View
230
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Pembiayaan Kesehatan Ibu dan Anak;looking for the ownership
• Balita yang mengalami kekurangan gizi sedang danberat meningkat dari 24.7% pada tahun 2000 menjadi 28% pada tahun 2005
• Laporan SDKI terakhir memperkirakan AngkaKematian Ibu adalah 228 per 100,000 kelahiranhidup pada tahun 2007
• Tetapi WHO, UNICEF, UNFPA dan World Bank memperkirakan angka kematian ibu yang lebihtinggi yaitu 420 per 100,000 kelahiran hidup
• Menggunakan perhitungan yang mana pun, AngkaKematian Ibu tetap tinggi dan tidak dapat diterima(seharusnya tidak terjadi)
APAKAH KESEHATAN IBU DAN ANAK MERUPAKAN PROGRAM PRIORITAS???
Deskripsi situasi pembiayaan kesehatan ibu dan anakberdasarkan sumber pembiayaan pemerintah
Kompilasi dan analisis literasi, data-data, kebijakanalokasi sumber dana yang tersedia dari berbagaisumber sumber nasional dan subnasional (kabupatenkota), khususnya yang terkait dengan kesehatan ibudan anak di 4 kab/kota (Tasikmalaya kota, Pontianak kota, Sikka dan Merauke).
Data yang digunakan adalah data anggaran terkaitdengan program peningkatan kesehatan Ibu dan Anak
Berbagai intervensi KIA yang dianjurkan oleh pemerintah pusat sulit di danai pemerintah daerah sehingga tugasdaerah hanya menyediakan danapendamping
Pendanaan pemerintah pusat mempunyaiaturan terlalu kaku/rigid dalam penyaluran
Pendanaan inisiatif untuk KIA oleh daerah sangat kecil
Ownership disini merupakan indikasi tanggungjawab pemda dalam proses identifikasimasalah, pemecahan masalah melalui solusiyang optimal, perencanaananggaran, pembiayaan dan implikasi kebijakan.
Ownership tinggi berarti proses dariprioritasisasi program sampai dengan implikasipembiayaan dilakukan dengan meletakkantanggung jawab terbesar kepada pemerintahdaerah.
Kendala perencanaan pembiayaan KIA didaerah; Politis tergantung visi dan misi kebijakan
bupati Teknis perencanaan pusat yang turun ke
daerah sering tidak inline dengan kebutuhandaerah Keuanganmasalah ketersediaan , alokasi dan
realokasi dana pembiayaan.
-
200.00
400.00
600.00
800.00
1,000.00
1,200.00
1,400.00
Pontianak Tasikmalaya Sikka Merauke median
APBN DAK
APBN Sect
APBD Prop Dekon
APBD DAU
Jamkesmas
Sumber lain
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Pontianak Tasikmalaya Sikka Merauke median
Sumber lain
Jamkesmas
APBD DAU
APBD Prop Dekon
APBN Sect
APBN DAK
Pembiayaan KIA terlihat cenderung masih banyakmenggunakan dana pusat
Perencanaan di daerah masih belum terintegrasidengan program pusat karena terbatasnya dana dan,
Kualitatif study dengan wawancara stakeholder dilapangan menyatakan bahwa perencanaan program didaerah masih banyak dipengaruhi oleh aturankaku/rigid alokasi dana pusat, misalnya DAK hanyauntuk alkes dan fisik (Kasus di Merauke, mempunyai 9 incubator modern, dan kamar kelas III lebih “bagus” dibandingkan kelas I)
Kemampuan terbatas dalam membiayaiketersediaan pelayanan KIA yang berkelanjutan
Lebih banyak pada Pencegahan II dan III Aliran dana dari Pusat ke Daerah memiliki kendala
dan adanya kelambatan pada pencairan dana didaerah
AwalFaktorRisiko (FR)
AwalkontakdenganFaktorRisiko ( (FR)
AwalkontakdenganAgenPenyakit(AP)
Awalterlihat ciridan gejala
PencegahanI
PencegahanII
PencegahanIII
Awalkecacatandankematian
Sembuh/ Perbaikan
Aktivitas
Pencegahan I : Diagnosa dan Penanganan FaktorRisiko
Pencegahan II : Diagnosa dan Penanganan Dini
Pencegahan III : Diagnosa dan Penanganan Klinis
Alokasi Dana dapat digunakan untuk Biaya OperasionalPencegahan I dan II
Lebih Efektif untuk membiayai faktor-faktor sosial yang mempengaruhi kesehatan (lebih banyak di Pencegahan 1)
Awal FaktorRisiko (FR)
AwalKontakdenganFaktorRisiko (FR)
AwalkontakdenganAgenPenyakit(AP)
Awal terlihatciri dangejala
PencegahanI
PencegahanII
PencegahanIII
AwalkecacatandanKematian
Sembuh/ Perbaikan
Aktivitas
Pencegahan I : Diagnosa dan Penanganan Faktor Risiko
Pencegahan II : Diagnosa dan Penanganan Dini
Pencegahan III : Diagnosa dan Penanganan Klinis
Desentralisasi (jika tertata baik) dapat bermanfaat untuk:• Pemecahan Masalah
berdasarkan inisiatif daerah sebagai respon darikeberagaman masalah
• mencari strategi yang tepat untuk peningkatan intervensi(pencegahan I, II dan III) yang dihadapi oleh propinsi dankabupaten/kota di Indonesia
Tantangan Kebijakan:• Bagaimana
meningkatkankepemilikan KIA olehPemerintah Daerah dan
• Mobilisasi dukungankeuangan di daerahuntuk KIAperombakan teknisalokasi dan peruntukandana-dana pusat
Cinta Tidak Harus Memilki;
Recommended