View
242
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR : 3 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JENEPONTO
Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah RI
Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jeneponto, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2004 perlu diadakan penyesuaian;
b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LNRI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan LN RI Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LNRI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (LNRI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan LNRI Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan LNRI Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (LNRI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan LNRI Nomor 4741 ) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 150);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Nomor 187);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
dan
BUPATI JENEPONTO
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
3
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Jeneponto dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang
bertanggung-jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Tekhnis Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto. 5. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Jeneponto. 6. Kepala Dinas Daerah adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto. 7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto. 8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Daerah Kabupaten
Jeneponto. 9. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Daerah Kabupaten
Jeneponto. 10. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto. 11. Unit Pelaksana Tehnis Dinas Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah unsur
pelaksana operasional Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto.
BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pembentukan dan Kedudukan
Pasal 2
(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah yang terdiri dari:
a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga ;
b. Dinas Kesehatan ;
4
c. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial;
d. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;
f. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
g. Dinas Pekerjaan Umum ;
h. Dinas Tata Ruang dan Kebersihan;
i. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
j. Dinas Pertanian ;
k. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
l. Dinas Kelautan dan Perikanan;
m. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
n. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi.
(2) Dinas Daerah adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah ; (3) Dinas Daerah dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 3 (1) Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan ; (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas
Daerah menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai
dengan lingkup tugasnya ; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dam fungsinya.
5
BAB III
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Pasal 4
(1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPTD berdasarkan kebutuhan dan kemampuan Daerah, untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang, yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan ;
(2) UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat ;
(3) Pembentukan UPTD akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Pertama
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Pasal 5 (1). Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terdiri dari :
a. Kepala Dinas
b. Sekretaris terdiri atas: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Program 3. Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Manajemen Pendidikan Dasar terdiri atas: 1. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar 2. Seksi Evaluasi dan Kelembagaan 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan
d. Bidang Manajemen Pendidikan Menengah dan Kejuruan terdir atas: 1. Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah dan Kejuruan 2. Seksi Evaluasi dan Kelembagaan 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan
6
e. Bidang Manajemen Pendidikan Non Formal dan Pra Sekolah terdiri atas: 1. Seksi Pendidikan Non Formal 2. Seksi Pendidikan Pra Sekolah 3. Seksi Pembinaan Kursus dan UKS
f. Bidang Manajemen Ketenagaan terdiri atas:
1. Seksi Tenaga Edukatif 2. Seksi Tenaga Administrasi 3. Seksi Pelatihan
g. Bidang Manajemen Pemuda dan Olahraga terdiri atas: 1. Seksi Pembinaan Pemuda 2. Seksi Pengembangan Olahraga 3. Seksi Sarana Pembinaan Pemuda dan Olahraga
h. Kelompok Jabatan Fungsional
(2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 6
Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Dinas Kesehatan
Pasal 7 (1). Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
a. Kepala Dinas
b. Sekretaris terdiri atas: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Program 3. Sub Bagian Keuangan
7
c. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan terdiri atas: 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan 3. Seksi Penunjang Pelayanan Kesehatan
d. Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan terdiri atas: 1. Seksi Pengendalian Penyakit Menular 2. Seksi Pengamatan Penyakit Tidak Menular, Imunisasi dan
Kesehatan Matra 3. Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan Kesehatan Kerja
e. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat terdiri atas: 1. Seksi Kesehatan Keluarga 2. Seksi Gizi Masyarakat 3. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
f. Bidang Bina Pelayanan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan terdiri atas: 1. Seksi Pengamanan Ketersediaan Farmasi dan Alat Kesehatan 2. Seksi Pengamanan Makanan, Minuman dan Kosmetika 3. Seksi Pelayanan Farmasi Komunitas dan Publik
g. Kelompok Jabatan Fungsional
(2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 8
Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kesehatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial
Pasal 9
(1). Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial terdiri
dari :
8
a. Kepala Dinas b. Sekretaris terdiri atas:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Program 3. Sub Bagian Keuangan
c. Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja terdiri atas:
1. Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja 2. Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja
d. Bidang Pengawasan dan Syarat Kerja terdiri atas: 1. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja 2. Seksi Hubungan Industrial dan Jamsostek
e. Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri atas: 1. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat 2. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial
f. Bidang Transmigrasi terdiri atas:
1. Seksi Penyiapan Permukiman dan Penempatan 2. Seksi Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi
g. Bidang Kesetiakawanan Sosial terdiri atas:
1. Seksi Bantuan Sosial Penanggulangan Bencana dan Fakir Miskin 2. Seksi Usaha Pelayanan Kesejahteraan Sosial
Kepahlawanan/Keperintisan
h. Kelompok Jabatan Fungsional (2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial
sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 10
Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
9
Bagian Keempat
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Pasal 11 (1). Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
terdiri dari : a. Kepala Dinas
b. Sekretaris terdiri atas: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Program 3. Sub Bagian Keuangan
c. Bidang Perhubungan Darat terdiri atas: 1. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2. Seksi Pengujian dan Perizinan Kendaraan Bermotor
d. Bidang Teknis Sarana dan Prasarana terdiri atas: 1. Seksi Pembinaan Operasional, Peralatan dan Pemeliharaan 2. Seksi Terminal dan Perparkiran
e. Bidang Perhubungan Laut terdiri atas: 1. Seksi Kepelabuhanan 2. Seksi Lalu Lintas Laut dan Perizinan
f. Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri atas: 1. Seksi Komunikasi dan Pelayanan Mobile 2. Seksi Penyajian Informasi 3. Seksi Perizinan Media Elektronik
g. Kelompok Jabatan Fungsional (2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika, sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 12
Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
10
Bagian Kelima
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Pasal 13 (1). Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari :
a. Kepala Dinas b. Sekretaris terdiri atas:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Program 3. Sub Bagian Keuangan
c. Bidang Pendaftaran Penduduk terdiri atas: 1. Seksi Identitas Kependudukan 2. Seksi Perpindahan Penduduk
d. Bidang Catatan Sipil terdiri atas: 1. Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian 2. Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian 3. Seksi Pencatatan Perubahan dan Mutasi Data Akte Catatan Sipil
e. Bidang Pengolahan Data dan Dokumen Kependudukan terdiri atas: 1. Seksi Sistem Teknologi Informasi dan Pelayanan Informasi 2. Seksi Analisa Data Pengolahan dan Dokumen Kependudukan
f. Kelompok Jabatan Fungsional (2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Kepedudukan dan Catatan Sipil
sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 14
Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
11
Bagian Keenam
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Pasal 15
(1). Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari :
a. Kepala Dinas
b. Sekretaris terdiri atas: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Program 3. Sub Bagian Keuangan
c. Bidang Kebudayaan terdiri atas: 1. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan 2. Seksi Kesenian Daerah 3. Seksi Adat dan Budaya Daerah
d. Bidang Pariwisata terdiri atas: 1. Seksi Sarana Pariwisata 2. Seksi Pembinaan Usaha Wisata 3. Seksi Perizinan Wisata
e. Bidang Promosi dan Pemasaran terdiri atas: 1. Seksi Promosi Pariwisata 2. Seksi Pemasaran
f. Kelompok Jabatan Fungsional
(2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana
tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 16 Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
12
Bagian Ketujuh
Dinas Pekerjaan Umum
Pasal 17 (1). Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari:
a. Kepala Dinas
b. Sekretaris terdiri atas: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Program 3. Sub Bagian Keuangan
c. Bidang Bina Teknik terdiri atas: 1. Seksi Perencanaan Teknis 2. Seksi Peralatan dan Laboratorium
d. Bidang Bina Marga terdiri atas: 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
e. Bidang Cipta Karya terdiri atas: 1. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Air Bersih 2. Seksi Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Lingkungan Perkotaan
dan Pedesaan
f. Bidang Pengairan terdiri atas: 1. Seksi Pembangunan Pengairan 2. Seksi Bina Manfaat, Operasional dan Pemeliharaan Pengairan
g. Kelompok Jabatan Fungsional (2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, sebagaimana tercantum
dalam lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 18
Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
13
Bagian Kedelapan
Dinas Tata Ruang dan Kebersihan
Pasal 19 (1). Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang dan Kebersihan terdiri dari :
a. Kepala Dinas b. Sekretaris terdiri atas:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Program 3. Sub Bagian Keuangan
c. Bidang Tata Ruang terdiri atas: 1. Seksi Survey dan Pemetaan 2. Seksi Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang 3. Seksi Perizinan dan Pengawasan Bangunan
d. Bidang Perumahan terdiri atas: 1. Seksi Pembiayaan dan Pembinaan Perumahan Formal dan Swadaya 2. Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman
e. Bidang Kebersihan terdiri atas:
1. Seksi Pengelolaan Persampahan dan Limbah Rumah Tangga 2. Seksi Kebersihan Jalan, Saluran dan Permukiman 3. Seksi Penataan TPS dan TPA
f. Bidang Pelayanan Umum dan Keindahan terdiri atas: 1. Seksi Penataan dan Pemeliharaan Taman 2. Seksi Pemadam Kebakaran 3. Seksi Pemakaman
g. Kelompok Jabatan Fungsional (2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Tata Ruang dan Kebersihan sebagaimana
tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
14
Pasal 20 Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Tata Ruang dan Kebersihan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kesembilan
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Pasal 21 (1). Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
terdiri dari :
a. Kepala Dinas b. Sekretaris terdiri atas:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Program 3. Sub Bagian Keuangan
c. Bidang Koperasi terdiri atas:
1. Seksi Bina Lembaga Koperasi 2. Seksi Bina Usaha Koperasi
d. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri atas:
1. Seksi Bina Usaha Mikro 2. Seksi Bina Usaha Kecil dan Menengah
e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi dan UMKM
terdiri atas: 1. Seksi Pengembangan Kewirausahaan 2. Seksi Pendidikan/Pengembangan Koperasi dan UMKM
f. Bidang Pembiayaan terdiri atas:
1. Seksi Fasilitas Pembiayaan 2. Seksi Pengawasan Simpan Pinjam
g. Kelompok Jabatan Fungsional
15
(2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 22
Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kesepuluh
Dinas Pertanian
Pasal 23
(1). Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari :
a. Kepala Dinas
b. Sekretaris terdiri atas: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Program 3. Sub Bagian Keuangan
c. Bidang Tanaman Pangan terdiri atas: 1. Seksi Produksi Padi dan Palawija 2. Seksi Bina Usaha Tani 3. Seksi Intensifikasi
d. Bidang Holtikultura terdiri atas: 1. Seksi Produksi Holtikultura 2. Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran 3. Seksi Sarana dan Prasarana Hortikultura
e. Bidang Pengelolaan Lahan, Air dan Perlindungan Tanaman terdiri atas: 1. Seksi Pengolahan Lahan 2. Seksi Pengelolaan Air 3. Seksi Perlindungan Tanaman
f. Bidang Peternakan terdiri atas: 1. Seksi Produksi Ternak 2. Seksi Usaha dan Pengembangan Peternakan 3. Seksi Kesehatan Hewan dan Retribusi
16
g. Kelompok Jabatan Fungsional
(2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 24 Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pertanian ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kesebelas
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Pasal 25
(1). Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :
a. Kepala Dinas
b. Sekretaris terdiri atas: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Program 3. Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Kehutanan terdiri atas: 1. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah 2. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Hutan 3. Seksi Peredaran dan Usaha Hasil Hutan
d. Bidang Inventarisasi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai terdiri atas: 1. Seksi Inventarisasi Pengukuran dan Perpetaan 2. Seksi Monitoring dan Evaluasi DAS
e. Bidang Perkebunan terdiri atas: 1. Seksi Produksi dan Perlindungan Tanaman 2. Seksi Pengolahan dan Usaha Perkebunan 3. Seksi Pengembangan Lahan Perkebunan
f. Kelompok Jabatan Fungsional (2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana
tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
17
Pasal 26 Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keduabelas
Dinas Kelautan dan Perikanan
Pasal 27
(1). Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
a. Kepala Dinas
b. Sekretaris terdiri atas: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Program 3. Sub Bagian Keuangan
c. Bidang Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap terdiri atas: 1. Seksi Budidaya Perikanan dan Kelautan 2. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
d. Bidang Bina Usaha dan Kelembagaan terdiri atas: 1. Seksi Pembinaan Kelembagaan dan mutu Pemasaran 2. Seksi Perizinan Usaha Perikanan dan Jasa Kelautan
e. Bidang Pengawasan dan Perlindungan terdiri atas: 1. Seksi Pengelolaan Agribisnis dan Agroindustri 2. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Sumber Daya dan Ekosistem
Kelautan dan Perikanan
f. Kelompok Jabatan Fungsional
(2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 28
Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Kelautan dan Perikanan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
18
Bagian Ketigabelas
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Pasal 29
(1). Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari:
a. Kepala Dinas
b. Sekretaris terdiri atas: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Program 3. Sub Bagian Keuangan
c. Bidang Pendapatan Daerah terdiri atas: 1. Seksi Pajak 2. Seksi Retribusi 3. Seksi Pendapatan Lain – Lain dan Dana Perimbangan
d. Bidang Anggaran terdiri atas:
1. Seksi Penyusunan APBD 2. Seksi Otorisasi DPA – SKPD 3. Seksi Perbendaharaan
e. Bidang Akuntansi terdiri atas: 1. Seksi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas 2. Seksi Akuntansi Asset 3. Seksi Penyusunan Laporan Keuangan
f. Bidang Aset Daerah terdiri atas: 1. Seksi Perencanaan Kebutuhan 2. Seksi Analisa Asset 3. Seksi Penghapusan Asset
g. Kelompok Jabatan Fungsional (2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
19
Bagian Keempatbelas
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi
Pasal 30
(1). Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi terdiri dari:
a. Kepala Dinas
b. Sekretaris terdiri atas: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Program 3. Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Perindustrian terdiri atas: 1. Seksi Bina Industri dan Perizinan 2. Seksi Bina Sarana dan Prasarana
d. Bidang Perdagangan terdiri atas:
1. Seksi Bina Usaha Sarana Perdagangan 2. Seksi Bina Perlindungan Konsumen dan Metrologi
e. Bidang Pertambangan dan Energi terdiri atas: 1. Seksi Pertambangan Umum dan Energi 2. Seksi Pengendalian dan Perizinan
f. Kelompok Jabatan Fungsional (2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan
dan Energi sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 31
Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
20
BAB V
KLELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 32
Pada Dinas Daerah dapat ditetapkan Jabatan Fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.
BAB VI
TATA KERJA
Pasal 33
(1). Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi baik dalam lingkungan masing – masing maupun dalam hubungan dengan unit kerja lainnya.
(2). Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam Lingkungan Dinas Daerah bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing – masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
(3). Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Dinas Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk – petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing – masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
(4). Laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk pada bawahannya
BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 34
Peraturan Daerah ini berlaku efektif setelah pejabat struktural organisasi perangkat daerah diangkat berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.
21
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 36
Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.
Pasal 37
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.
Ditetapkan di Jeneponto pada tanggal 7 November 2008
Pj. BUPATI JENEPONTO,
H. MUH. SALEH RADJAB
Diundangkan di Jeneponto pada tanggal 7 November 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,
Drs. H. IKSAN ISKANDAR, M. Si. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2008 NOMOR 189
22
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 3 Tahun 2008 Tanggal : 7 November 2008
KEPALA DINAS
Seksi Tenaga Edukatif
Seksi Pendidikan Non Formal
Seksi Kurikulum Pendidikan Menegah &
Kejuruan
Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar
Seksi Pengembangan Olah Raga Seksi
Tenaga Administrasi Seksi Pendidikan Pra
Sekolah Seksi
Evaluasi & Kelembagaan Seksi
Evaluasi & Kelembagaan
Sub Bagian Program
Sub Bagian Keuangan
Kelompok Jabatan Fungsional
Seksi Pelatihan
Seksi Pembinaan Pemuda
SEKRETARIS
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Bidang Manjemen Pemuda dan Olah Raga
Bidang Manajemen Ketenagaan
Bidang Manajemen Pendidikan Non Formal
& Pra Sekolah
Bidang Manajemen Pendidikan Menengah &
Kejuruan
Bidang Manajemen Pendidikan Dasar
UPTD
Seksi Sarana & Prasarana Pendidikan
Seksi Sarana & Prasarana Pendidikan
Seksi Pembinaan Kursus dan UKS
Seksi Sarana Pembinaan Pemuda &
Olah Raga
Pj. BUPATI JENEPONTO,
H. MUH. SALEH RADJAB
23
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
KEPALA DINAS
Seksi Pengamanan Ketersediaan Farmasi & Alat Kesehatan
Seksi Kesehatan Keluarga Seksi Pengendalian Penyakit Menular
Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar
Seksi Pengamanan Makanan, Minuman & Kosmetika
Seksi Gizi Masyarakat
Seksi Pengamatan Penyakit Tidak Menular, Imunisasi & Kesehatan
Matra
Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
Sub Bagian Program
Sub Bagian Keuangan
Kelompok Jabatan Fungsional
SEKRETARIS
Sub Bagian Umum & Kepegawaian
Bidang Bina Pelayanan Farmasi & Perbekalan Kesehatan
Bidang Bina Kesehatan Masyarakat
Bidang Bina Pengendalian Penyakit & Penyehatan
Lingkungan
Bidang Bina Pelayanan Kesehatan
UPTD
Seksi Penunjang Pelayanan Kesehatan
Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman & Kesehatan Kerja
Seksi Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat Seksi Pelayanan Farmasi Komunitas
& Publik
Pj. BUPATI JENEPONTO,
H. MUH. SALEH RADJAB
Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 3 Tahun 2008 Tanggal : 7 November 2008
24
STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 3 Tahun 2008 Tanggal : 7 November 2008
KEPALA DINAS
Seksi Bantuan Sosial Penanggulangan Bencana
dan Fakir Miskin
Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat
Seksi Penempatan & Perluasan Kerja
Seksi Usaha Pelayanan Kesejahteraan Sosial
Kepahlawanan/Keperintisan
Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial
Seksi Pelatihan & Produktifitas Tenaga Kerja
Sub Bagian Program
Sub Bagian Keuangan
Kelompok Jabatan Fungsional
SEKRETARIS
Sub Bagian Umum & Kepegawaian
Bidang Kesetiakawanan Sosial
Bidang Rehabilitasi Sosial
Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja
UPTD
Seksi Pengawasan & Perlindungan Tenaga Kerja
Seksi Hubungan Industrial & Jamsostek
Bidang Pengawasan & Syarat Kerja
Seksi Penyiapan Permukiman & Penempatan
Seksi Pengembangan Masyarakat Kawasan
Transmigrasi
Bidang Transmigrasi
Pj. BUPATI JENEPONTO,
H. MUH. SALEH RADJAB
25
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 3 Tahun 2008 Tanggal : 7 November 2008
KEPALA DINAS
Seksi Pembinaan Operasional, Peralatan &
Pemeliharaan
Seksi Komunikasi & Pelayanan Mobile
Seksi Lalu Lintas & Angkutan Jalan
Seksi Terminal & Perparkiran
Seksi Penyajian Informasi
Seksi Pengujian & Perizinan Kendaraan Bermotor
Sub Bagian Program
Sub Bagian Keuangan
Kelompok Jabatan Fungsional
SEKRETARIS
Sub Bagian Umum & Kepegawaian
Bidang Teknis Sarana & Prasarana
Bidang Komunikasi & Informatika
Bidang Perhubungan Darat
UPTD
Pj. BUPATI JENEPONTO,
H. MUH. SALEH RADJAB
Seksi Kepelabuhanan
Seksi Lalu Lintas Laut & Perizinan
Bidang Perhubungan Laut
Seksi Perizinan Media Elektronik
26
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN JENEPONTO
Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 3 Tahun 2008 Tanggal : 7 November 2008
KEPALA DINAS
Seksi Sistem Teknologi Informasi & Pelayanan
Informasi
Seksi Pencatatan Kelahiran & Kematian
Seksi Identitas Kependudukan
Seksi Analisa Data Pengolahan & Dokumen
Kependudukan
Seksi Pencatatan Perkawinan & Perceraian Seksi Perpindahan
Penduduk
Sub Bagian Program
Sub Bagian Keuangan
Kelompok Jabatan Fungsional
SEKRETARIS
Sub Bagian Umum & Kepegawaian
Bidang Pengolahan Data & Dokumen Kependudukan
Bidang Catatan Sipil
Bidang Pendaftaran Penduduk
UPTD Seksi Pencatatan Perubahan & Mutasi Data Akte Catatan
Sipil
Pj. BUPATI JENEPONTO,
H. MUH. SALEH RADJAB
27
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 3 Tahun 2008 Tanggal : 7 November 2008
KEPALA DINAS
Seksi Promosi Pariwisata
Seksi Sarana Pariwisata
Seksi Sejarah & Kepurbakalaan
Seksi Pemasaran
Seksi Pembinaan Usaha Wisata
Seksi Kesenian Daerah
Sub Bagian Program
Sub Bagian Keuangan
Kelompok Jabatan Fungsional
SEKRETARIS
Sub Bagian Umum & Kepegawaian
Bidang Promosi & Pemasaran
Bidang Pariwisata
Bidang Kebudayaan
UPTD
Seksi Adat dan Budaya Daerah Seksi
Perizinan Wisata
Pj. BUPATI JENEPONTO,
H. MUH. SALEH RADJAB
28
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 3 Tahun 2008 Tanggal : 7 November 2008
KEPALA DINAS
Seksi Perencanaan Teknis
Seksi Pembangunan & Pemeliharaan Air Bersih
Seksi Pembangunan Jalan & Jembatan
Seksi Pembangunan Pengairan
Seksi Peralatan & Laboratorium
Seksi Pembangunan & Pemeliharaan Lingkungan
Perkotaan & Pedesaan
Seksi Pemeliharaan Jalan & Jembatan
Seksi Bina Manfaat, Operasional &
Pemeliharaan Pengairan
Sub Bagian Program
Sub Bagian Keuangan
Kelompok Jabatan Fungsional
SEKRETARIS
Sub Bagian Umum & Kepegawaian
Bidang Bina Teknik
Bidang Cipta Karya
Bidang Bina Marga
Bidang Pengairan
UPTD Pj. BUPATI JENEPONTO,
H. MUH. SALEH RADJAB
29
STRUKTUR ORGANISASI DINAS TATA RUANG DAN KEBERSIHAN PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 3 Tahun 2008 Tanggal : 7 November 2008
KEPALA DINAS
Sub Bagian Program
Sub Bagian Keuangan
Kelompok Jabatan Fungsional
SEKRETARIS
Sub Bagian Umum & Kepegawaian
Seksi Pengelolaan Persampahan & Limbah
Rumah Tangga
Seksi Kebersihan Jalan, Saluran & Permukiman
Bidang Kebersihan
Seksi Penataan & Pemeliharaan Taman
Seksi Pemadam Kebakaran
Bidang Pelayanan Umum & Keindahan
Seksi Survey & Pemetaan
Seksi Perencanaan, Pengendalian &
Pemanfaatan Ruang
Seksi Perizinan & Pengawasan Bangunan
Bidang Tata Ruang
Seksi Pembiayaan & Pembinaan Perumahan
Formal & Swadaya
Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan &
Permukiman
Bidang Perumahan
UPTD Seksi
Penataan TPS dan TPA Pj. BUPATI JENEPONTO,
H. MUH. SALEH RADJAB
Seksi Pemakaman
30
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 3 Tahun 2008 Tanggal : 7 November 2008
KEPALA DINAS
Seksi Pengembangan Kewirausahaan
Seksi Bina Usaha Mikro
Seksi Bina Lembaga Koperasi
Seksi Pengawasan Simpan Pinjam Seksi
Pendidikan/Pengembangan Koperasi & UMKM
Seksi Bina Usaha Kecil & Menengah
Seksi Bina Usaha Koperasi
Sub Bagian Program
Sub Bagian Keuangan
Kelompok Jabatan Fungsional
Seksi Fasilitas Pembiayaan
SEKRETARIS
Sub Bagian Umum & Kepegawaian
Bidang Pembiayaan
Bidang Pengembangan SDM Koperasi &
UMKM
Bidang Usaha Mikro, Kecil & Menengah
Bidang Koperasi
UPTD Pj. BUPATI JENEPONTO,
H. MUH. SALEH RADJAB
31
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN KABUPATEN JENEPONTO
KEPALA DINAS
Seksi Produksi Padi & Palawija
Seksi Bina Usaha Tani
Sub Bagian Program
Sub Bagian Keuangan
Kelompok Jabatan Fungsional
SEKRETARIS
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Bidang Tanaman Pangan
Seksi Produksi Ternak
Seksi Usaha & Peng. Peternakan
Bidang Peternakan
Lampiran X : Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 3 Tahun 2008 Tanggal : 7 November 2008
Seksi Produksi Hortikultura
Seksi Pengolahan Hasil & Pemasaran
Bidang Hortikultura
Seksi Pengelolaan Lahan
Bidang Pengelolaan Lahan, Air & Perlindungan
Tanaman
UPTD
Seksi Intensifikasi
Seksi Sarana & Prasarana Hortikultura
Seksi Kesehatan Hewan & Retribusi
Seksi Perlindungan Tanaman
Pj. BUPATI JENEPONTO,
H. MUH. SALEH RADJAB
Seksi Pengelolaan Air
32
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
Lampiran XI : Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 3 Tahun 2008 Tanggal : 7 November 2008
KEPALA DINAS
Seksi Produksi & Perlindungan Tanaman
Seksi Rehabilitasi Lahan & Konservasi Tanah
Seksi Pengolahan & Usaha Perkebunan
Seksi Pengawasan & Perlindungan Hutan
Sub Bagian Program
Sub Bagian Keuangan
Kelompok Jabatan Fungsional
SEKRETARIS
Sub Bagian Umum & Kepegawaian
Bidang Perkebunan
Bidang Kehutanan
UPTD
Seksi Inventarisasi Pengukuran & Perpetaan
Seksi Monitoring Evaluasi DAS
Bidang Inventarisasi & Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
Seksi Peredaran & Usaha Hasil Hutan Seksi Pengembangan Lahan
Perkebunan
Pj. BUPATI JENEPONTO,
H. MUH. SALEH RADJAB
33
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
KEPALA DINAS
Seksi Pengelolaan Agrobisnis & Agroindustri
Seksi Pembinaan Kelembagaan & Mutu Pemasaran
Seksi Budidaya Perikanan & Kelautan
Seksi Pengawasan & Perlindungan Sumber Daya & Ekosistem
Kelautan & Perikanan
Seksi Perizinan Usaha Perikanan & Jasa Kelautan
Seksi Sarana & Prasarana Perikanan Tangkap
Sub Bagian Program
Sub Bagian Keuangan
Kelompok Jabatan Fungsional
SEKRETARIS
Sub Bagian Umum & Kepegawaian
Bidang Pengawasan & Perlindungan,
Bidang Bina Usaha & Kelembagaan
Bidang Perikanan Budidaya & Perikanan Tangkap
Lampiran XII : Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 3 Tahun 2008 Tanggal : 7 November 2008
UPTD Pj. BUPATI JENEPONTO,
H. MUH. SALEH RADJAB
34
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
Lampiran XIII : Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 3 Tahun 2008 Tanggal : 7 November 2008
KEPALA DINAS
Seksi Perencanaan Kebutuhan
Seksi Pajak
Seksi Analisa Asset Seksi Retribusi
Sub Bagian Program
Sub Bagian Keuangan
Kelompok Jabatan Fungsional
SEKRETARIS
Sub Bagian Umum & Kepegawaian
Bidang Aset Daerah
Bidang Pendapatan Daerah
UPTD
Seksi Penyusunan APBD
Seksi Otorisasi DPA - SKPD
Bidang Anggaran
Seksi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas
Seksi Akuntansi Asset
Bidang Akuntansi
Seksi Pendapatan Lain – Lain & Dana Perimbangan Seksi
Perbendaharaan
Seksi Penyusunan Laporan Keuangan
Seksi Penghapusan Asset
Pj. BUPATI JENEPONTO,
H. MUH. SALEH RADJAB
35
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
Lampiran XIV : Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor : 3 Tahun 2008 Tanggal : 7 November 2008
KEPALA DINAS
Seksi Pertambangan Umum & Energi
Seksi Pengendalian dan Perizinan
Sub Bagian Program
Sub Bagian Keuangan
Kelompok Jabatan Fungsional
SEKRETARIS
Sub Bagian Umum & Kepegawaian
Bidang Pertambangan & Energi
Seksi Bina Usaha sarana Perdagangan
Seksi Bina Perlindungan Konsumen & Metrologi
Bidang Perdagangan
Pj. BUPATI JENEPONTO,
H. MUH. SALEH RADJAB
Seksi Bina Industri dan Perizinan
Bidang Perindustrian
UPTD
Seksi Bina Sarana & Prasarana
Recommended