View
20
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN I TAHUN 2020 0
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
AKSI PERUBAHAN
PETUNJUK TEKNIS
PENGADAAN TANAH SKALA KECIL
( PT PENTAS KECIL )
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS
ANGKATAN I
TAHUN 2020
DISUSUN OLEH : SUTRISNO NDH : 37
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN I TAHUN 2020 1
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
LEMBAR PERSETUJUAN
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN
Yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa Aksi Perubahan Peserta
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan I tahun 2020:
Nama : Sutrisno,SE
NDH : 37
NIP : 197404181997031002
Jabatan : Kepala Seksi Administrasi Pengadaan Tanah
Instansi : Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
Kota Balikpapan
Judul Aksi Perubahan : Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah Skala Kecil ( PT
PENTAS KECIL )
Dinyatakan LAYAK untuk diajukan dalam Seminar Aksi Perubahan pada hari
Selasa, 19 Mei 2020 secara online di Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota
Balikpapan dan di Kampus Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Otonomi
Daerah (Puslatbang KDOD) Lembaga Administrasi Negara Samarinda.
Samarinda, 15 Mei 2020
Mentor,
Rosin Suparlan, S.STP NIP. 198006251999121001
Coach,
Veronika Hanna Naibaho
NIP. 198009262006042004
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN I TAHUN 2020 2
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
LEMBAR PERSETUJUAN
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN
Yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa Aksi Perubahan Peserta
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan I tahun 2020 :
Nama : Sutrisno,SE
NDH : 37
NIP : 197404181997031002
Jabatan : Kepala Seksi Administrasi Pengadaan Tanah
Instansi : Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
Kota Balikpapan
Judul Aksi Perubahan : Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah Skala Kecil ( PT
PENTAS KECIL )
TELAH DISEMINARKAN dalam Seminar Rancangan Aksi Perubahan pada hari
Selasa, 19 Mei 2020 secara online di Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota
Balikpapan dan di Kampus Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Otonomi
Daerah (Puslatbang KDOD) Lembaga Administrasi Negara Samarinda.
Samarinda, 19 Mei 2020
Samarinda, 16 Maret 2020
Narasumber,
Siti Zakiyah, S.Si.,MSE, MA
NIP.197904222005012001
Coach,
Veronika Hanna Naibaho
NIP. 198009262006042004
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN I TAHUN 2020 3
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas nikmat dan karunia yang
telah dilimpahkan Nya sehingga reformer dapat menyelesaikan Laporan Akhir Aksi
PerubahanPelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan I Tahun 2020 Pusat Pelatihan
dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi
Negara (Puslatbang KDOD LAN) Samarinda, yang dilaksanakan sejak tanggal 12 Februari
2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020.
Aksi Perubahan ini dilaksanakan untuk mendorong Inovasi Aparatur Sipil Negara
agar mampu berfikir kreatif dan menciptakan suatu Reformasi Birokrasi untuk mencapai
good Government menuju Indonesia Maju.
Reformer menyadari bahwa dalam penulisan Aksi Perubahan ini masih banyak
kekurangan maupun kelemahan baik secara substansi maupun kualitas penyajian,untuk itu
Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan Aksi
Perubahan ini.
Dengan terselesaikan penulisan Aksi Perubahan ini, dengan segala kerendahan hati
dan dari lubuk hati yang paling dalam reformer mengucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada semua pihak yang membantu dalam mendukung proses Aksi Perubahan
ini, sehingga dapat berjalan lancar dan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
Pada kesempatan ini pula perkenankan reformer menyampaikan ucapan terima
kasih kepada :
1. Wali Kota Balikpapan
2. Sekretaris Daerah Kota Balikpapan
3. Asisten Tata Pemerintahan
4. Bapak Tatang Sudirja selaku Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota
Balikpapan yang telah mendukung dan memberi arahan dalam Aksi Perubahan ini.
5. Bapak Rosin Suparlan selaku Kepala Bidang Pertanahan Dinas Pertanahan dan
Penataan Ruang Kota Balikpapan yang telah memberikan saran, bimbingan dan
dukungan kepada reformer serta bertindak sebagai Mentor dalam Aksi Perubahan
ini.
6. Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian selaku Koordinator Tim Teknis yang
telah memberikan saran dan masukan dalam penyusunan Petunjuk Teknis
Pengadaan Tanah Skala Kecil (PT PENTAS KECIL) Aksi Perubahan.
7. Ibu Veronika Hanna Naibaho, SS, M.Ap, M.Sc selaku Coach yang selalu
membimbing, mengarahkan dan memberikan gagasan dalam penyusunan laporan
ini.
8. Rekan – rekan Tim Efektif yang telah bekerja keras dalam membantu reformer pada
kegiatan implementasi aksi perubahan ini.
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN I TAHUN 2020 4
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
9. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan sebagai
Stakeholder yang mendukung dalam mewujudkan aksi perubahan ini.
Harapan dari reformer semoga pelatihan kepemimpinan pengawas ini dapat memberikan
manfaat dan nilai tambah baik bagi reformer sendiri maupun bagi pembaca pada umumnya
serta bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.
Samarinda, 2020
Reformer
Sutrisno, SE
Nip. 197404181997031002
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN I TAHUN 2020 5
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
DAFTAR ISI
Lembar Persetujuan 1.
Lembar Pengesahan 2.
Kata Pengantar 3.
Daftar Isi
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Deskripsi & Latar Belakang
A. Deskripsi Inovasi
B. Latar Belakang
7
7
1.2 Tujuan 17
1.3 Manfaat 18
1.4 Keterkaitan Rencana Aksi Perubahan Dengan Isu Strategis Lembaga 18
1.5 Pentahapan Aksi Perubahan (Milstone) 19
1.6 Tata Kelola Aksi Perubahan Dan Pembentukan Tim Kerja Efektif 21
1.7 Identifikasi Stakeholder 23
1.8 Penganggaran Aksi Perubahan 26
1.9 Identifikasi Potensi Kendala / Masalah 26
1.10 Jadwal Kegiatan Rencana Aksi Perubahan 27
BAB II IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN
A DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN
1. Capaian Hasil Perubahan Sesuai Tahapan/Milestones 30
a. Pembentukan Tim Kerja Pelaksanaan Aksi Perubahan 32
b. Pengumpulan Bahan Untuk Penyusunan Draf Rancangan 35
c. Penyusunan Draf Rancangan Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah Skala Kecil
37
d. Membentuk Tim Teknis dan Pembahasan Rancangan draf Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah Skala Kecil
38
e. Rapat Pembahasan Draf Rancangan Aksi Perubahan Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah Skala Kecil
39
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN I TAHUN 2020 6
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
f. Hasil pembahasan Draf Rancangan dengan Tim Teknis 40
g. Penggalangan Dukungan 41
h. Pengesahan Peraturan 42
2. Manfaat Hasil Perubahan 42
B DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN
1. Membangun Integritas 43
2. Mengelola Tim Kerja 43
3. Membangun Budaya Pelayanan 44
C KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN 44
BAB III KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN 45
B. SARAN
LAMPIRAN – LAMPIRAN
Halaman : 46 s/d 53
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN I TAHUN 2020 7
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 DESKRIPSI & LATAR BELAKANG
A. DESKRIPSI INOVASI
Regulasi Pengadaan Tanah Skala Kecil dalam rangka penyelenggaraan
Pemerintahan akan penyediaan tanah untuk menunjang pembangunan memerlukan
kepastian hukum sebagai pedoman pengadaan tanah salah satunya dengan
merumuskan Petunjuk Teknis (Juknis) sehingga dalam pelaksanaannya terarah dan
jelas serta mendapat pengesahan dari pengampu dan pemangku kewenangan
sesuai ketentuan yang telah digariskan dalam Undang-undang maupun Peraturan
Presiden Republik Indonesia namun hal tersebut masih bersifat secara umum.
Sejalan dengan hal tersebut maka dirumuskanlah petunjuk teknis Pengadaan Tanah
Skala Kecil yaitu kurang dari 5 (lima) hektar akan dirancang secara khusus
sehingga dapat membantu Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka pemenuhan
kebutuhan tanah sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Disamping itu untuk
mencegah praktek-praktek spekulan yang terjadi dalam pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum, sehingga tujuan dari perumusan petunjuk
teknis pengadaan tanah skala kecil ini tepat sasaran dan searah dengan regulasi
dan cita – cita bangsa.
B. LATAR BELAKANG
Sebelum terbentuknya Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) Kota
Balikpapan, pengadaan tanah masih ditangani pada Bagian Perkotaan Sekretariat
Daerah yang membidangi berbagai macam urusan sehingga kurang efektif dalam
pelaksanaannya. Disamping itu juga kader yang disiapkan untuk membidangi urusan
pertanahan sangat minim dikarenakan peraturan perundang-undangan pertanahan
banyak mengalami perubahan dan menimbulkan pemahaman multitafsir, sehingga
banyak timbul kasus-kasus pengadaan tanah baik dari sisi hukum maupun sengketa
lahan oleh masyarakat itu sendiri. Keputusan dibentuknya Dinas Pertanahan dan
Penataan Ruang dengan mempertimbangkan agar pelaksanaan fungsi dan tugas
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN I TAHUN 2020 8
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
pengelolaan pertanahan dan penataan ruang dapat dilaksanakan lebih optimal
dengan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016, tentang pembentukan
dan susunan organisasi Perangkat Daerah Kota Balikpapan dan Peraturan Wal ikota
Balikpapan Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas
Pertanahan dan Penataan Ruang. Adapun Struktur Organisasi Dinas Pertanahan dan
Penataan Ruang Kota Balikpapan adalah seperti gambar dibawah ini :
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KEPALA DINAS
Sekretaris
Subbagian Program
dan Keuangan Subbagian Umum
Kelompok Jafung
Kelompok Jabatan
Bidang Pertanahan
Seksi Administrasi
Pertanahan
Bidang Penataan Ruang Bidang Pengawasan
Dan Pengendalian
Seksi Pengawasan Tata
Ruang dan Tata
Bangunan
Seksi Pengaduan
Seksi Pengawasan,
Pengaduan, dan
Penangan Sengketa
Tanah
Seksi Administrasi
Pengadaan Tanah
Seksi Arsitektur Kota
Seksi Tata Bangunan
dan Bangunan Gedung
Seksi Perencanaan Tata
Ruang
Seksi Analisa
Pertanahan
UPT
Gambar.1
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN I TAHUN 2020 9
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Sesuai dengan Visi dan Misi Kota Balikpapan yang tertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Balikpapan Tahun 2005-2025 adalah
sebagai berikut :
a. Visi
Terwujudnya Balikpapan sebagai kota industri, perdagangan, jasa dan
pariwisata yang didukung oleh penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik
(Good Governance) dan masyarakat yang beriman, sejahtera, religius dan
berperadapan maju (Madinatul Iman).
b. Misi
1. Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, sehat jasmani dan memiliki
daya saing dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Mewujudkan tersedianya infrastruktur kota yang mampu untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat dan fungsi kota di masa depan.
3. Mewujudkan kondisi kota yang layak huni dan berwawasan lingkungan.
Mewujudkan perekonomian kota yang berorientasi kepada pengembangan.
4. Potensi ekonomi kerakyatan dan pengembangan basis ekonomi kota di masa
depan.
5. Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (Good
Governance)
6. Mewujudkan penegakan hukum yang menjamin keadilan dan kepastian
hukum bagi masyarakat
Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, maka Dinas Pertanahan dan
Penataan Ruang Kota Balikpapan menerapkan misi ke 2 yaitu :
Mewujudkan tersedianya infrastruktur kota yang mampu untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat dan fungsi kota di masa depan.
Aspek Strategi Dinas Pertanahan dan Penataan ruang Kota Balikpapan dapat
diidentifikasikan sebagai berikut :
a. Melaksanakan upaya upaya perwujudan sistem pertanahan dan rencana tata
ruang kota yang berkeadilan, layak huni dan berkelanjutan.
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN I TAHUN 2020 10
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
b. Mendorong proses legalisasi terhadap pertanahan di Kota Balikpapan dan
pemanfaatan tanah yang sesuai dengan rencana tata ruangnya
c. Mendorong proses legalisasi terhadap dokumen-dokumen perencanaan tata
ruang sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian
ruang dan bangunan
d. Mengupayakan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana struktur dan
pola ruang yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan
e. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dokumen dan
peraturan yang berkaitan dengan pertanahan, tata ruang dan bangunan
f. Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia dibidang pertanahan dan
penataan ruang dan bangunan.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Isu Strategis yang menjadi acuan
atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan
selama lima tahun kedepan (2016-2021), adapun isu strategis DPPR Kota
Balikpapan yang sudah ditentukan sebagai
berikut :
1. Sistem perencanaan tata ruang yang belum optimal.
2. Pengetahuan dan ketaatan masyarakat mengenai perencanaan tata ruang
dan lingkungan.
3. Penertiban Kepemilikan Tanah oleh Pemerintah.
4. Penanganan permasalahan pertanahan terhadap tanah negara.
5. Sistem pengendalian pemanfaatan ruang yang disertai pengawasan
Adapun Uraian Tugas Seksi Administrasi Pengadaan Tanah adalah sebagai
berikut :
1. Menyusun Program dan Kegiatan Seksi Administrasi Pengadaan Tanah
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN I TAHUN 2020 11
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
2. Menyiapkan Bahan Kebijakan Teknis di Bidang Administrasi Pengadaan
Tanah
3. Melaksanakan Fasilitasi dan Arahan Serta Bantuan Teknis Dalam Tahapan
PengadaanTanah Kepada Perangkat Daerah yang membutuhkan Pengadaan
Tanah
4. Melaksanakan Fasilitasi dan Arahan Terhadap Dokumen Perencanaan
Pengadaan Tanah yang dibuat Perangkat Daerah Yang Membutuhkan
Pengadaan Tanah
5. Melakukan Penelitian dan Pemeriksaan Dokumen Dalam Perencanaan
Sebagai Dasar Penetapan lokasi
6. Melaksanakan Fasilitasi Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah
Sesuai Kewenangan yang Telah Didelegasikan Oleh Gubernur Kalimantan
Timur
7. Melaksanakan Fasilitasi Kegiatan sosialisasi, Konsultasi, dan konsultasi
Publik Kepada Masyarakat yang Terkena Obyek Pengadaan Pengadaan
Tanah
8. Menyampaikan Hasil Penetapan Lokasi Kepada Perangkat Daerah yanng
Membutuhkan Tanah
9. Melaksanakan Fasilitasi Sekretariat Pengadaan Tanah Sesuai Permintaan
Perangkat Daerah Yang Membutuhkan Pengadaan Tanah
10. Melaksanakan Fasilitasi Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi sesuai
Permintaan Perangkat Daerah Yang Membutuhkan Pengadaan Tanah
11. Menyusun Petunjuk Teknis atau Panduan Dalam Hal Pengadaan Tanah
Untuk Keperluan Pembangunan
12. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan administrasi Pengadaan
Tanah
13. Meneliti dan Memverifikasi Persyaratan Teknis Administrasi Pengadaan
Tanah
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN I TAHUN 2020 12
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
14. Melaksanakan Monitoring, evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan
Pertanggungjawaban Pelaksanan Tugas
15. Melaksanakan Tugas Lainnya yang diberikan Oleh Pimpinan /atasan sesuai
dengan Bidang Tugasnya.
Salah satu upaya dari Kasi Administrasi Pengadaan Tanah terhadap Aksi Perubahan
ini adalah Menyusun petunjuk teknis atau panduan dalam hal pengadaan tanah untuk
keperluan pembangunan.
Dalam kerangka pembangunan nasional yang diselenggarakan Pemerintah adalah
pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pembangunan untuk Kepentingan Umum
tersebut memerlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan
prinsip yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan hukum tanah nasional, antara lain prinsip kemanusiaan, keadilan,
kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan,
keberlanjutan, dan keselarasan sesuai dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara.
Hukum tanah nasional mengakui dan menghormati hak masyarakat atas tanah dan
benda yang berkaitan dengan tanah, serta memberikan wewenang yang bersifat publik
kepada negara berupa kewenangan untuk mengadakan pengaturan, membuat kebijakan,
mengadakan pengelolaan, serta menyelenggarakan dan mengadakan pengawasan yang
tertuang dalam pokok-pokok Pengadaan Tanah sebagai berikut :
Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah untuk Kepentingan
Umum dan pendanaannya. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
Pengadaan tanah dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu :
1. Pengadaan tanah diatas 5 ha ( Skala Besar)
2. Pengadaan tanah dibawah 5 Ha (SkalaKecil)
Pengadaan Tanah Skala Besar (> 5Ha) Pengadaan Tanah Skala Kecil (< 5 Ha)
- Dilaksanakan melalui Tahapan
Pengadaan Tanah
‘- Dilaksanakan secara langsung
Memerlukan Dokumen Perencanaan Memerlukan Data Perencanaan
Menggunakan Penetapan Lokasi Tidak Menggunakan Penetapan Lokasi
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN I TAHUN 2020 13
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Dlaksanakan 2 Tahun Anggaran dan
dapat diperpanjang 1 kali (1 Tahun
Anggaran)
Dilaksanakan 1 kali (1 Tahun Anggaran)
Beberapa Kegiatan pengadaan tanah yang dilaksanakan melalui tahapan-tahapan
pengadaan tanah skala besar (Diatas 5 (lima) Hektar dan di bawah 5 (lima) Hektar
antara lain :
a. Pengadaan Tanah Waduk Teritip, Institut Teknologi Kalimantan, Embung Aji
Raden.
- Pengadaan tanah skala besar yang dilaksanakan melalui Panitia Pelaksana
Pengadaan Tanah yang menjadi Ketua adalah Kepala Kantor Pertanahan yang
mendapat pendelegasian dari Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi.
- Proses pengadaannya mengikuti tahapan –tahapan yang tertuang dalam Undang –
Undang No. 2 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.71 Tahun
2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum.
- Apabila terjadi gugatan/keberatan dari Pihak yang berhak diselesaikan melalui
Pengadilan Negeri, karena sudah ada kelengkapan yang telah dipersyaratkan oleh
institusi Pengadilan.
b. Pengadaan tanah Jalan Letjend. Suprapto Kecamatan Balikpapan Barat
Adalah merupakan kegiatan pengadaan tanah skala kecil yang tidak dilengkapi
dengan penetapan lokasi, sehingga apabila terjadi gugatan / keberatan dari pihak
yang berhak akan kesulitan proses penitipan ganti rugi di pengadilan, karena tidak di
lengkapi kelengkapan berkas yang dipersyaratkan oleh institusi Pengadilan antara
lain :
- Tidak menggunakan Penetapan Lokasi, sehingga tidak dapat diajukan proses
keberatan ke Pengadilan
- Hanya mengutamakan Musyawarah antara Pihak Pemerintah dan Pihak yang
berhak sehingga apabila tidak dicapai kesepakatan musyawarah akan
menghambat pembangunan. Dikarenakan pemilik tanah keberatan atas ganti rugi
tanah(contoh: Pelebaran Jalan di Kelurahan Baru Ilir) yang tidak bisa dilakukan
pelebaran jalan mulai Tahun 2009 sampai sekarang.
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN I TAHUN 2020 14
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Foto : Salah satu contoh keberatan warga di Jalan Letjend. Suprapto Kelurahan Baru Ilir
Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan, belum ada kesepakatan untuk
dilakukan pelebaran jalan.
Gambar. 2
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN I TAHUN 2020 15
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Gambar. 3
Pembangunan Infrastruktur Kota terpenuhi apabila didukung dengan ketersediaan
lahan yang akan dijadikan obyek pembangunan untuk sarana kepentingan umum, isu yang
berkembang pada saat ini adalah minimnya ketersediaan lahan selalu menjadi kendala
yang serius dalam pembangunan infrastruktur . Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal
antara lain :
1. Rendahnya ketersediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur
2. Pedoman Petunjuk teknis pengadaan tanah skala kecil yang belum tersedia
3. Sumber Daya Manusia yang kurang memadai
4. Kurangnya Kesadaran Masyarakat terhadap fungsi kepemilikan tanah
5. Ganti rugi yang tidak sesuai dengan keinginan Masyarakat
6. Tingkat keseriusan pengadaan tanah yang kurang maksimal
ALUR PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH
PERSIAPAN PELAKSANAAN
INVENTARISASI & IDENTIFIKASI
PENILAIAN GANTI RUGI
MUSYAWARAH BESARAN & BENTUK GANTI RUGI
SETUJU PEMBERIAN GANTI RUGI KERUGIAN
PELEPASAN OBYEK PENGADAAN TANAH
PEMUTUSAN HUBUNGAN HUKUM
PENYERAHAN HASIL PENGADAAN TANAH
PENDOKUMENANTASIAN DATA PENGADAAN TANAH
PELAPORAN
PENGENDALIAN & PENGAWASAN
PONALAKAN/KEBERATAN NILAI GANTI KERUGIAN
TIDAK MENGAJUKAN GUGATAN KE PENGADILAN
PUTUSAN DITOLAK MENGAJUKAN
GUGATAN KE PENGADILAN
GUGATAN PIHAK YANG BERHAK DITOLAK MA
PENGADILAN MEMUTUSKAN (DALAM 30 HARI)
MA MEMUTUSKAN DALAM 30 HARI
MUSYAWARAH BESARAN & BENTUK GANTI RUGI
PENGAJUAN KASASI KE MA
PUTUSAN DITERIMA
PENITIPAN DANA GANTI RUGI (KONSINYASI)
PROSES PEMBERIAN GANTI KERUGIAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN I TAHUN 2020 16
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Dari masalah-masalah diatas untuk menentukan pokok permasalahan reformer menganalisa dengan method USG yang tercantum dalam tabel berikut :
Tabel. 1 Analisis USG
No. Permasalahan U S G Total Skor
Urutan Prioritas
1. Rendahnya ketersediaan tanah untuk pembangunan infrastruktur.
4 4 2 10 3
2. Pedoman Petunjuk Teknis pengadaan tanah skala kecil belum tersedia
5 5 5 15 1
3. Sumber Daya Manusia yang kurang memadai
4 3 4 11 2
4. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap fungsikepemilikan tanah
3 3 3 9 4
5 Ganti Rugi yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat
3 2 2 7 6
6 Tingkat Keseriusan pengadaan Tanah kurang maksimal
3 3 2 8 5
Keterangan
U = Urgency , Tingkat kegawatan apabila masalah tidak ditanggulangi akan semakin gawat
S = Seriousness, Tingkat keseriusan masalah dengan masalah lain
G : Growth, Tingkat perkembangan masalah
Skala Nilai 1 – 5, merupakan tingkat kegawatan, keseriusan dan perkembangan masalah
1 : tidak ada pengaruh
2 : tidak gawat/serius /berkembang
3 : cukup gawat /serius/berkembang
4 : gawat/serius/berkembang
5 : sangat gawat/serius/berkembang
Dari analisa diatas terdapat 6(enam) masalah pokok yang menjadi
permasalahan Pengadaan Tanah di Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN I TAHUN 2020 17
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Balikpapan. Masalah Utama yang menjadi fokus bahasan reformer adalah Belum
tersusunnya pedoman petunjuk teknis pengadaan tanah skala kecil.
Untuk lebih mengetahui akar penyebabnya masalah minimnya ketersediaan
lahan, selanjutnya akan akan dilakukan analisa dengan menggunakan methode
Fishbone Diagram (Ishikawa) sebagai berikut :
Gambar.4
Diagram Fishbone
1.2. TUJUAN
Memberikan petunjuk dan tata cara pelaksanaan pengadaan tanah pada skala kecil
yang tidak lebih dari 5 Hektare, sehingga dalam pelaksanaannya dapat membantu
stakeholder dalam mengambil keputusan secara cepat, efektif dan efisien. Sehingga
tujuan ini dapat dilaksanakan dengan beberapa kegiatan yaitu:
- Terbatasnya
pengetahuan
petugas di lapangan
- Kurangnya personil
Pedoman
Petunjuk Teknis
Pengadaan
Tanah Skala
Kecil belum
tersedia
- Sarana dan fasilitas
kantor belum memadai
-
Peraturan Pengadaan Tanah Skala Besar
- UU No.2 Tahun 2012
- Perpres No.71 Tahun
2012 dan Perubahannya
- Perka BPN No.5 Tahun
2012.
- Peraturan Pengadaan
Tanah skala Kecil belum
tersedia secara detail.
- Kurangnya
Sosialisasi
kepada
masyarakat
SARANA PRASARANA SDM
ATURAN HUBUNGAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN I TAHUN 2020 18
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
a. Tujuan Jangka Pendek
- Menyediakan draf petunjuk teknis pengadaan tanah skala kecil.
b. Tujuan jangka Menengah
- Menyediakan peraturan pengadaan tanah skala kecil.
- Sebagai pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah
c. Tujuan Jangka Panjang
- Memberikan kemudahan kepada organisasi Perangkat Daerah untuk mendapatkan
informasi tahapan pengadaan tanah.
- Mengembangkan layanan konsultasi pengadaan tanah.
- Membangun sistem informasi secara elektronik untuk memudahkan fasilitasi OPD
yang membutuhkan pengadaan tanah.
- Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Kota secara berkesinambungan
1.3. MANFAAT
Sebagai pedoman untuk meningkatkan kepercayaan (trust) kepada Stakeholder
dalam rangka mewujudkan pembangunan yang telah direncanakan baik melalui
Rencana Pembangunan Jangka Pendek, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang dituangkan dalam
RENSTRA (Rencana Strategi) dan RENJA (Rencana Kerja) Organisasi Perangkat
Daerah, dalam pemenuhan kebutuhan tanah.
1.4 KETERKAITAN RECANA AKSI PERUBAHAN DENGAN ISU STRATEGI LEMBAGA
Sesuai dengan Visi Pemerintah Kota Balikpapan adalah Terwujudnya
Pertanahan dan Penataan ruang yang berkeadilan, Layak huni dan
berkelanjutan, dan Misi ke 2 yaitu : Mewujudkan tersedianya infrastruktur
kota yang mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan fungsi kota
di masa depan.
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN I TAHUN 2020 19
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Untuk mewujudkan misi tersebut diatas, maka Dinas Pertanahan dan Penataan
Ruang Kota Balikpapan, Meningkatkan Pengelolaan Pertanahan sebagai
kepentingan bersama, termasuk menyusun petunjuk teknis pengadaan tanah
Skala Kecil yang secara umum tercantum dalam Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum terutama Pengadaan Tanah
Kurang dari 5 (lima) hektar yang proses pelaksanaannya menimbulkan
multitafsir, sehingga perlu dibuatkan suatu regulasi pengadaan tanah skala kecil
tersendiri yang bertujuan sebagai pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah
yang memerlukan tanah untuk pembangunan yang berkelanjutan.
1.5 PENTAHAPAN AKSI PERUBAHAN (MILESTONE)
Tahapan yang akan ditempuh dalam Aksi Perubahan ini meliputi Tahapan
Jangka Pendek, Jangka menengah dan jangka Panjang
epu
M1. Pembentukan Tim
Pelaksana Aksi
Perubahan;
M2. Pengumpulan bahan dan
data
M3. Penyusunan Rancangan
Juknis pengadaan tanah
Skala Kecil
M4. Penggalangan dukungan;
M5. Musyawarah awal
Pembahasan Rancangan
Juknis Pengadaan Tanah
Skala Kecil
M6. Pembuatan rancangan
peraturan
Jangka Pendek
Jangka Menengah
Proses pengesahan Peraturan Petunjuk Teknis Pengadaan tanah skala kecil
Pelaksanaan Peraturan diproses Bagian Hukum Setda Kota Balikpapan
Jangka Panjang
60 Hari
Gambar. 5
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN I TAHUN 2020 20
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Rancangan Aksi Perubahan Jangka Pendek
Dari gambar diatas reformer mencoba merincikan milestone rancangan penyusunan
petunjuk teknis pengadaan tanah skala kecil melalui tabel dibawah ini.
Tabel. 2
No Milestone Kegiatan waktu Output
1 Pembentukan Tim
Pelaksana Aksi
Perubahan
a. Rapat staf
b. Draf
19/20 Maret
2020
Terbentuknya tim.
SK.Tim
2 Pengumpulan bahan
dan data
Mencari dan
mengumpulkan
bahan untuk
draft penyusunan
juknis
pengadaan
tanah skala kecil
23/27 Maret
2020
Tersedianya bahan dan data
untuk draft penyusunan Juknis
pengadaan tnh skala kecil
3 Penyusunan Draf Juknis
Pengadaan Tanah Skala
Kecil
Rancangan draf
Juknis
Pengadaan
Tanah Skala
Kecil
30/10 April
2020
Draf Juknis Pengadaan Tanah
Skala Kecil
4 Penggalangan
Dukungan
14 April
2020
Surat dukungan Stakeholder
5 Musyawarah awal
pembahasan rancangan
Juknis Pengadaan
Tanah skala kecil.
16 April
2020
Undangan
Notulen
Daftar Hadir
6 Pembuatan rancangan
peraturan
19 April
2020
Draf Peraturan Walikota
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN I TAHUN 2020 21
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Rancangan Aksi Perubahan
Rancangan Aksi Perubahan
No Milestone Kegiatan waktu output
1
Proses verifikasi Peraturan Petunjuk Teknis Pengadaan tanah skala kecil
Proses Perundangan Peraturan diproses Bagian Hukum Setda Kota Balikpapan
Pengesahan Peraturan petunjuk teknis pengadaan tanah skala kecil.
Penyampaian
draf rancangan
Petunjuk Teknis
Pengadaan
Tanah Skala
Kecil
Juni s/d
Desember
2020
Tersusunnya rancangan
petunjuk teknis pengadaan
tanah skala Kecil
No Milestone Kegiatan waktu output
Melakukan monitoring
dan Evaluasi
Sosialisasi
Menerapkan
pelaksanaan
pada OPD
2021 Pedoman Petunjuk Teknis
Pengadaan Tanah Skala Kecil
1.6 TATA KELOLA AKSI PERUBAHAN DAN PEMBENTUKAN TIM KERJA EFEKTIF
Pembentukan tim efektif sangat menentukan dalam keberhasilan Area Perubahan.
Dukungan, koordinasi dan Komunikasi yang baik sangat mendukung keberhasilan Area
Perubahan. Untuk Regulasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Skala Kecil di
Bawah 5 (Lima) Hektar.
JANGKA MENENGAH
JANGKA PANJANG
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN I TAHUN 2020 22
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Tugas dari Tim adalah Sebagai berikut :
A. SPONSOR : 1. Memberikan dukungan terhadap Aksi Perubahan
2. Memberi Masukan Terhadap Aksi Perubahan
B. MENTOR : 1. Memberikan dukungan terhadap Aksi Perubahan 2. Memberikan saran terhadap Aksi Perubahan 3. Memfasilitasi Pelaksanaan Aksi Perubahan 4. Melakukan Evaluasi terhadap Aksi Perubahan
C. COACH : 1. Memberikan Bimbingan dan arahan dalam penulisan dan pelaksanaan Aksi Perubahan.
2. Memberikan motifasi Kepada Reformer.
SPONSOR KEPALA DINAS PERTANAHAN DAN
PENATAAN RUANG TATANG SUDIRJA
MENTOR KEPALA BIDANG PERTANAHAN
ROSIN SUPARLAN
COACH
VERONIKA HANNA NAIBAHO
REFORMER SUTRISNO
KASI ADM. PENGADAAN TANAH
ADMINISTRASI & DOKUMENTASI YUS HARTINI, MUHAMAD YUSUF,
NOVITA
TIM TEKNIS KABID WASDAL
JERI JEFRI
PENGUMPUL DATA HAIRULLAH
NANDA
Gambar. 6 Bagan Struktur
Tim Kerja Efektif
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN I TAHUN 2020 23
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
3. Melakukan Monitoring tahapan pelaksanaan Aksi Perubahan yang dilakukan oleh Reformer.
D. REFORMER : 1. Melakukan diagnosa kebutuhan perubahan berdasarkan permasalahan sesuai dengan tupoksi.
2. Menentukan Area dan Judul Aksi Perubahan 3. Merancang Aksi Perubahan dan membangun Tim
Efektif 4. Menentukan Steakholder dan Pemetaan
Steakholder 5. Melaksanakan penerapan Aksi Kegiatan 6. Melakukan monitoring dan Evaluasi Aksi
Perubahan
E. TIM TEKNIS
F. ADMINISTRASI & DOKUMENTASI
: :
1. Memberikan masukan dan syaran teknis dalam menyusun peraturan
2. Membina dan mengarahkan terwujudnya suatu produk aturan.
1. Menyusun administrasi pelaksanaan kegiatan 2. Mendokumentasi pelaksanaan kegiatan
G. TIM PENGUMPUL DATA
: 1. Mengumpulkan data dan bahan untuk menyusun rancangan peraturan
2. Membantu reformer untuk mengelola aksi perubahan.
1.7. IDENTIFIKASI STAKEHOLDER
Stakeholder merupakan seseorang atau kelompok yang memiliki pengaruh terhadap
sebuah kepentingan dari permasalahan yang diangkat oleh reformer berdasarkan tingkat
ketertarikan dan pengaruh stakeholder, maka identifikasi stakeholder dalam Regulasi
Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil dibawah 5(lima) Hektar ini dapat
dilihat pada gambar berikut :
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN I TAHUN 2020 24
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Tabel : 3 Kuadran
Identifikasi Stakeholder
Berdasarkan Identifiksi stakeholder diatas, maka reformer melakukan pemetaan
stakeholder untuk memahami dan memanfaatkan kompleksitas hubungan dan kewenangan
dari masing-masing stakeholder serta mengetahui kemungkinan keberhasilan dan
kegagalan dari Aksi Perubahan.
Dari pemetaan Stakeholder diatas maka dapat dirumuskan strategi komunikasi yang dapat
dilakukan untuk mendukung berhasilnya Aksi Perubahan ini. Strategi komunikasi yang
dirumuskan oleh reformer tertuang dalam table berikut :
LATENTS (Pengaruh Tinggi Minat Rendah)
PROMOTERS ( Pengaruh Tinggi Minat Tinggi )
APATHETICS (Pengaruh rendah Minat rendah)
DEFENDER (Pengaruh Rendah Minat Tinggi)
PENGARUH
KEPENTINGAN
1. SEKRETARIS DAERAH KOTA
2. ASISTEN TATA PEMERINTAHAN
3. DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
4. KABID. WASDAL
5. KABID PERTANAHAN
6. KASI ANALISA PERTANAHAN
7. KASI ADMINISTRASI PERTANAHAN
- Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan
- Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
- Dinas Peternakan Kelautan dan
Perikanan Kota Balikpapan
- Dinas Sosial Kota Balikpapan
- Dinas Pemuda Olah Raga dan
Kebudayaan Kota Balikpapan
- Kasi Pengadaan Tanah Kantor
Pertanahan Kota Balikpapan
- BAGIAN HUKUM
- LEMBAGA BANTUAN HUKUM
(LBH)PEMERINTAH
UNIBA
- MASYARAKAT
sds
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN I TAHUN 2020 25
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Tabel.4
NO JENIS STAKEHOLDER STRATEGI KOMUNIKASI
1. Promoters Promoters merupakan stakeholder yang memiliki pengaruh serta minat yang tinggi terhadap Aksi Perubahan . Yang termasuk dalam kelompok ini adalah :
Sekretaris Daerah Asisten Tata Pemerintahan Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan
Ruang Kabid. Wasdal Kasi Analisa Pertanahan Kasi administrasi Pertanahan
Untuk tercapainya keberhasilan Aksi Perubahan ini, Strategi yang digunakan adalah dengan melakukan : 1. Menggalang dukungan dan
komitmen dari atasan secara formal
2. Konsultasi dan koordinasi secara intensif
3. Memberikan laporan secara rutin dan berkala kepada yang berkepentingan
2 Latents Latens merupakan Stakeholder yang memiliki pengaruh yang tinggi namun kurang minat terhadap Aksi Perubahan . Yang masuk dalam kategori ini adalah :
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan
Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan
Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Dinas Peternakan Kelautan dan
Perikanan Kota Balikpapan Dinas Sosial Kota Balikpapan Dinas Pemuda Olah Raga dan
Kebudayaan Kota Balikpapan Kasi Pengadaan Tanah Kantor
Pertanahan Kota Balikpapan Badan Pertanahan Nasional/Kantah Lembaga Bantuan Hukum
Pemerintah Bagian Hukum
Strategi yang digunakan dalam menciptakan keberhasilan Aksi Perubahan untuk kategori ini adalah 1. Menjalin dukungan dan
komitmen secara formal 2. Mengikutsertakan stakeholder
dalam kegiatan sosialisasi
3. Defenders Defenders merupakan stakeholder yang kurang memiliki pengaruh tetapi memiliki minat yang tinggi terhadap Aksi Perubahan yaitu:
Uniba
Strategi Komunikasi yang dilakukan untuk kelompok stakeholder ini adalah :
1. Melakukan Koordinasi terkait Aksi Perubahan .
2. Mengikutsertakan dalam sosialisasi.
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN I TAHUN 2020 26
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
4. Apathetic Apathetic merupakan kategori stakeholder yang kurang memiliki minat dan pengaruh terhadap aksi Perubahan, Yaitu :
Masyarakat
Untuk kelompok apathetic, reformer akan melakukan strategi komunikasi dengan
1. Mengadakan Sosialisasi .
1.8. PENGANGGARAN AKSI PERUBAHAN
Dalam Pelaksanaan Aksi Perubahan ini perlu dianggarkan biaya untuk mendukung
terlaksananya kegiatan Aksi Perubahan. Anggaran yang diperlukan untuk
pembiayaan rapat dan pembiayaan lainnya. Adapun anggaran yang diperlukan untuk
kegiatan ini adalah sebesar Rp.10.500.000,- (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
Tabel.5 Sistim penganggaran
NO Tahapan Uraian Kerja Volume Harga
Satuan
(Rp)
Total (Rp)
1 Pengadaan ATK Ls 2.000.000,- 2.000.000,-
2 Konsumsi Rapat Ls 6.000.000,- 6.000.000,-
3. Sosialisasi Ls 2.500.000,- 2.500.000,-
JUMLAH 10.500.000,-
1.9. IDENTIFIKASI POTENSI KENDALA / MASALAH
Potensi kendala dan permasalahan yang dapat ditemui ketika melaksanakan aksi
perubahan ini dijelaskan didalam tabel berikut :
Tabel . 6 Potensi Kendala dan Strategi Mengatasi Masalah
No Potensi Kendala Strategi Mengatasi
1. Kurangnya pemahaman terhadap rencana
aksi perubahan
Melakukan sosialisasi,
pertemuan/rapat-rapat teknis.
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN I TAHUN 2020 27
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
2. Kurangnya peran stakeholder terhadap
aksi perubahan
- Melakukan koordinasi,
Advokasi dan Kolaborasi
- Membuat surat edaran dari
Kepala Dinas.
3
Belum terkumpulnya bahan dan data-data
yang menunjang
Mensuport Tim untuk segera
mengumpulkan bahan dan data-
data.
1.10. JADWAL KEGIATAN RENCANA AKSI PERUBAHAN
Tabel. 6 Milestones
Penjelasan Milestone terdapat pada tabel dibawah ini :
No. Tahapan/Milestone Aktor Output Bukti Waktu
Jangka Pendek
1 Konsultasi tentang Aksi Perubahan bersama Sponsor dan Mentor
Sponsor,
Mentor,
Reformer
Dukungan Aksi Perubahan dari Sponsor dan Mentor
Surat Dukungan
19 Maret 2020
2 Rapat Pembentukan dan penyusunan SK Tim Efektif
Sponsor,
Mentor,
Reformer,
Tim Efektif
Terlaksanya Rapat Koordinasi dan pembagian tugas
Undangan, daftar hadir, dokumentasi, notulen,
Pembagian Tugas,
SK Tim.
23 Maret 2020
3 Pengumpulan Bahan
dan data
Reformer,
Tim Efektif
Terkumpulnya
bahan dan data 26
Maret 2020
4 Penyusunan Rancangan Juknis pengadaan tanah skala kecil
Mentor, Reformer, Tim teknis
Tersusunnya draf rancangan
5. Penggalangan Reformer, Surat Tanda Tangan surat
April s/d Mei
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN I TAHUN 2020 28
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
dukungan Tim Efektif dukungan dukungan 2020
6. Musyawarah pembahasan rancangan dan Pembuatan rancangan
Bagian Hukum Setda
Mei 2020
Jangka Menengah
1. Proses Pengesahan Peraturan Petunjuk teknis Pengadaan Tanah Skala Kecil
2021 s/d 2022
2. Pelaksanaan Peraturan di proses di bagian
Hukum Setda Kota Balikpapan
Jangka Panjang
1. Memberikan kemudahan kepada OPD untuk mendapatkan informasi tahapan pengadaan tanah
2021 s/d 2022
2. Mengembangkan layanan konsultasi pengadaan tanah
3. Membangun sistem informasi secara elektronik untuk memudahkan fasilitasi OPD yang membutuhkan pengadaan tanah
Tabel. 7
Jadwal Jangka Pendek (2 Bulan / 8 Minggu)
No Milestone Kegiatan
Tanggal Rencana Kegiatan Aktor Output
Maret April Mei
III IV I II III IV I II
I Pembentukan
Tim Efektif
Koordinasi 1. Sponsor
2. Mentor
3. Kasi
Daftar Hadir
Notulen rapat Rapat Kegiatan
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN I TAHUN 2020 29
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Pembentukan
Tim
Pengadaan
Tanah
(Reformer)
4. Tim Agen
Perubahan
SK Tim Kerja
Daftar
stakeholder
Suratdukungan
stakeholder
Dokumentasi
Pembagian
Tugas
Penentuan
stakeholder
II Pengumpulan
Bahan dan
Data
1. Sponsor
2. Mentor
3. Reformer
4. Tim Teknis
Daftar Hadir
Notulen rapat
Dokumentasi
1. Rapat tim
2. Membahas
draf
rancangan
III Penyusunan
Draf Juknis
Pengadaan
Tanah Skala
Kecil
3. Koordinasi
Ke Bagian
Hukum
1. Sponsor
2. Mentor
3. Reformer
4. Tim Teknis
- Daftar hadir
- Bukti
kunjungan
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN I TAHUN 2020 30
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
BAB II
IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN
A. Deskripsi Hasil Kepemimpinan
1. Capaian Hasil Perubahan Sesuai Tahapan/ Milestones
Pelaksanaan aksi perubahan pada bab ini, merupakan kelanjutan dari
rancangan aksi perubahan yang terdapat pada bab-bab sebelumnya. Pada bab ini
menjelaskan tentang bagaimana pengalaman penulis memimpin Aksi Perubahan
beserta kendala-kendala yang ditemui dan dengan keterbatasan sumber daya
manusia dikarenakan pengaturan work from home reformer berusaha bagaimana
strategi dalam mengatasi masalah tersebut. Bab ini juga menjelaskan capaian
pentahapan (milestone) Aksi Perubahan sesuai dengan pentahapan yang sudah
direncanakan.
Aksi Perubahan ini terbagi menjadi 3 pentahapan, yaitu Tahapan Jangka
Pendek, Jangka Menengah, dan Jangka Panjang. Tahapan Jangka Pendek
merupakan tahapan awal yang akan dilaksanakan sesuai dengan waktu pentahapan
yang telah direncanakan pada rancangan aksi perubahan.Hasil capaian aksi
perubahan dalam milestones jangka pendek yaitu pelaksanaan kegiatan selama dua
bulan (60 hari) mulai tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan 15 Mei 2020, dalam
pelaksanaan kegiatan aksi perubahan terdapat beberapa kegiatan yang tidak sesuai
dengan jadwal yang telah direncanakan, Faktor penyebabnya adalah :
Edaran Walikota Balikpapan Nomor : 800/0281/Org, Tanggal 20 Maret 2020
tentang Kebijakan Bekerja dari Rumah Bagi Aparatur di lingkungan Pemerintah
Kota Balikpapan terkait perkembangan situasi dan kondisi saat ini serta guna
mengoptimalkan upaya pencegahan penyebaran pandemic COVID-19 yang
tengah dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan.
Mulai 23 Maret 2020 sampai dengan 5 April 2020 seluruh pelayanan kepada
masyarakat ditiadakan, untuk ASN bekerja di rumah (Work From Home).
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN I TAHUN 2020 31
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Penjadwalan masuk kerja dilakukan oleh Instansi Dinas /Badan / Kantor /Bagian
/Kecamatan /Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan secara
bergantian sesuai jadwal yang dibuat oleh masing – masing Instansi.
Sehingga kondisi tersebut merupakan kendala diluar kemampuan reformer
menyebabkan pelaksanaan aksi perubahan tidak berjalan sesuai dengan
pentahapan/milestones yang direncanakan, mendahului jadwal maupun
terlambatnya pelaksanaan, namun tetap diupayakan untuk diselesaikan.
Hasil capaian pelaksanaan kegiatan aksi perubahan tersebut diuraikan dalam
tahapan :
a) Pembentukan Tim Kerja Aksi Perubahan
b) Pengumpulan bahan untuk penyusunan draf peraturan
c) Susunan Draf Rancangan Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah Skala
Kecil.
d) Membentuk Tim Teknis Dan Pembahasan Rancangan Draf Petunjuk
Teknis Pengadaan Tanah Skala Kecil.
e) Rapat Pembahasan Draf Rancangan Aksi Perubahan Petunjuk Teknis
Pengadaan Tanah Skala Kecil.
f) Hasil Pembahasan Draf Rancangan Dengan Tim Teknis
g) Penggalangan dukungan
h) Pengesahan Peraturan
Pelaksanaan Aksi Perubahan yang telah dijadwalkan sesuai milestone ( Tahapan
Pencapaian) untuk Jangka Pendek, akan dilaporkan sebagai berikut :
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN I TAHUN 2020 32
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
a) Pembentukan Tim Kerja Pelaksanaan Aksi Perubahan
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah :
1. Membuat Undangan Tim Pelaksana Aksi Perubahan Reformer
mengundang seluruh staf untuk hadir membahas rencana implementasi
Aksi Perubahan Penyusunan Draf Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah
Skala Kecil (PT PENTAS KECIL) undangan tersebut dibuat pada tanggal
06 April 2020
Gambar.7 Surat Undangan Rapat Pembentukan Tim Efektif
2. Membuat Daftar Hadir Rapat Staf Aksi Perubahan Tim Pelaksana aksi
perubahan Reformer membuat daftar hadir untuk memastikan jumlah
pegawai yang hadir dan dapat mendukung pelaksanaan aksi perubahan
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN I TAHUN 2020 33
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
reformer, adapun daftar hadir tersebut seperti yang tercantum dalam
gambar dibawah ini :
Gambar.8 Daftar Hadir Rapat Pembentukan Tim Efektif.
3. Rapat Staf Tim Efektif Aksi Perubahan
Dalam pelaksanaan aksi perubahan, pada tanggal 06 April 2020, Reformer
bersama Tim mengadakan rapat staf untuk menunjuk anggota yang
tergabung dalam pelaksanaan implementasi aksi perubahan dan
melaporkan hasil rapat kepada mentor. Adapun anggota yang tergabung
dalam pelaksanaan tersebut nantinya akan dibuatkan Surat Keputusan
Tim Efektif Aksi Perubahan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas
Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan.
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN I TAHUN 2020 34
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Dalam pelaksanaan rapat tersebut menunjuk nama- nama pegawai
maupun non pegawai sebagai bagian dari tim :
a. Reformer : Sutrisno
b. Tim Administrasi &
Dokumentasi : 1. Muhammad Yusuf
2. Novita Andriani
3. Yus Hartini
c. Tim Pengumpul Data : 1. Hendy Hidayat
2. Hairullah
3. Nanda Fadhilah
Gambar.9. Foto menampilkan pembentukan tim efektif aksi perubahan
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN I TAHUN 2020 35
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Membuat Notulen Rapat staf (terlampir)
Setelah melaksanakan Rapat Staf Reformer membuat notulen hasil rapat
Gambar. 10 Contoh Notulen Hasil Rapat
Scan foto (terlampir)
4. Membuat Surat Keputusan Tim Efektif
Sebagai tindak lanjut dari hasil rapan tim aksi perubahan yang selanjutnya
diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan
Ruang Kota Balikpapan yang menguraikan Tupoksi dari masing-masing
tim.
Gambar. 11. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
Kota Balikpapan tentang Pembentukan Tim Efektif.
b) Pengumpulan Bahan Untuk Penyusunan Draf Rancangan
Sebagai acuan penyusunan draf rancangan peraturan petunjuk teknis pengadaan
tanah skala kecil yang berpedoman pada Undang-undang No.2 tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan umum dan Peraturan
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN I TAHUN 2020 36
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan untuk kepentingan umum dan perubahannya. Peraturan Kepala
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kegiatan yang dilakukan adalah:
1. Mencari Data sebagai bahan referensi dengan cara brossing melalui media
internet.
2. Melakukan pendekatan persuasif dengan OPD yang memerlukan pengadaan
tanah skala kecil.
3. Membaca literature yang ditulis oleh pakar ahli dari Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman dan
Pengembangan Infrastruktur Wilayah.
4. Membahas dengan tim untuk menentukan alur pikir petunjuk teknis pengadaan
tanah skala kecil.
Berikut ini foto yang menampilkan reformer dan tim efektif aksi perubahan
melakukan kegiatan pengumpulan dan analisa data sebelum disusun menjadi draf
rancangan peraturan.
Gambar 12. Foto Tim Efektif Proses Pengumpulan Data
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN I TAHUN 2020 37
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
c) Penyusunan Draf Rancangan Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah Skala Kecil
Susunan draf rancangan peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Pengadaan
Tanah Skala Kecil dapat diuraikan sebagai berikut :
I. Dasar Hukum
Susunan Perundang-undangan yang menjadi dasar turunan peraturan
II. Bab. I Ketentuan Umum
Menjelaskan definisi dan istilah bahasa
III. Bab. II Ruang Lingkup
Penjelasan tentang batasan materi subjek
IV. Bab. III Perencanaan
Menjelaskan tujuan penyusunan peraturan
V. Bab. IV Persiapan
Penyusunan rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan
VI. Bab. V Pelaksanaan
Menjelaskan tugas dan tanggungjawab pihak-pihak yang berwenang serta menyusun agenda kegiatan.
- Bagian kesatu Susunan dan Tugas Tim
- Bagian kedua Penyiapan Pelaksanaan
- Bagian ketiga Inventarisasi dan Identifikasi
- Bagian Keempat Pengumuman Peta Bidang dan Daftar Nominatif
- Bagian Kelima Penetapan Penilai
- Bagian Keenam Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian
- Bagian Ketujuh Pemberian Ganti Kerugian
- Bagian Kedelapan Penitipan Ganti Kerugian
- Bagian Kesembilan Pelepasan Objek Pengadaan Tanah
- Bagian Kesepuluh Pemutusan Hubungan Hukum antara Pihak Yang Berhak dengan Objek Pengadaan Tanah.
VII. Bab. VI Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah
VIII. Bab. VII Pendokumentasian Data Pengadaan Tanah
IX. Bab. VII Pelaporan
X. Bab. VIII Sumber Dana Pengadaan Tanah
XI. Bab. IX Ketentuan Penutup
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN I TAHUN 2020 38
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
d) Membentuk Tim Teknis dan Pembahasan Rancangan Draf Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah Skala Kecil.
Penetapan Tim Teknis Aksi Perubahan Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah Skala Kecil (PT PENTAS KECIL).
Melihat situasi,kondisi sekarang ini dan mengikuti anjuran Pemerintah melalui
Protokol Kesehatan dengan menerapkan Sosial Distancing dan Phisykal
Distancing maka kegiatan pembentukan Tim Teknis Aksi Perubahan yang
melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi pertanahan dan untuk proses
pembahasan rancangan draf petunjuk teknis pengadaan tanah skala kecil maka
ditunjuk secara langsung tim personil sesuai dengan Surat Keputusan Kepala
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Nomor :
188.46/20/DPPR Tanggal 20 April 2020, tentang Pembentukan Tim Teknis Aksi
Perubahan Petunjuk Teknis Pengadaan Tanah Skala Kecil (PT PENTAS KECIL)
Gambar 13. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota
Balikpapan, tentang Pembentukan Tim Teknis
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN I TAHUN 2020 39
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
e) Rapat Pembahasan Draf Rancangan Aksi Perubahan Petunjuk Teknis
Pengadaan Tanah Skala Kecil.
a. Reformer mengundang Tim Teknis untuk pembahasan draf rancangan aksi
perubahan petunjuk teknis pengadaan tanah skala kecil, sesuai dengan surat
undangan Nomor : 005/308/DPPR tanggal 24 April 2020 yang bertujuan untuk
memberikan saran dan masukan serta memberikan solusi pemecahan
permasalahan yang di hadapi oleh Perangkat Daerah dalam melaksanakan
kegiatan pengadaan tanah khususnya pada skala kecil yang kurang dari 5 (lima)
hektar. Rapat Musyawarah dilaksanakan pada tanggal 28 April 2020 pada pukul.
09.30 wita, bertempat di ruang rapat Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
Kota Balikpapan
Gambar 14. Surat Undangan rapat Tim Teknis
(scan undangan) terlampir
b. Membuat daftar hadir yang bertujuan untuk mengetahui tingkat keseriusan tim
teknis dan dukungan kepada reformer terhadap aksi perubahan, sehingga
masukan dan saran untuk perbaikan dan mengakomodir kepentingan lembaga
atau instansi yang memerlukan pengadaan tanah skala kecil semakin kuat dapat
di lanjutkan, adapun daftar hadir tersebut seperti yang tercantum pada gambar
dibawah ini.
Gambar. 15. Daftar hadir rapat
(Scan daftar hadir) terlampir
c. Proses pembahasan awal draf rancangan peraturan sebelum proses pengesahan
perundangan. Pembahasan dilakukan oleh reformer menyampaikan rancangan
draf petunjuk teknis pengadaan tanah skala kecil yang telah disusun bersama tim
efektif. Selanjutnya draf rancangan tersebut disampaikan ke Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.
Gambar. 16 Foto dokumentasi tim teknis ( Terlampir)
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN I TAHUN 2020 40
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
f) Hasil Pembahasan Draf Rancangan Dengan Tim Teknis
Menentukan rumusan Kerangka pikiran dan tahapan Pengadaan Tanah Dalam
Rangka Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil Dapat dikelompokan
menjadi 2(dua) Kategori Pengadaan Tanah antara lain :
1. Pengadaan Tanah Dalam Kondisi Khusus ( Bersifat Mendesak/Urgensi)
2. Pengadaan Tanah Dalam Kondisi Umum
a. Pengadaan Tanah Berpotensi Tidak Memerlukan Konsinyasi
b. Pengadaan Tanah Berpotensi Memerlukan Konsinyasi.
Kategori 1 antara lain :
i. Bencana Banjir
ii. Bencana Tanah Longsor
iii. Bencana Gempa Bumi
iv. Penanganan Knservasi Alam
v. Penanganan Hutan Kota
Kategori 2 antara lain :
i. Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah
ii. Pelebaran Jalan
iii. Pembangunan Sarana Olah Raga
iv. Normalisasi Saluran Irigasi/Sungai /DAS dan lain-lain.
PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH DALAM KONDISI KHUSUS
a) Penetapan Kondisi Khusus oleh Kepala Daerah
b) Penunjukan OPD selaku Pelaksana Pengadaan Tanah Dalam Kondisi Khusus
c) Membuat Dokumen Perencanaan
d) Membentuk Tim
e) Identifikasi dan Inventarisasi
f) Pengumuman
g) Penetapan Apraisal
h) Pelaksanaan Penilaian dan Penetapan Hasil
i) Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian
j) Pemberian Ganti Kerugian dan Pelepasan Hak
k) Pelaporan
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN I TAHUN 2020 41
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH DALAM KONDISI UMUM
Pengadaan Tanah Berpotensi Tidak Memerlukan Konsinyasi
a) Membuat Dokumen Perencanaan dan di Lengkapi Studi Kelayakan
b) Membentuk Tim
c) Identifikasi dan Inventarisasi
Dilengkapi Peta Bidang ( Tanah Belum Bersertifikat dan Bersertifikat Tidak Ada Bangunan.
Tidak Di Lengkapi Peta Bidang ( Tanah Bersertifikat Ada Bangunan)
d) Pengumuman Peta Bidang dan Daftar Nominatif
e) Penetapan Apraisal
f) Pelaksanaan Penilaian dan Penyerahan Hasil penilaian
g) Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian
h) Pemberian Ganti Kerugian dan Pelepasan Hak
i) Pelaporan
Pengadaan Tanah Berpotensi Memerlukan Konsinyasi
a) Membuat Dokumen Perencanaan dan di Lengkapi Studi Kelayakan
b) Di Lengkapi Dengan Penetapan Lokasi
c) Membentuk Tim
d) Identifikasi dan Inventarisasi
Dilengkapi Peta Bidang ( Tanah Belum Bersertifikat dan Bersertifikat Tidak Ada Bangunan.
Tidak Di Lengkapi Peta Bidang ( Tanah Bersertifikat Ada Bangunan)
e) Pengumuman Peta Bidang dan Daftar Nominatif
f) Penetapan Apraisal
g) Pelaksanaan Penilaian dan Penyerahan Hasil penilaian
h) Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian
i) Pemberian Ganti Kerugian dan Pelepasan Hak
j) Pelaporan
g) Penggalangan Dukungan
Dalam melaksanakan kegiatan Aksi Perubahan ini reformer berusaha untuk
memperkenalkan inovasi yang telah direncanakan, agar aksi perubahan ini berjalan
lancar maka perlu menggalakan dukungan, dalam menggalang dukungan dari
Stakeholder reformer dibantu oleh tim efektif mendatangi Kepala Organisasi
Perangkat Daerah(OPD) atau Stakeholder untuk mendapatkan dukungan baik dari
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN I TAHUN 2020 42
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
sponsor maupun dari Instansi yang menerima manfaat dari inovasi ini, sebagai bukti
dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
Gambar. 16. Foto DukunganOPD
h) Pengesahan Peraturan
Pengesahan draf rancangan peraturan ini akan di proses dan diperundangkan oleh Bagian Hukum Setda Kota Balikpapan yang nantinya akan menjadi Peraturan Wali Kota sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan tanah skala kecil.
2. Manfaat Hasil Perubahan
a) Manfaat Internal
Manfaat yang dirasakan dari aksi perubahan yang dilakukan reformer pada
lembaga instansi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan
adalah
Terjalinnya kerjasama antara atasan dan bawahan dalam menyelesaikan
permasalahan-permasalahan yang dihadapi.
Terbangunnya komunikasi antara atasan dan bawahan dengan
mengesampingkan rasa kecurigaan dan ketidakpercayaan sehingga dapat
mengambil keputusan secara cepat dan tepat.
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN I TAHUN 2020 43
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Terselenggaranya tugas pokok dan fungsi seksi Administrasi Pengadaan
Tanah dalam melaksanakan fasilitasi kegiatan sosialisasi, konsultasi, dan
konsultasi public kepada masyarakat yang terkena objek pengadaan tanah
Terselenggaranya penyusunan petunjuk teknis atau panduan dalam hal
pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan.
b). Manfaat Eksternal
Memberikan kemudahan administrasi kegiatan pengadaan tanah bagi
instansi yang memerlukan tanah untuk pembangunan infrastruktur kota.
Memberikan kepercayaan dan Penguatan kepada instansi perangkat
daerah yang memerlukan tanah untuk merencanakan kegiatan pengadaan
tanah dalam rangka pelaksanaan pembangunan.
B. DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN
1. Membangun Integritas
Dalam aksi perubahan ini reformer menjalankan proses kepemimpinan ini
berdasarkan :
a. Menanamkan rasa saling percaya diantara satu tim dan tim yang lain
sehingga terikat rasa kekeluargaan, saling hormat dan menghormati diantara
tim, sehingga dapat terbentuk tim efektif.
b. Memberikan motivasi kepada tim agar dapat berlaku jujur dan konsistensi
dalam melaksanakan tugas yang diberikan.
2. Mengelola Tim Kerja
Dalam mengelola tim work reformer berusaha memberikan dukungan moril
kepada tim dalam menghadapi permasalahan dengan melakukan langkah-
langkah sebagai berikut
a. Mencermati permasalahan yang dihadapi sebelum mengambil langkah-
langkah penyelesaian.
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN I TAHUN 2020 44
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
b. Melakukan pemetaan /mapping permasalahan yang muncul sebelum
melakukan tindakan untuk mengetahui batasan kewenangan dalam
penyelesaian.
c. Memberikan contoh teladan berupa perbuatan dan tingkah laku maupun cara
bertutur kata yang baik.
3. Membangun Budaya Pelayanan
Membangun budaya kerja dalam pelayanan kepada masyarakat dari
pembelajaran yang dapat diambil dari pengalaman dilapangan adalah sebagai
berikut :
a. Menanamkan kedisiplinan dalam aturan dan kaidah yang ditetapkan di
institusi organisasi perangkat daerah.
b. Memberikan informasi secara jelas dan tidak berbelit-belit sehingga dapat
memberikan kepuasan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan
C. KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN
Dalam mewujudkan keberlanjutan dari aksi perubahan ini dukungan dari para
pihak sangat diperlukan terutama mentor, sponsor dan stakeholder dalam
memberikan arahan dan masukan untuk proses penyusunan pedoman peraturan
petunjuk teknis pengadaan tanah skala kecil.
Peran serta tim efektif sangat membantu keberlanjutan aksi perubahan dalam
pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh reformer serta dukungan dari Organisasi
Perangkat Daerah yang berwenang untuk melaksanakan fungsi dan
kewenangannya dalam proses pengesahan draf peraturan petunjuk teknis
pengadaan tanah skala kecil.
Komitmen Sponsor, Mentor dan reformer dalam melaksanakan aksi
perubahan ini untuk menjawab tantangan OPD di masa yang akan datang.
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN I TAHUN 2020 45
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
BAB III
KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil capaian pelaksanaan kegiatan implementasi aksi
perubahan yang dilakukan oleh reformer mengalami beberapa perubahan dan
pergeseran waktu terkait dengan pelaksanaan pengaturan jadwal masuk kerja yang
diterapkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan untuk mencegah pandemic Covid-19
walaupun demikian tetap diupayakan untuk mencapai tahapan-tahapan/milestones
yang telah direncanakan.
Tujuan jangka pendek yang direncanakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari
kalender telah dicapai sampai dengan penyusunan draf peraturan dan diajukan ke
Bagian Hukum Setda Kota Balikpapan untuk proses pengesahan draf perwali.
Keberlanjutan aksi perubahan ini akan dimaksimalkan melalui tujuan jangka
menengah dan tujuan jangka panjang secara berkesinambungan.
B. SARAN
1. Dalam mengoptimalisasi pencapaian tujuan jangka menengah dan jangka
panjang perlu adanya dukungan pendanaan untuk proses keberlanjutan aksi
perubahan ini, selain menyediakan pedoman petunjuk teknis pengadaan tanah
skala kecil juga akan dikembangkan pula berupa layanan konsultasi pengadaan
tanah melalui sistem informasi secara elektronik sehingga memudahkan OPD
untuk mendapatkan informasi.
2. Perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang akan mewujudkan
inovasi-inovasi baru dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik
menuju good government.
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN I TAHUN 2020 46
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
LAMPIRAN - LAMPIRAN
- Lampiran 1. Pernyataan Keberlanjutan Aksi Perubahan
- Lampiran 2. Surat Pernyataan Dukungan Kepala DPPR Kota Balikpapan
- Lampiran 3. Surat Pernyataan Dukungan Kepala DPU Kota Balikpapan
- Lampiran 4. Surat Pernyataan Dukungan Kepala Bagian Hukum Setda Kota
Balikpapan
- Lampiran 5. Surat Pernyataan Dukungan Kepala Subag. Peraturan dan Perundang-
undangan Bagian Hukum Setda Kota Balikpapan
Lampiran 1.
SURAT PERNYATAAN KEBERLANJUTAN AKSI
PERUBAHAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN I TAHUN 2020 47
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Surat Pernyataan Dukungan
Lampiran 2. SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
KEPALA DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KOTA BALIKPAPAN
Lampiran. 3. SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BALIKPAPAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN I TAHUN 2020 48
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Surat Pernyataan Dukungan
Lampiran. 4
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA
BALIKPAPAN
Lampiran 5.
KASUBAG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BAGIAN HUKUM SETDA
KOTA BALIKPAPAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN I TAHUN 2020 49
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
LAMPIRAN
Gambar. 14 Contoh Surat
Undangan Rapat Tim Teknis
Gambar. 15 Contoh Daftar
Hadir Rapat Tim Teknis
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN I TAHUN 2020 50
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
LAMPIRAN
GAMBAR 16
FOTO DOKUMENTASI RAPAT TIM TEKNIS
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN I TAHUN 2020 51
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
LAMPIRAN
LEMBAR KARTU KONSULTASI COACH
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN I TAHUN 2020 52
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
LAMPIRAN
LEMBAR PERSETUJUAN RANCANGAN AKSI PERUBAHAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN I TAHUN 2020 53
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
LAMPIRAN
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR RANCANGAN AKSI PERUBAHAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN I TAHUN 2020 54
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN I TAHUN 2020 55
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Recommended