View
44
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILPROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Langko Nomor 57 Mataram Telp. 625896
Nomor SOP 1.1.01/2010
Tanggal Pembuatan 19 Desember 2008
Tanggal Refisi 17 Mei 2010
Tanggal Evektif 1 Juni 2010
Disahkan Oleh Kepala Dinas Sosial Pencapil Provinsi NTB.
SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN Nama SOP : PENYUSUNAN RKA SKPD / DPA SKPD
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :1. UU No.64/1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Tk.I Bali, NTB dan NTT.2. UU No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.3. UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.4. UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah.5. PP No. 6/1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi
Vertikal di Daerah.6. PP No.58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.7. PP No.7/2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan.8. PP No.8/2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan.
9. Permendagri No. 59/2007 tentang PerubahanPermendagri No. 13/2006 tenang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah.
10. Perda No.3/2008 tentang Rencana PembangunanJangka Panjang 2005-2025.
11. Perda No.5/2008 tentang Urusan PemerintahanProvinsi NTB.
12. Perda No.7/2008 tentang Organisasi dan Tata KerjaDinas-Dinas Daerah Provinsi NTB.
1
2
Pelaksana 1 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan,terampil, dan Inovatif, Pendidikan minimal D.III JurusanAdministrasi Negara.Pelaksana 2 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan,terampil, dan Inovatif, Pendidikan minimal S-1 JurusanAdministrasi Negara.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :1.
2.
SOP Yang dilaksanakan ada keterkaitannya denganSOP di Lembaga lain.SOP Internal dan Administratif.
1.2.3.
SeperangkatUnit Komputer.Alat Tulis kantor.Data
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan:1. Hambatan dapat saja terjadi:
a. Pejabat yang berwenang tidak ada ditempat.b. Jaringan Internet/IT ada gangguan.
1.
2.
Subbag Umum dan Kepegawaian menerima dan mendistribusikansurat masuk/keluar sesuai dengan tujuan surat.Subbag Umum dan Kepegawaian menyimpan arsip surat keluar.
No Urutan KegiatanPelaksana Mutu Baku
Ket.Pelaksana 1 Pelaksana 2 Persyt/Klkp Waktu Output
1. Kasubbag Program dan Pelaporanmenyiapkan surat untuk bahankoordinasi dengan Bidang, DinasSosial Kabupaten/Kota, UPTDDinas Sosial tentang usulanprogram kegiatan tahun depan.
Data/Aturan/Disposs/petunjuk
20” Surat/NotaDinas
2. Subbag Program dan Pelaporanmenerima surat usulan programkegiatan dari Bidang, Dinas SosialKabupaten/Kota, UPTD.
Data/Aturan/Disposs/petunjuk
5” Petunjuk/Disposisi
3. Subbag Program dan Pelaporanmeneliti, mengkaji danmenganalisis setiap usulanprogram kegiatan yang diusulkan
Data/Disposs/petunjuk
10 Hari Konsep/Dokumen
Mulai
Proses
Proses
2
No Urutan KegiatanPelaksana Mutu Baku
Ket.Pelaksana 1 Pelaksana 2 Persyt/Klkp Waktu Output
dipaduserasikan dengan hasilMusrenbang Provinsi.
4. Subbag Program dan Pelaporanmenyusun rancangan usulanprogram kegiatan danmenyiapkan bahan usulankepada Bappeda Provinsi.
Data/AturanDisposs/petunjuk
10 Hari Konsep/Dokumen
5. Kepala Dinas Sosial Pencapilmenyampaikan usulan programkegiatan kepada Gubernurmelalui Bappeda Provinsi.
Dokumenprogram 2 Hari Surat
Usulan
6. Dinas Sosial Pencapil menerimapagu sementara dan KUA PPASdari Bappeda Provinsi atas dasarhasil Rapat Koordinasi TeknisForum SKPD.
DataSuratPetunjuk
10” Disposisi
7. Subbag Program dan Pelaporanmenyiapkan bahan rapatkoordinasi dengan Bidang,Sekretaris dan UPTD dalam halpenyusunan RKA SKPD.
DataDokumenPetunjuk
3 Hari Surat/Dokumen
8. Subbag Program dan Pelaporandan Kepala UPTD menyiapkandaftar usulan program kegiatandalam bentuk aplikasi RKA SKPD.
DataDokumenPetunjuk
3 Hari DokumenAnggaran
9. Subbag Program dan Pelaporanmenyiapkan bahan usulanprogram kegiatan danditandatangi Kepala Dinas SosialPencapil.
DataDokumenProgramSurat
1 Hari Surat/DokumenAnggaran
10. Dinas Sosial Pencapilmenyampaikan usulan programkegiatan dalam bentuk RKA SKPDkepada Bapapeda Provinsidengan tembusan Biro Keuangan.
SuratDataProgramAturan
1 Hari Surat/Dokumen
11. Bersama Panggar Eksekutifdilakukan pembahasan/finalisasisebagai bahan usulan kepadaBanggar Legislatif.
DataProgramAturan
1 Hari DokumenAnggaran
12. Bersama Panggar eksekutif danBanggar Legislatif dilakukanpembahasan/finalisasi programkegiatan.
DataProgramAturan
1 Hari DokumenAnggaran
13. Hasil pembahasan danpenetapan Banggar Legislatif,Subbag Program dan Pelaporanmenyusun DPA SKPD.
DataProgramAturan
3 Hari DokumenAnggaran
14. Dinas Sosial Pencapilmenyampaikan DPA SKPD kepadaBappeda Provinsi untukmendapatkan pengesahan TimPanggar Eksekutif.
SuratDokumenAturan
1 Hari Surat/DokumenAnggaran
15. Gubernur menetapkan PeraturanGubernur NTB tentang APBDProvinsi.
SuratKeputusanDokumen
2 Hari PeraturanGubernur
16. Dinas Sosial Pencapil menerimaDPA SKPD lingkup Dinas danUPTD yang telah mendapatpengesahan dari PanggarEksekutif dan Sekretaris Daerah.
SuratDokumenAnggaran
1 Hari DokumenAnggaran
Proses
Keputusan
Proses
Proses
Proses
Proses
Proses
Proses
Lanjutan
Proses
Dokumen
Dokumen
Keputusan
Dokumen
3
No Urutan KegiatanPelaksana Mutu Baku
Ket.Pelaksana 1 Pelaksana 2 Persyt/Klkp Waktu Output
17. DPA SKPD Dinas dan UPTDdigandakan untuk didistribusikansesuai kebutuhan.//SELESAI.
DokumenAnggaran
1 Hari GandaanDokumenAnggaran
Arsip/Selesai
Penggandaan
Lanjutan
DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILPROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Langko Nomor 57 Mataram Telp. 625896
Nomor SOP 1.1.02/2010
Tanggal Pembuatan 19 Desember 2008
Tanggal Refisi 17 Mei 2010
Tanggal Evektif 1 Juni 2010
Disahkan Oleh Kepala Dinas Sosial Pencapil Provinsi NTB.
SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN Nama SOP : PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI PROGRAM
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:1. UU No.64/1958 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Tk.I Bali, NTB dan NTT.2. UU No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.3. UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.4. UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah.5. PP No. 6/1988 tentang Koordinasi Kegiatan
Instansi Vertikal di Daerah.6. PP No.58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.7. PP No.7/2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan.8. PP No.8/2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan.
9. Permendagri No. 59/2007 tentang PerubahanPermendagri No. 13/2006 tenang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah.
10. Perda No.3/2008 tentang Rencana PembangunanJangka Panjang 2005-2025.
11. Perda No.5/2008 tentang Urusan PemerintahanProvinsi NTB.
12. Perda No.7/2008 tentang Organisasi dan TataKerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi NTB.
1.
2.
Pelaksana 1 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan,terampil, dan Inovatif, Pendidikan minimal D.III JurusanAdministrasi Negara.Pelaksana 2 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan,terampil, dan Inovatif, Pendidikan minimal S-1 JurusanAdministrasi Negara.
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:1.
2.
SOP Yang dilaksanakan ada keterkaitannyadengan SOP di Lembaga lain.SOP Internal.dan Administratif.
1.2.3.
SeperangkatUnit Komputer.Alat Tulis kantor.Data
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:1. Hambatan dapat saja terjadi:
a. Pejabat yang berwenang tidak ada ditempat.b. Jaringan Internet/IT ada gangguan.
1.
2.
Subbag Umum dan Kepegawaian menerima dan mendistribusikansurat masuk/keluar sesuai dengan tujuan surat.Subbag Umum dan Kepegawaian menyimpan arsip surat keluar.
No Urutan KegiatanPelaksana Mutu Baku
Ket.Pelaksana 1 Pelaksana 2 Persyt/Klkp Waktu Output
1. Subbag Program dan Pelaporanmenerima laporan realisasikeuangan dan fisik dari Bidangdan UPTD setiap awal bulan(Minggu I).
Surat/DataRealisasi/Program
10 “Datarealisasi/disposisi
2. Subbag Program dan Pelaporanmeneliti dan menganalisis setiappengeluaran pada mata anggarandicocokkan dengan data padaSubbag Keuangan.
Surat/Datarealisasi/Program
15 “Data/konseplaporan
3. Subbag Program dan Pelaporanmemasukkan data setiappengeluaran anggaran ke dalamaplikasi pelaporan berdasarkanketentuan.
Surat/Datarealisasi/program
30 “Data/konseplaporan
Mulai
Proses
Proses
2
No Urutan KegiatanPelaksana Mutu Baku
Ket.Pelaksana 1 Pelaksana 2 Persyt/Klkp Waktu Output
4. Subbag Program dan Pelaporanmenyampaikan Konsep LaporanBulanan, Triwulan, Semester danTahunan berdasarkan aplikasiprogram pelaporan kepadaKepala Dinas secara khirarki.
Surat/data/konseplaporan
10 “Surat/laporanrealisasi
5. Kepala Dinas menandatanganiLaporan realisasi keuangan danfisik setiap bulan, triwulan,semester dan tahunan.
Data/Konsep Laporan 10 “
Lapaoranrealisasiprogram
6. Laporan realisasi keuangan danfisik digandakan sesuai dengankebutuhan.
Konseplaporan 30 “
Gandaansurat/laporan
7. Setiap tanggal 5 Laporan realisasikeuangan dan fisik disampaikankepada Kepala Bappeda Provinsi,Kepala Biro Keuangan, KepalaBiro APP, Menteri Sosial RI,Sekretaris dan Direktur JenderalKementerian Sosial RI,Kementerian Dalam Negeri sertaInstansi terkait lainnyaberdasarkan ketentuan.
Surat/Laporan realisasi 20 “
Surat/Laporanrealisasiprogram
8. Tembusan laporan realisasikeuangan dan fisik disampaikankepada Bidang dan UPTD.
Surat/laporanrealisasi
1 HariSurat/laporan
9. Arsip Laporan disimpan padaSubbag Program danPelaporan.// SELESAI
Surat/laporanrealisasi
10 “Arsipsurat.
Proses
Proses
Keputusan
Penggandaan
Proses
Arsip/Selesai
DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATANSIPIL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARATJalan Langko Nomor 57 Mataram Telp. 625896
Nomor SOP 1.1.03/2010
Tanggal Pembuatan 19 Desember 2008
Tanggal Refisi 17 Mei 2010
Tanggal Evektif 1 Juni 2010
Disahkan Oleh Kepala Dinas Sosial Pencapil Provinsi NTB.
SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN Nama SOP : PENYUSUNAN RKAKL/DIPA
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:1. UU No.64/1958 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Tk.I Bali, NTB dan NTT.2. UU No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.3. UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.4. UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah.5. PP No. 6/1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi
Vertikal di Daerah.6. PP No.58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.7. PP No.7/2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan.8. PP No.8/2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan.
9. Permendagri No. 59/2007 tentang PerubahanPermendagri No. 13/2006 tenang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah.
10. Perda No.3/2008 tentang Rencana PembangunanJangka Panjang 2005-2025.
11. Perda No.5/2008 tentang Urusan PemerintahanProvinsi NTB.
12. Perda No.7/2008 tentang Organisasi dan Tata KerjaDinas-Dinas Daerah Provinsi NTB.
1.
2.
Pelaksana 1 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan,terampil, dan Inovatif, Pendidikan minimal D.III JurusanAdministrasi Negara.Pelaksana 2 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan,terampil, dan Inovatif, Pendidikan minimal S-1 JurusanAdministrasi Negara.
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:1.
2.
SOP Yang dilaksanakan ada keterkaitannyadengan SOP di Lembaga lain.SOP Internal.dan Administratif.
1.2.3.
Seperangkat Unit Komputer.Alat Tulis kantor.Data
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:1. Hambatan dapat saja terjadi:
a. Pejabat yang berwenang tidak ada ditempat.b. Jaringan Internet/IT ada gangguan.
1.
2.
Subbag Umum dan Kepegawaian menerima dan mendistribusikansurat masuk/keluar sesuai dengan tujuan surat.Subbag Umum dan Kepegawaian menyimpan arsip surat keluar.
No Urutan KegiatanPelaksana Mutu Baku
Ket.Pelaksana 1 Pelaksana 2 Persyt/Klkp Waktu Output
1. Subbag Program dan Pelaporanmenyiapkan surat, berkoordinasidengan Bidang, Dinas SosialKabupaten/Kota, UPTD DinasSosial tentang usulan program.
Data/Surat/Aturan. 30 “
KonsepSurat
2. Dinas Sosial Pencapil menerimasurat usulan program kegiatandari Bidang, Dinas SosialKabupaten/Kota, UPTD.
Data/Surat/Program/Aturan. 15 ”
Datausulanprogram
3. Subbag Program dan Pelaporanmeneliti, mengkaji danmenganalisis setiap usulanprogram dipaduserasikan denganhasil Musrenbang Provinsi.
Data/Surat/Program/Aturan. 3 Hari
Datausulanprogram
Mulai
Proses
Proses
2
No Urutan KegiatanPelaksana Mutu Baku
Ket.Pelaksana 1 Pelaksana 2 Persyt/Klkp Waktu Output
4. Subbag Program dan Pelaporanmenyusun rancangan usulanprogram kegiatan danmenyiapkan bahan usulankepada Kementerian Sosial RI danKementerian Dalam Negeri.
Data/Surat/Program/Disposisi/Aturan.
3 Hari
Konsepusulanprogram
5. Kepala Dinas Sosial Pencapilmenyampaikan usulan programkegiatan kepada Menteri Sosial RImelalui Biro PerencanaanKementerian Sosial RI.
Data/Surat/Program/Dokumen/Aturan.
1 Hari
Suratusulanprogram
6. Dinas Sosial Pencapil menerimapagu indikatif sampai pagusementara dari Biro PerencanaanKementerian Sosial RI atas dasarhasil Rapat KoordinasiMusrenbang RKP dan Renja.
Data/Surat/Dokumen/Aturan. 1 Hari
Data pagusementara
7. Subbag Program dan Pelaporanmenyiapkan bahan rapatkoordinasi dengan Bidang,Sekretaris dalam hal penyusunanKonsep RKAKL lingkupKementerian Sosial RI danKementerian Dalam Negeri.
Data/Surat/Dokumen/Aturan. 1 Hari
KonsepRKAKL
8. Subbag Program dan Pelaporanmenyiapkan daftar usulanprogram kegiatan dalam bentukaplikasi RKAKL KementerianSosial RI dan Kementerian DalamNegeri.
Data/Surat/Program/Dokumen/Aturan.
2 Hari
KonsepusulanRKAKL
9. Subbag Program dan Pelaporanmenyiapkan bahan usulanprogram kegiatan danditandatangani Kepala DinasSosial Pencapil.
Data/Surat/Program/Dokumen/Aturan.
1 Hari
Konsepusulanprogram
10. Dinas Sosial Pencapilmenyampaikan usulan programkegiatan dalam bentuk RKAKLkepada Menteri Sosial RI melaluiKepala Biro Perencanaan dengantembusan Sekretariat DirektoratJenderal dan Sekretaris Jenderal.
Data/Surat/Program/Dokumen/Aturan.
1 Hari
Suratusulanprogram
11. Dinas Sosial Pencapil melakukanpembahasan Konsep RKAKLKementerian Sosial RI danKementerian Dalam Negeri dalamForum Musrenbang RenjaKementerian berdasarkan pagusementara.
Data/Surat/Dokumen/Program/Aturan.
3 Hari
Datausulanprogram
12. Dinas Sosial Pencapil melakukanpembahasan Konsep RKAKLKementerian Sosial RI danKementerian Dalam Negerimelalui Forum Musrenbang RKAberdasarkan pagu definitive.
Data/Surat/Program/Dokumen/Aturan.
3 Hari
KonsepusulanRKAKL
13. Dinas Sosial Pencapil menerimaKonsep DIPA KL KementerianSosial RI dan Kementerian DalamNegeri.
Data/Surat/Dokumen/Aturan. 1 Hari
KonsepDIPA
Lanjutan
Proses
Proses
Proses
Proses
Proses
Proses
Proses
Keputusan
Pendataan
Keputusan
3
No Urutan KegiatanPelaksana Mutu Baku
Ket.Pelaksana 1 Pelaksana 2 Persyt/Klkp Waktu Output
14. Dinas Sosial Pencapil menerimasurat pemberitahuanpembahasan/ penelaan/ finalisasiDIPA dari Kanwil DitjenPerbendaharaan Mataram.
Data/Surat/Aturan. 1 Hari
Disposisidan dataKonsepDIPA
15. Bersama Kanwil DitjenPerbendaharaan Mataramdilakukan finalisasi terhadapKonsep DIPA Kementerian SosialRI dan Kementeri Dalam Negeri.
Data/Surat/Dokumen/Aturan. 2 Hari
Data hasiltelaahanDIPA
16. Gubernur menerima DIPA danaDekonsentrasi dan TugasPembantuan dari KementerianSosial RI dan Kementerian DalamNegeri untuk dilaksanakan.
Data/Surat/Dokumen/Aturan. 1 Hari
DIPAKementerian
17. DIPA Kementerian Sosial RI danKementerian Dalam Negeridigandakan untuk didistribusikansesuai kebutuhan.//SELESAI.
Data/Surat/Dokumen/Aturan. 1 Hari
GandaanDIPAKementerian
Proses
Proses
Keputusan
Penggandaan
Arsip/Selesai
DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILPROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Langko Nomor 57 Mataram Telp. 625896
Nomor SOP 1.1.05/2010
Tanggal Pembuatan 19 Desember 2008
Tanggal Refisi 17 Mei 2010
Tanggal Evektif 1 Juni 2010
Disahkan Oleh Kepala Dinas Sosial Pencapil Provinsi NTB.
SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN Nama SOP : PENYELESAIAN TINDAK LANJUT LAPORAN HASILPEMERIKSAAN
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:1. UU No.64/1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Tk.I Bali, NTB dan NTT.2. UU No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.3. UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.4. UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah.5. PP No. 6/1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi
Vertikal di Daerah.6. PP No.58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.7. PP No.7/2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan.8. PP No.8/2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan.
9. Permendagri No. 59/2007 tentang PerubahanPermendagri No. 13/2006 tenang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah.
10. Perda No.3/2008 tentang Rencana PembangunanJangka Panjang 2005-2025.
11. Perda No.5/2008 tentang Urusan PemerintahanProvinsi NTB.
12. Perda No.7/2008 tentang Organisasi dan Tata KerjaDinas-Dinas Daerah Provinsi NTB.
1.
2.
Pelaksana 1 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan,terampil, dan Inovatif, Pendidikan minimal D.III JurusanAdministrasi Negara.Pelaksana 2 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan,terampil, dan Inovatif, Pendidikan minimal S-1 JurusanAdministrasi Negara.
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:1.
2.
SOP Yang dilaksanakan ada keterkaitannya denganSOP di Lembaga lain.SOP Internal.dan Administratif.
1.2.3.
SeperangkatUnit Komputer.Alat Tulis kantor.Data
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:1. Hambatan dapat saja terjadi:
a.Pejabat yang berwenang tidak ada ditempat.b.Jaringan Internet/IT ada gangguan.
1.
2.
Subbag Umum dan Kepegawaian menerima dan mendistribusikansurat masuk/keluar sesuai dengan tujuan surat.Subbag Umum dan Kepegawaian menyimpan arsip surat keluar.
No Urutan KegiatanPelaksana Mutu Baku
Ket.Pelaksana 1 Pelaksana 2 Persyt/Klkp Waktu Output
1. Subbag Program dan Pelaporanmenyiapkan Surat/Nota DinasKepada Bidang/Sekretaris danUPTD tentang LHP aparatPengawasan.
Data/LHPAparatPengawasan 30 “
Surat/Disposisi
2. Bidang/Sekretaris dan KepalaUPTD menyiapkan bahan TindakLanjut hasil Pemeriksaan AparatPengawasan.
Data/LHP/Surat 3 Hari
Data TLLHP
3. Subbag Program dan Pelaporanbersama Tim Penyelesaian TLLHPmenginventarisir, meneliti danmenganalisis rekomendasi hasiltemuan dan bukti fisik.
Data/LHP/Disposisi/Aturan 3 Hari
Data TLLHP
Mulai
Proses
Pendataan
2
No Urutan KegiatanPelaksana Mutu Baku
Ket.Pelaksana 1 Pelaksana 2 Persyt/Klkp Waktu Output
4. Data Rekomendasi dan bukti fisikTindak Lanjut Hasil TemuanAparat Pengawasan disampaikankepada Inspektur Provinsi,Inspektur Jenderal, BPKP dll.
Data/Surat/Aturan 1 Hari
Surat/ TLLHP
5. Secara berkala, Subbag Programdan Pelaporan melakukan rekonsiliasi dan pemutahiran datadengan Aparat Pengawasanterhadap Tindak Lanjut HasilTemuan
Data/Surat/TL LHP/Aturan 1 Hari
Data TLLHP/BuktiFisik
6. Secara berkala Subbag Programdan Pelaporan menyampaikanlaporan kepada Wakil Gubernurdan Ispektur Provinsi.
Data/Surat/TL LHP 1 Hari
Surat/ TLLHP
7. Arsip Laporan Tindak LanjutLaporan Hasil Pemeriksaandisimpan pada TimPenyelesaian TindakLanjut.// SELESAI
Surat/TLLHP/Data 15 “
ArsipSurat
Proses
Proses
Proses
Simpan
Arsip/Selesai
DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILPROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Langko Nomor 57 Mataram Telp. 625896
Nomor SOP 1.1.06/2010
Tanggal Pembuatan 19 Desember 2008
Tanggal Refisi 17 Mei 2010
Tanggal Evektif 1 Juni 2010
Disahkan Oleh Kepala Dinas Sosial Pencapil Provinsi NTB.
SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN Nama SOP : PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJAPEMERINTAH (LAKIP)
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:1. UU No.64/1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Tk.I Bali, NTB dan NTT.2. UU No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.3. UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.4. UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah.5. PP No. 6/1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi
Vertikal di Daerah.6. PP No.58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.7. PP No.7/2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan.8. PP No.8/2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan.
9. Permendagri No. 59/2007 tentang PerubahanPermendagri No. 13/2006 tenang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah.
10. Perda No.3/2008 tentang Rencana PembangunanJangka Panjang 2005-2025.
11. Perda No.5/2008 tentang Urusan PemerintahanProvinsi NTB.
12. Perda No.7/2008 tentang Organisasi dan Tata KerjaDinas-Dinas Daerah Provinsi NTB.
1.
2.
Pelaksana 1 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan,terampil, dan Inovatif, Pendidikan minimal D.III JurusanAdministrasi Negara.Pelaksana 2 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan,terampil, dan Inovatif, Pendidikan minimal S-1 JurusanAdministrasi Negara.
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:1.
2.
SOP Yang dilaksanakan ada keterkaitannya denganSOP di Lembaga lain.SOP Internal.dan Administratif.
1.2.3.
SeperangkatUnit Komputer.Alat Tulis kantor.Data
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:1. Hambatan dapat saja terjadi:
a.Pejabat yang berwenang tidak ada ditempat.b.Jaringan Internet/IT ada gangguan.
1.
2.
Subbag Umum dan Kepegawaian menerima dan mendistribusikansurat masuk/keluar sesuai dengan tujuan surat.Subbag Umum dan Kepegawaian menyimpan arsip surat keluar.
No Urutan KegiatanPelaksana Mutu Baku
Ket.Pelaksana 1 Pelaksana 2 Persyt/Klkp Waktu Output
1. Subbag Program dan Pelaporanmenerima laporan kegiatan dariBidang dan UPTD setiap akhirtahun anggaran.
Data/Laporan/Disposisi/PenetapanKinerja
15’
Surat/Disposisi
2. Subbag Program dan Pelaporanmenginventarisir data daninformasi tentang keberhasilanprogram, target sasaran yangdicapai setiap kegiatan, kendaladan permasalahan yang timbulserta upaya-upaya yangdilakukan dalam mengatasipermasalahan.
Data/Laporan/Disposisi/PenetapanKinerja
3 Hari
Konsep/BahanLaporan
Mulai
Proses
2
No Urutan KegiatanPelaksana Mutu Baku
Ket.Pelaksana 1 Pelaksana 2 Persyt/Klkp Waktu Output
3. Subbag Program dan Pelaporanmengumpulkan danmenginventarisir data daninformasi tentang programkegiatan yang tertuang dalamRencana Strategis meliputiPengukuran Pencapaian Sasaran(PPS), Pengukuran KinerjaKegiatan (PKK) dan RencanaKinerja Tahunan (RKT).
Data/Laporan/Disposisi/PenetapanKinerja
3 Hari
Bahan/KonsepLaporan
4. Subbag Program dan Pelaporanmenyiapkan konsep LaporanAkuntabilitas Kinerja Pemerintah(LAKIP) Dinas Sosial Pencapilsetiap akhir tahun anggaran.
Data/Laporan/Disposisi/PenetapanKinerja
5 Hari
KonsepLaporan
5. Subbag Program dan Pelaporanmenyiapkan bahan sosialisasitentang LAKIP Dinas SosialPencapil untuk disampaikan padaBidang, Sekretaris dan UPTD.
Data/Laporan/Disposisi/PenetapanKinerja
1 Hari
Bahan/KonsepLaporan
6. Kepala Dinas Sosial Pencapilmensosialisasikan LAKIP Dinassetiap akhir tahun anggarankepada Bidang, Sekretaris danUPTD.
Data/Laporan/Disposisi/PenetapanKinerja
30’
KonsepLaporan
7. Laporan Akuntabilitas KinerjaPemerintah (LAKIP) DinasSospencapil yang telahdisosialisasikan ditandatanganioleh Kepala Dinas Sosial Pencapil.
Data/Laporan/Disposisi/PenetapanKinerja
20’
Surat /LaporanAKIP
8. Laporan Akuntabilitas KinerjaPemerintah (LAKIP) DinasSospencapil yang telahdigandakan kemudiandisampaikan kepada Kepala BiroOrganisasi, Kepala Bappeda,Kepala Biro Keuangan, KepalaBiro APP dan Instansi terkaitlainnya.
Data/Laporan/Disposisi/PenetapanKinerja
30’
LaporanAKIP
9. Arsip Laporan (LAKIP) disimpanpada Subbag Program danPelaporan.// SELESAI
Data/Laporan/Disposisi/PenetapanKinerja
10’
ArsipSurat/Lakip
Proses
Proses
Proses
Proses
Proses
Arsip/Selesai
Keputusan
Lanjutan
Penggandaan
DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILPROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Langko Nomor 57 Mataram Telp. 625896
Nomor SOP 1.1.07/2010
Tanggal Pembuatan 19 Desember 2008
Tanggal Refisi 17 Mei 2010
Tanggal Evektif 1 Juni 2010
Disahkan Oleh Kepala Dinas Sosial Pencapil Provinsi NTB.
SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN Nama SOP : PENYUSUNAN PROFIL DATA PMKS DAN PSKS
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:1. UU No.64/1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Tk.I Bali, NTB dan NTT.2. UU No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.3. UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.4. UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah.5. PP No. 6/1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi
Vertikal di Daerah.6. PP No.58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.7. PP No.7/2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan.8. PP No.8/2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan.
9. Permendagri No. 59/2007 tentang PerubahanPermendagri No. 13/2006 tenang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah.
10. Perda No.3/2008 tentang Rencana PembangunanJangka Panjang 2005-2025.
11. Perda No.5/2008 tentang Urusan PemerintahanProvinsi NTB.
12. Perda No.7/2008 tentang Organisasi dan Tata KerjaDinas-Dinas Daerah Provinsi NTB.
1.
2.
Pelaksana 1 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan,terampil, dan Inovatif, Pendidikan minimal D.III JurusanAdministrasi Negara.Pelaksana 2 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan,terampil, dan Inovatif, Pendidikan minimal S-1 JurusanAdministrasi Negara.
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:1.
2.
SOP Yang dilaksanakan ada keterkaitannya denganSOP di Lembaga lain.SOP Internal.dan Administratif.
1.2.3.
SeperangkatUnit Komputer.Alat Tulis kantor.Data
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:1. Hambatan dapat saja terjadi:
a.Pejabat yang berwenang tidak ada ditempat.b.Jaringan Internet/IT ada gangguan.
1.
2.
Subbag Umum dan Kepegawaian menerima dan mendistribusikansurat masuk/keluar sesuai dengan tujuan surat.Subbag Umum dan Kepegawaian menyimpan arsip surat keluar.
No Urutan KegiatanPelaksana Mutu Baku
Ket.Pelaksana 1 Pelaksana 2 Persyt/Klkp Waktu Output
1. Kaasubbag Program danPelaporan menyiapkan surat,berkoordinasi dengan DinasSosial Kabupaten/Kota, UPTDDinas Sosial tentang informasidata PMKS dan PSKS.
Data PMKSdan PSKS 1 Hari
Surat
2. Subbag Program dan Pelaporanmeneliti, mengkaji danmenganalisis setiap informasidata PMKS dan PSKS dari DinasSosial Kabupaten/Kota dan UPTDdipadukan dengan informasi dariBidang Teknis..
Disposisi/Surat/DataPMKS danPSKS
3 Hari
Bahan/DataPMKS danPSKS
Mulai
Proses
2
No Urutan KegiatanPelaksana Mutu Baku
Ket.Pelaksana 1 Pelaksana 2 Persyt/Klkp Waktu Output
3. Subbag Program dan Pelaporanmeneliti, mengkaji danmenganalisis setiap informasidari Bidang Teknis tentang databy name by addres sasaranpemberdayaan yang telahdilaksanakan.
Disposisi/Surat/DataPMKS danPSKS
2 Hari
Bahan/DataPMKS danPSKS
4. Subbag Program dan Pelaporanmenyusun rancangan Profil DataPMKS dan PSKS berdasarkaninformasi dari Dinas SosialKabupaten/Kota dan UPTD.
Disposisi/Surat/DataPMKS danPSKS
6 Hari
Bahan/KonsepProfilDataPMKSdan PSKS
5. Profil Data PMKS dan PSKSditandatangani oleh Kepala DinasSosial Pencapil yang meliputiData Jumlah Penduduk, Jumlahdan Komposisi PMKS dan PSKS,Jumlah sasaran garapan tahunsebelumnya, Jumlah dankomposisi Pegawai Negeri Sipildan sebagainya.
Disposisi/Surat/DataPMKS danPSKS
1 Hari
ProfildataPMKS danPSKS
6. Profil Data PMKS dan PSKSdigandakan untuk disampaikankepada Dinas Instansi terkait atauFihak lain yang membutuhkan.
Disposisi/Surat/DataPMKS danPSKS
1 Hari
GandaanProfilDataPMKS danPSKS
7. Profil Data PMKS dan PSKSdisampaikan kepada DinasInstansi terkait atau Fihak lainyang membutuhkan.
Disposisi/Surat/DataPMKS danPSKS
30’
ProfildataPMKS danPSKS
8. Profil Data PMKS dan PSKStersedia dan tersimpan padaSubbag Program danPelaporan.// SELESAI
Disposisi/Surat/DataPMKS danPSKS
15’
ArsipProfilDataPMKS danPSKS
Proses
Proses
Keputusan
Penggandaan
Proses
Arsip/Selesai
DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPILPROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Langko Nomor 57 Mataram Telp. 625896
Nomor SOP 1.1.04/2010
Tanggal Pembuatan 19 Desember 2008
Tanggal Refisi 17 Mei 2010
Tanggal Evektif 1 Juni 2010
Disahkan Oleh Kepala Dinas Sosial Pencapil Provinsi NTB.
SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN Nama SOP : MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM KEGIATAN
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:1. UU No.64/1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Tk.I Bali, NTB dan NTT.2. UU No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.3. UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.4. UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah.5. PP No. 6/1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi
Vertikal di Daerah.6. PP No.58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.7. PP No.7/2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan.8. PP No.8/2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan.
9. Permendagri No. 59/2007 tentang PerubahanPermendagri No. 13/2006 tenang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah.
10. Perda No.3/2008 tentang Rencana PembangunanJangka Panjang 2005-2025.
11. Perda No.5/2008 tentang Urusan PemerintahanProvinsi NTB.
12. Perda No.7/2008 tentang Organisasi dan Tata KerjaDinas-Dinas Daerah Provinsi NTB.
1.
2.
Pelaksana 1 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan,terampil, dan Inovatif, Pendidikan minimal D.III JurusanAdministrasi Negara.Pelaksana 2 diwajibkan memiliki kemampuan, kecakapan,terampil, dan Inovatif, Pendidikan minimal S-1 JurusanAdministrasi Negara.
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:1.
2.
SOP Yang dilaksanakan ada keterkaitannya denganSOP di Lembaga lain.SOP Internal.dan Administratif.
1.2.3.
SeperangkatUnit Komputer.Alat Tulis kantor.Data
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:1. Hambatan dapat saja terjadi:
a.Pejabat yang berwenang tidak ada ditempat.b.Jaringan Internet/IT ada gangguan.
1.
2.
Subbag Umum dan Kepegawaian menerima dan mendistribusikansurat masuk/keluar sesuai dengan tujuan surat.Subbag Umum dan Kepegawaian menyimpan arsip surat keluar.
No Urutan KegiatanPelaksana Mutu Baku
Ket.Pelaksana 1 Pelaksana 2 Persyt/Klkp Waktu Output
1. Subbag Program dan Pelaporanmenyusun konsep Questioner,daftar pertanyaan, format isianatau Instrumen Monitoring danevaluasi program kegiatan sesuaidengan kebutuhan dan lingkupkegiatan.
Data/Instrumen/Surat 2 Hari
KonsepInstrumen
2. Konsep Questioner, daftarpertanyaan, format isian atauInstrumen Monitoring danevaluasi program kegiatandisampaikan kepada Kepala DinasSosial Pencapil untukmendapatkan persetujuan.
KonsepInstrumen/Surat 1 Hari
Instrumen Moneva
Mulai
Proses
2
No Urutan KegiatanPelaksana Mutu Baku
Ket.Pelaksana 1 Pelaksana 2 Persyt/Klkp Waktu Output
3. Questioner, daftar pertanyaan,format isian atau InstrumenMonitoring dan evaluasi programkegiatan digandakan dandisampaikan kepada Bidang danSekretaris sebagai bahan aacuandalam pelaksanaan monitoringdan evaluasi program kegiatan.
Surat/Instrumen 1 Hari
GandaanInstrumen
4. Subbag Program dan Pelapaoranberkoordinasi dengan Bidang danSekretaris menyiapkan konsepkeputusan tentang TimMonitoring dan Evaluasi programkegiatan
Data/Instrumen/SuratTugas 30’
Jadwal/PembagianTugas
5. Berkoordinasi dengan Bidang danSekretaris, Subbag Program danPelaporan menyiapkan konsepSurat Tugas untuk Petugaspelaksana Moneva.
KonsepSurat Tugas 30’i
KonsepSuratTugas
6. Surat Tugas Pelaksana Monevaditandatangani oleh Kepala DinasSosial Pencapil.
KonsepSurat Tugas 20’
SuratTugas
7. Tim/Petugas Monevamelaksanakan perjalanan dinaske Kabupaten/Kota sesuaidengan Surat Tugas.
Surat Tugas/InstrumenMoneva 1 Hari
Perjalanan Dinas
8. Petugas Moneva melakukanpemantauan, observasi danwawancara dengan PetugasKabupaten/Kota, Kepala UPTD,Pendamping, Toga/Toma,Kelayanan, dan isnstansi terkaitsesuai kebutuhan dan panduanyang telah ditetapkan.
Surat Tugas/InstrumenMoneva 2 Hari
Data/HasilMoneva
9. Petugas Moneva menyusunlaporan hasil Moneva meliputikemajuan, manfaat, kendala,hambatan dan peluang terhadapsasaran Moneva.
Surat Tugas/InstrumenMoneva 1 Hari
KonsepLaporanHasilMoneva
10. Laporan hasil monevadisampaikan kepada Kepala DinasSosial Pencapil sebagai bahanpengambilan keputusan.
KonsepLaporanHasilMoneva
30’
LaporanhasilMoneva
11. Arsip laporan moneva disimpanpada Subbag Program danpelaporan.//SELESAI.
LaporanhasilMoneva 20’
ArsipLaporan
Proses
Proses
Keputusan
Proses
Proses
Proses
Proses
Arsip/Selesai
Penggandaan
Recommended