia.
• Di tingkat kelurahan rembug warga sudah harusmemutuskan kesiapan atau ketidaksiapan untukberpartisipasi aktif dalam P2KP. Apabilamasyarakat tidak siap, maka Fasilitator (cq.KMW) sesegera mungkin melaporkan ke PMUP2KP untuk membatalkan kelurahan/desabersangkutan sebagai lokasi sasaran P2KP.Sedangkan bila masyarakat menyatakankesiapannya, maka warga masyarakat melaluiLurah/Kades masing-masing menyampaikan :* Surat Pernyataan kesiapan untuk
berpartisipasi aktif dalam proyek P2KP* Surat Pengusulan calon kader masyarakat
yang telah dipilih sebanyak 3-5 orang, yangdiharapkan bahwa sepertiga dari jumlahtersebut adalah wanita.
* Surat Permohonan bantuan teknis kepadaKMW.
c) TujuanSecara umum, tujuan diadakannya proses
persiapan masyarakat adalah untuk menciptakankondisi dimana masyarakat sadar perlunya proyekini, sehingga dapat membuahkan hasil sesuai denganyang diharapkan serta berkelanjutan. Selain itudiharapkan pula melalui rembug warga ini akanmeningkatkan pemahaman peran dan tanggungjawab dari masing-masing pelaku P2KP, baikditataran pemerintah, konsultan dan masyarakat ditingkat kelurahan.
Adapun secara rinci tujuan tersebut adalah:• Internalisasi substansi P2KP sejak dini kepada
masyarakat bahwa dalam pelaksanaan P2KPakan senantiasa bertumpu pada prosespengambilan keputusan yang dilakukanmasyarakat sendiri secara demokratis, partisipatif,transparan dan akuntabel;
• Menumbuhkan "Rasa Memiliki" ( Sense of Ownership), karena Masyarakat memutuskan
sendiri secara sadar untuk terlibat dalampelaksanaan P2KP;
• Mencegah adanya pihak-pihak tertentu yang"mengklaim" paling berjasa atas ditetapkannyaDesa/Kelurahan tertentu sebagai lokasi sasaranP2KP;
• Terpilihnya kader-kader masyarakat yang berasaldari relawan-relawan terbaik dari kelurahanbersangkutan yang dipilih langsung olehmasyarakat.
• Masyarakat paham dan bersedia memenuhiproses, ketentuan, prinsip dan nilai P2KP.
Proses pelibatan masyarakat sejak tahap awal
pelaksanaan P2KP sangat penting agar tumbuh
tanggungjawab dan rasa memiliki (sense of ownership)
masyarakat terhadap P2KP, sehingga masyarakat akan
benar-benar konsisten menegakkan misi, visi, tujuan,
prinsip-prinsip dan nilai P2KP dalam pelaksanaan P2KP
di kemudian hari. Oleh karena itu, diharapkan agar dalam
pelaksanaan kegiatan ini tidak semata-mata berorientasi
formalitas, melainkan harus difokuskan pada
"pendekatan proses", dengan melibatkan dan membuka
kesempatan masyarakat, terutama kelompok masyarakat
rentan (masyarakat termiskin, jompo dan lain-lain), untuk
terlibat aktif mengambil keputusan mengenai penawaran
P2KP ini.
37Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
d) Penanggung JawabPenanggung jawab proses penyiapan masyarakat
dalam P2KP adalah Tim Fasilitator.
e) Waktu PelaksanaanWaktu pelaksanaan proses penyiapan
masyarakat dalam P2KP adalah pada bulan pertamapelaksanaan P2KP di Kelurahan Sasaran atausetelah fasilitator dimobilisasi di lokasi sasaran.
f) Keluaran• Pernyataan kesiapan masyarakat untuk
berpartisipasi aktif pada pelaksanaan P2KP diwilayah kelurahannya dan permohonan bantuanteknis yang ditulis pada Format RKM-1;
• Daftar nama hasil pemilihan dan usulan kadermasyarakat ditulis pada Format RKM-2;
• Data/profil wilayah ditulis pada Format RKM-3; dan• Keputusan KMW serta Tim Koordinasi Kota/Kab
terhadap pernyataan kesiapan dan Permohonanbantuan teknis ditulis di Format RKM-4.
g) Indikator Kinerja• Jumlah warga masyarakat yang terlibat dalam
serangkaian pertemuan warga untuk mengambilkeputusan mengenai kesiapan masyarakat
melaksanakan P2KP dan pemilihan kadermasyarakat;
• Jumlah masyarakat miskin dan wanita yang hadirserta turut mengambil keputusan dalampernyataan kesiapan warga berpartisipasi aktifmelaksanakan P2KP dan pemilihan kader-kadermasyarakat;
• Kelengkapan dan ketepatan antara isian kondisiwilayah dan masyarakat sasaran dengankenyataan di lapangan;
• Tanggapan KMW dan Bappeda untuk menjawabpermohonan bantuan teknis dari warga tidakmelebihi jangka waktu satu minggu setelah surattersebut diajukan;
• Proses pemilihan kader masyarakat dilakukansecara langsung, tanpa kampanye ataupencalonan, dan didasarkan pada kriteria yangditetapkan masyarakat dengan berbasis padanilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilaikemasyarakatan.
h) Langkah-LangkahProses membangun kesiapan warga dan
pemilihan kader masyarakat dapat dilihat pada Tabel3.1 Langkah-langkah Pelaksanaan Rembug KesiapanMasyarakat (RKM).
38 Pedoman Teknis
Peny
erah
an b
uku
pedo
man
,po
ster
dan
fold
er k
e KM
W
Loka
kary
a or
ient
asi P
2KP
ditin
gkat
kec
amat
an
Peng
galia
n &
pem
utak
hira
nda
ta p
rofil
kel
urah
an s
asar
ande
ngan
dat
a te
rbar
u, b
aik
dari
BKKB
N, B
PS m
aupu
nka
ntor
lura
h be
rsan
gkut
an.
Sosi
alis
asi P
2KP
tingk
atke
lura
han/
desa
bag
i RT,
RW
/du
sun,
tok
oh m
asya
raka
t,w
arga
dll.
Rem
bug
war
ga s
ecar
abe
rjenj
ang
dari
tingk
at R
Ts.
d. ti
ngka
t kel
urah
an
Pen
yeba
rluas
an/
peng
umum
an h
asil
perh
itung
an s
uara
, ber
ikut
nam
a-na
ma
calo
n Ka
der
Mas
yara
kat t
erpi
lih d
i tem
pat
stra
tegi
s.
Mem
beri
baha
n K
MW
unt
ukm
elak
ukan
sos
ialis
asi
Mem
aduk
an p
erse
psi p
rogr
amse
jeni
s da
n la
ngka
h pe
laks
anaa
n
•M
enda
patk
an p
rofil
kel
urah
an/
desa
yan
g m
utak
hir
•Pe
ngis
ian
RKM
-3 s
ebag
aila
pora
n.
Mem
aduk
an p
erse
psi &
kese
paka
tan
dist
ribus
i per
an &
lang
kah
pela
ksan
aan.
•M
enca
pai k
esep
akat
anm
asya
raka
t si
ap/ti
dak
untu
kte
rliba
t akt
if di
P2K
P de
ngan
sega
la k
onse
kuen
siny
a•
Pem
iliha
n &
pene
tapa
n ca
lon
Kade
r M
asya
raka
t•
Peng
isia
n fo
rmat
RKM
1 &
2
Men
dapa
tkan
mas
ukan
dar
im
asya
raka
t ya
ng t
idak
dap
atm
engh
adiri
rem
bug
LAN
GK
AH
-LA
NG
KA
HK
EGIA
TAN
NO.
TUJU
AN
PELA
K-
SAN
APE
SER
TA
KMP
P2KP
Cam
at
Tim
Fasi
litat
or
Lura
h/Ka
des
Pera
ngka
tKe
lura
han
Lura
h/Ka
des
•M
ater
i-mat
eri s
osia
lisas
i P2K
P
•Ko
nsep
das
ar &
renc
ana
kerja
P2K
P•
Dis
tribu
si p
eran
ant
ar p
elak
u•
Prog
ram
sej
enis
yan
g se
dang
/aka
ndi
laks
anak
an
•D
ata
adm
inis
trasi
kel
urah
an/d
esa;
jum
lah
RT,
RW
, Dus
un, d
anse
baga
inya
•D
ata
pend
uduk
; jm
l pen
dudu
k, jm
lpe
ndud
uk m
iski
n m
enur
ut B
KKBN
(pra
-KS
& KS
-1),
pene
rima
zaka
t-fit
rah
dari
mes
jid s
etem
pat,
peng
angg
ur, p
erem
puan
, dsb
•D
ata
kesi
apan
mas
yara
kat,
duku
ngan
pera
ngka
t pem
erin
tah
dan
mas
yara
kat,
buda
ya p
artis
ipas
i, ds
b•
Dat
a ke
terli
bata
n da
lam
pro
gram
seje
nis
yang
ada
•D
ata
kond
isi l
ingk
unga
n, p
rasa
rana
,pe
rum
ahan
, dsb
.(Bah
an-b
ahan
ini
bagu
s un
tuk
sosi
alis
asi t
kt k
elur
ahan
)
•Ko
nsep
P2K
P &
renc
ana
pela
ksan
aann
ya•
Ren
cana
rinc
i pen
jadw
alan
keg
iata
nw
awan
cara
& d
ialo
g de
ngan
KK
mis
kin,
obs
erva
si la
pang
an, s
erta
rem
bug-
rem
bug
war
ga
•Kr
iteria
kad
er m
asya
raka
t•
Gen
der &
per
an p
erem
puan
dal
ampe
mba
ngun
an m
asya
raka
t (1/
3 da
rica
lon
Kade
r M
asya
raka
t seb
aikn
yape
rem
puan
)
•Kr
iteria
kad
er•
Daf
tar n
ama
kade
r den
gan
jum
lah
suar
a
TEM
PAT
SUB
STA
NSI
KERA
NGKA
WA
KTU
Sem
ua K
MW
Lura
h/ka
des,
toko
hm
asya
raka
t, pe
med
uli
Pera
ngka
t kel
urah
an/
desa
, Ket
ua R
T, R
W,
Kadu
s, to
koh
mas
yara
kat,
pem
edul
i
Pera
ngka
t kel
urah
an/
desa
, Ket
ua R
T, R
W,
Kadu
s, to
koh
mas
yara
kat
&pe
med
uli
Kant
or P
MU
Kant
or k
ecam
atan
Kant
or B
KKBN
&BP
S se
tem
pat,
kant
or k
elur
ahan
,se
rta w
awan
cara
deng
anm
asya
raka
t
Kant
or k
elur
ahan
Bala
i Kam
pung
,R
umah
War
ga,
dan
Bala
i Des
a/Ka
ntor
Kel
urah
anse
tem
pat
Papa
npe
ngum
uman
di
tem
pat-t
empa
tya
ng s
trate
gis
Sete
lah
KMW
-KM
WM
obili
sasi
di S
WK-
nya
Sete
lah
Loka
kary
atin
gkat
Kab
./Kot
a
Sete
lah
loka
kary
aor
ient
asi t
ingk
atke
cam
atan
dila
ksan
akan
&se
baik
nya
sebe
lum
sosi
alis
asi t
ingk
atke
lura
han/
desa
.
Sebe
lum
pel
aksa
naan
,se
baik
nya
Tim
Fasi
litat
or m
enga
da-
kan
foru
m s
ilatu
rahm
ist
akeh
olde
r tin
gkat
kelu
raha
n
Palin
g la
mba
t pek
anke
-2 s
etel
ah f
asili
tato
rdi
kel
urah
an. S
elur
uhre
mbu
g w
arga
kel
ura-
han
di k
ecam
atan
yan
gsa
ma
dila
kuka
n m
ak-
sim
al s
elam
a 15
har
i.
Sete
lah
rem
bug
war
gatin
gkat
kel
urah
an.
Beri
wak
tu 3
har
i bag
im
asya
raka
t un
tuk
mem
beri
mas
ukan
1 2 3 4 5 6
Tabe
l 3.1
Lan
gkah
-lang
kah
Pela
ksan
aan
Rem
bug
Kes
iapa
n M
asya
raka
t (R
KM
)
Pera
ngka
t kel
urah
an/
desa
, Ket
ua R
T, R
W,
Kadu
s, to
koh
mas
yara
kat
&pe
med
uli
39Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
Form
at R
KM-1
tela
h te
risi
leng
kap
dan
bena
rdi
sera
hkan
ke
KMW
bers
ama-
sam
a de
ngan
Form
at R
KM
-2 d
an F
orm
atR
KM-3
, den
gan
selu
ruh
lam
pira
n ya
ng d
ibut
uhka
nbi
la a
da
Ber
dasa
rkan
For
mat
RK
M-1
hing
ga F
orm
at R
KM-3
, KM
W&
Bapp
eda
mel
akuk
anko
ordi
nasi
gun
a m
emut
uska
npe
rmoh
onan
dar
im
asya
raka
t. H
asil
kepu
tusa
n pe
rtem
uan
ditu
angk
an d
alam
form
atR
KM-4
Kirim
kan
salin
an k
eput
usan
KMW
dan
Tim
Koo
rdin
asi
Kot
a/B
appe
da (F
orm
at R
KM
-4)
yan
g te
lah
dibu
at d
andi
tand
atan
gani
kep
ada
PMU
,da
n sa
linan
nya
kepa
da T
imKo
ordi
nasi
Pro
pins
i, Lu
rah/
Kade
s, P
JOK,
dan
dium
umka
n ke
pada
mas
yara
kat.
Kade
r-ka
der m
asya
raka
tte
rpili
h m
engi
kuti
pela
tihan
dasa
r dan
lanj
utan
tent
ang
P2KP
di m
asin
g-m
asin
gke
cam
atan
.
•M
enya
taka
n ke
siap
anm
asya
raka
t un
tuk
terli
bat
aktif
dlm
P2K
P•
Men
gaju
kan
perm
inta
an b
antu
ante
knik
ke
KMW
•M
enan
ggap
i sik
ap m
asya
raka
tte
rhad
ap P
2KP
•Pe
ngis
ian
Form
at R
KM-4
Info
rmas
i per
kem
bang
an p
roye
k
Peny
iapa
n ka
der t
eram
pil
LAN
GK
AH
-LA
NG
KA
HK
EGIA
TAN
NO.
TUJU
AN
PELA
K-
SAN
APE
SER
TA
Lura
h/Ka
des
Bapp
eda
Kota
/Kab
.
Koor
dina
tor
Kota
/Ka
b.da
riKM
W
Tim
Fasi
litat
orse
tem
pat
RKM
-1 P
erny
ataa
n ke
siap
anm
asya
raka
tR
KM-2
Daf
tar n
ama
calo
n Ka
der
Mas
yara
kat
RKM
-3 P
rofil
Kel
urah
an/D
esa
Ren
cana
tind
ak p
rose
s pe
ndam
ping
anke
mas
yara
kat
•B
antu
an T
ekni
s un
tuk
kelu
raha
nsa
sara
n•
Daf
tar
Kade
r-ka
der
Mas
yara
kat P
2KP
•Su
bsta
nsi P
2KP
•Te
knik
-tekn
ik p
enda
mpi
ngan
mas
yara
kat
TEM
PAT
SUB
STA
NSI
KERA
NGKA
WA
KTU
Pera
ngka
t des
a/ke
lura
han,
war
gam
asy
di t
kt R
T, R
W/
Dus
un
KMW
Para
cal
on K
ader
Mas
yara
kat
seke
cam
atan
Kant
orKo
ordi
nato
r Kot
a/Ka
b KM
W
Kant
or B
appe
da
Kant
or a
tau
tem
pat
yang
repr
esen
tatif
di
keca
mat
an ts
b
Mak
sim
al 1
har
ise
tela
h la
ngka
h 6
Mak
sim
al 3
har
ise
tela
h se
mua
form
at-
form
at R
KM d
iterim
aKM
W
Mak
sim
al 1
har
ise
tela
h la
ngka
h 9
atau
rapa
t KM
W d
enga
nBa
pped
a se
tem
pat.
Dila
ksan
akan
sek
itar
peka
n te
rakh
ir bu
lan
ke-1
, sel
ama
seki
tar 8
atau
10
har
i
7 8 9 10
Lanj
utan
tabe
l 3.1
Lan
gkah
-lang
kah
Pela
ksan
aan
Rem
bug
Kesi
apan
Mas
yara
kat (
RKM
)
40 Pedoman Teknis
Format RKM-1PERNYATAAN KESIAPAN WARGA DAN PERMOHONAN BANTUAN TEKNIS P2KP
Nomor : ………………………….- Desa/Kelurahan :- Kecamatan :- Kota/Kabupaten :- SWK :
Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :
Nama : ..............……………………......................Jabatan : Kepala Kelurahan ………………….…........
Kecamatan …………….................……….Kota/Kabupaten ..........…………………….
Setelah bermusyawarah dengan warga masyarakat, perwakilan warga RT, RW, tokoh masyarakat,perangkat kelurahan, serta terutama masyarakat Pra-KS/KS1 di wilayah kami untuk membahas hasil-hasil dari rembug warga di tingkat masyarakat, maka dengan ini kami bersepakat menyatakan kesiapanwarga masyarakat kelurahan untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan P2KP.
Kesiapan kami sekaligus juga kesediaan untuk memenuhi dan melaksanakan secara konsisten seluruhketentuan yang ditetapkan dalam P2KP, terutama dengan melibatkan masyarakat miskin, pengusulanrelawan sebagai kader masyarakat P2KP, serta mendukung proses tumbuhnya partisipasi masyarakatdan pemberdayaan masyarakat.
Sehubungan hal tersebut, agar dalam pelaksanaan P2KP di kelurahan kami sesuai dengan ketentuanyang ditetapkan, maka dengan ini kami mengajukan permohonan bantuan teknis untuk membantumempelancar kegiatan P2KP di Kelurahan kami.
Sebagai kelengkapan dari Kesiapan dan Pengajuan kami, bersama ini disertakan beberapa lampiranyang dibutuhkan.
Demikian, surat pernyataan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.
..........……………………. , ……………. 20...…
Saksi : Yang Menyatakan1. ……………………….. (Wakil Masyarakat Pra KS/KS1) Kepala Kelurahan,2. ……………………….. (Wakil warga BPD/Dekel/LPM/dll)3. ……………………….. (Wakil warga RT atau RW)4. ……………………….. (Wakil warga RT atau RW) .....………………..........5. ……………………….. (Wakil warga RT atau RW)6. ……………………….. (dst sesuai jumlah RT atau RW di kelurahan bersangkutan)
*) Format ini hanya contoh, terutama untuk masyarakat yang telah menyatakan kesiapannya.
41Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
Format RKM-2HASIL PEMILIHAN DAN USULAN KADER MASYARAKAT P2KP
- Desa/Kelurahan :- Kecamatan :- Kota/Kabupaten :
Pada jam/hari …………… tanggal .........../bulan ................../tahun ……… bertempat di……………………… telah dilakukan pertemuan tingkat Kelurahan untuk membahas kesiapanmasyarakat dan pemilihan Calon Kader Masyarakat Program P2KP yang dihadiri oleh …...orang.
Adapun hasil dari rekapitulasi perhitungan suara sesuai urutan peraihan jumlah suara adalah sebagaiberikut:
*) Format ini hanya contoh, dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setempat berkoordinasi dengan KMW
Saksi : Yang Menyatakan1. ……………………….. (Wakil Masyarakat Pra KS/KS1) Kepala Kelurahan,2. ……………………….. (Wakil warga BPD/Dekel/LPM/dll)3. ……………………….. (Wakil warga RT atau RW)4. ……………………….. (Wakil warga RT atau RW) .....………………..........5. ……………………….. (Wakil warga RT atau RW)6. ……………………….. (dst sesuai jumlah RT atau RW) Diketahui oleh,
.....................................Fasilitator
No. Nama JumlahSuara
Alamat L/P Pendidikan Usia Pekerjaan
42 Pedoman Teknis
Format RKM-3LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ULANG KONDISI DAN PROFIL KELURAHAN SASARAN
Nomor : .......................... (diisi oleh Tim Fasilitator)
- Desa/Kelurahan : ………………………- Kecamatan : ………………………- Kota/Kabupaten : ………………………- SWK : ………………………
Hasil pemeriksaan ulang dan masukan masyarakat mengenai pernyataan kesiapan yang dilakukanoleh masyarakat dan perangkat kelurahan pada tanggal .........../bulan ................../tahun ……… ,maka bersama ini disampaikan pertimbangan berupa data dan kondisi desa/kelurahan sasaran dengannama di atas sebagai berikut.
No. Data yang diperiksaPODES 2000 (P2KP) BKKBN Tahun …….. Kel. Tahun ……..
Data yang diperiksa
Jumlah penduduk
Jumlah penduduk wanita
Jumlah penganggur
Jumlah keluarga Pra KS dan KS 1
Jumlah keluarga sejahtera (non Pra/KS-1)
Jumlah RT
Jumlah RW
Jumlah Dusun
1
2
3
4
5
6
7
8
A. Statistik
No. Program Ya, Sedang Terlibat Ya, Pernah Terlibat.. Tidak Terlibat
Program Pengembangan Kecamatan (PPK)
Program penanggulangan kemiskinan
lainnya yang bersumber dari dana
Pemerintah Daerah (Sebutkan)
Lainnya …............. (sebutkan)
1
2
3
B. Keterlibatan sebagai Lokasi Sasaran Program Lain
43Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
No. Kondisi Siap Belum Siap
Kesiapan Masyarakat sebagai Pelaku Utama pelaksanaan P2KPDukungan Aparat Desa/Kelurahan dan Tokoh Masyarakatterhadap peran aktif masyarakat , terutama masyarakat miskinKesiapan Masyarakat Mengembangkan Keswadayaan danKemandiriannyaKesiapan Masyarakat dan Aparat Desa/ KelurahanMenumbuhkembangkan Proses Pembangunan PartisipatifKesiapan Masyarakat untuk melaksanakan P2KP sesuai denganproses , ketentuan , prinsip , dan nilai P2KP
12
3
4
5
C. Data Mengenai Kesiapan Masyarakat
No. Prasarana dan Sarana Kondisi (sebutkan lokasi &
data lainnya)
Jalan Desa/Kelurahan
Saluran Air Kotor
Saluran Air Hujan
Pengadaan Air Bersih
Jembatan
Perumahan
Lainnya
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
D. Data Mengenai Kondisi Lingkungan dan Permukiman
Masalah (sebutkan lokasi &
data lainnya)
Potensi (sebutkan lokasi &
data lainnya)
Berdasarkan hasil pemeriksaan ulang ini dan masukan-masukan dari masyarakat serta perangkat desa/kelurahan, maka diusulkan agar desa/kelurahan sasaran yang telah diperiksa ini (beri tanda silang padasalah satu pernyataan):• Tetap dijadikan desa/kelurahan penerima bantuan P2KP, karena memang memenuhi kriteria sebagai
lokasi sasaran P2KP dan masyarakat menyatakan kesiapannya• Tetap dijadikan desa/kelurahan penerima bantuan P2KP, dengan catatan dilakukan proses pemilihan
ulang kader-kader masyarakat agar sesuai dengan ketentuan P2KP.• Dibatalkan statusnya sebagai desa/kelurahan penerima bantuan karena masyarakat tidak siap untuk
melaksanakan P2KP.Demikian masukan untuk bahan pertimbangan dalam memutuskan penerimaan atau penolakan atassurat permohonan yang disampaikan oleh masyarakat melalui Kepala Desa/Lurah bersangkutan.
Tanggal ..............., bulan .............., tahun ...........
..........................................................Tim Fasilitator
*) Format ini hanya contoh, dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setempat berkoordinasi dengan KMW
44 Pedoman Teknis
Format RKM-4BERITA ACARA PEMBAHASAN KMW DAN TIM KOORDINASI
Berikut ini adalah berita acara Rapat KMW dan Tim Koordinasi Kota/Kabupaten untuk pembahasanSurat permohonan dan pengajuan Usulan:
No. Surat Permohonan : ...........................................................................Kelurahan/Desa : ...........................................................................Kecamatan : ...........................................................................Kota/Kabupaten : ...........................................................................SWK : ...........................................................................Tanggal Pembahasan : ...........................................................................
Berdasarkan Surat Pernyataan Kesiapan warga masyarakat, Permohonan bantuan teknis sertapengusulan kader-kader masyarakat yang disampaikan oleh Masyarakat beserta perangkat kelurahan/desa, maka KMW ........................................................... dan Tim Koordinasi Kota/Kabupaten....................................................... telah melakukan rapat pembahasan pada tanggal ............... danmemutuskan: (pilih salah satu)
• Menerima permohonan dan usulan yang tercantum di atas dengan pertimbangan:
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
• Menolak permohonan dan usulan yang tercantum di atas dengan pertimbangan:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Demikian keputusan ini kami buat dengan sesungguh-sungguhnya.
Tanggal ................................................
................................................ ...........................................................Pimpinan KMW Ketua Tim Koordinasi Kota/Kab.
*) Format ini hanya contoh, dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setempat berkoordinasi dengan KMW
45Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
3.3.2 Refleksi Kemiskinana) Pengertian
Refleksi Kemiskinan adalah suatu bentukpendalaman mengenai suatu topik dengan melibatkanmental, rasa dan karsa secara terstruktur untukmembangun kesadaran kritis peserta refleksi(masyarakat) mengenai kemiskinan dan kaitannyadengan pola perilaku dan pola pikir sehari-harimasyarakat setempat.
Kesadaran kritis ini penting sebelum akhirnyamasyarakat menyepakati bagaimana sebaiknyaP2KP dilaksanakan, serta menyepakati bagaimanamendorong keterlibatan masyarakat miskin dantermiskin bersama komponen masyarakat lainnyadalam memanfaatkan akses peluang yang ada diP2KP untuk mendukung penanggulangan kemiskinanyang akan mereka lakukan. Refleksi kemiskinan inidapat dilakukan dengan metoda DKT atau DPT ataukombinasi keduanya.
Refleksi Kemiskinan ini pada hakekatnya jugamerupakan upaya untuk melakukan penjajagansekaligus mengidentifikasi perkara-perkara (issue)kemiskinan di lokasi kelurahan sasaran berdasarkanpersepsi dan aspirasi dari masyarakat, khususnyamasyarakat miskin setempat. FGD Refleksikemiskinan ini pada hakekatnya mengandung duasisi; sisi pertama berorientasi pada upaya mendorongmasyarakat untuk terlibat aktif dalam merumuskankarakteristik dan persoalan kemiskinan yangdihadapinya, dan sisi kedua sebagai prosespembelajaran masyarakat untuk mampu menganalisisfaktor-faktor penyebab kemiskinannya serta peluangmengakses potensi untuk menanggulangi kemiskinanmelalui P2KP. Refleksi kemiskinan sekaligus jugasebagai orientasi awal bagi masyarakat untukmemahami bahwa P2KP bertumpu pada kondisikarakteristik kemiskinan di masing-masing wilayahsasaran.
Hal ini mutlak perlu dilakukan mengingat seringkaliterjadi berbagai proyek kemiskinan yang dilaksanakantidak mampu menyentuh langsung lapisan kelompokmasyarakat akar rumput, yakni masyarakat miskindan termiskin (kelompok masyarakat rentan) yangpada dasarnya disebabkan oleh model pendekatanstruktural dan formalitas, yang berasumsi bahwatokoh-tokoh masyarakat formal dinilai telahmerepresentasikan aspirasi, kepentingan dankebutuhan masyarakat miskin. Akibatnya aksesinformasi, keterlibatan dan kemanfaatan program-
program kemiskinan tersebut lebih banyak didominasioleh sekelompok kecil masyarakat di kelurahantersebut. Pada sisi lain, seringkali juga terjadi adanyaproyek kemiskinan yang hanya menjadi kegiatanmasyarakat miskin itu sendiri, tanpa atau kurangnyadukungan dari potensi segenap komponen masyarakatlainnya. Kedua kondisi demikian mengindikasikanmasih lemahnya gerakan masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.Berdasarkan pengalaman tersebut maka P2KPmenekankan perlunya Refleksi Kemiskinan sebelumkegiatan-kegiatan lainnya.
b) Ketentuan Dasar• Harus dilakukan oleh berbagai unsur masyarakat
dari berbagai lapisan sosial dan ekonomi, darirakyat jelata sampai dengan tokoh secara berke-lompok melalui suatu diskusi kelompok terarah(focus group discussion)
• Mengingat ini adalah suatu hasil refleksi masing-masing warga, maka dalam pelaksanaan RefleksiKemiskinan ini harus mampu menerima berbagaipendapat yang berbeda. Artinya perbedaan jangandiartikan bertentangan tetapi justeru salingmelengkapi
• Sebaiknya dimulai dengan kelompok-kelompokyang lebih homogen baru kemudian hasil kelompokhomogen dibawa dalam kelompok yang lebihheterogen
• Harus ada yang memandu agar tidakmenyimpang.
• Pemandu harus sudah mempersiapkanpertanyaan-pertanyaan kritis untuk membawadiskusi kelompok kearah yang ingin dicapai
(Untuk memahami lebih detail harap lihat BukuPetunjuk Teknis Pelaksana Fasilitator atau BukuPetunjuk Teknis Pelaksana Kader Masyarakat)
c) TujuanTujuan Refleksi Kemiskinan adalah:• Masyarakat mampu merumuskan tipologi dan
karakteristik kemiskinan yang ada di wilayahnya;• Masyarakat mampu mengidentifikasi faktor-faktor
penyebab kemiskinan sesuai dengan karakteristikkemiskinan yang ada di wilayahnya;
• Membuka akses bagi masyarakat miskin dantermiskin di kelurahan sasaran untuk terlibatdalam pelaksanaan P2KP sejak tahap awal;
• Mewujudkan "rasa memiliki" masyarakat miskin
46 Pedoman Teknis
dan "kepedulian" masyarakat lainnya terhadapupaya-upaya penanggulangan kemiskinan,termasuk P2KP;
• Mengidentifikasi aspirasi masyarakat, khususnyamasyarakat miskin, mengenai bagaimanasebaiknya P2KP dilaksanakan di kelurahannya;
• Tumbuhnya kesadaran masyarakat bahwa upayapenanggulangan kemiskinan harus dimulai dari dirisendiri melalui perubahan mental dan perilakuserta kerja keras; dan
• Internalisasi kesadaran bahwa masyarakatberdaya dan mandiri adalah kunci utamapenanggulangan kemiskinan.
d) Penanggung JawabPenanggung jawab kegiatan Refleksi Kemiskinanadalah Kader Masyarakat, yang difasilitasi olehTim Fasilitator.
e) Waktu PelaksanaanWaktu pelaksanaan kegiatan FGD RefleksiKemiskinan dalam P2KP adalah pada bulan ke-2setelah fasilitator dimobilisasi untukmelaksanakan P2KP di Kelurahan Sasaran.
f) Keluaran• Persepsi mengenai kemiskinan menurut versi
masyarakat setempat• Tipologi kemiskinan berdasarkan persepsi
masyarakat terpetakan
• Akar kemiskinan sesuai dengan tipologikemiskinan yang dirumuskan
• Hasil-hasil diskusi masyarakat berdasarkan bahandiskusi untuk Refleksi Kemiskinan
• Format RK-1 mengenai hasil refleksi kemiskinankelurahan setempat
g) Indikator Kinerja• Jumlah serangkaian FDG Refleksi kemiskinan
yang dilakukan;• Persentase keterlibatan masyarakat, utamanya
masyarakat miskin dan termiskin, dalamserangkaian FGD Refleksi kemiskinan;
• Persentase penduduk, terutama masyarakatmiskin dan termiskin, yang terlibat dalam FGDrefleksi Kemiskinan tingkat kelurahan;
• Kelengkapan dan Ketepatan pengisian Hasil FGDRefleksi kemiskinan yang ditulis pada Format RK-1; dan
• Persentase Masyarakat yang mampumengungkapkan aspirasinya mengenai upayapenanggulangan kemiskinan melalui pelaksanaanP2KP.
h) Langkah-LangkahLangkah-langkah kegiatan Refleksi Kemiskinandapat dilihat pada Tabel 3.2 Langkah-LangkahPelaksanaan FGD Refleksi Kemiskinan.
47Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
Pem
utak
hira
n da
ta-d
ata
kelu
arga
mis
kin
di lo
kasi
sasa
ran
mel
alui
rech
ecki
ngke
pada
mas
yara
kat
seca
rala
ngsu
ng, t
erut
ama
war
gaPr
a KS
& K
S1.
Pela
tihan
pra
ktek
FG
D d
anpe
latih
an p
rakt
ek te
ntan
gIn
form
asi s
erta
kom
unik
asi
bagi
kad
er-k
ader
mas
yara
kat
sete
mpa
t
Sele
ngga
raka
n se
rang
kaia
npe
rtem
uan
khus
us d
enga
nKe
luar
ga P
ra K
S da
n KS
1ya
ng te
rdat
a da
n la
kuka
nFG
D R
efle
ksi k
emis
kina
n.
Dila
ksan
akan
FG
D r
efle
ksi
Kem
iski
nan
tingk
at k
elur
ahan
untu
k m
emba
has
selu
ruh
hasi
l FG
D r
efle
ksi
kem
iski
nan
tingk
atm
asya
raka
t (R
T at
au R
W).
Has
il ru
mus
an ti
ngka
tke
lura
han
dise
barlu
aska
nke
pada
mas
yara
kat
sete
mpa
t ser
ta k
epad
abe
rbag
ai p
ihak
terk
ait,
khus
usny
a pe
rang
kat
kelu
raha
n se
tem
pat.
•D
iper
oleh
dat
a ke
luar
ga m
iski
nya
ng b
enar
-ben
ar a
kura
t pad
asa
at it
u•
Dip
erol
eh g
amba
ran
umum
pese
rta F
GD
ref
leks
i kem
iski
nan
Mem
perk
uat k
apas
itas
kade
r-ka
der
mas
yara
kat a
gar
mam
pum
ener
apka
n te
knik
-tekn
ik F
GD
,kh
usus
nya
Ref
leks
i kem
iski
nan,
info
rmas
i ser
ta k
omun
ikas
i
•Te
riden
tifik
asi p
erse
psi d
anas
pira
si m
asya
raka
t m
iski
nte
ntan
g ke
mis
kina
n da
n pr
oyek
kem
iski
nan
yang
per
nah
ada
•Tu
mbu
hnya
kes
adar
an k
ritis
untu
k m
eman
faat
kan
P2KP
seba
gai s
aran
a da
n m
omen
tum
war
ga u
ntuk
ber
sam
am
enan
ggul
angi
mas
alah
kem
iski
nann
ya
•M
enca
pai k
esep
akat
an u
ntuk
mem
prio
ritas
kan
mas
yara
kat
mis
kin,
ses
uai k
riter
ia y
ang
dise
paka
ti•
Kese
paka
tan
baga
iman
a P2
KPak
an d
ilaks
anak
an•
Peng
isia
n Fo
rmat
RK-
1
•M
enda
pat m
asuk
an d
ari
mas
yara
kat
sete
mpa
t•
Seba
gai b
ahan
pen
yusu
nan
pere
ncan
aan
kegi
atan
pena
nggu
lang
an k
emis
kina
n ol
ehm
asya
raka
t
LAN
GK
AH
-LA
NG
KA
HK
EGIA
TAN
NO.
TUJU
AN
PELA
K-
SAN
APE
SER
TA
Tim
Fasi
litat
orda
n Ka
der
Mas
yara
kat
KMW
dan
Tim
Fasi
litat
or
Kade
r-kad
erM
asya
raka
tdi
dam
ping
iFa
silit
ator
Fasi
litat
orda
nPe
rang
kat
Kelu
raha
n
Kade
r-kad
erM
asya
raka
tdi
bant
u ol
ehpe
rang
kat
kelu
raha
n
•D
ata-
data
aku
rat k
elom
pok
mas
yara
kat r
enta
n(m
iski
n da
n te
rmis
kin,
jom
po d
an la
in-la
in) d
ilo
kasi
sas
aran
seb
agai
cal
on p
eser
ta u
tam
a FG
Dre
fleks
i kem
iski
nan
•Ke
siap
an m
asya
raka
t, kh
usus
nya
kelo
mpo
km
asya
raka
t ren
tan
untu
k m
engi
kuti
jadw
al F
GD
refle
ksi k
emis
kina
n
•St
rate
gi, p
edom
an, d
an te
knik
-tekn
ik F
GD
umum
nya,
ser
ta F
GD
ref
leks
i kem
iski
nan
khus
usny
a.•
Tuju
an, s
trate
gi, m
etod
e da
n te
knik
kom
unik
asi
serta
info
rmas
i
•Kr
iteria
mis
kin
men
urut
per
seps
i pes
erta
FG
D•
Peny
ebab
terja
diny
a ke
mis
kina
n (d
i kel
urah
anpe
serta
)•
Kete
rliba
tan
mas
yara
kat m
iski
n pa
da p
roye
kke
mis
kina
n ya
ng p
erna
h ad
a se
belu
mny
a(u
ngka
pkan
ben
tuk
kete
rliba
tan
dan
urai
an a
lasa
nbi
la ti
dak
terli
bat)
•Ke
man
faat
an p
roye
k ke
mis
kina
n se
belu
mny
am
enur
ut a
spira
si m
asya
raka
t mis
kin
(ura
ikan
man
faat
nya
dan
urai
kan
alas
an b
ila ti
dak
berm
anfa
at)
•Ba
gaim
ana
seba
ikny
a Pr
ogra
m P
2KP
dila
ksan
akan
, aga
r dap
at m
elib
atka
n da
nbe
rman
faat
bag
i mas
yara
kat m
iski
n da
nm
asya
raka
t te
rmis
kin
sete
mpa
t
•Ka
rake
teris
tik s
erta
krit
eria
kem
iski
nan
•Be
ntuk
-ben
tuk
dan
renc
ana
kete
rliba
tan
aktif
serta
kem
anfa
atan
P2K
P ba
gi m
asya
raka
tm
iski
n se
tem
pat.
•Ke
sepa
kata
n-ke
sepa
kata
n la
in y
ang
akan
men
jadi
land
asan
pel
aksa
naan
P2K
P di
kel
urah
anbe
rsan
gkut
an.
•Tr
ansp
aran
si d
an a
kunt
abili
tas
dala
m p
enet
apan
krite
ria m
asya
raka
t m
iski
n ya
ng d
isep
akat
i ser
take
sepa
kata
n da
sar b
agai
man
a se
baik
nya
P2KP
akan
dila
ksan
akan
•Ka
rakt
eris
tik d
an p
rofil
kem
iski
nan
serta
kese
paka
tan-
kese
paka
tan
men
jadi
bah
an d
alam
men
yusu
n R
enca
na P
rogr
am P
enan
ggul
anga
nKe
mis
kina
n (P
rona
ngki
s)
TEM
PAT
SUB
STA
NSI
KERA
NGKA
WA
KTU
Mas
yara
kat,
khus
usny
a w
arga
Pra
KS d
an K
S1
Kade
r-kad
erm
asya
raka
t
Mas
yara
kat,
khus
usny
a w
arga
Pra
KS d
an K
S1ya
ng te
lah
terd
ata
Mas
yara
kat,
Kade
rM
asya
raka
t, da
nko
mpo
nen
mas
yara
kat
lain
nya
Mas
yara
kat d
i lok
asi
sasa
ran
Kelu
raha
nsa
sara
n
Di m
asin
g-m
asin
gke
lura
han
Selu
ruh
RT
atau
RW
di
kelu
raha
nsa
sara
n
Kant
or a
tau
bala
ipe
rtem
uan
kelu
raha
n
Kelu
raha
nsa
sara
n
Bers
amaa
nde
ngan
lang
kah
kesi
apan
mas
yara
kat
Awal
bul
an k
e-2
sete
lah
fasi
litat
ordi
mob
ilisa
si d
anse
belu
m F
GD
refle
ksi
kem
is-
kina
n di
laks
anak
an
Min
ggu
ke-2
hing
ga k
e-3
pada
bula
n ya
ng s
ama
Mak
sim
al 3
har
ise
tela
h se
luru
hFG
D R
efle
ksi
Kem
iski
nan
tingk
atR
T at
au R
Wdi
laku
kan
Dih
arap
kan
1 at
au2
hari
sete
lah
pela
ksan
aan
FGD
kelu
raha
n
1 2 3 4 5
Tabe
l 3.2
Lan
gkah
-Lan
gkah
Pel
aksa
naan
FG
D R
efle
ksi K
emis
kina
n
48 Pedoman Teknis
Format RK-1HASIL FGD REFLEKSI KEMISKINAN
- Desa/Kelurahan : ………………………- Kecamatan : ………………………- Kota/Kabupaten : ………………………- SWK : ………………………
Berikut ini adalah hasil FGD Refleksi Kemiskinan yang diselenggarakan oleh masyarakat sertaperangkat kelurahan pada hari …………… tanggal ……… bulan ........……tahun ………....... pukul………… bertempat di………… yang dihadiri oleh ………… peserta (terlampir).
*) Format ini hanya contoh, dapat disesuaikan dengan kebutuhan setempat serta perlu dilengkapi uraian deskriptif.
Saksi : Yang Menyatakan1. ……………………….. (Wakil Masyarakat Pra KS/KS1) Kepala Kelurahan,2. ……………………….. (Wakil Perangkat Kelurahan/Desa)3. ……………………….. (Wakil BPD/Dekel/LPM/dll)4. ……………………….. (Kader Masyarakat)5. ……………………….. (Wakil warga RT atau RW) .....………………..........6. ……………………….. (Wakil warga RT atau RW)7. ……………………….. (dst sesuai jumlah RT atau RW) Diketahui oleh,
.....................................Fasilitator
Demikian hasil FGD Refleksi kemiskinan ini dibuat untuk dijadikan dasar pertimbangan dan landasanutama dalam pelaksanaan P2KP di wilayah kami.
No. Uraian tentangkemiskinan
Uraian profilkemiskinan
setempat menurutmasyarakat
(penyebab, ciri, dll)
Penilaian MasyarakatTerhadap Program
Kemiskinan sebelumnya
Aspirasi dan Harapan Masyarakatterhadap Pelaksanaan P2KP di
Kelurahannya
Keterlibatanmasyarakat
miskin
Kemanfaatanbagi masya-rakat miskin
Kriteriamasyarakat
miskin
Keterlibatanmasyarakat
miskin
Kemanfaatanbagi masya-rakat miskin
49Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
3.3.3 Pemetaan Swadaya (PS)a) Pengertian
Berbagai program penanggulangan kemiskinanyang pernah ada sering berupaya untukmenempatkan masyarakat sebagai pelaku utama.Sayangnya, sebagian besar pada pelaksanaannyaterjebak dengan pendekatan formalitas partisipasi,dimana rancangan dan proses kegiatan yangdikembangkan di masyarakat lebih banyakdirencanakan serta diarahkan pihak luar atau setidak-tidaknya lebih didominasi elite-elite masyarakatsetempat.
Pendekatan partisipasi formal seperti itu seringkaliterlampau diwarnai oleh persepsi pihak luar, sehinggahasilnya seringkali tidak relevan dengan karakteristikmasyarakat dan nilai terapannya menjadi sangatkurang. Dengan sendirinya, rancangan programseperti demikian tidak menyentuh kebutuhan-kebutuhan yang sesungguhnya dirasakanmasyarakat. Selain itu, juga tidak mendukung adanyaproses pembelajaran masyarakat dalam pengkajianmasalah dan kebutuhan, perencanaan sertapengorganisasian. Artinya, prakarsa selalu datangdari "luar" dan keterampilannya pun tetap dimiliki oleh"orang luar", sehingga kurang menjamin keberlanjutanserta kelestarian program tersebut. Wajar apabilakemudian dukungan masyarakat terhadap programseperti itu akan semu atau bahkan relatif minim danpartisipasi mereka pun pada umumnya didominasioleh elite-elite lokal.
Oleh karena itu, pada pelaksanaan P2KP akandikembangkan pendekatan yang lebih memungkinkanmasyarakat dapat dilibatkan secara berarti dalamkeseluruhan proses/daur program, yaitu dari mulaikajian masalah/kebutuhan, perencanaan.pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasiprogram. Pendekatan yang dimaksud disebut denganpenilaian kebutuhan masyarakat, melalui PemetaanSwadaya.
Jadi "pemetaan swadaya" adalah prosespartisipatif yang dilakukan masyarakat untuk menilaiserta merumuskan sendiri berbagai persoalan yangdihadapinya dan potensi yang dimiliki sehinggatumbuh kebutuhan nyata (riil) untuk menanggulangiberbagai persoalan tersebut utamanya kemiskinan,dengan berbasis pada kekayaan informasi kualitatifyang bersifat lokal, seperti persepsi dan pengetahuantradisional masyarakat setempat. Intinya,masyarakat didorong untuk mampu mengidentifikasi"kebutuhan nyata ", dan bukan hanya sekedar "daftarkeinginan" mereka.
Pemetaan Swadaya dalam P2KP ditempatkansebagai alat untuk mendorong 'perubahan sosial/transformasi sosial' agar masyarakat lebih mampuuntuk menganalisis keadaannya sendiri (tidak terjebakhanya pada "daftar keinginan"), kemudian memikirkan
apa yang bisa dilakukan untuk memperbaikikeadaannya serta mengembangkan potensi danketerampilan mereka untuk meningkatkankesejahteraan mereka. Tegasnya, PemetaanSwadaya berorientasi pada perubahan perilakumasyarakat agar lebih kuat dan mandiri serta mengertihak-hak dan kewajiban mereka.
Arah perubahan perilaku masyarakat dalam P2KPjuga bermakna 'pembebasan diri' bagi masyarakatuntuk mampu mengaktualisasikan dirinya dalampemecahan-pemecahan masalah di sekelilingnya,atau Partisipasi Mandiri. Melalui partisipasi mandiri,akan memungkinkan masyarakat menggunakansumber daya manusia dan sumber daya alam, dengancara memotivasi dan menggerakkan mereka untukmenggenggam kehidupan dan harapan merekaditangannya sendiri.
b) Ketentuan DasarAgar pelaksanaan Pemetaan Swadaya benar-
benar dapat dilakukan oleh masyarakat sehinggaterjadi proses pembebasan maka pada prinsipnyaPemetaan Swadaya harus dilakukan denganmempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;• Bersifat praktis artinya mudah dilakukan atau
mengandung unsur-unsur pekerjaan yang sudahbiasa dilakukan
• Sederhana atau tidak rumit (complicated) danbertele-tele
• Rancangan dan proses pelaksanaannyamengunakan banyak visualisasi yang mudahditangkap
• Dilaksanakan di tingkat komunitas yangmenghadapi persoalan yang sama seprti misalnyadi tingkat kampung/kelurahan dengan sarana-sarana seadanya, dengan harapan bahwamasyarakat dapat memahaminya dan padaakhirnya dapat melakukan sendiri dengandukungan "pihak luar" yang minimal.
• Keterlibatan masyarakat dalam PemetaanSwadaya dimaksudkan untuk memungkinkanpermasalahan yang dikaji didasarkan sudutpandang masyarakat sendiri, sehingga alternatifpemecahan masalahnya akan mempertimbang-kan potensi, sumberdaya serta kepentingan-kepentingan lokal.
• Pendekatan Pemetaan Swadaya seperti di atasdiharapkan lebih menjamin kesesuaian programdengan kebutuhan masyarakat dan terutamamemungkinkan pengalihan/transfer ketrampilanpemetaan, analisa serta perencanaan kepadamasyarakat. Artinya, masyarakat mampu menjadipelaku pengembangan alternatif pemecahanmasalah dan bukan sekedar konsumenpemecahan masalah yang dikembangkan olehpihak luar. Sehingga ketergantungan masyarakat
50 Pedoman Teknis
kepada pihak "luar" dalam prakarsa danpengambilan keputusan serta perumusan pro-gram, secara bertahap bisa dikurangi.
c) Tujuan Pemetaan SwadayaPada prinsipnya tujuan utama dari Pemetaan
Swadaya atau penjajagan kebutuhan nyata olehmasyarakat adalah memfasilitasi masyarakat untukbelajar agar mampu membudayakan perilakukemandirian dan bertumpu pada potensi diri dalammenangapi berbagai persoalan termasuk dalammenanggulangi kemiskinan.
Secara khusus, tujuan dari Pemetaan Swadayaadalah :• Meningkatkan kesadaran masyarakat akan
kondisi dan persoalan yang mereka hadapi• Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk
menemukan akar persoalan dari perkara yangdihadapi dan potensi yang dimiliki sertamerumuskan kebutuhan nyata mereka;
• Meningkatkan kemampuan masyarakat dalammerumuskan dan mempertimbangkan pemilihanalternatif-alternatif pemecahan yang dianggap pa-ling dapat menjawab persoalan masyarakat,sesuai sumber daya yang ada termasuk sumberdaya manusia yang dimiliki;
• Mendorong masyarakat merumuskan rencanapenanggulangan kemiskinan dari, untuk dan olehmasyarakat dan pemanfaatan efektif P2KPberdasarkan prioritas persoalan, potensi dankebutuhan nyata yang ada; dan
• Mendorong terwujudnya gerakan masyarakatdalam penanggulangan kemiskinan.
d) Penanggung JawabPenanggungjawab pelaksanaan pemetaan
swadaya untuk pertama kalinya dalam masa proyekP2KP adalah Kader Masyarakat bersama-samadengan Tim Pemetaan Swadaya, yang difasilitasi olehTim Fasilitator. Anggota-anggota tim pemetaanswadaya dipilih langsung oleh masyarakat, agarpemetaan swadaya dapat melibatkan segenap lapisanmasyarakat dan juga sebagai upaya pengkondisianmasyarakat untuk proses pembentukan BKM, melaluipemetaan potensi-potensi relawan yang ada diwilayahnya.
Penanggung jawab pelaksanaan PemetaanSwadaya untuk tahap atau tahun-tahun berikutnyaadalah Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yangdifasilitasi oleh kader-kader masyarakat, agar agendaPemetaan Swadaya menjadi kegiatan mandirimasyarakat dan bisa dilaksanakan secara rutinsetelah P2KP berakhir. Oleh karena itu, untuk tahapberikutnya, Tim Pemetaan swadaya dilegitimasimelalui Surat Keputusan Rapat Anggota BKM danditembuskan ke Kepala Kelurahan serta diumumkansecara terbuka kepada masyarakat.
e) Waktu PelaksanaanPelaksanaan Pemetaan Swadaya untuk tahap
pertama dilakukan pada saat pelaksanaan P2KP dikelurahan sasaran, yakni sekitar bulan ketiga setelahfasilitator dimobilisasi di lapangan. Artinya,Pemetaan Swadaya P2KP dilakukan masyarakatsetelah proses kegiatan FGD refleksi kemiskinan.
Selanjutnya Pemetaan Swadaya minimaldilakukan satu tahun sekali oleh BKM bersamamasyarakat sebagai langkah awal sebelum prosesperencanaan kegiatan masyarakat untuk tahunberikutnya. Sesuai kesepakatan masyarakat, BKMdapat melaksanakan Pemetaan Swadaya lebih darisatu kali dalam satu tahun, baik untuk kepentinganmemonitoring maupun mengevaluasi kegiatan.
f) Keluaran• Peta dan profil keluarga miskin (untuk
menetapkan kriteria dan daftar keluarga miskinpenerima P2KP)
• Peta dan profil potensi SDM yang dipercaya dan"relawan" (untuk menetapkan kriteria serta daftarmasyarakat yang dinilai dipercaya, ikhlas, danmemiliki komitmen tinggi dalam pengabdianmasyarakat)
• Peta dan profil persoalan dan potensi setempat(sosial, ekonomi, lingkungan termasuk prasarana,sarana dan perumahan)
• Peta dan profil lembaga yang ada (potensi dankendalanya) untuk menangani P2KP.
• Peta dan profil "kebutuhan nyata masyarakat"dalam penanggulangan kemiskinan
g) Indikator Kinerja• Jumlah anggota Tim Pemetaan Swadaya yang
aktif• Jumlah wanita serta masyarakat miskin yang
menjadi anggota Tim Pemetaan Swadaya• Jumlah masyarakat yang terlibat dalam proses
pemetaan swadaya dan atau pembahasan hasilpemetaan
• Ketepatan hasil Pemetaan Swadaya• Jumlah masyarakat miskin, wanita dan kelompok
rentan lainnya yang aktif menyuarakan aspirasidan memberikan masukan dalam pemetaanswadaya
• Pelatihan Pemetaan Swadaya dilaksanakansecara tepat oleh KMW dan diikuti oleh minimal90% anggota Tim Pemetaan Swadaya dan KaderMasyarakat
h) Langkah-langkah Pelaksanaan PemetaanSwadayaLangkah-langkah kegiatan Pemetaan Swadayadapat dilihat pada Tabel 3.3 Pedoman Langkah-langkah Pelaksanaan Pemetaan Swadaya.
51Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
Laku
kan
pem
iliha
n ut
usan
-utu
san
dari
setia
p R
T at
au R
W y
ang
akan
men
jadi
ang
gota
TPS
. Has
il pe
mi-
lihan
dire
kap
di ti
ngka
t kel
urah
anun
tuk
dite
tapk
an d
i rem
bug
war
ga.
Pel
atih
an p
rakt
ek p
emet
aan
swad
aya
oleh
KM
W/T
im fa
silit
ator
.
Peng
galia
n in
form
asi o
leh
TPS
mel
alui
kun
jung
an in
divi
du k
ew
arga
, per
tem
uan
info
rmal
, aris
anat
au re
mbu
g w
arga
di l
okas
i-lok
asi
terb
uka
dan
non
form
al. F
asili
tato
rda
n Ka
der M
asya
raka
tm
enda
mpi
ngi T
PS u
ntuk
men
erap
kan
tekn
ik-te
knik
ses
uai
kebu
tuha
n (b
ila d
enga
n PR
A, d
apat
mem
akai
tekn
ik p
emet
aan,
dia
gram
ven,
tra
nsec
t, dl
l).
Adak
an re
mbu
g w
arga
di t
ingk
at R
Tat
au R
W d
enga
n m
engu
ndan
gse
luru
h w
arga
yan
g te
rliba
t dal
ampe
met
aan
swad
aya
mau
pun
mas
yara
kat l
uas
lain
nya
di R
T at
auR
W
Adak
an re
mbu
g w
arga
yan
gm
engu
ndan
g se
mua
wak
il R
T/R
W,
TPS,
toko
h m
asya
raka
t, pe
rang
kat
lura
h/de
sa u
ntuk
mel
akuk
an F
GD
mem
baha
s ha
sil-h
asil
pem
etaa
nsw
aday
a da
ri R
T/R
W
Has
il ru
mus
an p
emet
aan
kem
iski
nan
tingk
at k
elur
ahan
dise
barlu
aska
n ke
mas
yara
kat
sete
mpa
t ser
ta k
epad
a pi
hak-
piha
kte
rkai
t la
inny
a.
•TP
S be
rang
gota
kan
dari
selu
ruh
loka
si R
T/R
W y
ang
ada
di k
elur
ahan
•TP
S di
pilih
lang
sung
war
ga
Mas
yara
kat (
TPS
dan
kade
r)m
emah
ami s
erta
sia
pm
elak
sana
kan
tekn
ik-te
knik
pem
etaa
n sw
aday
a
Orie
ntas
i tuj
uan
tidak
pad
afo
rmal
itas
pene
rapa
n te
knik
pem
etaa
n, ta
pi p
ada
upay
am
enum
buhk
an k
eber
ania
nm
asya
raka
t aga
r da
pat m
eng-
ungk
apka
n pe
ndap
at d
anas
pira
siny
a at
as is
u se
rtain
form
asi y
ang
dibu
tuhk
an.
•D
ata-
data
info
rmal
yan
g di
gali
dari
mas
yara
kat d
ibah
asbe
rsam
a de
ngan
kom
pone
nm
asya
raka
t la
inny
a di
RT
atau
RW
•M
enye
paka
ti H
asil
Pem
etaa
nSw
aday
a Ti
ngka
t RT
atau
RW
•M
endo
rong
mas
yara
kat
mer
umus
kan
renc
ana
pena
nggu
lang
an k
emis
kina
nm
elal
ui P
2KP
berd
asar
kan
prio
ritas
per
soal
an, p
oten
sida
n ke
butu
han
rill y
ang
ada,
•Pe
ngis
ian
Form
at P
S-2
sam
pai d
enga
n Fo
rmat
PS-
5
•M
embe
ri ke
sem
pata
n ke
mas
yara
kat
untu
k m
asuk
anda
n sa
ran.
•D
ilaku
kan
peny
empu
rnaa
nbi
la a
da m
asuk
an m
asya
raka
tya
ng d
apat
dia
kom
odas
i ser
tadi
sepa
kati
bers
ama.
LAN
GK
AH
-LA
NG
KA
HK
EGIA
TAN
NO.
TUJU
AN
PELA
K-
SAN
APE
SER
TA
Tim
Fasi
litat
orda
n Ka
der
Mas
yara
kat
KMW
dan
Tim
Fasi
litat
or
Tim
Pem
eta-
an s
wad
aya
dan
kade
rm
asya
raka
t
Kade
r dan
Peng
urus
RT/
RW
set
empa
t
TPS
&pe
rang
kat
Kelu
raha
n
TPS,
Lur
ah,
dan
Kade
rM
asya
raka
t
•Kr
iteria
Utu
san
dan
Angg
ota
TPS
•D
afta
r N
ama
Angg
ota
TPS
•Ko
mpo
sisi
jeni
s ke
lam
in d
an a
sal u
tusa
n (R
Tat
au R
W)
•Pe
ngis
ian
Form
at P
S-1.
•Ko
nsep
das
ar d
an te
knik
pem
etaa
n sw
aday
a•
Peny
epak
atan
jadw
al, p
emba
gian
tuga
s da
nte
knis
pel
aksa
naan
pem
etaa
n sw
aday
a.•
Ren
cana
tekn
is d
an ja
dwal
diin
form
asik
an k
em
asya
raka
t, m
inim
al 3
har
i seb
elum
nya.
Info
rmas
i yan
g di
gali
dari
mas
yara
kat
seca
rala
ngsu
ng a
dala
h se
baga
iman
a di
tam
pilk
an p
ada
Tabe
l PM
PD-4
Mat
riks
Pem
etaa
n Sw
aday
a
a.Pe
ta &
Pro
fil K
emis
kina
nb.
Peta
& P
rofil
Rel
awan
dan
SD
Mc.
Peta
dan
Pro
fil M
asal
ah s
erta
Pot
ensi
Eko
nom
id.
Peta
dan
Pro
fil M
asal
ah s
erta
Pot
ensi
Ling
kung
an d
an P
erm
ukim
ane.
Peta
& P
rofil
Kel
emba
gaan
Mas
yara
kat
f.Pe
ta &
Pro
fil K
ebut
uhan
Mas
yara
kat
a. P
eta
dan
prof
il m
asal
ah s
erta
pot
ensi
mas
yara
kat k
elur
ahan
b. P
riorit
as k
ebut
uhan
riil
mas
yara
kat k
elur
ahan
a.Fo
rmat
PS-
2: P
eta
dan
Prof
il Ke
luar
ga M
iski
nb.
Form
at P
S-3:
Pet
a &
Prof
il R
elaw
an d
an S
DM
c.Fo
rmat
PS-
4: P
eta
dan
Prof
il M
asal
ah s
erta
Pote
nsi W
ilaya
hd.
Form
at P
S-5:
Prio
ritas
Mas
alah
, Pot
ensi
dan
Kebu
tuha
n M
asya
raka
te.
Rum
usan
has
il pe
met
aan
swad
aya
dipa
ham
im
asya
raka
t unt
uk d
igun
akan
seb
agai
bah
anpe
nyus
unan
Ren
cana
Pro
gram
pen
angg
ulan
gan
Kem
iski
nan
(Pro
nang
kis)
TEM
PAT
SUB
STA
NSI
KERA
NGKA
WA
KTU
Mas
yara
kat
TPS
dan
kade
rm
asya
raka
t
Mas
yara
kat
Mas
yara
kat,
peng
urus
RT/
RW
, Kad
er, T
imPe
met
aan
swad
aya,
Mas
yara
kat &
pera
ngka
tKe
lura
han
Mas
yara
kat &
pera
ngka
tKe
lura
han
Selu
ruh
RT
atau
RW
di
Kelu
raha
nsa
sara
n
Kelu
raha
nsa
sara
n at
auka
ntor
KM
W
Kelu
raha
nsa
sara
n
RT
atau
RW
di
kelu
raha
nsa
sara
n
Bala
i des
aat
au te
mpa
tla
inya
yan
gdi
sepa
kati
mas
yara
kat
Kelu
raha
nsa
sara
n
Sete
lah
FGD
Ref
leks
i Kem
iski
nan
mas
yara
kat
Dila
ksan
akan
sela
ma
1 ha
ri pa
dabu
lan
ke-3
Dila
ksan
akan
pad
am
ingg
u ke
-1 s
/d k
e-2
pada
bul
an k
e-3
sete
lah
fasi
litat
ordi
mob
ilisa
si, a
tau
mak
sim
al 3
har
ise
tela
h pe
latih
anpe
met
aan
swad
aya
Palin
g la
mba
t 3 h
ari
sete
lah
lang
kah
ke-
3, y
akni
pen
ggal
ian
info
rmas
i sec
ara
lang
sung
ber
sam
am
asya
raka
t te
lah
terla
ksan
a
Mak
sim
al 3
har
ise
tela
h se
luru
hpr
oses
Pem
etaa
nSw
aday
a di
ting
kat
RT/
RW
dila
kuka
n
Min
ggu
ke-4
Bul
anke
-3 s
etel
ah fa
si-
litat
or d
imob
ilisa
si,
atau
mak
sim
al 1
-2ha
ri se
tela
h R
embu
gw
arga
ting
kat
kelu
raha
nm
emba
has
hasi
l-ha
sil p
emet
aan
swad
aya
1 2 3 4 5 6
Tabe
l 3.3
Ped
oman
Lan
gkah
-Lan
gkah
Pel
aksa
naan
Pem
etaa
n Sw
aday
a (P
S)
TPS
= Ti
m P
emet
aan
Swad
aya
52 Pedoman Teknis
Peta dan Profil Keluarga Miskin
Peta dan Profil Potensi Relawan danSumber Daya Manusia
Peta dan Profil Masalah serta PotensiEkonomi Masyarakat
Peta dan Profil Masalah serta PotensiLingkungan Permukiman
Peta dan Profil Masalah serta PotensiSosial dan Budaya
Peta dan Profil KelembagaanSetempat
Peta dan Profil Kebutuhan Masyarakat
KARAKTERISTIK INFORMASINO.
a. Kantung-kantung kemiskinan di tiap dusun dan di tingkat kelurahanb. Karakteristik kemiskinan (penyebab kemiskinan)c. Profil rumah tangga miskin (pola pendapatan dan pola belanja, asal-
usul)d. Demografi masyarakat miskin (jumlah KK miskin, usia, pendidikan,
gender, dll)e. Keterlibatan dan/atau penerima manfaat dalam program-program
kemiskinan sebelumnya
a. Orang-orang yang dipercaya serta dianggap paling jujur olehmasyarakat
b. Figur-figur relawan, ikhlas (tanpa pamrih) dan memiliki kepedulianserta empati tinggi terhadap perbaikan nasib masyarakat miskin
c. Pemuda dan perempuan yang aktif serta memiliki komitmen kemasyarakat tertinggal
d. Figur-figur pemimpin formal dan pemimpin informal masyarakate. Berpotensi Keahlianf . Berkemampuan ekonomi dan lain-lain
a. Akses Usaha (pengusaha, pabrik, lokasi, bahan baju, pemasarandan lain-lain)
b. Akses modalc. Kelembagaan ekonomi dan keuangan, dll
a. Prasarana dan Sarana Dasarb. Perumahan
a. Gizi dan kesehatanb. Nilai-nilai lokalc. Masalah sosial
a. Organisasi Masyarakat, pemuda, perempuan ,dllb. Organisasi sosial dan keagamaanc. Organisasi kepemerintahan lokald. Norma-norma lokal (tradisi, kebiasaan, kepercayaan ,dll)
a. Prioritas Masalah Mendesak ditanganib. Peluang-peluang yang ada
URAIAN
Tabel 3.4 Matriks Pemetaan Swadaya (PS)
1
2
3
4
5
6
7
53Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
Format PS-1PEMBENTUKAN TIM PEMETAAN SWADAYA
- Desa/Kelurahan : ………………………- Kecamatan : ………………………- Kota/Kabupaten : ………………………- SWK : ………………………
Berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan peserta dalam Pertemuan Pembentukan TimPemetaan Swadaya , maka bersama ini ditetapkan pembentukan Tim Pemetaan Swadaya untukKelurahan ……………………… pada hari/tanggal ………… pukul ……… dengan daftar anggotasebagai berikut:
*) Format ini hanya contoh, dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setempat berkoordinasi dengan KMW
Rapat pembentukan Tim Pemetaan Swadaya juga telah membahas dan mengesahkan keputusan-keputusan sebagai berikut:1. .......................................................................................................................................2. .......................................................................................................................................3. .......................................................................................................................................4. .......................................................................................................................................5. .......................................................................................................................................
Beserta berita acara ini juga dilampirkan risalah/notulensi pertemuan, daftar hadir peserta pertemuan,dan lampiran lain yang diperlukan.
Demikian berita acara ini dibuat bagi pihak-pihak yang berkepentingan
Tanggal .........................................
......................................... ......................................... .....................................Fasilitator Wakil Aparat Kelurahan Pimpinan Pertemuan
No. Nama AlamatL/P PekerjaanUsia
Jumlah
SuaraJabatan
Identitas
*) Bentuk dan tampilan tabel dapat disesuaikan sesuai kebutuhan
54 Pedoman Teknis
Format PS-2PETA DAN PROFIL KELUARGA MISKIN
- Desa/Kelurahan : ………………………- Kecamatan : ………………………- Kota/Kabupaten : ………………………- SWK : ………………………
Berikut ini adalah Peta dan Profil Keluarga Miskin berdasarkan Pembahasan hasil Pemetaan Swadayayang diselenggarakan oleh masyarakat, Tim Pemetaan Swadaya serta Perangkat Kelurahan padahari……………. tanggal ……….. pukul …… bertempat di ……………. yang dihadiri oleh……………. peserta (terlampir).
*) Format ini hanya contoh, dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setempat berkoordinasi dengan KMW
Demikian Peta dan Profil Keluarga Miskin ini dibuat untuk dijadikan dasar pertimbangan dalampelaksanaan P2KP di kelurahan/desa kami, khususnya bagi sasaran utama P2KP, proses perencanaanprogram kemiskinan (Pronangkis), pembentukan KSM dan lain-lainnya.
*) Bentuk dan tampilan tabel disesuaikan dengan kebutuhan serta dilengkapi dengan peta & uraian deskriptif
No. Nama-namaKeluarga
Pra KS dan KS1
LokasiTempat Tinggal
(Dusun)
Profil dan Karaketeristik Keluarga Pra KS dan KS1
Jumlahtanggungan
keluarga
PekerjaanKepala RT &Pendamping
Pendidikan KondisiRumahTinggal
Keterlibatan &penerima manfaatprogram sejenis
sebelumnya
Saksi :1. ……………………….. (Tim Pemetaan Swadaya) Diketahui oleh,2. ……………………….. (Kader Masyarakat)3. ……………………….. (Wakil BPD/Dekel/LPM/dll)4. ……………………….. (Wakil Masyarakat Pra KS/KS1)5. ……………………….. (Wakil warga RT atau RW) .....………………..........6. ……………………….. (dst sesuai jumlah RT atau RW) Kepala Kelurahan,
.....................................Fasilitator
55Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
Format PS-3PETA DAN PROFIL RELAWAN SERTA SUMBER DAYA MANUSIA
- Desa/Kelurahan : ………………………- Kecamatan : ………………………- Kota/Kabupaten : ………………………- SWK : ………………………
Berikut ini adalah Peta dan Profil Relawan serta Potensi Sumber Daya Manusia berdasarkanPembahasan hasil Pemetaan Swadaya yang diselenggarakan oleh masyarakat, Tim Pemetaan Swadayadan perangkat kelurahan pada hari……………. tanggal ……….. pukul …… bertempat di …………….yang dihadiri oleh ……………. peserta (terlampir).
*) Format ini hanya contoh, dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setempat berkoordinasi dengan KMW
Demikian Peta dan Profil Relawan serta Potensi Sumber Daya Manusia ini dibuat untuk dijadikandasar pertimbangan dalam pelaksanaan P2KP di kelurahan kami, khususnya bagi proses pemilihananggota BKM, pengelola UPK dan pemilihan pengurus serta anggota KSM.
*) Bentuk dan tampilan tabel disesuaikan dengan kebutuhan serta dilengkapi dengan peta & uraian deskriptif
No. Nama-namaRelawan dan
PotensiSumber Daya
Manusia
LokasiTempat Tinggal
(Dusun)
Profil dan Karaketeristik Relawan serta Sumber Daya Manusia
Figur-figur yangdapat dipercaya,
jujur & ikhlas
Figur-figurpemuda dan
perempuan yangaktif serta mobilitas
tinggi
Tokoh-tokohformal masyarakat
(perangkat,lembaga dll)
Tokoh-tokohinformal
masyarakat
Figur-figurberkemampuanekonomi atauberkeahlian
Saksi :1. ……………………….. (Wakil Kader Masyarakat) Diketahui oleh,2. ……………………….. (Tim Pemetaan Swadaya)3. ……………………….. (Wakil Masyarakat Pra KS/KS1)4. ……………………….. (Wakil BPD/Dekel/LPM/dll)5. ……………………….. (Wakil warga RT atau RW) .....………………..........6. ……………………….. (dst sesuai jumlah RT atau RW) Kepala Kelurahan,
.....................................Fasilitator
56 Pedoman Teknis
Format PS-4PETA DAN PROFIL MASALAH SERTA POTENSI WILAYAH
- Desa/Kelurahan : ………………………- Kecamatan : ………………………- Kota/Kabupaten : ………………………- SWK : ………………………
Berikut ini adalah Peta dan Profil Masalah serta Potensi Wilayah berdasarkan Pembahasan hasilPemetaan Swadaya yang diselenggarakan oleh masyarakat, Tim Pemetaan Swadaya dan perangkatkelurahan pada hari……………. tanggal ……….. pukul …… bertempat di ……………. yang dihadirioleh ……………. peserta (terlampir).
*) Format ini hanya contoh, dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setempat berkoordinasi dengan KMW
Demikian Peta dan Profil Masalah serta Potensi Wilayah ini dibuat untuk dijadikan dasar pertimbangandalam pelaksanaan P2KP di kelurahan kami, khususnya bagi proses penyusunan rencana programpenanggulangan kemiskinan (Pronangkis) maupun dalam proses pengusulan kegiatan P2KP.
*) Bentuk dan tampilan tabel disesuaikan dengan kebutuhan serta dilengkapi dengan peta & uraian deskriptif
No. Prioritas UraianPotensi dan
Masalah Wilayah
LokasiTempat Tinggal
(Dusun)
Profil dan Karaketeristik Potensi dan Masalah
Prasarana dan saranadasar permukimanserta perumahan
Akses usaha, aksesmodal dan lembagaekonomi/ keuangan
Kesehatan,pendidikan dan
sosial
Kelembagaan danOrganisasiMasyarakat
Yang Menyatakan:1. ……………………….. (Wakil Masyarakat PraKS/KS1) Diketahui oleh,2. ……………………….. (Kader Masyarakat)2. ……………………….. (Tim Pemetaan Swadaya)3. ……………………….. (Wakil Masyarakat Pra KS/KS1)4. ……………………….. (Wakil BPD/Dekel/LPM/dll)5. ……………………….. (Wakil warga RT atau RW) .....………………..........6. ……………………….. (dst sesuai jumlah RT atau RW) Kepala Kelurahan,
.....................................Fasilitator
57Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
Format PS-5 PRIORITAS MASALAH, POTENSI DAN KEBUTUHAN MASYARAKAT
- Desa/Kelurahan : ………………………- Kecamatan : ………………………- Kota/Kabupaten : ………………………- SWK : ………………………
Berdasarkan kesepakatan peserta dalam diskusi mengenai pembahasan hasil pemetaan swadayadi tingkat kelurahan pada pada hari……………. tanggal ……….. pukul …… maka bersama iniditetapkan dan disahkan daftar prioritas masalah, potensi dan kebutuhan masyarakat sebagai berikut:
*) Format ini hanya contoh, dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setempat berkoordinasi dengan KMW
Beserta daftar prioritas Masalah, Potensi dan Kebutuhan masyarakat ini juga dilampirkan risalah/notulensi pertemuan, daftar hadir peserta pertemuan, Peta Kemiskinan serta Profil wilayah yangdirumuskan masyarakat dan lampiran lainnya.
Demikian Daftar Prioritas ini dibuat untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam pelaksanaan P2KPdi kelurahan kami, khususnya bagi proses penyusunan rencana program penanggulangan kemiskinan(Pronangkis), pengusulan kegiatan P2KP dan kegiatan lainnya.
Tanggal ………………………..
……………………….. ……………………….. .……….………………..Fasilitator Wakil Tim Pemetaan Swadaya Pimpinan Pertemuan
……………………….. ……………………….. .……….………………..Perwakilan Peserta Perwakilan Peserta Kepala Lurah/Desa
*) Bentuk dan tampilan tabel disesuaikan dengan kebutuhan serta dilengkapi dengan peta & uraian deskriptif
No. Lokasi(RT/RW/ Dusun)
Jenis kebutuhan(permukiman,perumahan,
ekonomi, sosial,kesehatan dll)
Uraian Prioritas Masyarakat
Masalah Potensi Kebutuhan
Jangkauanketerlibatan &kemanfaatan
bagimasyarakat
miskin
58 Pedoman Teknis
3.3.4 Pengorganisasian Masyarakat danPembentukan Badan KeswadayaanMasyarakat
a) PengertianPengorganisasian Masyarakat merupakan proses
partisipatif warga masyarakat kelurahan sasaranuntuk memilih dan memutuskan sendiri perlu tidaknyaberorganisasi untuk menangani persoalan kemiskinansecara sistematik di kelurahan mereka. Bilamasyarakat menganggap perlu berorganisasi agardapat bertindak secara terorganisasi dan sistematikmaka masyarakat kelurahan tersebut dapatmembentuk organisasi masyarakat warga, baik dalambentuk paguyuban atau perhimpunan danmemutuskan lembaga pimpinan kolektif yang akanmemimpin organisasi masyarakat warga tersebutyang bertindak atas nama organisasi masyarakatwarga tersebut terhadap pihak-pihak di dalam dan diluar komunitas tersebut. Dalam kasus P2KP lembagapimpinan kolektif ini secara generik diberi nama BKM(Badan Keswadayaan Masyarakat).
b) Ketentuan dasarBila masyarakat menganggap perlu membangun
organisasi sebagai wadah perjuangan, makamasyarakat dapat membentuk organisasi masyarakatwarga.
Ciri utama organisasi masyarakat warga adalah :• Adanya kesetaraan dimana komunitas terbentuk
sebagai himpunan warga yang setara di suatukelurahan
• Tiap anggota atau warga berhimpun secaraproaktif, yaitu telah mempertimbangkan berbagaiaspek sebelum bertindak, karena adanya ikatankesamaan (common bond), seperti kepentingan,persoalan, tujuan, dsb.
• Tiap anggota atau warga berhimpun secara sukarela dan bukan karena terpaksa atau adanyapaksaan
• Membangun semangat saling percaya• Bekerja sama dalam kemitraan• Secara damai memperjuangkan berbagai hal
termasuk dalam hal ini menanggulangi kemiskinan• Selalu bersikap menghargai keragaman dan hak
azasi manusia sebagai dasar membangun sinergi• Menjunjung nilai-nilai demokrasi dalam setiap
keputusan yang diambil dan secara intensifmelakukan musyawarah
• Selalu mempertahankan otonomi atau kemerde-kaan dari berbagai pengaruh kepentingan.
• Mampu bekerja secara mandiri
Posisi organisasi masyarakat warga :• Di luar institusi pemerintah• Di luar institusi militer• Di luar institusi agama
• Di luar institusi pekerjaan atau usaha• Di luar institusi keluarga
Untuk memimpin organisasi masyarakat wargatersebut maka dibentuklah lembaga pimpinan kolektifterdiri dari 11 s/d 17 orang anggota yang dalam halini secara generik diberi nama BKM (BadanKeswadayaan Masyarakat). Anggota BKM ini dipilihsecara rahasia, tanpa calon dan tanpa kampanye(secara rinci pemilihan anggota BKM lihat BukuPegangan Pelaku BKM).
Sebagai lembaga pimpinan kolektif masyarakat,BKM hanya dapat dibangun dan dibubarkan ataskesepakatan serta keputusan dari segenap lapisanwarga masyarakat di Kelurahan tersebut. Hal inidimaksudkan agar BKM benar-benar dimiliki olehmasyarakat, dan tidak dimiliki oleh sekelompokorang atau sekelompok unsur/ perwakilan masyarakatatau bahkan pihak-pihak di luar masyarakat.
Kepada BKM tersebut, selanjutnya dipercayamengendalikan pengelolaan dana abadi P2KP dandana-dana lain yang dipercayakan kepada merekasecara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Danatersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untukmembiayai kegiatan-kegiatan penanggulangankemiskinan, yang diputuskan oleh masyarakat sendirimelalui rembug warga, baik dalam bentuk pinjamanbergulir maupun stimulan atas keswadayaanmasyarakat (hibah) untuk kegiatan yang bermanfaatlangsung bagi masyarakat. Keberadaan BKM inimerupakan prasyarat bagi pelaksanaan P2KP dikelurahan sasaran.
Kedudukan serta hubungan BKM denganperangkat kelurahan dan organisasi masyarakat for-mal lainnya di tingkat kelurahan tidak bersifatstruktural formal, melainkan hubungan yang bersifatkoordinatif, fungsional dan komplementer atau salingmelengkapi serta mendukung satu sama lain.
c) Tujuan• Masyarakat sadar perlunya berorganisasi dalam
menanggulangi kemiskinan yang bersifat multidimensi yang menjadi musuh bersama
• Masyarakat memahami dan mampu merumuskankriteria, dan karakteristik organisasi masyarakatwarga yang benar-benar mencerminkankedaulatan rakyat
• Masyarakat mampu memilih pemimpinmasyarakat secara rahasia, tanpa pencalonan dankampanye untuk duduk sebagai anggota BKM;
• Lembaga pimpinan kolektif (BKM) organisasimasyarakat warga terbentuk
• Keberlanjutan (sustainability) P2KP di tingkatmasyarakat, baik dari segi kelembagaan, kegiatan
kegiatan, maupun dana terjadi.
59Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
d) Penanggung jawabPenanggung jawab pengorganisasian masyarakatadalah Tim Fasilitator
e) Waktu pelaksanaanPelaksanaan kegiatan pengorganisasian
masyarakat di kelurahan sasaran adalah langkah awalproses penyadaran masyarakat terhadap eksistensidan kondisi mereka sehingga tumbuh niat untukbangkit dan secara terorganisasi menangulangikemiskinan di kelurahan masing-masing.
Pembentukan BKM hanya dapat dilakukanmasyarakat setelah diselesaikannya kegiatanpemetaan swadaya di kelurahan bersangkutan.
Proses pemilihan dan penyegaran kembalianggota BKM sekurang-kurangnya dilaksanakan satutahun sekali.
f) Keluaran• Masyarakat terorganisasi dan sepakat tentang
bentuk organisasi masyarakat warga• Organisasi masyarakat warga terbentuk dan
disepakati oleh warga, baik yang merupakan hasilmembangun organisasi baru atau revitalisasiorganisasi yang ada.
• Lembaga pimpinan kolektif masyarakat warga(BKM) terbentuk dengan susunan anggotanyasesuai Pedoman P2KP.
• AD/ART BKM telah dibahas dan disepakati
masyarakat secara partisipatif.• Legalisasi organisasi masyarakat warga
(pencatatan ke notaris)• Format BKM-1 hingga Format BKM-6 dan
lampirannya
g) Indikator Kinerja• Jumlah penduduk kelurahan yang memilih anggota
BKM dalam proses pemilihan tingkat akhir (tingkatkelurahan)
• Jumlah penduduk yang terlibat dalam pertemuan-pertemuan FGD Institusi Masyarakat,pembahasan AD/ART dan pemilihan anggota BKMsejak tingkat RT atau RW hingga di tingkatkelurahan
• Jumlah organisasi masyarakat warga terbentukdan yang telah dilegalisasi dalam bentukpaguyuban atau perhimpunan atau perkumpulan
• Ketepatan dan kesesuaian pengisian FormatBKM-1 hingga Format BKM-6
• Jumlah wanita dan warga miskin yang menjadianggota BKM;
h) Langkah-langkah pengorganisasianmasyarakatLangkah-langkah pengorganisasian masyarakatdapat dilihat pada Tabel 3.5 Langkah-langkahPengorganisasian Masyarakat dan PembentukanBKM.
60 Pedoman Teknis
Dila
kuka
n se
rang
kaia
n FG
DIn
stitu
si M
asya
raka
t, de
ngan
mel
ibat
kan
mas
yara
kat
luas
, un
tuk
mer
umus
kan
kara
kter
istik
dan
ciri
orga
nisa
si m
asya
raka
t war
ga y
ang
bena
r-ben
ar m
ampu
mem
perju
angk
an s
uara
,ke
pent
inga
n da
n ke
butu
han
mas
yara
kat
mis
kin.
Pros
es p
enga
mat
an d
an p
enila
ian
bers
ama
terh
adap
keb
erad
aan
lem
baga
-lem
baga
yan
g ad
a (L
KMD
,BP
D, L
PM, L
SM d
ll).
Berd
asar
kan
peng
amat
an d
an p
enila
ian
ters
ebut
,Se
lanj
utny
a W
arga
mas
yara
kat
kelu
raha
n m
emut
uska
n un
tuk
mem
ampu
kan
& m
empe
rkua
tor
gani
sasi
yan
g ad
a at
aum
embe
ntuk
org
anis
asi b
aru
deng
anm
emili
h pi
mpi
nan
kole
ktif
seba
gai
"BKM
".
Laku
kan
pend
ekat
an k
epad
a pa
rato
koh
mas
yara
kat,
baik
for
mal
(mis
alny
a : L
urah
, ket
ua B
PD,
Kepa
la D
usun
, RT/
RW
), m
aupu
nin
form
al (
sepe
rti: p
emuk
a ag
ama,
pem
uda,
toko
h w
anita
, mas
yara
kat
Pra
KS/K
S1, g
uru,
der
maw
an).
Apab
ila k
eput
usan
mas
yara
kat
adal
ah m
embe
ntuk
bar
u BK
M,
mak
a ad
akan
per
tem
uan
bers
ama
selu
ruh
wak
il-w
akil
mas
yara
kat d
ari
RT/
RW
, kad
er, T
im P
emet
aan
Swad
aya,
toko
h m
asya
raka
t dan
pera
ngka
t kel
urah
an s
etem
pat
untu
k m
enyu
sun
pani
tiape
mbe
ntuk
an B
KM, m
enet
apka
nja
dwal
ser
ta m
ekan
ism
epe
mbe
ntuk
an B
KM
•M
asya
raka
t mem
aham
isu
bsta
nsi o
rgan
isas
im
asya
raka
t w
arga
, te
rmas
ukka
rakt
eris
tik,
ciri
dan
krite
riany
a
•Pe
ngis
ian
Form
at B
KM-1
Ada
n Fo
rmat
BKM
-1B,
seb
agai
sara
na p
rose
s pe
nila
ian
lem
baga
-lem
baga
yan
g ad
aol
eh m
asya
raka
t se
tem
pat.
•Pe
ngis
ian
Form
at B
KM-2
untu
k ke
putu
san
war
gate
ntan
g pe
mam
puan
ata
upe
mili
han
pim
pina
n ko
lekt
ifor
gani
sasi
bar
u se
baga
i BKM
•Pe
rang
kat p
emer
inta
h da
nto
koh
mas
yara
kat
form
alpa
ham
sub
stan
si "B
KM" d
anm
endu
kung
asp
irasi
ser
take
putu
san
war
ga te
ntan
gpe
mbe
ntuk
an a
tau
pem
ampu
-an
kel
emba
gaan
mas
yara
kat
•M
enye
paka
ti re
ncan
a ja
dwal
"pem
bent
ukan
BKM
" ata
u "p
e-m
ampu
an le
mba
ga y
ang
ada"
sesu
ai k
eput
usan
war
ga.
War
ga m
enye
paka
ti:•
Pani
tia p
embe
ntuk
an B
KM,
jum
lah
wak
il ut
usan
unt
ukm
asin
g-m
asin
g R
T/R
Wda
lam
rapa
t pem
bent
ukan
BKM
di t
ingk
at k
elur
ahan
•M
ekan
ism
e pe
mili
han
wak
ilut
usan
apa
kah
dim
ulai
dar
itin
gkat
RT
atau
RW
ata
ula
ngsu
ng d
i tin
gkat
kel
urah
an.
•Ja
dwal
keg
iata
n re
mbu
g m
a-sy
arak
at d
i tia
p R
T at
au R
Wgu
na m
emili
h w
akil
utus
anm
asin
g-m
asin
g, p
emba
hasa
ndr
aft A
D/A
RT
BKM
, dll.
LAN
GK
AH
-LA
NG
KA
HK
EGIA
TAN
NO.
TUJU
AN
PELA
K-
SAN
APE
SER
TA
Kade
rnM
asya
raka
tdi
fasi
litas
iol
eh T
imFa
silit
ator
Fasi
litat
orda
n Ka
der
Mas
y.
Kade
rm
asya
raka
tdi
fasi
litas
iol
eh T
imFa
silit
ator
Kade
rm
asya
raka
tdi
fasi
litas
iol
eh T
imFa
silit
ator
Fasi
litat
orda
n di
bant
uKa
der
Mas
yara
kat
•Be
ntuk
org
anis
asi m
asya
raka
t yan
g be
nar-
bena
rm
ence
rmin
kan
keda
ulat
an r
akya
t•
Krite
ria o
rgan
isas
i mas
yara
kat y
ang
dibu
tuhk
anm
asya
raka
t dan
coc
ok u
ntuk
men
anga
ni P
2KP
(inkl
usif,
par
tisip
atif,
aku
ntab
el,
aspi
ratif
&m
enga
kar)
•C
iri-c
iri, s
ifat d
an k
riter
ia le
mba
ga y
ang
sesu
aide
ngan
BKM
, khu
susn
ya y
ang
berk
aita
n de
ngan
:ke
luas
an p
ener
imaa
n m
asya
raka
t (ak
sept
able
),ap
akah
ber
tum
pu p
ada
mas
yara
kat a
tau
tidak
,pe
ngam
bila
n ke
putu
san
kole
ktif,
tran
spar
an,
dem
okra
tis,
akun
tabi
litas
, pa
rtisi
patif
dan
peni
laia
n be
rfung
si a
tau
tidak
nya
lem
baga
itu.
•Le
mba
ga y
ang
mem
enuh
i per
syar
atan
di a
tas
dapa
t difu
ngsi
kan
seba
gai B
KM.
Seba
likny
a bi
latid
ak, p
erlu
dib
entu
k le
mba
ga b
aru
atau
mem
ilih
lem
baga
lain
yan
g ad
a
•H
akek
at o
rgan
isas
i mas
yara
kat w
arga
•M
akna
stra
tegi
s ke
bera
daan
BKM
dal
am P
2KP.
•Pe
njel
asan
asp
irasi
mas
yara
kat p
ada
hasi
lpe
met
aan
swad
aya
men
gena
i kel
emba
gaan
mas
yara
kat
•R
enca
na T
inda
k “p
embe
ntuk
an b
km” a
tau
“pem
ampu
an le
mba
ga y
ang
ada
seba
gai b
km”,
sesu
ai k
eput
usan
mas
yara
kat.
1.Pe
njel
asan
pen
tingn
ya B
KM d
alam
hal
sbb
:a.
Mer
upak
an w
adah
bag
i mas
yara
kat d
alam
men
yam
paik
an p
enda
pat m
erek
ab.
Wad
ah m
empe
rjuan
gkan
kep
entin
gan
war
gam
iski
nc.
Peng
elol
aan
kebe
rlanj
utan
P2K
Pd.
Seba
gai p
rasy
arat
ters
alur
nya
dana
ban
tuan
P2KP
e.Ke
bers
amaa
n2. P
enje
lasa
n pr
insi
p da
nm
ekan
ism
e pe
mbe
ntuk
an B
KM
TEM
PAT
SUB
STA
NSI
KERA
NGKA
WA
KTU
Mas
yara
kat
Mas
yara
kat
Pera
ngka
tke
lura
han
dan
toko
h-to
koh
mas
yara
kat
Mas
yara
kat
dan
pera
ngka
tke
lura
han
Selu
ruh
loka
sike
lura
han
sasa
ran
Selu
ruh
loka
sike
lura
han
sasa
ran
Bala
iKe
lura
han
atau
tem
pat l
ain
Rua
ngpe
rtem
uan
yang
mem
adai
dan
netra
l di
kelu
raha
n itu
.
Rum
ah w
arga
,se
kola
h,la
pang
an,
mas
jid d
ante
mpa
t lai
nya
ng n
etra
l
Min
ggu
ke 1
-3bu
lan
ke-4
set
elah
fasi
litat
ordi
mob
ilisa
si a
tau
sete
lah
pela
ksan
aan
P2KP
di k
elur
ahan
ters
ebut
.
Bers
amaa
n dg
n FG
DIn
stitu
si M
asya
raka
t.Ka
ji pr
ofil
kele
mba
gaan
dar
iha
sil P
emet
aan
Swad
aya
bers
ama
mas
yara
kat
Akhi
r min
ggu
ke-3
bula
n ke
-4 s
etel
ahfa
silit
ator
dim
obili
sasi
Min
ggu
ke-4
bul
anke
-4
1 2 3 4
Tabe
l 3.5
Lan
gkah
-Lan
gkah
Pen
gorg
anis
asia
n M
asya
raka
t dan
Pem
bent
ukan
BK
M
61Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
Mas
yara
kat d
i tin
gkat
RT
atau
RW
men
gada
kan
perte
mua
n d
enga
nm
elib
atka
n se
gena
p ko
mpo
nen
mas
yara
kat u
ntuk
mem
ilih
wak
ilut
usan
mer
eka
dala
m ra
pat
pem
bent
ukan
BKM
di t
ingk
atke
lura
han.
Pes
erta
per
tem
uan
tingk
at R
T at
au R
W te
rseb
utdi
hara
pkan
dap
at m
embu
kake
sem
pata
n lu
as b
agi k
eter
libat
anpe
rem
puan
dan
mas
yara
kat
mis
kin.
Sela
njut
nya,
laku
kan
Rap
atPe
mbe
ntuk
an B
KM d
i tin
gkat
kelu
raha
n de
ngan
dih
adiri
sel
uruh
wak
il-w
akil
utus
an d
ari R
T at
au R
Wya
ng te
rpili
h, y
ang
seka
ligus
seba
gai p
eser
ta R
apat
. Jum
lah
pese
rta R
apat
pem
bent
ukan
dan
pem
iliha
n an
ggot
a BK
M d
i tin
gkat
kelu
raha
n m
inim
al s
ebes
ar 2
% d
ari
jum
lah
pend
uduk
dew
asa
dike
lura
han
ters
ebut
.
•Ke
sepa
kata
n kr
iteria
wak
ilut
usan
dar
i mas
ing-
mas
ing
RT/
RW
•Pe
mili
han
dan
pene
tapa
nw
akil
utus
an d
ari m
asin
g-m
asin
g R
T/R
W•
Aspi
rasi
dan
mas
ukan
terh
adap
dra
ft AD
/AR
T BK
M.
•Ke
sepa
kata
n kr
iteria
ang
gota
BKM
•Pe
mili
han
dan
pene
tapa
nan
ggot
a BK
M (F
orm
at B
KM-3
)•
Pene
tapa
n AD
/AR
T BK
M.
•Pe
mbe
ntuk
an N
ama
BKM
•Pe
nges
ahan
pen
guru
s ha
rian
BKM
& p
enge
lola
UPK
ole
hR
apat
Ang
gota
BKM
•H
asil
rapa
t pem
bent
ukan
ditu
angk
an d
alam
For
mat
BKM
-4 d
an L
ampi
ran
Form
atB
KM-4
ser
ta d
iser
ahka
n ke
fasi
litat
or
LAN
GK
AH
-LA
NG
KA
HK
EGIA
TAN
NO.
TUJU
AN
PELA
K-
SAN
APE
SER
TA
Fasi
litat
orda
n di
bant
uKa
der
Mas
yara
kat
BKM
, kad
erm
asya
raka
t &
Pani
tiape
mbe
ntuk
anBK
M
•FG
D/d
isku
si r
efle
ktif
tent
ang
Krite
ria P
emim
pin
yang
dib
utuh
kan
mas
yara
kat.
•Se
paka
ti kr
iteria
wak
il ut
usan
yan
g ak
andi
pilih
nya
deng
an b
erpe
dom
an p
ada
nila
i-nila
ike
man
usia
an d
an n
ilai-n
ilai k
emas
yara
kata
n.In
gatk
an b
ahw
a ni
lai-n
ilai t
erse
but d
apat
dim
iliki
baik
ole
h la
ki-la
ki m
aupu
n pe
rem
puan
, tua
ata
um
uda,
kay
a at
au m
iski
n, b
erpe
ndid
ikan
ata
utid
ak d
ll.•
Gun
akan
has
il pe
met
aan
swad
aya
beru
pa P
eta
dan
Prof
il R
elaw
an s
erta
SD
M d
ari R
T at
au R
Wbe
rsan
gkut
an s
ebag
ai b
ahan
refe
rens
im
asya
raka
t.•
Seca
ra r
ahas
ia, m
asya
raka
t men
ulis
kan
5-7
nam
a or
ang
yang
din
ilai p
alin
g m
emen
uhi k
riter
iaya
ng d
isep
akat
i.•
Laku
kan
perh
itung
an s
uara
dan
teta
pkan
daf
tar
suar
a te
rban
yak
hing
ga m
enca
pai k
uota
jum
lah
wak
il ut
usan
dar
i RT
atau
RW
ber
sang
kuta
n.H
asil
pem
iliha
n di
sera
hkan
ke
Pani
tia p
emili
han
dan
kade
r m
asya
raka
t.•
Perlu
diin
gat,
Pros
es p
emili
han
dila
kuka
n se
cara
lang
sung
, rah
asia
, ter
tulis
, juj
ur d
an p
artis
ipat
if.Ta
npa
ada
pros
es p
enca
lona
n at
au k
ampa
nye
dan
reka
yasa
dar
i sia
papu
n.•
Pem
baha
san
Dra
ft AD
/AR
T BK
M
•M
emba
has
krite
ria a
nggo
ta B
KM b
erda
sark
anni
lai-n
ilai k
eman
usia
an d
an k
emas
yara
kata
n.G
unak
an P
eta,
Pro
fil R
elaw
an, S
DM
, mau
pun
krite
ria y
ang
diru
mus
kan
di R
T/R
W s
ebag
aire
fere
nsi.
•Pe
mili
han
angg
ota-
angg
ota
BKM
dila
kuka
nse
cara
lang
sung
, rah
asia
, ter
tulis
, juj
ur d
anpa
rtisi
patif
. Tan
pa a
da p
enca
lona
n di
ri at
aupu
nka
mpa
nye
dan
reka
yasa
dar
i pih
ak m
anap
un.
•H
anya
wak
il-w
akil
utus
an R
T at
au R
W y
ang
tela
h di
pilih
mas
yara
kat y
ang
mem
iliki
hak
sua
raD
alam
hal
ini p
eser
ta ra
pat m
enul
iska
n be
bera
pana
ma
yang
dip
ilihn
ya (d
ianj
urka
n 5-
7 na
ma)
yan
gdi
angg
ap m
emen
uhi k
riter
ia y
ang
dise
paka
tibe
rsam
a.•
Nam
a-na
ma
yang
mem
pero
leh
suar
a te
rban
yak
hing
ga m
enca
pai j
umla
h an
ggot
a BK
M y
ang
dise
paka
ti, d
iteta
pkan
seb
agai
ang
gota
BKM
di
kelu
raha
n be
rsan
gkut
an. J
umla
h an
ggot
a BK
Mha
rus
ganj
il un
tuk
mem
udah
kan
peng
ambi
lan
kepu
tusa
n.
TEM
PAT
SUB
STA
NSI
KERA
NGKA
WA
KTU
Mas
yara
kat,
pera
ngka
t RT
atau
RW
dan
Pani
tiaPe
mbe
ntuk
anBK
M
Wak
il-w
akil
utus
an d
ari R
T/R
W y
ang
terp
ilih.
Keha
dira
n pi
hak-
piha
k la
in d
i lua
rw
akil
utus
an te
r-se
but p
ada
Ra-
pat P
embe
ntuk
anBK
M h
anya
seba
gai p
enin
jau
dan
mer
eka
tak
puny
a ha
k su
ara
Rum
ah w
arga
,se
kola
h,m
asjid
dan
tem
pat l
ain
yang
net
ral
Min
ggu
ke-1
s/d
min
ggu
ke-2
bul
anke
-5 s
etel
ah ra
pat
pene
tapa
n ja
dwal
dan
mek
anis
me
pem
iliha
n di
ata
s
Min
ggu
ke-3
bul
anke
-5, s
etel
ah p
rose
spe
mili
han
wak
ilut
usan
rapa
tpe
mbe
ntuk
an B
KM d
ise
mua
RT
atau
RW
tela
h te
rlaks
ana
5 6
Lanj
utan
Tab
el 3
.5 L
angk
ah-L
angk
ah P
engo
rgan
isas
ian
Mas
yara
kat d
an P
embe
ntuk
an B
KM
62 Pedoman Teknis
Peny
ebar
luas
an h
asil-
hasi
lke
putu
san
rapa
t pem
bent
ukan
BKM
kepa
da s
elur
uh la
pisa
n m
asya
raka
tda
n pi
hak
terk
ait l
ainn
ya
Dal
am h
al m
asya
raka
t set
empa
tm
emut
uska
n un
tuk
mem
fung
sika
nda
n m
emam
puka
n le
mba
ga y
ang
tela
h ad
a se
baga
i BKM
, fas
ilita
tor
serta
kad
er m
asya
raka
t aka
nm
emfa
silit
asi m
asya
raka
t un
tuk
men
empu
h la
ngka
h 5
hing
gala
ngka
h 7
di a
tas,
den
gan
foku
spa
da re
stru
ktur
isas
i kea
nggo
taan
,ke
lem
baga
an d
an o
rgan
isas
i aga
rse
suai
den
gan
krite
ria B
KM d
alam
P2KP
Unt
uk m
enila
i BKM
yan
g te
rben
tuk
apak
ah m
empu
nyai
pot
ensi
unt
ukbe
rkem
bang
ata
u tid
ak, l
akuk
anpe
nila
ian
sete
lah
BKM
terb
entu
kda
n se
cara
rutin
set
iap
3 bu
lan
seka
li
•M
embe
ri m
asya
raka
tke
lura
han
men
yam
paik
ansa
ran
dan
mas
ukan
terh
adap
kepu
tusa
n te
rseb
ut.
•M
enye
mpu
rnak
an h
asil-
hasi
lR
apat
pem
bent
ukan
BKM
,be
rdas
arka
n m
asuk
an d
ansa
ran
mas
yara
kat
yang
dite
rima
•Ke
angg
otaa
n, s
trukt
ur,
orga
nisa
si, p
eran
dan
fung
sile
mba
ga y
ang
ada
dapa
tm
emen
uhi k
riter
ia s
ebag
aiBK
M P
2KP
•Pe
nila
ian
BKM
den
gan
sara
nM
odel
Pen
ilaia
n Fo
rmat
BKM
-5A
dan
For
mat
BKM
-5B
•H
asil
peni
laia
n di
tuan
gkan
di
Form
at B
KM-6
.
LAN
GK
AH
-LA
NG
KA
HK
EGIA
TAN
NO.
TUJU
AN
PELA
K-
SAN
APE
SER
TA
BKM
, kad
erm
asya
raka
tda
n Pa
nitia
pem
bent
ukan
BKM
Fasi
litat
orda
n Ka
der
Fasi
litat
orda
n Ka
der
•H
asil
perh
itung
an s
uara
pem
iliha
n an
ggot
a BK
Mtk
t Kel
urah
an d
ituan
gkan
dal
am F
orm
at B
KM-3
.•
Angg
ota-
angg
ota
BKM
kem
udia
n m
enga
daka
nR
apat
Ang
gota
unt
uk P
emili
han
Peng
urus
BKM
dan
Peng
elol
a U
PK, d
enga
n ke
tent
uan
dan
mek
anis
me
yang
sam
a; la
ngsu
ng, r
ahas
ia, t
anpa
penc
alon
an d
an k
ampa
nye
•Kh
usus
unt
uk p
enge
lola
UPK
, sel
ain
dapa
tdi
perc
aya,
juga
har
us o
rang
yan
g pr
ofes
iona
lat
au s
etid
akny
a di
angg
ap m
ampu
men
gelo
lake
uang
an d
an p
embu
kuan
.•
Has
il pe
mili
han
disa
mpa
ikan
ke
selu
ruh
pese
rtaR
apat
Pem
bent
ukan
BKM
pad
a sa
at it
u pu
la.
•D
afta
r Nam
a An
ggot
a BK
M te
rpili
h•
Daf
tar N
ama
Peng
urus
Har
ian
BKM
dan
UPK
•AD
/AR
T BK
M
•Ap
akah
ang
gota
-ang
gota
dar
i lem
baga
ters
ebut
tela
h di
pilih
mel
alui
pro
ses
yang
dem
okra
tis,
parti
sipa
tif, a
kunt
abel
dan
inkl
usif
atau
kah
haru
sdi
pilih
ula
ng s
esua
i ket
entu
an P
2KP
•Ap
akah
stru
ktur
lem
baga
ters
ebut
har
us d
irevi
sise
rta d
imod
ifika
si•
Apak
ah A
D/A
RT
lem
baga
ters
ebut
tela
hm
emen
uhi c
iri d
an k
arak
teris
tik o
rgan
isas
im
asya
raka
t war
ga d
alam
P2K
P, d
ll
•Ki
nerja
BKM
•Ki
nerja
Ang
gota
BKM
•Ki
nerja
UPK
dan
Pen
gelo
lany
a, d
ll
TEM
PAT
SUB
STA
NSI
KERA
NGKA
WA
KTU
Mas
yara
kat
Mas
yara
kat
Mas
yara
kat
Kelu
raha
nsa
sara
n
Selu
ruh
loka
sike
lura
han
sasa
ran
Kelu
raha
nsa
sara
n
Min
ggu
ke-4
,m
aksi
mal
3 h
ari
sete
lah
rapa
tpe
mbe
ntuk
an B
KM.
Pad
a sa
atm
asya
raka
tm
emut
uska
n un
tuk
mem
ampu
kan
lem
baga
yan
g ad
ase
baga
i BKM
Sete
lah
BKM
terb
entu
k da
nse
teru
snya
sec
ara
rutin
sel
ama
tiga
bula
n se
kali
7 8 9
Lanj
utan
Tab
el 3
.5 L
angk
ah-L
angk
ah P
engo
rgan
isas
ian
Mas
yara
kat d
an P
embe
ntuk
an B
KM
63Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
Format BKM-1AREKAPITULASI PENILAIAN KELAYAKAN LEMBAGA MASYARAKAT LOKAL YANG ADA
Sumber Nilai
Tokoh Masyarakat
Anggota Masyarakat
Fasilitator
Total Nilai
Nilai Akhir 2 *)
No
1
2
3
Nilai Akhir
*) Rumus penghitungannya adalah "nilai akhir 2 = total nilai/3"
Format BKM-1BPENILAIAN KELAYAKAN LEMBAGA MASYARAKAT LOKAL YANG ADA
No. Aspek yang Dinilai
Proses Pembentukan
Tujuan lembaga
Legitimasi dan prospekkeberlanjutan (Sustainability)
Pola kepemimpinan
Kriteria pemimpin
Pola pengambilan keputusan
Posisi lembaga
Kriteria Derajat PencapaianKriteria
Proses pembentukan ditentukan oleh wargasecara partisipatif dan demokratik berdasarkankebutuhan warga.
Tujuan dirumuskan serta disepakati bersamaoleh warga masyarakat.sebelum pembentukanlembaga
Legitimasi oleh warga masyarakat. Legalisasihanya bersifat mengukuhan terhadapkesepakatan warga. Lembaga hanya dapatdibubarkan oleh warga yang tergabungan dalamhimpunan warga, dan tidak oleh peraturan atausurat keputusan pemerintah maupun pihaklainnya.
Bersifat pimpinan kolektif dan dipilih langsungoleh masyarakat.
Perwujudan dari nilai-nilai kemanusiaan dankemasyarakatan
Keputusan diambil secara kolektif atas dasarmusyawarah atau suara terbanyak, bilamenyangkut kepentingan orang banyak makadilakukan secara partisipatif dengen melibatkansemua pihak yang terkait.
Di luar lembaga pemerintah, militer, agama,pekerjaan dan keluarga
JumlahNilai Akhir 1 *)
1
2
3
4
5
6
7
*) Rumus penghitungan nilai akhir 1 adalah "jumlah total / 7 "
64 Pedoman Teknis
Penjelasan pengisian penilaian kelayakan lembaga masyarakat lokal yang ada
Format BKM-1A dan Format BKM-1B adalah alat untuk menilai apakah lembaga lokal yang telah ada layakmenjalankan peran dan fungsi sebagai BKM dalam P2KP.
Langkah-langkah pengisian Format BKM-1A dan Format BKM-1B adalah:1. Tentukan sumber-sumber informasi yang dibutuhkan dalam penilaian ini :
a. Tokoh masyarakatb. Anggota masyarakat/anggota kelompok Diskusi Terarah warga masyarakatc. Fasilitator(Setiap sumber dapat terdiri atas beberapa orang)
2. Penilaian dari sumber individual dilakukan dengan menggunakan metode wawancara individual; sedangkanpenilaian dari sumber kelompok (warga masyarakat) dilakukan dengan menggunakan teknik diskusi kelompokterarah (focussed group discussion).
3. Diskusikan sebagaimana yang tercantum dalam Format BKM-1B. Petunjuk penilaiannya adalah :
a. 1 = buruk sekali : sangat bertolak belakang dengan kriteria yang diharapkanb. 2 = buruk : masih jauh dari kriteria yang diharapkanc. 3 = cukup : hanya sebagian yang memenuhi kriteria yang diharapkand. 4 = baik : hampir memenuhi atau mendekati kriteria yang diharapkane. 5 = baik sekali : sepenuhnya memenuhi kriteria yang diharapkan
4. Perhatikan, hanya ada 1 nilai untuk setiap aspek yang dinilai.
5. Jumlahkan seluruh nilai yang diperoleh dari 7 aspek tadi dan masukkan angka jumlah ini ke dalam kolomjumlah. Selanjutnya, bagi angka jumlah ini dengan 7, lalu masukkan hasilnya ke kolom Nilai Akhir 1.
6. Masukkan Nilai Akhir 1 dari masing-masing sumber penilaian (ada 3 sumber penilaian; lihat Langkah 1diatas), ke dalam Format BKM-1A.
7. Nilai Akhir 2 diperoleh dari Total Nilai dari tiap sumber informasi dibagi tiga.
8. Lembaga yang memenuhi kriteria sebagaimana tertera dalam Format BKM 1B dan dapat menjalankanperan BKM adalah lembaga yang memiliki Nilai Akhir 2 minimal 3.
65Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
- Desa/Kelurahan : ………………………- Kecamatan : ………………………- Kota/Kabupaten : ………………………- SWK : ………………………
Berdasarkan hasil penilaian bersama, untuk kepentingan pembentukan BKM di Kelurahan ................,ditetapkan bahwa *) :
1) Lembaga yang bernama ……………………… ……………………… ………………………dinyatakan layak dan dapat difungsikan sebagai BKM P2KP terhitung mulai saat ditandatanganinyaBerita Acara ini. Pengaturan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan penambahan peran danfungsi BKM, restrukturisasi ataupun penyesuaian lainnya pada lembaga ini merupakan tanggungjawab bersama antara pengurus lembaga, calon-calon anggota BKM, perangkat kelurahan, wakilatau utusan masyarakat RT/RW dan Kader Masyarakat, dengan difasilitasi oleh Fasilitator/KMW.
atau
2) Lembaga-lembaga yang ada di Desa/kelurahan tidak dapat difungsikan sebagai BKM P2KP. Karenaitu, perlu dibentuk lembaga baru untuk keperluan pembentukan BKM ini.
*) Pilih salah satu
*) Format ini hanya contoh, dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setempat berkoordinasi dengan KMW
Tanggal ………………………..
……………………….. ……………………….. .……….………………..Ketua Lembaga Kader Masyarakat KMW
……………………….. ……………………….. .……….………………..Masyarakat Team Fasilitator Kecamatan Masyarakat
Catatan : Ketua Lembaga ikut menandatangani bila pilihan yang ada adalah butir 1.
Format BKM-2BERITA ACARA PENILAIAN LEMBAGA MASYARAKAT LOKAL YANG ADA
66 Pedoman Teknis
- Desa/Kelurahan : ………………………- Kecamatan : ………………………- Kota/Kabupaten : ………………………- SWK : ………………………
*) Format ini hanya contoh, dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setempat berkoordinasi dengan KMW
Tanggal ………………………..
……………………….. ……………………….. .……….………………..Fasilitator Panitia Pembentukan BKM Pimpinan Pertemuan
……………………….. ……………………….. .……….………………..Perwakilan Peserta Perwakilan Peserta Perwakilan Peserta
*) Jumlah anggota BKM harus ganjil, disarankan minimal 11 orang dan maksimal 17 orang.
Format BKM-3HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN ANGGOTA BKM
DAFTAR PERAIH SUARA TERBANYAKPEMILIHAN CALON ANGGOTA BKM
PERIODE TAHUN ..............................
NamaNo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
dst
PerolehanJumlah SuaraAlamat
*) Bentuk dan tampilan tabel disesuaikan dengan kebutuhan serta perlu dilengkapi dengan uraian deskriptif
67Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
- Desa/Kelurahan : ………………………- Kecamatan : ………………………- Kota/Kabupaten : ………………………- SWK : ………………………
Berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan Rapat Pembentukan BKM yang dihadiri oleh……...orang, bersama ini ditetapkan pembentukan BKM ..........................................., pada hari ..................tanggal .................... pukul .........................
Rapat pembentukan BKM juga telah membahas dan mengesahkan keputusan-keputusan sebagaiberikut:1. Daftar Nama Anggota BKM untuk masa jabatan tahun .........................2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKM ............................3. Manajer Unit Pengelola Keuangan (UPK) untuk masa jabatan tahun ............ s.d. ............
Beserta berita acara ini juga dilampirkan risalah/notulensi pertemuan, daftar hadir peserta pertemuan,Daftar peraihan suara untuk anggota BKM dan Pengelola UPK.
Demikian berita acara ini dibuat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
*) Bentuk dan tampilan format disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing
Tanggal ………………………..
……………………….. ……………………….. .……….………………..Fasilitator Panitia Pembentukan BKM Pimpinan Pertemuan
……………………….. ……………………….. .……….………………..Perwakilan Peserta Perwakilan Peserta Perwakilan Peserta
Format BKM-4BERITA ACARA PEMBENTUKAN BKM
68 Pedoman Teknis
- Desa/Kelurahan : ………………………- Kecamatan : ………………………- Kota/Kabupaten : ………………………- SWK : ………………………
*) Format ini hanya contoh, dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setempat berkoordinasi dengan KMW
Tanggal ………………………..
……………………….. ……………………….. .……….………………..Fasilitator Panitia Pembentukan BKM Pimpinan Rapat Anggota
……………………….. ……………………….. .……….………………..Peserta Rapat Peserta Rapat Peserta Rapat
Lampiran Format BKM-4DAFTAR PENGELOLA UPK
DAFTAR PENGELOLA UPKDESA/KELURAHAN ...........................................
PERIODE TAHUN ........................................
Uraian Nama Alamat Jenis Kelamin PekerjaanJabatan
Pengelola UPK
69Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
Format BKM-5 AREKAPITULASI PENILAIAN KINERJA BKM
Sumber Nilai
Unsur Tokoh MasyarakatUnsur Anggota Masyarakat Miskin (KSM)Unsur BKMUnsur Aparat Kelurahan
Total Nilai Akhir ANilai Akhir B*)
No
1234
Nilai Akhir
*) Nilai Akhir B = Total Nilai Akhir A dibagi 4
70 Pedoman Teknis
No.Aspek yangDinilai
Demokrasi
Partisipasi
Transparansi
Kinerja yang Diharapkan
1
2
3
• Keputusan BKM diambil melalui Rapat anggotaBKM, dimana tiap anggota BKM mempunyaisuara yang sama dalam proses pengambilankeputusan. (3)
• Dalam setiap kegiatan, maupun kebijakan dankeputusan yang dilakukan, tidak terdapatpembedaan terhadap suku, agama, kelompokmaupun pria/ wanita. (2)
• Proses pembentukan dan pemilihan anggotaBKM melibatkan seluruh warga/ elemenmasyarakat kelurahan. (2)
• Masyarakat merasa puas dan terwakilidengan anggota BKM yang terpilih. (1)
• Terdapat kontrol masyarakat terhadap hasildan mekanisme kerja BKM. (1)
• Masyarakat dan KSM aktif berkonsultasidengan para anggota/pengurus BKM, baikdalam hal penyiapan proposal pengembanganusaha KSM maupun kegiatan lainnya. (1)
• Secara rutin dan berlanjut BKMmengumumkan laporan kegiatan BKM yangberupa a.l. daftar nama KSM dan jumlah danayang diterima KSM, jumlah pinjaman berikutstatus pembayaran cicilan pinjaman; daftarnama KSM untuk PSD, jenis sarana yangdibangun, termasuk besarnya pendanaan;aset BKM dan akumulasi besarnya perolehanbunga yang diperoleh dan overhead costBKM; di 5 (lima) tempat terbuka dan strategisdi wilayah Kelurahan. (2)
• Terdapat unit pengaduan dan penyelesaiankonflik di BKM, yang secara rutin memantaudan menindaklanjuti permasalahan yangterjadi di lapangan. (1)
• Upaya sosialisasi yang terus berlanjutkepada seluruh warga tentang fungsi danmekanisme kerja BKM, sehingga terdapatpemahaman warga kelurahan dan kontrolmasyarakat tentang fungsi dan mekanismekerja BKM. (1)
• Sebagian besar warga kelurahan sasaranmengetahui keberadaan, mengenalanggota/pengurus, serta paham fungsi danmekanisme kerja BKM. (1)
Derajat Pen-capaian Kriteria Bobot Nilai Permasa-
lahan danSaran
15
10
20
0 s/d 5
Format BKM-5 BEVALUASI KINERJA BKM
Nama BKM : ................................. Diisi oleh : (Unsur Penilai)Kelurahan/Desa : ................................. Tanggal : __________Kecamatan : .................................Kab./Kota : .................................
*) Nilai Akhir A = Jumlah nilai dari masing-masing aspek yang dinilai
Nilai dari masing-masing Aspek Yang Dinilai = Angka Derajat Pencapaian Kinerja (1 - 5) dibagi 5 dikalikan bobot aspek yang
dinilai
71Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
No.Aspek yangDinilai
Akuntabilitas
Desentralisasi
Keadilan
Kesederhanaan& Kesukarelaan
Kinerja yang Diharapkan
4
5
6
7
• Ada pengelolaan dan pertanggungjawabankeuangan yang baik, ditunjukkan denganadanya sistem pembukuan dan pelaporanUPK tentang administrasi dan keuangan BKM,yang baik dan memenuhi prinsipakuntansi.(0,5)
• Melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT)bersama warga masyarakat. (1)
• BKM secara sukarela mengauditkan diri ataspertanggungjawabannya dalam pengelolaanadministrasi dan keuangan bantuan P2KPkepada Akuntan Publik, atau pihak lain yangmempunyai kompetensi secara substansialdengan pengesahan oleh Akuntan Publik. (1)
• BKM mempunyai bentuk kelembagaan dankeorganisasian yang diatur dalam AD/ARTBKM yang secara optimal akan mampumengakomodasikan visi dan misi P2KPsebagai lembaga komunitas yang secaraberkelanjutan akan menyelesaikan berbagaipersoalan kemiskinan masyarakat. (0,5)
• BKM memberikan pelayanan yang baikkepada masyarakat dalam konteks:penyiapan calon penerima bantuan/ kelompoksasaran; pembentukan KSM; penyiapanusulan KSM; pembinaan KSM dan usahanya.(0,5)
• Warga kelurahan sasaran merasa puasterhadap kinerja BKM, serta merasa yakinbahwa BKM dapat terus berlanjut sebagaiorganisasi masyarakat warga yangberorientasi pada pemecahan persoalankemiskinan masyarakat di kelurahan tersebut.(0,5)
• BKM bertanggungjawab kepada rembugwarga masyarakat tingkat kelurahan (1)
• Fungsi BKM lebih sebagai forum pengambilkeputusan dan kebijakan melaluimusyawarah anggota, dan sebagaipelaksana dilakukan oleh UPK atau UnitPelaksana lainnya yang dibentuk. (3)
• BKM sebagai lembaga komunitas yangdibentuk oleh dan untuk kepentinganmasyarakat, dapat bertindak independenuntuk kepentingan orang miskin di wilayahkelurahan tersebut. (2)
• Dalam pengambilan keputusan BKM, prioritaslebih ditujukan untuk usulan kegiatan KSMyang lebih bermanfaat bagi kelompokmiskin.(3)
• Masyarakat/warga merasa bahwa dalampengambilan keputusannya BKM telahbertindak obyektif dan tidak pilih kasih.(2)
• Dalam menjalankan operasionalnya,dirasakan oleh warga bahwa anggota BKMberlaku sederhana. Hal ini dapat dilihat antaralain melalui jumlah penggunaan dana BOPyang wajar untuk biaya operasionalnyaBKM.(1)
• Anggota BKM bekerja atas dasar sukarela,dalam arti tidak bermotivasi menjadi anggotaBKM agar mendapatkan penghasilan.(4)
Bobot Nilai Permasa-lahan dan
Saran
lanjutan evaluasi kinerja BKM
20
10
15
10
Nilai Akhir A*) 100
Derajat Pen-capaian Kriteria
0 s/d 5
72 Pedoman Teknis
Penjelasan Pengisian Evaluasi Kelayakan BKM
Format BKM-5 A dan Format BKM-5 B adalah alat untuk menilai apakah BKM dalam melaksanakan fungsi danmekanisme kerjanya sudah sesuai dengan harapan atau masih perlu dilakukan perbaikan.
Adapun langkah-langkah pengisian Format BKM-5 dan lampirannya, adalah:1. Tentukan dan/atau bentuklah sumber-sumber informasi yang dibutuhkan dalam penilaian, misal: (a) Unsur
Tokoh Masyarakat (termasuk didalamnya RT, RW), (b) Unsur anggota masyarakat miskin yang belum atau sudahmendapat bantuan P2KP, (c) Unsur rembug warga, dan (d) Unsur aparat kelurahan.
2. Penilaian dilakukan oleh berbagai unsur masyarakat melalui diskusi kelompok terarah (FGD) oleh anggotamasing-masing unsur, dengan difasilitasi oleh faskel.
3. Diskusikan dan tentukan derajat pencapaian kinerja masing-masing aspek yang dinilai sebagaimana yangtercantum dalam Format BKM-5 B. Petunjuk penilaiannya adalah:• 1 = buruk : sangat bertolak belakang dengan kinerja yang diharapkan• 2 = kurang : masih jauh dari kinerja yang diharapkan• 3 = cukup : telah menjurus pada kinerja yang diharapkan• 4 = baik : mendekati/ hampir sesuai dengan kinerja yang diharapkan• 5 = baik sekali : sesuai dengan kinerja yang diharapkan
4. Untuk menghindari bias penilaian karena adanya dominasi salah seorang, atau ada rasa sungkan untuk berbedapendapat dalam menetapkan derajat pencapaian kinerja BKM, disarankan agar masing-masing anggota unsurpenilai melakukan penilaian dan kemudian dengan difasilitasi faskel dilakukan rata-rata penilaian, yang merupakankonsolidasi hasil penilaian unsur penilai.
5. Perhatikan, hanya ada 1 nilai untuk setiap aspek yang dinilai. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkanpencapaian BKM sampai saat ini terhadap beberapa poin yang terdapat dalam kolom "kinerja yang diharapkan"sesuai dengan masing-masing "aspek yang dinilai" dan dilakukan penggabungan dalam kolom "derajatpencapaian kinerja" dengan penilaian antara 1 - 5, sebagaimana poin 3.
6. Tentukan nilai dari setiap aspek yang dinilai, dengan rumus = derajat pencapaian kinerja (1 - 5) dibagai 5 (lima)dikali bobot dari masing-masing aspek yang dinilai.
7. Jumlahkan seluruh nilai yang diperoleh dari 7 aspek yang dinilai, dan masukkan angka jumlah ini kedalamkolom Nilai Akhir A.
8. Masukkan Nilai Akhir A dari masing-masing unsur penilai (ada 4 unsur penilai; lihat langkah 1 diatas), kedalamFormat BKM-5 A
9. Nilai Akhir B, (yang merupakan nilai rata-rata dari hasil penilaian masing-masing unsur penilai) diperoleh dariTotal Nilai Akhir A dibagi 4.
10. Hasil evaluasi kinerja BKM, dapat dikelompokkan dalam kategori:a. BKM yang mempunyai Nilai Akhir B < 60 masuk dalam kategori "Kurang" dan perlu pembinaan yang intensif
(khusus);b. BKM dengan Nilai Ahir B antara 60 - 80 masuk dalam kategori "Cukup" tapi masih membutuhkan pembinaan
rutin;c. BKM dengan nilai akhir B > 80, masuk dalam kategori "Baik" dan perlu dijaga kinerjanya melalui pembinaan
yang sifatnya konsultatif.11. Hasil penilaian langsung dikonfirmasikan ke BKM yang bersangkutan, perangkat kelurahan dan masyarakat
setempat sebagai masukan bagi proses pembinaan selanjutnya guna mencapai kemandirian BKM dan hasilnyadicatat dalam berita acara Format BKM 6.
12. Penilaian dilakukan per 3 (tiga) bulan sekali, sampai dengan masa penugasan KMW/Faskel selesai, danselanjutnya dilakukan secara mandiri oleh masyarakat difasilitasi kader masyarakat.
73Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
- Desa/Kelurahan : ………………………- Kecamatan : ………………………- Kota/Kabupaten : ………………………- SWK : ………………………
Berdasarkan pengamatan, penilaian, dan pembahasan bersama antara perangkat desa/kelurahan,tokoh masyarakat serta masyarakat mengenai hasil kerja BKM selama periode 3 bulan pertama/3bulan kedua/3 bulan berjalan sebelumnya**).
Disepakati bahwa: **)
• BKM yang terbentuk telah berjalan sebagaimana diharapkan dan karena itu, dapat dimanfaatkanuntuk kepentingan P2KP.
• BKM yang terbentuk tidak optimal berfungsi dan karena itu, perlu diperbaiki kinerjanya.• BKM yang terbentuk tidak dapat difungsikan untuk kepentingan P2KP.
**) Pilih salah satu
Untuk itu akan segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan P2KP.
*) Bentuk dan tampilan format dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta dilengkapi dengan uraian deskriptif.
Tanggal ………………………..
……………………….. ……………………….. .……….………………..KMW Perwakilan Rembug warga Fasilitator
..............……….………………..Perwakilan Masyarakat Miskin
Tembusan kepada:PJOK .......................................
Format BKM-6BERITA ACARA HASIL PENILAIAN KINERJA BKM
74 Pedoman Teknis
3.3.5 Perencanaan Partisipatif (PP)a) Pengertian
Perencanaan Partisipatif adalah suatu tata caraperencanaan yang komprehensif dengan melibatkanberbagai pihak yang berkepentingan (stakeholder).Dalam praktek, perencanaan partisipatif ini merupakanserangkaian kegiatan pertemuan atau rembug wargayang intensif yang dilakukan oleh masyarakat untukmenghasilkan rencana pembangunan. Untuk P2KPini berarti rencana penanggulangan kemiskinan atauprogram penangulangan kemiskinan (Pronangkis)atau juga sering disebut "community developmentplan" berdasarkan hasil Pemetaan Swadaya, yaknipenilaian kebutuhan dan persoalan nyata yangdihadapi masyarakat.
Perencanaan Partisipatif (Participatory Planning)ini dilakukan sebagai alat pembelajaran masyarakatagar lebih mampu dalam menganalisis keadaansendiri, mengidentifikasi potensi, merumuskankebutuhan nyatanya, dan menyepakati rencanakegiatan untuk memperbaiki kondisi mereka.
b) Ketentuan DasarPerencanaan partisipatif ini merupakan satu
rangkaian dengan pemetaan swadaya sehingga dalammelakukan perencanaan partisipatif harus jugamemperhitungkan/ memperhatikan hal-hal sebagaiberikut :• Melibatkan berbagai unsur masyarakat dan pihak-
pihak yang terkait dan berkepentingan• Mengakomodasi berbagai kepentingan dan agenda
yang berbeda.• Mengakomodasi keterbatasan tiap unsur
masyarakat dan perbedaan komitmen• Menetapkan visi dan misi kelurahan/desa sebagai
kesatuan arah dan alat pemersatu berbagaikepentingan dan agenda
• Ditetapkan batasan/cakupan kerja perencanaanyang realistis
• Tetap menjaga momentum agar partisipasimasyarakat dapat tetap digalang
• Fleksibel dalam tata cara pelaksanaan• Menghargai budaya dan kearifan setempat• Berangkat dari potensi masyarakat sendiri
(keswadayaan)• Menggunakan sumberdaya luar secara bijaksana
dan hemat, termasuk dalam pemanfaatan tenagaahli dan dana
• Dapat dibangun kelompok inti yang menjadi mo-tor perencanaan itu sendiri terdiri dari KaderMasyarakat dan Tim Pemetaan Swadaya
• Dilakukan secara dinamis dan interaktif melaluiserangkaian lokakarya dan kerja kelompok inti.Semua hal tersebut dilakukan dengan tetap
menjunjung tinggi nilai-nilai P2KP, yaitu dapatdipercaya, ikhlas, kejujuran, keadilan, kesetaraan,kebersamaan dalam keberagaman
Dengan demikian, masyarakat di kelurahansasaran dalam melaksanakan kegiatan-kegiatanP2KP maupun penanggulangan kemiskinan, tidaksekedar didasarkan pada "daftar keinginan"sekelompok atau pihak tertentu, melainkan benar-benar berbasis kebutuhan nyata seluruh lapisanmasyarakat serta dengan strategi jelas dan terarah.
c) TujuanPerencanaan partisipatif ini memiliki tujuan ganda
sebagai berikut:• Masyarakat bersama-sama belajar merumuskan
dan memutuskan langkah-langkah pembangunanyang perlu dilakukan untuk membangunkomunitas mereka dan khususnya menanggulangikemiskinan yang masih dialami oleh sebagianbesar warga (pemberdayaan).
• Menghasilkan suatu rencana pembangunan yangkomprehensif yang merupakan hasil kesepakatanbersama
d) PenanggungjawabPenanggungjawab pelaksanaan perencanaanpartisipatif untuk menyusun Pronangkis adalahBKM dengan dibantu oleh Kader Masyarakat danTim Pemetaan Swadaya serta difasilitasi oleh TimFasilitator.
e) Waktu PelaksanaanPelaksanaan perencanaan partisipatif hanya dapat
dilakukan setelah ada hasil dari Pemetaan Swadayadan BKM di kelurahan yang bersangkutan telahterbentuk. Selanjutnya, evaluasi dan penyempurnaanserta penyusunan rencana tahunan melaluiperencanaan partisipatif sekurang-kurangnyadilaksanakan satu tahun sekali.
f) KeluaranKeluaran yang diharapkan dari proses perencanaan
partisipatif adalah :• Visi dan misi masyarakat dalam penanggulangan
kemiskinan di wilayah masing-masing• Program jangka menengah penanggulangan
kemiskinan (PJM Pronangkis) untuk 3 tahun• Rencana tahunan penangulangan kemiskinan
(Renta Pronangkis) untuk tahun pertama
g) Langkah-langkahLangkah-langkah pelaksanaan kegiatanperencanaan partisipatif dapat dilihat pada Tabel3.6 Langkah-langkah Kegiatan PerencanaanPartisipatif.
Apapun jenis klasifikasi kegiatan yang diusulkanmasyarakat, harus senantiasa diiringi dengan kontribusikeswadayaan masyarakat, sebagai wujud komitmenmereka untuk membangun pondasi kemandiriannya.
75Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
Ketu
a R
T/R
W d
an w
arga
mas
yara
kat s
asar
an d
i tin
gkat
RT/
RW
, tel
ah m
ener
ima
hasi
lpe
met
aan
swad
aya
dari
BKM
,be
rupa
daf
tar
prio
ritas
mas
alah
,po
tens
i dan
keb
utuh
an m
asya
raka
ttin
gkat
Des
a/Ke
lura
han.
Sebe
lum
pel
aksa
naan
per
enca
naan
parti
sipa
tif,
kade
r-ka
der
mas
ya-
raka
t dan
BKM
men
giku
ti se
rang
-ka
ian
pela
tihan
das
ar d
alam
hal
:•
Pela
tihan
das
ar (s
iklu
s P2
KP)
•M
anaj
emen
dan
Org
anis
asi
nonp
rofit
(in
stitu
si m
asya
raka
t)•
Pere
ncan
aan
Parti
sipa
tif
Rem
bug-
rem
bug
war
ga d
i tia
p R
Tat
au R
W u
ntuk
mem
baha
s da
nm
enye
paka
ti vi
si,
mis
i dan
gaga
san-
gaga
san
serta
asp
irasi
yang
aka
n di
sam
paik
an p
ada
loka
kary
a pe
renc
anaa
n tin
gkat
kelu
raha
n. P
ada
rem
bug
war
gate
rseb
ut d
ihar
apka
n pe
ran
serta
dan
kete
rliba
tan
optim
al d
ari
pere
mpu
an s
erta
kel
ompo
km
asya
raka
t re
ntan
set
empa
t.
Selu
ruh
hasi
l rem
bug-
rem
bug
war
gatin
gkat
RT
atau
RW
dire
kap
oleh
kade
r m
asya
raka
t dan
Tim
Pem
etaa
n Sw
aday
a un
tuk
sela
njut
nya
dise
rahk
an k
e BK
Mde
ngan
tem
busa
n ke
Lur
ah.
•M
engi
nven
taris
asi g
agas
an-
gaga
san
yang
dia
spira
sika
nm
asya
raka
t seb
agai
res
pon
terh
adap
has
il pr
iorit
asm
asal
ah, k
ebut
uhan
dan
pote
nsi y
ang
tela
h di
sepa
kati
ters
ebut
.
•Pe
ngua
tan
kapa
sita
s ka
der
dan
BKM
.•
Kade
r dan
BKM
men
guas
aite
knik
-tekn
ik p
eren
cana
anpa
rtisi
patif
•M
asya
raka
t RT
atau
RW
men
yepa
kati
Pron
angk
isse
tem
pat b
erda
sark
an h
asil
pem
etaa
n sw
aday
a di
RT
atau
RW
-nya
•M
asya
raka
t RT
atau
RW
sete
mpa
t da
pat
men
yepa
kati
gaga
san
atau
asp
irasi
dan
usul
an k
egia
tan
pena
nggu
-la
ngan
kem
iski
nan
yang
aka
ndi
usul
kan
untu
k di
baha
s pa
dalo
kaka
rya
pere
ncan
aan
Pro-
nang
kis
tingk
at k
elur
ahan
.
Aspi
rasi
dan
usu
lan
mas
yara
kat d
apat
dip
elaj
ari o
leh
BKM
dan
per
angk
at k
elur
ahan
LAN
GK
AH
-LA
NG
KA
HK
EGIA
TAN
NO.
TUJU
AN
PELA
K-
SAN
APE
SER
TA
BKM
dan
kade
r
KMW
dan
Trai
ning
Prov
ider
BKM
dan
kade
rm
asya
raka
t,di
fasi
litas
iTi
m f
asili
tato
r
Kade
rM
asya
raka
tda
n TP
S
•Pe
nyeb
arlu
asan
Daf
tar
prio
ritas
Mas
alah
,Po
tens
i dan
Keb
utuh
an M
asya
raka
t ber
dasa
rkan
hasi
l pem
etaa
n sw
aday
a tin
gkat
kel
urah
an
•Ko
nsep
das
ar d
an s
iklu
s pr
oyek
P2K
P•
Inst
itusi
Mas
yara
kat
•Pr
insi
p, M
etod
e da
n Te
knik
-tekn
ik P
eren
cana
anpa
rtisi
patif
•Vi
si d
an m
isi m
asya
raka
t kel
urah
an s
ecar
aum
um d
an k
aita
nnya
den
gan
kem
iski
nan•
Gag
asan
keg
iata
n ya
ng d
apat
dita
ngan
im
asya
raka
t se
tem
pat
(RT/
RW
) se
cara
sw
aday
a.•
Gag
asan
keg
iata
n w
arga
yan
g di
usul
kan
untu
kdi
baha
s pa
da lo
kaka
rya
pere
ncan
aan
Pron
angk
istin
gkat
Kel
urah
an•
Pene
tapa
n ut
usan
war
ga s
etem
pat s
ebag
ai c
alon
utus
an p
eser
ta lo
kaka
rya
pere
ncan
aan
tingk
atke
lura
han
(Jum
lah
mas
ing-
mas
ing
utus
an R
T/R
W d
iteta
pkan
Rap
at A
nggo
ta B
KM, d
enga
nm
empe
rtim
bang
kan
prop
orsi
ket
erlib
atan
mas
yara
kat
rent
an)
•BK
M p
ada
saat
yan
g be
rsam
aan
men
gada
kan
koor
dina
si d
enga
n pi
hak
kelu
raha
n un
tuk
pers
iapa
n ke
giat
an lo
kaka
rya
pere
ncan
aan
Pron
angk
is ti
ngka
t Kel
urah
an
•D
afta
r usu
lan
kegi
atan
dan
asp
irasi
lain
nya
dari
selu
ruh
RT
atau
RW
yan
g ad
a di
kel
urah
ante
rseb
ut
TEM
PAT
SUB
STA
NSI
KERA
NGKA
WA
KTU
Mas
yara
kat
Angg
ota
BKM
dan
Kade
rM
asya
raka
t
Ketu
a R
T/ R
W,
Tim
Pem
etaa
nSw
aday
a, d
anm
asya
raka
t
BKM
dan
pera
ngka
tke
lura
han
Selu
ruh
loka
sike
lura
han
sasa
ran
Tem
pat
pela
tihan
yan
gre
pres
enta
tif
Rum
ah,
sekr
etar
iat,
mas
jid,
seko
lah
dan
sara
nape
rtem
uan
lain
nya
di R
Tat
au R
Wbe
rsan
gkut
an
Kant
or B
KMda
n ka
ntor
kelu
raha
n
Has
il da
ri pe
met
aan
swad
aya
suda
h da
pat
dite
rima
seja
k bu
lan
ke-4
, hin
gga
bisa
para
lel s
ampa
i akh
irbu
lan
ke-5
Min
ggu
ke-1
bul
an k
e-6
sete
lah
fasi
litat
ordi
mob
ilisa
si a
tau
dila
kuka
n se
tela
h BK
Mte
rben
tuk
Min
ggu
ke-2
hin
gga
ke-
3 bu
lan
ke-6
Akhi
r dar
i Min
ggu
ke-3
bula
n ke
-6
1 2 3 4
Tabe
l 3.6
Lan
gkah
-Lan
gkah
Keg
iata
n Pe
renc
anaa
n Pa
rtis
ipat
if
76 Pedoman Teknis
BKM
ber
sam
a ka
der d
an T
PSm
enye
barlu
aska
n un
dang
an lo
ka-
kary
a pe
renc
anaa
n da
n re
kap
hasi
lre
mbu
g w
arga
ke
selu
ruh
calo
npe
serta
, per
angk
at k
elur
ahan
, RT/
RW
, da
n to
koh
mas
yara
kat
yang
dilib
atka
n.
Pela
ksan
aan
Loka
kary
a Pe
renc
a-na
an P
rona
ngki
s Ke
lura
han
mem
ba-
has
berb
agai
mas
ukan
-mas
ukan
pe-
renc
anaa
n ke
giat
an y
ang
dius
ulka
nm
asya
raka
t tia
p w
ilaya
h R
T/W
Peny
ebar
luas
an P
rona
ngki
s ke
lu-
raha
n ke
sel
uruh
lapi
san
mas
ya-
raka
t unt
uk m
enda
pat u
mpa
n ba
lik.
Has
il Pr
onan
gkis
juga
dis
ampa
ikan
ke F
orum
BKM
dan
PJO
K un
tuk
diba
has
di lo
kaka
rya
keca
mat
an
Rem
bug
tingk
at k
elur
ahan
mem
ba-
has
umpa
n-ba
lik, p
enga
duan
mau
-pu
n kr
itik
mas
yara
kat t
erha
dap
Pron
angk
is k
elur
ahan
.
Pela
ksan
aan
Loka
kary
aPe
renc
anaa
n Pr
onan
gkis
ting
kat
keca
mat
an
Mas
yara
kat d
apat
terle
bih
dulu
mem
pela
jari
baha
n ya
ng a
kan
di-
baha
s di
loka
kary
a pe
renc
anaa
ntin
gkat
kel
urah
an
•Pr
onan
gkis
dis
usun
ber
sam
am
elib
atka
n se
mua
kom
pone
nm
asya
raka
t dan
per
angk
atpe
mer
inta
h•
PJM
Pro
nang
kis
ditu
angk
anfo
rmat
PP-
1•
Ren
cana
tahu
nan
Pron
angk
iske
lura
han
ters
ebut
ditu
angk
anfo
rmat
PP
-2,
•Se
dang
kan
usul
an k
egia
tan
Pron
angk
is li
ntas
wila
yah
kelu
raha
n di
tuan
gkan
dal
ambe
ntuk
form
at P
P-3
•Se
mua
pih
ak p
aham
dan
Pedu
li pa
da P
rona
ngki
s ya
ngte
lah
dise
paka
ti be
rsam
a•
Adan
ya m
asuk
an d
anpe
nyem
purn
aan
dari
mas
yara
kat
sete
mpa
t
•M
enet
apka
n ke
putu
san
akhi
rre
visi
Pro
nang
kis
tingk
atke
lura
han.
•H
asil
final
dis
ebar
luas
kan
kepa
da m
asya
raka
t dan
diaj
ukan
ke
tingk
at k
ecam
atan
untu
k pr
ogra
m li
ntas
kelu
raha
n.
•Ko
ordi
nasi
, int
egra
si d
anke
terp
adua
n us
ulan
keg
iata
nlin
tas
kelu
raha
n•
Kete
rpad
uan
pron
angk
isde
ngan
pro
gram
pem
erin
tah
keca
mat
an
LAN
GK
AH
-LA
NG
KA
HK
EGIA
TAN
NO.
TUJU
AN
PELA
K-
SAN
APE
SER
TA
BKM
dan
kade
r ser
tatim
pem
etaa
n
BKM
dan
pera
ngka
tke
lura
han
BKM
, kad
erda
n Ti
mPe
met
aan
diba
ntu
pera
ngka
tpe
mer
inta
hse
tem
pat
BKM
dan
pera
ngka
tke
lura
han
PJO
K &
Tim
Fasi
litat
or
•Ja
dwal
dan
age
nda
acar
a lo
kaka
rya
pere
ncan
aan
tingk
at k
elur
ahan
•D
afta
r usu
lan
kegi
atan
dan
asp
irasi
dar
i sel
uruh
RT
atau
RW
yan
g ad
a•
Daf
tar p
eser
ta a
tau
utus
an d
ari m
asin
g-m
asin
gR
T/R
W
Loka
kary
a Lo
kaka
rya
pere
ncan
aan
Pron
angk
ism
inim
al d
ilaks
anak
an s
elam
a 2
hari,
yak
ni:
Har
i ke-
1: p
rese
ntas
i mas
ing-
mas
ing
usul
anm
asya
raka
t, m
enye
paka
ti m
asal
ah u
tam
a da
nm
emfo
rmul
asik
anny
a da
lam
kes
epak
atan
:o
Visi
dan
Mis
i Mas
yara
kat k
elur
ahan
oPe
ta/p
rofil
kem
iski
nan
dan
tata
ruan
g ke
lura
han
oPJ
M P
rona
ngki
s (3
tahu
n)H
ari k
e-2:
Ber
dasa
rkan
PJM
Pro
nang
kis,
dib
ahas
dan
dise
paka
ti re
ncan
a ta
huna
n Pr
onan
gkis
sbb
:o
Ren
cana
tahu
nan
Pron
angk
is ti
ngka
t kel
urah
an(te
rmas
uk k
ompo
sisi
alo
kasi
dan
a st
imul
an d
anpi
njam
an b
ergu
lir).
oU
sula
n ke
giat
an P
rona
ngki
s lin
tas
kelu
raha
n(te
rmas
uk u
sula
n PA
KET,
APB
D d
an la
inny
a).
•Pe
nyeb
arlu
asan
form
at P
P-1
s.d.
PP-
3•
Peny
iapa
n Lo
kaka
rya
Pere
ncan
aan
Pron
angk
istin
gkat
Kec
amat
an u
ntuk
mem
baha
s ja
dwal
,ag
enda
, pes
erta
dan
tekn
is p
elak
sana
an la
inny
a.
•Ke
putu
san
BKM
dan
pes
erta
rapa
t ter
hada
pus
ulan
-usu
lan,
sar
an, m
asuk
an d
an a
spira
sim
asya
raka
t ter
hada
p pr
onan
gkis
yan
g te
lah
dise
paka
ti se
belu
mny
a
Loka
kary
a pe
renc
anaa
n Pr
onan
gkis
ting
kat k
eca-
mat
an m
inim
al d
ilaks
anak
an 2
har
i mem
baha
s:•
Har
i ke-
1: p
rese
ntas
i mas
ing-
mas
ing
usul
anke
lura
han
dan
disk
usi k
elom
pok
untu
kke
terp
adua
n us
ulan
lint
as w
ilaya
h.•
Har
i ke-
2: P
leno
dan
kes
epak
atan
(a) P
JMPr
onan
gkis
ting
kat k
ecam
atan
(b) R
enca
naTi
ndak
Pro
nang
kis
tingk
at k
ecam
atan
TEM
PAT
SUB
STA
NSI
KERA
NGKA
WA
KTU
Mas
yara
kat,
pera
ngka
t RT
atau
RW
dan
pera
ngka
tke
lura
han
Kade
r, an
ggot
aBK
M, B
PD/
LKM
D, k
etua
RT/
RW
, Ti
mPe
met
aan
Swad
aya,
dan
utus
anm
asya
raka
t da
ritia
p-tia
p R
T/R
W.
Mas
yara
kat
Mas
yara
kat
Kade
r, BK
M,
BPD
/LKM
D,
lura
h, a
para
t/in
stan
si k
eca-
mat
an, u
tusa
nm
asya
raka
tke
lura
han
Kelu
raha
nsa
sara
n
Tem
pat y
ang
dise
paka
ti ol
ehm
asya
raka
t
Kelu
raha
nsa
sara
n di
selu
ruh
tem
pat
stra
tegi
s
Kelu
raha
nsa
sara
n
Di k
anto
rke
cam
atan
atau
tem
pat
lain
yan
gdi
sepa
kati
Awal
min
ggu
ke-4
bula
n ke
-6
Min
ggu
ke-4
bul
an k
e-6
Min
ggu
ke-1
bul
an k
e-7
mak
sim
al 3
har
ise
tela
h lo
kaka
rya
pere
ncan
aan
tingk
atke
lura
han
Min
ggu
ke-2
bul
an k
e-7
Min
ggu
ke-2
bul
an k
e-7
5 6 7 8 9
Lanj
utan
Tab
el 3
.6 L
angk
ah-L
angk
ah K
egia
tan
Pere
ncan
aan
Parti
sipa
tif
77Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
Peny
ebar
luas
an h
asil
loka
kary
ape
renc
anaa
n pa
rtisi
patif
ting
kat
keca
mat
an k
epad
a m
asya
raka
t,ke
lom
pok
pedu
li, d
inas
/inst
ansi
,Ko
mite
PAK
ET, p
eran
gkat
pem
erin
tah
dan
lain
-lain
.
Peng
uata
n ka
pasi
tas
BKM
di b
idan
gpi
njam
an b
ergu
lir m
elal
ui p
elat
ihan
peng
enal
an p
inja
man
ber
gulir
dan
Peny
iapa
n se
rta P
engu
atan
kapa
sita
s U
PK u
ntuk
men
gelo
lake
uang
an d
an p
inja
man
ber
gulir
.
Pela
tihan
Das
ar s
iklu
s pr
oyek
P2K
Pba
gi P
emer
inta
h D
aera
h, te
rmas
ukD
inas
/Inst
ansi
Kot
a/Ka
bupa
ten
Dip
erol
eh m
asuk
an d
ari
berb
agai
pih
ak te
rhad
apPr
onan
gkis
Kec
amat
an y
ang
tela
h di
sepa
kati
•An
ggot
a-an
ggot
a BK
Mpr
insi
p da
sar p
enge
lola
anpi
njam
an b
ergu
lir•
UPK
mem
iliki
kap
asita
sya
ng m
emad
ai u
ntuk
mam
pu m
enge
lola
pin
jam
anbe
rgul
ir da
n k
euan
gan
•Pe
rang
kat p
emer
inta
hm
emah
ami P
2KP
dan
dapa
tm
endu
kung
ket
erpa
duan
Pron
angk
is d
enga
n pr
ogra
mpe
mer
inta
h se
tem
pat
LAN
GK
AH
-LA
NG
KA
HK
EGIA
TAN
NO.
TUJU
AN
PELA
K-
SAN
APE
SER
TA
PJO
K, F
orum
BKM
dan
Tim
Fasi
litat
or
KMW
dan
Trai
ning
Prov
ider
KMW
dan
Bapp
eda
sete
mpa
t
Peny
ampa
ian
Daf
tar K
egia
tan
terp
adu
Pron
angk
isde
ngan
pro
gram
pem
erin
tah
keca
mat
an s
etem
pat
•D
asar
-das
ar p
inja
man
ber
gulir
bag
i pen
gelo
laBK
M•
Das
ar-d
asar
pin
jam
an b
ergu
lir, M
anaj
emen
Peng
elol
aan
keua
ngan
dan
sis
tem
aku
ntan
siba
gi p
enge
lola
UPK
•Ko
nsep
Das
ar d
an S
iklu
s pr
oyek
P2K
P•
Kem
itraa
n si
nerg
i ant
ara
prog
ram
mas
yara
kat
(Pro
nang
kis)
den
gan
prog
ram
pem
erin
tah
TEM
PAT
SUB
STA
NSI
KERA
NGKA
WA
KTU
Mas
yara
kat
dan
pera
ngka
tpe
mer
inta
hte
rkai
t
Peng
urus
dan
Angg
ota
BKM
serta
Pen
gelo
laU
PK
Din
as-d
inas
dan
inst
ansi
, D
PR
D,
Bapp
eda
dan
pera
ngka
tpe
mer
inta
hla
inny
a
Kota
/Kab
.lo
kasi
P2K
P
Kant
or K
MW
atau
tem
pat
lain
yan
gre
pres
enta
tif
Kant
orw
alik
ota/
bupa
ti at
aute
mpa
t lai
nya
ngre
pres
enta
tif
Min
ggu
ke-3
bul
an k
e-7
Min
ggu
ke-4
bul
an k
e-7
Sege
ra s
etel
ah h
asil
loka
kary
a Pr
onan
gkis
dise
barlu
aska
n
10 11 12
Lanj
utan
Tab
el 3
.6 L
angk
ah-L
angk
ah K
egia
tan
Pere
ncan
aan
Parti
sipa
tif
78 Pedoman Teknis
- Nama BKM : ………………………- Desa/Kelurahan : ………………………- Kecamatan : ………………………- Kota/Kabupaten : ………………………- SWK : ………………………
Berdasarkan hasil pembahasan usulan-usulan yang telah dibahas masyarakat dari seluruh RT/RWdan musyawarah warga masyarakat dengan mempertimbangkan daftar prioritas masalah, potensi dankebutuhan yang telah kami susun serta usulan tata ruang wilayah kami, maka bersama ini disepakatiRencana Program Jangka Menengah (3 tahun) periode tahun……......... s.d. ……… dalamPenanggulangan Kemiskinan (Pronangkis) sebagai berikut:
Format PP-1USULAN PJM PRONANGKIS (3 TAHUN) TINGKAT KELURAHAN
Permasalahan
(Berdasarkan Hasil Pemetaan Swadaya, lihat format-format PS)
Tujuan Pembangunan (Periode 3 Tahun)
79Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
*) Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan
Tanggal ………………………..
……………………….. ……………………….. .……….………………..Fasilitator BKM Kader Masyarakat
………………………..Kepala Desa/Lurah
*) Bentuk dan tampilan format dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta dilengkapi dengan uraian deskriptif.
Indikasi Kegiatan *)
Urutan PrioritasKegiatan
No. Lokasi EstimasiVolumeKegiatan
TahunPelak-sanaan
Perkiraan Biaya (Rp.) Hasil yang Diharapkan
Pemda Swa-daya
P2KP Total DampakKegiatan
PenerimaManfaat
80 Pedoman Teknis
- Nama BKM : ………………………- Desa/Kelurahan : ………………………- Kecamatan : ………………………- Kota/Kabupaten : ………………………- SWK : ………………………
Berdasarkan hasil pembahasan usulan-usulan yang telah dibahas masyarakat dari seluruh RT/RWdan musyawarah masyarakat dengan mempertimbangkan daftar prioritas masalah, potensi dan kebutuhanyang telah kami susun, usulan tata ruang wilayah kami serta PJM Pronangkis tahun……....... s.d..........…….., bersama ini disepakati Rencana Program Penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis)periode tahun………….. di Kelurahan …………..…………..
Dalam Rencana tahunan Pronangkis ini, diusulkan beberapa rencana kegiatan yang akan dilaksanakansecara swadaya, rencana kegiatan yang memerlukan bantuan dari P2KP, serta rencana kegiatan yangmemerlukan koordinasi dan dukungan dari pihak pemerintah daerah:
Format PP-2RENCANA TAHUNAN PRONANGKIS TINGKAT KELURAHAN
1. Rencana Kegiatan Swadaya
UsulanKegiatan
No. Lokasi Waktu Perkiraan Biaya (Rp.) Jumlah Orang
Swa-daya
BLM Total TenagaKerja
PenerimaManfaat
Volume
2. Rencana Kegiatan yang Perlu Dukungan BLM P2KP
UsulanKegiatan
No. Lokasi Waktu Perkiraan Biaya (Rp.) Jumlah Orang
Swa-daya
BLM Total TenagaKerja
PenerimaManfaat
Volume
81Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
Lanjutan Format PP-2
3. Rencana Kegiatan yang Perlu Dukungan Paket P2KP
UsulanKegiatan
No. Lokasi Waktu Perkiraan Biaya (Rp.) Jumlah Orang
Swa-daya
BLM Total TenagaKerja
PenerimaManfaat
Volume
*) Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan
Tanggal ………………………..
……………………….. ……………………….. .……….………………..Fasilitator BKM Kader Masyarakat
………………………..Kepala Desa/Lurah
*) Bentuk dan tampilan format dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta dilengkapi dengan uraian deskriptif.
4. Rencana Kegiatan yang Perlu Dukungan APBD
UsulanKegiatan
No. Lokasi Waktu Perkiraan Biaya (Rp.) Jumlah Orang
Swa-daya
BLM Total TenagaKerja
PenerimaManfaat
Volume
82 Pedoman Teknis
- Jenis Kegiatan : Prasarana-Sarana Dasar/Sosial/…...............*)- Desa/Kelurahan : ………………………- Kecamatan : ………………………- Kota/Kabupaten : ………………………- SWK : ………………………
Berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan masyarakat kelurahan ………………….. bersamadengan masyarakat kelurahan ………………….. dengan mempertimbangkan daftar prioritas masalah,potensi dan kebutuhan yang telah disusun masing-masing, maka bersama ini diusulkan beberapa jeniskegiatan yang perlu dilaksanakan melalui koordinasi tingkat kecamatan dan/atau kota/kabupaten, mengingatdampak, volume dan lokasi proyek tersebut meliputi ………………….. (tulis jumlah) kelurahan, yakni:1) Kelurahan ……………………………………………….2) Kelurahan ……………………………………………….3) Kelurahan ……………………………………………….4) Kelurahan ………………………………………………. dst.
Adapun kegiatan-kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut
Format PP-3USULAN KEGIATAN PRONANGKIS LINTAS WILAYAH KELURAHAN
a. Rencana Kegiatan Lintas Wilayah yang Perlu Dukungan Bantuan PAKET P2KP
UsulanKegiatan
No. Volume UsulanDinasTerkait
Lokasi Perkiraan Biaya (Rp.) Jumlah Orang
Dinas Swa-daya
PAKET Total TenagaKerja
PenerimaManfaat
83Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
b. Rencana Kegiatan Lintas Wilayah yang Diusulkan Melalui APBD (Rakorbang)
Lanjutan Format PP-3
UsulanKegiatan
No. Kelu-rahanTerkait
Waktu Perkiraan Biaya (Rp.) Jumlah Orang
Swa-daya
APBD Total TenagaKerja
PenerimaManfaat
Volume
Tanggal ………………………..
……………………….. ……………………….. .……….………………..Fasilitator BKM BKM
……………………….. ………………………..Kepala Desa/Lurah Kepala Desa/Lurah
*) Bentuk dan tampilan format dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta dilengkapi dengan uraian deskriptif.
84 Pedoman Teknis
3.3.6 Pengorganisasian kelompok (KSM)a) Pengertian
Pengorganisasian kelompok pada dasarnyaadalah serangkaian kegiatan untuk membangunkelompok-kelompok swadaya masyarakat (KSM)yang dilakukan oleh warga masyarakat dan di fasilitasioleh Fasilitator. KSM atau kelompok swadayamasyarakat dapat dibangun atas dasar berbagaiikatan pemersatu antara lain sebagai berikut:kesamaan tujuan, kesamaan kegiatan/usaha,kesamaan domisili, niat pembelajaran yang sama,dsb yang pada dasarnya mengarah kepada efisiensi,efektivitas serta mendorong tumbuh dan berkem-bangnya kapital sosial. Dengan demikian makakeanggotaan KSM pada dasarnya adalah bersifatsukarela yang didorong oleh adanya ikatan pemersatutersebut diatas.
Dalam kaitan P2KP, KSM didefinisikan secaralebih spesifik sebagai sekumpulan warga di kelurahansasaran yang memenuhi kriteria sebagai wargamiskin yang ditetapkan masyarakat sendiri, dimanamereka mempunyai minat serta tujuan untukmengatasi berbagai persoalan yang sama, baik yangmenyangkut rumah dan lingkungan, peningkatanpengetahuan dan keterampilan, atau persoalan sosialyang lain maupun pengembangan usaha atau modalbagi para anggota dan KSM.
KSM tersebut dapat saja merupakan kelompokmasyarakat yang "sudah ada" (existing groups) danatau kelompok-kelompok yang "dibangun baru"dalam rangka pelaksanaan P2KP, yang dapatmemenuhi syarat-syarat sebagai kelompokmasyarakat sebagaimana ditetapkan P2KP.
Falsafah dasar yang perlu diperhatikan tatkalamembangun KSM adalah bahwa Warga miskinbukanlah the have not melainkan the have little. Artinyawarga miskin itu bukannya tidak mempunyai apa-apasama sekali. Mereka mempunyai "sesuatu" (motivasi,modal, pengalaman dan lain-lain) tetapi belum opti-mal. Oleh karenanya, kalau mereka dihimpun dalamkelompok atau KSM dan difasilitasi, maka merekaakan mempunyai kemampuan untuk mengatasipersoalan mereka yang paling utama, yang berkaitandengan peningkatan kehidupan dan penghidupanmereka.
Lebih lanjut beberapa pertimbangan digunakannyapendekatan bertumpu pada kelompok ialah :• Dalam kelompok, warga masyarakat diharapkan
dapat lebih dinamis dalam mengembangkan
kegiatan dan nilai-nilai kemanusiaan sertakemasyarakatan, misalnya; kejujuran, keikhlasan,dapat dipercaya, pengorbanan, kebersamaan,menjalin kesatuan, gotong royong, solidaritas antarsesama, dan sebagainya;
• Proses pemberdayaan (empowerment) dapatberjalan lebih efektif dan efisien;
• Terjadi proses pembelajaran; saling asah-salingasuh antar sesama warga atau anggota;
• Terjadi konsolidasi kekuatan bersama baik antaryang lemah maupun antar yang kuat dan lemahdi dalam suatu kelompok masyarakat (konsepsapu lidi); dan
• Kelompok dapat berfungsi untuk mengembang-kan dan melembagakan tanggung renteng,membangun jaminan karakter antaranggota,wadah proses belajar/ interaksi antar anggota,menggerakkan keswadayaan dan modal,meningkatkan dan menertibkan angsuranpinjaman, menguatkan dan mengembangkanusaha anggota dan banyak lagi fungsi sertamanfaat lainnya.Dengan demikian bentuk-bentuk KSM yang dapat
dibangun antara lain adalah:• Kelompok patungan usaha, dimana tiap anggota
kelompok patungan modal untuk bersama-samamengembangkan satu usaha milik bersama.Contoh 5 orang patungan untuk mendirikanperusahaan pande besi, warung makan, dll, yangdikelola bersama.
• Kelompok usaha bersama, dimana tiap anggotakelompok memiliki usaha masing-masing yangsama. Contoh sama-sama pengusaha tempebergabung menjadi 1 KSM, yang denganberkelompok dapat membeli bahan baku dalamjumlah besar dengan harga lebih murah (wholesale) dan dapat memasarkan produknya ke su-per market yang menuntut jumlah pasokan yangcukup besar, dan lain-lain.
• Kelompok usaha terkait, dimana tiap anggotamemiliki usaha masing-masing yang saling terkait.Contoh antara pengusaha jamu gendong denganpedagang rempah-rempah, antara warung denganpengusaha makanan kecil, dan lain-lain.
• Kelompok serba usaha, dimana tiap anggotakelompok memiliki usaha masing-masing yangberbeda satu terhadap lainnya. Contoh pedagangsayur, pedagang buah, pedagang perabot rumahtangga, warung kebutuhan hidup sehari-hari, dan
85Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
lain-lain., yang menganggap perlu bergabungkarena ada ikatan pemersatu seperti : (i) tinggaldalam satu RT/RW, (ii) dengan bergabung adakeuntungan yang diperoleh bersama misalnyameningkatkan posisi tawar, mudah mengaksessumber daya di luar kelompok seperti dana,informasi, bimbingan teknik, dan lain-lain.
• Kelompok sosial, dimana tiap anggota tidaksemata-mata ingin mengembangkan usaha tetapijuga meningkatkan kesejahteraan hidup merekadengan saling membantu, saling belajar,membangun pelayanan prasarana yangdibutuhkan bersama, dan lain-lain.
b) Ketentuan Dasar• Ikatan pemersatu terbentuknya suatu KSM tidak
perlu tunggal tetapi dapat saja majemuk dan dapatbersifat ekonomi, sosial, teritorial, atau kombinasiketiganya.
• Proses Pembentukan KSM hendaknya benar-benar memperhatikan kaidah-kaidah pendekatandari bawah dan pertumbuhan secara alamiah atauorganik, tanpa banyak dipengaruhi iming-imingyang membentuk motivasi yang berorientasi hanyauntuk memperoleh "dana bantuan P2KP".
• Pembentukan KSM-KSM bukan hanya sekedarformalitas, tetapi lebih merupakan himpunan antarpribadi yang saling berinteraksi dan memilikiketerikatan atau kesaling-bergantungan dan yangberakar pada kepentingan dan kebutuhanbersama.
• Dasar pembentukan KSM dalam P2KP adalahkesadaran dan kebutuhan warga untukberkelompok, sehingga "dinamika proses"pembentukan KSM sangatlah penting karenamelalui dinamika proses tersebut akan terbangunkesadaran kritis masyarakat mengenai mengapa,untuk apa dan bagaimana berkelompok sertaterbangun kesepakatan-kesepakatan dalamkelompok tersebut.
• Pemahaman serta kesadaran kritis mengenaihakekat berkelompok dan kerelaan warga untukmenjadi anggota KSM merupakan pondasi untukterbangunnya KSM tangguh dan mandiri, selaintentu saja aspek keswadayaan tiap anggotanya.
• Proses pembentukan KSM sebaiknya diawalidengan FGD Dinamika Kelompok, sebagai prosespenumbuhan kesadaran kritis masyarakat untukberkelompok dan orientasi masyarakat, BKM,
Kader Masyarakat maupun Fasilitator dalamproses Pembentukan KSM ini tidak untukmembentuk KSM sebanyak-banyaknya,melainkan didasarkan pada kebutuhan nyata dankesiapan masyarakat sendiri. Akan lebih baik bilapada tahap awal difokuskan hanya denganmembentuk beberapa KSM dari kelompokmasyarakat yang telah siap dan didampingi secaraintensif hingga mandiri. KSM-KSM mandiri inilahyang kemudian menjadi contoh yang baik (BestPractice) untuk direplikasikan atau dijadikan tolokukur bagi masyarakat lainnya yang inginmembentuk KSM.
• Dalam prakteknya, KSM ini dapat saja merupakankelompok warga yang sudah terbentuk sebelumP2KP atau kelompok-kelompok yang dibentukbaru sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan.Meskipun demikian, tidak setiap kumpulan orangatau kelompok dapat disebut sebagai KSM.
• Sekumpulan orang dapat disebut KelompokSwadaya Masyarakat (KSM) dalam P2KP, bilamemenuhi beberapa kriteria berikut :• Memiliki tujuan, kepentingan dan cita-cita yang
sama yang disepakati anggota;• Saling mengenal dan memiliki ikatan
pemersatu satu sama lain;• Bersifat terbuka, mengakar, bertumpu pada
anggota dan pengambilan keputusan dilakukansecara kolektif;
• Memiliki pembagian kerja antar anggota, yaitupembagian kewenangan, fungsi, peranan dantugas yang jelas diantara anggota meskipunsecara sederhana;
• Memiliki aturan kelompok yang disepakati danditaati oleh para anggotanya baik tertulismaupun belum/tidak tertulis; dan
• Terdapat kegiatan yang dilakukan secarateratur untuk mencapai tujuan.
c) TujuanTujuan kegiatan Pembentukan KSM adalah:
• Mendorong tumbuh dan berkembangnya kapitalsosial
• Mendorong warga masyarakat untuk dapat lebihdinamis dalam mengembangkan kegiatan yangberorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan sertakemasyarakatan;
• Mendorong proses pemberdayaan berjalan lebihefektif dan efisien;
86 Pedoman Teknis
• Mendukung terjadinya proses saling asah-salingasuh antar sesama anggota;
• Terjadi konsolidasi kekuatan bersama baik antaryang lemah maupun antar yang kuat dan lemahdi dalam suatu KSM (konsep sapu lidi); dan
• Mengembangkan dan melembagakan tanggungrenteng, membangun jaminan karakter antaranggota, wadah proses belajar/interaksi antaranggota, menggerakkan keswadayaan dan modal,meningkatkan dan menertibkan angsuranpinjaman, menguatkan dan mengembangkanusaha anggota dll.
d) Penanggung JawabPenanggung jawab pelaksanaan PembentukanKSM-KSM adalah BKM dan difasilitasi oleh KaderMasyarakat serta Fasilitator.
e) Waktu PelaksanaanSecara formal, pembentukan KSM pada masa
proyek P2KP di kelurahan sasaran "dimulai" sekitarbulan ketujuh atau kedelapan pelaksanaan P2KP dikelurahan itu. Artinya, pembentukan KSM dilakukanmasyarakat setelah pelaksanaan kegiatanperencanaan partisipatif di kelurahan bersangkutan.Meskipun demikian, internalisasi gagasan dan prosespembangunan kesadaran kritis di masyarakatmengenai hakekat berkelompok sebenarnya dapatdimulai sejak selesainya proses kegiatan pemetaanswadaya (bulan keempat).
Selanjutnya proses Pembentukan KSM-KSM
berlangsung berkelanjutan sesuai dengan kebutuhanmasyarakat berdasarkan hasil pemetaan swadayadan perencanaan partisipatif. Proses PembentukanKSM-KSM ini difasilitasi oleh BKM dan kader-kadermasyarakat.
f) KeluaranKeluaran yang diharapkan dari keseluruhan proses
Pembentukan KSM adalah:• Daftar KSM dan kegiatan utamanya• Daftar anggota dan pengurus tiap KSM• Kesepakatan-kesepakatan aturan main tiap KSM
secara tertulis (AD/ART dll)
g) Indikator Kinerja• Persentase peserta Pronangkis atau anggota-
anggota KSM yang ditetapkan atas dasar petakemiskinan dari proses pemetaan swadaya
• Persentase KSM-KSM yang dibentuk atas dasardaftar PJM dan Rencana tahunan Pronangkis
• Terbentuknya KSM dengan jumlah dan variasikegiatan yang relatif cukup
• Persentase KK miskin dan wanita yang menjadiaktivis KSM-KSM
• Persentase kehadiran calon anggota padaserangkaian pertemuan dalam prosesPembentukan KSM.
h) Langkah-langkahLangkah-langkah dapat dilihat pada Tabel 3.7Langkah-langkah Kegiatan Pembentukan KSM.
87Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
NO.
KERA
NGKA
WA
KTU
Sete
lah
hasi
l pem
eta-
an s
wad
aya
dise
bar-
luas
kan
ke m
asya
ra-
kat,
yakn
i mul
ai a
wal
bula
n ke
empa
t
Set
elah
dite
rima
dan
diba
hasn
ya h
asil
kese
paka
tan
PJM
dan
renc
ana
tahu
nan
Pron
angk
is a
tau
pada
akhi
r Bul
an k
e-7
pela
ksan
aan
P2KP
di
kelu
raha
n
Dila
kuka
n se
tela
hw
arga
mem
aham
i PJM
dan
renc
ana
Pron
ang-
kis
atau
dap
at d
imul
aidi
laku
kan
sete
lah
pem
etaa
n sw
aday
a,ya
ng k
emud
ian
dika
jida
n di
revi
ew b
erda
-sa
rkan
has
il pe
ren-
cana
an p
artis
ipat
if.
Mul
ai m
ingg
u ke
-1bu
lan
ke-8
hin
gga
ber-
lang
sung
teru
s m
ene-
rus
sesu
ai k
ebut
uhan
mas
yara
kat
1 2 3 4
Tabe
l 3.7
Ped
oman
Lan
gkah
-lang
kah
Pem
bent
ukan
KSM
Has
il-ha
sil p
emet
aan
swad
aya
tela
h di
terim
a, d
ipah
ami d
andi
disk
usik
an o
leh
mas
yara
kat.
Mas
yara
kat m
ener
ima,
mem
pela
jari,
mem
aham
i dan
men
disk
usik
an a
pres
iasi
terh
adap
hasi
l PJM
mau
pun
Ren
cana
Tahu
nan
Pron
angk
is u
ntuk
bah
anga
gasa
n m
emba
ngun
KSM
.
Adak
an p
erte
mua
n w
arga
unt
ukFG
D te
ntan
g "D
inam
ika
Kelo
mpo
k"!
Dis
kusi
kan
inte
nsif
men
gapa
,un
tuk
apa
dan
baga
iman
a se
rtape
ran
stra
tegi
s be
rkel
ompo
k!
War
ga/c
alon
-cal
on a
nggo
ta K
SMm
enga
daka
n se
rang
kaia
npe
rtem
uan
mas
ing-
mas
ing
untu
km
emba
has
atur
an, k
epen
tinga
n da
nke
sepa
kata
n be
rsam
a un
tuk
mem
bent
uk K
SM. K
ader
-kad
erm
asya
raka
t da
pat
mem
fasi
litas
ipe
rtem
uan
ters
ebut
.
Keje
lasa
n ke
lom
pok
sasa
ran
P2KP
set
empa
t jel
as d
anM
asya
raka
t m
erin
tis d
isku
sipe
ngor
gani
sasi
an k
elom
pok
berd
asar
kan
kelo
mpo
k sa
sara
n
•M
asya
raka
t pah
am p
riorit
aske
giat
an d
an k
elom
pok
sasa
ran
dala
m P
rona
ngki
sya
ng te
lah
dise
paka
ti.•
Pem
bent
ukan
KSM
dan
jeni
ske
giat
an b
erla
ndas
kan
Pron
angk
is y
ang
tela
hdi
sepa
kati
ters
ebut
•Pr
oses
pem
bent
ukan
KSM
diaw
ali d
enga
n se
rang
kaia
npr
oses
mem
bang
unke
sepa
kata
n sa
tu s
ama
lain
dari
angg
ota-
angg
otan
ya.
•M
asya
raka
t pah
am, s
adar
dan
pedu
li pa
da p
eran
stra
tegi
s KS
M s
ebag
aiin
stitu
si lo
kal,
untu
k m
em-
perju
angk
an k
epen
tinga
n da
nke
butu
han
bers
ama.
KSM
dib
entu
k se
cara
lang
sung
oleh
war
ga m
elal
ui p
rose
s ya
ngse
suai
den
gan
P2KP
dan
Tuan
gkan
has
ilnya
dal
amFo
rmat
KSM
-1
LAN
GK
AH
-LA
NG
KA
HK
EGIA
TAN
TUJU
AN
PELA
K-
SAN
APE
SER
TA
Kade
rm
asya
raka
t
Kade
rm
asya
raka
tdi
fasi
litas
iol
eh T
imFa
silit
ator
,
Kade
r da
nBK
Mdi
fasi
litas
iol
eh T
imFa
silit
ator
.
Cal
on-c
alon
angg
ota
KSM
Isu
kriti
s m
enge
nai b
agai
man
a m
asya
raka
t mis
kin,
mas
yara
kat r
enta
n (jo
mpo
, yat
im p
iatu
dll)
, ser
tape
ngan
ggur
an d
apat
terli
bat d
an m
ener
ima
man
faat
dar
i pel
aksa
naan
P2K
P di
wila
yahn
ya,
sena
ntia
sa h
arus
teru
s m
ener
us d
iinte
rnal
isas
ikan
ke m
asya
raka
t.
Fasi
litat
or, k
ader
dan
BKM
men
ekan
kan
bahw
ada
lam
pro
ses
pem
bent
ukan
KSM
har
us d
idas
arka
npa
da P
JM d
an re
ncan
a ta
huna
n Pr
onan
gkis
ser
tadi
dasa
rkan
inis
iatif
mas
yara
kat s
endi
ri de
ngan
difa
silit
asi o
leh
kade
r m
asya
raka
t.
•In
tern
alis
asik
an b
ahw
a be
rkel
ompo
k bu
kan
hany
a un
tuk
mem
pero
leh
bant
uan
dana
P2K
P,te
tapi
teru
tam
a un
tuk
men
ggal
ang
pote
nsi s
erta
keku
atan
unt
uk m
emen
uhi k
ebut
uhan
dan
kepe
ntin
gan
mer
eka
bers
ama.
•Je
lask
an d
an in
tern
alis
asik
an k
riter
ia k
elom
pok
sasa
ran
yang
dite
tapk
an P
2KP
mau
pun
oleh
mas
yara
kat s
endi
ri. W
arga
ata
u ca
lon-
calo
nan
ggot
a KS
M d
imin
ta m
emen
uhi k
riter
ia te
rseb
utse
belu
m p
erte
mua
n pe
mbe
ntuk
an K
SM.
•Ke
sam
aan
kepe
ntin
gan
dan
kebu
tuha
n da
rian
ggot
a-an
ggot
a KS
M•
Atur
an-a
tura
n da
sar K
SM•
Jeni
s Ke
giat
an K
SM•
Krite
ria a
nggo
ta K
SM
TEM
PAT
SUB
STA
NSI
Mas
yara
kat
Mas
yara
kat
Mas
yara
kat
War
gam
asya
raka
t
Kelu
raha
nsa
sara
n
Kelu
raha
nsa
sara
n
Rum
ah w
arga
Rum
ah w
arga
88 Pedoman Teknis
Peni
laia
n Ke
laya
kan
Pros
esPe
mbe
ntuk
an K
SM
Pela
tihan
das
ar te
ntan
g P2
KP d
anpe
latih
an la
njut
an te
ntan
g in
stitu
sim
asya
raka
t bag
i KSM
-KSM
yan
gte
lah
dini
lai l
ayak
.
•KS
M d
iben
tuk
sesu
ai p
rose
sya
ng d
iteta
pkan
P2K
P, d
andi
tuan
gkan
has
ilnya
dal
amFo
rmat
KS
M-2
A d
an F
orm
atKS
M-2
B.•
Mas
yara
kat m
embe
rikan
mas
ukan
, sar
an d
an p
enda
pat
terh
adap
KSM
yan
g ba
rudi
bent
uk te
rseb
ut.
Peng
uata
n ka
pasi
tan
bagi
peng
elol
a KS
M-K
SM y
ang
tela
hdi
nila
i lay
ak, a
gar K
SM te
rseb
utm
ampu
men
jala
nkan
per
an d
anfu
ngsi
nya
seba
gai i
nstit
usi
mas
yara
kat
loka
l.
LAN
GK
AH
-LA
NG
KA
HK
EGIA
TAN
NO.
TUJU
AN
PELA
K-
SAN
APE
SER
TA
BKM
KMW
dan
tim
fasi
litat
or
•H
asil
kese
paka
tan
pem
bent
ukan
KSM
dia
juka
nke
BKM
•BK
M b
ersa
ma
Fasi
litat
or m
enila
i kel
ayak
anpr
oses
pem
bent
ukan
KSM
ters
ebut
•BK
M m
enye
barlu
aska
n Fo
rmat
KSM
-1 d
i tem
pat-
tem
pat s
trate
gis
untu
k m
embe
ri ke
sem
pata
nm
asya
raka
t m
enya
mpa
ikan
sar
an,
kriti
k da
nm
asuk
anny
a•
Fasi
litat
or, k
ader
dan
BKM
men
gada
kan
perte
mua
n de
ngan
cal
on K
SM y
ang
diha
diri
oleh
selu
ruh
calo
n an
ggot
anya
, unt
uk m
enila
ike
laya
kan
pros
es p
embe
ntuk
an K
SM te
rseb
ut•
Bila
KSM
ters
ebut
din
ilai l
ayak
, dila
njut
kan
deng
an p
rose
s pe
mbe
ntuk
an K
SM, y
akni
peny
empu
rnaa
n Fo
rmat
KSM
-1.
Bila
din
ilai b
elum
laya
k, m
inta
pad
a w
arga
ters
ebut
unt
uk m
elen
gkap
i apa
-apa
yan
g be
lum
mem
enuh
i krit
eria
.
•Ko
nsep
das
ar K
elom
pok
dan
inst
itusi
loka
l•
Din
amik
a Ke
lom
pok
•M
anaj
emen
dan
Org
anis
asi K
elom
pok
•D
an la
in-la
in
TEM
PAT
SUB
STA
NSI
KERA
NGKA
WA
KTU
Mas
yara
kat,
BKM
dan
fasi
litat
or
Peng
urus
dan
angg
ota
KSM
yang
pro
ses
pem
bent
ukan
nya
tela
h di
nila
ila
yak
Kelu
raha
nsa
sara
n
Kelu
raha
nsa
sara
n
Sete
lah
war
gam
embe
ntuk
KSM
mel
alui
ser
angk
aian
perte
mua
n an
tar c
alon
angg
ota
KSM
-nya
dan
sete
lah
dipe
role
hke
past
ian
tak
ada
mas
yara
kat
yang
berk
eber
atan
terh
adap
KSM
dan
cal
on a
nggo
taya
ng te
lah
dium
umka
nse
belu
mny
a.
Sete
lah
KSM
din
ilai
laya
k da
n se
belu
mKS
M m
enga
juka
nus
ulan
keg
iata
n un
tuk
mem
pero
leh
dana
bant
uan
BLM
5 6
Lanj
utan
Tabe
l 3.7
Ped
oman
Lan
gkah
-lang
kah
Pem
bent
ukan
KSM
89Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
Kota/Kabupaten : …………………………………………Kecamatan : …………………………………………Desa/Kelurahan : …………………………………………BKM : …………………………………………Nama KSM : …………………………………………Kegiatan Utama KSM : …………………………………………
....……………………………………...Alamat Sekretariat : …………………………………………
…………………………………………Nomor Rekening KSM : …………………………………………Jumlah Anggota : Total ………… , L ……… , P..……..
Berdasarkan hasil kesepakatan dalam pertemuan warga yang diselenggarakan pada hari ……………,tanggal …………. tahun ………… bertempat di ………………………….. dan dihadiri oleh ………….peserta, ditetapkan pembentukan KSM ……………..……………………….. dengan nama-nama dibawah ini adalah warga yang menjadi Anggota dan Pengurus KSM dimaksud.
Format KSM-1BERITA ACARA PEMBENTUKAN KSM
Pembentukan KSM .......................... telah didasarkan pada hasil pemetaan swadaya, PJM danRencana Tahunan Pronangkis serta telah melalui proses pembahasan dan kesepakatan yang kamicapai dalam berbagai pertemuan yang telah diselenggarakan sebelumnya. Apabila pernyataan kami inidikemudian hari terbukti tidak benar, maka kami bersedia dan sanggup menerima serta melaksanakansanksi yang telah ditetapkan Pedoman P2KP maupun BKM.
Beserta Berita acara ini, kami lampirkan pula aturan-aturan dasar KSM yang telah disepakati danditetapkan bersama oleh seluruh anggota KSM.
Tanggal ............................................ Diketahui oleh,Yang menyatakan,1. ....................................................2 .................................................... ............................... ...........................3. Dst sesuai jumlah anggota Kader Masyarakat Koordinator BKM
No. Nama AnggotaDinilai
Jabatan/ Posisi Alamat Pekerjaan/Usaha
TandaTangan
*) Bentuk dan tampilan format disesuaikan dengan kebutuhan
90 Pedoman Teknis
Format KSM-2AREKAPITULASI PENILAIAN KELAYAKAN PEMBENTUKAN KSM
Sumber Nilai
Tokoh MasyarakatAnggota MasyarakatFasilitator
Total Nilai Akhir 2*)
No
123
Nilai Akhir
*) Rumus penghitungannya adalah "nilai akhir 2 = total nilai/3"
91Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
Kota/Kabupaten : …………………………………………Kecamatan : …………………………………………Desa/Kelurahan : …………………………………………BKM : …………………………………………Nama KSM : …………………………………………Kegiatan Utama KSM : …………………………………………
....………………………………………Alamat Sekretariat : …………………………………………Nomor Rekening KSM : …………………………………………Jumlah Anggota : Total ………… , L ……… , P..……..
Format KSM-2BACUAN PENILAIAN KELAYAKAN PEMBENTUKAN KSM
No.Aspek yangDinilai
ProsesPembentukan
Tujuan danKegiatan KSM
KesesuaiandenganHasil PemetaanSwadayadan PJMserta RencanaTahunanPronangkis
PertemuanRutin KSM
KeanggotaanKSM
Keswadayaan
Aturan-aturanKSM
Kinerja yang Diharapkan
1
2
3
4
5
6
7
Dari 'bawah' atas dasar kesamaan kepentingan anggota-anggotanya.Pembentukan diawali dengan FGD Dinamika Kelompok dan dilanjutkandengan serangkaian rembug untuk membangun kesepakatanbersama.Inisiatif sepenuhnya muncul dari anggota-anggota KSMbersangkutan.
Dirumuskan secara spesifik dan jelas serta disepakati anggota-anggotanya.KSM harus memiliki ikatan pemersatu yang kuat misalnya : jeniskegiatan, jenis usaha, masalah, tempat usaha, tempat tinggal, minatyang sama dll.
KSM dibentuk di lokasi atau melibatkan masyarakat yangdiprioritaskan dalam hasil Pemetaan Swadaya dan Pronangkis.Tujuan dan Kegiatan utama KSM sejalan dengan hasil PemetaanSwadaya dan Pronangkis
Pertemuan rutin dapat juga digunakan sebagai forum pengambilankeputusan di KSM.Pertemuan rutin diselenggarakan minimal satu bulan sekali.Pertemuan rutin dihadiri sekurang-kurangnya 75% dari anggota-anggota KSM bersangkutan
Didasarkan pada kerelaan & inklusif (terbuka).Setidaknya 2/3 anggota adalah warga miskin dan wanita sesuai hasilpemetaan swadaya.Keanggotaan aktif.
Memobilisasi simpanan anggota sesuai dengan ketentuan yangdisetujui bersama, termasuk mendorong keswadayaan anggota.
Berdasarkan pembahasan dan kesepakatan bersama oleh anggota-anggotanya dan sebaiknya tertulis.Dalam hal KSM Pinjaman Bergulir, anggota KSM telah memahami danmenyetujui prinsip tanggung renteng dan bersedia menuangkandalam akte kesepakatan secara tertulis.
Derajat Pen-capaian Kriteria1 2 3 4 5
92 Pedoman Teknis
Pembentukan KSM dinilai layak sesuai dengan ketentuan P2KP dan dapat ditindaklanjuti denganproses kegiatan selanjutnya.
Tanggal ......................................Diketahui oleh,
.............................................. ............................................Fasilitator/Kader masyarakat BKM
No.Aspek yangDinilai
Administrasi KSM
Tranparansi danAkuntabilitas
Sifat OrganisasiKSM
Kinerja yang Diharapkan
8
9
10
KSM memiliki rekening di Bank atas nama KSM yang ditandatanganisetidaknya oleh tiga orang yang disepakati/dipercaya oleh seluruhanggota KSM memiliki pembukuan sederhana yang dipahami olehanggotanya (buku rapat, daftar anggota, daftar simpanan anggota,pinjaman anggota, angsuran pinjaman, dll)
KSM harus terbuka pada pemeriksaan dan monitoring darianggotanya dan audit independen.
Mengakar pada anggota, independen, otonom, partisipatif,demokratis, transparan dan akuntabilitas.
*) Rumus penghitungan nilai akhir 1 adalah "jumlah total / 10"
*) Bentuk dan tampilan format disesuaikan dengan kebutuhan serta dilengkapi dengan uraian deskriptif .
Derajat Pen-capaian Kriteria1 2 3 4 5
93Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
Penjelasan Pengisian Penilaian Kelayakan Pembentukan KSM
Format KSM-2A dan Fomat KSM-2B adalah alat untuk menilai apakah Kelompok yang ada dan/atauKelompok yang baru dibentuk layak menjalankan peran dan fungsi sebagai KSM dalam P2KP.
Langkah-langkah pengisian Format KSM-2A dan Format KSM-2B adalah:1. Tentukan sumber-sumber informasi yang dibutuhkan dalam penilaian ini :
a. Tokoh masyarakatb. Anggota masyarakat/anggota kelompok Diskusi Terarah warga masyarakatc. Kader-Kader Masyarakat(Setiap sumber informasi dapat terdiri dari beberapa orang)
2. Penilaian dari sumber individual dilakukan dengan menggunakan metode wawancara individual; sedangkanpenilaian dari sumber kelompok (warga masyarakat) dilakukan dengan menggunakan teknik diskusi kelompokterarah (focussed group discussion).
3. Diskusikan sebagaimana yang tercantum dalam Format KSM-2B.Petunjuk penilaiannya adalah :
1 = buruk sekali : sangat bertolak belakang dengan kinerja yang diharapkan2 = buruk : masih jauh dari kinerja yang diharapkan3 = cukup : telah menjurus pada kinerja yang diharapkan4 = baik : hampir persis atau mendekati kinerja yang diharapkan5 = baik sekali : persis sama dengan kinerja yang diharapkan
4. Perhatikan, hanya ada 1 nilai untuk setiap aspek yang dinilai.5. Jumlahkan seluruh nilai yang diperoleh dari 10 aspek tadi dan masukkan angka jumlah ini ke dalam kolom
jumlah.Selanjutnya, bagi angka jumlah ini dengan 10 dan masukkan hasilnya ke dalam kolom Nilai Akhir 1.6. Masukkan Nilai Akhir 1 dari masing-masing sumber penilaian (ada 3 sumber penilaian; lihat Langkah 1
diatas), ke dalam Format KSM-2A.7. Nilai Akhir 2 diperoleh dari Total Nilai dibagi tiga.9. Kelompok yang memenuhi ciri-ciri dan dapat menjalankan peran KSM dalam P2KP adalah kelompok yang
memiliki Nilai Akhir 2 : minimal 3.
94 Pedoman Teknis
3.3.7 Pengembangan KapasitasPemerintah Daerah
a) PengertianProses tumbuhnya partisipasi dan kemandirian
masyarakat akan lebih optimal apabila didukung olehkapasitas pemerintah daerah yang mampumenjalankan peran serta fungsinya sebagai regula-tor, enabler dan fasilitator.
Oleh karena itu, pada prinsipnya yang dimaksuddengan pengembangan kapasitas pemerintah daerahdalam konteks P2KP adalah penguatan peran-peranpemerintah daerah dalam mendukungtumbuhberkembangnya kemandirian dankeberdayaan masyarakat dalam menanggulangimasalah kemiskinan yang dihadapinya.
Dalam P2KP II peran-peran pemerintah daerahtersebut dicoba untuk dirumuskan secara eksplisit,sehingga diharapkan akan dapat membuat P2KPseolah-olah berkerja sebagai bagian dari mekanismekerja pemerintah daerah.
b) Ketentuan DasarSecara umum, partisipasi dan peran aktif
pemerintah yang diharapkan dalam pelaksanaanP2KP adalah: (a) menumbuhkan iklim mendukungbagi upaya pemberdayaan masyarakat. khususnyamasyarakat miskin, dan (b) "melembagakan"mekanisme yang menjamin terwujudnya komunikasi,koordinasi dan keterpaduan antara pemerintah denganaspirasi dan kebutuhan masyarakat.
Perangkat pemerintah khususnya pemerintahdaerah didorong untuk mampu "mengalihkan peran"dari pelaksana menjadi pemampu, dari peran birokrasimenjadi fasilitator atau pendamping warga, dan selalubeorientasi pada pengembangan masyarakat denganmengedepankan prakarsa masyarakat.
Secara khusus perangkat pemerintah dituntutuntuk mampu berperan sebagai katalis pembangunandalam rangka mendorong terjadinya prosestransformasi dan bukan transplantasi.
c) Tujuan• Menumbuhkan keselarasan, keterpaduan,
koordinasi dan kerjasama secara sinergis antaramasyarakat, pemerintah daerah dan kelompokpeduli setempat.
• Menjaga komitmen semua stakeholder di tingkatdaerah untuk konsisten pada penegakan danpenerapan visi, misi, serta nilai-nilai dasar yang
dikandung P2KP;• Menumbuhkembangkan proses pembangunan
partisipatif serta berbasis kebutuhan riilmasyarakat.
d) Tanggung JawabPenanggung jawab pengembangan kapasitas
pemerintah daerah pada dasarnya adalah pemerintahdaerah itu sendiri, dan bila diperlukan dapat didukungoleh KMW.
e) Waktu PelaksanaanWaktu pelaksanaan pengembangan kapasitas
pemerintah daerah dimulai sejak tahap awalpelaksanaan proyek P2KP di wilayah bersangkutanhingga berakhirnya proyek P2KP.
f) Keluaran• Kesepakatan mekanisme koordinasi melalui
pertemuan rutin antara pemerintah daerah, KMWdan BKM-BKM
• Kesepakatan kerjasama pengelolaan kegiatanP2KP (misalnya; lokakarya, monitoring, training,dll), baik dalam bentuk sharing pendanaan,pekerjaan dan lainnya.
• Kesiapan pemerintah daerah pada exit strategyP2KP di wilayahnya
g) Indikator Kinerja• Jumlah pertemuan koordinasi antara pemerintah
daerah, KMW dan BKM-BKM;• Jumlah kegiatan yang dikelola melalui kerjasama
antara Pemda dengan KMW maupun Pemdadengan BKM-BKM
• Adanya action plan exit strategy P2KP dariPemerintah Daerah yang disusun melalui prosesyang partisipatif, demokratis dan akuntabel.
h) Langkah-Langkah Pengembangan KapasitasPemerintah DaerahLangkah-langkah pengembangan kapasitas
pemerintah daerah sebenarnya melekat padakeseluruhan kegiatan P2KP. Secara umum beberapakegiatan pengembangan kapasitas pemerintah daerahyang diharapkan dapat dilakukan dalam pelaksanaanP2KP, antara lain adalah sebagai berikut:• Melaksanakan kegiatan pelatihan tentang siklus
proyek P2KP, perencanaan partisipatif, programPAKET dan lain-lainnya kepada seluruh dinas-
95Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
dinas serta intansi terkait di lingkungan pemerintahdaerah setempat.
• Mendorong kerjasama antara KMW danpemerintah daerah dalam pengelolaan kegiatanP2KP secara bersama, baik dalam bentuksharing pendanaan maupun aktivitas. Beberapakegiatan yang bisa dilakukan bersama, misalnya:sosialisasi, lokakarya, monitoring maupunpelatihan-pelatihan dan lain-lainnya.
• Mendorong Pemda untuk dapat mengorga-nisasikan dinas-dinas setempat untuk menjalinkemitraan sinergis dengan masyarakat, melaluiBKM, serta kelompok peduli dalam rangkaketerpaduan upaya-upaya penanggulangankemiskinan;
• Mendorong Pemda bertindak sebagai fasilitator,dinamisator dan pendukung untuk hal-hal yangmenyangkut pelaksanaan P2KP pada khususnyadan penanggulangan kemiskinan pada umumnya;
• Bertindak sebagai dinamisator prosespembangunan partisipatif yang dilakukan melaluipelaksanaan P2KP pada umumnya, maupunpelaksanaan komponen PAKET P2KP secarakhusus;
• Menumbuhkan berbagai kegiatan pemberdayaanmasyarakat serta pengembangan kapasitaspemerintah daerah dan kelompok peduli setempatagar mampu meningkatkan kesejahteraanmasyarakat miskin;
• Memfasilitasi permasalahan, pengaduan dankonflik yang timbul dalam pelaksanaan P2KPdengan menyiapkan sarana dan pranata yangdibutuhkan, berkoordinasi dengan KMW;
• Memfasilitasi fase terminasi maupun exitstrategy, agar masyarakat mampu mandiri danberkelanjutan dalam pengelolaan kelembagaan,kegiatan, dan dana berlandaskan nilai-nilaikemanusiaan serta nilai-nilai kemasyarakatan(nilai dan prinsip P2KP).
3.4 Pelaksanaan Komponen BantuanLangsung Masyarakat Kelurahan
Pelaksanaan Komponen Bantuan LangsungMasyarakat Kelurahan ini pada dasarnya mencakupbeberapa kegiatan utama sebagai berikut:• Penyusunan dan Pengajuan Usulan Kegiatan BLM• Penilaian Kelayakan Usulan Kegiatan• Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan• Penyaluran Dana BLM
• Pendampingan dan Pengawasan PelaksanaanKegiatanKelima kegiatan utama tersebut secara rinci
diuraikan di bawah ini:
3.4.1 Penyusunan dan Pengajuan UsulanKegiatan
a) PengertianYang dimaksud dengan "penyusunan dan
pengajuan usulan kegiatan" adalah serangkaiankegiatan yang dilakukan KSM dan Panitia, yangdibentuk oleh BKM, dalam rangka memperoleh aksesdana BLM P2KP. Usulan kegiatan tersebut disiapkandan disusun sendiri oleh KSM sesuai dengankepentingan dan kebutuhannya masing-masing atauoleh Panitia yang telah ditetapkan BKM untukmenangani kegiatan khusus yang bersifat untukkepentingan umum/publik. Penyusunan danpengajuan usulan kegiatan ini akan difasilitasi olehKader Masyarakat dan Fasilitator.
b) Ketentuan Dasar• Usulan kegiatan dalam P2KP bersifat open menu,
artinya masyarakat diberikan kesempatan untukmenetapkan sendiri prioritas pembangunanmereka dalam menangulangi kemiskinan.Meskipun demikian, usulan kegiatan yang diajukanharus senantiasa berlandaskan pada: 1) PetaKemiskinan dari hasil pemetaan swadaya, 2) PJMdan Rencana Tahunan Pronangkis di kelurahansetempat sebagai hasil dari perencanaanpartisipatif, serta 3) tidak termasuk daftar negatif(negatif list), yakni kegiatan yang dilarang untukdiusulkan dalam P2KP sebagaimana telahdijelaskan pada Buku Pedoman Umum P2KP.
• Penyusunan dan pengajuan usulan kegiatandalam P2KP harus dilakukan oleh masyarakatsendiri sebagai pelaku utama melalui KSM atauPanitia. Pihak-pihak lainnya berperanmemfasilitasi KSM atau Panitia untukmemperkuat kapasitas peran masyarakattersebut.
• Di tingkat masyarakat, Kader Masyarakat dan TimFasilitator akan berperan untuk memfasilitasikeluarga miskin - anggota KSM - dalam menilaikebutuhan nyatanya dan selanjutnya merumuskandan mengajukan usulan.
• Di tingkat KSM semua usulan anggota dibahas,
96 Pedoman Teknis
disempurnakan dan disepakati bersama.Musyawarah penyepakatan usulan di tingkat KSMdifasilitasi Kader Masyarakat dibantu oleh TimFasilitator.
• Peran strategis Kader Masyarakat dan TimFasilitator tidak dimaksudkan untuk membuatkan/mengerjakan pembuatan usulan masyarakat,tetapi lebih pada proses pendampingan agarterjadi proses pembelajaran sehingga kelak wargamasyarakat yang tergabung dalam KSM mampumenyusun usulan yang realistis, layak, rasionaldan didasarkan atas kebutuhan nyata dan potensisetempat.
c) Tujuan• Memberikan pedoman bagi fasilitator, kader
masyarakat, KSM, dan masyarakat dalampenyiapan usulan kegiatan yang akan diajukanke BKM/UPK untuk mendapatkan bantuan danaBLM P2KP; dan
• Masyarakat dan KSM mampu menyusun usulankegiatan yang berpedoman pada hasil pemetaanswadaya serta Pronangkis, baik untuk kegiatanusaha (kredit), pembangunan sarana-prasarana,kesehatan, pendidikan, santunan dan lainnya.
d) PenanggungjawabPenanggungjawab proses penyusunan dan
pengajuan usulan kegiatan adalah KSM serta UPK/BKM difasilitasi oleh kader-kader masyarakat danfasilitator.
e) Waktu PelaksanaanPelaksanaan proses penyusunan dan pengajuan
usulan kegiatan KSM-KSM untuk tahap pertamaselama masa proyek P2KP adalah pada awal bulanke-8 atau setelah masyarakat kelurahan sasaranmenetapkan PJM dan rencana tahunan Pronangkis.Sedangkan untuk tahap-tahap berikutnya dilakukansecara berkesinambungan dan terjadwal sesuaikeputusan Rapat Anggota BKM, dengan tetapmengacu pada Pronangkis maupun kapasitaskeuangan yang ada.
f) Keluaran• Proposal Usulan Kegiatan KSM• Format Usulan KSM.
g) Indikator Kinerja• Jumlah proposal pinjaman bergulir yang diajukan
ke BKM/UPK• Persentase keluarga miskin (Pra KS/KS1) dalam
KSM pinjaman bergulir/persentase KK miskinkelurahan
• Jumlah dana yang tersedia (outstanding loan) daripersentase BLM yang dialokasikan untukpinjaman bergulir.
• Jumlah proposal non-pinjaman bergulir yangdisetujui dan telah dilaksanakan
• Persentase KK miskin (Pra KS dan KS1) di antarapenerima manfaat langsung dari penyediaankegiatan non-pinjaman bergulir/persentase KKmiskin kelurahan
h) Langkah-LangkahLangkah-langkah pelaksanaan dapat dilihat pada
Tabel 3.8 Langkah-langkah Penyusunan danPengajuan Usulan Kegiatan.
KSM-KSM yang telah terbentuk atau yang telah ada tidak secara otomatis dapat mengajukan usulankegiatan untuk memperoleh bantuan dana BLM P2KP, sebelum KSM-KSM tersebut mampu menunjukkanpotensi kemandirian dan keswadayaan serta konsisten menerapkan prinsip dan nilai-nilai P2KP. Dalamhal ini, KMW akan melakukan penilaian kinerja KSM bersangkutan sebelum KSM tersebut mengajukanusulan ke BKM.
Hal ini sebagai proses pembelajaran masyarakat bahwa KSM adalah wadah bagi mereka untukbersama-sama mengatasi persoalan penanggulangan kemiskinan yang dihadapi atas dasar potensisumber daya yang mereka miliki. Selain itu, masyarakat harus paham bahwa KSM-KSM tidak semata-mata persyaratan formal untuk secara mudah dan murah dalam memperoleh bantuan P2KP.
97Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
Peny
ebar
luas
an H
asil
Pem
etaa
nSw
aday
a (C
SS) d
an P
rona
ngki
s
Pela
tihan
Kew
iraus
ahaa
n da
nPe
latih
an P
rakt
ek te
ntan
g C
ara
Peny
usun
an P
ropo
sal K
egia
tan
Bagi
Mas
yara
kat M
iski
n da
nAn
ggot
a KS
M
Pend
ampi
ngan
Kel
uarg
a M
iski
n da
nKe
lom
pok
Mas
yara
kat R
enta
n/M
arjin
al:
Mas
yara
kat M
enga
juka
n U
sula
nKe
giat
an k
epad
a KS
M
Mus
yaw
arah
KSM
mem
baha
sus
ulan
-usu
lan
kegi
atan
dar
ian
ggot
anya
Men
doro
ng m
asya
raka
t aga
rda
lam
men
gaju
kan
usul
anke
giat
an u
ntuk
ban
tuan
P2K
Pse
nant
iasa
ber
pedo
man
pad
ape
ta k
emis
kina
n da
n Pr
onan
gkis
kelu
raha
n be
rsan
gkut
an.
Men
yiap
kan
dan
Men
ingk
atka
nka
pasi
tas
mas
yara
kat
mis
kin
serta
ang
gota
KSM
dal
am b
idan
gke
wira
usah
aan
dan
tekn
ikpe
nyus
unan
pro
posa
l keg
iata
nse
derh
ana
Men
yiap
kan
dan
men
doro
ngm
asya
raka
t un
tuk
mem
beri
akse
s da
n pe
luan
g se
luas
mun
gkin
bag
i mas
yara
kat
mis
kin,
per
empu
an d
anke
lom
pok
rent
an la
inny
a un
tuk
terli
bat,
men
erim
a m
anfa
atm
aupu
n m
enge
lola
keg
iata
nP2
KP d
i wila
yahn
ya.
Usu
lan
yang
dia
juka
nm
asya
raka
t dan
war
ga m
iski
nbe
nar-b
enar
mer
upak
an"k
ebut
uhan
" m
asya
raka
t ya
ngre
alis
tis d
an m
ende
sak,
buk
anse
keda
r usu
lan
atau
"kei
ngin
an"
sem
ata.
Peny
epak
atan
usu
lan
kegi
atan
KSM
yan
g ak
an d
iaju
kan
ke
BKM
LAN
GK
AH
-LA
NG
KA
HK
EGIA
TAN
NO.
TUJU
AN
PELA
K-
SAN
APE
SER
TA
BKM
dan
Kade
rM
asya
raka
t
KMW
/Tim
Fasi
litat
or
Kade
r-kad
erm
asya
raka
tdi
fasi
litas
iol
ehfa
silit
ator
KSM
KSM
difa
silit
asi
oleh
kad
erm
asya
raka
t
Dis
emin
asi d
an p
emas
yara
kata
n H
asil
pem
etaa
nsw
aday
a da
n PJ
M s
erta
renc
ana
tahu
nan
Pron
angk
is y
ang
tela
h di
sepa
kati
mas
yara
kat,
kepa
da s
elur
uh m
asya
raka
t di k
elur
ahan
.
•AM
T (A
chie
vem
ent M
otiv
atio
n Tr
aini
ng)
•D
asar
-Das
ar K
ewira
usah
aan
•Ke
mitr
aan
Usa
ha•
Tehn
ik P
enyu
suna
n Pr
opos
al S
eder
hana
•Fo
kus
pend
ampi
ngan
diti
tikbe
ratk
an a
gar
gaga
san-
gaga
san
mas
yara
kat m
iski
ndi
dasa
rkan
refle
ksi k
ondi
si k
ebut
uhan
dan
kem
ampu
anny
a. M
isal
nya
mel
alui
ana
lisis
ER
T(e
kono
mi r
umah
tang
ga),
tingk
at k
eseh
atan
,pe
ndid
ikan
dan
maw
as d
iri li
ngku
ngan
, dan
lain
nya
•M
endo
rong
asp
irasi
mas
yara
kat m
iski
n da
pat
terg
ali d
alam
men
gem
bang
kan
gaga
san-
gaga
san
guna
mem
perb
aiki
kes
ejah
tera
anm
erek
a se
ndiri
.
•Be
rdas
arka
n ga
gasa
n se
rta re
fleks
i keb
utuh
anda
n ke
mam
puan
yan
g ad
a, w
arga
mis
kin
men
gaju
kan
usul
an k
egia
tann
ya k
epad
a KS
Mdi
man
a ia
men
jadi
ang
gota
.•
Fasi
litas
i for
mat
dan
isi u
sula
n da
ri m
asya
raka
tat
au a
nggo
ta k
epad
a KS
M y
ang
men
jam
intin
gkat
real
itas
dan
kew
ajar
an u
sula
n-us
ulan
ters
ebut
.
•Pr
esen
tasi
dan
pem
baha
san
selu
ruh
usul
an-
usul
an y
ang
disa
mpa
ikan
war
ga/a
nggo
ta K
SM•
Mus
yaw
arah
men
entu
kan
apak
ah U
sula
n KS
Mya
ng d
iaju
kan
adal
ah d
ikel
ola
bers
ama
oleh
KSM
ata
u be
bera
pa k
egia
tan
sesu
ai ju
mla
han
ggot
a.
TEM
PAT
SUB
STA
NSI
KERA
NGKA
WA
KTU
Mas
yara
kat
Mas
yara
kat
mis
kin
dan
angg
ota
KSM
Mas
yara
kat
mis
kin
dan
angg
ota
KSM
Mas
yara
kat
Peng
urus
dan
angg
ota
KSM
,
Di s
elur
uhw
ilaya
hke
lura
han
sasa
ran
Di l
okas
i yan
gda
pat
dise
paka
tiw
arga
Di r
umah
war
ga,
lapa
ngan
,m
asjid
, pa
sar,
saw
ah, d
ll.
Di r
umah
war
ga,
lapa
ngan
,m
asjid
, pa
sar,
saw
ah, d
ll.
Sekr
etar
iat
KSM
ata
uru
mah
war
gaat
au te
mpa
tla
inny
a
Sege
ra s
etel
ahPr
onan
gkis
dis
etuj
uiw
arga
& B
KMm
ener
ima
dana
BLM
Taha
p I,
atau
sek
itar
awal
bul
an k
e-8.
Unt
uk ta
hap
awal
seki
tar m
ingg
u ke
-2bu
lan
ke-8
, dan
dila
ksan
akan
sel
ama
3(ti
ga) h
ari.
Unt
uk ta
hap
awal
seki
tar m
ingg
u k
e-2
bula
n ke
-8,
dan
min
imal
sel
ama
1bu
lan.
Tah
ap s
elan
jut-
nya
berla
ngsu
ngbe
rkes
inam
bung
anse
suai
keb
utuh
an
Seki
tar m
ingg
u ke
-2bu
lan
ke-9
.Sel
anju
tnya
akan
ber
lang
sung
teru
sm
ener
us s
esua
ike
butu
han
Seki
tar m
ingg
u ke
-3hi
ngga
ke-
4 bu
lan
ke-9
.Ta
hap
sela
njut
nya
sesu
ai k
ebut
uhan
1 2 3 4 5
Tabe
l 3.8
Lam
gkah
-Lan
gkah
Pen
yusu
nan
dan
Peng
ajua
n U
sula
n K
egia
tan
KSM
98 Pedoman Teknis
Peny
usun
an U
sula
nKe
giat
an K
SM
Peng
ajua
n U
sula
n Ke
giat
anKS
M k
e BK
M
Tiap
KSM
men
yiap
kan
sebu
ahus
ulan
keg
iata
n ya
ng te
lah
diba
has,
dis
epak
ati s
erta
dita
ndat
anga
ni o
leh
selu
ruh
angg
otan
ya.
•U
sula
n ke
giat
an K
SM y
ang
tela
h di
rum
uska
n da
ndi
tand
atan
gani
ole
h se
luru
han
ggot
anya
dia
juka
n ol
ehpe
ngur
us K
SM k
e BK
M.
•La
mpi
rkan
pul
a pr
opos
alde
ngan
For
mat
Usu
lan-
1
LAN
GK
AH
-LA
NG
KA
HK
EGIA
TAN
NO.
TUJU
AN
PELA
K-
SAN
APE
SER
TA
Peng
urus
dan
Angg
ota
KSM
,di
fasi
litas
iol
eh k
ader
mas
yara
kat
dan
fasi
litat
or
Peng
urus
KSM
•M
akna
fasi
litas
i/pen
dam
ping
an b
erar
ti ba
hwa
pem
buat
usu
lan
iala
h m
asya
raka
t sen
diri
(KSM
), bu
kan
kade
r dan
fasi
litat
or a
tau
piha
kla
inny
a•
Usu
lan
mem
uat u
raia
n te
ntan
g ke
giat
an y
ang
dius
ulka
n da
n ke
terk
aita
n de
ngan
Pro
nang
kis,
tota
l bia
ya, j
umla
h ya
ng d
ibia
yai s
endi
ri,ko
ntrib
usi m
ater
ial,
tena
ga d
an la
inny
a,pe
nerim
a m
anfa
at, p
enge
lola
, ren
cana
peng
oper
asia
n da
n pe
mel
ihar
aan,
ser
take
sesu
aian
den
gan
berb
agai
ket
entu
an y
ang
ada
mau
pun
dam
pak
lingk
unga
n, d
an la
in-la
in.
•Kh
usus
usu
lan
yang
ber
sifa
t pin
jam
an, m
aka
dita
mba
hkan
pul
a ju
mla
h kr
edit,
jadw
alpe
ndan
aan
dan
peng
emba
lian
dana
ser
ta b
esar
jasa
/bun
ga y
ang
dibe
bank
an k
e an
ggot
a KS
M.
BKM
mem
berik
an b
ukti
pene
rimaa
n us
ulan
kegi
atan
KSM
ters
ebut
ser
ta m
engi
nfor
mas
ikan
agar
pen
guru
s da
n an
ggot
a KS
M d
apat
ber
siap
-si
ap u
ntuk
dia
nalis
a ke
laya
kan
usul
anny
a ol
ehU
PK, m
aksi
mal
2 (d
ua) m
ingg
u se
tela
h us
ulan
KSM
. dite
rima
oleh
BKM
.
TEM
PAT
SUB
STA
NSI
KERA
NGKA
WA
KTU
Peng
urus
dan
angg
ota
KSM
,
Peng
urus
KSM
dan
BKM
Sekr
etar
iat
KSM
ata
uru
mah
war
gada
n te
mpa
tla
in y
ang
dise
paka
ti
Sekr
etar
iat
BKM
Seki
tar m
ingg
u ke
-1hi
ngga
min
ggu
ke-2
bula
n ke
-10.
Unt
ukta
hap
sela
njut
nya
ber
-la
ngsu
ng te
rus
men
erus
(ber
kesi
-na
mbu
ngan
) ses
uai
kebu
tuha
n
Seki
tar m
ingg
u ke
-3bu
lan
ke-1
0.Ta
hap
sela
njut
nya
berla
ngsu
ng te
rus
men
erus
(ber
kesi
nam
bung
an)
sesu
ai k
ebut
uhan
6 7
Lanj
utan
Tab
el 3
.8 L
amgk
ah-L
angk
ah P
enyu
suna
n da
n Pe
ngaj
uan
Usu
lan
Kegi
atan
KSM
99Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
1. PROPOSAL/USULAN KEGIATAN - STIMULANS/HIBAH
Secara umum, kerangka proposal kegiatan dalam rangka mendapatkan dana BLM P2KP, yang bersifat stimulanatau hibah (Pembangunan Prasarana, Pelatihan, Kesehatan, Santunan dll), sekurang-kurangnya meliputi hal-haldibawah ini:
a. Halaman Depan1. Nama KSM/Panitia2. Judul Proposal/Usulan3. Dusun/Kelurahan/Kabupaten/Kota, Bulan, dan Tahun
b. Halaman Proposal1. Judul :2. KSM Pengusul :3. Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota :4. Sifat Program :5. Waktu Pelaksanaan :6. Anggaran Biaya :
c. Kerangka Usulan
• Latar BelakangDalam latar belakang berisi uraian singkat tentang diskripsi kegiatan/program yang hendak dilakukan, masalah-masalah/kendala-kendala yang dihadapi masyarakat miskin, peran strategis pihak pengusul serta program-program strategis yang hendak dilakukan.Dijelaskan secara detail pentingnya usulan kegiatan ini dilakukan dalam menunjang upaya-upayapenanggulangan kemiskinan masyarakat setempat, dengan mengacu pada hasil pemetaan swadaya danPJM serta rencana tahunan Pronangkis yang ada.
• Rumusan MasalahBerisi tentang popok-pokok masalah yang dirumuskan dan hendak dipecahkan oleh masyarakat berdasarkanhasil pemetaan swadaya, dengan program bantuan BLM P2KP.
• TujuanTujuan : menggambarkan tujuan yang hendak dicapai melalui program yang diusulkan, termasuk keterkaitandengan PJM dan rencana tahunan Pronangkis.
• Ruang Lingkup KegiatanDidalam ruang lingkup kegiatan hendaknya dapat mencerminkan secara jelas kegiatan dan tahap-tahap kegiatanyang hendak dilakukan. Seperti membangun kesepakatan, perencanaan bersama, keterlibatan anggota danmasyarakat sekitar lokasi KSM, pengorganisasian, evaluasi hingga pengelolaan dan pemeliharaan hasil-hasilkegiatan, termasuk pengembangan tindak lanjut oleh masyarakat sendiri.
• Metode PelaksanaanUntuk melaksanakan kegiatan dalam usulan proposal, tentu diperlukan metode dalam pelaksanaannya. Sebutkandan sedikit uraikan metode yang digunakan itu secara komprehensif. Seperti diperlukan metode pemetaanpartisipatif, pilihan padat karya, dan lain-lain.
• Organisasi PelaksanaanMenyangkut profil dari KSM atau panitia pelaksana dan personil yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan,serta kesepakatan pembagian tugas dan mekanisme kerja dalam KSM/Panitia.
Lampiran Pedoman Pelaksanaan BLM-1RANGKUMAN PENYUSUNAN PROPOSAL KEGIATAN KSM/PANITIA
100 Pedoman Teknis
• Sarana dan Prasarana PenunjangSarana dan prasarana apa yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan itu untuk mencapaitujuan dan sasaran yang hendak dituju.
• Tata Cara PengadaanDijelaskan pada bagian ini jenis-jenis pengadaan yang diperlukan dan disertai tata cara pengadaannya.Dibuat serinci mungkin hingga jelas bagaimana cara melaksanakannya.
• Rencana Penanganan Dampak KegiatanDijelaskan pada bagian ini berbagai rencana penanganan dampak kegiatan, baik menyangkut dampaklingkungan, pembebasan lahan dan pemukiman kembali, maupun pada budaya dan penduduk asli. Dibuatserinci mungkin hingga jelas bagaimana cara melaksanakannya, kesepakatan dengan pihak-pihak yang terkenadampak, termasuk konsekuensi pembiayaannya.
• Jadwal PelaksanaanDalam jadwal pelaksanaan hendaknya dapat menggambarkan secara spesifik tahap-tahap kegiatan dan waktupelaksanaannya. Akan lebih baik kalau dibuatkan time schedule yang jelas dan menyangkut keseluruhankegiatan sesuai tahapannya.
• Anggaran Biaya yang diperlukanMenggambarkan perkiraan dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam penganggaran inihendaknya dapat memberikan gambaran secara bertahap kebutuhan dana yang diperlukan (Tahap Persiapan,Tahap Pelaksanaan, Tahap pelaporan). Termasuk yang terpenting adalah komposisi sumber dana sertamekanisme pertanggungjawaban keuangan.
Diajukan olehKSM/Panitia : ……………………………Alamat : ……………………………
………… , ……….. , 200…
Ketua Sekretaris Bendahara KSM
…………………………… …………………………… ……………………………
Catatan• Panduan proposal ini dapat disempurnakan sesuai kebutuhan dan sesuai proses pembelajaran masyarakat dalam
menyusun proposal kegiatan.
2. PROPOSAL/USULAN KEGIATAN - PINJAMAN BERGULIR
Kerangka proposal kegiatan kredit mikro dari KSM dalam rangka mendapatkan dana BLM P2KP, yang bersifatpinjaman atau dana bergulir (usaha kecil, usaha bersama dll), termasuk contoh format-formatnya, dapat dilihatpada Buku Pedoman Khusus Pengelolaan Pinjaman Bergulir.
101Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
Kota/Kabupaten : …………………………………………Kecamatan : …………………………………………Desa/Kelurahan : …………………………………………Nama BKM : …………………………………………Nama KSM : …………………………………………Jenis Kegiatan : …………………………………………Jumlah Anggota : Total ………… , L ……… , P ..……..
Format Usulan-1PROPOSAL/USULAN KSM - UNTUK KEGIATAN YANG BERSIFAT STIMULAN/HIBAH
No. Nama Usia Pekerjaan JumlahTanggungan
Alamat
A. Daftar Anggota KSM/Panitia
L/P
B. Usulan Kegiatan
1) Uraian Usulan KegiatanJenis Kegiatan : …………………………………………………………………………………….
Volume Kegiatan : …………………………………………………………………………………….
Alasan Kegiatan : …………………………………………………………………………………….
..…..……………………………………………………………………………….
.…..……………………………………………………………………………….
.…..……………………………………………………………………………….
Lokasi Kegiatan : …………………………………………………………………………………….
Jumlah Penerima Manfaat : ………………… Orang
Jangkauan Pelayanan : …………………………………… (RT/RW/Dusun/Kelurahan)
Metode Konstruksi : [ ] Gotong royong [ ] Semi Gotong Royong [ ] Dikontrakkan
Status Tanah : …………………………………………………………………………………….
Patokan Penunda Kegiatan : ….....………………………………………………………………………………
102 Pedoman Teknis
2) Pembiayaan Kegiatan
3) Jadwal Pelaksanaan KegiatanTanggal Mulai ................................. Tanggal Penyelesaian .................................
4) Team Pelaksana KegiatanTeam penanggungjawab pelaksanaan kegiatanNama 1 ................................................................. Posisi ...................................
2 ................................................................. Posisi ...................................3 ................................................................. Posisi ...................................
5) Mekanisme Pelaporan dan Pertanggungjawaban Kegiatan………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….
6) Rencana Pengadaan (Procurement Plan)
Swadaya
KomponenPembiayaan
Biaya UnitBLM P2KP
Sumber Pendanaan (Rp)
JumlahUnit
1.1 Upah Tenaga1.2 Bahan dan Material1.3 Peralatan1.4 Bantuan Teknis1.5 dan seterusnya
Total
Item-Item Untuk Pengadaan(Barang, Pekerjaan, atau Tenaga Ahli/Trampil)
ProsedurNo.
Kegiatan BiayaNo.
7) Rencana Pengoperasian dan Pemeliharaan
SumberDana
Penanggung-jawab
Frekuensi
103Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
C. Penilaian terhadap Daftar Kegiatan Terlarang (Negatif List)
Apakah usulan kegiatan-usulan kegiatan termasuk dalam salah satu kegiatan yang dilarang dibiayai oleh danaP2KP?
Butir (Item) TidakYa
Pembangunan dan rehabilitasi rumah-rumah ibadah
Pembangunan dan rehabilitasi kantor BKM
Pembangunan dan rehabilitasi kantor atau gedung Pemerintah
Produk-produk yang merugikan bagi lingkungan hidup, seperti: pestisida;tembakau atau produk yang terkait; secara substansial merusak lapisan ozon,bahan-bahan material dari asbes, kegiatan produksi cairan atau gas yangmempengaruhi atau mencapai tingkat emisi yang berbahaya; kegiatan yangmemakai, memproduksi, menyimpan atau mengangkut bahan-bahan danbuangan limbah yang sangat berbahaya; penyimpanan atau kegiatan di areayang dilindungi; atau usulan perikanan yang tidak sesuai dengan standardyang ditetapkan Dinas Perikanan
Kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yangberlaku, seperti: perdagangan senjata, perjudian serta kegiatan yangmelanggar norma-norma agama dan sosial; jual beli obat-obatan terlarang;kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan pengadaan,pembebasan lahan dan pemukiman kembali, perlindungan dampak lingkungandan penduduk serta nilai-nilai lokal setempat
Deposito atau upaya pemupukan bunga dari Bank yang bertentangan denganketentuan P2KP
Kegiatan politik praktis, seperti: kampanye, sumbangan kepada kegiatan danlembaga partai politik serta Pemilu
Kegiatan-kegiatan yang dinilai tidak sesuai dengan Visi, Misi, Prinsip dan Nilai-Nilai serta Ketentuan P2KP
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
D. Pengelolaan Dampak
1. Apakah ada dampak negatif terhadap lingkungan?Ada Tidak Jika "Ada", uraikan ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Rencana Penanganan dampak negatif lingkungan ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Apakah ada dampak kegiatan yang berkaitan dengan pembebasan lahan penduduk?Ada Tidak Jika "Ada", uraikan hal-hal berikut di bawah ini:• Tanah milik siapa? ...........................................................................................................................................• Apakah Pemilik sudah diajak bermusyawarah?...........................................................................................• Apa rencana kompensasi yang disepakati? ................................................................................................
104 Pedoman Teknis
• Siapa yang akan membiayai biaya kompensasi tersebut?................................................................................................................................................................................Apakah ada dampak kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan penduduk dan/atau pemukiman kembalipenduduk?
Ada Tidak Jika "Ada", uraikan hal-hal berikut di bawah ini:
• Berapa orang yang terkena dampak? ..............................................................................................................(Sertakan nama-nama dan alamatnya)
• Apa rencana kompensasi yang disepakati? ..................................................................................................• Siapa yang akan membiayai biaya kompensasi tersebut?...........................................................................
3. Apakah ada dampak negatif terhadap sosial-budaya-adat istiadat setempat?Ada Tidak Jika "Ada", uraikan .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Rencana Penanganan dampak..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. Apakah ada dampak negatif terhadap penduduk asli setempat?Ada Tidak Jika "Ada", uraikan .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Rencana Penanganan dampak..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Demikian usulan kegiatan ini kami buat dengan sesungguh-sungguhnya.
Tanggal ………......…. , 200…
Nama Posisi Tanda TanganNo.
KetuaAnggotaAnggotaAnggotadst.
1234dst.
Diketahui oleh,
.................................................... ....................................................Fasilitator Kader Masyarakat
105Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
Catatan
Persyaratan tambahan untuk usulan kegiatan atau pembangunan/perbaikan prasarana:
Syarat 1 - Usulan Kegiatan harus disertai lampiran berikut ini:1. Sketsa lokasi rencana kegiatan2. Desain Teknis (DAED/Detailed Architectural and Engineering Design)
Syarat 2 - Tugas KSM/Panitia (selanjutnya disebut dengan istilah KSM)1. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang telah disetujui oleh KMW2. Menyediakan pengelola setempat (ketua tim, mandor, tenaga administrasi) dan membayarnya sesuai
kebutuhan (Sesuai Buku Pedoman P2KP)
Syarat 3 - Pekerjaan-pekerjaan dimaksud tidak dapat dikontrakkan tanpa persetujuan KMW.Dalam hal KMW menyetujui pekerjaan tersebut dikontrakkan, maka Tata cara pengadaan / pengelolamengikuti ketentuan P2KP.
Syarat 4 - PenyimpanganKSM dapat dinilai lalai jika melakukan penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan yang ada, atau tidakmemperhatikan peringatan Fasilitator/KMW. Terhadap penyimpangan ini, KMW harus memberikan peringatantertulis kepada KSM/BKM dimaksud dan mengirimkan salinannya kepada PJOK dan lurah. Jika 15 harisetelah peringatan diterima KSM/Pimpinan BKM tetap tidak melakukan tindakan koreksi, maka Fasilitatordapat meminta Rapat Anggota BKM untuk membahas masalah ini.
Syarat 5 - SanksiBerkaitan dengan kelalaian diatas, pencairan dana kepada KSM/ BKM dimaksud harus ditunda sampaikelalaian dimaksud diperbaiki dan diterima oleh KMW sesuai dengan kesepakatan kerja yang ada, atautambahannya, jika ada.
Syarat 6 - Pembayaran atas pekerjaan-pekerjaan di atas harus didasarkan atas jumlah/volume tugas yangtelah diselesaikan, sebagaimana disertifikasi oleh KMW sesuai dengan kesepakatan kerja yang ada, atautambahannya, jika ada.
Syarat 7 - Pelaporan oleh KSM1. Catatan Harian2. Laporan Mingguan kemajuan kegiatan dan Keuangan3. Laporan bulanan kemajuan pekerjaan kumulatif dan Keuangan4. Laporan Akhir kegiatan dan Keuangan
*) Format ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan setempat berkoordinasi dengan KMW dan perlu diuraikan secara deskriptif
usulan kegiatannya seperti dijelaskan pada Lampiran Pedoman Pelaksanaan BLM -1: Panduan Penyusunan Proposal KSM.
106 Pedoman Teknis
3.4.2 Penilaian Usulan Kegiatana) Pengertian
Penilaian usulan kegiatan baik dari KSM maupunPanitia ialah serangkaian kegiatan profesional yangdilakukan Unit Pengelola Keuangan-BKM (UPK-BKM)dalam menilai kelayakan teknis, finansial/keuangan,sosial dan lingkungan dari proposal-proposal atauusulan kegiatan yang diajukan KSM/Panitia ke BKMuntuk mendapatkan akses dana BLM. Peran KMWdan Tim Fasilitator adalah menjaga agar prosespenilaian kelayakan proposal/usulan kegiatan yangdilakukan oleh UPK telah memenuhi standardprofesional dan memenuhi ketentuan serta prinsip dannilai-nilai didalam P2KP.
b) Ketentuan Dasar• Usulan/proposal kegiatan yang diajukan oleh KSM/
Panitia ke BKM sebelum dibahas dan disepakatiprioritas pendanaannya oleh BKM, wajib dievaluasiterlebih dahulu oleh UPK.
• Evaluasi mencakup: kelayakan teknis, finansial,sosial dan lingkungan. Kegiatan ini sepenuhnyamerupakan kegiatan UPK yang harus dilakukansecara profesional. Oleh karena itu, KMW terlebihdahulu memberikan pelatihan dan penguatankapasitas UPK agar mampu menilai kelayakanproposal sesuai standar profesional yangdiinginkan P2KP
• Penilaian kelayakan oleh UPK diharapkan dapatdilakukan paling lambat 2 (dua) pekan setelahproposal KSM diserahkan ke BKM. Dengandemikian, BKM harus sesegera mungkinmenyerahkan proposal KSM yang telahditerimanya kepada UPK.
• Dalam melaksanakan penilaian kelayakanproposal, UPK selain menganalisis proposal darisegi teknis, finansial/keuangan dan lingkunganjuga melakukan klarifikasi proposal denganmengadakan diskusi langsung dengan seluruhanggota KSM yang mengusulkan kegiatan.Klarifikasi ini sangat penting untuk lebihmemperjelas kebutuhan dan aspirasi dari anggotaKSM dan juga mengamati langsung keberadaanataupun kredibilitas dari pengusul (kelayakansosial).
• Proses penilaian kelayakan proposal harusmerupakan salah satu proses pembelajaranmasyarakat untuk mampu menyusun usulankegiatan yang memenuhi standar kelayakan.
Sehingga diupayakan agar masyarakat miskindiberi kesempatan memperbaiki usulan biladianggap usulan mereka masih kurang memadai.Terkecuali apabila UPK menilai bahwa kredibilitaspihak pengusul kegiatan (kelayakan sosial)diragukan dan cenderung menyalahgunakan danaBLM P2KP.
• Hasil penilaian kelayakan proposal oleh UPK akandiverifikasi terlebih dahulu oleh KMW. VerifikasiKMW terutama dititikberatkan pada aspek-aspek:- Apakah penilaian kelayakan telah dilakukan
sesuai standard profesional,- Apakah kelayakan usulan sudah sesuai
dengan prinsip serta nilai-nilai P2KP, dan- Apakah usulan telah memenuhi ketentuan
mengenai pengadaan barang dan jasa,pembebasan lahan dan permukiman kembali,dampak lingkungan dan perlindungan terhadapnilai-nilai budaya lokal serta perlindunganpenduduk terasing.
• Dalam melaksanakan verifikasi, KMW wajibmelibatkan BKM dan Kader Masyarakat sebagaiproses pembelajaran agar setelah masa proyekP2KP berakhir, verifikasi ini selanjutnya dapatdilaksanakan oleh masyarakat sendiri.
c) Tujuan• Untuk mendapatkan usulan-usulan kegiatan yang
baik dan layak secara teknis, lingkungan dankeuangan, sehingga pada pelaksanaannya nantidapat memberikan manfaat optimal bagimasyarakat pengusul maupun UPK/BKM, sertatidak menimbulkan dampak-dampak yang tidakdiinginkan
• Untuk memampukan masyarakat dalammenyusun usulan/proposal kegiatan yang layak,memampukan UPK dalam melakukan analisakelayakan proposal/usulan sesuai dengan stan-dard profesional, dan memampukan BKM sertakader masyarakat untuk konsisten menjagaperlindungan terhadap kemungkinan dampak-dampak yang tidak diinginkan dari pelaksanaankegiatan-kegiatan masyarakat (safeguard).
d) PenanggungjawabPenanggungjawab proses penilaian kelayakan
usulan kegiatan adalah BKM yang dilaksanakan olehUPK dengan difasilitasi oleh KMW/Tim fasilitator.
107Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
e) Waktu PelaksanaanPelaksanaan proses penilaian kelayakan usulan/
proposal kegiatan KSM pada tahap awal selamamasa proyek P2KP adalah pada awal bulan ke-11dan/atau setelah masyarakat di kelurahan sasaranmengajukan usulan-usulan kegiatannya ke BKMberadasarkan peta kemiskinan dan Pronangkis.
Untuk tahap-tahap berikutnya dilakukan secaraberkesinambungan dan terjadwal sesuai denganPronangkis yang telah disepakati masyarakat.
f) Keluaran• Dokumen Usulan kepada BKM tentang layak atau
tidaknya usulan/proposal kegiatan KSM dan perlutidaknya perbaikan;
• Rekomendasi KMW berdasarkan verifikasi KMWtentang kesesuaian proses dan hasil penilaiankelayakan yang dilakukan UPK dengan ketentuanP2KP dan standar profesional analisa kelayakanproposal; dan
• Format Penilaian 1 s.d. 4 yang telah diisi secarabenar sebagai bahan untuk Rapat prioritaspendanaannya dalam Rapat Anggota BKM.
g) Indikator Kinerja• Proses konsultasi antara UPK dengan KSM
(masyarakat pengusul kegiatan) dalam prosespenilaian kelayakan proposal (jumlah rapat, tingkatketerlibatan masyarakat, terutama wanita danwarga miskin, kualitas masukan anggota, dan lain-lain.)
• Persentase hasil penilaian kelayakan proposaloleh UPK yang sesuai dengan ketentuan P2KPdan standar profesional berdasarkan hasil verifikasiKMW.
• Ketepatan waktu antara penyerahan proposal,penilaian kelayakan oleh UPK hingga verifikasiKMW
• Kesesuaian usulan kegiatan KSM dengan PetaKemiskinan dan Pronangkis
h) Langkah-LangkahLangkah-langkah pelaksanaan proses penilaian
kelayakan usulan/proposal kegiatan KSM adalahsebagaimana diuraikan pada Tabel 3.9 PedomanPelaksanaan Penilaian Kelayakan Usulan KegiatanKSM.
108 Pedoman Teknis
KMW
dan
Tim
Fas
ilita
tor
mel
akuk
an p
rose
s pe
ndam
ping
anin
tens
if k
epad
a pe
ngel
ola
UPK
,ya
ng d
iduk
ung
oleh
trai
ning
pra
ktek
khus
us m
enge
nai p
enge
tahu
an d
anke
tram
pila
n an
alis
isi k
elay
akan
prop
osal
.
BKM
men
yera
hkan
pro
posa
l/usu
lan
kegi
atan
KSM
-KSM
ke
UPK
gun
adi
nila
i kel
ayak
anny
a. P
enye
raha
npr
opos
al B
KM k
e U
PK p
ada
taha
ppe
rtam
a un
tuk
mem
anfa
atka
npe
ncai
ran
dana
BLM
taha
p II
adal
ahpa
da a
wal
bul
an k
e-11
set
elah
pela
ksan
aan
P2KP
dim
ulai
di
kelu
raha
n te
rseb
ut. S
elan
jutn
yape
nyer
ahan
pro
posa
l dila
kuka
nse
cara
terja
dwal
ole
h BK
M.
UPK
mem
erik
sa d
an m
enga
nalis
isda
ta-d
ata
yang
terc
antu
m d
alam
usul
an k
egia
tan
KSM
, khu
susn
yake
laya
kan
tekn
is, k
euan
gan
dan
lingk
unga
n.
UP
K m
elak
ukan
ver
ifika
sipr
opos
al/u
sula
n de
ngan
men
gada
kan
perte
mua
n be
rsam
ape
ngur
us d
an s
elur
uh a
nggo
ta K
SMpe
ngus
ul.
UPK
men
etap
kan
hasi
l pen
ilaia
nke
laya
kan
dala
m 3
kat
egor
i, ya
kni:
laya
k, p
erlu
per
baik
an, a
tau
tidak
laya
k. H
asil
ini d
isam
paik
an k
eBK
M s
ebag
ai re
kom
enda
si
Men
ingk
atka
n ke
mam
puan
peng
elol
a U
PK d
alam
men
gana
lisis
kel
ayak
anpr
opos
al k
egia
tan
KSM
Men
dapa
t mas
ukan
dan
sar
anpr
ofes
iona
l dar
i UPK
men
gena
ike
laya
kan
tekn
is d
ari p
ropo
sal/
usul
an y
ang
mas
uk k
e BK
M
Dip
erol
eh g
amba
ran
umum
dar
im
asin
g-m
asin
g us
ulan
keg
iata
nse
baga
i bah
an u
ntuk
dic
hek
kem
bali
kepa
da p
ihak
pen
gusu
l
Gun
akan
mom
entu
m v
erifi
kasi
ini s
ebag
ai s
uatu
pro
ses
pem
bela
jara
n m
asya
raka
tte
ntan
g ca
ra m
enyu
sun
usul
anke
giat
an y
ang
sesu
aike
butu
han,
kem
ampu
an, d
anke
laya
kann
ya
Lapo
ran
anal
isis
kel
ayak
anse
tiap
usul
an k
egia
tan
dan
reka
pitu
lasi
usu
lan
yang
laya
k(F
orm
at P
enila
ian
1 da
n 2)
LAN
GK
AH
-LA
NG
KA
HK
EGIA
TAN
NO.
TUJU
AN
PELA
K-
SAN
APE
SER
TA
KMW
dan
Tim
Fasi
litat
or
BKM
UPK
UPK
difa
silit
asi
Kade
r-kad
erm
asya
raka
tda
nFa
silit
ator
UPK
Kons
ep d
an P
rinsi
p Pe
nila
ian
Kela
yaka
n U
sula
nKe
giat
an/P
ropo
sal
•D
afta
r pr
opos
al/u
sula
n ke
giat
an y
ang
mas
ukke
BKM
•Ta
nda
terim
a pe
nyer
ahan
pro
posa
l dar
i BKM
ke
UPK
unt
uk d
inila
i kel
ayak
anny
a
•As
pek
Tekn
is u
sula
n ke
giat
an•
Aspe
k Ke
uang
an u
sula
n ke
giat
an•
Aspe
k Li
ngku
ngan
usu
lan
kegi
atan
•R
eche
ck d
ata-
data
usu
lan
KSM
dan
mas
ing-
mas
ing
angg
ota
KSM
bila
ada
, int
ervi
ew u
sula
nde
ngan
sel
uruh
ang
gota
KSM
, dan
gal
iin
form
asi s
eopt
imal
mun
gkin
men
gena
i jen
iske
giat
an, k
emam
puan
keu
anga
n, k
redi
bilit
asan
ggot
a da
n pe
ngur
us K
SM s
erta
info
rmas
ila
inny
a•
Adak
an o
bser
vasi
lang
sung
ke
tem
pat k
egia
tan
yang
diu
sulk
an d
an/a
tau
tem
pat u
saha
unt
ukus
ulan
pin
jam
an b
ergu
lir.
•Bi
la d
irasa
per
lu, m
inta
per
tem
uan
ulan
g un
tuk
lebi
h m
elen
gkap
i dan
mey
akin
kan
info
rmas
iya
ng d
ibut
uhka
n.
•D
afta
r U
sula
n ya
ng la
yak
•D
afta
r us
ulan
yan
g pe
rlu p
erba
ikan
•D
afta
r us
ulan
yan
g tid
ak la
yak
TEM
PAT
SUB
STA
NSI
KERA
NGKA
WA
KTU
Peng
elol
a U
PK
UPK
Sta
f U
PK
KSM
dan
Ang
gota
nya
UPK
dan
BKM
Di s
elur
uhw
ilaya
hke
lura
han
sasa
ran
Sekr
etar
iat
BKM
Sekr
etar
iat
BKM
/ UPK
Di r
umah
war
ga,
sekr
etar
iat
KSM
ata
ute
mpa
t lai
nya
ngdi
sepa
kati.
Sekr
etar
iat
BKM
/ UPK
Sege
ra s
etel
ah U
PKte
rben
tuk
Mak
sim
al 3
(tig
a) h
ari
sete
lah
usul
an/
prop
osal
KSM
itu
dite
rima
BKM
Mak
sim
al 3
(tig
a) h
ari
sete
lah
usul
an/
prop
osal
KSM
dite
rima
dari
BKM
Har
i ke-
4 sa
mpa
i har
ike
-11
sete
lah
usul
an/
prop
osal
dite
rima
UPK
.
Har
i ke-
12 s
ampa
i har
ike
-15
sete
lah
usul
an/
prop
osal
dite
rima
UPK
.
1 2 3 4 5
Tabe
l 3.9
Ped
oman
Pel
aksa
naan
Pen
ilaia
n U
sula
n K
egia
tan
KSM
109Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
BKM
mem
verif
ikas
i has
il pe
nila
ian
kela
yaka
n U
PK d
anm
enye
rahk
anny
a ke
KM
W u
ntuk
mem
inta
reko
men
dasi
, jug
adi
umum
kan
seca
ra te
rbuk
a ke
pada
KSM
pen
gusu
l mas
yara
kat.K
SM-
KSM
dap
at m
empe
rbai
ki u
sula
nnya
bila
has
il ke
laya
kan
mem
inta
itu.
Seda
ngka
n KS
M d
an m
asya
raka
tya
ng b
erke
bera
tan
terh
adap
has
ilpe
nila
ian
kela
yaka
n U
PK d
apat
men
gaju
kan
kebe
rata
n da
nm
emin
ta k
larif
ikas
i den
gan
UPK
dan
BKM
. Ber
i wak
tu 3
(tig
a) h
ari
bagi
KSM
dan
war
gam
enya
mpa
ikan
asp
irasi
nya
terh
adap
has
il pe
nila
ian
kela
yaka
nte
rseb
ut.
Adak
an p
erte
mua
n an
tara
KSM
-KS
M p
engu
sul,
UPK
, BKM
dan
KMW
unt
uk m
emba
has
dan
mem
utus
kan
hasi
l akh
ir ve
rifik
asi
peni
laia
n us
ulan
keg
iata
n.
Peny
ebar
luas
an h
asil
final
kela
yaka
n us
ulan
/ pro
posa
lke
giat
an K
SM k
epad
a m
asya
raka
t,an
ggot
a-an
ggot
a BK
M, p
eran
gkat
pem
erin
tah
sete
mpa
t, PJ
OK
dan
KMW
.
•Pr
oses
pen
ilaia
n ke
laya
kan
oleh
UPK
dila
ksan
akan
sesu
ai d
enga
n ke
tent
uan
yang
dite
tapk
an P
2KP,
seba
gaim
ana
hasi
l ver
ifika
-si
dan
reko
men
dasi
KM
W.
•Pr
opos
al k
egia
tan
yg te
lah
dini
lai l
ayak
ole
h U
PK, t
elah
sesu
ai d
enga
n Pr
onan
gkis
,ke
lom
pok
sasa
ran
dan
kete
ntua
n pe
ngam
an(s
afeg
uard
), se
baga
iman
aha
sil v
erifi
kasi
BKM
. Tua
ng-
kan
hasi
lnya
dal
am F
orm
atPe
nila
ian
ke 3
dan
4.
•Tr
ansp
aran
si d
an a
kunt
abili
-ta
s da
lam
pro
ses
peni
laia
nke
laya
kan
usul
an k
egia
tan
Kepu
tusa
n ak
hir t
enta
ngus
ulan
/pro
posa
l KSM
-KSM
yang
din
ilai l
ayak
dan
dap
atdi
sam
paik
an k
e BK
M u
ntuk
ikut
dal
am p
enen
tuan
rapa
tpr
iorit
as u
sula
n ke
giat
an.
Tran
spar
ansi
dan
aku
ntab
ilita
sda
lam
pro
ses
dan
hasi
lpe
nila
ian
kela
yaka
n us
ulan
kegi
atan
unt
uk m
empe
role
hm
asuk
an d
ari p
ihak
yan
g tid
akte
rliba
t lan
gsun
g de
ngan
pros
es p
enila
ian
kela
yaka
nus
ulan
keg
iata
n
LAN
GK
AH
-LA
NG
KA
HK
EGIA
TAN
NO.
TUJU
AN
PELA
K-
SAN
APE
SER
TA
KMW
dan
BKM
BKM
dan
KMW
BKM
•KM
W le
bih
mem
verif
ikas
i pro
ses
peni
laia
nke
laya
kan
oleh
UPK
apa
kah
tela
h se
suai
deng
an p
rinsi
p-pr
insi
p da
n ni
lai-n
ilai P
2KP.
Seda
ngka
n ve
rifik
asi h
asil
peni
laia
n ke
laya
kan
usul
an le
bih
difo
kusk
an p
ada
stan
dar
prof
esio
nal a
nalis
is k
elay
akan
pro
posa
l dan
pem
enuh
an k
eten
tuan
men
gena
i pen
gada
an,
dam
pak
lingk
unga
n, p
embe
basa
n la
han
dan
perm
ukim
an k
emba
li se
rta p
erlin
dung
an a
dat,
buda
ya d
an p
endu
duk
asli.
•BK
M m
emve
rifik
asi a
paka
h an
ggot
a-an
ggot
aKS
M y
ang
dini
lai l
ayak
terc
atat
seb
agai
kelo
mpo
k m
asya
raka
t yan
g di
prio
ritas
kan
(pet
ake
mis
kina
n), s
esua
i den
gan
Pron
angk
is d
anm
enila
i usu
lan-
usul
an te
rseb
ut te
lah
mem
enuh
ike
tent
uan-
kete
ntua
n pe
mer
iksa
an p
enga
man
(saf
egua
rd),
mis
alny
a pe
rlind
unga
n pe
ndud
ukas
li, li
ngku
ngan
, pen
gada
an d
ll
•H
asil
perb
aika
n us
ulan
/pro
posa
l dar
i KSM
yan
gha
rus
mem
perb
aiki
usu
lann
ya•
Mas
ukan
keb
erat
an d
ari K
SM p
engu
sul m
aupu
nda
ri m
asya
raka
t lua
s te
rhad
ap h
asil
peni
laia
nke
laya
kan
usul
an o
leh
UPK
•Pe
nyam
paia
n re
kom
enda
si K
MW
kep
ada
BKM
berd
asar
kan
hasi
l ver
ifika
si K
MW
terh
adap
hasi
l dan
pro
ses
peni
laia
n ke
laya
kan
usul
anol
eh U
PK
•D
afta
r Nam
a KS
M, a
lam
at, j
enis
keg
iata
n da
nda
ftar n
ama
angg
ota-
angg
otan
ya b
erik
ut d
ata
prib
adi d
ari m
asin
g-m
asin
g an
ggot
a•
Jum
lah
usul
an b
iaya
keg
iata
n•
Has
il ke
laya
kan
oleh
UPK
dan
ver
ifika
si d
ari
BKM
ser
ta K
MW
•R
enca
na ja
dwal
Rap
at p
riorit
as u
sula
n ke
giat
an
TEM
PAT
SUB
STA
NSI
KERA
NGKA
WA
KTU
BKM
, UPK
, KSM
dan
mas
yara
kat
KSM
, UPK
,m
asya
raka
t
Mas
yara
kat
dan
pera
ngka
tpe
mer
inta
hse
tem
pat
Kant
or K
MW
,Se
kret
aria
tBK
M, d
an d
ise
luru
hw
ilaya
hke
lura
han
sasa
ran
Sekr
etar
iat
BKM
Di s
elur
uhw
ilaya
hke
lura
han
sasa
ran
Har
i ke-
16 h
ingg
a ha
rike
-23,
set
elah
usu
lan/
prop
osal
dite
rima
UPK
.
Har
i ke-
24, s
etel
ahus
ulan
/pro
posa
ldi
terim
a U
PK.
Har
i ke-
25, s
etel
ahus
ulan
/pro
posa
ldi
terim
a U
PK.
6 7 8
Lanj
utan
Tab
el 3
-9 P
edom
an P
elak
sana
an P
enila
ian
Usu
lan
Kegi
atan
KSM
110 Pedoman Teknis
Kelurahan/Desa : …………………………………………Kecamatan : …………………………………………Kota/Kabupaten : …………………………………………SWK : …………………………………………
Format Penilaian-1HASIL PENILAIAN KELAYAKAN USULAN KEGIATAN KSM
…..…………… ,……..……… 20 ….
Tenaga UPK yang menilai1 ...........................................................2 ...........................................................
Diketahui oleh, Rekomendasi/Verifikasi KMWKoord. BKM
........................................................... ...........................................................
Tanggal ............................................ Tanggal ............................................
*) Format ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan setempat berkoordinasi dengan KMW dan perlu uraian deskriptif .
NamaPengusul
No.
Terima Selesai
Penilaian Kelayakan Rekomendasi
Keuangan Teknis Ling-kungan
Layak TidakLayak
JudulUsulan
Tanggal
Revisi
111Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
Kelurahan/Desa : …………………………………………Kecamatan : …………………………………………Kota/Kabupaten : …………………………………………SWK : …………………………………………
Format Penilaian-2REKAPITULASI DAFTAR USULAN KEGIATAN KSM YANG LAYAK
NamaKSM
No. Nilai UsulanKegiatan
(Rp)
Dana BLMP2KP(Rp)
Alamat KSMDanaSwadaya KSM
(Rp)P
Jenis/JudulUsulan
…..…………… ,……..……… 20 ….
Diketahui oleh, Penilai Kelayakan,Wakil KSM Koordinator BKM UPK
1………………………… ………………………… …………………………
2 ………………………… Rekomendasi/Verifikasi KMW:
3…………………………
4…………………………
5………………………… …………………………
L
*) Format ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan setempat berkoordinasi dengan KMW dan perlu uraian deskriptif .
JumlahAnggota
112 Pedoman Teknis
Propinsi : ………………………………...SWK : ………………………………...Kota/Kabupaten : ………………………………...Kecamatan : ………………………………...Kelurahan/ Desa : ………………………………...
Format Penilaian-3HASIL VERIFIKASI BKM TERHADAP PENILAIAN KELAYAKAN USULAN KEGIATAN
…..…………… ,……..……… 20 ….
Anggota-Anggota BKM yang Memverifikasi
1 ………………………………………………
2 ………………………………………………
3 ………………………………………………
Diketahui oleh, Rekomendasi/Verifikasi KMWKoordinator BKM
………………………………... ………………………………...Tanggal .................. Tanggal ......................
*) Format ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan setempat berkoordinasi dengan KMW dan perlu uraian deskriptif .
NamaPengusul
No.Terima
dari UPKSelesaiprosesverifikasi
Verifikasi Penilaian Kelayakan Rekomendasi BKM
KelompokSasaran
PemeriksaanPengaman
(Safeguard)
Kesesuaiandengan
Pronangkis
RevisiJudulUsulan
Tanggal
Sesuai
113Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
1. Apakah ada dampak negatif terhadap lingkungan?Ada Tidak
ika "Ada", uraikan ……………………………………………………………………………......................…………………………………………………………………………………………………….....................…………………………………………………………………………………………………….....................Rencana Penanganan dampak negatif lingkungan …………………………………………....................……………………………………………………………………………………………………....................……………………………………………………………………………………………………....................……………………………………………………………………………………………………....................
2. Apakah ada dampak kegiatan yang berkaitan dengan pembebasan lahan penduduk?Ada Tidak
Jika "Ada", uraikan hal-hal berikut di bawah ini:• Tanah milik siapa? ....…………………………………………………………………..................• Apakah Pemilik sudah diajak bermusyawarah?……………………………………..….................• Apa rencana kompensasi yang disepakati? …………………………………………....................• Siapa yang akan membiayai biaya kompensasi tersebut? …………………………....................
Apakah ada dampak kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan penduduk dan/atau pemukiman kembalipenduduk?Ada Tidak
Jika "Ada", uraikan hal-hal berikut di bawah ini:• Berapa orang yang terkena dampak? ……………………………………………………................
(Sertakan nama-nama dan alamatnya)• Apa rencana kompensasi yang disepakati? …………………………………………….................• Siapa yang akan membiayai biaya kompensasi tersebut? ……………………………................
3. Apakah ada dampak negatif terhadap sosio-budaya-adat istiadat setempat?Ada Tidak
Jika "Ada", uraikan …………………………………………………………………………….....................…………………………………………………………………………………………………….....................…………………………………………………………………………………………………….....................
4. Apakah ada dampak negatif terhadap penduduk asli setempat?Ada Tidak
Jika "Ada", uraikan …………………………………………………………………………….....................…………………………………………………………………………………………………….....................…………………………………………………………………………………………………….....................Rencana Penanganan dampak …………………. …………………………………………….....................……………………………………………………………………………………………………......................……………………………………………………………………………………………………......................……………………………………………………………………………………………………......................
Format Penilaian-4PEMERIKSAAN PENGAMAN (SAFE GUARD)
114 Pedoman Teknis
Item-Item Untuk Pengadaan(Barang, Pekerjaan atau Tenaga Ahli/Trampil) ProsedurNo.
1234dst.
5. Bagaimana rencana prosedur Pengadaan (Procurement Plan)?
Kegiatan SumberDana
No.
6. Bagaimana rencana pengoperasian dan pemeliharaan?
Frekuensi Penanggungjawab
Biaya
Nama Posisi Tanda TanganNo.
KetuaAnggotaAnggotaAnggotadst.
1234dst.
Diketahui oleh,
.................................................... ...................................................KMW Fasilitator/Kader Masyarakat
Demikian verifikasi dan pemeriksaan pengaman dari usulan-usulan kegiatan yang ada, dan kami buat dengansesungguh-sungguhnya.
Tanggal ……………………, ……………., 200…
115Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
3.4.3 Penetapan Prioritas Usulan Kegiatana) Pengertian
Usulan/Proposal dari KSM/panitia yang telahdinilai layak oleh UPK dan diverifikasi oleh KMW tidaksecara otomatis memperoleh dana BLM P2KP tetapimasih harus disesuaikan dengan ketersediaan danadi UPK. Oleh sebab itu, BKM harus mengadakanRapat Anggota untuk menyusun prioritas dari usulan-usulan KSM/ Panitia yang telah dinilai layak, sehinggausulan yang mendapat prioritas tinggilah yang akandidahulukan mendapatkan dana dari UPK. Sebaliknya,usulan KSM yang prioritasnya rendah, akanmemperoleh bantuan untuk waktu atau tahapberikutnya.
Dengan demikian penetapan prioritas usulankegiatan KSM/Panitia oleh BKM merupakan kegiatantindak lanjut penilaian kelayakan usulan kegiatan,yakni kegiatan BKM untuk mengevaluasi danmenetapkan urutan kegiatan yang akan mendapatbantuan dana dari UPK sesuai dengan ketersediaandana.
Peran KMW dan Tim Fasilitator adalah menjagaagar proses penetapan prioritas proposal/usulankegiatan yang dilakukan BKM benar-benar telahmemenuhi ketentuan dan prinsip serta nilai-nilai P2KP
b) Ketentuan Dasar• Untuk pertama kalinya, rapat prioritas oleh BKM
dilakukan setelah BKM menerima minimal limausulan KSM/Panitia yang telah dinilai layak olehUPK dan telah diverifikasi KMW. Selanjutnya, rapatpenetapan prioritas usulan dilakukan secaraterjadwal oleh BKM dengan mengacu pada hasilPronangkis.
• Rapat penetapan prioritasi usulan-usulan KSM/Panitia ini wajib dihadiri oleh seluruh anggota BKMdan bersifat terbuka untuk umum, dimana parapengusul juga harus diundang. Rencana rapat iniharus diumumkan di tempat-tempat strategissekurang-kurangnya 1 (satu) pekan sebelumnya.
• Pada rapat penetapan prioritas tersebut, KSM/Panitia pengusul dapat memberikan penjelasandan seluruh warga kelurahan dapat berpartisipasidalam membahas presentasi usulan-usulan KSM.
• P2KP tidak menetapkan suatu sistem
pembobotan atau penilaian tertentu untukmenyusun prioritas usulan. Sistem evaluasi untukmenetapkan prioritas usulan diserahkansepenuhnya pada kebijakan dan kesepakatandalam Rapat Anggota BKM, dengan berpedomanpada hasil pemetaan kemiskinan dan PJM sertaRencana tahunan Pronangkis setempat.
• Berdasarkan hasil masukan dan pembahasanpersentasi KSM/Panitia pengusul serta sistemevaluasi yang telah ditetapkan bersama, BKMkemudian mengadakan musyawarah mufakat,atau bila diperlukan dengan pemungutan suara,untuk menyusun peringkat prioritas usulan KSM/Panitia tersebut.
• Dalam hal dilakukan pemungutan suara, makasetiap wakil masyarakat yang menjadi anggotaBKM memiliki satu suara dan pemungutan suaradilakukan secara terbuka (disaksikan masyarakat/publik).
• Hanya usulan yang baik yang akan disetujuisampai batas nilai dana yang tersedia. Sedangkanusulan yang belum dapat didanai saat itu akandikompetisikan pada rapat prioritas berikutnya.
• Usulan kegiatan yang disetujui harus diumumkandi masing-masing RT/RW terkait sertaditempelkan di papan pengumuman yang dapatdilihat seluruh warga. Salah satunya ditempatkandi kantor kelurahan, disertai nama pimpinan dananggota KSM.
• Rapat penetapan prioritas ini harus dilakukan, baikuntuk memanfaatkan dana BLM maupun danaperguliran BLM yang dikelola UPK.
c) Tujuan• Masyarakat mampu menetapkan prioritas
kegiatan yang dibutuhkan sesuai dengankemampuan yang ada, dengan berpedoman padakesepakatan yang dibangun sebelumnya, yakniPeta Kemiskinan dan PJM serta Renta Pronangkisdi kelurahan setempat;
• Membudayakan dan melembagakan prosespengambilan keputusan oleh masyarakat sendirisecara partisipatif, demokratis, transparan danakuntabel;
• Pembelajaran bagi masyarakat untuk mampu
116 Pedoman Teknis
mengatasi berbagai kepentingan yang ada denganberlandaskan kesepakatan yang diprioritaskanbersama; dan
• Menghindarkan munculnya perorangan ataukelompok tertentu yang "mengklaim" palingberjasa dalam persetujuan pendanaan kegiatanBLM P2KP.
d) PenanggungjawabPenanggungjawab pelaksanaan rapat prioritas
usulan kegiatan KSM adalah BKM, dengan difasilitasioleh kader masyarakat dan fasilitator.
e) Waktu PelaksanaanPelaksanaan rapat penetapan prioritas usulan/pro-
posal kegiatan KSM/Panitia pada tahap awal selamamasa proyek P2KP dapat terjadi pada saat akanmemanfaatkan penyerapan BLM tahap I yaitudiperkirakan pada bulan ke-7atau 8 setelahpelaksanaan P2KP di kelurahan bersangkutan, ataupada saat akan memanfaatkan penyerapan BLMtahap II dengan ketentuan seperti di atas.
Untuk tahap-tahap berikutnya, pelaksanaan rapatpenetapan prioritas usulan/ proposal kegiatan KSM/panitia dilakukan secara berkesinambungan dan
terjadwal sesuai dengan PJM dan Renta Pronangkisyang telah disepakati masyarakat.
f) Keluaran• Berita Acara Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan
(BAPPUK) oleh BKM
g) Indikator Kinerja• Jumlah dan persentase keterlibatan masyarakat
(anggota BKM, KSM, perangkat kelurahan, wanitadan masyarakat miskin) dalam prosespengambilan keputusan rapat prioritas usulankegiatan KSM;
• Penerapan prinsip-prinsip dan nilai-nilai P2KPdalam proses pengambilan keputusan prioritasusulan kegiatan KSM; serta
• Kesesuaian usulan/proposal kegiatan KSM yangdiprioritaskan dengan hasil peta kemiskinan danPJM serta rencana tahunan Pronangkismasyarakat setempat.
h) Langkah-langkahLangkah-langkah pelaksanaan proses penilaian
kelayakan usulan/proposal kegiatan KSM adalahsebagaimana diuraikan pada Tabel 3.10 PelaksanaanRapat Prioritas Usulan kegiatan KSM oleh BKM
117Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
BKM
seg
era
men
yiap
kan
pela
ksan
aan
Rap
at A
nggo
ta B
KMle
ngka
p un
tuk
mem
prio
ritas
usu
lan-
usul
an K
SM
Ren
cana
Rap
at A
nggo
ta B
KMun
tuk
Prio
ritas
Usu
lan
kegi
atan
KSM
har
us d
iinfo
rmas
ikan
min
imal
1 m
ingg
u se
belu
mny
a.
Pela
ksan
aan
Rap
at A
nggo
ta B
KMun
tuk
Prio
ritas
usu
lan
kegi
atan
KSM
dia
wal
i den
gan
pres
enta
si d
ari
mas
ing-
mas
ing
KSM
pen
gusu
l.
Sete
lah
itu, r
apat
prio
ritas
Usu
lan
dila
njut
kan
deng
an M
enye
paka
tida
sar-
dasa
r per
timba
ngan
ata
uto
lok
ukur
unt
uk m
enet
apka
npr
iorit
as u
sula
n/pr
opos
al K
SM.
Pers
iapa
n te
knis
dan
adm
inis
trasi
rapa
t prio
ritas
BKM
Sem
ua p
ihak
yan
g te
rliba
tla
ngsu
ng a
taup
un m
asya
raka
tlu
as m
enge
tahu
i ren
cana
pela
ksan
aan
rapa
t prio
ritas
usul
an k
egia
tan
BKM
Peng
usul
dap
at m
enje
lask
anse
cara
det
ail a
rgum
en d
antu
juan
dar
i keg
iata
n ya
ngdi
usul
kann
ya
Agar
pen
entu
an p
riorit
asdi
dasa
rkan
tolo
k uk
ur d
anpe
rtim
bang
an y
ang
jela
s se
rtadi
sepa
kati
bers
ama.
LAN
GK
AH
-LA
NG
KA
HK
EGIA
TAN
NO.
TUJU
AN
PELA
K-
SAN
APE
SER
TA
BKM
BKM
BKM
Pim
pina
nra
pat p
riorit
asBK
M
Peng
adm
inis
trasi
an d
an p
engg
anda
an u
sula
n/pr
opos
al k
egia
tan
KSM
yan
g te
lah
dini
lai l
ayak
oleh
UPK
, lol
os v
erifi
kasi
KM
W, d
an lo
los
dari
kebe
rata
n m
asya
raka
t ter
hada
p us
ulan
ters
ebut
.
Mel
alui
sur
at u
ndan
gan,
pap
an in
form
asi (
di p
asar
,ka
ntor
kel
urah
an, t
empa
t iba
dah,
ata
u pa
pan
peng
umum
an la
inny
a)•
Jadw
al ra
pat p
riorit
as, t
empa
t dan
wak
tu•
Daf
tar
usul
an-u
sula
n ke
giat
an y
ang
akan
diba
has
•H
ak d
an k
ewaj
iban
dal
am ra
pat p
riorit
as, d
ll
Mas
ing-
mas
ing
KSM
yan
g us
ulan
nya
tela
h di
nila
ila
yak
untu
k m
empr
esen
tasi
kan
dan
men
jela
skan
usul
an k
egia
tann
ya k
e se
luru
h pe
serta
rapa
tpr
iorit
as. A
nggo
ta B
KM d
an p
eser
ta d
apat
men
anya
kan
kepa
da K
SM y
ang
bers
angk
utan
untu
k m
engk
larif
ikas
i dan
mem
berik
an s
aran
,m
asuk
an s
erta
pan
dang
an.
Tolo
k uk
ur a
tau
dasa
r per
timba
ngan
yai
tu:
a.U
sula
n ke
giat
an K
SM y
ang
berp
edom
an d
anse
lara
s de
ngan
pet
a ke
mis
kina
n se
rtaPr
onan
gkis
set
empa
t, le
bih
dipr
iorit
aska
n;b.
Usu
lan
kegi
atan
KSM
yan
g m
empu
nyai
pro
pors
ida
na s
wad
aya
mas
yara
kat/a
nggo
ta y
ang
lebi
hbe
sar,
lebi
h di
prio
ritas
kan;
c.U
sula
n ke
giat
an K
SM y
ang
lebi
h ba
nyak
mel
ibat
kan
mas
yara
kat m
iski
n, w
anita
dan
peng
angg
ur, l
ebih
dip
riorit
aska
n;d.
Usu
lan
kegi
atan
KSM
yan
g an
ggot
anya
terd
irida
ri ba
nyak
mas
yara
kat y
ang
belu
m p
erna
hm
ener
ima
man
faat
P2K
P at
au p
rogr
am s
ejen
isla
inny
a, le
bih
dipr
iorit
aska
n;e.
Tang
gal p
enye
raha
n us
ulan
keg
iata
n KS
M y
ang
suda
h di
nila
i lay
ak U
PK k
e BK
M.
Mas
yara
kat d
apat
men
amba
hkan
tolo
k uk
ur d
anpe
rtim
bang
an la
inny
a se
suai
kes
epak
atan
bers
ama.
TEM
PAT
SUB
STA
NSI
KERA
NGKA
WA
KTU
Sta
f se
kret
aria
tBK
M
Sta
f se
kret
aria
tBK
M d
an k
ader
mas
yara
kat
Selu
ruh
angg
ota
BKM
, U
PK,
KSM
pen
gusu
l,PJ
OK,
KM
W,
kelu
raha
n,m
asya
raka
t.
Pese
rta ra
pat
prio
ritas
BKM
Kant
or B
KM
Kant
or B
KM
Kant
or B
KMat
au te
mpa
tne
tral l
ain
yang
repr
e-se
ntat
if
Kant
or B
KMat
au te
mpa
tne
tral l
ain
yang
repr
e-se
ntat
if
Min
ggu
tera
khir
bula
nke
-11
sete
lah
pela
ksan
aan
P2KP
di
kelu
raha
n se
tem
pat
Min
ggu
tera
khir
bula
nke
-11
sete
lah
pela
ksan
aan
P2KP
di
kelu
raha
n se
tem
pat
Min
ggu
ke-1
bul
an k
e-12
, set
elah
pela
ksan
aan
P2KP
di
kelu
raha
n se
tem
pat
Min
ggu
ke-1
bul
an k
e-12
, set
elah
pela
ksan
aan
P2KP
di
kelu
raha
n se
tem
pat
1 2 3 4
Tabe
l 3.1
0 Pe
laks
anaa
n R
apat
Prio
ritas
Usu
lan
kegi
atan
KSM
ole
h B
KM
118 Pedoman Teknis
Um
umka
n al
okas
i dan
a BL
M y
ang
ters
edia
dan
jum
lah
usul
an k
egia
tan
yang
dap
at d
iset
ujui
den
gan
kond
isi
dan
kem
ampu
an d
ana
yang
ada
.La
kuka
n pe
ngam
bila
n ke
putu
san
rapa
t prio
ritas
dar
i sel
uruh
usu
lan/
prop
osal
keg
iata
n KS
M y
ang
tela
hdi
nila
i lay
ak b
aik
mel
alui
mus
yaw
arah
muf
akat
ata
upun
pem
ungu
tan
suar
a (v
otin
g).
Rap
at a
nggo
ta B
KM m
enet
apka
nPr
iorit
as u
sula
n Ke
giat
an K
SM d
anm
enua
ngka
n ha
sil r
apat
prio
ritas
ters
ebut
dal
am B
erita
Aca
raPe
neta
pan
Prio
ritas
Usu
lan
Kegi
atan
KSM
(BAP
PUK)
.BKM
men
yeba
rluas
kan
BAPP
UK
keKS
M-K
SM te
rkai
t, pe
rang
kat
pem
erin
tah
sete
mpa
t, KM
W, P
JOK
dan
mas
yara
kat l
uas
deng
anpe
nem
pela
n BA
PPU
K di
tem
pat-
tem
pat
yang
stra
tegi
s.
BKM
men
gada
kan
rapa
t ang
gota
untu
k m
emba
has
tang
gapa
n,m
asuk
an d
an k
eber
atan
mas
yara
kat t
erha
dap
KSM
-KSM
yang
tela
h di
prio
ritas
kan
usul
anke
giat
anny
a ol
eh B
KM.
Peng
urus
BKM
men
girim
kan
BAPP
UK
ke U
PK u
ntuk
ditin
dakl
anju
ti pe
mro
sesa
npe
ncai
ran
dana
BLM
.
BKM
waj
ib m
embe
ri in
form
asi
seca
ra b
erka
la k
epad
a KS
M-K
SMda
n ju
ga m
asya
raka
t lua
s m
elal
uipa
pan-
papa
n in
form
asi,
perte
mua
n,su
rat,
dll m
enge
nai j
umla
h sa
ldo
dana
BLM
yan
g ad
a di
UPK
dal
amku
run
wak
tu te
rtent
u.
Dip
erol
eh d
afta
r us
ulan
yan
gda
pat d
idan
ai d
enga
n ka
pasi
tas
dana
BLM
yan
g ad
a di
UPK
/BK
M p
ada
saat
itu,
den
gan
pros
es p
enga
mbi
lan
kepu
tusa
nya
ng d
emok
ratis
, pa
rtisi
patif
dan
trans
para
n se
rta a
kunt
abel
Has
il R
apat
prio
ritas
usu
lan
kegi
atan
ditu
angk
an d
alam
bent
uk F
orm
at P
riorit
as-1
Kepu
tusa
n ak
hir P
riorit
asU
sula
n Ke
giat
an K
SM, b
aik
deng
an m
empe
rtaha
nkan
BAPP
UK
yang
ada
mau
pun
revi
siny
a bi
la a
da.
Adm
inis
trasi
pen
caira
n da
naBL
M k
e KS
M d
apat
seg
era
dipr
oses
ole
h U
PK
Tran
spar
ansi
dan
aku
ntab
ilita
spe
rkem
bang
an k
egia
tan
serta
dana
P2K
P ol
eh B
KM d
an U
PK,
seka
ligus
seb
agai
sar
ana
mem
bang
un k
ontro
l sos
ial
LAN
GK
AH
-LA
NG
KA
HK
EGIA
TAN
NO.
TUJU
AN
PELA
K-
SAN
APE
SER
TA
Pim
pina
nSi
dang
rapa
tpr
iorit
as
BKM
BKM
BKM
BKM
dan
UPK
•Te
tapk
an b
ahw
a us
ulan
keg
iata
n KS
M y
ang
akan
dite
tapk
an a
dala
h KS
M-K
SM y
ang
urut
anpr
iorit
asny
a m
emen
uhi s
ampa
i alo
kasi
dan
aBL
M y
ang
ters
edia
. Sed
angk
an b
agi K
SM y
ang
belu
m m
emen
uhi u
ruta
n pr
iorit
as k
egia
tan,
aka
ndi
kom
petis
ikan
sec
ara
seha
t pad
a ra
pat p
riorit
asus
ulan
keg
iata
n pe
riode
ber
ikut
nya
atau
dia
mbi
lke
bija
kan
lain
ole
h R
apat
Ang
gota
•M
ekan
ism
e pe
ngam
bila
n ke
putu
san
apap
un h
a-ru
s te
tap
berp
edom
an p
ada
dasa
r per
timba
ngan
prio
ritas
keg
iata
n pa
da la
ngka
h 5
di a
tas.
•D
afta
r KSM
/usu
lan
prio
ritas
, jum
lah
dana
, nam
aan
ggot
a, je
nis
kegi
atan
, dll
•Pe
ngum
uman
BAP
PUK
juga
den
gan
info
rmas
iba
hwa
mas
yara
kat d
apat
mem
berik
an m
asuk
anda
n ke
bera
tan
terh
adap
usu
lan
kegi
atan
KSM
terte
ntu
yang
tela
h di
prio
ritas
kan.
•Fo
kusk
an p
emba
hasa
n pa
da a
lasa
n ke
bera
tan
dan
argu
men
-arg
umen
nya
•Be
ri ke
sem
pata
n KS
M a
nggo
tany
a m
embe
la d
iri•
Putu
skan
apa
kah
kebe
rata
n te
rseb
ut d
iterim
aat
au d
itola
k
•D
ata-
data
dan
dok
umen
tasi
KSM
yan
g la
yak
•Ke
leng
kapa
n pe
rsya
rata
n ad
min
istra
tif•
Dra
ft Ak
ad B
antu
an a
tau
akad
kre
dit a
ntar
aBK
M d
enga
n KS
M/p
engu
sul
•D
ata-
data
ban
tuan
/pin
jam
an y
ang
digu
naka
n•
Dat
a-da
ta p
ener
ima
man
faat
ban
tuan
/pin
jam
an•
Dat
a-da
ta p
enge
mba
lian
angs
uran
dan
nam
a-na
ma
penu
ngga
k•
Kond
isi k
euan
gan
UPK
, BKM
, KSM
, dll
TEM
PAT
SUB
STA
NSI
KERA
NGKA
WA
KTU
Angg
ota
BKM
yang
had
irda
lam
rapa
tpr
iorit
as
BKM
ber
sam
aU
PK d
an k
ader
mas
yara
kat
BKM
, UPK
,KM
W, K
SM d
anm
asya
raka
tya
ngbe
rkeb
erat
an
UPK
dan
staf
nya
Mas
yara
kat
Kant
or B
KMat
au te
mpa
tne
tral l
ain
yang
repr
e-se
ntat
if
Di s
elur
uhw
ilaya
hke
lura
han
sasa
ran
Kant
or B
KMat
au te
mpa
tne
tral l
ain
Kant
or B
KMat
au te
mpa
tne
tral l
ain
Kant
or B
KM
Min
ggu
ke-1
bul
an k
e-12
, set
elah
pela
ksan
aan
P2KP
di
kelu
raha
n se
tem
pat
Satu
har
i set
elah
rapa
tpr
iorit
as d
enga
nm
embe
ri w
aktu
sek
itar
7 (tu
juh)
har
i bag
im
asya
raka
t un
tuk
mem
berik
an ta
ngga
pan
dan
kebe
rata
n te
rhad
apus
ulan
KSM
yan
g te
lah
dipr
iorit
aska
n
Min
ggu
ke-2
bul
n ke
-12
, se
tela
h fa
silit
ator
dim
obili
sasi
Min
ggu
ke-2
bul
an k
e-12
set
elah
fasi
litat
ordi
mob
ilisa
si
Berk
ala
sete
lah
BKM
mul
ai m
ener
ima
dana
BLM
P2K
P
5 6 7 8 9
Lanj
utan
Tab
el 3
.10
Pela
ksan
aan
Rap
at P
riorit
as U
sula
n ke
giat
an K
SM o
leh
BKM
119Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
Nama BKM : …………………………………………Kelurahan/Desa : …………………………………………Kecamatan : …………………………………………Kota/Kabupaten : …………………………………………SWK : …………………………………………
Format Prioritas-1BERITA ACARA PENETAPAN PRIORITAS USULAN KEGIATAN KSM (BAPPUK)
Demikian kesepakatan ini diambil untuk dilaksanakan dengan tanggungjawab dan kesadaran penuh.
………………. ,…………………200……..
Pihak-pihak yang membuat kesepakatan,
Wakil KSM, Anggota BKM, Pernyataan KMW1 ...................................... 1 ......................................2 ...................................... 2 ......................................3 ......................................4......................................5 Dan seterusnya
Diketahui oleh,Kepala Kelurahan/Desa
..........................................
Catatan: Berita Acara ini (BAPPUK) merupakan lampiran persyaratan untukpencairan Dana BLM P2KP tahap II dan tahap III.
*) Format ini hanya contoh, dapat disesuaikan berkoordinasi dengan PJOK dan KMW, dan berpedoman pada SE-DJA Depkeu
Sesuai hasil kesepakatan Rapat Prioritas Usulan Kegiatan KSM yang telah dilakukan pada Rapat Anggota BKM,tanggal ……………… bertempat di ……………… maka dari daftar usulan kegiatan KSM yang layak dinilai olehUPK dan direkomendasi KMW, serta disesuaikan dengan alokasi dana BLM yang tersedia, telah dipilih melaluiforum pengambilan keputusan tertinggi BKM, sejumlah usulan kegiatan KSM dalam tabel dibawah, untuk dilaksanakandengan seluruh ketentuan P2KP.
Nama KSMNo. Nilai UsulanKegiatan
(Rp)
BLMP2KP(Rp)
DanaSwadayaKSM (Rp)
JenisUsulan
Kegiatan
Lokasi danVolume
Kami telah memverifikasi sesuaikewenangan, dan menyatakan bahwa
proses serta hasil dari penilaianusulan-usulan KSM di atas yang
dilakukan oleh UPK telah memenuhiketentuan, prinsip dan nilai-nilai
P2KP.
........................................................Nama jelas, tanda tangan, dan cap KMW
120 Pedoman Teknis
3.4.4 Petunjuk Penyaluran Dana BLM
a) PengertianPenyaluran dana BLM adalah seluruh proses dan
prosedur administrasi penyaluran dana BLM P2KPdari pemerintah ke masyarakat melalui BKM, maupundari BKM/UPK ke KSM-KSM serta masyarakat.
Peran KMW/Tim Fasilitator adalah menjaga agarproses dan penyaluran dana BLM sesuai denganketentuan yang ditetapkan P2KP maupun agar danaBLM tersebut tepat sasaran serta dimanfaatkansesuai usulan kegiatan yang disetujui BKM.
Prinsip utama dalam proses penyaluran danpencairan dana BLM dari BKM/UPK ke KSM danmasyarakat, yakni bahwa dana BLM hanya dapatdisalurkan apabila KSM/masyarakat telah dapatmenunjukkan komitment, kesiapan dan kemampuandalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan denganpenanggulangan kemiskinan secara mandiri danberkelanjutan. Oleh karena itu, upaya untuk dapatmengakses dana BLM yang dikelola oleh UPK/BKM,hanya dapat dilakukan apabila KSM/masyarakat telahmelakukan serangkaian kegiatan penguatankapasitas (capacity building), serta mengajukanusulan/proposal kegiatan dan usulan mereka telahdinilai layak oleh UPK serta disetujui prioritaspendanaannya oleh BKM.
b) Ketentuan Dasar• Pelaku yang mewakili pemerintah untuk
melakukan pengendalian di tingkat akhir adalahPJOK dan dari pihak masyarakat diwakili oleh BKM
• Hanya masyarakat kelurahan yang telahmenunjukkan komitment, kesiapan dankemampuan untuk melaksanakan upaya-upayapenanggulangan kemiskinan di wilayahnya secaramandiri dan berkelanjutan, yang dapatmengajukan proses penyaluran dan pencairandana BLM P2KP.
• Proses penyaluran dan pencairan dana BLMP2KP dari pemerintah yang diwakili oleh PJOKsecara langsung ke masyarakat yang diwakili olehBKM, dapat dilaksanakan bila masyarakat telahmemenuhi semua persyaratan administrasi yangditentukan dan menunjukkan rencana yang jelaspenggunaan dana BLM untuk penanggulangankemiskinan yang diwujudkan dalam bentuk PJMdan Renta Pronangkis, usulan KSM/Panitia.
• Pencairan Tahap I sebesar 20% dari pagu BLMhanya dapat dilakukan ke rekening BKM apabilaBKM telah menyerahkan PJM dan RentaPronangkis yang disepakati masyarakatkelurahan dimana BKM tersebut berlokasi, sertabersama PJOK menandatangani Surat PerjanjianPenyaluran Bantuan (SPPB) berikut lampirannya.Kesepakatan PJM dan Renta Pronangkis sertapenandatanganan SPPB tersebut padahakekatnya menunjukan kesiapan, kesediaan dankomitmen masyarakat untuk memenuhi ketentuanyang ditetapkan P2KP.
• Pencairan Tahap II sebesar 50% dari pagu BLMhanya dapat dilaksanakan apabila:- BKM telah menyerahkan hasil evaluasi KMW
terhadap kinerja kegiatan dan kinerjapenggunaan dana BLM yang diterimasebelumnya
- Sudah ada usulan layak yang telah diverifikasioleh KMW dan diusulkan dalam BAPPUK(Berita Acara Penetapan Prioritas Kegiatan)serta memenuhi persyaratan-persyaratanlainnya.
• Pencairan Tahap III sebesar 30% dari pagu BLMhanya dapat dilaksanakan apabila :- BKM telah menyerahkan hasil evaluasi KMW
terhadap: (i) kinerja kegiatan dan penggunaandana BLM yang diterima sebelumnya dan (ii)kemungkinan/potensi keberlanjutan BKMmemimpin penanggulangan kemiskinan dikelurahan bersangkutan
- Sudah ada usulan layak yang telah diverifikasioleh KMW dan diusulkan dalam BAPPUK(Berita Acara Penetapan Prioritas Kegiatan)serta memenuhi persyaratan-persyaratanlainnya.
• Untuk pencairan dari BKM ke KSM ataumasyarakat hanya dapat dilakukan bila KSMatau masyarakat tersebut telah memenuhi semuapersyaratan dalam pengajuan usulan dan masukdalam skala prioritas yang telah ditetapkan (lihatbagian 3.4.2. Penilaian Usulan Kegiatan dan3.4.3. Penetapan Usulan Kegiatan).
• Mekanisme penyaluran dan pencairan dana BLMP2KP harus merupakan proses pembelajaranuntuk semua stakeholders (masyarakat,perangkat pemerintah, konsultan, dll) tentangprosedur, mekanisme dan ketentuan adminitrasipenyaluran bantuan dari pemerintah dan sekaligus
121Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
juga proses pembelajaran untuk senantiasatransparan dan akuntabel dalam mengelola danabantuan pemerintah atau dana-dana publik.
c) Tujuan• Mendorong transparansi dan akuntabilitas
masyarakat, pemerintah dan konsultan dalammenerima, mengelola dan menyalurkan dana BLMP2KP;
• Memperjelas dan mempermudah prosespenyaluran dana BLM P2KP kepada berbagaipihak yang terkait dengan pelaksanaan P2KP; dan
• Membudayakan dan melembagakan prosespengambilan keputusan oleh masyarakat sendirisecara partisipatif, demokratis, transparan danakuntabel.
d) Penanggung jawabPenanggung jawab pelaksanaan penyaluran dana
BLM P2KP dari pemerintah ke masyarakat adalahPJOK. Sedangkan penanggung jawab penyaluran,pengelolaan atau perguliran BLM adalah BKM, yangsecara operasional didelegasikan ke UPK.
e) Waktu PelaksanaanPelaksanaan penyaluran dana BLM dari
pemerintah ke masyarakat (BKM) dilakukan secarabertahap, yang diawali (tahap ke-1) pada saat BKMmenyerahkan PJM dan Renta Pronangkis sertamenandatangani SPPB bersama PJOK, yakni sekitarpertengahan bulan ke-7 (tujuh) setelah pelaksanaanP2KP dimulai di kelurahan itu.
Sementara penyaluran , pengelolaan atauperguliran BLM dari UPK/BKM ke KSM-KSMdidasarkan pada jadwal yang ditetapkan dalam PJMdan Renta Pronangkis, maupun keputusan RapatAnggota BKM. Diperkirakan dapat dimulai padapertengahan bulan ke-11 (sebelas) setelahpelaksanaan P2KP dimulai di kelurahan dimaksud,yaitu untuk memproses pencairan dana BLM TahapII.
f) Keluaran• Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB)
ditanda tangani PJOK dan BKM• Dana BLM diterima di rekening BKM• Masyarakat dan KSM/Panitia menerima dana
untuk penanggulangan kemiskinan
g) Indikator Kinerja• Kecepatan dan ketepatan proses serta prosedur
pencairan BLM dari pemerintah ke BKM maupundari UPK/BKM ke KSM/masyarakat
• Kesesuaian pengisian format-format administrasipencairan dan penyaluran dana BLM P2KP
• Proses dan prosedur pencairan serta penyalurandana BLM P2KP dilaksanakan secara transparandan akuntabel.
h) Langkah-langkahLangkah-langkah pelaksanaan penyaluran dan
pencairan dana dari pemerintah ke masyarakat(BKM), atau dari BKM ke KSM/masyarakat dapatdilihat pada Bagan 3.2 Pencairan dan PenyaluranBLM Kelurahan dan Bagan 3.3 MekanismePenyaluran dan Pencairan Dana BLM oleh BKM/UPK.
122 Pedoman Teknis
Bagan 3.2 Penyaluran dan Pencairan Dana BLM Kelurahan
DLN : Direktorat Luar Negeri, DepkeuPMU : Project Management UnitPJOK : Penanggung Jawab Operasional KegiatanBKM : Badan Keswadayaan MasyarakatCDP : Community Development Plan (PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis)BI : Bank Indonesia (Central Bank)KSM : Kelompok Swadaya Masyarakat
123Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
Penjelasan Bagan 3.2
1. Dit. DLN mengajukan pengisian dana awal (initial deposit) kepada Bank Dunia selaku lembaga donor.2. Bank Dunia mentransfer Dana untuk pembiayaan P2KP ke Rekening Khusus BI3. BI Kantor Pusat mentransfer dana ke BI atau Bank pemerintah di tempat tersebut (kab/kota).4. BKM mengajukan permohonan pencairan dana BLM kepada PJOK, dengan ketentuan:
a. BKM menyerahkan Rencana Program Penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis) yang disepakatimasyarakat dan telah diverifikasi KMW. Selanjutnya PJOK dan BKM menandatangani Surat PerjanjianPenyaluran Bantuan (SPPB) untuk pencairan BLM Tahap I (20%);
b. BKM menyerahkan hasil evaluasi KMW terhadap perkembangan dan pencapaian kinerja kegiatanserta dana tahap sebelumnya, untuk pencairan BLM tahap II (50%);
c. BKM menyerahkan hasil evaluasi kelayakan KMW terhadap kinerja potensi keberlanjutan kegiatan,dana dan kelembagaan masyarakat, untuk pencairan BLM tahap III (30%).
5. PJOK mengajukan SPPB serta Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada KPKN. KPKN setempatmeneliti SPP tersebut menyangkut pagu dana yang dapat dicairkan, yang harus sesuai dengan yangtercantum pada lembar anggaran yang berlaku, dan mencocokkan contoh tandatangan yang bersangkutan.Pengajuan SPP oleh PJOK ke KPKN harus dilampiri :a. SPPB; (Format SPPB BLM-1 dan Lampirannya)b. Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana (BAPPD); (Format SPPB BLM-4)c. Kuitansi antara PJOK dan BKM; dand. Verifikasi KMW tentang Pencapaian Kinerja dana, kelembagaan serta kegiatan sebelumnya, untuk
pencairan BLM Tahap II; dan verifikasi KMW mengenai Kinerja potensi keberlanjutan kegiatan, danaserta kelembagaan, untuk pencairan BLM tahap III. Keduanya dilengkapi dengan Format SPPB-BLM-3 dan Format SPPB BLM-4.
6. KPKN menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan mengirimkannya ke kantor BI setempat untukmelakukan pemindahbukuan dan mengirimkan tembusan Surat Perintah Membayar lembar ke-4 kepadaDit. DLN.
7. Kantor BI setempat memproses transfer dana ke bank yang dipilih BKM.8. BKM menerima informasi transfer dana dari bank pilihan BKM. Rekening BKM harus atas nama lembaga
(BKM) dan ditandatangani sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) orang, yakni wakil dari BKM serta UPK.9. KSM menyusun usulan kegiatan berdasarkan hasil Pronangkis dengan difasilitasi oleh kader masyarakat
dan fasilitator. Usulan kegiatan diajukan ke BKM yang diteruskan ke UPK untuk diberikan penilaian kelayakanteknis, lingkungan dan finansial. Hasil penilaian kelayakan UPK diajukan BKM ke KMW untuk mendapatrekomendasi dan verifikasi
10. KMW memberikan rekomendasi dan verikasi atas hasil analisa kelayakan usulan kegiatan KSM yangditetapkan UPK dan mengadakan koordinasi dengan BKM.
a. BKM melakukan Rapat Anggota untuk menyusun urutan prioritas terhadap usulan-usulan kegiatan yangsudah diverifikasi oleh KMW dan membuat laporan dalam format Prioritas-1 (BAPPUK).
b. BKM mencairkan dana BLM ke KSM/masyarakat melalui rekening Bank pilihan KSM, yang sekurang-kurangnya ditandatangani oleh 3 (tiga) orang, yakni wakil dari pengurus dan anggota KSM. BKMmenyampaikan BAPPUK ke lurah, RT/RW dan Dusun, KSM-KSM yang ada, KMW, PJOK danmengumumkannya secara terbuka kepada masyarakat setempat.
11. Dit. DLN mengajukan pengisian kembali (replenishment) dana di rekening khusus kepada Bank Duniaselaku penyedia dana untuk pelaksanaan P2KP berdasarkan informasi SPM lembar ke 4.
124 Pedoman Teknis
Bagan 3.3 Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Dana BLM Oleh BKM/UPK
125Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
Format SPPB BLM-1SURAT PERJANJIAN PENYALURAN BANTUAN (SPPB)
Berdasarkan DIPP (Daftar Isian Pembiayaan Pembangunan) Nomor:_____________ /____________ /200__Tanggal __________________
Kami yang bertanda tangan di bawah ini :
A. Nama : ………………………………..Jabatan : Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK) P2KPKecamatan …………………… Kabupaten/Kota …………………. Propinsi……………………Berdasarkan keputusan Bupati/Walikota ………………………….. Nomor ……………………Bertindak atas nama Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Pemimpin Proyek (Pimpro) P2KP Pusat, selanjutnyadisebut Pihak Pertama.
B. Nama : ……………………………….Jabatan : Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)………………….Desa/Kelurahan ……………………………… Kecamatan ……………………………….Kabupaten/Kota……………….………………. Propinsi ……………….……………… berdasarkan musyawarahmasyarakat kelurahan dan disahkan Notaris No. ………………… ....… tanggal ……………alamat ………………. …………………………………………….Bertindak atas nama Masyarakat Kelurahan………………………, selanjutnya disebut Pihak Kedua
MENYATAKAN
1. Bahwa pihak pertama telah meminta pihak kedua untuk bertanggungjawab dalam menerima, menyalurkan sertamengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Proyek Penanggulangan Kemiskinan di perkotaan (P2KP)dari Pemerintah Indonesia ke masyarakat kelurahan …………………………..
2. Pihak kedua menyatakan bahwa dana BLM P2KP yang diterima dan dikelolanya hanya akan disalurkan sertadimanfaatkan bagi kepentingan perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin di kelurahan …………………………
3. Pihak kedua akan menyalurkan dana BLM P2KP kepada masyarakat melalui kelompok swadaya masyarakat(KSM) atau panitia setempat. KSM/panitia akan menerima BLM P2KP melalui proses seleksi yang ditetapkanoleh BKM sesuai mekanisme yang ditetapkan dalam P2KP. KSM/panitia akan melaksanakan kegiatan sesuaidengan usulan yang diajukan dan memenuhi seluruh persyaratan umum perjanjian, sebagaimana terlampirdalam SPPB ini.
4. Kedua belah pihak setuju bahwa pemanfaatan dan pengelolaan dana BLM P2KP bagi kepentingan masyarakatmiskin dimaksud butir 2 dan 3 di atas, akan dilaksanakan oleh pihak kedua sesuai dengan Perencanaan JangkaMenengah dan Rencana Tahunan Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM dan Renta Pronangkis) yangdisusun serta disepakati masyarakat kelurahan setempat dan telah diverifikasi oleh KMW, dengan pendanaansebagai berikut:
Kelurahan/Desa : …………………………………………Kecamatan : …………………………………………Kota/Kabupaten : …………………………………………SWK : …………………………………………
126 Pedoman Teknis
5. Pihak kedua menjamin bahwa kegiatan-kegiatan yang diusulkan dalam PJM dan Rencana Tahunan Pronangkisserta proposal/usulan kegiatan KSM atau panitia, telah dilengkapi dengan rencana pengelolaan dampak negatifterhadap lingkungan, penduduk asli, pembebasan lahan dan penampungan serta sosial budaya dan nilai-nilaiyang hidup di masyarakat setempat.
6. Pihak Pertama akan membayarkan dana BLM P2KP kepada pihak kedua dengan tahapan penyaluran danaadalah sebagai berikut:Pembayaran Tahap I (20%) RpPembayaran Tahap II (50%) RpPembayaran Tahap III (30%) Rp
_________________________
Jumlah Total dana Bantuan P2KP Rp
Catatan:- Pembayaran Tahap I (20%) dilakukan setelah SPPB ini ditandatangani- Pembayaran Tahap II (50%) dilakukan, apabila:
• Sekurang-kurangnya 95% dana tahap I telah dimanfaatkan,• Pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan sebelumnya telah diverifikasi KMW dan PJOK,• Telah disetujui Proposal kegiatan KSM/Panitia untuk penyerapan dana tahap II, dan telah direkomendasi
KMW untuk memperoleh pembayaran Tahap IIPembayaran tahap II dilakukan sekurang-kurangnya 4 bulan setelah penandatanganan SPPB ini;
- Pembayaran Tahap III (30%) dilakukan apabila pihak kedua telah mampu menunjukkan potensi keberlanjutandana, kelembagaan dan kegiatannya, dengan indikator menunjukkan kesanggupan pengoperasian, pemeliharaandan pelestarian kegiatan-kegiatan hibah dengan baik, serta telah mampu mengelola kegiatan-kegiatan pinjamanbergulir, berdasarkan hasil verifikasi dan rekomendasi oleh KMW serta pihak kedua telah melakukan auditindependen dan menyampaikan hasilnya ke masyarakat.Pembayaran tahap III dilakukan minimal 6 bulan setelah pembayaran dana BLM tahap II.
7. Bantuan dana BLM P2KP sudah termasuk biaya operasional dan pengendalian BKM sebesar 2% dari totalpagu dana BLM bagi BKM yang mendapatkan total alokasi dana BLM sebesar Rp 500 juta, 3% dari total pagudana BLM bagi BKM yang mendapatkan total alokasi dana BLM sebesar Rp 250 juta dan 5% dari total pagudana BLM bagi BKM yang mendapatkan total alokasi dana BLM sebesar Rp 100 juta. Biaya operasional danpengendalian BKM tersebut dihitung dari setiap usulan kegiatan KSM/Panitia yang disetujui, hanya selamaproses penyerapan BLM.
8. Keseluruhan proses pembayaran dana bantuan P2KP kepada pihak kedua harus diselesaikan selambat-lambatnya pada tanggal ………………………. (tanggal closing date P2KP 2).
Kegiatan Volume Lokasi SwadayaMasyarakat
BantuanP2KP
SumberLainnya
Total
Uraian UsulanSantunan dan Sosial:
PembangunanPrasarana:
Usulan KegiatanPinjaman Bergulir:
Uraian UsulanKegiatan Lainnya
Pembiayaan
127Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
9. Dana bantuan P2KP tidak dapat dicairkan setelah melampaui batas waktu sebagaimana ditetapkan dalam butir8 perjanjian ini.
10. Dana Bantuan P2KP disalurkan melalui rekening Bank pihak kedua, sebagai berikutRekening atas nama : ………………………………………………………………Nama bank : ………………………………………………………………Alamat bank : ………………………………………………………………Nomor Rekening : ………………………………………………………………
11. Pihak kedua bersedia mematuhi berbagai ketentuan yang berlaku di P2KP, sebagaimana disebutkan dalamBuku-Buku Pedoman P2KP maupun ketentuan-ketentuan lainnya yang ditetapkan Pemerintah Indonesia, dalamhal ini Pemimpin Proyek P2KP Pusat, serta memenuhi persyaratan umum perjanjian (terlampir).
12. Kedua belah pihak setuju bahwa dokumen-dokumen terlampir berikut ini sah sebagai bagian tidak terpisahkandari Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) ini dan memiliki ketentuan yang mengikat:
a. Persyaratan Umum Perjanjian Penyaluran Bantuanb. Berita Acara Penetapan Prioritas Usulan Kegiatanc. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyalurkan Bantuand. Berita Acara Penarikan/Penggunaan Dana Bantuan
13. Tanggung jawab Pihak Kedua serta pihak-pihak terkait lainnya harus sesuai dengan yang telah ditetapkandalam SPPB serta Persyaratan Umum Perjanjian sebagaimana tercantum pada lampiran 1 Surat PerjanjianPenyaluran Bantuan ini
14. Apabila terdapat penyimpangan dari ketentuan pelaksanaan Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan sertalampirannya oleh Pihak Kedua, maka Pihak Pertama berhak untuk mengambil sanksi yang diperlukan maupuntindakan hukum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam persayaratan umum surat perjanjian ini (lampiran1 SPPB).
15. Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak setelah Pihak Kedua menyerahkanhasil verifikasi KMW terhadap PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis yang disepakati masyarakat.
Demikian Surat Perjanjian Penyaluran (SPPB) P2KP ini disepakati dan ditandatangani di ………………… padahari………………… tanggal ………………………….. atas nama masing-masing.
……………………, 20…..
Pihak Pertama Pihak Kedua,Penanggung Jawab Operasional Kegiatan Koordinator BKM
………………………………………………… …………………………………………
* SPPB, salah satunya dilengkapi dengan materai Rp 6,000, lampiran SPPB dan berikut lampirannya dibuat 5 (lima) rangkapuntuk dokumen penagihan ke KPKN.
* Format ini beserta lampirannya hanya contoh dan dapat disesuaikan dengan mengacu pada Surat Edaran (SE) DirektoratJenderal Anggaran (DJA) Departemen Keuangan.
128 Pedoman Teknis
Lampiran 1 Format SPPB BLM-1PERSYARATAN UMUM PERJANJIAN PENYALURAN BANTUAN
Lampiran ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari SPPB dan memiliki ketentuan yang mengikat.
A. DefinisiKecuali apabila di dalam konteks kalimatnya mengharuskan diartikan lain, istilah yang digunakan dalam SuratPerjanjian Penyaluran Bantuan ini diartikan sebagai berikut:1. "Hukum yang berlaku" berarti hukum dan segala perangkatnya yang ditetapkan dan dinyatakan berlaku di
Pemerintah Indonesia;2. "SPPB" berarti Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan P2KP yang ditandatangani oleh kedua belah pihak,
dimana persyaratan umum terlampir, bersama-sama dengan seluruh dokumen yang tercantum pada butir 12Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan P2KP yang ditandatangani;
3. "Persyaratan Umum" berarti persyaratan umum pada SPPB ini;4. "Pemerintah" berarti Pemerintah Indonesia, yang dalam hal ini Pemimpin Proyek (Pimpro) P2KP Pusat;5. "Pihak Pertama" berarti Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) P2KP di tingkat kecamatan, yang
bertindak atas nama Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Pemimpin Proyek (Pimpro) P2KP Pusat;6. "Pihak Kedua" berarti Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)…………………, yang bertindak atas nama
Masyarakat Kelurahan……………………… Kecamatan…………………… Kabupaten/ Kota ……………….Propinsi………………,
7. "Pihak Ketiga" berarti setiap orang ataupun badan hukum, lembaga atau lainnya, selain Pemerintah, PemimpinProyek P2KP pusat, PJOK, Konsultan, BKM, KSM dan Masyarakat kelurahan……………………
B. Tanggungjawab1. Tanggungjawab BKM:(a) Menjamin bahwa. anggota KSM/Panitia adalah masyarakat miskin dan masyarakat yang berhak mendapat
bantuan P2KP, berdasarkan peta kemiskinan yang disusun melalui proses pemetaan swadaya yang dilakukanmasyarakat sendiri;
(b) Menjamin bahwa usulan-usulan kegiatan yang diajukan, dinilai kelayakan oleh UPK dan kemudian disetujuiBKM adalah merupakan kegiatan yang didasarkan dari hasil pemetaan swadaya dan perencanaan partisipatif(baik PJM maupun rencana tahunan Pronangkis) yang telah disusun dan disepakati sebelumnya olehmasyarakat.
(c) Menjamin bahwa usulan-usulan kegiatan yang disetujui telah dipilih dengan menggunakan kriteria yangditetapkan dalam Buku-Buku Pedoman P2KP maupun kriteria tambahan yang ditetapkan Pemerintah Indonesia,dalam hal ini Pimpro P2KP Pusat;
(d) Menjamin bahwa usulan-usulan kegiatan KSM/panitia telah dinyatakan layak oleh UPK dan hasil penilaiankelayakan tersebut telah direkomendasi serta ditandatangani oleh KMW;
(e) Menjamin jumlah kebutuhan dana seluruh usulan kegiatan, ditambah alokasi dana untuk biaya operasionaldan pengendalian BKM, tidak melebihi alokasi dana Desa/Kelurahan;
(f) Menjamin bahwa dana yang akan disalurkan ke masyarakat oleh KSM-KSM/panitia adalah sesuai denganusulan yang telah diajukannya. Dalam hal terdapat perubahan dari rencana usulan semula, harus dibuatberita acara pertemuan KSM/Panitia bersangkutan yang selanjutnya dibahas dan disahkan oleh RapatAnggota BKM serta diverifikasi oleh KMW;
(g) Mengundang pemeriksa keuangan independen untuk memeriksa laporan keuangan BKM, minimal satu kalisatu tahun dengan biaya BKM. Selain itu, BKM juga akan terbuka terhadap pemeriksa keuangan yangditunjuk oleh BPKP atau instansi pemeriksa lainnya.
(h) Jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya penyimpangan penggunaan dana oleh BKM, maka BKM wajibmengembalikan dana yang dimaksud.
(i) BKM wajib menyimpan catatan dan bukti-bukti pengeluaran terkait dengan P2KP selama jangka waktu 5tahun.
129Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
(j) Menyerahkan laporan kemajuan setiap bulan ke PJOK dan KMW; Selain itu memberikan kesempatan jugakepada instansi pemerintah, dan perwakilan donor untuk mendapatkan salinan laporan dimaksud dan salinan-salinan laporan lainnya, serta mengadakan peninjauan lapangan. Pada akhir pekerjaan, BKM berkewajibanmenyerahkan laporan akhir penyelesaian pekerjaan kepada PJOK dan KMW.
(k) Menjamin bahwa dalam proses pengajuan usulan, penilaian kelayakan, persetujuan usulan, hingga pelaksanaankegiatan maupun pemeliharaan kegiatan senantiasa didasarkan pada penerapan prinsip dan nilai P2KP secarakonsisten oleh segenap pelaku di tingkat masyarakat, KSM/Panitia, UPK dan BKM.
(l) Menjamin bahwa pelaksanaan usulan-usulan kegiatan, terutama pembangunan atau rehabilitasi prasaranalingkungan dan permukiman, didasarkan pada pedoman pengadaan, pedoman pembebasan lahan danpenampungan serta pedoman lingkungan sebagaimana diatur Panduan P2KP dan/atau peraturan perundanganyang berlaku.
(m) Menjamin bahwa usulan-usulan kegiatan yang akan dilaksanakan dari bantuan dana BLM P2KP adalah bukankegiatan yang termasuk dalam daftar kegiatan yang dilarang di P2KP (negatif list).
(n) Menjamin bahwa pelaksanaan usulan kegiatan didasarkan padat karya atau dengan cara lain yang membukapeluang kesempatan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat miskin dan penganggur di lokasi kegiatan.
2. Tanggung jawab KSM/Panitia(a) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan usulan, pedoman lingkungan dan pedoman pembebasan lahan dan
penampungan (jika diperlukan, dilampirkan di perjanjian ini).(b) Menjamin bahwa dalam keseluruhan pelaksanaan kegiatan di KSM/panitia, sejak tahap penyusunan usulan
kegiatan hingga pelaksanaan dan pemeliharaan kegiatan, senantiasa didasarkan pada prinsip dan nilai sertaketentuan P2KP.
(c) Menyediakan kontribusi swadaya, uang dan natura atau lainnya, dalam jumlah dan waktu sesuai yang tercantumpada usulan.
(d) Menjamin pengelolaan dan pelestarian hasil-hasil kegiatan yang telah dilaksanakan secara bertanggungjawab,transparan dan akuntabel.
(e) Menyerahkan laporan kemajuan setiap bulan ke UPK-BKM dan Fasilitator; Selain itu memberikan kesempatanjuga kepada PJOK, KMW, Kelurahan dan lainnya untuk mendapatkan salinan laporan dimaksud dan salinan-salinan laporan lainnya, serta mengadakan peninjauan lapangan. Pada akhir pekerjaan, KSM/Panitiaberkewajiban menyerahkan laporan akhir penyelesaian pekerjaan kepada UPK-BKM.
(f) Menjamin keterbukaan terhadap pemeriksaan keuangan yang ditentukan oleh BPKP, maupun pemeriksakeuangan independen yang diundang oleh BKM. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya penyimpanganpenggunaan dana, seperti untuk keperluan di luar rencana (konsumtif, dipinjamkan kembali dll), maka KSM/panitia penanggungjawabnya wajib mengembalikan dana dimaksud, sejumlah perhitungan penyimpanganyang telah terjadi. KSM/Panitia wajib menyimpan catatan dan bukti-bukti pengeluaran berkaitan dengan P2KPselama jangka waktu 3 tahun.Namun demikian, KSM/Panitia diperkenankan untuk tidak melaksanakan kegiatan setelah dana diterima, jika:(1) Terjadi force majeure, yaitu suatu kejadian yang mengganggu atau merusak pekerjaan di luar kemampuan
pengendalian KSM/Panitia. Dalam keadaan demikian, KSM/Panitia wajib melaporkan kepada BKM untukdibahas dan ditetapkan dalam Rapat Anggota BKM. Selanjutnya BKM melaporkan kepada KMW dalambatas waktu 7 hari setelah Rapat Anggota BKM dimaksud dan keputusan harus diambil KMW dalam bataswaktu 14 hari;
(2) Terdapat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa sebaiknya kegiatan itu dibatalkan. Dalam keadaan demikian,maka keputusan dimaksud harus dilaporkan kepada KMW dalam batas waktu 7 hari dan keputusan diambildalam batas waktu 14 hari;
Untuk berbagai kasus di atas, pencairan dana selanjutnya akan ditinjau kembali. Peninjauan kembali pencairandana dapat juga terjadi jika KSM/Panitia melalaikan kewajiban dan/atau kegiatannya. Dalam keadaan demikian,maka KMW harus mempelajari dan menentukan langkah-langkah selanjutnya; uang yang telah diterima mungkinharus dikembalikan segera oleh KSM/Panitia, jika BKM memutuskan demikian.
130 Pedoman Teknis
3. Tanggung jawab KMW(a) Memfasilitasi penyiapan usulan kegiatan oleh masyarakat dalam hal ketepatan sasaran, kesesuaian dengan
prinsip dan nilai P2KP, serta pembelajaran masyarakat untuk membuat usulan kegiatan berdasarkan kebutuhandan kemampuannya, khususnya melalui analisis Ekonomi Rumah Tangga (ERT) maupun Detailed EngineeringDesign (DED) dan lainnya.
(b) Memfasilitasi penguatan kapasitas UPK untuk mampu memberikan pertimbangan profesional (teknis, keuangan,dan lingkungan) terhadap usulan-usulan yang diajukan KSM/Panitia.
(c) Menilai dan memberikan rekomendasi terhadap proses dan hasil penilaian kelayakan oleh UPK apakah telahmemenuhi kesesuaian dengan prinsip dan nilai P2KP serta standar penilaian kelayakan proposal/usulankegiatan;
(d) Mengawasi dan memfasilitasi proses prioritas dan persetujuan usulan kegiatan yang dilakukan oleh BKM.(e) Membantu BKM dan PJOK dalam memproses administrasi pencairan dana.(f) Melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan(g) Melaksanakan pengecekan keabsahan pengeluaran BKM dan KSM-KSM/panitia serta menandatangani
dokumen pembayaran.(h) Menyelesaikan perbedaan-perbedaan pendapat yang mungkin terjadi antara KSM, BKM dan fasilitator
berdasarkan bukti-bukti faktual dan perjanjian yang ada.(i) Mengadakan penyesuaian biaya bila terjadi perubahan dalam rincian awal pekerjaan, dan perubahan ini
dibenarkan oleh KMW. Perubahan spesifikasi pekerjaan ini harus dituangkan dalam Perjanjian Tambahan.(j) Senantiasa menjaga konsistensi penerapan prinsip dan asas P2KP oleh masyarakat, KSM/Panitia, UPK dan
BKM dalam keseluruhan proses kegiatan P2KP di wilayah itu.(k) Menjamin bahwa kegiatan yang disetujui telah memenuhi Pedoman Pembebasan Lahan dan Penampungan,
dan Rencana Pengelolaan Lingkungan, jika ada, atau persyaratan teknis lainnya, sebagai prasyarat pencairandana. Setiap UKL/ UPL yang diperlukan harus dimasyarakatkan, dan musyawarah bersama masyarakat setempatakan dilaksanakan dan dicatat. Kemajuan pembayaran juga tergantung pada pelaksanaan RKL, jika ada.
(l) Bersama dengan PJOK BLM, melakukan verifikasi dan penilaian terhadap kinerja BKM maupun pencapaianhasil keseluruhan kegiatan KSM/Panitia sebagai dasar pertimbangan untuk memberikan rekomendasipembayaran dana tahap berikutnya.
(m) Memfasilitasi BKM sedemikian rupa sehingga menjamin BKM memiliki kemampuan untuk berkelanjutan(sustainability) dan mandiri.
C. Sanksi1. Sanksi Terhadap Penyimpangan Ketentuan Teknis P2KP(a) Definisi Penyimpangan Ketentuan Teknis P2KP(1) Dimaksud dengan penyimpangan ketentuan teknis P2KP adalah tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan
oleh pihak kedua yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Buku-Buku Pedoman P2KP, ketentuan-ketentuanyang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Pemimpin Proyek P2KP, serta ketentuan-ketentuanyang diatur di SPPB ini beserta lampirannya.
(2) Termasuk penyimpangan ketentuan teknis P2KP dalam hal ini, antara lain ialah: ketidaksesuaian terhadapprinsip dan nilai P2KP, ketidaksesuaian dengan tujuan dan sasaran P2KP, ketidakmampuan mengelola danapinjaman bergulir sesuai dengan prinsip standar, dan bentuk-bentuk penyimpangan lainnya, dengan indikator-indikator antara lain:• Terdapat indikasi bahwa prinsip dan nilai P2KP tidak dapat dilaksanakan oleh pihak pertama secara taat
asas dan konsisten; dan/atau• Pelaksanaan kegiatan oleh pihak pertama tidak melibatkan dan/atau tidak bermanfaat bagi kepentingan
perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin; dan/atau• Tidak terdapat atau dipilih kader-kader masyarakat di kelurahan tersebut setelah 4 (empat) bulan Tim
fasilitator bertugas di lokasi sasaran tersebut; dan/atau• BKM tidak terbentuk dan/atau kinerjanya tidak efektif setelah satu tahun pelaksanaan P2KP di kelurahan
tersebut; dan/atau
131Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
• Pencapaian kemajuan dan perkembangan proyek P2KP tidak memuaskan dalam kurun waktu satu tahunpelaksanaan proyek; dan/atau
• Diketemukan indikasi adanya penyalahgunaan wewenang dan keputusan dalam penggunaan dana bantuanP2KP; dan/atau
• Tidak terdapat indikasi potensi keberlanjutan (sustainability) program/kegiatan, dana dan kelembagaan dikelurahan tersebut; dan/atau
• Terdapat indikasi bahwa pihak kedua mengabaikan tanggungjawab dan kewajibannya sesuai denganketentuan dalam SPPB ini beserta lampirannya
(b) Sanksi Selama Masa Proyek P2KP(1) Sanksi Penghentian Bantuan Yang Bersifat Sementara
i. Apabila berdasarkan penilaian KMW dan PJOK, pihak kedua dinilai melakukan penyimpangan ketentuanteknis P2KP, maka pihak pertama berhak menghentikan bantuan untuk sementara waktu sampai batas yangditetapkan oleh pihak pertama.
ii. Selama penghentian bantuan sementara waktu tersebut, pihak kedua diberi kesempatan untuk memperbaikikinerjanya hingga telah dapat memenuhi ketentuan teknis P2KP, sebagaimana ditetapkan pada Buku-BukuPedoman P2KP, SPPB beserta lampirannya dan ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan PemerintahIndonesia.
iii. Selama penghentian bantuan sementara waktu tersebut, pihak pertama berhak menunjuk pihak tertentuuntuk melakukan pemeriksaan, pendampingan masyarakat, maupun langkah-langkah lainnya yang dianggapperlu agar ketentuan teknis P2KP dapat dilaksanakan dengan baik oleh pihak pertama.
iv. Termasuk kategori sanksi penghentian yang bersifat sementara ini adalah penundaan atau penghentiansementara pelaksanaan kegiatan P2KP oleh pihak kedua, penundaan atau penghentian sementara pembayarandana BLM tahap berikutnya dan tindakan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.
(2) Sanksi Penghentian Bantuan Yang Bersifat Tetap/Permaneni. Dalam hal setelah diberi kesempatan untuk memenuhi ketentuan teknis P2KP, dengan difasilitasi oleh KMW
ataupun bentuk bantuan teknis lainnya yang diberikan oleh pihak pertama, ternyata pihak kedua dinilaimasih tidak mampu memenuhi ketentuan teknis yang berlaku di P2KP sampai batas waktu yang ditetapkan,maka pihak pertama berhak menghentikan bantuan P2KP secara tetap/permanen di wilayah tersebut.
ii. Melalui penghentian bantuan P2KP yang bersifat tetap/permanen, maka pihak pertama berhak untukmenghentikan bantuan teknis maupun bantuan dana BLM tahap berikutnya. Hal ini berarti bahwa pihakkedua tidak diperkenankan lagi diikutsertakan dalam pelaksanaan P2KP.
(3) Sanksi Penghentian Kegiatan Pinjaman Bergulir yang Tidak Potensial Sustainablei. Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Pimpro P2KP Pusat, berhak untuk menghentikan sementara waktu
pengelolaan kegiatan pinjaman bergulir oleh pihak kedua, apabila pihak kedua dinilai tidak mampumenunjukkan kinerja yang memadai dan/atau tidak terdapat potensi keberlanjutan (sustainability) pengelolaandana pinjaman bergulir tersebut.
ii. Dalam hal setelah diberi kesempatan untuk memperbaiki kinerjanya, dengan difasilitasi oleh KMW, ternyatapihak kedua dinilai masih tidak mampu menunjukkan kinerja pengelolaan dana pinjaman bergulir sebagaimanayang diharapkan, maka Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Pimpro P2KP Pusat, berhak melaksanakanketentuan penghentian kegiatan pengelolaan pinjaman bergulir dimaksud, dengan cara dana bantuan yangtelah diterima pihak kedua (bersama dengan dana bantuan tahap berikutnya) hanya dapat digunakan bagiusulan kegiatan pembangunan prasarana lingkungan permukiman yang menunjang langsung upayapenanggulangan kemiskinan di kelurahan tersebut.
iii. Usulan kegiatan prasarana dimaksud harus diusulkan secara partisipatif, transparan dan akuntabel atasdasar kesepakatan masyarakat, melalui serangkaian rembug warga masyarakat di kelurahan tersebut, denganberpedoman pada PJM Pronangkis. Usulan kegiatan prasarana dimaksud harus terlebih dahulu disetujuioleh KMW.
132 Pedoman Teknis
(c) Sanksi Pasca Proyek P2KP(1) Sanksi Pengambilalihan Sementara dan Tindakan Korektif
i. Apabila setelah berakhirnya masa proyek P2KP hingga batas waktu yang ditetapkan dalam ketentuanhukum yang berlaku, pihak kedua dinilai melakukan penyimpangan ketentuan teknis P2KP, maka PemerintahIndonesia, dalam hal ini Pemimpin Proyek P2KP Pusat, berhak menunjuk pihak tertentu untuk mengambilalih permasalahan yang berwewenang melakukan tindakan-tindakan korektif yang diperlukan.
ii. Termasuk dalam kategori tindakan-tindakan korektif yang dapat dilakukan antara lain adalah restrukturisasiBKM, pembekuan kegiatan P2KP di wilayah bersangkutan dan tindakan-tindakan lainnya yang ditetapkanoleh Pemerintah Indonesia
(2) Sanksi Pengembalian Aset P2KP Ke Kas Negarai. Apabila pengambilalihan sementara dan tindakan korektif yang dilakukan Pemerintah Indonesia, dalam hal
ini Pimpro P2KP, ternyata tidak dapat mendorong pihak kedua untuk mampu melaksanakan ketentuanteknis P2KP, maka Pimpro P2KP Pusat berhak untuk menarik kembali aset-aset P2KP yang dikelola pihakkedua untuk dikembalikan atau disetor kepada kas negara.
ii. Aset-aset P2KP yang dapat ditarik kembali untuk dikembalikan atau disetor ke kas negara adalah danaBLM, inventaris, dan aset-aset dalam bentuk lainnya.
iii. Pihak pertama akan menarik kembali aset-aset P2KP untuk dikembalikan atau disetor ke kas negara sesuaidengan ketentuan hukum yang berlaku
2. Sanksi Terhadap Penyimpangan atau Penyalahgunaan Dana Bantuan P2KP:(a) Definisi Penyimpangan atau Penyalahgunaan Dana Bantuan P2KP(1) Dimaksud dengan penyimpangan atau penyalahgunaan Dana Bantuan P2KP adalah penggunaan, pengelolaan
dan pemanfaatan dana bantuan P2KP yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam P2KP,ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Pemimpin Proyek P2KP, serta ketentuan-ketentuan yang diatur di SPPB ini beserta lampirannya.
(2) Termasuk penyimpangan atau penyalahgunaan Dana Bantuan P2KP dalam hal ini, antara lain ialah:• Dana Bantuan P2KP digunakan atau dimanfaatkan untuk kegiatan fiktif; dan/atau• Dilakukan potongan dana Bantuan P2KP yang disalurkan kepada KSM/Panitia atau masyarakat yang tidak
sesuai dengan ketentuan P2KP; dan/atau• Menggelapkan atau Melarikan Dana Bantuan (BLM) P2KP; dan/atau• Penggunaan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan/atau• Bentuk-bentuk penyalahgunaan dana bantuan (BLM) P2KP lainnya.
(b) Sanksi Selama Proyek P2KP(1) Sanksi Penghentian Sementara Bantuan P2KP dan Audit Khusus
i. Apabila terdapat indikasi bahwa pihak kedua melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan dana bantuanP2KP, Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Pimpro P2KP Pusat berhak melakukan penghentian kegiatan danbantuan P2KP untuk sementara waktu di wilayah bersangkutan.
ii. Selama masa penghentian bantuan sementara tersebut Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Pimpro P2KP,berhak menunjuk auditor independen untuk melakukan audit khusus kepada pihak kedua.
(2) Sanksi Penghentian Bantuan P2KP dan Tindakan Hukumi. Apabila berdasarkan hasil audit khusus tersebut menunjukkan secara nyata adanya penyimpangan atau
penyalahgunaan dana bantuan P2KP, maka Pihak pertama menghentikan kegiatan dan bantuan P2KPsecara tetap .
ii. Pihak Pertama berhak untuk melakukan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.iii. Pihak Kedua berkewajiban untuk mengembalikan dana bantuan P2KP kepada Pemerintah Indonesia, dalam
hal ini Pimpro P2KP Pusat, untuk selanjutnya disetor ke kas negara, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
133Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
(c) Sanksi Pasca Proyek P2KP(1) Sanksi Tindakan Hukum
Terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan dana bantuan P2KP yang dilakukan pihak kedua pada periodesetelah berakhirnya proyek P2KP, Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Pimpro P2KP Pusat, berhak melakukantindakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2) Sanksi Pengembalian Aset Bantuan P2KP ke Kas NegaraPihak Pertama berhak untuk menuntut proses sita jaminan maupun meminta penarikan kembali dana bantuandan aset P2KP yang diterima serta dikelola oleh pihak kedua sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
D. Keadaan Memaksa (Force Majeure)1. Definisi:(a) Untuk keperluan SPPB ini, "Keadaan Memaksa" (Force Majeure) berarti sebagai suatu kejadian yang tidak
dapat dihindari dan diluar kemampuan salah satu pihak, yang menyebabkan salah satu pihak tersebut tidakmungkin melaksanakan tanggungjawabnya, atau tidak dapat melaksanakan tugasnya; Keadaan seperti itutermasuk, tapi tidak terbatas pada perang, huru-hara, epidemi, gempa bumi, badai, banjir atau akibat dari kondisialam lainnya, pemogokan masal (kecuali apabila dalam hal pemogokan, larangan bekerja atau gangguan industritersebut, Kedua belah pihak atau salah satu pihak memiliki kemampuan untuk mencegah terjadinya “KeadaanMemaksa”), penyitaan atau tindakan lain oleh pemerintah.
(b) Keadaan memaksa tidak termasuk (i) kejadian yang disebabkan oleh kelalaian atau tindakan disengaja dari salahsatu pihak. (ii) kejadian dimana salah satu pihak dapat menduga hal-hal sebagai berikut: (A) Pada saat itu sudahbisa mempertimbangkan konsekuensi dari adanya SPPB, (B) menghindari atau mengatasi kendala dalampelaksanaan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam proyek.
2. Tidak Merupakan Pelanggaran atas SPPBKegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya yang diatur dalam SPPB ini, tidak dapat dianggapsebagai suatu pelanggaran atau ingkar janji, jika kegagalan tersebut karena suatu "Keadaan Memaksa", denganketentuan bahwa pihak yang terkena kejadian tersebut telah melakukan segala tindakan pencegahan yang wajardan melakukan upaya alternatif yang dapat dipertanggungjawabkan, semua itu dilakukan dengan tujuan melaksanakanketentuan dan syarat SPPB.
3. Langkah-langkah yang Harus Diambila. Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa harus secepatnya melakukan segala tindakan yang dapat
mengatasi halangan tersebut agar dapat memenuhi kewajiban SPPB dengan sekecil mungkin keterlambatan.b. Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa harus memberitahukan secepatnya kepada Pihak lainnya selambat-
lambatnya empat belas (14) hari sejak terjadinya keadaan memaksa tersebut, menyampaikan fakta danmenjelaskan sifat dari kejadian tersebut, demikian pula secepat mungkin memberitahukan jika keadaan telahnormal kembali.
c. Kedua belah Pihak harus melakukan segala tindakan yang wajar agar Konsekuensi dari kejadian KeadaanMemaksa tersebut menjadi sekecil mungkin.
5. KonsultasiSelambat-lambatnya tiga puluh (30) hari, dari terjadinya keadaan memaksa yang mengakibatkan salah satu pihaktidak dapat melaksanakan kewajibannya tersebut, Para Pihak harus saling berkonsultasi untuk memperolehkesepakatan mengenai tindakan tepat apa yang harus dilakukan dalam keadaan itu.
134 Pedoman Teknis
E. Berlaku Jujur, Adil, Transparan dan AkuntabelPara Pihak yang terikat dalam SPPB ini harus berlaku jujur, menghormati hak-hak pihak lain, transparan, akuntabelserta harus menjalankan semua keputusan-keputusan yang telah disepakati untuk merealisasikan SPPB ini.
F. Penyelesaian Perselisihan1. Penyelesaian Secara MusyawarahPara Pihak yang kan mencari jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul, atauperselisihan yang berhubungan dengan pasal-pasal dalam SPPB ini atau perselisihan yang timbul karena penafsiranatas SPPB ini .
2. Penyelesaian Sesuai Ketentuan Hukum yang BerlakuJika ada perselisihan yang timbul diantara para pihak dalam SPPB ini yang tidak dapat diselesaikan secaramusyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima oleh satu pihak dari pihak yang lain,permintaan penyelesaian masalah dapat dimintakan oleh salah satu pihak untuk diselesaikan sesuai denganketentuan hukum yang berlaku.
135Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
Format SPPB BLM-2PEMBERITAHUAN PEMBATALAN BANTUAN KELURAHAN
Kepada Yth.Sdr. Anggota BKM ………………………………………..Sdr. Pengurus dan Anggota KSM-KSM di Kelurahan ………………………………………..Masyarakat Kelurahan ………………………………………..di Tempat
Perihal: Pemberitahuan Pembatalan Bantuan Kelurahan
Bersama ini kami sampaikan dengan hormat bahwa berdasarkan:1. Buku Pedoman P2KP dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku2. Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB), yang mengatur antara lain tentang penyerahan hak dan otorisasi
kepada KMW serta PJOK untuk membatalkan bantuan sebagian atau seluruh dana, serta penjelasan tentanghal-hal yang dapat membatalkan penyaluran bantuan tahap berikutnya tersebut;
Maka, berdasarkan hasil penelitian dan penilaian kami, dana BLM P2KP dimaksud dengan terpaksa harus dihentikandan seluruh sisa dana yang ada di BKM harus dikembalikan ke Kas Negara, karena;a. Tidak terdapat atau dipilih kader-kader masyarakat di kelurahan tersebut setelah 6 (enam) bulan fasilitator
bertugas di kelurahan tersebut;dan/ataub. BKM tidak terbentuk dan/atau kinerjanya tidak efektif setelah satu tahun pelaksanaan P2KP di kelurahan
tersebut;c. Pencapaian kemajuan dan perkembangan proyek P2KP tidak memuaskan dalam kurun waktu satu tahun
pelaksanaan proyek;d. Ditemukan indikasi adanya penyalahgunaan dalam penggunaan dana bantuan P2KP;e. Terdapat indikasi bahwa visi, misi, tujuan, prinsip dan nilai P2KP tidak mungkin dapat dilaksanakan secara taat
asas dan konsisten;
Demikian pemberitahuan ini disampaikan, untuk dilaksanakan sebagamana mestinya.
........................., ....................... 200 ...
PJOK Kecamatan ..................................... Team Leader KMW.......................Kota/Kab ............................ Propinsi ....................... SWK ...............................................
.............................................. ..............................................
Tembusan disampaikan kepada Yth.1. Kepala Desa/Kelurahan ..............................................2. Ketua Tim Koordinasi Kota/Kab .................................3. PMU P2KP
Kelurahan/Desa : …………………………………………Kecamatan : …………………………………………Kota/Kabupaten : …………………………………………SWK : …………………………………………
*) Format ini hanya contoh, dapat disesuaikan berkoordinasi dengan PJOK dan KMW, dan berpedoman pada SE-DJA Depkeu
136 Pedoman Teknis
Format SPPB BLM 3SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYALURKAN BANTUAN SESUAI USULAN
Pada hari ini…………….. tanggal…….bulan…………..tahun………, kami yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : ……………………………….Alamat : ……………………………….Jabatan : Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat ………………………
di kelurahan tersebut di atas, sesuai dengan musyawarah warga masyarakat tanggal…………. dan disyahkan Notaris No:……….tanggal………………… dengan ini menyatakan:
1. Penerimaan Dana BLM P2KP sampai saat ini : Rp ………………………..2. Jumlah dana yang telah dimanfaatkan dan/atau : Rp ………………………..
Disalurkan ke KSM-KSM3. Saldo dana BKM : Rp ………………………. (1-2)4. Jumlah pengeluaran yang telah dipertanggungjawabkan : Rp ...……………………..5. Sisa dana yang belum dipertanggungjawabkan : Rp ………………………. (2-4)6. Kesanggupan BKM untuk menyalurkan dana BLM P2KP tahap II/III *) sebesar Rp ………………… dan saldo
dana BKM pada butir 3 di atas sesuai dengan ketentuan P2KP.7. Dana BLM dimaksud akan dimanfaatkan sesuai dengan usulan yang disetujui dalam Rapat Prioritas BKM;8. Perubahan realisasi penggunaan dana BLM yang telah diterima hanya apabila telah diusulkan dan disetujui
dalam Rapat Anggota BKM serta diverifikasi oleh KMW dan PJOK,9. BKM akan mengembalikan seluruh dana P2KP yang telah diterimanya apabila diketemukan indikasi bahwa
terjadi penyalahgunaan dana dan wewenang dalam pelaksanaan kegiatan P2KP dan/atau terdapat indikasitidak mungkin ketentuan, prinsip dan nilai P2KP dapat dilaksanakan.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh rasa tanggungjawab, untuk dipergunakan sebagaimanamestinya.
Yang Membuat Pernyataan, Pernyataan KMW,Badan Keswadayaan Masyarakat
..............................................Koordinator
Kelurahan/Desa : …………………………………………Kecamatan : …………………………………………Kota/Kabupaten : …………………………………………SWK : …………………………………………
*) Format ini hanya contoh, dapat disesuaikan berkoordinasi dengan PJOK dan KMW, dan berpedoman pada SE-DJA Depkeu
Kami telah meneliti Surat Pernyataan diatas dan dengan ini menyatakan turutbertanggung jawab atas kebenaranisinya
..................................................................TL/Koordinator Kota/..................(Nama jelas, tanda tangan, dan cap KMW)
137Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
Format SPPB BLM-2PEMBERITAHUAN PEMBATALAN BANTUAN KELURAHAN
Pada hari ini…………tanggal……bulan………tahun……, kami yang bertandatangan dibawah ini:
1. Nama : ………………………………..Jabatan : Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK) P2KP di kecamatan tersebut
di atas, berdasarkan keputusan Bupati/Walikota .........…………… Nomor ……, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Nama : ……………………………….Jabatan : Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)………………. ……….
di Kelurahan tersebut di atas, Berdasarkan musyawarah warga masyarakat dan disahkan Notaris No. ………………………., tanggal …………… Selanjutnya disebut Pihak Kedua
Dengan ini secara bersama-sama telah melakukan penelitian dan menyatakan bahwa:(1) KSM-KSM di Desa/Kelurahan dimaksud telah siap melaksanakan kegiatan yang diusulkan dan disetujui oleh
BKM, dengan bantuan P2KP(2) BKM berhak menerima pencairan dana tahap ...dan telah memenuhi persyaratan berikut: *)
Kelurahan/Desa : …………………………………………Kecamatan : …………………………………………Kota/Kabupaten : …………………………………………SWK : …………………………………………
1. KSM-KSM yang dinilai berhasil melaksanakan kegiatan yang disetujui BKM, jumlahnya setengah atau lebih2. BKM telah melakukan pemeriksaan keuangan oleh auditor independent periode tahunan dan hasilnya
dinyatakan baik3. Persyaratan pencairan tahap I:
• BKM telah diaktanotariskan (Perkumpulan/Paguyuban) dan memiliki rekening bank atas nama BKMdengan spesimen tandatangan minimal 3 (dua) orang, yakni Pengurus dan anggota BKM serta UPK.
• BKM telah menyerahkan PJM serta rencana tahunan Pronangkis yang disepakati masyarakat kelurahan,serta telah diverifikasi oleh KMW;
• Telah menandatangani SPPB dan administrasi lainnya
4. Persyaratan pencairan tahap II:• Kinerja pengelolaan kegiatan dan dana P2KP sebelumnya menunjukkan hasil yang memuaskan,
sebagaimana hasil verifikasi KMW• Pemanfaatan dana tahap I adalah 95% atau lebih• Usulan/proposal kegiatan KSM untuk BLM tahap II telah dinilai layak oleh UPK dan telah diverifikasi
oleh KMW serta telah disetujui prioritas pendanaan usulan kegiatannya oleh Rapat Anggota BKM;• BKM, UPK dan KSM atau masyarakat telah menerapkan prinsip serta asas P2KP secara taat asas dan
konsisten
5. Persyaratan pencairan tahap III:• Kinerja pengelolaan kegiatan dan dana P2KP tahap sebelumnya telah menunjukkan hasil yang
memuaskan, sebagaimana hasil verifikasi KMW• Kinerja potensi keberlanjutan kelembagaan, kegiatan dan dana P2KP sebelumnya menunjukkan hasil
yang memuaskan, sebagaimana hasil verifikasi KMW• Telah melaksanakan audit independen dan menyebarluaskan hasilnya pada masyarakat dan pihak-
pihak terkait lainnya;• Pemanfaatan dana tahap I & II adalah 95% atau lebih• Usulan/proposal kegiatan KSM untuk BLM tahap III telah dinilai layak oleh UPK dan telah diverifikasi
oleh KMW serta telah disetujui prioritas pendanaan usulan kegiatannya oleh Rapat Anggota BKM;• BKM, UPK dan KSM atau masyarakat telah menerapkan prinsip serta asas P2KP secara taat asas dan
konsisten
Ya Tidak
*) Persyaratan dinilai terpenuhi jika BKM menjawab "ya" untuk setiap syarat di atas.
138 Pedoman Teknis
Catatan : Format ini merupakan bagian dari lampiran yang harus dilengkapi untuk pencairan Dana BLM tahap II dan tahap III.
Dengan disepakatinya pencairan dana tahap ini, maka BKM bertanggungjawab untuk menyalurkannya kepadaKSM-KSM di Desa/Kelurahan dimaksud sesuai dengan persyaratan, jadwal dan sasaran yang telah disepakati.
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Pihak Pertama Pihak Kedua,Penanggung Jawab Operasional Kegiatan BKM
.............................................. ..............................................
Koordinator
(3) Rekapitulasi penarikan/penggunaan dana:
No. Uraian Jumlah
Total bantuan yang disetujui (a)
Penarikan sampai dengan tahap lalu (b)
Dana yang telah dipergunakan (c)
Sisa dana yang belum dipergunakan (b-c)
Penarikan tahap ini (d)
Sisa bantuan yang belum ditarik (a-b-d)
1
2
3
4
5
6
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Kami telah meneliti Surat Pernyataan di atas danbertanggung jawab atas kebenaran isinya, serta
menyanggupi untuk turut mengawasipelaksanaannya
TL/Koord.Kota/TA……Nama jelas, tanda tangan, dan cap KMW
Pernyataan KMW,
139Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
3.4.5 Pendampingan dan PengawasanPelaksanaan Usulan Kegiatan
a) PengertianPelaksanaan usulan kegiatan adalah serangkaianlangkah-langkah praktis untuk melaksanakanusulan kegiatan yang telah mendapat alokasi danaBLM. Pendampingan adalah serangkaian kegiatanyang dilakukan oleh para pendamping masyarakatdalam rangka memampukan masyarakat (KSM/Panitia) dan mencegah terjadinya penyimpanganoleh sebab kelemahan manusia. Sedang orientasipengawasan pelaksanaan kegiatan BLM adalahmenjaga agar kegiatan-kegiatan yangdilaksanakan maupun dana BLM yang dikelolamasyarakat adalah sesuai dengan ketentuan yangditetapkan P2KP dapat dimanfaatkan sesuaiusulan kegiatan yang disetujui BKM, serta dapatmeningkatkan kemampuan dan kemandirianmasyarakat dalam melaksanakan kegiatan.
b) Ketentuan Dasar• Pada dasarnya seluruh pekerjaan pelaksanaan dari
usulan kegiatan adalah menjadi tanggung jawabKSM/Panitia pengusul dan harus dilaksanakanbersama-sama sebagai wujud nyata daripartisipasi praktis masyarakat. Dalam hal adasebagian pekerjaan yang harus dilakukan secarakhusus, maka baru dapat dipertimbangkan untukmelibatkan pihak ketiga.
• Pelibatan pihak ketiga dapat dalam bentukpengadaan tenaga terampil/ahli, pengadaanbarang atau pengadaan jasa pelaksana
• Dalam hal KSM/panitia melaksanakan pengadaantenaga terampil atau pengadaan barang atau jasapelaksana pekerjaan mengikuti ketentuan padaLampiran 5 Pedoman Umum P2KP
• Dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, makapendampingan yang dilakukan oleh parapendamping masyarakat dan pelaku P2KP dilapangan (spt: KMW, Tim Fasilitator, KaderMasyarakat dan PJOK) mutlak diperlukan untukmemampukan dan sekaligus memantaupelaksanaan kegiatan masyarakat yang didanaioleh BLM agar dikelola secara efesien, efektif sertasesuai ketentuan P2KP.
• Pendampingan intensif dalam pelaksanaankegiatan yang terkait dengan dana BLM,dimaksudkan juga untuk menghindari kesan yangkeliru bahwa konsentrasi pendampinganmasyarakat hanya berorientasi pada upaya untukmenyerap dana bantuan P2KP.
• Harus selalu diupayakan agar semua pelaku P2KPdi lapangan (KMW, Tim Fasilitator, PJOK, KaderMasyarakat, BKM, UPK, KSM dan masyarakatitu sendiri) menyadari arti pendampingan intensifkepada masyarakat dalam melaksanakan usulankegiatannya sebagai upaya menguatan dan
pencegahan dari berbagai kelemahan sosial.• Pendampingan tidak boleh mengambil alih
pengambilan keputusan dan tanggung jawab• Pendampingan harus mampu memberikan
berbagai opsi dengan segala konsekwensinya
c) Tujuan• Mendorong bertumbuh dan kembangnya perilaku
dan sikap tanggung jawab masyarakat terhadapkepercayaan yang telah diterimanya;
• Mencegah munculnya penyimpangan danpenyalahgunaan dana maupun kegiatan sertamengupayakan agar dapat secara cepat dilakukantindakan perbaikan terhadap penyim-pangan yangterlanjur terjadi; dan
• Proses pembelajaran masyarakat untuk memam-pukan peran masyarakat dalam melaksanakankegiatan penanggulangan kemiskinan.
d) Penanggungjawab• Dalam konteks proyek P2KP, penanggung jawab
pendampingan dan pengawasan pelaksanaankegiatan BLM adalah KMW/fasilitator serta dariunsur pemerintah adalah PJOK.Sedang di tingkatmasyarakat, kader bersama UPK dan BKM diha-rapkan secara bertahap mampu berperan dalampendampingan dan pengawasan pelaksanaankegiatan dana BLM oleh masyarakat.
e) Waktu Pelaksanaan• Pendampingan dan pengawasan pelaksanaan
kegiatan BLM mulai dilakukan sejak telahditerimanya dana BLM oleh masyarakat (padasaat penyaluran dana BLM tahap I) danselanjutnya dilakukan secara berkesinambungan.
f) Keluaran• Format-format Pengadaan, Pembebasan Lahan
dan Pemukiman Kembali bagi usulan kegiatanyang melakukan hal-hal tersebut telah diisi dandievaluasi
• Format yang berkaitan dengan informasi laporanrealisasi kegiatan telah diisi dan dievaluasi
g) Indikator Kinerja• Kesesuaian kegiatan yang direalisasi dengan
usulan yang disetujui BKM, baik rincian kegiatan,volume, sasaran, waktu, dana dan lain-lainnya
• Proses dan prosedur pengadaan, pembebasanlahan serta permukiman dan lain-lainnya sesuaidengan ketentuan dalam lampiran PedomanUmum P2KP.
• Jaminan pengoperasian, pemeliharaan danpelestarian hasil-hasil kegiatan
h) Langkah-langkah• Langkah-langkah kegiatan dapat dilihat pada Tabel
3.11 Langkah-langkah Pendampingan danPengawasan Pelaksanaan Kegiatan BLM.
140 Pedoman Teknis
Peng
umum
an s
ecar
a te
rbuk
ain
form
asi t
enta
ng te
lah
dite
riman
yada
na B
LM o
leh
BKM
.BK
M s
elan
jutn
yam
engi
nfor
mas
ikan
sec
ara
terb
uka
jum
lah
dana
yan
g ad
a, ju
mla
h da
naya
ng d
isal
urka
n ke
KSM
-KSM
(ber
ikut
nam
a KS
M, a
lam
at, j
enis
kegi
atan
, ren
cana
keg
iata
n da
npe
nang
gung
jaw
ab s
erta
ang
gota
-an
ggot
a KS
M) d
an re
ncan
ape
rgul
iran
dana
.
Pada
saa
t pen
yalu
ran
dana
BLM
dari
BKM
ke
KSM
mau
pun
dari
KSM
ke a
nggo
tany
a, k
ader
ser
ta B
KMm
engi
nter
nalis
asik
an a
gar a
nggo
tase
rta K
SM d
alam
mel
aksa
naka
nke
giat
an h
arus
ses
uai d
enga
nus
ulan
nya
dan
berp
edom
an p
ada
kete
ntua
n P2
KP.
Rec
heck
ing
dan
disk
usik
an u
lang
deng
an K
SM-K
SM, t
erut
ama
KSM
pem
bang
unan
pra
sara
na a
tau
usah
a ya
ng b
eres
iko
akan
berd
ampa
k te
rtent
u, a
paka
h da
lam
pela
ksan
aan
usul
an k
egia
tann
yaak
an b
erka
itan
deng
an P
enga
daan
atau
pem
erik
saan
pen
gam
anan
(saf
egua
rd)
Laku
kan
pend
ampi
ngan
inte
nsif
pada
set
iap
KSM
ata
u pa
nitia
dal
amm
elak
sana
kan
kegi
atan
nya
deng
anm
enga
daka
n di
alog
ser
tape
ninj
auan
lang
sung
ke
loka
si-
loka
si k
egia
tan
KSM
ters
ebut
.
Men
doro
ng tr
ansp
aran
si,
akun
tabi
litas
dan
kep
edul
ian
war
ga m
asya
raka
t unt
ukm
elak
ukan
pem
anta
uan
serta
kont
rol s
osia
l pad
a ke
giat
anm
aupu
n ke
uang
an P
2KP
diw
ilaya
hnya
Men
doro
ng ta
nggu
ngja
wab
mor
al p
ener
ima
man
faat
unt
ukda
pat m
enge
lola
dan
mem
an-
faat
kan
dana
P2K
P ya
ngdi
terim
anya
sec
ara
baik
dan
tepa
t.
Men
doro
ng B
KM &
KSM
unt
ukm
elak
sana
kan
kete
ntua
npe
ngad
aan
dan
pem
erik
saan
peng
aman
(saf
egua
rd) s
esua
ike
tent
uan
P2KP
. Se
baga
i ala
tba
ntu,
min
ta B
KM d
an K
SMm
engg
unak
an c
onto
h Fo
rmat
Kegi
atan
BLM
-1 s
ampa
i 6.
Unt
uk m
enja
min
bah
wa
kegi
atan
dila
ksan
akan
ses
uai
deng
an k
eten
tuan
P2K
P se
rtabe
rman
faat
opt
imal
bag
i upa
yape
nang
gula
ngan
kem
iski
nan,
mau
pun
men
cega
h ad
anya
kem
ungk
inan
pen
yim
pang
an/
peny
alah
guna
an d
ana,
wew
enan
g da
n ke
giat
an.
LAN
GK
AH
-LA
NG
KA
HK
EGIA
TAN
NO.
TUJU
AN
PELA
K-
SAN
APE
SER
TA
Kade
r dan
BKM
Kade
r dan
BKM
difa
silit
asi
oleh
fasi
litat
or
Kade
r dan
BKM
difa
silit
asi
oleh
fasi
litat
or
Kade
r dan
BKM
difa
silit
asi
oleh
fasi
litat
or
•Fa
silit
ator
dan
kad
er s
ecar
a in
tens
if m
enga
jak
mas
yara
kat u
ntuk
ber
sam
a-sa
ma
mem
onito
rda
n m
enga
was
i pen
gelo
laan
dan
a m
aupu
nke
giat
an o
leh
KSM
-KSM
, UPK
dan
BKM
.•
Seba
rluas
kan
post
er, l
eafle
t, sp
andu
k te
ntan
g"M
asya
raka
t Ber
hak
Mem
anta
u da
nM
enga
was
i Dan
a se
rta
kegi
atan
BLM
"
•In
tern
alis
asik
an p
ula
bahw
a m
asya
raka
t lai
n di
kelu
raha
n te
rseb
ut a
kan
mel
akuk
an p
enga
was
ante
rhad
ap d
ana
serta
keg
iata
n ya
ng m
erek
ala
kuka
n.•
Sela
in it
u, K
MW
dan
pem
erin
tah
pun
akan
mem
anta
u m
asya
raka
t seb
agai
bah
an u
ntuk
reko
men
dasi
apa
kah
P2KP
dap
at d
ilanj
utka
nat
au ti
dak
di k
elur
ahan
ber
sang
kuta
n.
•P
eker
jaan
fis
ik•
Paso
kan
dan/
atau
pem
beba
san
laha
n•
Pem
ukim
an k
emba
li•
Dam
pak
Ling
kung
an•
Perli
ndun
gan
terh
adap
ada
t dan
pen
dudu
k as
li
•Pe
rkem
bang
an k
emaj
uan
kegi
atan
ata
u us
aha.
•Pe
ngel
olaa
n da
n pe
nggu
naan
dan
a ke
giat
an.
•Ba
ndin
gkan
pel
aksa
naan
ata
u re
alis
asi k
egia
tan
deng
an p
rinsi
p da
n ni
lai P
2KP
TEM
PAT
SUB
STA
NSI
KERA
NGKA
WA
KTU
Mas
yara
kat
KSM
dan
mas
yara
kat
pene
rima
man
faat
KSM
-KSM
ata
uPa
nitia
Pen
gusu
lKe
giat
an
KSM
-KSM
ata
uPa
nitia
Pen
gusu
lKe
giat
an d
anm
asya
raka
t
Di s
elur
uhke
lura
han
sasa
ran
Kant
or B
KMda
n se
kret
aria
tKS
M a
tau
rum
ah w
arga
Kant
or B
KM,
sekr
etar
iat
KSM
ata
uru
mah
war
gada
n te
mpa
tla
inny
a
Rum
ah w
arga
,te
mpa
t usa
ha,
loka
si k
egia
tan
Dila
ksan
akan
seg
era
sete
lah
dana
BLM
disa
lurk
an k
em
asya
raka
t da
n te
rus
men
erus
dila
kuka
nse
cara
berk
esin
ambu
ngan
Pada
saa
t pen
anda
-ta
ngan
an p
enya
lura
nda
na B
LM k
e BK
M d
an/
atau
ke
KSM
Sebe
lum
usu
lan
kegi
atan
ters
ebut
dila
ksan
akan
ole
hBK
M, K
SM a
tau
angg
otan
ya
Sela
ma
pela
ksan
aan
kegi
atan
ole
h KS
M a
tau
pani
tia
1 2 3 4
Tabe
l 3.1
1 L
angk
ah-L
angk
ah P
enda
mpi
ngan
dan
Pen
gaw
asan
Pel
aksa
naan
Keg
iata
n B
LM
141Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
Mem
inta
KS
M u
ntuk
mem
buat
lapo
ran
berk
ala
dan
rutin
unt
ukdi
sam
paik
an k
e U
PK/B
KM, k
ader
dan
PJO
K.Ba
has
lapo
ran-
lapo
ran
KSM
dal
ampe
rtem
uan
BKM
/UPK
den
gan
selu
ruh
KSM
, yan
g di
fasi
litas
ika
der
dan
fasi
litat
or.
KSM
-KSM
ata
u pa
nitia
yan
g te
lah
mam
pu m
enye
lesa
ikan
sel
uruh
kegi
atan
nya
haru
s m
embu
atla
pora
n ak
hir s
ecar
a le
ngka
pke
pada
BKM
. Ole
h BK
M, l
apor
ante
rseb
ut d
ium
umka
n se
cara
terb
uka
dan
disa
mpa
i-kan
kep
ada
piha
k-pi
hak
terk
ait,
yakn
i PJO
K,KM
W d
an p
emer
inta
h ke
lura
han.
•Tr
ansp
aran
si d
an a
kunt
abili
-ta
s pe
rkem
bang
an k
emaj
u-an
keg
iata
n da
ri m
asin
g-m
asin
g ke
giat
an k
epad
am
asya
raka
t.•
Men
cega
h te
rjadi
nya
pe-
nyim
pang
an a
tau
peny
alah
-gu
naan
dan
a da
n ke
giat
anse
rta m
enan
tisip
asi u
ntuk
sece
patn
ya d
ilaku
kan
perb
aika
n-pe
rbai
kan
yang
dibu
tuhk
an
Pern
yata
an P
enye
lesa
ian
Peke
rjaan
ditu
angk
an d
alam
Form
at K
egia
tan
BLM
-7.
LAN
GK
AH
-LA
NG
KA
HK
EGIA
TAN
NO.
TUJU
AN
PELA
K-
SAN
APE
SER
TA
KSM
-KSM
dan
UPK
/BKM
difa
silit
asi
kade
r dan
fasi
litat
or
UPK
/BKM
difa
silit
asi
kade
r dan
fasi
litat
or
•Ba
ndin
gkan
lapo
ran
hasi
l ker
ja K
SM d
enga
nre
ncan
a ke
rja p
ada
usul
an y
ang
diaj
ukan
KSM
ters
ebut
. Apa
bila
dik
etem
ukan
pen
yim
pang
anke
giat
an, t
etap
kan
sank
si s
esua
i Ped
oman
umum
P2K
P m
aupu
n ya
ng d
iteta
pkan
mas
yara
kat.
•D
alam
hal
KSM
men
gusu
lkan
ada
nya
revi
si/
peny
esua
ian
kegi
atan
, mak
a pe
laks
anaa
nke
giat
an y
ang
dire
visi
itu
hany
a da
pat d
ilaku
kan
sete
lah
dise
tuju
i Rap
at A
nggo
ta B
KM.
•U
mum
kan
seca
ra te
rbuk
a ke
pada
sel
uruh
war
gam
asya
raka
t men
gena
i per
kem
bang
an,
kem
ajua
n da
n m
asal
ah y
ang
dite
muk
an p
ada
pela
ksan
aan
kegi
atan
KSM
-KSM
mau
pun
BKM
.
•U
ntuk
KSM
yan
g m
elak
sana
kan
kegi
atan
pem
-ba
ngun
an p
rasa
rana
har
us d
iser
tai p
enye
raha
nha
sil k
egia
tan
kepa
da m
asya
raka
t pen
erim
am
anfa
at d
an re
ncan
a pe
ngop
eras
ian
serta
pem
elih
araa
n pr
asar
ana
dim
aksu
d.•
Perta
nggu
ngja
wab
an h
al-h
al y
ang
berk
aita
nde
ngan
keu
anga
n, k
egia
tan,
man
faat
, has
ilya
ng d
icap
ai, d
ampa
k pa
da p
enan
ggul
anga
nke
mis
kina
n, d
ll.
TEM
PAT
SUB
STA
NSI
KERA
NGKA
WA
KTU
KSM
dan
mas
yara
kat
kelu
raha
n
KSM
-KSM
dan
pani
tia
Kelu
raha
nsa
sara
n
Kant
or a
tau
sekr
etar
iat
BKM
/UPK
Sela
ma
pela
ksan
aan
kegi
atan
ole
h KS
M a
tau
pani
tia
Sete
lah
KSM
men
yele
saik
an s
elur
uhke
giat
an
5 6
Lanj
utan
Tabe
l 3.1
1 L
angk
ah-L
angk
ah P
enda
mpi
ngan
dan
Pen
gaw
asan
Pel
aksa
naan
Keg
iata
n BL
M
142 Pedoman Teknis
Format Kegiatan BLM-1KETENTUAN UMUM DOKUMEN JASA PENGADAAN DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN *)
*) Format ini hanya contoh dan bila dikehendaki dapat dipakai oleh masyarakat yang memutuskan untukmelaksanakan mekanisme pengadaan barang dan jasa dalam melaksanakan bagian dari pekerjaannya
I. Undangan Pengelolaan PekerjaanI.1 Pekerjaan : .................................................................................I.2 Kabupaten/Kecamatan/Kelurahan : .................................................................................
Tanggal ........................... No ...........................I.3 Prosedur
__________________________________________________________________________________________________________
Kegiatan Lokasi Tanggal Waktu Catatan
______________________________________________________________________________________________________
a. Mengambil dokumen pekerjaan BKM Cuma-cuma
b. Penjelasan pekerjaan BKM Peninjauan Lap.
c. Penyerahan Penawaran BKM Materai cukup
d. Evaluasi/Negosiasi BKM
e. Penetapan BKM
f. Penandatanganan kesepakatan BKM Materai cukup
__________________________________________________________________________________________________
II. Ketentuan-Ketentuan untuk Penawar
2.1 Dalam hal Pengelolaan bagian pekerjaan masyarakat yang ditawarkan. Pengelola dipilih sesudahmengevaluasi 3 (tiga) penawaran dari 3 (tiga) pemilik perusahaan yang berbeda untuk mendapatkanharga terendah.
2.2 Formulir Penawaran terlampir2.3 Formulir Kontrak terlampir2.4 Lampiran pada Penawaran terdiri dari: Jadwal Kegiatan dan Harga2.5 Masa kontrak: Maksimal 6 (enam) bulan dari ditandatanganinya perjanjian kerjasama2.6 Jenis kontrak: Harga satuan atau lump sum, tanpa kompensasi berupa eskalasi2.7 Pembayaran sesuai dengan kemajuan pekerjaan (termijn)
III. Ketentuan Umum Pelaksanaan Perjanjian
3.1 Kewajiban Panitia/KSM1) Mengawasi pelaksanaan proyek2) Menyiapkan dokumen pembayaran bagi pekerjaan yang telah dilaksanakan3) Menerima pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan
3.2 Kewajiban Pengelola/Pemasok1) Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak2) Menyediakan bahan-bahan, peralatan dan pelaksana tenaga buruh dipilih dari anggota KSM dan warga kelurahan yang bersedia dan mampu bekerja mengikuti ketentuan yang berlaku.
3.3 Pekerjaan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat diproses menjadi perjanjian, tanpa ada persetujuan KMW
143Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
3.4 Pengelola/pemasok harus mematuhi peraturan dan ketentuan-ketentuan yang ada, dan menghormatikebiasaan/budaya setempat.
3.5 Force Majeure adalah suatu kejadian di luar kekuasaan Pengelola Pekerjaan yang merusak dan mengganggupekerjaan. Kejadian seperti itu harus dilaporkan kepada Panitia/KSM dan fasilitator dalam kurun waktutujuh (7) hari. KMW atas masukan Fasilitator memberikan rekomendasi kepada Panitia/KSM untukmenyetujui atau tidak menyetujui risiko biaya yang diakibatkan oleh kejadian itu, dan bila diperlukanmenyiapkan adendum perjanjian.
3.6 Perbedaan-perbedaan pendapat yang mungkin terjadi antara Pengelola/Pemasok dan Panitia/KSM harusdibawa ke fasilitator secepatnya untuk dibicarakan. Penyelesaian tentang perbedaan-perbedaan sepertiitu harus diputuskan oleh KMW berdasarkan bukti-bukti faktual dan Perjanjian. Kalau hal ini menyebabkanadanya perubahan terhadap uraian dan syarat-syarat kerja yang telah disepakati sebelumnya, maka setelahdipertimbangkan oleh konsultan, dapat disiapkan addendum kontrak.
3.7 Penyimpangan oleh pengelola/pemasokPengelola/pemasok akan dinyatakan melanggar ketentuan apabila tidak mengikuti pasal 3.2 atau 3.4 atautidak mengindahkan peringatan-peringatan dari Panitia/KSM dan fasilitator. BKM dan/atau KMW akanmenerbitkan teguran tertulis kepada pengelola/pemasok terhadap penyimpangan.
3.8 Sanksi-sanksi1) Dalam hal terjadi kelalaian dan atau penyimpangan dilakukan oleh pengelola/pemasok yang tercantum
dalam pasal 3.7, pembayaran-pembayaran kepada Pengelola/Pemasok akan ditangguhkan sampaipenyimpangan diperbaiki, dan dapat diterima oleh Panitia/KSM berdasarkan Kontrak.
2) Apabila selama 7 hari setelah menerima peringatan seperti yang tercantum dalam pasal 3.7 Pengelola/Pemasok tidak ada usaha memperbaiki penyimpangan, maka Panitia/KSM dapat memutuskankontraknya dan menunjuk pihak ketiga untuk meneruskan pekerjaan itu.
3.9 Pembayaran-pembayaran pekerjaan harus berdasarkan kemajuan pekerjaan dan telah disetujui oleh BKMdan KMW berdasarkan Kontrak atau, kalau ada, addendum.
3.10 Laporan oleh Pengelola/Pemasok1) Catatan mingguan tenaga pelaksana;2) Catatan mingguan peralatan;3) Catatan mingguan kemajuan pekerjaan;4) Laporan bulanan kemajuan secara keseluruhan.
*) Bentuk Format dapat disesuaikan berkoordinasi dengan PJOK dan KMW.
144 Pedoman Teknis
Format Kegiatan BLM-2PENAWARAN UNTUK PENGELOLAAN SUBPEKERJAAN
*) Format ini hanya contoh dan bila dikehendaki dapat dipakai oleh masyarakat yang memutuskan untuk melaksanakanmekanisme pengadaan barang dan jasa dalam melaksanakan bagian dari pekerjaannya.
Penawaran atas Undangan Pengelolaan Pekerjaan Nomor : ...........................................
Kepada : Panitia/KSM-BKM …………………………Alamat : .................…………………………………….
1. Setelah mempelajari Dokumen Pekerjaan, yang terdiri atas Undangan Pengelolaan Pekerjaan,, PenjelasanPekerjaan, Syarat-syarat Umum dan Pedoman Teknis dalam Buku Pedoman P2KP, yang berkaitan denganpekerjaan di bawah ini:
(Penjelasan tentang Pekerjaan)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
maka saya/kami yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan penawaran pengelolaan pekerjaan dimaksuddengan nilai sebesar Rp …………..……………..(terbilang .…………………………………………………………………………………………………………)
2. Sebagai kelengkapan penawaran ini terlampir kami sampaikan rincian rencana pelaksanaan pekerjaan.
3. Saya/kami akan memulai pekerjaan pada tanggal penandatanganan perjanjian dan akan menyelesaikan danmenyerahkannya dalam waktu yang ditentukan dalam Surat Perjanjian.
3. Penawaran ini berlaku untuk satu bulan terhitung sejak tanggal penawaran.
Tanggal : ................…………………………………………………………………………………Nama Pemasok : ................…………………………………………………………………………………Alamat : .................…………………………………………………………………………………
Tanda tangan Pemasok
………………………………………………
*) Bentuk format dapat disesuaikan berkoordinasi dengan PJOK dan KMW
145Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
Format Kegiatan BLM 3PERJANJIAN KERJASAMA UNTUK PEKERJAAN PEMASOK/PENGELOLA
*) Format ini hanya contoh dan bila dikehendaki dapat dipakai oleh masyarakat yang memutuskan untuk melaksanakanmekanisme pengadaan barang dan jasa dalam melaksanakan bagian dari pekerjaannya.
Perjanjian Pelaksanaan No............................... Tanggal ...............................di Kota/Kabupaten............................... Kecamatan ............................... Desa/Kelurahan ...............................Nomor : ..................../........... /200....Tanggal : ............................................Lokasi : .............................................
A. Kami, yang bertanda tangan di bawah ini:1. Nama : ..............................................................
Jabatan : Ketua KSM/Panitia ...............................................Kelurahan..........................................Alamat : ..............................................................Selanjutnya dinyatakan sebagai Pihak PertamaBertindak untuk dan atas nama kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) ..............................................................sebagai pemberi tugas, dengan surat penugasan tanggal ........................... No. ...................................
2. Nama : .............................................................. (Pemasok/pengelola)Jabatan : ............................................................... (Direktur)Alamat : .................................................................Selanjutnya dinyatakan sebagai Pihak Kedua
B. Kedua pihak setuju untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagai hasil dariPenawaran Pengelolaan Pekerjaan:a. Jenis Pekerjaan ............................................................................................................................b. Lokasi ............................................................................................................................c. Penjelasan ............................................................................................................................
............................................................................................................................d. Nilai perjanjian Rp .......................................
(terbilang ............................................................................................................................ ............)e. Lama pelaksanaan .................................. hari kalender terhitung dari hari ditandatanganinya perjanjian, tanpa
masa untuk Jaminan Pemeliharaan.f. Pembayaran : Uang muka sampai jumlah 20 % untuk dua bulan pertama. Pembayaran selanjutnya dilakukan
setiap dua minggu sesuai dengan kemajuan pelaksanaan di lapangan.g. Syarat-syarat pelaksanaan: Seperti tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian.h. Surat Perjanjian ini dilengkapi dengan lampiran-lampiran (1) Peta Lokasi, (2) Gambar Detail Desain, (3) Jadwal
Pelaksanaan, (4) Rencana pengadaan barang dan tenagai. Lain-lain : - 5 salinan Perjanjian, 1 salinan bermaterai untuk KPKN
- Salinan Perjanjian harus dikirimkan kepada Manajer Proyek Panitia/KSM.
Pihak Kedua, Pihak Pertama, Diketahui oleh,
.................................. .................................. ..................................Pemasok/Pengelola Ketua Panitia/KSM KMW
*) Bentuk format dapat disesuaikan berkoordinasi dengan PJOK dan KMW
146 Pedoman Teknis
Format Kegiatan BLM 4DAFTAR CALON PEKERJA
...................., .............., 200 ...
..............................................
Pengelola/Pemasok
Kelurahan/Desa : …………………………………………Kecamatan : …………………………………………Kota/Kabupaten : …………………………………………SWK : …………………………………………
Nama Pekerjaan : …………………………………………Lokasi : …………………………………………Pemberi Kerja : …………………………………………
*) Bentuk format dapat disesuaikan berkoordinasi dengan PJOK dan KMW.
No. Nama AlamatUmur StatusJenis Kela-min (L/P)
TandaTangan
147Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
Format Kegiatan BLM 5DAFTAR HADIR DAN TANDA TERIMA INSENTIF PEKERJA *)
Disetujui oleh, Diketahui oleh,
.................................................... .................................................... Ketua Panitia BKM
*) untuk Pekerjaan Sistem Harian
Desa/Kelurahan : ………………………. Kecamatan : ……………………….Kota/Kabupaten : ……………………… SWK : ……………………….
Jenis Proyek : ………………………. Insentif untuk 1 HOK Pekerja : …………….Lokasi Proyek : ………………………. 1 HOK Tukang : …………….Tanggal Kerja : ………………………. 1 HOK Kepala Kelompok : …………….
*) Bentuk format dapat disesuaikan berkoordinasi dengan PJOK dan KMW.
No. Nama Hari Orang Kerja (HOK)Menurut TanggalP/T/K Besar
Insentif (Rp)Jumlah
HOKTanda
Tangan
Jumlah HOK untuk: P = T = K =
148 Pedoman Teknis
Format Kegiatan BLM 6PERNYATAAN KESEPAKATAN PEMBEBASAN LAHAN DAN ASET
Demikian kesepakatan ini kami buat secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.
Yang Membuat Pernyataan, Diketahui oleh,
Pihak yang terkena dampak KSM/Panitia ……….…………… BKM ……………………..1. …………………………….2. …………………………….3. …………………………….4. …………………………….5. Dan seterusnya. . ……………………………. …………………………….
Desa/Kelurahan : ……………………….Kecamatan : ……………………….Kota/Kabupaten : ………………………SWK : ……………………….
Yang bertandatangan di bawah ini, ketua Kelompok Swadaya Masyarakat ……………………… yang usulankegiatannya telah disetujui Rapat Prioritas BKM di Kelurahan sebagaimana dimaksud di atas bersama denganorang-orang yang terkena dampak proyek/usulan kegiatan KSM dimaksud, dengan ini secara bersama-samamenyatakan bahwa:1. Kami menyepakati bersama kompensasi dalam pembebasan lahan dan asset yang ditimbulkan dari akibat
pelaksanaan usulan kegiatan…………………………. oleh KSM dimaksud yang telah disetujui dalam RapatPrioritas BKM dan diajukan ke PJOK,
2. KSM-KSM akan mengembalikan seluruh dana P2KP yang telah diterimanya apabila diketemukan indikasibahwa terjadi ketidaksesuaian pelaksanaan kesepakatan ini.
3. Besaran rekapitulasi ganti rugi atau kompensasi dari pembebasan lahan dan/atau asset dimaksud adalahsebagaimana tercantum pada surat kesepakatan di bawah ini.
Rekapitulasi Ganti Rugi
Jumlah Asetyang Terkena
BesarnyaGanti Rugi
Perjanjianyang Dicapai
a. Lahan pertanian (m2)b. Lahan lain:
- luas yang terkena (m2)- rumah/bangunan yang dibongkar (unit/m2)
c. Aset yang terkena proyeka. Tanda tangan pihak yang terkena dan kepala desa/lurahb. Catatan mengenai keluhan-keluhan yang disampaikan oleh orang yang terkena proyekc. Peta yang menunjukkan lokasi yang terkena proyek
*) Format ini untuk jenis kegiatan yang membutuhkan pembebasan lahan dan aset. Bentuk format dapat disesuaikan berkoordinasi dengan PJOK dan KMW
149Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
Format Kegiatan BLM 7SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN PEKERJAAN
Desa/Kelurahan : ……………………….Kecamatan : ……………………….Kota/Kabupaten : ………………………SWK : ……………………….
Yang bertandatangan di bawah ini, ketua Badan Keswadayaan Masyarakat dan Panitia/Ketua KelompokSwadaya Masyarakat *) ………………………… di Kelurahan sebagaimana dimaksud di atas, dengan ini secarabersama-sama menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan …………………… oleh Panitia/Kelompok SwadayaMasyarakat*) ……………………… telah mencapai kemajuan 100%.
Dengan selesainya pelaksanaan kegiatan tersebut, maka tanggungjawab "pengoperasian dan pemeliharaanprasarana berada di tangan masyarakat dan ketua BKM" / "Pengembangan usaha dan perguliran dana beradadi tangan UPK dan Kelompok Swadaya Masyarakat yang bersangkutan" *).
Yang membuat pernyataan,
Panitia/KSM .................................... Badan Keswadayaan Masyarakat
...................................................... ......................................................Ketua/Penanggungjawab Koordinator
CatatanFormat ini merupakan bagian dari lampiran yang harus dilengkapi untuk pencairan Dana BLM tahap II dan tahap III, diisi sesuaijumlah KSM atau panitia prasarana yang telah menerima dana BLM P2KP tahap sebelumnya.
Pernyataan KMW,
*) Coret yang tidak perlu
Kami telah meneliti Surat Pernyataan diatas dan dengan ini menyatakan turut
bertanggung jawab atas kebenaran isinya.
TL/Koordinator Kota/TA ..................Nama jelas, tanda tangan, dan cap KMW
150 Pedoman Teknis
3.5 Pelaksanaan KomponenPenanggulangan Kemiskinan Terpadu(PAKET)
Pelaksanaan komponen PAKET ini pada dasarnyamencakup beberapa kegiatan utama sebagai berikut:1) Forum Komunikasi Antar BKM2) Seleksi Kota/Kabupaten Partisipan PAKET3) Pembentukan Komite PAKET4) Mekanisme Pengajuan dan Persetujuan Usulan
PAKET5) Penyaluran Dana PAKET6) Pendampingan dan Pengawasan Pelaksanaan
Kegiatan PAKETUraian ketentuan umum serta uraian detail
mengenai Keenam kegiatan utama PAKET dapatdilihat pada Buku Pedoman Khusus PelaksanaanPAKET.
151Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
4.1 Latar BelakangPada P2KP II, dana BLM (Bantuan Langsung ke
Masyarakat) ditempatkan sebagai dana stimulan ataupelengkap dari prakarsa dan keswadayaanmasyarakat untuk menanggulangi masalahkemiskinan di wilayahnya. Oleh karena itu,diharapkan agar dana BLM dapat dikelola secara bijakbagi perbaikan kesejahteraan masyarakat miskinsetempat, sesuai kebutuhan nyata masyarakat yangdiidentifikasi, disepakati serta diputuskan olehmasyarakat sendiri yang dituangkan melalui ProgramPenanggulangan Kemiskinan (Pronangkis).
Mengingat posisi strategis dana BLM tersebut,diharapkan agar pengelolaannya oleh masyarakatbenar-benar berorientasi kemanfaatan sebesar-besarnya bagi perbaikan kesejahteraan masyarakatmiskin tersebut. Hal ini berarti bahwa dalampelaksanaan P2KP, dana BLM dapat dimanfaatkanuntuk kegiatan-kegiatan apa pun selama berkaitanlangsung dengan upaya perbaikan masyarakat miskinatau bersifat "open menu" selama tidak melanggarketentuan "Daftar kegiatan Terlarang/Negatif ListP2KP", sebagaimana telah diuraikan dalam BukuPedoman Umum P2KP.
Dengan demikian, P2KP II tidak mendorongmasyarakat untuk memilih dan mengutamakankegiatan tertentu atau sebaliknya membatasi kegiatantertentu. Pilihan kegiatan ditetapkan oleh masyarakatsendiri, melalui proses yang melibatkan masyarakatbanyak, transparan, rasional, akuntabel, danberorientasi pada sasaran utama yang dituju P2KP,yakni perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin.Salah satu pilihan masyarakat yang mungkin muncul
Bab 4. Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir oleh UPK-BKM
adalah kehendak untuk memanfaatkan dana BLMsebagai pinjaman bergulir untuk kepentingan produktif.
Berkaitan dengan pelaksanaan pinjaman bergulirdalam P2KP harus diposisikan sebagai suatu prosespembelajaran masyarakat, terutama masyarakatmiskin. Hal ini berarti bahwa pada satu sisimasyarakat diajak untuk mengenal dan belajartentang prinsip-prinsip pengelolaan dana pinjamanbergulir, sehingga pinjaman tersebut benar-benardimanfaatkan untuk kepentingan produktif (langsungataupun tidak langsung dapat meningkatkanpendapatan peminjam). Akan tetapi, pada sisi lainpenerapan prinsip-prinsip pengelolaan pinjamanbergulir tidak boleh menutup peluang atau kesempatanbagi masyarakat miskin untuk memanfaatkan aksesBLM dengan berbagai persyaratan dan kriteria yangtidak mungkin dipenuhi oleh masyarakat miskin.
Mengingat pentingnya proses pembelajaranpengelolaan dana pinjaman bergulir dalampelaksanaan P2KP, maka perlu dikembangkan suatustrategi pengelolaan pinjaman bergulir agar tepatsasaran, efektif, dan efesien serta berkelanjutan.
Strategi ini sangat penting terutama untukmengantisipasi kondisi Apabila masyarakat, melaluiPJM dan Rencana tahunan Pronangkis, menghendakiserta memutuskan bahwa sebagian dana BLM akandimanfaatkan untuk pembelajaran masyarakat dalampengelolaan pinjaman bergulir untuk kepentinganproduktif melalui penciptaan peluang usaha dankesempatan kerja serta pengembangan usaha-usahakecil yang berkaitan dengan peningkatan pendapatanmasyarakat miskin.
152 Pedoman Teknis
4.2. Kegiatan Pinjaman Bergulir sebagaiSalah Satu Pilihan Masyarakat
P2KP menitikberatkan pada upaya penguatanBKM sebagai organisasi masyarakat yang mampuberperan sebagai penggerak utama upayapenanggulangan kemiskinan di lingkup kelurahanberdasar pada kebutuhan nyata masyarakat.
Untuk menjalankan peran dan fungsinya, BKMbersama masyarakat setempat akan menyusun PJMdan rencana tahunan Pronangkis (ProgramPenanggulangan Kemiskinan) yang didasarkan padahasil pemetaan kemiskinan secara swadaya. DalamPronangkis yang bersifat "open menu" tersebut,diuraikan berbagai rencana strategis maupun rencanatindak yang akan dilaksanakan oleh masyarakatsetempat dalam menanggulangi kemiskinan di lingkupkelurahannya. Salah satu kemungkinan kegiatanstrategis yang akan diputuskan masyarakat adalahbahwa sebagian alokasi dana BLM akandimanfaatkan untuk pelayanan pinjaman bergulir bagipembelajaran masyarakat dalam penciptaan peluangusaha, kesempatan kerja dan peningkatanpendapatan masyarakat miskin, serta kegiatan-kegiatan produktif lainnya.
Dengan demikian, program pinjaman bergulirmerupakan salah satu opsi/pilihan dari berbagaialternatif kegiatan untuk penanggulangan kemiskinanyang diputuskan masyarakat secara transparan,akuntabel dan demokratis. APABILA pilihan pinjamanbergulir tersebut telah menjadi keputusan masyarakat,maka berhasil tidaknya program pinjaman bergulirakan sangat tergantung pada kemampuan UPK-BKMdalam mengelola pinjaman bergulir disatu pihak, sertakemampuan pengguna pinjaman, yang dalam hal iniKSM dan anggota, dalam merencanakan sertamemanfaatkan pinjaman di lain pihak.
Hal ini berarti, UPK-BKM sebagai pengelolasedapat mungkin dapat mengikuti sistempengelolaan pinjaman bergulir yang standarsebagaimana diuraikan dalam pedoman teknis ini,disamping pedoman khusus pengelolaan pinjamanbergulir oleh UPK-BKM yang akan disusun secaratersendiri.
4.3. Tujuan, Strategi dan Prinsipa) Tujuan
Sebagai salah satu pilihan kegiatan dalam rangkapenanggulangan kemiskinan, tujuan program
pinjaman bergulir dalam P2KP dapat dirumuskan:1. Mendorong proses pembelajaran masyarakat
miskin dalam menciptakan peluang usaha dankesempatan kerja, peningkatan pendapatan,maupun kegiatan yang bersifat produktif lainnya;
2. Meningkatkan jangkauan pelayanan terhadapmasyarakat miskin yang tidak memlikipenghasilan dan/atau relatif berpendapatan sangatrendah yang merupakan kelompok sasaran utamaP2KP;
3. Membuka akses bagi usaha kecil dan parapengusaha kecil yang selama ini tidakmendapatkan akses dan belum terjangkau olehpelayanan lembaga keuangan formal yang sudahada, sebagai upaya untuk menciptakan peluangkesempatan kerja bagi masyarakat miskinsetempat;
4. Memberikan kontribusi terhadap tujuan umumP2KP yakni membantu upaya penanggulangankemiskinan, melalui kegiatan pinjaman bergulir.
5. Mengurangi kesenjangan antara sisi penawaran(supply side) yang terbatas dengan sisi permintaan(demand side) yang masih belum dapat dilayanisecara keseluruhan, khususnya oleh lembagakeuangan formal;
b) StrategiGuna mencapai tujuan tersebut di atas, akan
dikembangkan strategi berikut:1. Menguji kelayakan BKM/UPK, KSM maupun
anggota dengan menggunakan instrumen kriteriakelayakan yang sudah dipersiapkan sebelummemulai program pinjaman bergulir di suatukelurahan sasaran.
2. Memberikan pelatihan pendahuluan bagi BKMsebelum pinjaman bergulir dimulai.
3. Memberikan pelatihan dasar pengelolaan pinjamanbergulir bagi semua calon manajer dan stafpengelola UPK sebelum kegiatan pinjaman bergulirdimulai serta pelatihan lanjutan bagi manajer UPK/staf yang menunjukkan kinerja pengelolaanpinjaman bergulir yang baik untuk dapatdikembangkan lebih lanjut sebagai program kreditmikro.
4. Memberikan pendampingan dan konsultasi dalamrangka memperkuat kemampuan pengelolaanpinjaman bergulir kepada BKM/UPK oleh KMP,KMW maupun konsultan dari luar yang
153Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
mempunyai kemampuan memadai.5. Mengembangkan sistem monitoring dan
pengawasan pengelolaan pinjaman bergulirsebagai upaya melakukan perbaikan terusmenerus.
6. Mendorong terjadinya pelatihan di tingkatkelompok pemanfaat pinjaman baik pelatihandasar sebelum kelompok menerima pinjamanmaupun pelatihan yang bersifat teknispembelajaran dan pengembangan usaha.
7. Memfasilitasi akses BKM/UPK terhadapsumberdaya luar yang ada, baik menyangkutdukungan keuangan maupun bantuan tekniskhususnya yang berhubungan dengan pengelolaanpinjaman bergulir.
c) Prinsip-prinsipc.1. Pengaturan dan Pengelolaan
Beberapa pengaturan serta pengelolaan pinjamanbergulir yang perlu mendapat perhatian dari BKM/UPKadalah:• Dana BLM yang dialokasikan untuk kegiatan
pinjaman bergulir adalah milik masyarakatkelurahan sasaran dan bukan milik perorangan;
• Tujuan dipilihnya kegiatan pinjaman bergulir adalahdalam rangka membantu programpenanggulangan kemiskinan dan oleh karenanyaharus menjangkau warga masyarakat miskinsebagai kelompok sasaran utama P2KP;
• Pengelolaan pinjaman bergulir berorientasi kepadaproses pembelajaran untuk penciptaan peluangusaha dan kesempatan kerja, peningkatanpendapatan masyarakat miskin, serta kegiatan-kegiatan produktif lainnya;
• Pengelolaan pinjaman bergulir dipisahkan antaraBKM sebagai representasi dari warga masyarakatyang adalah pemilik modal dan mempunyaiwewenang dalam tataran pengawasan danpenentu kebijakan dasar/umum serta UPKsebagai pengelola kegiatan pinjaman bergulir yangdalam batas-batas tertentu diberikan kewenanganoperasional namun tetap bertanggungjawablangsung kepada BKM;
• Prosedur serta keputusan pemberian pinjamanharus mengikuti prosedur pemberian pinjamanbergulir yang standar dan ditangani oleh pengelolapinjaman bergulir;
• Manajer pinjaman bergulir harus orang yangmempunyai kemampuan dan telah memperoleh
sertifikat dari pelatihan dasar yang diadakan olehP2KP;
• Pengelola pinjaman bergulir mempunyaisistempembukuan yang standar sertasistempelaporan keuangan yang memadai;
• Pengelola pinjaman bergulir mendapatpengawasan baik oleh BKM maupun fasilitator dankonsultan pelaksana (KMW) atau pihak yangditunjuk proyek.
c.2. Pelayanan dan Pengelolaan pinjaman.Dalam hal memberikan pelayanan pinjaman serta
pengelolaan pinjaman, BKM/UPK harusmemperhatikan hal-hal berikut:• Pelayanan pinjaman hanya untuk calon peminjam
yang sesuai kriteria kelompok sasaran P2KPyakni masyarakat miskin yang akan memulaisuatu usaha yang layak dan menguntungkan sertabelum pernah mendapat pelayanan pinjaman darilembaga keuangan lainnya atau wargamasyarakat non miskin yang benar-benarmenjamin akan mampu menciptakan peluangusaha dan kesempatan kerja serta peningkatanpendapatan masyarakat miskin di wilayahnya;
• Calon kelompok peminjam harus diberi pelatihanserta pendampingan sehingga mereka menyadariarti dan fungsi pinjaman, memahami prosedur danmekanisme pengajuan pinjaman, mengerti tentangkriteria kelayakan, serta memahami fungsinyadalam menyusun perencanaan usaha sertamampu menganalisa rencana usaha tersebut;
• Kelompok peminjam setuju untuk menerapkansistemtanggung renteng secara tertulis yangditandatangani oleh semua anggota;
• Pelayanan pinjaman diberikan secara bertahap,berdasar pada catatan prestasi, dimulai dari jumlahyang kecil pada awalnya, meningkat pada tahapberikutnya sesuai kinerjanya;
• Peminjam dengan catatan prestasi yang bagusdapat mendapatkan pelayanan pinjaman secaraterus menerus;
• Jumlah pinjaman harus sesuai kebutuhan akanmodal dan sesuai dengan tingkat kemampuanpengembalian (mempertimbangkasn aspek cashflow);
• Tidak ada pinjaman untuk tujuan lain, kecuali untukkegiatan yang bersifat produktif dalam rangkamenciptakan peluang usaha dan kesempatankerja, peningkatan pendapatan bagi masyarakat
154 Pedoman Teknis
miskin di kelurahan setempat, serta perbaikankesejahteraan masyarakat miskin;
• Bunga pinjaman sedapat mungkin "berorientasi"pada tingkat suku bunga pasar dalam arti: dapatmenutup biaya operasional, biaya resiko kreditmacet, memelihara nilai modal awal, serta tingkatkeuntungan tertentu (tentang cara bagaimanamenghitung suku bunga yang berorientasi pasarlihat pada panduan khusus pengelolaan pinjamanbergulir).
• Dikembangkan suatu sistem dana tanggungrenteng yang merupakan bagian dari komponensuku bunga.
• BKM/UPK tidak diperkenankan mengelolatabungan dari KSM dan/atau anggotanya, kecualipada pasca proyek di mana BKM/UPK telah siapuntuk menjadi LKM (Lembaga Keuangan Mikro)yang memadai. Namun upaya mobilisasi tabunganKSM/anggota harus tetap dimotivasi dan ditingkatkan oleh BKM/UPK sejak awal dandiarahkan untuk disetorkan ke bank terdekatsesuai pilihan KSM/anggota.
4.4. Kelompok SasaranKelompok sasaran P2KP adalah masyarakat
miskin di wilayah kelurahan sasaran yang kriterianyaditentukan sendiri oleh masyarakat setempat. Haltersebut membuat ruang yang cukup fleksibel bagimasyarakat sendiri untuk berpartisipasi dalammenentukan siapa yang mereka maksudkan sebagaimasyarakat miskin tersebut. Selanjutnya sejalandengan kebijakan diatas, kelompok sasaran untukprogram pinjaman bergulir adalah rumah tangga ataukeluarga miskin yang:• Akan memulai usaha baru;• Sudah mempunyai usaha kecil yang layak
dikembangkan dan memberikan kontribusi secaralangsung bagi penciptaan peluang usaha sertakesempatan kerja dan peningkatan pendapatanmasyarakat miskin di wilayahnya;
• Kebutuhan modal pinjaman untuk tahap pertamatidak lebih dari Rp. 500,000,- , sedangkanselanjutnya maksimal sebesar Rp 2.000.000,-.Pinjaman di atas nilai maksimum tidak dapatdilayani oleh UPK-BKM, melainkan didorong untukmemperoleh akses ke sumber/lembaga keuanganformal di sekitarnya;
• Memiliki motivasi dan tanggungjawab tinggi untukmengembalikan pinjamannya.
• Tidak mempunyai akses atau belum terjangkaupelayanan lembaga keuangan.Langkah-langkah untuk mencapai kelompok
sasaran tersebut adalah sebagai berikut:1. Identifikasi rumah tangga miskin oleh masyarakat
melalui pemetaan kemiskinan;2. Identifikasi rumah tangga miskin yang sesuai
dengan kelompok sasaran;3. Identifikasi calon anggota KSM (sesuai dengan
kelompok sasaran P2KP) dalam rangkapembentukan KSM baru. Tahapan ini paraleldengan sosialisasi program pinjaman bergulirtentang gambaran pelaksanaan program pinjamanbergulir: sasarannya, pendekatannya, kriteriakelayakan kelompok, fungsi kelompok, prosespemilihan anggota dll. Informasi diberikan baikkepada calon anggota KSM baru maupun anggotaKSM yang sudah ada (existing);
4. Menyeleksi KSM-KSM (baru dan existing) denganmenggunakan instrumen kriteria kelayakan KSM(lihat instrumen kriteria kelayakan KSM);
5. Menghindari memberikan pelayanan pinjamankepada KSM yang tidak memenuhi kriteriakelayakan. Hanya KSM yang memenuhi kriteriakelayakan yang dilayani. KSM yang belummemenuhi kriteria diberikan pendampingan olehfasilitator, kader dan BKM/UPK agar dapatmemenuhi kriteria;
6. Mengembangkan kebijakan pemberian pinjaman(pinjaman bergulir) yang berpihak kepadakelompok sasaran utama P2KP, masyarakatmiskin, seperti:• Ketat dengan kriteria kelayakan kelompok
sasaran utama P2KP (warga miskin);• Maksimum pinjaman untuk pertama kali tidak
lebih dari Rp. 500.000,- per anggota dan dapatmeningkat tahap demi tahap sesuai dengancatatan prestasi-nya dan maksimum pinjamanuntuk tahap-tahap berikutnya tidak lebih dariRp 2 juta;
• Maksimum jangka waktu pinjaman 12 bulan,tetapi bisa kurang dari itu tergantung jenisusaha maupun putaran usahanya;
• Paling tidak angsuran pokok dan bungadibayar setiap bulan, tetapi bisa lebih seringtergantung jenis usaha maupun putaranusahanya; dan
155Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
• Tingkat bunga berorientasi bunga pasar, artinyawajar tanpa subsidi sehingga dapat menutupbiaya operasi, resiko kredit, memelihara nilaimodal awal dan tingkat keuntungan tertentu.
4.5. Kriteria Kelayakan.Sebelum kegiatan pinjaman bergulir dalam
kelurahan yang bersangkutan dimulai, harusdilakukan pengujian kelayakan, baik untuk BKM/UPK,maupun untuk KSM/anggota dengan menggunakaninstrumen kriteria kelayakan yang sudah disiapkan.Hanya apabila para pelaku tersebut telah memenuhikriteria kelayakan sebagaimana diharapkan, kegiatanpinjaman bergulir dapat dimulai. KMW bertanggungjawab tentang terpenuhinya kriteria kelayakan BKM/UPK. Sedangkan kriteria kelayakan kelompokmaupun anggota menjadi tanggung jawab fasilitatordan kader masyarakat. Kriteria kelayakan tersebutadalah sebagai berikut:
a) Kriteria kelayakan BKM/UPKSebelum program pinjaman bergulir dimulai, BKM/
UPK harus memenuhi kriteria kelayakan sebagaiberikut:• Identifikasi awal mengenai kebutuhan pinjaman
bergulir telah dilakukan dan tercermin dalamPronangkis;
• Keputusan untuk melakukan program pinjamanbergulir diambil secara demokratis dan transparanyang didukung oleh warga masyarakat;
• Pengurus BKM telah mengikuti pelatihanpendahuluan mengenai konsepi pengelolaanpinjaman bergulir yang diselenggarakan olehproyek;
• Pengurus BKM telah merekrut manajer UPKsebagai calon pengelola pinjaman bergulir denganpengalaman yang memadai;
• Manajer dan staf UPK telah mengikuti pelatihandasar pengelolaan pinjaman bergulir yangdiadakan oleh proyek dan mendapat sertifikat;
• Pemisahan fungsi antara BKM dan UPK telahdipahami oleh kedua belah pihak: BKM merupakanrepresentasi warga masyarakat adalah sebagaipemilik modal dan bertugas mengawasi sertamembuat kebijakan umum sesuai visi, misi danprinsip P2KP. Sedangkan UPK sebagai pengelolapinjaman bergulir mempunyai tugas merumuskan
kebijakan operasional sesuai prinsip-prinsippengelolaan pinjaman bergulir yang sehat danbertanggung jawab ke BKM;
b) Kriteria kelayakan KSM/Pengguna kreditKSM/anggota sebagai pemanfaat pinjaman harus
memenuhi kriteria kelayakan. Hanya KSM dananggota yang memenuhi kriteria kelayakan yangdapat dilayani oleh BKM/UPK. Dengan kata lain,KSM/anggota yang tidak atau belum memenuhikriteria kelayakan tidak dapat dilayani dan harus adapendampingan terlebih dahulu sampai KSM tersebutmemenuhi kriteria kelayakan.
1. Kriteria kelayakan KSM• KSM dibentuk hanya untuk tujuan penciptaan
peluang usaha dan kesempatan kerja sertapeningkatan pendapatan masyarakat miskin;
• KSM dibentuk atas dasar kesepakatan anggota-anggotanya secara sukarela, demokratis,partisipatif, akuntabel, transparan dan kesetaraan;
• Paling tidak 2/3 anggota KSM termasuk kategorikeluarga miskin sesuai kriteria yang ditetapkansendiri oleh BKM/Masyarakat.
• Pengurus KSM dipilih secara demokratis danberfungsi secara aktif
• Semua anggota menyetujui aturan-aturan KSMyang disepakati bersama.
• Ada jadwal pertemuan teratur guna menyusunrencana kegiatan serta memonitorpelaksanaannya
• Mempunyai ikatan pemersatu yang kuat antaranggota.
• Mempunyai administrasi/pencatatan keuangansederhana yang memadai sesuai kebutuhan
• Semua anggota KSM menyetujui sistem tanggungrenteng dan dituangkan secara tertulis.
2. Kriteria kelayakan anggota KSM• Termasuk dalam katagori keluarga miskin sesuai
dengan kriteria yang dikembangkan dan disepakatisendiri oleh masyarakat;
• Memenuhi kriteria kategori kelompok sasaran pro-gram pinjaman bergulir P2KP;
• Dapat dipercaya dan dapat bekerjasama dengananggota yang lain.
• Sanggup menabung secara teratur sesuaikemampuannya, dimana tabungan akanditeruskan ke bank terdekat, atas nama KSM
156 Pedoman Teknis
maupun pribadi.• Hadir dan berpartisipasi dalam pertemuan anggota-
anggota KSM guna mencermati rencana ekonomirumah tangga, peluang usaha mikro dankebutuhan akan kredit guna mengembangkanusahanya.
• Memiliki motivasi untuk berusaha dan bekerja ataudapat pula memiliki usaha dan bermaksudmendorong penciptaan peluang usaha dankesempatan kerja maupun peningkatanpendapatan bagi masyarakat miskin di sekitarnya;
• Memerlukan tambahan modal untukpengembangan usaha/ekonomi rumah tangganyayang besarnya untuk tahap I tidak lebih dari Rp.500.000,- dan maksimal tidak lebih dari Rp 2 jutauntuk tahap-tahap berikutnya; dan
• Dalam 3 tahun terakhir belum pernah mendapatpelayanan dari lembaga keuangan yang ada.
4.6. PendampinganPendampingan atau konsultasi merupakan elemen
penting dalam upaya memperkuat kemampuanpengelolaan pinjaman bergulir. Strategi pendampinganini perlu diberikan baik kepada BKM, UPK, maupunkepada kelompok pemanfaat pinjaman.
a) Untuk BKM/UPKPendampingan untuk BKM maupun UPK
dilakukan oleh berbagai pihak:1. KMW khususnya tim pinjaman bergulir dibantu
oleh Fasilitator dalam hal:• Menjaga proses agar sesuai dengan tujuan,
strategi dan prinsip pengelolaan pinjaman bergulir;• Mendorong proses pembelajaran bagi masyarakat
miskin dalam hal penciptaan peluang usaha dankesempatan kerja, peningkatan pendapatanmereka serta kegiatan produktif lainnya;
• Mendorong proses pembelajaran bagi pengelolapinjaman bergulir agar dana BLM dapatbermanfaat sebesar-besarnya bagi perbaikankesejahteraan masyarakat miskin;
• Memberikan konsultasi terhadap berbagaipermasalahan yang dihadapi oleh BKM/UPKdalam proses pelaksanaan pinjaman bergulir.
• Melakukan polling resources terhadap sumberdaya yang ada baik individu maupun lembaga yangmempunyai kemampuan serta kepedulianterhadap pengembangan keuangan mikro dan
pinjaman bergulir.• Memfasilitasi terbukanya akses bagi BKM/UPK
terhadap sumber pelayanan dari luar tersebut diatas.
• Melakukan monitoring terus menerus terhadapkinerja BKM/UPK dalam pengelolaan pinjamanbergulir.
2. External konsultan yang ditetapkan oleh KMWyang membantu dalam hal: (bisa individu ataulembaga setempat yang mempunyai kemampuanuntuk melakukan pemeriksaan tingkat kesehatanlembaga keuangan mikro)
• Melakukan pemeriksaan serta analisis terhadaptingkat kesehatan UPK dengan memakaiinstrumen yang sudah ditetapkan setiap 3 bulansekali.
• Memberikan rekomendasi terhadap tindak lanjuthasil analisis tingkat kesehatan UPK kepadaKMW.
• Pada 6 bulan menjelang masa proyek berakhir,external konsultan memberikan analisis danrekomendasi menyeluruh terhadap kondisi UPKdalam satu wilayah kerja KMW. Rekomendasitersebut merupakan "second opinion" bagi KMWuntuk menentukan UPK yang potensial, berkinerjabaik, bisa lestari dan dapat dikembangkan lebihlanjut menjadi LKM sesuai ketentuan yang berlaku,serta UPK yang kinerjanya kurang baik, sulitberkembang secara berkelanjutan dan olehkarenanya perlu di tentukan langkah serta tindakanyang tepat sebelum proyek berakhir.
b) Untuk KSM.Konsultasi serta pendampingan kelompok
penerima pinjaman dilakukan oleh:1. Kader masyarakat, Fasilitator, UPK dengan
dukungan KMW, untuk:• Menjaga agar KSM yang dilayani selalu
memenuhi kriteria kelayakan.• Menghadiri pertemuan anggota yang
diselenggarakan oleh kelompok maupunpertemuan antar kelompok yang ada.
• Membantu menyusun proposal,pengembangan usaha maupun EkonomiRumah Tangga anggota.
• Mengembangkan berbagai sikap positip dalamberkelompok (komunikasi, kerjasama, disiplin,tanggung renteng dll).
• Membantu serta memfasilitasi KSM/anggotadalam hal memerlukan bantuan teknik usaha.
• Mendorong agar fungsi kelompok dalam
157Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
memperlancar pengelolaan pinjaman bergulirberjalan.
2. Lembaga external (LSM, Perguruan Tinggi,Pengusaha, Perbankan, Dinas dll) yang digalangoleh KMW atau BKM/UPK yang mempunyaikepedulian terhadap pengembangan kelompokswadaya, usaha mikro dan pinjaman bergulir):• Memberikan pelatihan maupun bantuan teknis
kepada KSM/anggota sesuai kebutuhannya.• Memberikan pelayanan pemasaran bagi
produk yang dihasilkan oleh kelompok/anggota.
• Memberikan pelayanan finansial yangterintegrasi dengan pelayanan UPK.
• Memberikan kesempatan magang bagikelompok/anggota di perusahaan, dan lain-lain.
4.7. Proses PelaksanaanProses pelaksanaan program pinjaman bergulir
dibagi dalam tiga phase yakni: (a) Phase persiapan,(b) Phase pelaksanaan itu sendiri dan (c) Phaseterminasi. Di bawah diuraikan kegiatan strategis yangperlu dilakukan pada setiap phase.
a) Phase Persiapan.Phase persiapan pada dasarnya menyiapkan para
pelaku terkait agar memahami konsep pelaksanaanprogram pinjaman bergulir dalam P2KP. Tahappersiapan ini tidak berdiri sendiri melainkan paraleldan terintegrasi dengan langkah-langkah persiapanyang dilakukan oleh proyek. Berbagai hal strategisyang perlu mendapat perhatian diuraikan pada tabel4.1.Proses Kegiatan Phase Persiapan.
b) Phase pelaksanaanPhase pelaksanaan pinjaman bergulir dapat
dimulai setelah berbagai langkah strategis dalamphase persiapan dilakukan. Berbagai kegiatan stra-tegis yang perlu dilakukan diuraikan pada tabel 4.2.
Penyampaian konsep pelaksanaanpinjaman bergulir dalam berbagailokakarya/orientasi, baik di tingkatnasional, propinsi, kab/kota, maupunkecamatan/kelurahan.
Tim pinjaman bergulir baik di tingkatKMP maupun KMW telah ada dansiap menjalankan tugasnya.
Identifikasi kebutuhan pinjamanbergulir yang tercermin dalam CDP/Pronangkis
Pengujian kelayakan untuk BKM/UPK,kelompok, anggota
Pelatihan orientasi program pinjamanbergulir untuk pengurus BKM
Pelatihan dasar pengelolaanpinjaman bergulir bagi calon manajerUPK dan staf
Pelatihan dasar kelompok swadayabagi kelompok calon penerima kredit.
KMP dan KMW
PIMPRO
BKM
KMW, Kader,Fasilitator, UPK
KMW
KMW
BKM, Fasilitator,Kader.
1
2
3
4
5
6
7
Kesamaan persepsi/ pemahaman daripara pelaku dalam konsep programpinjaman bergulir
Tersedia tenaga ahli yang kompetenuntuk pinjaman bergulir.
Diketahui ada / tidak adanya kebutuhanpinjaman bergulir di satu kelurahan
BKM/UPK, KSM-KSM, anggotamemenuhi kriteria kelayakan.
BKM siap melaksanakan programpinjaman bergulir
UPK siap melaksanakan programpinjaman bergulir
KSM siap berfungsi sebagai instrumenpelaksanaan program pinjaman bergulir.
Tabel 4.1 Proses Kegiatan Phase Persiapan
NO KEGIATAN PELAKU HASIL YANG DIHARAPKAN
Proses Kegiatan Phase Pelaksanaan
158 Pedoman Teknis
NO KEGIATAN PELAKU HASIL YANG DIHARAPKAN
Bimbingan anggota-anggota KSM dalammengindentifikasi dan mengembangkanrencana usaha/Ekonomi Rumah Tangga,kebutuhan modal pinjaman, kemampuankembali membayar, kesanggupanmelaksanakan prinsip tanggung renteng dll
Bimbingan penyusunan proposal berdasarrencana di atas
Memotivasi dan memobilisasi tabungananggota sesuai kemampuan danmenempatkannya di bank terdekat
Analisa kelayakan proposal KSM oleh UPKyang berbasis pada karakter, kelayakanusaha, dan kemampuan membayar, sebelumditeruskan ke BKM untuk dikaji prioritasnyasesuai pronangkis
Penyaluran pinjaman ke KSM (bagi yanglolos) dengan surat perjanjian kredit
Melakukan monitoring dan supervisipemanfaatan pinjaman
Melakukan akuntansi sesuai sistemakuntansipinjaman bergulir
Supervisi pasif berdasar laporan keuanganUPK
Kunjungan konsultasi sebulansekali ke UPK
Pemeriksaan langsung setiap 3 bulan sekaliuntuk menentukan tingkat kesehatan UPK
Melakukan monitoring pelaksanaan pinjamanbergulir di wilayahnya berdasar SIM yangada.
Menyusun laporan perkembanganpelaksanaan pinjaman bergulir di wilayahnyasetiap bulan dan triwulan untuk KMP
Menganalisis laporan KMW dan memberikanumpan balik serta dukungan
Melakukan monitoring program pinjaman ber-gulir secara nasional berdasar SIM yang ada
Melakukan pertemuan 3 bulan sekali denganKMW dan external konsultan untukmembahas issu-issu strategis
Menyusun laporan bulanan maupun triwulanmengenai pelaksanaan pinjaman bergulirsecara nasional untuk PMU/Proyek
Membuat kebijakan yang dianggap perluguna mendukung pelaksanaan pinjamanbergulir
UPK, Fasilitator,Kader
UPK, Fasilitator,Kader
Kelompok
UPK
UPK, KSM
UPK, Fasilitator,Kader, KSM
UPK
KMW, Eksternalkonsultan
Tim pinjaman bergulirKMW/KMP
External konsultan
SIM KMW
Tim pinjaman bergulirKMW
KMP
KMP
KMP
KMP
PMU/Proyek
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Setiap KSM mempunyai rencana usahayang berbasis pada rencana usahaanggota.
Setiap kelompok dapat menyusunproposal yang realistis.
Anggota KSM termotivasi memupuktabungan berdasar kemampuannya.
Proposal yang akan diserahkan kepadaBKM untuk diprioritaskan telah disaringUPK sesuai prinsip pinjaman bergulir.
Ada pengadministrasian kredit.
Pemanfaatan pinjaman oleh anggota-anggota KSM dapat terpantau.
Laporan keuangan secara rutin.
Perkembangan keuangan UPK terpantau.
Membantu memecahkan masalah yangada.
Laporan analisis tingkat kesehatan UPKdan rekomendasi tindak lanjut untuk KMW.
Terjadi update data pinjaman bergulirsetiap bulan.
Laporan setiap region tersedia.
Laporan menjadi alat manajemen.
Data secara nasional selalu update.
Proses perbaikan lebih terkonsep.
Laporan secara nasional tersedia.
Ada kebijakan yang mendukung (bilaperlu).
Tabel 4.2 Proses Kegiatan Phase Pelaksanaan
159Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
Mengembangkan jaringan kerjasama dengansumberdaya luar baik LSM, perguruan tinggi,individu, pengusaha, perbankan, dinas dll yangmempunyai kemampuan dan kepedulian dalampengembangan usaha mikro, keuangan mikrodan pinjaman bergulir
Membantu akses BKM/UPK, KSM/anggotaterhadap berbagai sumber daya luar di atassesuai kebutuhan.
Memperkuat asosiasi/forum antar BKM atauUPK atau KSM
Melakukan evaluasi akhir tingkat kesehatanUPK.
Menyiapkan rekomendasi bentuk bantuanteknis lebih lanjut bagi UPK yang potensial.
Menyiapkan rekomendasi bentuk tindakan yangharus dilakukan oleh proyek terhadap UPKyang tidak potensial untuk berkembang
Mendorong secara bertahap UPK potensialdapat membayar sendiri biaya konsultasi dansupervisi paska proyek.
KMW
KMW
KMW, BKM, UPK,Kelompok
KMW dan Ex-ternal konsultan
KMW, Externalkonsultan, KMP.
KMW, Externalkonsultan, KMP
KMW, BKM/UPK
25
26
27
28
29
30
31
Ada "polling resources"
Terjadi kerjasama antara BKM/UPK,KSM/anggota dengan sumberdayayang ada.
Terdapat berbagai asosiasi/forumsesuai kebutuhan.
Diketahui UPK yang potensial untukberkembang lebih lanjut dan yang tidak.
Ada konsep bantuan teknis lebih lanjutbagi UPK potensial.
Ada rekomendasi untuk UPK yang tidakpotensial.
Ada kemandirian financial.
Tabel 4.3 Proses Kegiatan Phase Terminasi
c) Phase terminasiPhase terminasi bukan berarti baru dilakukan
menjelang proyek berakhir, melainkan sudahmerupakan satu strategi yang inheren dalam setiaplangkah mulai dari phase persiapan, pelaksanaan dan
menjelang akhir sebuah proyek.Namun memang ada langkah-langkah strategis
yang perlu dilakukan pada menjelang akhir proyekagar dapat lebih menunjang kelestarian kegiatanmeskipun proyek telah berakhir:
NO KEGIATAN PELAKU HASIL YANG DIHARAPKAN
160 Pedoman Teknis
4.8. Monitoring dan IndikatorKeberhasilan
Monitoring proyek secara umum bertujuan untukmengukur kinerja proyek berdasar pada tujuan proyekyang telah dirumuskan, input, aktivitas serta output.
Sedangkan monitoring program pinjaman bergulirbertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaandan pelayanan pinjaman bergulir dari UPK kepadanasabah sehingga tujuan program pinjaman bergulirtercapai. Monitoring serta evaluasi pinjaman bergulirdidasarkan pada kerangka logis (logical framework)yang telah dirumuskan dan terdiri dari 29 indikatorkeberhasilan yang akan digunakan untuk mengujiapakah tujuan serta 5 output dari strategi pendukungtelah tercapai.
Adapun monitoring kinerja UPK akan didasarkanpada sistempembukuan yang standar, pengelolaankredit dan nasabah, serta sistempemeriksaan UPK.Informasi yang akan didapat dari pelaporan tersebutantara lain: informasi pengenai transaksi pinjaman,kualitas kredit, serta tingkat kesehatan UPK. Khususuntuk pemeriksaan tingkat kesehatan UPK, KMWdapat bekerjasama dengan konsultan/lembaga exter-nal yang mempunyai kompetensi di bidang itu.
a) Monitoring dan evaluasi kinerja pinjamanbergulir secara umum.Monitoring kinerja pinjaman bergulir secara umum
didasarkan pada kerangka logis yang terdiri dari satutujuan umum, satu tujuan pinjaman bergulir, 5 (lima)output/hasil pinjaman bergulir dan 29 indikator kinerjasebagaimana tertera dalam Tabel 4.4.Kerangka LogisStrategi Pengembangan Pinjaman Bergulirb) Indikator Tingkat kesehatan UPK
Indikator tingkat kesehatan UPK akan dilihat dari6 variabel yaitu:• Rasio resiko saldo kredit• Rasio kecukupan cadangan resiko kredit• Rasio laba dibanding rata-rata aktiva produktif
perbulan• Rasio biaya dibanding pendapatan operasional• Rasio saldo kredit dibanding dengan total aktiva• Rasio aktiva bersih dianding dengan modal awal.
Secara lebih rinci, uraian mengenai indikatortingkat kesehatan UPK beserta sisteminformasikeuangan pinjaman bergulir dan sisteminformasipengelolaan kredit akan diuraikan secara tersendiridalam panduan khusus Pengelolaan Pinjaman bergulirmengenai "Sistem Akuntansi UPK".
4.9. Skema Pinjaman Bergulira) Bunga Pinjaman
Pada prinsipnya bunga pinjaman dalam rangkaprogram pinjaman bergulir P2KP adalah menganuttingkat suku bunga yang berorientasi pada pasar. Ituberarti pinjaman bergulir akan bermain dengan bungawajar dan tidak disubsidi. Hal ini dimaksudkan agarbaik pengelola maupun peminjam tidak mempunyaianggapan bahwa kredit ini merupakan pinjaman cuma-cuma yang tidak perlu dikembalikan. Denganberorientasi pasar, dimaksudkan suku bunga yangdiberlakukan dapat menutup biaya pengelolaanpinjaman bergulir yang berupa antara lain: biaya dana(bila ada), biaya operasional, biaya inflasi, biayacadangan kredit bermasalah, serta tingkat keuntunganyang diharapkan guna terus memupuk modal sendiri.
Dengan demikian, di kemudian hari, penentuantingkat bunga dari satu UPK dengan lainnyakemungkinan bisa saja berbeda tergantung berbagaikomponen yang disebutkan di atas, serta kompetisidengan lembaga keuangan mikro setempat. Untukkeperluan tersebut kepada setiap UPK harusdiberikan teknik atau cara perhitungan bunga pinjamansehingga mereka dapat melakukannya sendiri dankemuadian mengkomunikasikannya kepadakelompok nasabah sehingga terjadi saling pengertiandan pemahaman bersama mengenai tingkat sukubunga. Untuk memudahkan UPK yang baru akanmulai beroperasi dan kemungkinan belum mempunyaikemampuan untuk menentukan tingkat suku bunga,di bawah ini dikemukakan suatu contoh caraperhitungan suku bunga yang berorientasi kepadapasar. Namun sekali lagi kepada mereka tetap harusdiberikan penjelasan khusus mengenai hal tersebut,baik lewat pelatihan maupun pendampingan langsungdi lapangan.
Contoh perhitungan bunga yang berorientasi pasar(hanya contoh dimana pelaksaannya disesuaikandengan kondisi masing-masing daerah di mana UPKberoperasi)
• Biaya dana (cost of fund) 0%• Biaya operasional 8%• Biaya inflasi 8%• Resiko kredit macet (risk of bad debt) 5%• Tingkat keuntungan yang diharapkan 3%• Jaminan 5%• Dana Depresiasi 5%
___ +33%
161Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
1. Meningkatnya omzet usaha, pendapatan, danmodal sendiri bagi warga miskin kelompoksasaran proyek.
2. Meningkatnya aset, pendapatan danpengeluaran rumah tangga, bagi warga miskinkelompok sasaran proyek.
3. Paling tidak 2/3 dari peminjam tahap pertamatidak terjangkau pelayanan lembaga keuanganyang ada dalam 3 tahun terakhir.
4. Paling tidak 2/3 peminjam tahap pertamaberasal dari rumah tangga miskin yangmempunyai pendapatan setara dengan nilai/harga 1000 kg beras dihitung dengan hargalokal perkapita pertahun.
5. Tingkat keuntungan dari penggunaan danapinjaman lebih tinggi daripada angsuranpinjaman dan bunganya
6. Rata-rata tingkat pengembalian pinjamansetelah jatuh tempo lebih dari 90%
7. Lebih dari 80% dari jumlah UPK memilikitunggakan pokok kredit lebih dari 1 kaliangsuran kurang dari 10% terhadap posisikreditnya.
8. Tim ahli pinjaman bergulir baik di tingkat nasional(KMP) maupun di tingkat regional (KMW) telahada dan aktif.
9. Rancangan pelatihan, konsultasi dansisteminformasi pinjaman bergulir telahdisiapkan.
10. Semua pelaku proyek telah menerima informasiyang benar dan lengkap mengenai strategipinjaman bergulir dan mendapatkan pelatihan/pembekalan sesuai fungsi masing-masing.
11. Rencana pelaksanaan dan anggaranpengembangan pinjaman bergulir telah tersedia.
12. External konsultan baik individu maupunlembaga sebagai penyedia jasa layanankonsultasi dan pemeriksaan tingkat kesehatanUPK telah tersedia
13. BKM dan masyarakat telah mendapatkaninformasi yang lengkap dan benar tentangstrategi pelaksanaan pinjaman bergulir.
14. BKM/UPK telah memenuhi kriteria kelayakansebelum memulai aktivitas pinjaman bergulir
15. BKM setuju memenuhi/ mentaati aturan proyekdan dapat menerima konsultan/pengawas dariluar.
16. Kelompok/anggota telah memperolehpenjelasan yang lengkap tentangpengembangan pinjaman bergulir.
17. Kelompok penerima kredit dan anggotanya telahmemenuhi kriteria kelayakan sebelum menerimapinjaman.
18. Kelompok telah mengikuti pelatihan dasarsebelum menerima pinjaman.
Studi dampak
Studi dampak
Proposalpinjaman
Proposalpinjaman
Studi lapangan
Laporan danstudi lapangan
Laporan danstudi lapangan
Laporan SIM
Laporan SIM
Laporan SIM
Laporan SIM
Laporan SIM
Dokumen ujikriteria kela-yakan BKM.Surat tertulisdari BKM
Laporan SIM
Dokumen kri-teria kelayakanKSM/anggota.Laporan SIM &pelatihan.
Tujuan umum: Keadaanekonomi darimasyarakat golonganmiskin telah meningkat.
Tujuan pinjamanbergulir:UPK telah mening-katkan jangkauanpelayanannya kepadakelompok masyarakatmiskin dengan polapelayanan kredit yanghati-hati serta polapengelolaan pinjamanbergulir yangmemadai.
Output/hasil 1 :Dukunganpendampingan bagiUPK untuk pengelolaanpinjaman bergulir telahdisiapkan.
Output/hasil 2 :BKM/UPK memenuhikriteria kelayakan dantelah disiapkan untukmengelola dana BLMsebagai modal awalkegiatan pinjamanbergulir.
Output/hasil 3 :Kelompok calonpenerima pinjaman dananggotanya telahmemenuhi kriteriakelayakan dan telahdisiapkan untukmemanfaatkan pinjam-an secara benar.
• Penggunaanpinjaman sesuaidengan rencanausaha untukmeningkatkan /mengembangkanusahanya.
• Peminjam dgncatatan prestasibaik mendapatpelayanan secaraterus menerus
• Kondisi ekonomimakro dankebijakanmendukung
BKM baru memulaiaktivitas programpinjaman bergulirsetelah dinilaimemenuhi kriteriakelayakan.
Kegiatan kelompokberkesinambungansesuai tahapan danfungsinya.
Tabel 4.4 Kerangka Logis Strategi Pengembangan Pinjaman Bergulir
INDIKATOR KINERJA SUMBERINFORMASI
ASUMSI PENTINGHIRARKI TUJUAN
162 Pedoman Teknis
INDIKATOR KINERJA
19. Skema pinjaman sesuai dengan karakteristikdan kebutuhan kelompok sasaran.
20. Besarnya persetujuan jumlah pinjaman sertasyarat-syaratnya mencerminkan atau sesuaidengan kebutuhan kredit, jenis pemanfaatanserta kemampuan membayar kembali kredit
21. Peminjam dengan catatan prestasi bagus akanmendapat pelayanan terus menerus.
22. Staf UPK mempunyai relasi yang baik, akrabdan mendalam dengan peminjam sertamengetahui pemanfaatan pinjaman.
23. Kualitas portpolio pinjaman meningkat dan dapatdipertahankan.
24. Pendapatan dari bunga meningkat dari waktuke waktu sehingga dapat menutupi biayapengelolaan yang ada.
25. UPK telah diberikan konsultasi danpendampingan tentang bagaimanameningkatkan kinerjanya lewat kunjungan rutinoleh KMW maupun external konsultan
26. UPK menyampaikan laporan keuangan bulanansecara rutin kepada KMW maupun kepadalembaga konsultan/pengawas dari luar yangditunjuk.
27. UPK telah diklasifikasikan sesuai tingkatkesehatan berdasar laporan keuangan bulanan(pasif) maupun kunjungan pengawasanlangsung setiap triwulan (aktif)
28. Konsultan luar telah menyerahkan laporan hasilpemeriksaan /pengawasan kinerja UPK secaratepat waktu kepada KMW.
29. Hasil konsultasi dan pengawasan UPK telah dianalisis oleh Tim pinjaman bergulir KMW/ KMPserta dilaporkan kepada semua stakeholderyang berkepentingan dalam bentuk laporanbulanan maupun tribulan sebagai dasarperbaikan.
SUMBERINFORMASI
ASUMSI PENTING
Laporan &studi lapanganLaporan &studi lapanganLaporan &studi lapangan
Laporan &studi lapangan
Laporan &studi lapanganLaporan &studi lapangan
Laporan SIM
Laporan SIM
Laporan SIM
Laporan SIM
Laporan SIM
Output/hasil 4:Kemampuan UPKdalam mengelolaprogram pinjamanbergulir telahdikembangkan
Output/hasil 5:Sistem informasi danpengawasan UPKberfungsi dengan baik
UPK memenuhiketetapan proyekserta menurutirekomendasi lembagakonsultan /pengawas.
Lanjutan Tabel 4.4 Kerangka Logis Strategi Pengembangan Pinjaman Bergulir
HIRARKI TUJUAN INDIKATOR KINERJA SUMBERINFORMASI
ASUMSI PENTINGHIRARKI TUJUAN
163Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
Dalam kasus sebagaimana digambarkan di atas,suku bunga yang ditetapkan oleh UPK adalah 1,5%/tetap perbulan atau equivalent dengan 2,77%/menurun perbulan atau 33% efektif pertahun.Komponen dana tanggung renteng akan dikembalikanke kelompok sebagai insentif apabila kelompoktersebut membayar tepat waktu.
Dengan demikian, dari contoh tersebut sebetulnyabunga yang dinikmati oleh UPK hanya 28% efektifpertahun.
b) Provisi dan administrasiMisalnya provisi dan administrasi sebesar 1% dari
total pinjaman yang disetujui dan dibayar dimukasekaligus.
c) Jangka waktu pinjamanKarena sifat pemanfaatan pinjaman dalam P2KP
adalah untuk modal kerja jangka pendek, makaditetapkan jangka waktu pinjaman maksimal adalah12 bulan dan apabila memungkinkan untuk lebihpendek akan lebih baik tergantung jenis usaha sertaputaran usahanya.
Jenis usaha perdagangan, warung, kaki lima,home industri dan lain-lain yang putaran usahanya
setiap hari atau minggu, dapat mengambil jangkawaktu lebih pendek 1- 3 bulan. Sebaliknya jenis usahaseperti: penggemukan ternak, ayam petelor, mebel,usaha sayuran dan lain-lain yang putarannyamemerlukan waktu 2-3 bulan, jangka waktunya haruslebih panjang dengan maksimum 12 bulan.
d) Cara angsuranCara mengangsur ditentukan oleh selain jenis dan
putaran usaha, juga oleh sistem bunga yangdigunakan, tetap atau menurun.
Jenis usaha dengan putaran cepat seperti harianatau mingguan sebagaimana disebutkan di atas,sebaiknya mengangsur dengan cara harian,mingguan, atau paling tidak bulanan. Sebaliknya jenisusaha dengan putaran lebih lambat seperti 2 atau 3bulanan, angsuran pokok pinjaman bisa tigabulananatau empatbulanan tetapi bunga harus dibayar setiapbulan.
Menyangkut sistem bunga yang dipakai, apabilayang dipakai bunga tetap, maka cara angsuran harusrutin setiap minggu/bulan dan terdiri dari pokok +bunga yang besarnya tetap/sama dan biasanya sudahtercantum dalam tabel. Sebaliknya, bilamana yangdipakai adalah bunga menurun, cara angsuran
164 Pedoman Teknis
dimungkinkan untuk angsuran pokok dibayar setiaplebih dari 1 bulan (dua bulanan, triwulan atau lebih)tetapi bunga harus tetap dibayar setiap bulan.
e) Masa tenggangKarena sifat pinjamannya yang jangka pendek,
sebaiknya untuk sementara tidak perlu diberikanmasa tenggang terlebih dahulu. Namun kalaupundengan berbagai alasan yang masuk akal dari sisinasabah mereka memerlukan masa tenggang, dapatdiberikan berkisar 1-2 bulan. Selama masa tenggangangsuran pokok belum perlu dibayar namun bungaharus tetap dibayar.
f) JaminanDalam pinjaman bergulir, jaminan fisik tidak
diutamakan. untuk itu, untuk menggantikannya perludikembangkan jaminan alternatif berupa:
• Kriteria kelayakan kelompok dalam arti kelompokyang memenuhi kriteria kelayakan paling tidakcukup solid dan anggotanya telah bersepakatmengenai resiko pinjaman yang akan terjadi.
• Dana tanggung renteng• Tabungan yang dimotivasikan oleh UPK dan
dimobilisasi sendiri oleh kelompok danditempatkan di bank terdekat sesuai pilihankelompok. Tabungan ini juga dapat dieksekusi olehUPK apabila terdapat tunggakan angsuran darikelompok dengan melalui prosedur perbankanyang biasa.
• Mekanisme pengamanan pinjaman yangdikembangkan oleh kelompok secara internalkalau ada anggota yang wanprestasi, kelompokatau ketua mempunyai wewenang untukmenetapkan sanksi —termasuk menjual barangmilik pribadi yang bersangkutan, bila diperlukan.
165Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
5.1. PendahuluanSistem Informasi Manajemen (SIM) P2KP
merupakan salah satu alat yang sangat strategisuntuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadapkegiatan proyek. SIM juga diharapkan mampumenyajikan informasi yang akurat sebagai dasar bagipengambilan kebijakan dan keputusan stakeholdersP2KP dalam rangka perbaikan atau tindakan korektifsecara cepat dan peningkatan kinerja proyek.
Agar SIM dapat berdaya guna perlu adanyadukungan manajemen pelaksanaan pengoperasianSIM, sumber daya manusia yang memadai,tersedianya aplikasi dan infrastruktur yang dibutuhkanselama pengoperasian SIM.
Dengan tersedianya jaringan internet yang fasilitasservice providernya mulai menjangkau ke seluruhpelosok, maka komunikasi data dalam SIM akandapat berjalan secara on line sehingga data atauinformasi yang disajikan oleh SIM akan selalu up todate. Sehingga pelaku-pelaku P2KP, termasuk BKMdan masyarakat, diharapkan dapat melaksanakanSIM berbasis komputer secara tepat dan mudah.
5.2. Tujuan• Mendorong agar mekanisme monitoring
pelaksanaan kegiatan P2KP oleh para pelaku(KMP, KMW, Fasilitator, BKM dll) dapat terlaksanadengan baik, sesuai ketentuan pedoman P2KPdan efektif serta tepat waktu, sehingga dapatdigunakan sebagai dasar bagi pengambilankeputusan pihak stakeholder proyek sesuaitingkatannya, untuk meningkatkan kinerja
Bab 5. SISTEM INFORMASI MANAJEMENP2KP BERBASIS WEBSITE
pelaksanaan kegiatan;• Sebagai salah satu sarana penyebarluasan
pelaksanaan kegiatan P2KP, baik kepada stake-holder P2KP maupun pihak-pihak terkait lainnya,sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas(gambar C-4); dan
• Terbentuk database kegiatan P2KP yang lengkapdan terkini (up to date) untuk menganalisispelaksanaan kegiatan P2KP dan pembuatanlaporan tepat waktu.
5.3. SasaranSasaran pelaksanaan SIM P2KP adalah untuk
mendapatkan informasi proses pelaksanaan sertakemajuan kegiatan P2KP, yang berkaitan dengan:• Pelaksanaan pengembangan masyarakat;• Pelaksanaan pemanfaatan dana bantuan
masyarakat (BLM dan PAKET)• Permasalahan yang timbul di lapangan
5.4. Strategi Pengembangan SIMStrategi dan rencana pengembangan sistim
informasi manajemen adalah untuk mendukungpengendalian pelaksanaan P2KP, yang padaimplementasinya akan merupakan alat strategis untukmemonitor pelaksanaan kegiatan P2KP.
Pengembangan sistim informasi P2KP danpengendalian pengelolaan SIM P2KP merupakantanggung jawab KMP, sebagai salah satu bagian daritugas pokoknya, yakni monitoring.
Berdasarkan tahapan kegiatan pelaksanaan
166 Pedoman Teknis
proyek P2KP pengembangan SIM P2KP dapatdikelompokan kedalam lima subsystem sebagaiberikut :• Monitoring pemberdayaan masyarakat• Pelaksanaan kegiatan komponen dana BLM dan
dana PAKET• Monitoring pengelolaan keuangan P2KP/Reple-
nishment• Pengelolaan pengaduan masyarakat• Sistem Peringatan dini (alert system)
5.5. Prinsip Pengelolaan Data danPengelolaan Informasi
Didalam implementasi sistim informasimanajemen dilaksanakan secara bertingkat disetiaplevel pelaku/konsultan, agar dapat memenuhikebutuhan sesuai tingkatannya dalam pembuatanlaporan dan pengambilan keputusan. Dengandemikian pada tingkat yang terbawah akan memilikidata yang rinci sedang tingkat yang teratas dapat
memiliki informasi yang akurat untuk dilaporkankepada para pelaku ditingkat pusat (DiagramHubungan Pengelolaan Data dan PengambilanKeputusan (gambar 1)).
Data pengembangan kelembagaan BKM, UPKdan KSM, Ormas, Orsospol, aparat pemerintah,individu pelaku utama P2KP atau sumber-sumberlainnya. Sumber data ini dihimpun secara rutin olehtim fasilitator atas dasar perkembangan yang terjadipada lingkup BKM, guna peremajaan/update data.
Data dari tim fasilitator direkam di Subtim LeaderKMW dan diverifikasi kebenaran datanya, setelahlengkap dan benar data diserahkan ke KMW untukdiolah ditingkat KMW dan informasi ringkasandilaporkan ke KMP dan seterusnya, hinggamerupakan informasi akurat untuk diserahkan kePMU/Proyek sebagai bahan pengambilan keputusanpara pelaku di tingkat pusat, serta untuk pelayanandata dan informasi kepada masyarakat. (MekanismePengumpulan dan Pengolahan data (gambar 2)).
Semua data dihimpun secara rutin oleh tim fasilitator atas dasar perkembangan yang terjadi pada lingkup BKM,guna peremajaan/update data
167Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
Diagram 5.1Hubungan Pengelolaan Data dan Pengambilan Keputusan
168 Pedoman Teknis
1.At
as d
asar
per
kem
bang
an y
ang
terja
di p
ada
lingk
up B
KM, m
aka
untu
k pe
rem
ajaa
n (u
pdat
e)da
ta, f
asilit
ator
mel
akuk
an p
engu
mpu
lan
data
.
2.O
leh
fasi
litat
or d
ata
dial
ihka
n ke
dala
m fo
rmat
yang
sud
ah d
ised
iaka
n se
suai
atu
ran
yang
ada
dala
m m
anua
l kem
udia
n di
entri
ke
dala
m k
ompu
ter
lalu
form
at-fo
rmat
dat
a da
ta m
anua
l ter
sebu
tdi
sera
hkan
kep
ada
Koor
dina
tor k
ota
3.Se
tela
h di
reka
m k
edal
am k
ompu
ter,
Koor
dina
tor
Kota
mel
akuk
an v
erifi
kasi
kes
esua
ian
data
dar
ise
tiap
fask
el m
elal
ui d
ata
yang
kas
uk k
eko
mpu
ter.
a.D
ata
yang
tida
k va
lid w
ajib
dip
erba
iki o
leh
fask
elb.
Dat
a ya
ng v
alid
dire
kam
ked
alam
kom
pute
rse
baga
i dat
a SI
M
4.SI
M K
MW
mel
akuk
an p
engg
abun
gan
data
lapo
ran
perk
emba
ngan
BKM
, KSM
dan
mas
yara
kat u
ntuk
dibu
at la
pora
n re
kapi
tula
si, a
nalis
is d
ata
dan
hasi
lnya
dis
erah
kan
kepa
da R
M
5.In
form
asi y
ang
dite
rima
dari
KMW
diin
tegr
asik
anol
eh R
M, d
ikom
pila
si, d
iser
ahka
n ke
pada
KM
P,di
kom
pila
si d
an in
form
asin
ya d
idis
tribu
sika
nke
pada
par
a pe
laku
di t
ingk
at p
usat
.
6.Pe
man
faat
an in
form
asi y
ang
berb
asis
SIM
unt
ukm
endu
kung
pen
gam
bila
n ke
putu
san,
ser
ta u
ntuk
pela
yana
n da
ta d
an in
form
asi
Sum
ber
Dat
a
BK
MTi
m F
asili
tato
rK
oord
inat
orK
ota
KM
WR
MK
MP
Pela
ku d
iTi
ngka
t P
usat
KSM
, BKM
Mas
yara
kat
Dat
a
Dat
a
Verif
ikas
i
Valid
?
Dat
a SI
MYa
Dat
a SI
M
Dat
a SI
M &
Info
rmas
iD
ata
SIM
&In
form
asi
Anal
isis
&M
onito
ring
Arsi
pAn
alis
is &
Mon
itorin
gIn
form
asi
Akur
at
Peng
ambi
lan
Kepu
tusa
n
Peng
ambi
lan
Kepu
tusa
nPe
ngam
bila
nKe
putu
san
Peng
ambi
lan
Kepu
tusa
nKe
putu
san
Kepu
tusa
nKe
putu
san
Dia
gram
5.2
. M
ekan
ism
e Pe
ngum
pula
n da
n Pe
ngol
ahan
Dat
a
169Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
Diagram 5.3Disain SIM P2KP: Database Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (PPM)
170 Pedoman Teknis
Diagram 5.4Proses Pengolahan Data Laporan Keuangan P2KP dan Replenishment
171Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
Diagram 5.5Sistem Peringatan Dini (Alert System )
Pedoman Teknis P2KP II Bab VI Strategi Terminasi Proyek (Exit Strategy)
BAB VI STRATEGI TERMINASI PROYEK (Exit Strategy) 6.1. Dasar Pemikiran
Pendampingan yang diberikan KMW ataupun fasilitator kepada masyarakat serta stakeholders lokal hanya akan berlangsung selama 24 bulan. Selama dua tahun proses pendampingan, KMW serta fasilitator harus berupaya membantu masyarakat dan stakeholders lokal melaksanakan berbagai kegiatan P2KP.
Selama itu pula para pendamping harus berupaya untuk melakukan penanaman dan pelembagaan visi, misi, prinsip serta nilai-nilai dasar P2KP melalui kader masyarakat setempat maupun berbagai kelembagaan lokal yang dibentuk dalam P2KP, seperti BKM, UPK, KSM, serta Forum BKM yang bersifat ad-hoc. Melalui kader masyarakat serta berbagai kelembagaan lokal pula, usaha-usaha penanggulangan kemiskinan diharapkan dapat menjadi suatu gerakan dari, oleh dan untuk masyarakat, yang didukung oleh pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat.
Salah satu tolok ukur keberhasilan proyek P2KP adalah apabila proses pendampingan selesai, usaha-usaha penanggulangan kemiskinan oleh masyarakat sendiri yang bersendikan visi, misi, prinsip serta nilai P2KP tetap berjalan. Sebaliknya, apabila semua kegiatan penanggulangan kemiskinan ikut berhenti seiring dengan selesainya proyek serta selesainya proses pendampingan, dapat dikatakan bahwa P2KP telah gagal untuk memberdayakan masyarakat dan stakeholdes lokal itu sendiri.
Dengan demikian, strategi pelestarian kegiatan menjadi sangat penting untuk terus senantiasa tercermin secara melekat/inheren pada semua langkah pentahapan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan P2KP, sejak tahap awal hingga tahap akhir P2KP.
6.2. Pengertian
Exit strategy bermakna utama pada upaya menjamin kelestarisan dan keberlanjutan program, keuangan dan kelembagaan P2KP dengan berorientasi pada penyiapan kemandirian masyarakat sejak tahap awal proyek hingga berakhirnya proyek P2KP.
Fase terminasi sebagai bagian integral dari exit strategy adalah tahapan akhir dari rangkaian proses pendampingan yang dilakukan konsultan (KMW) bersama Fasilitator. Pada fase terminasi, KMW beserta Fasilitatornya mulai memasuki masa persiapan akhir menjelang waktu selesainya tugas pendampingan.
VI- 1Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)
Pedoman Teknis P2KP II Bab VI Strategi Terminasi Proyek (Exit Strategy)
6.3. Tujuan
Tujuan penyiapan Exit Strategy dalam P2KP adalah memastikan bahwa program P2KP akan terus berlangsung sebagai suatu proses pembangunan berkelanjutan, yang mengakar dan menjadi sebuah gerakan masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan di wilayahnya, setelah masa proyek P2KP berakhir.
Proses Pembangunan Berkelanjutan, “Sustainable Development”, adalah suatu proses pembangunan yang berlangsung terus-menerus, berasal atas prakarsa atau inisiatif masyarakatnya karena adanya dorongan atau motivasi perubahan menuju situasi yang lebih baik dan lebih baik lagi, untuk kesejahteraan sekarang dan pertimbangan kemakmuran bagi geneasi yang akan datang.
6.4. Persoalan-persoalan Penting Pelestarian P2KP
Sebagai bagian integral proyek, maka exit strategy bermakna bahwa semua aktivitas pendampingan, sejak tahap awal hingga menjelang berakhirnya proyek P2KP, akan selalu berorientasi untuk lebih menjamin pelestarian/sustainability P2KP. Oleh karena itu, beberapa isu kritis dan persoalan penting pelestarian P2KP harus senantiasa diperhatikan selama proses pendampingan pelaksanaan P2KP secara menyeluruh. Isu kritis dan persoalan penting pelestarian P2KP tersebut, adalah sebagai berikut:
a) Pendekatan Partisipatif.
Partisipasi aktif masyarakat dapat terwujud apabila semua lapisan masyarakat diberikan kesempatan untuk ambil bagian sesuai dengan kemampuan masing-masing. Akibat dari peran serta masyarakat, maka mereka akan merasa memiliki program tersebut, dan pada gilirannya mereka akan berusaha mempertahankan dan bahkan memperbaiki kinerja dari program tersebut. Perlu diingatkan bahwa salah satu prinsip P2KP adalah prinsip partisipasi. Oleh karenanya prinsip ini harus tercermin dalam setiap langkah pentahapan yang dilakukan konsultan dalam proses pendampingan pada masyarakat, baik proses sosialisasi, pembentukan kelembagaan, perencanaan, pelaksanaan sampai proses penilaian kinerja kelembagaan lokal tersebut.
b) Berorientasi pada Pembangunan Kesadaran Kritis Masyarakat Perubahan perilaku dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk lebih bertang-gung jawab dan mandiri dalam menyelesaikan masalah-masalah dihadapinya, tidak akan mungkin terwujud apabila pelaksanaan kegiatan-kegiatan P2KP hanya dilakukan dengan pendekatan formalitas dan instan. Perubahan perilaku dan peningkatan kapasitas tersebut hanya dapat dilakukan apabila senantiasa diawali dengan proses penyadaran masyarakat mengenai substansi kegiatan tersebut. Sehingga masyarakat benar-benar memahami apa, mengapa, untuk apa dan bagaimana kegiatan tersebut dilakukan.
c) Integrasi dan Sinkronisasi dengan Proyek/Kegiatan lain. Proyek P2KP bukan merupakan proyek yang eksklusif, namun harus melakukan integrasi atau setidak-tidaknya sinkronisasi dengan program-program lain, baik itu proyek dengan visi dan misi sejenis yang dilakukan oleh pihak lain maupun program-program yang dilakukan oleh Pemerintah daerah. Dalam rangka integrasi dan sinkronisasi ini, keberadaan Forum BKM menjadi cukup strategis. Dengan demikian diharapkan pendamping-pendamping atau konsultan pelaksana dapat
2 Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)VI -
Pedoman Teknis P2KP II Bab VI Strategi Terminasi Proyek (Exit Strategy)
mengambil inisiatif yang konkrit agar forum BKM dapat dibentuk secara organik dan berfungsi secara optimal.
d) Pelibatan Pemerintah Daerah sejak Awal. Tidak dilibatkannya secara tegas unsur pemerintah lokal dalam pelaksanaan P2KP akan menyebabkan Pemerintah lokal merasa kurang mempunyai peranan dalam P2KP, sehingga bersikap agak skeptis terhadap keberlanjutan proyek setelah masa pendampingan konsultan selesai. Mereka merasa semuanya ditangani oleh konsultan padahal, tidaklah demikian semangat dan substansi dari P2KP. Pada pelaksanaan P2KP saat ini, Pemerintah Daerah sebagai pemilik wilayah perlu lebih dilibatkan secara lebih nyata tanpa harus melakukan intervensi yang tidak perlu. Konsultan pelaksana perlu melakukan identifikasi peran-peran yang dapat dilakukan oleh Pemerintah tingkat Kelurahan hingga Kabupaten/Kota.
e) Membuka Akses/Hubungan dengan Sumberdaya Setempat sejak Awal. Pada pelaksanaan P2KP tahap I, dapat dikatakan identifikasi serta bangunan akses ke sumber daya setempat dilakukan cukup terlambat. Pada pelaksanaan P2KP selanjutnya identifikasi serta pembukaan jaringan ini harus dimulai sejak awal. Karena ternyata cukup banyak lembaga, instansi, asosiasi, perusahaan, yang dapat dijajagi serta dikembangkan kemungkinan kerjasamanya dengan kelembagaan lokal yang dibangun oleh P2KP. Berbagai sumber daya tersebut bergerak diberbagai bidang seperti: pelayanan keuangan, pelatihan, pengembangan usaha mikro, promosi, pemasaran, peningkatan kualitas produk, kemitraan dan lainnya.
f) Transformasi Pengetahuan, Ketrampilan dan Sikap. Dalam prosesnya selama masa mendampingi masyarakat, harus terjadi proses transformasi baik itu menyangkut pengetahuan, ketrampilan serta sikap dari pelaku umumnya dan para konsultan khususnya, kepada masyarakat umumnya dan kepada kelembagaan lokal pada khususnya. Dengan proses transformasi maka kecakapan masyarakat hal meningkat, pengetahuan bertambah, Nilai-nilai tertanamkan dan terhayati, sehingga diharapkan dapat terefleksikan dalam tindakan nyata. Dengan demikian, setelah pendamping pergi, roda kegiatan tetap berjalan karena masyarakat telah siap untuk mengambil alih semua peran dan fungsi konsultan.
6.5. Indikator Keberlanjutan P2KP
Beberapa hal yang merupakan indikator (tanda-tanda) keberlanjutan dari P2KP ialah:
a) Terjadinya perubahan prilaku secara kolektif dari semua pihak (stakeholders) yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip P2KP.
Pelaksanaan komponen pemberdayaan atau pengembangan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong terjadinya perubahan perilaku secara kolektif dari semua pelaku pembangunan lokal (local stakeholders), yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip P2KP. Adapun indikator keberlanjutan dari perubahan perilaku secara kolektif tersebut, antara lain adalah sebagai berikut:
VI- 3Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)
Pedoman Teknis P2KP II Bab VI Strategi Terminasi Proyek (Exit Strategy)
• Penanggulangan kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama, bukan
tanggung jawab parsial, baik pemerintah saja atau masyarakat saja. • Peran pemerintah bergeser dari service provide menjadi “fasilitator
warga”nya. • Tumbuhnya paradigma pembangunan lokal yang bertumpu pada potensi
serta kemandirian yang dimilikinya sendiri, dan mengurangi mental ketergantungan pada pihak luar (mental meminta bantuan).
• Perencanaan partisipatif menjadi pola yang berlaku dan melembaga di masyarakat setempat, dimana proyek yang dilaksanakan memiliki ciri :
Lebih mengutamakan kebutuhan nyata dan strategis yang tumbuh berdasarkan prakarsa atau inisiatif masyarakat (Community Driven).
Lebih mengutamakan pemecahan masalah yang bottom up daripada pengambilan keputusan yang top down.
Lebih mengedepankan model pendekatan pembangunan partisipatif, dimulai dari pelembagaan proses penyusunan rencana program oleh masyarakat (participatory planning).
• Kader-kader masyarakat mampu berperan memfasilitasi masyarakat dan mampu menjadi penggerak dinamika masyarakat setempat dalam rangka mengokohkan kemandirian serta keberlanjutan kelembagaan, keuangan dan program penanggulangan kemiskinan diwilayahnya.
• Kelembagaan masyarakat yang terbentuk dalam P2KP (BKM, KSM, dan Forum BKM) mampu berperan menjadi wadah perjuangan aspirasi dan suara masyarakat miskin serta mampu menjadi motor penggerak dalam menumbuh-kembangkan nilai-nilai kemanusiaan serta nilai-nilai kemasyarakatan.
Keberadaan serta kinerja kader masyarakat maupun kelembagaan masyarakat tersebut sangat strategis dan vital dalam pelaksanaan P2KP, sehingga dapat mempengaruhi keberlanjutan atau penghentian pelaksanaan P2KP di wilayah tersebut selama masa proyek P2KP. Pemerintah dapat saja membatalkan pelaksanaan P2KP bila di wilayah tersebut tidak terdapat kader masyarakat dan kelembagaan masyarakat yang ditetapkan P2KP. Selain itu, Pemerintah setidak-tidaknya dapat menangguhkan dan/atau membatalkan pembayaran alokasi bantuan dana P2KP di wilayah itu, apabila kinerja kader-kader masyarakat serta kelembagaan masyarakat yang ada tidak sesuai dengan prinsip, nilai dan ketentuan P2KP.
b) Terjadinya suatu gerakan di masyarakat berdasarkan “kebersamaan” untuk
menanggulangi persoalan kemiskinan di wilayahnya. Pelaksanaan komponen Bantuan Langsung Masyarakat Kelurahan (BLM) diharapkan dapat mendorong tumbuhnya kemampuan dan gerakan kebersamaan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan berdasarkan nilai-nilai dan prinsip P2KP. Adapun indikator keberlanjutan dari gerakan kebersamaan masyarakat tersebut, antara lain adalah sebagai berikut:
1. Mendorong kegiatan aksi konkrit berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kebersamaan dalam penanggulangan kemiskinan.
• Mengembangkan kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan kesadaran, terjadinya diseminasi informasi, dan mengembangkan pengetahuan luas mengenai best practices.
• Menarik masyarakat (stakeholders) menjadi peduli orang miskin, atau peduli persoalan-persoalan kemiskinan di wilayahnya.
4 Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)VI -
Pedoman Teknis P2KP II Bab VI Strategi Terminasi Proyek (Exit Strategy)
• Mendorong masyarakat menjadi lebih lebih dinamis, berinisiatif, dan
mampu meningkat keswadayaan serta kemandiriannya.
2. Mendorong terjadinya mobilisasi sumberdaya lokal baik berupa SDM, kelompok-kelompok peduli, penyertaan modal, penggalangan dana, bahkan melalui kontrol sosial untuk program-program penanggulangan kemiskinan.
• Terjadinya keberlanjutan pengelolaan keuangan melalui pinjaman bergulir, apabila masyarakat memutuskan dalam Pronangkis-nya bahwa sebagian dana BLM dimanfaatkan sebagai dana bergulir untuk program pinjaman bergulir.
‘Membantu memberikan berbagai opsi bentuk kelembagaan UPK untuk masa yang akan datang, hubungannya dengan BKM, dan membantu menghubungkan UPK dengan berbagai sumberdaya setempat yang ada, baik dalam rangka peningkatan sumberdaya manusia maupun kerjasama financial.’
i. Melakukan publikasi dan kampanye terhadap akuntabilitas publik dari lembaga BKM dan UPK nya.
‘Memastikan bahwa paling tidak 75% dari penduduk warga kelurahan tahu dan paham akan keberadaan P2KP di wilayahnya. Jumlah warga yang mengetahui serta memahami keberadaan P2KP akan sangat mempengaruhi fungsi kontrol masyarakat terhadap kelembagaan lokal yang ada seperti BKM, UPK maupun KSM.
‘Memperkuat Rembug warga masyarakat keluruhan dengan Mendorong masyarakat untuk memilih wakil-wakil utusannya berdasarkan kriteria yang ditetapkan bersama dan sesuai dengan prinsip serta nilai-nilai P2KP.’
‘Mendorong 5 – 15 orang di luar struktur BKM yang peduli terhadap pelaksanaan P2KP di kelurahannya untuk secara sukarela membentuk “BKM wacht” atau pemerhati/pemantau P2KP.’
Keputusan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan pinjaman bergulir, harus diimbangi dengan kemampuan mengelola kegiatan sesuai dengan kaidah-kaidah standar pinjaman bergulir yang ditetapkan P2KP. Hal ini dimaksudkan agar dana bergulir untuk pinjaman bergulir tersebut dapat terus berkembang, bukan sebaliknya malah semakin berkurang. Apabila terjadi kondisi dimana kegiatan pinjaman bergulir di suatu kelurahan dinilai tidak berkembang dengan benar dan berpotensi akan menyebabkan berkurangnya modal yang ada, maka Pemerintah berhak melikuidasi kegiatan pinjaman bergulir di kelurahan bersangkutan dan mengalihkannya pada kegiatan stimulan yang menyentuh langsung kebutuhan nyata masyarakat miskin setempat.
c) Terjadinya kemitraan sinergi antara pemerintah – masyarakat – kelompok
peduli dalam berbagai kegiatan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya. Pelaksanaan kegiatan komponen Pemberdayaan Masyarakat juga diperluas dengan pembentukan dan penguatan Forum BKM sebagai salah satu upaya dalam rangka mendorong tumbuhnya kemitraan/sinergi antara pemerintah, masyarakat dan kelompok peduli dalam berbagai kegiatan penanggulangan
VI- 5Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)
Pedoman Teknis P2KP II Bab VI Strategi Terminasi Proyek (Exit Strategy)
kemiskinan di wilayahnya. Adapun indikator keberlanjutan dari kemitraan/sinergi stakeholders lokal tersebut, antara lain adalah sebagai berikut:
1. Melibatkan lebih banyak dan lebih luas berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders), terutama pemerintah setempat, kelompok-kelompok peduli (seperti; LSM, Perguruan Tinggi, dll) serta masyarakat setempat.
• Tumbuhnya kerjasama dan kemitraan antar berbagai pihak yang berke-pentingan (stakeholders) dalam program penanggulangan kemiskinan, khususnya kemitraan antara BKM (organisasi masyarakat akar rumput) dan Dinas-dinas kota/kabupaten setempat.
• Terintegrasinya P2KP dengan program / proyek lain, terutama yang berasal dari pendanaan pemerintah daerah (APBD) dalam rangka perkuatan program penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.
2. Pelembagaan keterpaduan antara Pronangkis yang disusun masyarakat dengan Program dinas/instansi yang disusun melalui APBD setempat.
3. Pelibatan kelembagaan masyarakat (BKM, KSM dan forum BKM) dalam proses peyusunan program pemerintah daerah, melalui mekanisme Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang).
d) Terjadinya beberapa contoh yang baik (best practices) untuk menjadi model yang dapat direplikasi dan didiseminasikan kepada kelompok / warga lain. Contoh-contoh yang baik (best practice) diinventarisasi secara partisipatif, transparan dan akuntabel. Kegiatan ini merupakan bagian dari sistem penghargaan dan sanksi dalam P2KP. Karena itu, P2KP akan memberikan insentif/reward tertentu bagi masyarakat yang mampu menunjukkan kinerja yang berprestasi.
e) Terjadinya suatu mekanisme “kontrol sosial” di masyarakat untuk terus memelihara dan mengembangkan P2KP. Kontrol sosial menjadi aspek penting dalam pelaksanaan P2KP, khususnya pada penerapan prinsip-prinsip P2KP. Kontrol sosial dibangun baik antar masyarakat, maupun masyarakat dengan stakeholders lainnya. Sehingga kontrol sosial dapat berkaitan dengan pelaksanaan P2KP maupun dengan peran dan program serta kebijakan pihak-pihak terkait yang berhubungan langsung dengan pelayanan umum dan kepentingan masyarakat.
6.6. Fase Penyiapan Terminasi
6.6.1. Pengertian
Fase terminasi merupakan bagian dari exit strategy yang dapat dipahami sebagai suatu fase untuk mengkaji dan memperkuat pendampingan dalam rangka lebih menjamin agar indikator keberlanjutan P2KP dapat dicapai. Fase penyiapan terminasi dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan menjelang berakhirnya masa proyek P2KP.
6 Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)VI -
Pedoman Teknis P2KP II Bab VI Strategi Terminasi Proyek (Exit Strategy)
6.6.2. Prinsip Dasar Fase Terminasi
Beberapa prinsip dasar penyiapan terminasi yang perlu mendapatkan perhatian dari konsultan (khususnya KMW), yang rentang waktunya paling tidak 6 bulan menjelang berakhirnya masa pendampingan, meliputi :
a. Memastikan bahwa kehandalan mekanisme, sistem operasi dan prosedur yang selama ini telah dijalankan P2KP dapat terus berlangsung di masyarakat.
b. Menyiapkan orang-orang atau lembaga (melalui proses capacity building) yang ada di wilayah kerja KMW, sehingga mereka dapat memahami, mau berpartisipasi, dan mampu melestarikan maupun mengembangkan P2KP.
c. Peran-peran yang selama ini dilakukan oleh KMW beserta fasilitator kelurahan selama pendampingan ke masyarakat maupun lembaga-lembaga masyarakat yang ada secara berangsur harus ditransformasikan ke pelaku-pelaku setempat.
6.6.3. Langkah-Langkah Penyiapan Fase Terminasi
a) Evaluasi Partisipatif P2KP Di Tingkat Kelurahan 1. Prakondisi yang harus selesai dilakukan KMW & FK nya :
• Telah selesai melakukan penilaian kinerja BKM dengan instrumen baku (di Panduan Umum P2KP), menganalisisnya, dan membuat tabulasinya, sehingga dapat diketahui berapa BKM yang telah berfungsi optimal, berapa BKM yang masih memerlukan pendampingan yang intensif, serta menyusun rancangan strategi pendampingan khusus dalam rangka meningkatkan kinerja BKM yang masih lemah sesuai dengan masalah yang dihadapi BKM.
• Telah selesai mendorong BKM untuk melakukan audit diri oleh Kantor Akuntansi Publik (KAP), mentabulasi hasil serta menyusun rancangan strategi pendampingan sesuai dengan permasalahan yang ada.
• Telah selesai melakukan penilaian kinerja KSM dengan instrumen yang ada, memetakan permasalahan serta memberikan pendampingan bersama dengan kader masyarakat dan UPK/BKM
2. Melakukan Lokakarya Refleksi di BKM (tingkat kelurahan) dengan mengundang KSM, Tokoh Masyarakat, perangkat kelurahan, dan lembaga-lembaga sosial masyarakat yang ada. Agendanya adalah :
• Menelusuri kembali perjalanan P2KP sejak awal hingga saat terakhir ini.
• Melakukan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity and Threat) bersama-sama peserta lokakarya secara partisipatif dan mendokumentasikan hasil-hasilnya.
• Menyusun perencanaan strategis (strategic plan) bagi pemeliharaan dan pengembangan P2KP di masyarakat, sekurang-kurangnya mencakup strategi-strategi:
Penguatan kembali kelembagaan lokal Perluasan program oleh masyarakat, baik dari lingkup/bidang
garapan mapun aktor yang terlibat (pemerintah lokal dan kelompok peduli)
VI- 7Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)
Pedoman Teknis P2KP II Bab VI Strategi Terminasi Proyek (Exit Strategy)
Mobilisasi (polling) sumber daya lokal, baik dari segi
permodalan (kapital) melalui penggalangan dana peduli kemiskinan, serta menghimpun relawan-relawan yang memiliki kepedulian dan/atau keahlian untuk membantu pemberdayaan masyarakat miskin.
b) Melakukan Penguatan Kembali Kelembagaan Lokal
Penguatan kembali kelembagaan lokal dilakukan oleh KMW beserta fasilitator kelurahan berdasarkan hasil-hasil dan masukan dari lokakarya refleksi sebelumnya. Pokok-pokok perhatian diberikan KMW pada :
• Memastikan bahwa BKM, UPK, KSM, dan Kader Masyarakat telah mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya mengelola P2KP di kemudian hari tanpa pendampingan FK dan KMW.
• Memastikan bahwa proses perguliran atau pergantian pengurus organisasi (BKM/UPK/KSM dll) di kemudian hari tidak akan membawa dampak terhadap menurunnya kinerja pelayanan.
• Memastikan bahwa kehandalan mekanisme atau Sistem Operasi dan Prosedur pengelolaan P2KP di masyarakat sudah berjalan dengan baik.
• Menyusun strategi konsultasi dan pengaduan pasca terminasi, untuk mengantisipasi kemungkinan permasalahan yang timbul paska pendampingan dari KMW dan fasilitator kelurahan. Hal-hal yang dapat dikembangkan misalnya: klinik konsultasi melalui Kelompok Peduli (LSM, Perguruan Tinggi, Orang-orang Peduli, bahkan Lembaga ‘ex’ KMW tersebut).
• Menginformasikan dan mensosialisasikan mekanisme konsultasi serta pengaduan paska terminasi ke masyarakat, pemerintah dan pelaku lainnya
c) Perluasan Program Oleh Masyarakat
P2KP dimaksudkan sebagai upaya mendorong seluruh komponen masyarakat agar peduli dan mampu menanggulangi persoalan kemiskinan di wilayahnya. Paska terminasi (paska proyek P2KP) diharapkan masyarakat mampu memperluas program-program penanggulangan kemiskinan atas prakarsa masyarakat sendiri. Dengan demikian P2KP ini nantinya menjadi program masyarakat yang terbuka. Untuk itu, dalam penyiapan fase terminasi ini diharapkan KMW dapat mendorong : • Keterlibatan lebih banyak dan lebih luas berbagai pihak yang
berkepentingan (stakeholders), terutama pemerintah kelurahan, pemerintah kota/kabupaten dan kelompok-kelompok keahlian (Technical Service Organizations – TSOs) seperti; LSM, Perguruan Tinggi, Kelompok-kelompok Masyarakat Peduli setempat.
• Perluasan lingkup program atau bidang garapan, dengan menumbuhkan prakarsa masyarakat dan berbagai pihak untuk mengembangkan berbagai program atau kegiatan aksi konkrit berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kebersamaan dalam penanggulangan kemiskinan.
• Menumbuhkan kerjasama dengan donatur atau lembaga-lembaga/ organisasi setempat untuk mengembangkan program penanggulangan kemiskinan di wilayahnya, antara lain seperti:
Program pertanggungan biaya kesehatan untuk keluarga miskin Program beasiswa anak sekolah untuk keluarga miskin
8 Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)VI -
Pedoman Teknis P2KP II Bab VI Strategi Terminasi Proyek (Exit Strategy)
Program kredit perbaikan atau sewa rumah untuk keluarga miskin, dll
d) Penggalangan (Polling) Sumber Daya Lokal
Penanggulangan kemiskinan sesungguhnya menjadi tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab pemerintah atau masyarakat saja. Untuk itu semua komponen masyarakat perlu didorong menjadi lebih lebih dinamis, berinisiatif, dan mampu meningkat keswadayaan serta kemandiriannya. Dalam penyiapan fase terminasi, maka KMW perlu mendorong terjadinya mobilisasi sumberdaya lokal baik berupa SDM maupun mobilisasi sumberdaya kapital (modal).
1. Penggalangan sumberdaya manusia dapat dilakukan dengan cara : • Menggalang kelompok-kelompok peduli (LSM, Organisasi Sosial
setempat, Warga Peduli, dll) yang kelak dapat menyumbangkan waktu, pemikiran, dan tenaganya untuk kegiatan konsultasi/bantuan teknis berdasarkan kompetensi keahlian masing-masing. Hubungan kerjanya dikembangkan dengan basis relawan (volunteer).
2. Penggalangan sumberdaya kapital (modal) dapat dilakukan melalui: • Menggalang dana peduli, dari donatur, pengusaha atau perusahaan
setempat, organisai sosial yang ada, bahkan dari sumbangan dana pemerintah daerah.
• Melakukan kerjasama / kemitraan antara KSM yang ada dengan mitra usaha atau mitra kerja lainnya melalui upaya-upaya bantuan modal maupun penyertaan modal,
• Memelihara terjadinya keberlanjutan (sustainability) pengelolaan keuangan melalui pinjaman bergulir dengan membantu menghubungkan UPK dengan berbagai sumberdaya setempat yang ada, baik dalam rangka peningkatan sumberdaya manusia, pemupukan modal, maupun kerjasama pembiyaan.
e) Mengintegrasikan P2KP dengan Program Lainnya
Keterbatasan kapital dan lingkup program yang dapat didanai melalui P2KP menjadi pendorong untuk mengintegrasikan P2KP dengan program/proyek lain, terutama yang berasal dari pendanaan pemerintah daerah (APBD) dalam rangka perkuatan program penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.
Upaya-upaya yang perlu dilakukan adalah :
• Mempromosikan program-program penanggulangan kemiskinan yang direncanakan bersama masyarakat pada pihak-pihak lain (pemerintah dan non-pemerintah) untuk mendapat dukungan sponsor (pendanaan).
• Mengkoordinasikan program-program masyarakat dengan program/proyek sejenis yang ada atau tengah berlangsung di wilayah setempat.
• Menyalurkan usulan program/kegiatan yang tidak dapat didanai oleh swadaya masyarakat maupun P2KP kepada alternatif sumber-sumber pendanaan lainnya melalui mekanisme perencanaan bottom up yang ada seperti : Rakorbang UDKP (Unit Daerah Kerja Pembangunan) Kecamatan, atau Rakorbang Kota / Kabupaten.
VI- 9Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)
Pedoman Teknis P2KP II Bab VI Strategi Terminasi Proyek (Exit Strategy)
f) Mengembangkan Media Informasi Warga
Media informasi warga perlu dikembangkan dengan basis keswadayaan dan ditumbuhkan karena adanya kesadaran untuk terus membuka informasi dan menjalin komunikasi antar masyarakat sendiri. Beberapa alternatif bentuk media yang mungkin dikembangkan adalah: koran/buletin warga, papan pengumuman, atau majalah dinding. Media komunikasi warga yang dapat dikembangkan sifatnya sederhana namun memiliki efektifitas cukup baik untuk capaian tujuan berikut :
• Menarik perhatian masyarakat secara perorangan maupun lembaga (stakeholders) untuk menjadi lebih peduli orang miskin, atau lebih peduli persoalan-persoalan kemiskinan di wilayahnya.
Memastikan bahwa paling tidak 75% dari penduduk warga kelurahan tahu dan paham akan keberadaan P2KP di wilayahnya. Jumlah warga yang mengetahui serta memahami keberadaan P2KP akan sangat mempengaruhi fungsi kontrol masyarakat terhadap kelembagaan lokal yang ada seperti BKM, UPK dan KSM.
• Mengembangkan kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan kesadaran, terjadinya diseminasi informasi, dan mengembangkan pengetahuan luas mengenai best practices (Contoh-contoh yagn baik).
• Melakukan publikasi dan kampanye terhadap akuntabilitas publik dari lembaga masyarakat yang ada, terutama BKM dan UPK nya.
g) Mendorong Kontrol Sosial Warga
Kontrol sosial warga perlu ditumbuhkan untuk menjaga konsistensi program pada upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya, memelihara kelangsungan P2KP, dan terus menerus terjadinya upaya-upaya perbaikan terhadap mekanisme atau sistem operasi/prosedur yang tengah dijalankan. Untuk mendorong kontrol sosial warga dapat dilakukan melalui: • Mendorong kontribusi dan keterlibatan banyak pihak dalam berbagai
program/kegiatan P2KP, terutama yang berasal dari masyarakat setempat. • Mendorong beberapa orang di luar struktur BKM yang peduli terhadap
pelaksanaan P2KP di kelurahannya untuk secara sukarela membentuk kelompok “P2KP watch” atau pemerhati/pemantau P2KP.
• Mendorong terus terjadinya perluasan informasi kepada masyarakat luas melalui berbagai media.
• Secara periodik melakukan evaluasi kinerja program yang diselenggarakan secara terbuka dan partisipatif dengan melibatkan banyak pihak (tidak hanya para pelaku P2KP saja).
h) Terus Mendorong Terjadinya Perubahan Prilaku Kolektif Pada akhirnya, semua pihak secara konsisten terus mendorong terjadinya perubahan-perubahan prilaku yang lebih berdasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, kejujuran dan keadilan, yang dimulai dari individu-individu, kelompok-kelompok masyarakat, dan lembaga-lembaga.
Untuk lebih jelasnya, langkah-langkah tersebut di atas dapat dilihat pada Bagan 6-1: Langkah-langkah penyiapan fase terminasi
10 Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)VI -
Pedoman Teknis P2KP II Bab VI Strategi Terminasi Proyek (Exit Strategy)
Terjadinya Perubahan Prilaku Kolektif
Nilai-Nilai dan Prinsip:
Kejujuran dan Keadilan (akuntabilitas)
Kebersamaan (Solidaritas)
Contoh Baik (Best Practices)
Demokratis, Partisipatif, dan Transparan
Evaluasi Partisipatif P2KP Tkt. Kelurahan
(Refleksi) :
SWOT ANALYSIS STRATEGIC
PLANING
Polling Sumberdaya Lokal :
MODAL – (Penggalangan Dana Peduli)
SDM – (Himpunan Relawan Warga)
Perluasan Program oleh Masyarakat (Terbuka):
LINGKUP / Bidang garapan
AKTOR – (Pemerintah Lokal & Kelompok Peduli )
Penguatan Kembali Kelembagaan Lokal
(BKM/UPK) Kehandalan mekanis-
me & sistem prosedur Konsultasi & Penga-
duan Peran dan fungsi serta
tugas dan kewajiban Suksesi lancar
Kontrol Sosial dari
Warga (P2KP Watch)
Media
Informasi Warga
Integrasi P2KP
dengan Program Lainnya
“Gerakan Masyarakat” yang didasari nilai
Kebersamaan
- Pemerintah - Masyarakat
- Kelompok Ahli
Untuk Penanggulangan Kemiskinan
Bagan 6-1: Langkah-Langkah Penyiapan Fase Terminasi
VI- 11Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)
Pedoman Teknis P2KP II Bab VI Strategi Terminasi Proyek (Exit Strategy)
6.6.4. Transformasi Peran Pendampingan KMW dan Fasilitator ke Masyarakat
Pelestarian dan keberlanjutan P2KP dapat dicapai manakala setelah KMW dan fasilitator menyelesaikan pendampingannya, proses dan kegiatan penanggulangan kemiskinan tetap berjalan lancar di wilayah tersebut. Dengan demikian, sangat penting bagi KMW dan fasilitator untuk mentransformasikan peran-peran pendampingannya kepada masyarakat, sehingga kelak masyarakat akan mampu mengelola sendiri kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan dimaksud. Gambaran mengenai transformasi peran pendampingan tersebut, dapat dilihat pada Tabel 6-1: Transformasi peran pendampingan di bawah ini.
Tabel 6-1: Transformasi Peran Pendampingan
Transformasi Peran Pendampingan KMW dan FK ke Masyarakat No Peran KMW dan Fasilitator
dimasa Pendampingan Transformasi Peran Paska
Pendampingan KMW dan Fasiltator 1 KMW melakukan peningkatan kapasitas
Kader Masyarakat pada setiap Kelurahan sasaran dengan memberikan pelatihan-pelatihan dan pendampingan.
• Kader masyarakat mendapat peningkatan kapasitasnya melalui pengalaman yang diperolehnya sendiri.
• KMW dan Bappeda mendorong serta memfasilitasi Kader Masyarakat untuk ikut- dalam kesempatan pelatihan-pelatihan yang ada dan diselenggarakan berbagai pihak.
• Kelompok-kelompok peduli secara sukarela melatih atau memfasilitasi Kader untuk meningkatkan kemampuannya.
2 KMW memfasilitasi pembentukan Forum komunikasi antar BKM (Forum BKM)
Forum BKM mampu berjalan dengan keswada-yaannya atas partisipasi anggota-nya dan mampu bermitra dengan pihak lain, baik pemerintah maupun non pemerintah.
3 KMW dan Fasilitator melaksanakan sosialisasi kepada perangkat kelurahan/desa dan masyarakat sasaran program.
Sosialisasi kepada perangkat kelurahan/ desa dan masyarakat sasaran program dapat berlangsung terus menerus karena interaksi sosial yang terjadi di masyarakat.
4 Memberikan bantuan teknik dan non-teknik kepada BKM maupun KSM dalam mengem-bangkan pelaksanaan peran dan fungsinya.
Kelompok-kelompok peduli atau warga secara sukarela melatih atau memfasilitasi untuk meningkatkan kemampuan BKM maupun Unit-unitnya sehingga dapat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan perencanaan dan pengendalian program di wilayahnya.
5 Membangun tata kerja dan aturan main di antara para pelaku di lingkup kelembagaan masyarakat lokal (BKM – KSM), termasuk di dalamnya tata cara pengambilan keputusan yang efektif dan sistem penanganan masalah maupun pengaduan.
Tata kerja dan aturan main di antara para pelaku di lingkup kelembagaan masyarakat lokal (BKM – KSM) sudah dapat berjalan baik, sedangkan untuk penyempurnaan-penyempurnaan dapat dilakukan sendiri oleh mereka melalui rembug-rembug yang disepakati bersama.
6 Fasilitator mendorong partisipasi masyarakat baik dalam pembangunan sarana dan prasarana lingkungan, sosial ekonomi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, maupun dalam kegiatan pemeliharaannya.
Peran Fasilitator mendorong partisipasi masyarakat, kemudian menjadi peran Kader masyarakat, termasuk pula dalam membim-bing masyarakat tentang pengoperasian, pemeliharaan serta pembangunan prasarana lingkungan.
7 Fasilitator membimbing masya-rakat di dalam mengembangkan usaha ekonomi kecil.
Peran Fasilitator membimbing masyarakat di dalam mengembangkan usaha ekonomi kecil, diambil alih oleh Kader Masyarakat bersama kelompok atau masyarakat peduli yang ada di wilayahnya.
12 Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)VI -
Pedoman Teknis P2KP II Bab VI Strategi Terminasi Proyek (Exit Strategy)
Transformasi Peran Pendampingan KMW dan FK ke Masyarakat
No Peran KMW dan Fasilitator dimasa Pendampingan
Transformasi Peran Paska Pendampingan KMW dan Fasiltator
8 Fasilitator mendorong partisipasi masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kinerja kelembagaan lokal (utamanya BKM – UPK) yang telah berhasil dibentuk sesuai dengan koridor P2KP.
Peran fasilitator mendorong partisipasi masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kinerja kelembagaan lokal (terutama BKM – UPK) menjadi tanggung jawab semua pihak, namun secara periodik BKM melakukan evaluasi bersama terhadap kinerja kelembagaannya.
9 Fasilitator melakukan koordinasi dan sosialisasi pada seluruh pihak terkait di wilayah kerja masing-masing, yaitu Peme- rintah Daerah, LSM lokal, lembaga masyarakat dan masyarakat di lokasi sasaran. Fasilitator melakukan koordinasi dan konsultasi seluruh kegiatannya ke KMW.
Tugas fasilitator untuk melakukan koordinasi kepada berbagai pihak kemudian menjadi kewajiban dan tugas rutin pengurus BKM serta kader-kader masyarakat.
10 Fasilitator melakukan monitoring dan supervisi terhadap seluruh kegiatan pelaksanaan P2KP dengan membuat laporan yang didasarkan pada data SIM sebagaimana sistem yang telah ada dan disempurnakan oleh KMP.
Menjadi tanggung jawab sekretaris BKM yang lebih didasarkan pada kebutuhan untuk terus mendokumentasikan dan mengadmini-strasikan dengan tertib semua perkem-bangan yang terjadi di wilayahnya sebagai bagian dari perangkat monitoring dan evaluasinya.
11 KMW melakukan supervisi terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Senior Fasilitator, Fasilitator, BKM, UPK dan KSM. Kegiatan supervisi meliputi beberapa hal sebagai berikut : • Melakukan kunjungan secara berkala ke
lokasi sasaran. • Memberikan arahan dan bimbingan
teknis kepada Senior Fasilitator, Fasilitator, BKM, UPK dan KSM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
• Peran KMW dalam melakukan supervisi ter-hadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Kader Komunitas, BKM, UPK dan KSM kemudian diambil alih oleh perangkat pemerintah daerah, tanpa bermaksud untuk melakukan intervensi.
• Bappeda bersama aparat teknis kedinasan atau perangkat kecamatan melakukan kunjungan berkala ke lokasi sasaran, dan memberikan bimbingan teknis, sesuai kebutuhan, kepada Kader Masyarakat, BKM, UPK dan KSM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
12 KMW dan fasilitator menyebarluaskankan informasi P2KP kepada masyarakat.
Penyebarluasan informasi mengenai P2KP dan segala kemajuannya kemudian lebih banyak diperankan oleh Media komunikasi warga yang dikembangkan secara swadaya.
13 Fasilitator memfasilitasi diskusi masyarakat tentang kebutuhan, potensi dan kendala yang ada serta membantu menyeleksi masalah-masalah utama serta mencari pemecahannya.
Kader Masyarakat bersama pengurus BKM maupun perangkat kelurahan akan lebih banyak memfasilitasi diskusi-diskusi atau rembug-rembug warga.
14 Fasilitator mendorong perorangan dan keluarga miskin untuk membentuk KSM dalam rangka memanfaatkan bantuan P2KP.
Kader Masyarakat dan pengurus BKM akan lebih berperan dalam mendorong perorang-an dan keluarga miskin untuk membentuk KSM dalam rangka berpartisipasi dalam P2KP.
15 Fasilitator membantu KSM menyiapkan usulan berbagai kegiatan yang dipilih. Fasilitator membantu UPK/BKM dalam menghimpun dan menyeleksi usulan KSM.
Kader dan kelompok peduli membantu KSM menyiapkan usulan kegiatan yang dipilih, termasuk juga membantu UPK/BKM menghimpun dan menyeleksi usulan KSM.
16 KMW dan Fasilitator menumbuhkan kader-kader masyarakat.
Kelompok-kelompok peduli dan lembaga-lembaga yang ada, termasuk pemerintah daerah bertanggung jawab untuk dapat terus melahirkan kader-kader masyarakat baru di masyarakat.
VI- 13Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)
Recommended