View
5
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PEKERJAAN UMUM Jl. Madukoro Raya No. 7 Telp. (024) 76433969 Fax. (024) 76433969 Semarang 50144
KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG NOMOR : 050/756
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (P-RENSTRA)
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG TAHUN 2016-2021
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun
2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016-2021, Kepala Perangkat Daerah menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang tentang Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang 2016-2021.
Mengingat: : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Instimewa Jogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang
Pengairan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 88);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007
tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, TambahanLembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021 yang dirubah menjadi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021;
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Penyusunan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor
14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomr 114);
17. Peraturan Walikota Semarang Nomor 63 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas pekerjaan Umum Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 63).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KESATU : Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota
Semarang Tahun 2016-2021;
KEDUA : Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang;
KETIGA : Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2016-2021 sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
KEEMPAT : Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2016-2021 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang ini.
Ditetapkan di Semarang Pada tanggal 19 Januari 2018 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA SEMARANG
ISWAR AMINUDDIN
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG NOMOR 050/..........................TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN RENCANA
STRATEGIS (P-RENSTRA) DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG TAHUN 2016-2021
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (P-RENSTRA)
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG
TAHUN 2016-2021
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG
TAHUN 2018
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Karunia Nya, kami
dapat menyusun Rencana Strategis untuk Tahun 2016-2021, sesuai dengan yang diamanatkan dalam
Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab III
Pasal 7 dan Bab V Pasal 15, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyiapkan
Rencana Strategis (RENSTRA) dan Permenpann Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Review Renstra ini merupakan acuan umum (guidance) dengan harapan memberikan keyakinan
terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga
dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Perubahan
Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang dan merupakan perencanaan lima tahunan
yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategis sebagai komitmen Dinas Pekerjaan Umum Kota
Semarang dalam meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang
baik (Good Goverment).
Dengan adanya Perubahan Rencana Strategis ini akan sangat berguna bagi Dinas Pekerjaan
Umum Kota Semarang sebagai acuan dalam menyusun perencanaan, penganngaran, pelaksanaan,
evaluasi dan pelaporan. Walaupun Perubahan Rencana Strategis ini sudah disusun dengan usaha
maksimal, tetapi kiranya masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan kami.
Dan oleh sebab itu dengan rendah hati dan rasa penuh keterbukaan dapat menerima saran-saran dan
masukan dari semua pihak.
Demikian Perubahan Rencana Strategis ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana
mestinya.
Semarang, Januari 2018
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kota Semarang
Ir. ISWAR AMINUDDIN, MT Pembina Utama Muda
NIP. 19680203 199703 1 006
DAFTAR ISI
BAB I……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
PENDAHULUAN……………………………………………………………………………………….. I-1
1.1 LATAR BELAKANG…………………………………………..…………………………….……...I-1 1.2 LANDASAN HUKUM………………………………………...…………………………………….I-3 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN…………………………………………………………………………...I-6 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN…………………………………………………………...………..…I-7
BAB II…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH……………………………………………....II-1
2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH ………………..II-1
2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH ………………………………………………….…..II-18
2.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA …………………………………………………………..II-18
2.2.2 ASET, SARANA, DAN PRASARANA ………………………………………………..II-20
2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH ……………………………………...……...II-26
2.3.1 INDIKATOR KINERJA KUNCI DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ………………..II-26
2.3.2 PELAYANAN PRASARANA DAN SARAN SUMBER DAYA AIR ………………...II-27
2.3.3 PELAYANAN PRASARANA DAN SARANA INFRASTRUKTUR KOTA .…….…..II-28
2.3.4 KINERJA KEUANGAN……………………………………………………... …….…..II-30
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM …………………………………………………………………………………………………………………………..…..II-32
2.4.1 TANTANGAN PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM ..II-32
2.4.2 PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM….....II-33
BAB III………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH …………………...…III-1
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
PELAYANAN PERANGKAT DAERAH ……………………………………………...…....…....III-1
3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH …………………………………………………………………………………………………………….…III-13
3.2.1 VISI ……………………………………………………………………………...….…..III-13
3.2.2 MISI …...…………………………………………………………….……..……….…..III-14
3.2.3 PROGRAM PEMBANGUNAN …………………………………………………...…...III-15
3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI JAWA TENGAH ………………...III-16
3.3.1 TELAAHAN RENSTRA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013-2018 …...…...III-19
3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN
HIDUP STRATEGIS …….…………………………………………………………………………………………….………….III-22
3.4.1 TELAAHAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS …………………...…..III-22
3.4.2 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SEMARANG
TAHUN 2011-2031 ………………………………………………………......................…………………....III-24
3.5 PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS ……………………………………………………..…...III-25
BAB IV………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
TUJUAN DAN SASARAN …...…………………………………………………………………….....IV-1
4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH …..…………....IV-1
BAB V………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ………………………………………………………………..V-1
5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ……………………………………………..……………..V-1
BAB VI………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN………………………………...VI-1
BAB VII………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN …………………………………….……..VII-1
BAB VIII………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
PENUTUP ……………………………………………………………………..……………………..VIII-1
DAFTAR TABEL
TABEL 2.1 KONDISI KEPEGAWAIAN BERDASARKAN GOLONGAN…………………………II-18
TABEL 2.2 KONDISI KEPEGAWAIAN ASN BERDASARKAN PENDIDIKAN………………….II-19
TABEL 2.3 KONDISI KEPEGAWAIAN NON ASN BERDASARKAN PENDIDIKAN…………...II-19
TABEL 2.4 DATA ASET BANGUNAN…………………………………….………...………………II-21
TABEL 2.5 KENDARAAN DINAS………………………………………………………………...…II-22
TABEL 2.6 REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA URUSAN PEKERJAAN UMUM
TAHUN 2011-2016……...……………………….………………………………………II-26
TABEL 2.7 PENANGANAN BANJIR DI KOTA SEMARANG………………………………….…II-27
TABEL 2.8 DAERAH PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR JALAN KOTA SEMARANG……..II-28
TABEL 2.9 ALOKASI ANGGARAN DAN REALISASI DINAS BINA MARGA…………………II-31
TABEL 3.1 SASARAN DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG……………...………III-15
TABEL 3.2 PROGRAM PEMBANGUNAN DINAS PEKERJAAN UMUM BERDASARKAN
VISI, MISI WALIKOTA………..…………………………………….…………….……III-15
TABEL 3.3 KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RPJMD KOTA
SEMARANG 2016-2021 DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG……….III-23
TABEL 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH……………………….………...………….…………………………………...IV-2
TABEL 5.1 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN…………….…………………..V-4
TABEL 6.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG……………......………VII-3
TABEL 6.1 INDIKATOR KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021…………………VII-3
DAFTAR GAMBAR
GAMBAR 2.1 PRESENTASE PEGAWAI ASN DAN NON ASN DINAS PEKERJAAN UMUM…II-20
GAMBAR 2.2 WILAYAH GENANGAN BANJIR DAN ROB……………………………………....II-28
GAMBAR 3.1 PETA JARINGAN JALAN KONSENTRIS…………………………………………...III-6
GAMBAR 3.2 PETA RENCANA INDUK SISTEM DRAINASE KOTA SEMARANG…………….III-8
GAMBAR 3.3 PETA SISTEM DRAINASE WILAYAH MANGKANG……………………………..III-9
GAMBAR 3.4 PETA SISTEM DRAINASE WILAYAH SEMARANG BARAT……………...……III-10
GAMBAR 3.5 PETA SISTEM DRAINASE WILAYAH SEMARANG TENGAH…………………III-11
GAMBAR 3.6 PETA SISTEM DRAINASE WILAYAH SEMARANG TIMUR……………………III-12
DAFTAR GRAFIK
GRAFIK 2.1 PROFIL KONDISI JALAN KOTA DI KOTA SEMARANG TAHUN 2016…………II-29
GRAFIK 2.2 ALOKASI ANGGARAN DAN REALISASI DINAS BINA MARGA………….…….II-31
GRAFIK 2.3 ALOKASI ANGGARAN DAN REALISASI DINAS PSDA & ESDM……………….II-31
RENSTRA – DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021 I-1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang merupakan penggabungan dari 2 (dua)
Perangkat Daerah yaitu Dinas Bina Marga dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air . Untuk
pembentukan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Semarang, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 63 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan
Umum Kota Semarang.
Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional menyatakan perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya
yang tersedia. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang
selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
Perencanaan strategis adalah suatu proses yang terus menerus dari pembuatan suatu
program secara sistematis yang direncanakan secara matang dan terarah dengan suatu keputusan
yang bijak terntang masa depan dalam menghadapi otonomi daerah.
Pengorganisasian yang sistematis sebagai usaha yang sangat diperlukan untuk melaksanakan
keputusan tersebut dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan harapan yang yang
diinginkan dan menuangkan feed back secara sistematis kedalam program utama
penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan daerah.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah
dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Daerah sesuai dengan
kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem
perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan Daerah dikoordinasikan,
disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan
pembangunan Daerah. Perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan
teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. RPJMD merupakan
penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi,
arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah
dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
Perencanaan dan pengendalian penyelenggaraan pengelolaan perkotaan dilaksanakan dengan
RENSTRA – DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021 I-2
memperhatikan kepentingan strategis nasional.
RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 yang telah disusun merupakan dokumen
perencanaan komprehensif lima tahunan, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renstra OPD) Kota Semarang. dan sebagai acuan bagi seluruh stakeholder di
Kota Semarang dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2016-2021.
Dalam P-RPJMD tersebut dimuat visi Kota Semarang yaitu “Semarang Kota
Perdagangan dan Jasa Yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera” yang
mempunyai 4 (empat) misi, dengan misi ke-3 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas
Pekerjaan Umum, adalah “Mewujudkan kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan
lingkungan.” Misi ini mengandung arti bahwa pembangunan diarahkan pada peningkatan
pembangunan infrastruktur wilayah secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan
masyarakat kota dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan
lingkungan dan berkelanjutan.
Bendasarkan pada hal tersebut, posisi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang
merupakan sumber daya yang sangat potensial dan diharapkan mampu memberikan kontribusi
secara signifikan bagi terwujudnya visi dan misi tersebut.
Sebagai langkah awal penyelenggaraan kebijakan tersebut perlu adanya perencanaan
secara makro dan teknis yang berkaitan dengan program-program dan kegiatan instansi sebagai
acuan dan landasan dalam menentukan langkah-langkah operasional. Atas pertimbangan
tersebut maka Dinas Pekerjaan Umum sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah
Pemerintah Kota Semarang menyusun Draft Rencana Strategis (Renstra).
Perubahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (P-Renstra OPD) Dinas
Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2016 - 2021 adalah dokumen perencanaan yang
substansinya memuat visi, misi, strategi, kebijakan kota dan program serta kegiatan Dinas yang
menjabarkan potret dan rencana pembangunan yang memuat kondisi internal baik yang berupa
kekuatan maupun kelemahan serta kondisi eksternal baik yang berupa hambatan maupun
tantangan yang dijabarkan dalam program-program Strategis yang menyangkut core business
yang akan dilaksanakan selama 5 tahun yang akan datang, dengan tahun dasar 2016 sampai
dengan tahun 2021.
RENSTRA – DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021 I-3
1.2. Landasan Hukum
Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang 2016 - 2021 disusun
dengan berlandaskan pada peraturan-peraturan berikut:
1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota
besar dalam lingkup provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam
Daerah Istimewa Jogyakarta;
2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia
nomor 3851);
4) Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
6) Undang-Undang nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung jawab Keungan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara republic Indonesia Nomor
4438);
9) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4444);
10) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran negara
RepubliK Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan lembaran negara Republik
RENSTRA – DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021 I-4
Indonesia Nomor 4725);
12) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
14) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5280);
15) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tetang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
16) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah
Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
17) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);
19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara
Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
20) Pereturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 11/PRT?M?2010 tentang Tata Cara
dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan;
21) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman
Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
RENSTRA – DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021 I-5
22) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor Nomor : 11/PRT/M/2011 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus;
23) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara
Pemeliharaan dan Penilikan Jalan;
24) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 18/PRT/M/2011 tentang Pedoman
teknis Sistem Pengelolaan Database jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
25) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan
Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan;
26) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 01/PRT/M/2012 tentang Pedoman
Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Jalan;
27) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 02/PRT/M/2012 Tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan;
28) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 03/PRT/M/2012 Tentang Pedoman
Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;
29) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 04/PRT/M/2012 Tentang Tata Cara
Pengawasan Jalan;
30) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2012 Tentang Pedoman
Penanaman Pohon Pada Sistem Jaringan Jalan;
31) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 07/PRT/M/2011 Tentang Standar Dan
Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi;
32) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 32/PRT/M/2007 Tentang Pedoman
Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
33) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 02/PRT/M/2013 tentang Pedoman
PenyusunaN Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air;
34) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : 01/PRT/M/2014
Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
35) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12/PRT/M/2014
Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan;
36) Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran daerah Kota
Semarang Tahun 2008 Nomor3, Tambahan Lembaran daerah Kota Semarang
Nomor 13);
37) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana
RENSTRA – DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021 I-6
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Semarang Nomor 43);
38) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 -2031 (Lembaran Daerah
Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 61);
39) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Induk
Sistem Drainase Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang
Nomor 92);
40) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang
Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
41) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 11);
42) Peraturan Walikota Semarang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota
Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 63).
1.3. Maksud dan Tujuan
Sebagai suatu dokumen perencanaan, penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan
Umum Kota Semarang Tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus
menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan
pembangunan khususnya dibidang infrastruktur dan sumber daya air di Kota Semarang secara
berkesinambungan.
Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota
Semarang Tahun 2016-2021 adalah :
1. Memberikan landasan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pelaku
pembangunan daerah (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat) khususnya yang
meliputi jalan, jembatan, sumber daya air, drainase, dan irigasi dalam mewujudkan
cita-cita dan tujuan pembangunan daerah secara berkesinambungan dan berkelanjutan;
RENSTRA – DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021 I-7
2. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah khususnya dibidang infrastruktur
dan sumber daya air.
3. Memberikan dasar dalam penyusunan program dan kegiatan yang berkaitan dengan
infrasturktur dan sumber daya air.
4. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Organisasi
Perangkat Daerah (OPD).
5. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana OPD.
6. Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Evaluasi Kinerja Instansi
1.4. Sistematika Penulisan
Sesuai P-RPJMD Kota Semarang 2016 - 2021, telah ditetapkan 6 (enam) program P-
RPJMD Kota Semarang. Dari ketujuh program tersebut, terdapat 1 (satu) misi/program yang
merupakan bagian penugasan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, yaitu:
mewujudkan pembangunan kota yang tangguh produktif dan berkelanjutan. Sejalan
dengan penetapan prioritas pembangunan tersebut, secara lebih lanjut dijabarkan dalam dokumen
Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang yang memuat rencana program
dan kegiatan, serta indikasi alokasi pendanaannya sampai 5 (lima) tahun ke depan, dengan
sistematika sebagai berilkut:
BAB 1 : PENDAHULUAN,
Pendahuluan yang berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan
sistematika penulisan.
BAB 2 : GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM
Gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum yang berisi Tugas, Fungsi, dan Struktur
Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan
Perangkat Daerah, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat
Daerah.
BAB 3 : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN
UMUM
Permasalahan dan Isu-isu strategis yang berisi Identifikasi Permasalahan
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi,
dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L
dan Renstra Provinsi Jawa Tengah, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan
Kajian Hidup Lingkungan Strategis, Penentuan Isu-isu Strategis.
RENSTRA – DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021 I-8
BAB 4 : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Tujuan dan Sasaran yang berisi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat
Daerah.
BAB 5 : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Strategi dan Arah Kebijakan yang berisi Strategi dan Arah Kebijakan.
BAB 6 : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB 7 : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB 8 : PENUTUP
LAMPIRAN
RENSTRA – DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021 II-1
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah
di bidang Pekerjaan Umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pembentukan
Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang yang ditindak lanjuti dengan
Peraturan Walikota Semarang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan
Umum Kota Semarang diuraikan kedalam masing-masing sub unit kerja, yaitu :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari :
1) Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Keuangan; dan
2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Rekayasa Teknis, terdiri dari :
1) Seksi Perancangan Teknis;
2) Seksi Survey Pengukuran dan Penyiapan Lahan; dan
3) Seksi Pengembangan Teknologi.
d. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
1) Seksi Pembangunan, Pengembangan Jalan dan Jembatan;
2) Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan; dan
3) Seksi Pendayagunaan Ruang Milik Jalan.
e. BidangSumber Daya Air dan Drainase, terdiri dari :
1) Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Drainase;
2) Seksi Pengelolaan Sungai, Irigasi dan Pantai; dan
3) Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Konservasi Sumber Daya Air.
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
1) UPTD Peralatan dan Perbekalan Bina Marga
2) UPTD Peralatan dan Perbekalan Sumber Daya Air
3) UPTD Laboratorium dan Pengujian
4) UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Barat
5) UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Selatan
6) UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Timur
7) UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Utara
8) UPTD Pompa Banjir Wilayah Barat
RENSTRA – DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021 II-2
9) UPTD Pompa Banjir Wilayah Tengah I
10) UPTD Pompa Banjir Wilayah Tengah II
11) UPTD Pompa Banjir Wilayah Timur
12) UPTD Penyiapan Lahan Pekerjaan Umum
g. Kelompok Jabatan Fungsional
RENSTRA – DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021 II-3
Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan
urusan pemerintahan di bidangPekerjaan Umum yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas, Dinas Pekerjaan
Umum mempunyai fungsi:
a. Perumusan kebijakan Bidang Rekayasa Teknis, Bidang Bina Marga, dan Bidang Sumber
Daya Air dan Drainase;
b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Bidang
Rekayasa Teknis, Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, dan UPTD;
d. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
e. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
f. Penyelenggaraan kerjasama Bidang Rekayasa Teknis, Bidang Bina Marga, dan Bidang
Sumber Daya Air dan Drainase;
g. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pekerjaan Umum;
h. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Rekayasa Teknis, Bidang Bina Marga,
Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, dan UPTD;
i. Penyelenggaraan penilaian kinerja Pegawai;
j. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Rekayasa Teknis,
Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, dan UPTD;
k. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang adalah sebagai
berikut :
A. KEPALA DINAS
Kepala Dinas mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan,
membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan
fungsi.
B. SEKRETARIAT
Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
Pekerjaan Umum. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, dan
mengsinkronisasikan, mewmbina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi
pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Rekayasa Teknis, Bidang Bina Marga,
Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, dan UPTD.
RENSTRA – DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021 II-4
Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Sekretariat mempunyai fungsi :
a. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
b. Pendistribusian tugas kepada bawahan;
c. Pemberian petunjuk kepada bawahan;
d. Penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
e. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
f. Pengkoordinasian, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan
evaluasi tugas-tugas kesekretariatan, Bidang Rekayasa Teknis, Bidang Bina Marga,
Bidang Sumber Daya Air dan drainase, dan UPOTD;
g. Pelaksanaan fasilitasi tugas-tugas Bidang Rekayasa Teknis, Bidang Bina Marga,
Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, dan UPTD;
h. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
i. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di subbagian perencanaan, evaluasi dan
keuangan, dan subbagian umu dan kepegawaian;
j. Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana
Kinerja Tahunan;
k. Pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum;
l. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi dinas Pekerjaan Umum;
m. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pekerjaan Umum;
n. Peleksanaan kegiatan p[enyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Walikota;
o. Peleksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;
p. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Dinas Pekerjaan
Umum;
q. Pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum;
r. Pelaksanaan tatkelola persuratan, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi,
keprotokolan dan kehumasan Dinas Pekerjaan Umum;
s. Pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
t. Pelaksanaan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan
tamudi lingkungan Dinas Pekerjaan Umum;
u. Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Peralatan gedung kantor, barang inventaris, dan
pemeliharaan prasarana dan sarana kantor;
v. Pelaksanaan pentausahaan barang pakai habis dan barang inventaris;
w. Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum;
x. Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Dinas pkerjaan Umum;
RENSTRA – DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021 II-5
y. Pelaksanaan penyusunan dan Pelayanan data dan informasi Diinas Pekerjaan
Umum;
z. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggugjawabnya;
aa. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
bb. Pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
cc. Pelakksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinann sesuai tugas dan fungsinya.
Sekretariat, terdiri dari 2 Sub bagian yang masing-masing dipimpin oleh seorang
Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris,
yaitu :
1. Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Keuangan
Sub Bagian perencanaan evaluasi dan keuangan, mempunyai tugas :
a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian
Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
b. membagi tugas kepada bawahan;
c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
d. memeriksa hasil kerja bawahan;
e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Perencanaan Evaluasi dan
Keuangan;
h. menyiapkan kegiatan penyusunan Daftar Pelaksanaan Anggaran DinasPekerjaan
Umum;
i. menyiapkan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan
Rencana Kinerja Tahunan;
j. menyiapkan kegiatan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kegiatan
dan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum;
k. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan DinasPekerjaan
Umum;
l. menyiapkan kegiatan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan
DinasPekerjaan Umum;
m. menyiapkan kegiatan penatausahaan barang pakai habis dan barang inventaris;
n. menyiapkan kegiatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas
Pekerjaan Umum;
o. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Walikota;
p. menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;
RENSTRA – DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021 II-6
q. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Perencanaan,
Evaluasi dan Keuangan;
r. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan
Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
s. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
t. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian
Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan;
u. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Perencanaan,
Evaluasi dan Keuangan; dan
v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas
dan fungsinya.
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian
Umum dan Kepegawaian;
b. membagi tugas kepada bawahan;
c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
d. memeriksa hasil kerja bawahan;
e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Umum dan
Kepegawaian;
h. menyiapkan kegiatan tatakelola persuratan, kearsipan, kepustakaan,
dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Dinas Pekerjaan Umum;
i. menyiapkan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik Dinas Pekerjaan Umum;
j. menyiapkan kegiatan Penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan
kunjungan tamu di DinasPekerjaan Umum;
k. menyiapkan kegiatan Pengadaan Peralatan gedung kantor, barang inventaris,
dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor;
l. menyiapkan pengelolaan kepegawaian di lingkungan DinasPekerjaan Umum;
m. menyiapkan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum;
n. menyiapkan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi DinasPekerjaan
Umum;
o. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Subbagian Umum dan
Kepegawaian;
p. menyiapkan kegiatan pelayanan data dan informasi DinasPekerjaan Umum;
RENSTRA – DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021 II-7
q. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan
Subbagian Umum dan Kepegawaian;
r. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
s. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum
dan Kepegawaian;
t. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian
Umum dan Kepegawaian; dan
u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas
dan fungsinya.
C. BIDANG REKAYASA TEKNIS
Bidang Rekayasa Teknis berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas melalui Sekretaris. Bidang Rekayasa Teknis dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang.
Kepala Bidang Rekayasa Teknis mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan,
membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Seksi Perancangan
Teknis dan Pengukuran, dan Seksi Pengembangan Teknologi.
Untuk melaksanakan tugas, Bidang Rekayasa Teknis mempunyai fungsi :
a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran; b. pendistribusian tugas kepada bawahan; c. pemberian petunjuk kepada bawahan; d. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya; e. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai; f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait; g. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Rekayasa Teknis; h. pelaksanaan kegiatan Seksi Perancangan Teknis, Seksi Survey dan Pengukuran, dan
Seksi Pengembangan Teknologi; i. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Rekayasa Teknis; j. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di
BidangRekayasa Teknis; k. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya; l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan; m. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan
fungsinya. Bidang Rekayasa teknis, terdiri dari 3 seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang
Rekayasa Teknis, yaitu :
RENSTRA – DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021 II-8
1. Seksi Perancangan Teknis
Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas :
a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
SeksiPerancangan Teknis;
b. membagi tugas kepada bawahan;
c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
d. memeriksa hasil kerja bawahan;
e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
g. menyiapkan kegiatan penyusunankebijakan Seksi Perancangan Teknis;
h. menyiapkan kegiatan perancangan konektivitas sistem jaringan jalan dengan
sistem moda transportasi;
i. menyiapkan kegiatanfasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan sistem
manajemen keselamatan dan kesehatan kerja;
j. menyiapkan kegiatan perancangan konektivitas sistem jaringan drainase primer,
sekunder dan tersier;
k. menyiapkan kegiatan penyusunan perancangan teknis jaringan jalan dan
jembatan, pemanfaaatan ruang milik jalan, Drainase, Irigasi, Polder, Kolam
Retensi, Pintu air, Pengaman Pantai pada wilayah sungai, pemanfaatan Sumber
Daya Air;
l. menyiapkan kegiatan penyusunan standar kajian analisa dan spesifikasi teknis
serta detail rencana kerja kegiatan;
m. menyiapkan kegiatanpenyediaan data penyusunan Peil banjir;
n. menyiapkan kegiatan perancangan pembangunan jaringan jalan, jembatan,
pemanfaatan ruang milik jalan, drainase, Irigasi, Polder, Kolam Retensi, Pintu air,
Pengaman Pantai pada wilayah sungai, pemanfaatan Sumber Daya Air;
o. menyiapkan kegiatanpenyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air
pada wilayah sungai;
p. menyiapkan kegiatanpenyusunan rencana induk prasarana dan sarana jaringan
drainase dan pengembangan sistem penyediaan air minum;
q. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi SeksiPerancangan Teknis;
r. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan
Seksi Perancangan Teknis;
s. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
t. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Perancangan
Teknis;
u. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi
Perancangan Teknis; dan
RENSTRA – DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021 II-9
v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas
dan fungsinya.
2. Seksi Survey dan Pengukuran
Seksi Survey dan Pengukuran, mempunyai tugas :
a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi Survey
dan Pengukuran;
b. membagi tugas kepada bawahan;
c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
d. memeriksa hasil kerja bawahan;
e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Survey dan Pengukuran;
h. menyiapkan kegiatan survey pengukuran jaringan jalan dan jembatan,
pemanfaaatan ruang milik jalan, Drainase, Irigasi, Polder, Kolam Retensi, Pintu
air, Pengaman Pantai pada wilayah sungai, pemanfaatan Sumber Daya Air;
i. menyiapkan kegiatan survey pemetaan jaringan jalan dan jembatan,
pemanfaaatan ruang milik jalan,Drainase, Irigasi, Polder, Kolam Retensi, Pintu
air, Pengaman Pantai dalam wilayah sungai, pemanfaatan Sumber Daya Air;
j. menyiapkan kegiatan penetapan dan audit legger jalan;
k. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi SeksiSurvey dan
Pengukuran;
l. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan
Seksi Survey dan Pengukuran;
m. menyiapkan Penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
n. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Survey dan
Pengukuran;
o. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Survey dan
Pengukuran; dan
p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas
dan fungsinya.
3. Seksi Pengembangan Teknologi
Seksi Pengembangan Teknologi, mempunyai tugas :
a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
SeksiPengembangan Teknologi;
RENSTRA – DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021 II-10
b. membagi tugas kepada bawahan;
c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
d. memeriksa hasil kerja bawahan;
e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan SeksiPengembangan Teknologi;
h. menyiapkan kegiatan kajian penerapan aplikasi teknologi;
i. menyiapkan kegiatan penyusunan pola pengelolaan dan pengembangan sistem
teknologi informasi jaringan jalan dan jembatan, pemanfaaatan ruang milik
jalan,Drainase, Irigasi, Polder, Kolam Retensi, Pintu air, Pengaman Pantai pada
wilayah sungai, pemanfaatan Sumber Daya Air;
j. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi SeksiPengembangan
Teknologi;
k. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan
SeksiPengembangan Teknologi;
l. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
m. menyiapkanmonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan SeksiPengembangan
Teknologi;
n. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan
SeksiPengembangan Teknologi; dan
o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas
dan fungsinya.
D. BIDANG BINA MARGA
Bidang Bina Marga berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Dinmas melalui Sekretaris. Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang.
Kepala Bidang Bina Marga mempunyai tugas merencanakan,
mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi
Pembangunan Pengembangan Jalan dan Jembatan, Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan,
dan Seksi Pendayagunaan Ruang Milik Jalan.
Untuk melaksanakan tugas, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :
a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
b. pendistribusian tugas kepada bawahan;
c. pemberian petunjuk kepada bawahan;
d. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
RENSTRA – DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021 II-11
e. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
g. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Bina Marga;
h. pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan Pengembangan Jalan dan Jembatan, Seksi
Preservasi Jalan dan Jembatan dan Seksi Pendayagunaan Ruang Milik Jalan;
i. pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Bina Marga;
j. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Bina
Marga;
k. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
m. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan
fungsinya.
Bidang Bina Marga, terdiri dari 3 seksi yang masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Bina Marga , yaitu :
1. Seksi Pembangunan, Pengembangan Jalan dan Jembatan
Seksi Pembangunan, Pengembangan Jalan dan Jembatan, mempunyai tugas :
a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi
Pembangunan Pengembangan Jalan dan Jembatan;
b. membagi tugas kepada bawahan;
c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
d. memeriksa hasil kerja bawahan;
e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pembangunan
Pengembangan Jalan dan Jembatan;
h. menyiapkan kegiatan pelaksanaanpembangunan dan pengembangan jalan dan
jembatan;
i. menyiapkan kegiatan pelaksanaan penetapan laik fungsi dan status, jalan dan
jembatan;
j. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pembangunan
Pengembangan Jalan dan Jembatan;
k. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan
Seksi Pembangunan Pengembangan Jalan dan Jembatan;
l. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
RENSTRA – DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021 II-12
m. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan
Pengembangan Jalan dan Jembatan;
n. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi
Pembangunan Pengembangan Jalan dan Jembatan; dan
o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas
dan fungsinya.
2. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan
Seksi Preservasi Jalan dan jembatan, mempunyai tugas :
a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi
Preservasi Jalan dan Jembatan;
b. membagi tugas kepada bawahan;
c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
d. memeriksa hasil kerja bawahan;
e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Preservasi Jalan dan
Jembatan;
h. menyiapkan kegiatanpenyediaan data preservasi jalan dan jembatan;
i. menyiapkan kegiatan pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan;
j. menyiapkan kegiatanpelaksanaan pengujian peralatan, bahan dan hasil
pekerjaan preservasi jalan dan jembatan;
k. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Preservasi Jalan dan
Jembatan;
l. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan
Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan;
m. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
n. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Preservasi
Jalan dan Jembatan;
o. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi
Preservasi Jalan dan Jembatan; dan
p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas
dan fungsinya.
RENSTRA – DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021 II-13
3. Seksi Pendayagunaan Ruang Milik Jalan
Seksi Pendayagunaan Ruang Milik Jalan, mempunyai tugas :
a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi
Pendayagunaan Ruang Milik Jalan;
b. membagi tugas kepada bawahan;
c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
d. memeriksa hasil kerja bawahan;
e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Seksi Pendayagunaan Ruang Milik
Jalan;
h. menyiapkan kegiatan pelaksanaan pengelolaan, pengendalian dan pemeliharaan
ruang milik jalan;
i. menyiapkan kegiatan penilikan ruang milik jalan;
j. menyiapkan kegiatan pelaksanaan pengamanan ruang milik jalan;
k. menyiapkan kegiatan pelayanan izin dan/atau rekomendasi pemanfaatan ruang
milik jalan;
l. menyiapkan kegiatan pembangunan tempat penyeberangan orang;
m. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pendayagunaan
Ruang Milik Jalan;
n. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan
Seksi Pendayagunaan Ruang Milik Jalan;
o. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
p. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pendayagunaan
Ruang Milik Jalan;
q. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi
Pendayagunaan Ruang Milik Jalan; dan
r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas
dan fungsinya.
E. BIDANG SUMBER DAYA AIR DAN DRAINASE
Bidang Sumber Daya Air dan Drainase berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas. Bidang Sumber Daya Air dan Drainase
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Drainase mempunyai tugas merencanakan,
mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi
Pengelolaan dan Pengembangan Drainase, Seksi Pengelolaan Sungai, Irigasi dan Pantai,
dan Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Konservasi Sumber Daya Air.
RENSTRA – DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021 II-14
Untuk melaksanakan tugas, Bidang Sumber Daya Air dan Drainase mempunyai fungsi :
a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
b. pendistribusian tugas kepada bawahan;
c. pemberian petunjuk kepada bawahan;
d. penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
e. pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
g. pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Sumber Daya Air dan
Drainase;
h. pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Drainase, Seksi
Pengelolaan Sungai, Irigasi dan Pantai, dan Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan
Konservasi Sumber Daya Air;
i. pelaksanaankegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Sumber Daya Air dan
Drainase;
j. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang
Sumber Daya Air dan Drainase;
k. pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
m. pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan
fungsinya.
Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, terdiri dari 3 seksi yang masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, yaitu :
1. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Drainase
Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Drainase, mempunyai tugas :
a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Seksi
Pengelolaan dan Pengembangan Drainase;
b. membagi tugas kepada bawahan;
c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
d. memeriksa hasil kerja bawahan;
e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan SeksiPengelolaan dan
Pengembangan Drainase;
RENSTRA – DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021 II-15
h. menyiapkan kegiatan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, pengendalian,
pengawasan dan rehabilitasi Pengembangan Drainase;
i. menyiapkan kegiatan pelaksanaan pendataan saluran drainase;
j. menyiapkan kegiatan penetapan peil banjir kawasan drainase;
k. menyiapkan kegiatan pelaksanaan Pembangunan Sistem Drainase meliputi
Saluran yang bermuara ke sungai, Kolam Retensi, Pintu Air, dan Bangunan
Pengendali Banjir;
l. menyiapkan kegiatan pengelolaan daerah aliran drainase;
m. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pengelolaan dan
Pengembangan Drainase;
n. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan
Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Drainase;
o. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
p. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan dan
Pengembangan Drainase;
q. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi
Pengelolaan dan Pengembangan Drainase; dan
r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas
dan fungsinya.
2. Seksi Pengelolaan Sungai, Irigasi dan Pantai
Seksi Pengelolaan Sungai, Irigasi dan Pantai, mempunyai tugas :
a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
SeksiPengelolaan Sungai, Irigasi dan Pantai;
b. membagi tugas kepada bawahan;
c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
d. memeriksa hasil kerja bawahan;
e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan SeksiPengelolaan Sungai, Irigasi dan
Pantai;
h. menyiapkan kegiatanpenyusunan penetapan dan rekomendasi teknis pemberian
izin atas penyediaan, penggunaan, pemanfaatan dan pengusahaan pada wilayah
sungai dan pantai;
i. menyiapkan kegiatanpenyelenggaraan operasional dan pemeliharaan sungai dan
irigasi;
j. menyiapkan kegiatanpelaksanaan pengamanan pantai pada wilayah sungai;
RENSTRA – DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021 II-16
k. menyiapkan kegiatankajian teknis atas perubahan, pemanfaatan saluran irigasi
pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam Daerah Irigasi;
l. menyiapkan kegiatanpendataan debit sungai dan curah hujan serta masa tanam di
areal sawah;
m. menyiapkan kegiatanpengelolaan, pengawasan, pendayagunaan, pengoperasian
dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder secara berkala;
n. menyiapkan kegiatan fasilitasi pembentukan komisi irigasi dan Petani Pengelola
Pengguna Air;
o. menyiapkan kegiatanpelaksanaan pengembangan irigasi, sungai dan pantai
meliputi Operasional dan Pemeliharaan Irigasi, Operasional dan Pemeliharaan
Sungai, Pengaman Pantai pada wilayah sungai, cek dam, ground sill, dan tanggul;
p. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pengelolaan Sungai,
Irigasi dan Pantai;
q. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan
Seksi Pengelolaan Sungai, Irigasi dan Pantai;
r. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
s. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan SeksiPengelolaan
Sungai, Irigasi dan Pantai;
t. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan SeksiPengelolaan
Sungai, Irigasi dan Pantai; dan
u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas
dan fungsinya.
3. Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Konservasi Sumber Daya Air
Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Konservasi Sumber Daya Air, mempunyai
tugas:
a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
SeksiPengendalian dan Pemanfaatan Konservasi Sumber Daya Air;
b. membagi tugas kepada bawahan;
c. membimbing bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
d. memeriksa hasil kerja bawahan;
e. menyiapkan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi;
g. menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan SeksiPengendalian dan Pemanfaatan
Konservasi Sumber Daya Air;
h. menyiapkan kegiatan fasilitasi pengelolaan kawasan lindung sumber-sumber air;
i. menyiapkan kegiatan pelayanan rekomendasi pemanfaatan dan pengusahaan air
tanah;
RENSTRA – DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021 II-17
j. menyiapkan kegiatan pelaksanaan pengembangan waduk, embung, sistem
penyediaan air minum dan pengelolaan mata air;
k. menyiapkan kegiatanpemanfaatan air tanah;
l. menyiapkan kegiatan pelaksanaan dan pengendalian terhadap pemanfaatan dan
pengusahaan sumber-sumber air permukaan maupun mata air, waduk dan
embung;
m. menyiapkan kegiatan penyusunan data dan informasi Seksi Pengendalian dan
Pemanfaatan Konservasi Sumber Daya Air;
n. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan
SeksiPengendalian dan Pemanfaatan Konservasi Sumber Daya Air;
o. menyiapkan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
p. menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan SeksiPengendalian
dan Pemanfaatan Konservasi Sumber Daya Air;
q. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan
SeksiPengendalian dan Pemanfaatan Konservasi Sumber Daya Air; dan
r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas
dan fungsinya.
F. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas yang mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas dinas. UPTD di Dinas Pekerjaan Umum yaitu :
1. UPTD Peralatan dan Perbekalan Bina Marga
2. UPTD Peralatan dan Perbekalan Sumber Daya Air
3. UPTD Laboratorium dan Pengujian
4. UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Barat
5. UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Selatan
6. UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Timur
7. UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Utara
8. UPTD Pompa Banjir Wilayah Barat
9. UPTD Pompa Banjir Wilayah Tengah I
10. UPTD Pompa Banjir Wilayah Tengah II
11. UPTD Pompa Banjir Wilayah Timur
12. UPTD Penyiapan Lahan Pekerjaan Umum
G. JABATAN FUNGSIONAL
Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umumsesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan. Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan
RENSTRA – DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021 II-18
ditetapkan berdasarkan peratuiran perundang-undangan. Setiap Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
2.2.1 Sumber Daya Manusia Kepemerintahaan yang baik (good govermance) adalah prasyarat bagi
terbentuknya pemerintahaan yang efektif dan demokratis. Good governance
digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif,
transparan, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efesien, profesional,
akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas
penyelenggaran pemerintahaan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah
satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan dimasa akan datang.
Sumber daya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja
mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.
Pemerintahan Daerah adalah implentator kebijakan public yang mengemban
tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat.
Oleh karena itu, pemerintah di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas,
yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional
yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat.
Terkait dengan hal tersebut diatas, jumlah karyawan Dinas Pekerjaan Umum
Kota Semarang berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sampai
Tahun 2017 berjumlah 145 orang, dengan penempatan sebagai tabel berikut:
Tabel 2.1 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Golongan
No. Uraian Golongan IV
Golongan III
Golongan II
Golongan I Jumlah
1 Kepala Dinas 1 1 2 Sekretariat 2 15 4 1 22 3 Bidang Rekayasa
Teknis 1 16 1 - 18
4 Bidang Bina Marga - 20 9 - 29 5 Bidang Sumber Daya
Air dan Drainase 2 10 10 - 22
6 UPTD - 13 36 3 52 7 Jabatan Fungsional - 1 1 JUMLAH 6 75 60 4 145
Sumber : Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang,2017
RENSTRA – DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021 II-19
Staf UPTD memiliki jumlah karyawan yang jauh lebih banyak dibandingkan
jumlah karyawan pada bidang-bidang. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) pada
Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari 12 (dua belas) UPTD yaitu terdiri dari UPTD
Peralatan dan Perbekalan bina Marga, UPTD Peralatan dan Perbekalan Sumber Daya
Air, UPTD Laboratorium dan Pengujian, UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Barat,
UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Selatan, UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Timur,
UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Utara, UPTD Pompa Banjir Wilayah Barat, UPTD
Pompa Banjir Wilayah Tengah I, UPTD Pompa Banir Wilayah Tengah II, UPTD
Pompa Banjir Wilayah Timur, dan UPTD Penyiapan Lahan Pekerjaan Umum.
Tabel 2.2
Kondisi Kepegawaian ASN berdasarkan Pendidikan
No. Uraian S2 S1 D3 SLTA SLTP SD Jumlah
1 Kepala Dinas 1 1 2 Sekretariat 4 12 1 3 2 22 3 Bidang Rekayasa
Teknis 1 14 1 2 18
4 Bidang Bina Marga 2 15 1 11 29 5 Budang Sumber daya
Air dan Drainase 3 5 1 11 2 22
6 UPTD 11 5 26 6 4 52 7 Jabatan Fungsional 1 1
JUMLAH 12 57 9 53 10 4 145
% 8,27 39,31 6,21 36,55 6,90 2,76 100% Sumber : Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang,2017
Tabel 2.3
Kondisi Kepegawaian Non ASN berdasarkan Pendidikan
No. Uraian S2 S1 D3 SLTA SLTP SD Jumlah
1 Sekretariat 1 3 7 1 - - 12 2 Bidang Rekayasa
Teknis - 9 - 2 - - 11
3 Bidang Bina Marga - 15 2 7 - - 24 4 Budang Sumber daya
Air dan Drainase - 15 4 26 - - 45
5 UPTD - 27 9 142 26 20 224 JUMLAH 1 69 22 178 26 20 316
% 0.32 21.83 6.96 56.33 8.23 6.33 100% Sumber : Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang,2017
RENSTRA – DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021 II-20
Sumber : Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang,2017
Kapasitas dan kapabilitas karyawan erat dengan tingkat pendidikannya.
Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel diatas, tingkat Pendidikan karyawan
Dinas Pekerjaan Umum yang paling banyak adalah pendidikan S-1 sebanyak 57 orang
(39,31 %). Tingkat pendidikan bagian terbesar dari karyawan Dinas Pekerjaan Umum
yang relatif tinggi ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja
secara umum. Namun demikian, kendala keterbatasan dalam ketersediaan SDM di
Dinas Pekerjaan Umum adalah kualitas dan kuantitas karyawan.
Dari gambar 2.1 terlihat bahwa di Dinas Pekerjaan Umum jumlah pegawai non
ASN lebih banyak dibandingkan jumlah pegawai ASN yang mempengaruhi dalam
pekerjaan yang membutuhkan pengambilan keputusan dan kewenangan langsung.
serta pada posisi strategis.
2.2.2. Aset, Sarana, dan Prasarana
Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang mempunyai kantor yang berlokasi di
Jl. Madukoro Raya No. 7 Semarang. Lokasi kantor yang cukup strategis memudahkan
aksesibilitas dari dan menuju kantor Dinas Pekerjaan Umum. Secara umum kondisi
sarana dan prasarana yang dimiliki dan di[pergunakan dalam mendukung pelaksanaan
kinerja Dinas Pekerjaan Umum dapat dilihat pada tabel berikut :
Pegawai ASN 31%
Pegawai Non ASN 69%
0%
0%
Persentase Pegawai ASN dan Non ASNDinas Pekerjaan Umum
Gambar 2.1
RENSTRA – DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021 II-21
Tabel 2.4 Data Aset Bangunan
NO URAIAN 2017 KETERANGAN
1 Kantor Dinas 1 Jl. Madukoro No. 7
2 Rumah Pompa 37
3 Pagar 6
4 Wisma 1
5 Garasi 3
6 Bangunan Gedung 9
7 Gudang 4
8 Rumah Penjaga Pintu Air 4
9. Bangunan Saluran dan Irigasi 66 Sumber : Sub. Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, per
Bulan September2017
RENSTRA – DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021 II-22
Tabel 2.5
KENDARAAN DINAS
No. Nama / Jenis Barang Merk / Type No. Polisi Tahun Perolehan
KENDARAAN RODA 2 ATAU RODA 3 1 Sepeda Motor Tosa/Hercules H 9671 QH 2004 2 Sepeda Motor Honda/NF125D H 9925 US 2005 3 Sepeda Motor Roda Tiga Viar/VR 150 3R H-9655-KA 2011 4 Sepeda Motor Honda /NF11B2D1 M/T H-9639-KA 2011 5 Sepeda Motor Honda / NF11B2D1 M/T H-9660-KA 2011 6 Sepeda Motor Honda / NF11B2D1 M/T H-9637-KA 2011 7 Sepeda Motor Honda / NF11B2D1 M/T H-9635-KA 2011 8 Sepeda Motor Honda / NF11B2D1 M/T H-9652-KA 2011 9 Sepeda Motor Honda/NF11B2D1 M/T H-9638-KA 2011 10 Sepeda Motor Roda Tiga Viar / VR150 3R H-9656-KA 2011 11 Sepeda Motor Trail Kawasaki / D-Trakcer 2012 12 Sepeda Motor Honda Tiger GL200 R H 9974 KA 2013 13 Sepeda Motor Honda supra helm in NF12A1CF H 9973 KA 2013 14 Sepeda Motor Honda Mega Pro GL15A1RR H 9978 KA 2013 15 Sepeda Motor Honda Mega Pro GL15A1RR H 9971 KA 2013 16 Sepeda Motor Honda Supra helm in NF12A1CF H 9975 KA 2013 17 Sepeda Motor Honda Mega pro GL15A1RR H 9970 KA 2013 18 Sepeda Motor honda supra helm in NF12A1CF H 9972 KA 2013 19 Sepeda Motor Honda supra helm in NF12A1CF H 9976 KA 2013 20 Sepeda Motor Honda Mega Pro GL15A1RR H 9979 KA 2013 21 Sepeda Motor Honda / supra x helmn cw H 9690 MA 2014 22 Sepeda Motor Honda / supra x helmn cw H 9691 MA 2014 23 Sepeda Motor Yamaha/V100E H 9749 WY 1994 24 Sepeda Motor Suzuki/A100X H 9563 YY 2000 25 Sepeda Motor Honda/NF100D H 9682 QH 2004 26 Sepeda Motor Honda - NFIIBID M/T H - 9980 -
QS 2009 27 Sepeda Motor Revo H 9984 QS 2009 28 Sepeda Motor SUZUKI/RC100 H-9659-WY 2009 29 Sepeda Motor Yamaha/V100E H-9630-QS 2009 30 Sepeda Motor SUZUKI/RC100 H-9629-OS 2009 31 Sepeda Motor SUZUKI/RC100 H-9608-MS 2009 32 Sepeda Motor SUZUKI/RC100 H-9896-PS 2009 33 Sepeda Motor SUZUKI/RC100 H-9880-PS 2009 34 Sepeda Motor SUZUKI/RC100 H-9604-MS 2009 35 Sepeda Motor SUZUKI/RC100 H-9628-OS 2009 36 Sepeda Motor SUPRA FIT X / NF100SE H 9737 PS 2010 37 Sepeda Motor Roda 2 KAWASAKI / KLX 150 S H 9645 KA 2011 38 Sepeda Motor Roda 2 REVO / NF11B2DA11 H 9777 KA 2012 39 Sepeda Motor Roda 2 REVO / NF11B2DA11 H 9774 KA 2012 40 Sepeda Motor Roda 2 REVO / NF11B2DA11 H 9775 KA 2012 41 Sepeda Motor Roda 2 REVO / NF11B2DA11 H 9778 KA 2012 42 Sepeda Motor Roda 2 REVO / NF11B2DA11 H 9776 KA 2012 43 Sepeda Motor REVO / NF11B2DI H 9953 KA 2013 44 Sepeda Motor REVO / NF11B2DI H 9554 KA 2013 45 Sepeda Motor REVO / NF11B2DI H 9952 KA 2013 46 Sepeda Motor REVO / NF11B2DI H 9951 KA 2013 47 Sepeda Motor REVO / NF11B2DI H 9956 KA 2013 48 Sepeda Motor Roda 3 TOSSA - TSZ200-2 H-9990-RS 2010 49 Sepeda Motor Roda 3 TOSSA - TSZ200-2 H-9991-RS 2010 50 Sepeda Motor Roda 3 VIAR / VR 150 3R H 9791 KA 2012 51 Sepeda Motor Roda 3 VIAR / VR 150 3R H 9792 KA 2012 52 Sepeda Motor Roda 3 VIAR / VR 150 3R H 9793 KA 2012
RENSTRA – DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021 II-23
KENDARAAN RODA 4 ATAU LEBIH
1 Dump Truck Izusu/NKR58 H 9532 GG 1995 2 Dump Truck Daihatsu/ V 82 RH H 9560 GG 1995 3 Dump Truck Izusu/NKR58 H 9530 GG 1995 4 Dump Truck Izusu/NKR58 H 9533 GG 1995 5 Dump Truck Izusu/NKR58 H 9531 GG 1995 6 Dump Truck Izusu /NKR58 H 9564 FG 1995 7 Dump Truck Izusu/NKR58 H 941 FS 1995 8 Dump Truck Daihatsu/V 82 RH H 9559 GG 1996 9 Dump Truck Daihatsu/V 82 RH H 9555 GG 1996 10 Dump Truck Daihatsu/V 82 RH H 9556 GG 1996 11 Dump Truck Daihatsu/V 82 RH H 9557 GG 1996 12 Dump Truck Daihatsu/V 82 RH H 9553 GG 1996 13 Dump Truck Daihatsu/V 82 RH H 9554 GG 1996 14 Dump Truck Daihatsu/V 82 RH H 9558 GG 1996 15 Clamshel (Crane) Kobelco/7035 H 3 PSD 2000 16 Flat Belt Truck Izusu/UR.A340 H 9536 QH 2001 17 Dump Truck HINO H 9543 QS 2011 18 Dump Truck HINO H 9542 QS 2011 19 Dump Truck HINO H 9544 QS 2011 20 Dump Truck HINO H 9539 QS 2011 21 Dump Truck HINO H 9537 QS 2011 22 Truk Pengangkut Alat Berat HINO H 9532 WS 2014 23 Truck Crane Toyota/ Dyna 130 HT H 9598 LA 2012 24 Mobil Station Izusu/TBR52 H 9572 HA 1995 25 Mobil Toyota Inova Toyota H-9525-RS 2009 26 Mobil Toyota Kijang Kapsul Toyota Station Wagon H-9501-WA 2010 27 Mobil Station TOYOTA / NEW AVANZA H 9528 QS 2012 28 Mobil Station AVANZA VELOZ H 9521 VS 2013 29 Truck Box Pompa Izusu/SSE H 911 RS 1997 30 Truck Box Izusu/NHR55 H 9548 UA 1997 31 Truck box Izusu/NHR55 H 9566 QH 1997 32 Truck box Izusu/NHR55 H 9547 UA 1997 33 Pengadaan Mobil Pompa Banjir
Submersible TOYOTA H 9566 SS 2011 34 Mobil Pick Up Mitsubishi/L300 H 9577 UH 1997 35 Mobil Pick Up Izusu Panther H 9582 uH 2000 36 MOBIL BARANG (TRUCK) H 9536 QA 2001 37 Mobil Suzuki Futura Pick-Up Suzuki ST 150 /Futura H 9579 TS 2011 38 Mobil Pick up Double Cabin TOYOTA / HILUX 2.5 G H 9572 VS 2012 39 Mobil Pick up Double Cabin TOYOTA / HILUX 2.5 G H 9571 VS 2012 40 Truck Trailer TOYOTA/ DYNA 130 XT H 9599 LA 2012 41 Mobil Pick-Up ISUZU H 9565 WS 2013 42 Dump Truck TOYOTA H 9534 RS 2013 43 Mobil Pick-Up ISUZU H 9566 WS 2013 44 Dump Truck TOYOTA DYNA H 9544 TS 2013 45 Dump Truck TOYOTA H 9537 RS 2013 46 Mobil Pick-Up ISUZU H 9583 VS 2013 47 Dump Truck TOYOTA H 9536 RS 2013 48 Dump Truck TOYOTA DYNA H 9543 TS 2013 49 Dump Truck TOYOTA H 9538 RS 2013 50 Dump Truck TOYOTA H 9564 QS 2013 51 Dump Truck TOYOTA H 9562 QS 2013 52 Dump Truck TOYOTA H 9563 QS 2013 53 Dump Truck TOYOTA H 9539 RS 2013 54 Mobil Pick-Up ISUZU H 9582 VS 2013 55 Dump Truck TOYOTA H 9535 RS 2013
RENSTRA – DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021 II-24
56 Dump Truck HINO H 9535 WS 2014 57 Dump Truck HINO H 9534 WS 2014 58 Dump Truck HINO H 9530 WS 2014 59 Dump Truck HINO H 9557 VS 2014 60 Dump Truck HINO H 9556 VS 2014 61 Dump Truck HINO H 9531 WS 2014 62 Dump Truck HINO H 9555 VS 2014 63 Dump Truck HINO H 9558 VS 2014 64 Dump Truck HINO H 9533 WS 2014 65 Dump Truck HINO H 9562 VS 2014 66 Dump Truck HINO H 9561 VS 2014 67 Dump Truck HINO H 9563 VS 2014 68 Dump Truck HINO H 9564 VS 2014 69 Dump Truck HINO H 9560 VS 2014 70 Dump Truck HINO H 9536 WS 2014 71 Mobil Pick Up Mitsubishi L300 H 9574 BH 2015 72 Mobil Pick Up Mitsubishi L300 H 9576 BH 2015 73 Mobil Pick Up Mitsubishi L300 H 9577 BH 2015 74 Mobil Pick Up Mitsubishi L300 H 9575 BH 2015 75 Dump Truck HINO H 9547 ZS 2016 76 Dump Truck HINO H 9553 ZS 2016 77 Dump Truck HINO H 9544 ZS 2016 78 Dump Truck HINO H 9545 ZS 2016 79 Dump Truck HINO H 9546 ZS 2016 80 Dump TrucK HINO H 9548 ZS 2016 81 Dump TrucK HINO H 9549 ZS 2016 82 Dump Truck HINO H 9550 ZS 2016 83 Dump Truck HINO H 9551 ZS 2016 84 Dump Truck HINO H 9552 ZS 2016 85 Truck Tanki Tronton Hino FM8JNKD-RGJ H 9598 HA 2007 86 Truck Tangki Air TOYOTA H 924 SS /
H 9551 US 2009
87 Truck Tangki Air TOYOTA H 925 SS / H 9549 US 2009
88 Truck Tangki Air TOYOTA H 927 SS / H 9544 US 2009
89 Truck Tangki Air TOYOTA H 9532 QA 2009 90 Truck Tangki Air Toyota H 9531 QA 2009 91 Truk Tangki Air TOYOTA H 9534 QA 2009 92 Truck Tangki Air TOYOTA H 923 SS /
H 9550 US 2009
93 Pengadaan Mobil Pompa Sedot Lumpur ZENITH, ONYX H 9536 QS 2010
94 Sepeda Motor Roda 3 TOSSA - TSZ200-2 H-9991-RS 2010 95 Sepeda Motor Roda 3 TOSSA - TSZ200-2 H-9990-RS 2010 96 Sepeda Motor Roda 3 VIAR / VR 150 3R H 9793 KA 2012 97 Sepeda Motor Roda 3 VIAR / VR 150 3R H 9792 KA 2012 98 Sepeda Motor Roda 3 VIAR / VR 150 3R H 9791 KA 2012 99 wheel loader hyundai 2015
100 Truk Dump Hino H 9533 YS 2015 101 Truk Dump Hino H 9532 YS 2015 102 Truck Loader / Gendong Toyota / Dyna 130 XT H 9559 WS 2015 103 Truk Dump Hino H 9534 YS 2015 104 MOBIL MINIBUS Toyota Rush 1.5 G H 9512 WS 2013 105 MOBIL MINIBUS TOYOTA AVANZA 1.3 G H 9520 VS 2013 106 minibus/ mobil Toyota Inova 2.0 G Lux H 9510 AH 2014 107 mobil pick up isuzu panter H 9565 ZS 2014 108 mobil pick up isuzu panter H 9566 ZS 2014 109 mobil pick up isuzu panter H 9582 WS 2014
RENSTRA – DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021 II-25
Sumber : Sub. Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, per Bulan
September 2017
Sarana pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang tersedia dalam
jumlah dan kualitas memadai seperti kendaraan dinas maupun peralatan penunjang
pekerjaan(computer, dan lain-lain) dengan anggaran untuk pemeliharaan yang cukup
memadai. Permasalahan pada sarana dan prasarana di Dinas Pekerjaan Umum berkaitan
dengan kapasitas beban kerja yang tidak berimbang dengan jumlah palat berat yang
ada.
110 mobil pick up isuzu panter H 9567 ZS 2014 111 mobil pick up isuzu panter H 9581 WS 2014 112 mobil pick up isuzu panter H 9583 WS 2014 113 Kendaraan Roda 4 Pick Up Isuzu H 9584 ZS 2015 114 Kendaraan Roda 4 Pick Up Isuzu phanter H 9565 AH 2015 115 Kendaraan Roda 4 Pick Up Isuzu phanter H 95 67 AH 2015 116 Kendaraan Roda 4 Pick Up Isuzu phanter H 9572 AH 2015 117 Kendaraan Roda 4 Pick Up Isuzu H 9583 ZS 2015 118 Kendaraan Roda 4 Pick Up Isuzu H 9569 AH 2015 119 Kendaraan Roda 4 Pick Up Isuzu phanter H 9571 AH 2015 120 Kendaraan Roda 4 Pick Up Isuzu phanter H 9568 AH 2015 121 Kendaraan Roda 4 Pick Up Isuzu phanter H 9570 AH 2015 122 mobil Grace self loader Hino Rangger / FL8JW H 9533 ZS 2016 123 Flat Belt Truck Crane Truck Toyota Rhino - 2000 124 Flat Belt Truck Crane Truck Toyota Rhino - 2000 125 Flat Belt Truc Crane Isuzu NKR66/ELF4 H 9535 QA 2000 126 Dump Truck Isuzu NKR66 H 9530 UH 2000 127 Dump Truck Isuzu NKR66 H 9531 UH 2000 128 Dump Truck RR Isuzu/NKR66/ELF43 H 9533 UH 2000 129 Dump Truck Isuzu/NKR66 H 9532 UH 2000 130 Truck (Ransas) Isuzu/NKR71 H 9585 HH 2006 131 Mobil Pick Up Single Cabin Toyota Hillux H-9570-TS 2011 132 Mobil Pick Up Single Cabin Toyota Hillux H 9581 TS 2011 133 Mobil Pick Up Single Cabin Toyota Hillux H-9574-TS 2011 134 Mobil Pick Up Single Cabin Toyota Hillux H-9571-TS 2011 135 Mobil Pick Up Double Cabin Toyota Hilux H 9569 TS 2011 136 Mobil Pick Up Double Cabin Toyota Hillux H 9566 TS 2011 137 Mobil Pick Up Single Cabin Toyota Hillux H-9575-TS 2011 138 Mobil Pick Up Double Cabin Toyota Hillux H 9568 TS 2011 139 Mobil Pick Up Double Cabin Toyota Hillux H 9567 TS 2011 140 Mobil Pick Up Double Cabin Toyota Hillux H 9582 TS 2011 141 Dump Truk Toyota / Dyna H 9540 QS 2011 142 Dump Truk Toyota / Dyna H 9548 QS 2011 143 Dump Truck Toyota / Dyna H 9547 QS 2011 144 Dump Truck Toyota / Dyna H 9545 QS 2011 145 Dump Truck Toyota / Dyna H 9546 QS 2011 146 Mobil Puck Up Single Cabin Toyota Hillux H-9572-TS 2011 147 Mobil Pick Up Suzuki APV pick up wd H 9571 WS 2013 148 mobil pick up suzuki apv pick up wd H 9572 WS 2013 149 Dump Truk Hino 300 / Dutro 130 HD H 9532 YS 2016 150 Dump Truk Hino 300 / Dutro 130 HD H 9533 YS 2016 151 Dump Truk Hino 300 / Dutro 130 HD H 9534 YS 2016 152 Car Carrier Toyota / Dyna H 9541 QS 2011 153 Mobil Tanki Hino H 9558 WS 2015 154 Truk Tanki Hino 300/ Dutro 130 HD 2016 155 Truk Tanki Hino 300/ Dutro 130 HD 2016
RENSTRA – DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021 II-26
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang dilihat berdasarkan capaian
terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).
2.3.1 Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah jenis indikator untuk evaluasi
penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 73 tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah.
Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya
akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan
Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis
instansi pemerintah. IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi
pemerintah dalam penyelenggaran yang menjadi mandatnya. Dinas Pekerjaan Umum
Kota Semarang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja
Perangkat Daerah.
Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum juga melakukan review terhadap Indikator
Kinerja Utama, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja,
permasalahaan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu
organisasi yang dapat dilihat pada tabel 2.6 sebagai berikut:.
Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang
RENSTRA – DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021 II-27
Berdasarkan data pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum data
realisasi urusan pekerjaan umum masih adanya jaringan jalan dalam kondisi tidak baik
sekitar 12% menjadi tugas Dinas Pekerjaan Umum untuk makin meningkatkan kualitas
serta pengoptimalan integrasi jaringan jalan dan fasilitas jalan di Kota semarang. Pada
tinggi air rob dan banjir realisasi belum mencapai target dikarenakan cuaca yang
ekstrim dimana curah hujan yang tinggi dan tingginya air pasang yang menyebabkan
tingginya air rob dan banjir maningkat.
2.3.2 Pelayanan Prasarana dan Sarana Sumber Daya Air
Terkait penaganan rob dan banjir, merupakan tugas yang sangat berat bagi
Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang terutama saat datangnya musim penghujan.
Potensi letak Kota Semarang yang berada di pinggir pantai menjadikan Kota
Semarang sebagai daerah berpotensi mengalami banjir dan rob. Namun begitu
berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang untuk
mengatasi hal tersebut. Untuk meminimalisir terjadinya banjir dan rob dilakukan
kegiatan-kegiatan perawatan sungai-sungai secara berkala. Usaha tersebut terbukti
efektif dalam menurunkan genangan banjir dan rob .
Tabel 2.7
Penanganan Banjir di Kota Semarang
No Indikator Kinerja Satuan Tahun
2015 2016
1 Persentase kawasan banjir dan rob % 5,34 5,02
2 Lama genangan banjir dan rob di sungai, saluran
drainase dan gorong-gorong pada saat banjir
Menit 60 60
3 Panjang sungai dan saluran drainase Meter 206.506 206.506
4 Kapasitas / fungsi drainase (luas areal tangkapan) Hektar 37.301 37.301
5 Kapasitas pengendal;i banjir dengan pompa dan
polder
Liter/
detik
77.405 77.405
Sumber : Perubahan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021
RENSTRA – DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021 II-28
Gambar 2.2 Wilayah Genangan Banjir dan Rob
Sumber : Bappeda, 2017
Berdasarkan data yang ada terlihat menurunnya persentase kawasan banjir dan
rob dari 5,34% di tahun 2015 menjadi 5,02% di tahun 2016. Penanganan banjir dan
rob di kota semarang dapat dikatakan cukup berhasil, namun dengan masih adanya
kawasan yang tergenang banjir dan rob mengindikasikan bahwa di Kota semarang
masih terdapat saluran, drainase dan gorong-gorong yang belum berfungsi optimal.
Hal ini disebabkan juga karena kondisi di lapangan saat ini masih terdapat
infrastruktur pengendali rob dan banjir yang belum terbangun secara menyeluruh
(misal polder banger, kolam retensi yang masih dalam proses pembangunan) sehingga
sistem drainase belum dapat terintegrasi secara menyeluruh dalam mengatasi masalah
banjir dan rob di Kota semarang.
Pelaksanaan penanganan banjir dilakukan melalui penguatan kelembagaan,
peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan tata laksana,
kerjasama penanganan banjir dan rob dengan berbagai pihak termasuk masyarakat,
pemerintah Provinsi dan Pusat serta kerjasama Internasional. Penanganan banjir dan
rob yang meliputi perbaikan sistem sungai dan saluran, polder serta pembangunan
tandon air dan sumur resapan/biopori dan penanganan konservasi lahan.
2.3.3. Pelayanan Prasarana dan Sarana Infrastruktur Kota
Infrastruktur jalan jembatan kota merupakan pendukung dalam segala aspek
bidang yang berhubungan langsung dengan masyarakat kota Semarang. Untuk
menggambarkan kondisi daerah pengelolaan infrastruktur bidang jalan, dapat dilihat
dalam tabel berikut
RENSTRA – DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021 II-29
Tabel. 2.8 Daerah Pengelolaan Infrastruktur Jalan Kota Semarang
NO.
LOKASI JALAN
PANJANG JALAN KONDISI (%)
(Km) BAIK SEDANG RUSAK
1 Banyumanik 38,484 79,846 17,870 2,284
2 Candisari 20,532 93,279 6,157 0,564
3 Gajahmungkur 35,690 80,839 15,645 3,515
4 Gayamsari 23,326 77,026 20,402 2,572
5 Genuk 47,530 63,559 24,029 12,412
6 Gunungpati 78,500 47,604 40,400 11,996
7 Mijen 122,215 41,235 45,810 12,955
8 Ngalian 47,278 76,675 17,250 6,075
9 Pedurungan 33,095 85,937 13,021 1,042
10 Semarang Barat 46,201 76,295 20,373 3,331
11 Semarang Selatan 25,376 88,957 10,235 0,808
12 Semarang Tegah 67,624 52,392 30,378 17,230
13 Semarang Timur 19,004 5,657 80,772 13,571
14 Semarang Utara 20,475 20,127 64,063 15,810
15 Tembalang 59,434 85,199 8,944 5,857
16 Tugu 37,690 29,951 58,476 11,573
Jumlah 722,454 60,867 30,237 8,896 Sumber : Data Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, 2017.
Grafik 2.1 Profil Kondisi Jalan Kota Di Kota Semarang Tahun 2016
Sumber : Dinas Bina Marga Kota Semarang, 2016
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000 Baik (m)Sedang (m)Rusak Ringan (m)Rusak Berat (m)
RENSTRA – DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021 II-30
Sarana jalan di Kota Semarang yang menjadi kewenagan Pemerintah Kota
Semarang sepanjang 722,46 km dengan kondisi yang relatif baik. Rasio panjang jalan
dengan kondisi baik mencapai 52,5%, kondisi sedang 35,6%, rusak ringan 10% dan
rusak berat hanya sebesar 1,9%.
Data jembatan sampai tahun 2015 terdata sebanyak 200 buah atau sepanjang
4.600 meter. Dan yang kondisinya terdata secara detil masih sejumlah 33 buah dengan
perincian data jembatan dalam kondisi baik sekali sejumlah 20 buah dan kondisi
jembatan yang rusak ringan sejumlah 12 buah. Untuk itu pelayanan sarana dan
prasarana infrastruktur mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan,
membina, mengelola, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi penataan
infrastruktur seperti jalan, jembatan, pedistrian, dll.
2.3.4. Kinerja Keuangan
Dari sisi anggaran, Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang mendapatkan alokasi
anggaran yang meningkat dari tahun ke tahun, tabel di bawah ini memperlihatkan
jumlah alokasi anggaran 2011-2015 beserta serapannya pada tabel 2.9 dan tabel 2.10,
sedangkan anggaran keuangan dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:
Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Bina Marga Kota Semarang
Tabel 2.10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas PSDA & ESDM
Kota Semarang
RENSTRA – DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021 II-31
Grafik 2.2
Sumber : Dinas Bina Marga Kota Semarang, 2016
Grafik 2.3
Sumber : Dinas PSDA & ESDM Kota Semarang, 2016
Peningkatan alokasi anggaran berbanding lurus dengan serapan anggarannya,
sedangkan permasalahan penyerapan anggaran seringkali disebabkan karena beberapa
kegiatan dilaksanakan pada APBD perubahan di Bulan Oktober sehingga ada
keterbatasan waktu dalam melaksanakan kegiatan penyerapan anggarannya.Kecermatan
dalam menyususn Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang menjadi pedoman
pelaksanaan program/kegiatan baik dari ssisi anggaran maupun dari indikator kinerja
turut menentukan serapan dan alokasi anggaran yang dibutuhkan.
Dinas Pekerjaan Umum sebagai salah satu OPD di Kota Semarang yang
menangani bidang infrastruktur dan sumber daya air telah emnunjukkan kinerja
terbaiknya dengan mendapatkan beberapa penghargaan yang terkait infrastruktur. Pada
tahun 2016 mendapatkan penghargaan tingkat nasional yaitu Jalur Hijau Indonesia
1 2 3 4 5Series2 113,165,844,00 195,891,753,00 334,339,282,00 518,131,861,00 580,919,117,96Series3 97,500,643,313 162,726,750,53 233,566,631,76 300,718,811,43 338,030,231,53Series1 86.16 83.01 69.86 58.04 58.19
0102030405060708090100
0100,000,000,000200,000,000,000300,000,000,000400,000,000,000500,000,000,000600,000,000,000700,000,000,000
Mily
ar R
upia
h
Alokasi Anggaran dan Realisasi Dinas Bina Marga
1 2 3 4 5Series2 111,246,870,20 164,771,325,25 275,612,754,00 164,771,325,25 164,059,662,00Series3 79,194,261,418 97,223,300,367 100,623,941,48 97,223,300,367 75,420,833,754Series1 71.19 59 36.5 59 45.97
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0
50,000,000,000
100,000,000,000
150,000,000,000
200,000,000,000
250,000,000,000
300,000,000,000
Mily
ar R
upia
h
Alokasi Anggaran dan Realisasi Dinas PSDA & ESDM
2013 2014 2015 2011 2012
2011 2012 2013 2014 2015
RENSTRA – DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021 II-32
2016 peringkat Bintang Tiga pada Jalan Jolotundo Kota Semarang, dimana
pengahargaan tersebut diserahkan oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementrian
PUPR kepada Kepala Dinas. Penghargaan ini merupakan apresiasi atas prestasi Kota
Semarang dalam bidang infrastruktur jalan. Pemeringkatan Jalan Hijau adalah sistem
untuk menilai sejauh mana upaya untuk mewujudkan jalan berperinsip berkelanjutan
dan voluntary. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung Permen PUPR dan
mendorong agar pengerjaan infrastruktur jalan senantiasa memperhatikan kaidah-
kaidah berkelanjutan. Jalan Jolotundo dinilai pantas mendapatkan penghargaan tersebut
karena menguunakan material lokal, reuse, memperhatikan sistem drainase, mampu
meningkatkan keselamatan dan kenyamanan bagi pejalan kaki serta menggunakan
prinsip-prinsipberkelanjutan.
Selain penghargaan Jalur Hijau Indonesia 2016, pada tahun 2017 Kota
Semarang mendapatkan penghargaan Indonesia’s Attractiveness Awards 2017 sebagai
kota terbaik untuk kategori infrastruktur. Penghargaan ini diraih karena dalam kurun
waktu lima tahun terakhir Kota Semarang dinilai menunjukkan progres yang luar biasa.
Hal tersebut merupakan salah satu prestasi atas kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota
Semarang dalam bidang infrastruktur dan akan terus ditingkatkan.
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum
Penyelenggaran pelayanan bidang Pekerjaan Umum di Kota Semarang dalam lima
tahun kedepan akan menghadapi berbagai tantangan dan peluang seiring dengan perkembangan
pembangunan kota. Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja periode 2016-2021 dan
telaahan terhadap P-Renstra, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pekerrjaan
Umum dalam 5 (lima) tahun kedepan antara lain :
2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum
Tantangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang semakin berat dan kompleks,
beberapa tantangan ke depan antara lain :
1. Perubahan iklim yang terjadi saat ini juga mengancam kehidupan, sebagai contoh
perkotaan khususnya kota-kota di kawasan pesisir terancam rob akibat fenomena
kenaikan muka air laut maupun terjadinya penurunan muka tanah seperti di
Semarang yang terutama disebabkan juga oleh pengambilan air tanah secara
berlebihan.
2. Rusaknya daerah tangkapan air, sehingga mengurangi inflow air yang masuk ke
waduk/embung/bendung sehingga mengancam keberlanjutan pengelolaan sumber
daya air.
RENSTRA – DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021 II-33
3. Adanya masalah banjir dan rob dibeberapa kawasan di Kota Semarang.
4. Prinsip pengelolaan sumber daya air memenuhi kebutuhan sekarang tanpa
mengorbankan pemenuhan generasi masa depan.
5. Masih kurangnya peran serta / kesadaran masyarakat dalam mendukung pengelolaan
sumber daya air.
6. Pembangunan/pelebaran jalan dan jembatan untuk kawasan strategis,
7. Pembangunan jalan bebas hambatan untuk mendukung konektivitas daerah.
8. 8.. Tantangan pembangunan ke depan dalam konteks otonomi daerah adalah bagaimana
menemukan formula pembiayaan investasi infrastruktur yang tepat, melalui skema-
skema kreatif atau non-konvensional. Berbagai insentif untuk menarik investasi
dapat dilakukan terkait kelayakan proyek dan pembiayaan melalui penerapan
Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) berupa pemberian dukungan Pemerintah,
seperti pembebasan tanah atau pembangunan yang sebagian dibangun oleh
Pemerintah.
2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum
1. Adanya peraturan perundang-undangan di bidang infrastruktur jalan, jembatan
dan sumber daya air..
2. Adanya bantuan dana pembantuan dari Pusat dan Provinsi berupa DAK dan
Banprov.
3. Meningkatnya kebutuhan akan sarana dan prasarana infrastruktur kota serta
utilitas yang memadai.
4. Meningkatnya kebutuhan jumlah jalan bebas hambatan sebagai kemantapan
dalam pengembangan infrastruktur kota
5. Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan sumber daya air yang layak dan
memadai.
6. Meningkatnya pembangunan infrastruktur kota di kawasan strategis.
RENSTRA – DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021 III-1
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Pada bagian permasalahan dan isu-isu strategis di Dinas Pekerjaan Umum
mengemukakan beberapa isu strategis yang krusial yang dihadapi berdasarkan identifikasi
permasalahan, telaah visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota Kota Semarang.
Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang
harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena
dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa sekarang maupun masa yang akan
datang. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila
tidak diantisipasi, akan menimbulkan dampak yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal
tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada
masyarakat dalam jangka panjang.
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat
Daerah
Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan
dasar di tiap Bidang sesuai struktur organisasi selaras dengan tugas dan fungsinya masing-
masing melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang belum mencapai target yang
ditetapkan dalam P-RPJMD Tahun 2016-2021.
Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal
maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi
permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja
pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut :
1. Sekretariat
a. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah kurang optimal.
b. Kurang optimalnya pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil
pelaksanaan program dan kegiatan Dinas.
c. Data dan informasi dinas yang kurang terintegrasi
d. SOP pengelolaan barang daerah internal dinas yang belum terdiskripsi dengan
jelas.
e. Jumlah sumber daya manusia masih kurang
f. Budaya kerja dan kode etik yang perlu dipebaharui agar tercapai kinerja yang
efektif dan efisien.
g. Penguasaan teknologi informasi yang kurang merata.
RENSTRA – DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021 III-2
2. Bidang Rekayasa Teknik
a. Jumlah sumber daya manusia masih kurang.
b. Belum tersedianya Data Base yang terintegrasi mengenai infrastruktur jalan
jembatan dan bangunan drainase dan saluran irigasi di seluruh wilayah sebagai
tolok ukur kinerja.
c. Terbatasnya anggaran sehingga perencanaan pembangunan masih
menyesuaikan dengan dana yang ada.
3. Bidang Bina Marga
a. Jumlah kendaraan operasional dan alat berat relatif kurang dengan kondisi
sebagian besar rusak dan sudah tua.
b. Posisi kantor induk dan beberapa work shop masih tersebar, yang menyebabkan
hambatan koordinasi langsung dan pengawasan asset.
c. Masih lemahnya penegakkan dan pengawasan dalam penerapan peraturan –
peraturan di bidang kebinamargaan.
d. Terbatasnya sumber dana indikatif untuk pelaksanaan tugas pokok dan
operasional kedinasan.
e. Kurangnya pemahaman & etos kerja pegawai terhadap visi , misi dan peraturan di
lingkup dinas.
f. Kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat terhadap pemeliharaan dan
operasional kebinamargaan.
g. Lemahnya koordinasi dalam pembangunan infrastruktur.
h. Banyaknya kerusakan dan kekurangan sarana & prasarana perkotaan bidang Jalan
dan jembatan.
i. Kurangnya sarana dan prasarana infrastruktur jalan dan jembatan yang responsif
terhadap isu gender yang beredar di masyarakat diantaranya akses pedestrian yang
ramah difabel, lansia dan anak-anak, kekerasan pada perempuan dan anak, serta
kurangnya akses infrastruktur kawasan daerah miskin yang mendukung terhadap
pendidikan dan perekonomian yang baik.
Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan viral
untuk mempercepat proses pembangunan daerah. Infrastruktur juga memegang
peranan penting sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Gerak laju dan
pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan
infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi.
Pengembangan infrastruktur merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan
pembangunan secara keseluruhan. Hal ini mengingat dampaknya yang hampir
memengaruhi indikator kunci keberhasilan pembangunan dasar, baik pendidikan,
kesehatan, maupun ekonomi.
RENSTRA – DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021 III-3
Pembangunan infrastruktur berkualitas dengan kapasitas yang memadai dan
merata merupakan faktor penting untuk mendorong konektivitas antar wilayah
sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi. Kualitas dan
kapasitas infrastruktur yang memadai akan memperlancar konektivitas, menurunkan
biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk
dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, sehingga wilayah Kota Semarang akan
mampu menjadi wilayah yang tangguh, produktif dan infrastruktur kota menjadi
permasalahan di Kota Semarang.
Jaringan jalan pada suatu kota sangat tergantung pada topografi, morfologi
kota (bentuk suatu kota) dan cakupan wilayah pelayanannya, dan beberapa faktor
lainnya pembentuk pola jaringan jalan. Fungsi jaringan jalan pada saat ini tidak
hanya sekedar memindahkan penumpang maupun barang saja, tetapi juga
mempunyai peranan yang cukup strategis, yaitu sebagai pertumbuhan kawasan,
pertumbuhan ekonomi dan mengatasi kemacetan dan lain-lain.
Sistem jaringan jalan yang ada di Kota Semarang sangat lengkap meliputi,
arteri primer, arteri sekunder, kolektor primer, kolektor sekunder, lokal primer, lokal
primer, dan jalan lingkungan.
• Fungsi Arteri Primer, Jalur ini menghubungkan Kota Semarang dengan kota-kota
besar lain di luar Kota Semarang (kota jenjang kesatu dengan kota jenjang kesatu
atau kedua). Beberapa kelompok jalan yang berada dalam kelas ini antara lain;
Jalan raya Semarang Kendal-Jalan Siliwangi-Jalan Yos Sudarso-Jalan Usman
Janatin-Pertigaan Jalan Kaligawe,
Jalan Raya Kaligawe (Pertigaan Jalan Tol Seksi C)-Batas Kota Semarang-Demak,
Jalan Tol Seksi A (Jatingaleh-Srondol)-Jalan Tol Seksi B(Jatingaleh-Krapyak),
Jalan Tol Seksi C (Kaligawe-Jangli),
Jalan Tol Semarang-Solo,
Jalan Inspeksi Sungai Babon-Jalan Brigjend Sudarto-Jalan Sendangmulyo-
Pudakpayung-Perempatan Jalan Raya Mijen-Jalan Koptu Suyono,
Jalan Tol Semarang-Kendal,
Jalan Tol Semarang-Solo,
Jalan Perintis Kemerdekaan,
Jalan Dr. Sutomo-Jalan S. Parman-Jalan Sultan Agung,
Jalan Citarum-Pedurungan,
Jalan Tentara Pelajar-Jalan Raya Kedungmundu,
Jalan Kaligarang-Jalan Pamularsih,
Jalan Kelud raya-Jalan Menoreh Raya-Jalan Dewi Sartika-Jalan Raya Sekarang
Gunung Pati,
Jalan Raya Sendangmulyo-Jalan Tentara Pelajar,
RENSTRA – DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021 III-4
Jalan Abdurahman Saleh-Jalan raya Manyaran Gunung Pati,
Jrakah-Perempatan jalan LingkarLuar,
Mangkang-Jalan Lingkar Utara Semarang-Pertigaan Jalan Usman Janatin,
Jalan Hanoman Raya-Jalan Lingkar Utara Semarang,
Jalan Gatot Subroto,
Jalan gajah Mada-Jalan Diponegoro.
• Fungsi Kolektor Primer, Di Kota Semarang fungsi kolektor primer ditunjukkan
dengan oleh jaringan jalan yang menuju ke Purwodadi, selain jalan ini beberapa jalan
lain di Kota Semarang yang masuk ke dalam fungsi kolektor primer diantaranya;
Jalan Pramuka,
Jalan Raya Gunungpati-Ungaran,
Perempatan jalan Lingkar Luar-Mijen-Boja,
Pertigaan Gunungpati-Jalan Lingkar Luar,
Pertigaan Jalan Gunungpati-Sekaran-Jalan Lingkar Luar,
Gayamsari-Penggaron.
• Fungsi Kolektor Sekunder, Fungsi kolektor sekunder menghubungkan kawasan
sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder ketiga, di
Kota Semarang ditunjukkan pada jaringan jalan yang menghubungkan pusat kota
dengan wilayah pengembangan pusat II dan III, seperti Genuk, Pedurungan, Mijen,
Gunungpati, dan Tembalang. Beberapa ruas jalan tersebut diantaranya;
Jalan Pemuda,
Jalan Hasanudin,
Jalan MH Thamrin,
Jalan Sriwijaya-Jalan Veteran,
Jalan Cendrawasih-Jalan MT. Haryono,
Jalan Mayjend. Sutoyo-Jalan DI Panjaitan-Jalan Kartini-Jalan Kelurahan
Sambirejo-Pertigaan jalan gajah,
Jalan Gajah-Jalan Lamper Tengah,
Jalan Supriyadi,
Jalan Raya Kelurahan Karangroto,
Jalan Raya Kudu,
Jalan Padi Raya,
Jalan Muktiharjo,
Jalan Meteseh-Kedungmundu,
Jalan Profesor Sudarto-Jalan Meteseh,
UNDIP Tembalang-Kramas-Jalan Mulawarman Raya,
Dr. Wahidin-Jangli-Undip Tembalang,
Jalan Tirto Agung,
RENSTRA – DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021 III-5
Jalan Durian Raya-Jalan Mulawarman Raya,
Jalan Karangrejo raya-Gedawang-Jalan Perintis Kemerdekaan,
Pertigaan Jalan Setiabudi dengan Jalan Tol Seksi A-Sekaran,
Jalan Pamularsih-Jalan Simongan-Jatibarang-Tambangan,
Pongangan-Jatibarang,
Jalan Palapa
Jalan Lingkar Mijen,
Jalan Bandungsari,
Jalan Kedungpane hingga Jalan Koptu Suyono,
Jalan di Lingkungan Kawasan Industri Tugu.
• Fungsi Lokal, Sedangkan jalur lokal disini adalah jalur lokal primer, yaitu
ditunjukkan oleh jaringan jalan Mijen-Boja, dan Mijen-Gunungpati. Jaringan ini
perlu ditingkatkan fungsinya, karena jaringan jalan ini mempunyai manfaat yang
besar untuk mengembangkan daerah-daerah pinggiran Kota Semarang seperti
Kecamatan Mijen dan Gunungpati, karena selain untuk memperlancar akses dari
pusat kota juga digunakan sebagai akses ke daerah Boja dan sekitarnya.
• Fungsi Lingkungan, Jaringan jalan ini menghubungkan menghubungkan lokasi-
lokasi di dalam Kecamatan.
Adapun dari beberapa fungsi jalan yang ada di Kota Semarang tersebut,
terdapat beberapa ruas jalan yang benar-benar mempunyai tingkat kepadatan dengan
intensitas tinggi, yaitu jaringan jalan artei primer (pantura) yang banyak dilewati
kendaraan dari arah Jakarta maupun kendaraan dalam Kota Semarang sendiri, jalan
arteri primer yang menuju kearah Surakarta juga mempunyai kepadatan dengan
intensitas tinggi, dan jalan-jalan dalam di pusat Kota Semarang yang mewadahi
pergerakan masyarakat Semarang sebagai lokasi tujuan dari pergerakan.
Pola rencana jaringan jalan di Kota Semarang secara garis besar
dikembangkan dengan pola Radial (memusat) dan Konsentris (melingkar). Pola
Radial merupakan pola jaringan jalan yang menghubungkan Kota Semarang dan
Kota-kota hinterland (kearah Kendal / Jakarta, Demak / Surabaya, Mranggen /
Purwodadi, Ungaran / Surakarta / Yogyakarta dan ke arah Boja). Sedangkan pola
jaringan jalan konsentris adalah rencana jaringan Jalan Lingkar Dalam (Inner Ring
Road), Lingkar Tengah (Middle Ring Road) dan Lingkar Luar (Middle Ring Road).
Adapun perbedaan fungsi utama dari masing-masing rencana jaringan jalan
lingkar ini adalah sebagai berikut. Jaringan Jalan Lingkar Luar (Outter Ring Road)
berfungsi untuk meneruskan lalu lintas menerus yang melewati Kota Semarang.
Jaringan Jalan Lingkar Tengah (Middle Ring Road) berfungsi untuk
menghubungkan sub pusat dalam wilayah kota Semarang atau Bagian Wilayah Kota
sebagaimana tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana
RENSTRA – DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021 III-6
Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kota Semarang. Sedangkan Jaringan Jalan
Lingkar Dalam (Inner Ring Road) berfungsi sebagai pelindung CBD (Central
Business District) Kota Semarang terhadap permasalahan transportasi seperti
kemacetan, tundaan dan antrian.
Untuk meningkatkan kinerja infrastruktur kota guna meningkatkan
konektivitas daerah agar tercapai Kota Semarang yang tangguh, produktif dan
berkelanjutan dalam bidang jalan dan jembatan maka akan dilaksanakan beberapa
rencana pembangunan yang akan berlangsung selama 5 tahun ke depan diantaranya
pembangunan inner ring road, midlle ring road, dan outer ring road, pembangunan
ducting utility di segitiga mas (Jalan Pemuda, Jalan Pandanaran dan Jalan
Gajahmada), Pembangunan simpang susun Brigjen Sudiarto dan Srondol Sekaran,
Pembangunan simpang tak sebidang rel kereta api madukoro, Pembangunan
jembatan madukoro kokrosono, dll.
Gambar 3.1 Peta Jaringan Jalan Konsentris
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, 2017
4. Bidang Sumber Daya Air dan Drainase
a. Belum maksimalnya kapasitas saluran yang ada.
b. Inventarisasi data sistem drainase kota yang kurang maksimal.
c. Implementasi sistem drainase kota yang kurang merata.
d. Belum maksimalnya kapasitas perencanaan kegiatan.
e. Pelaksanaan kegiatan masih bersifat parsial
RENSTRA – DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021 III-7
f. Koordinasi antar dinas yang masih lemah.
g. Hambatan operasional dan pemeliharaan karena bangunan liar di bantaran
h. Masih ada saluran dan gorong-gorong yang belum berfungsi secara optimal
i. Saluran drainase belum terintegrasi secara menyeluruh
j. Terjadinya perubahan cuaca yang ekstrim
k. Beberapa pompa dan peralatan kondisinya sudah tidak optimal
a. Sarana dan prasarana pendukung fungsi pompa kurang optimal
b. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara kebersihan saluran daerah
layanan pompa.
c. Masih adanya kebocoran sistem layanan daerah pompa
d. Masih rendahnya Kualitas SDM (operator dan teknisi) peralatan & pompa
e. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara sarana dan
prasarana drainase (rumah pompa)
f. Kurangnya Kapasitas gedung workshop peralatan dan pompa
g. Infrastruktur pengendali rob dan banjir belum terbangun secara menyeluruh
h. Baru sebagian kecil Pembaharuan data Potensi/Neraca Air, sumber-sumber air
dan Inventarisasi Bangunan Irigasi termasuk sarana dan prasarana jaringan.
i. Terdapat defisit imbangan air irigasi pada beberapa Daerah Irigasi/Water
District di musim kemarau; serta bangunan irigasi yang sudah berumur dan
kurang optimal.
j. Kurang optimalnya koordinasi antar wilayah dalam pengelolaan SDA yang
menyebabkan konservasi SDA belum optimal serta Daya dukung lingkungan
yang menurun akibat pemanfaatan sumber daya air yang berlebihan.
k. Tingkat pemerataan masyarakat yang memperoleh akses terhadap air bersih
yang layak masih kecil.
l. Belum optimalnya peran pemerintah daerah kabupaten/kota dalam
menyadarkan masyarakat tentang pengelolaan dan pemanfaatan air baku yang
benar.
m. Terjadinya penurunan tanah yang semakin tinggi khususnya derah pesisir.
n. Belum optimalnya kegiatan Monitoring Air bawah tanah (yang dikelola
masyarakat, pribadi dan perusahaan).
o. Belum optimalnya pengawasan pengambilan air tanah melalui sumur dalam.
Sesuai dengan Perda Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana
Induk Sistem Drainase Kota Semarang Tahun 2011-2031 dijabarkan bahwa rencana
induk sistem drainase bertujuan untuk menangani banjir dan rob, mengendalikan daya
rusak air, mewujudkan konservasi sumber daya air, menciptakan ketertiban bangunan
dan lingkungan guna mengoptimalkan sistem drainase, mewujudkan peningkatan
RENSTRA – DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021 III-8
kualitas lingkungan kehidupan dan penghidupan masyarakat di wilayah perencanaan,
sebagai sdtrategi pemanfaatan dan pengendalian ruang. Adapun Rencana Induk
Sistem Drainase dibagi dalam 4 Sistem Drainase meliputi:
1. Sistem Drainase Wilayah Mangkang dengan DAS seluas kurang lebih 9.272,02
hektar.
2. Sistem Drainase Wilayah Semarang Barat dengan DAS seluas kurang lebih
3.104,30 hektar.
3. Sistem Drainase Wilayah Semarang Tengah dengan DAS seluas kurang lebih
22.307,41 hektar.
4. Sistem Drainase Wilayah Semarang Timur dengan DAS seluas kurang lebih
20.161,91 hektar.
Gambar 3.2 Peta Rencana Induk Sistem Drainase Kota Semarang
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, 2017 Rencana Induk Sistem Drainase tersebut merupakan prioritas penanganan
yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum di bidang sumber daya air.
Rencana penanganan sistem drainase adalah sebagai berikut :
1. Sistem Drainase Wilayah Mangkang
Rencana penanganan sistem drainase wilayah mangkang meliputi :
RENSTRA – DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021 III-9
• Rencana embung pada sub sistem sungai bringin dan sub sistem sungai
plumbon;
• Rencana sistem polder pada sub sistem sungai mangkang dan sub sistem
sungai bringin;
• Rencana tanggul pantai sistem drainase wilayah mangkang;
• Rencana saluran sabuk sistem drainase wilayah mangkang;
• Peninggian jembatan dan jembatan kereta api pada sistem drainase wilayah
mangkang;
• Pengerukan sedimen dan pembersihan sungai dan saluran.
Gambar 3.3 Peta Sistem Drainase Wilayah Mangkang
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, 2017
2. Sistem Drainase Wilayah Semarang Barat
Rencana penanganan sistem drainase wilayah semarang barat meliputi :
• Rencana embung pada sub sistem sungai silandak;
• Rencana sistem polder pada sub sistem drainase Bandar Udara
Internasional Ahmad Yani, sub sistem drainase saluran madukoro dan sub
sistem drainase saluran semarang indah;
• Rencana kolam retensi pada sub sistem drainase sungai siangker;
• Rencana stasiun pompa pada sub sistem drainase saluran madukoro;
• Rencana tanggul pada sub sistem drainase wilayah semarang barat;
• Rencana tanggul laut pada sub sistem drainase wilayah semarang barat;
RENSTRA – DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021 III-10
• Rencana saluran sabuk pada sistem drainase wilayah semarang barat;
• Pembuatan saluran gendong pada sistem drainase wilayah semarang barat
berada di selatan sungai silandak;
• Peninggian jembatan dan jembatan kereta api pada sistem drainase wilayah
semarang barat;
• Pembuatan sumur resapan pada sistem drainase wilayah semarang barat;
• Pengerukan sedimen dan pembersihan saluran.
Gambar 3.4 Peta Sistem Drainase Wilayah Semarang Barat
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, 2017
3. Sistem Drainase Wilayah Semarang Tengah
Rencana penanganan sistem drainase wilayah semarang tengah meliputi:
• Rencana bendungan pada sub sistem sungai kanal banjir barat;
• Rencana sistem polder pada sub sistem drainase sungai bulu, sub sistem
drainase sungai bandarharjo, sub sistem drainase sungai semarang, sub
sistem drainase sungai baru, dan sub sistem drainase sungai banger;
• Rencana stasiun pompa pada sub sistem drainase sungai simpang lima, sub
sistem drainase sungai asin, dan sub sistem drainase sungai banger;
• Rencana tanggul pada sub sistem drainase wilayah semarang tengah adalah
perbaikan tanggul di kanan kiri sungai kanal banjir barat sepanjang kurang
lebih 5,36 kilometer;
• Rencana tanggul pantai pada sub sistem drainase wilayah semarang tengah;
RENSTRA – DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021 III-11
• Rencana bendung pada sub sistem drainase wilayah semarang tengah
adalah pembangunan bendung pada sub sistem drainase sungai kanal
banjir barat sebagaimana adalah bendung simongan;
• Rencana saluran sabuk pada sub sistem drainase wilayah semarang tengah;
• Rencana Long Storage pada sub sistem drainase wilayah semarang tengah;
• Peninggian jembatan dan jembatan kereta api pada sistem drainase wilayah
semarang tengah;
• Pengerukan sedimen dan pembersihan saluran.
Gambar 3.5 Peta Sistem Drainase Wilayah Semarang Tengah
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, 2017
4. Sistem Drainase Wilayah Semarang Timur
Rencana penanganan sistem drainase wilayah semarang timur meliputi :
• Rencana embung pada sub sistem drainase sungai kanal banjir timur dan
sub sistem drainase sungai babon;
• Rencana sistem polder pada sub sistem drainase sungai tenggang dan sub
sistem drainase sungai sringin;
• Rencana kolam retensi pada sub sistem drainase sungai tenggang;
• Rencana stasiun pompa pada sub sistem drainase sungai tenggang;
• Rencana tanggul pada sistem drainase wilayah semarang timur;
• Rencana tanggul laut pada sistem drainase wilayah semarang timur;
RENSTRA – DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021 III-12
• Rencana bendung pada sistem drainase wilayah semarang timur adalah
pembangunan bendung pada sub sistem drainase sungai banjir kanal timur
adalah bendung pucang gading;
• Rencana saluran pada sistem drainase wilayah semarang timur adalah
perbaikan saluran majapahit sebagai saluran sabuk menuju sungai
tenggang;
• Peninggian jembatan dan jembatan kereta api pada sistem drainase wilayah
semarang timur;
• Pengerukan sedimen dan pembersihan saluran.
Gambar 3.6
Peta Sistem Drainase Wilayah Semarang Timur
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, 2017
RENSTRA – DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021 III- 13
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih.
3.2.1. Visi
Visi Pemerintah Kota Semarang merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan Visi Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Semarang 2005 – 2025, yaitu “Terwujudnya
Semarang Kota Perdagangan dan Jasa, Yang Berbudaya Menuju Masyarakat Semakin
Sejahtera”, melalui 5 (lima) tahapan periodesasi, maka periode 2016 – 2021 merupakan
pembangunan jangka menengah tahap ketiga. Pembangunan tahap ketiga ini dengan
berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan pembangunan tahap pertama
dan kedua, ditujukan lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang
dengan menitikberatkan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan
keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan
teknologi yang terus meningkat.
Tahap ketiga ini ditujukan untuk memantapkan kemajuan daerah dan mengembangkan
kesejahteraan. Dinamika ekonomi yang atraktif pada tahap sebelumnnya dimantapkan dengan
memperluas jangkauan jaringan kerja kegiatan ekonomi yang tidak hanya berskala nasional,
tetapi juga internasional. Tahapan ini juga ditandai makin dominannya peran pengetahuan dan
penguasaan teknologi, serta diarahkan pada upaya optimal pendayagunaan potensi sumber daya,
sehingga kemajuan yang dicapai menjadikan Kota Semarang lebih berdaya saing.
Disamping itu, berbagai capaian pembangunan periode 2010 – 2015 yang signifikan, potensi
dan isu-isu serta tantangan Kota Semarang lima tahun kedepan, dan visi , misi, program
Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih (2016 – 2021), maka diperlukan
kesinambungan pembangunan yang sekaligus mengakomodasi berbagai perubahan secara
dinamis menuju Kota Semarang lebih baik dan lebih sejahtera.
Visi pembangunan Kota Semarang yang ingin diwujudkan pada periode 2016 – 2021
adalah: “Semarang Kota Perdagangan dan Jasa Yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin
Sejahtera”. Terhadap Visi Jangka Menengah Kota Semarang tersebut di atas, maka Dinas
Pekerjaan Umum sebagai Satuan Kerja Perangkat Daearah (SKPD) yang mempunyai tugas
pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum berdasarkan asas
otonomi dan tugas pembantuan dan fungsi Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kota
berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah
dan antar kawasan, Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang
Pekerjaan Umum, Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang Pekerjaan Umum, Penyusunan
pedoman operasional penyelenggaraan jalan kota, Penetapan status jalan kota, Penyusunan
perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kota, Pemberian bimbingan penyuluhan serta
pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kota, Pemberian izin, rekomendasi,
RENSTRA – DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021 III- 14
dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang
pengawasan jalan, Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan kota, Penyediaan
pembiayaan pembangunan jalan kota, Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran,
pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kota, Pengoperasian dan pemeliharaan jalan
kota, Pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kota, Pengadaan evaluasi kinerja
penyelenggaran jalan kota, Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kota,
Pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap kajian teknis/ rekomendasi perijinan dan/ atau non
perijinan dibidang Pekerjaan Umum, Penyelenggaraan pembinaan terhadap unit pelaksana
teknis dinas, Penyelenggaraan urusan Kesekretariatan Dinas Pekerjaan Umum, Pelaksanaan
pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum, Pelaksanaan tugas lain yang diberikan
atasan langsung sesuai dengan bidang tugasnya.
3.2.2. Misi
Empat Misi untuk mewujudkan visi “Semarang Kota Perdagangan dan Jasa
Yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera” adalah sebagai berikut:
1. Misi pertama:
Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas.
2. Misi kedua :
Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan
publik.
3. Misi Ketiga :
Mewujudkan kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan.
4. Misi Keempat :
Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim
usaha yang kondusif.
Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang sesuai dengan misi ketiga yaitu
“Mewujudkan kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan”, yang mana
mempunyai sasaran P-RPJMD dan kemudian ditetapkan menjadi tujuan dinas adalah
“Terwujudnya Pembangunan Kota yang Tangguh, Produktif dan Berkelanjutan.”
Dari misi dan tujuan tersebut diatas, Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, sesuai dengan
tupoksinya mempunyai sasaran meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur Kota.
RENSTRA – DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021 III- 15
Tabel 3.1 Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang
Visi: “Semarang Kota Perdagangan dan Jaya Yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera”
MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN
(1) (2) (3) (4) Mewujudkan kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan.
Terwujudnya Pembangunan Kota yang Tanguh, Produktif dan Berkelanjutan
Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur kota
1. Persentase kawasan banjir dan rob.
2. Jumlah titik/ruas rawan macet.
3.2.3. Program Pembangunan
Sebagai upaya mewujudkan Pembangunan Kota Semarang tahun 2016 – 2021, maka program-program yang menjadi prioritas unggulan terkait Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang berdasarkan visi, misi Walikota terpilih adalah sebagai berikut:
Tabel 3.2
Program Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Berdasarkan Visi, Misi Walikota
SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN INDIKATOR
(1) (2) (3) (4) Meningkatnya kinerja manajemen sumber daya air
1. Pembangunan dan pemeliharaan sumber daya air
2. Pembangunan dan peningkatan bangunan pengendali banjir dan rob
1. Peningkatan saluran drainse/ gorong-gorong
2. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi
3. Normalisasi sungai dan
pembangunan pusat-pusat pengendali banjir dan rob
1. Prosentase kawasan banjir dan rob
2. Prosentase saluran drainase/gorong-gorong dalam kondisi baik
Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan
1. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana jalan dan jembatan
2. Penataan dan pengembangan street furniture pada ruang milik jalan
1. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan melalui pembangunan peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan
2. Penataan dan pengembangan ruang milik jalan pada kawasan strategis
1. Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik
2. Prosentase ruang milik jalan yang baik pada kawasan strategis
Dalam mengimplementasikan Visi dan Misi Walikota Semarang, tugas pokok Dinas
RENSTRA – DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021 III- 16
Pekerjaan Umum dengan misi ketiga yaitu “Mewujudkan Kota Metropolitan yang dinamis dan
berwawasan lingkungan”, dan dalam kaitannya dengan Sapta Program sesuai dengan program
peningkatan infrastruktur. Program-program yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Kota
Semarang adalah :
1. Program Unggulan
a. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
b. Program Perencanaan dan Pengembangan Infrastruktur
c. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
d. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan Lainnya
e. Program Pengendalian Banjir
f. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
g. Program Rehabilitasi Infrastuktur Wilayah
2. Program Pendukung
a. Program Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan dan Jembatan
b. Program Pengadaan dan Peningkatan Sarana Prasarana SDA
3. Program Administrasi Perkantoran
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Tengah
Berdasarkan Renstra Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR)
Tahun 2015-2019, infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat sebagai bagian dari
bidang infrastruktur berkewajiban untuk mendukung hal tersebut melalui pelaksanaan
pembangunan yang terpadu, efektif dan efisien dengan memperhatikan pengarusutamaan
pembangunan yang berkelanjutan, gender serta berlandaskan tata kelola pemerintahan yang baik
dalam proses pencapaian tujuan pembangunan nasional.
Secara umum arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang pekerjaan umum dan
perumahan rakyat tahun 2015-2019 dalam rangka pencapaian kehandalan infrastruktur
pekerjaan umum danperumahan rakyat untuk mewujudkan ketahanan air, kedaulatan pangan,
ketahanan energi; konektivitas bagi penguatan daya saing; layanan infrastruktur dasar; serta
keterpaduan dan keseimbangan pembangunan antar daerah, antar sektor dan antar tingkat
pemerintahan adalah arah kebijakan keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah bidang
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat dalam mendukung agenda pembangunan nasional.
RENSTRA – DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021 III- 17
A. Visi Renstra Kementerian PU-PR Tahun 2015-2019
Untuk mewujudkan pembangunan visi pembangunan nasional tahun 2015-2019 menjadi
Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui
pembangunan nasional yang lebih cepat, kuat, inklusif serta berkelanjutan, maka Kementerian
Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat menjabarkan visi pembangunan nasional tersebut ke
dalam visi, misi, tujuandan sasaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
sesuai dengan peran, tugasdan fungsinya serta dengan mempertimbangkan pencapaian
pembangunan bidang PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat periode tahun 2010-2014, potensi
dan permasalahan, tantangan utama pembangunan yang dihadapi lima tahun kedepan serta
sasaran utama dan arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2015. Oleh
karena itu visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019 adalah
“Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Yang Handal Dalam
Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong
Royong.”
B. Program dan Kegiatan Kementerian PU-PR Tahun 2015-2019
Program Teknis, merupakan program-program Kementerian PU dan Perumahan Rakyat
yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal),
program teknis Kementerian PU-PR yang berkaitan dengan lingkup Dinas Pekerjaan Umum
antara lain:
1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air meliputi kegiatan-kegiatan:
a. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya
b. Pembinaan Penatagunaan SDA
c. Pembinaan Program dan Anggaran
d. Pembinaan Waduk, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
e. Pembinaan Konservasi, Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi, dan
Pengamanan Pantai
f. Pembinaan Irigasi, Rawa, dan Tambak
g. Pembinaan Pengelolaan Air Baku dan Air Tanah
h. Pembinaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air serta Penanggulangan
Darurat akibat Bencana
i. Dukungan Manajemen DSDAN
j. Pembinaan Keamanan Bendungan
k. Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Waduk, Embung, Situ, serta Bangunan
Penampung Air Lainnya
l. Konservasi, Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi, dan Pengamanan Pantai
m. Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku dan Air Tanah
RENSTRA – DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021 III- 18
n. Pembangunan Dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Rawa dan Tambak
o. Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA
p. Peningkatan Tata Kelola Pengelolaan SDA Terpadu
2) Program Penyelenggaraan Jalan,meliputi kegiatan-kegiatan:
a. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional
b. Dukungan Manajemen, Koordinasi, Pengaturan, Pembinaan, Dan Pengawasan
c. Pengaturan dan Pembinaan Pengembangan Jaringan Jalan
d. Pengaturan dan Pembinaan Pembangunan Jalan
e. Pengaturan dan Pembinaan Preservasi Jalan
f. Pengaturan dan Pembinaan Penanganan Jembatan
g. Pengaturan dan Pembinaan Fasilitasi Jalan Daerah, Metropolitan, Kota Besar dan
Bebas Hambatan
h. Pengaturan, Pengusahaan dan Pengawasan Jalan Tol
3) Program Pembinaan Konstruksi dan Fasilitasi Pengusahaan Infrastruktur, meliputi
kegiatan-kegiatan:
a. Pembinaan Investasi Infrastruktur
b. Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
c. Pembinaan Kelembagaan dan Sumberdaya Jasa Konstruksi
d. Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi
e. Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
f. Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan Administrasi Pembinaan Jasa Konstruksi
4) Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah, meliputi kegiatan-kegiatan:
a. Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
b. Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat.
c. Pengembangan Kawasan Strategis.
d. Pengembangan Perkotaan.
e. Dukungan Manajemen Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Pencapaian saran target rencana strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat 2015 - 2019 sangat memerlukan pendanaan yang relatif besar, sehingga diperlukan
dorongan untuk meningkatkan kemitraan pemerintah dan swasta yang lebih besar dalam rangka
mengembangkan alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan
perumahan rakyat. Dalam hal ini tugas pemerintah adalah menciptakan regulasi yang sehat,
membangun iklim yang semakin kondusif dan kompetitif (seperti pemeliharaan stabilitas politik
dan keamanan, penataan sistem perizinan, perbaikan sistem hukum dan kelembagaan, perluasan
akses ke pasar, dan pemberian insentif pajak bagi kawasan-kawasan yang memiliki prospek
baik), mengurangi risiko investasi, mendorong pengembangan inovasi dan teknologi, serta
RENSTRA – DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021 III- 19
mendorong kompetisi antara lain dengan menciptakan tender yang kompetitif guna memperkuat
perkembangan sektor swasta.
Tantangan pembangunan ke depan dalam konteks otonomi daerah adalah bagaimana
menemukan formula pembiayaan investasi infrastruktur yang tepat, melalui skema-skema
kreatifatau non-konvensional. Berbagai insentif untuk menarik investasi dapat dilakukan terkait
kelayakan proyek dan pembiayaan melalui penerapan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)
berupa pemberian dukungan Pemerintah, seperti pembebasan tanah atau pembangunan yang
sebagian dibangun oleh Pemerintah.
3.3.1. Telaahan Renstra Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
Perencanaan Pembangunan daerah merupakan upaya terencana untuk memberdayakan
dan meningkatkan kapasitas masyarakat dan potensi yang dimiliki daerah dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
tersebut dilakukan melalui serangkaian pelaksanaan pembangunan daerah dari berbagai aspek,
baik ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur maupun aspek lainnya. Visi pembangunan Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2013-2018 adalah “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari-Mboten
Korupsi, MbotenNgapusi.” Dalam rangka Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari tersebut
maka prinsip Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi merupakan sikapdasar, kemauan dan perilaku
yang harus diemban oleh seluruh pelaku pembangunan.
Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan
pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi
pembangunan Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 2013-2018. Tujuan dan sasaran pada
masing-masing misi diuraikan sebagai berikut :
1. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan
Transparan, “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”
Tujuan :
a. Menciptakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang kompeten, profesional,
berdedikasi tinggi dan berorientasi pada pelayanan prima;
b. Menciptakan sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel;
c. Melaksanakan penegakan hukum.
Sasaran :
a. Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan provinsi;
b. Meningkatnya profesionalisme dan kompetensi aparatur serta sistem pola karier yang
jelas;
c. Meningkatnya cakupan layanan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah;
d. Terwujudnya kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
RENSTRA – DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021 III- 20
e. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan;
f. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme;
g. Tercapainya laporan keuangan daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian;
h. Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
i. Terwujudnya penegakan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong pencapaian
akuntabilitas dan kondusivitas penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan.
2. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan
Tujuan :
a. Menurunkan potensi konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama;
b. Memperkuat Pancasila sebagai dasar negara dan 3 pilar kebangsaan dalam budaya dan
jati diri masyarakat;
c. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat;
d. Mewujudkan budaya Jawa Tengah yang semakin berkembang pada semua aspek
kehidupan.
Sasaran :
a. Tertanganinya kejadian konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama;
b. Meningkatnya peran kelembagaan sosial masyarakat dalam menumbuhkan rasa bangga
terhadap budaya dan jati diri bangsa;
a. Menguatnya semangat kebangsaan, persatuan dan jiwa patriotik;
b. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat;
c. Meningkatnya peran partai politik dan organisasi masyarakat dalam proses demokrasi;
d. Meningkatnya keterwakilan perempuan di dalam politik;
e. Meningkatnya pemahaman masyarakat atas budaya Jawa;
f. Meningkatnya sikap dan perilaku masyarakat yang dijiwai oleh keluhuran budaya Jawa;
g. Meningkatnya pelaksanaan tradisi budaya Jawa dalam kehidupan masyarakat.
3. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses
Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak
Tujuan :
a. Meningkatkan peran masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan pembangunan;
b. Meningkatkan kesesuaian program pembangunan dengan kebutuhan danpermasalahan
yang dialami masyarakat.
Sasaran :
a. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan pembangunan;
b. Berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah;
RENSTRA – DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021 III- 21
c. Meningkatnya ketepatan waktu dan mutu pelaksanaan pembangunan daerah.
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat
Tujuan :
a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
b. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian dalam
penyelenggaraan pendidikan;
c. Meningkatkan budaya baca masyarakat;
d. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman;
e. Meningkatkan penanganan infrastruktur pertanian dalam arti luas.
Sasaran :
a. Menurunnya angka kematian dan angka kesakitan;
b. Menurunnya Drop Out (DO) KB dan Unmet Need serta meningkatnya peserta KB
aktif/Contraceptive Prevalence Rate (CPR);
c. Meningkatnya kesempatan masyarakat mengenyam pendidikan;
d. Meningkatnya kualitas pendidikan;
e. Meningkatnya budaya baca masyarakat;
f. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air minum, sanitasi, perumahan layak huni;
g. Meningkatnya kinerja layanan jaringan irigasi dan ketersediaan air baku serta partisipasi
masyarakat.
5. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang
Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan
Tujuan :
a. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dan pelayanan transportasi;
b. Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur komunikasi;
c. Menerapkan konsep ramah lingkungan dalam setiap pembangunan;
d. Meningkatkan ketangguhan dalam penanggulangan bencana.
Sasaran :
a. Meningkatnya kinerja penanganan jalan dan jembatan;
b. Meningkatnya ketersediaan dan kondisi moda serta keselamatan transportasi;
c. Meningkatnya penanganan banjir dan rob serta pantai kritis di muara sungai;
d. Meningkatnya kondisi dan ketersediaan infrastruktur dan transportasi strategis dan peran
serta masyarakat;
e. Meningkatnya cakupan masyarakat pengguna sarana teknologi komunikasi dan informasi;
f. Terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan;
g. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
RENSTRA – DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021 III- 22
3.4.1. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagaimana diamanatkan oleh
Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
menimbulkan implikasi bagi jajaran pemerintah baik di tingkat nasional, provinsi, maupun
kabupaten/ kota. Salah satu implikasi yang perlu mendapat perhatian di daerah adalah
menyangkut kapasitas dan kesiapan dalam tataran kebijakan dan perencaan untuk
mengintegrasikan KLHS sebagai pengejawantahan prinsip dan mekanisme pembangunan
berkelanjutan dalam seluruh tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah
sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 32 tahun 2009.
Terutama dalam memadukan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan perencanaan
Tata Ruang Wilayah dan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang, dan Jangka Menengah di
daerah. Hal ini ditujukan agar penerapan KLHS sebagai amanat UU No 32/2009 dapat
dilakukan dengan lebih praktis dan aplikatif baik ditinjau dari sisi proses maupun efektifitas
waktu dan pendanaan. Oleh karena itu, maka perlu dilakukan kajian penguatan kelembagaan dan
pemangku kepentingan dan sumber daya manusia untuk penerapan KLHS kota/daerah.
Kajian institusi, pemangku kepentingan dan sumber daya manusia untuk penerapan
KLHS ini disiapkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan rencana konsultasi,
partisipasi dan jangkauan yang secara legal formal terkait dengan proses perencanaan dan
implementasi pembangunan baik ditingkat kebijakan, perencanaan dan program mulai dari
tingkat nasional, provinsi, sampai ke tingkat kabupaten/ kota dalam mengimplementasi Kajian
Strategi Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Salah satu tujuan jangka pendek penerapan
KLHS adalah untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah. Sehubungan dengan itu,strategi
peningkatan kapasitas ditujukan untuk menetapkan tujuan dan prioritas penerapan KLHS dan
meningkatkan efisiensi penerapan KLHS dalam penyusunan RTRW danRPJMD.
Tabel 3.3
RENSTRA – DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021 III- 23
Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Semarang 2016-2021 Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang
No Indikasi Program Dampak Rumusan
Mitigasi Alternatif 1. Program
pembangunan Jalan dan jembatan
(-) Berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan akibat penggunaan material
(-) Berkurang atau hilangnya tanaman turus jalan
(-) Perubahan keanekaragaman hayati
(-) Perubahan bentang
alam (-) Meningkatkan
pencemaran lingkungan : kebisingan, polusi udara
(-) Berpotensi menimbulkan konflik sosial
(-) kemacetan pada saat pembangunan
1. Pembuatan drainase (saluran air) untuk mengalirkan air agar tidak mengenangi lingkungan dan badan jalan.
2. Pemanfaatan area di sekitar lokasi pembangunan jalan dan jembatan sebagai ruang terbuka hijau (RTH) dengan mempertimbangkan keselamatan, kelancaran dan kenyamanan jalan serta area tersebut merupakan ruang milik jalan.
3. Penghijauan (turus) di sepanjang koridor jalan dengan tanaman responsif menyerap karbon , memiliki perakaran yang kuat dan memiliki tajuk yang rindang
4. Pembangunan jalan dengan memperhatikan akses kaum difabel,lansiadan anak-anak
5. Perlu adanya rekayasa lalu lintas
Pembuatan jalan dan jembatan layang guna memudahkan akses masyarakat yang terputus.
2. Program Pengendalian Banjir dan rob
(-) alih fungsi lahan (-) Rawan konflik
social (-) mengurangi jasa
kualitas udara pada saat membangun
1. Meminimalkan lahan pertanian produkti
2. Sosialisasi pada masyarakat
Bahwa Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan Program pembangunan jalan dan
RENSTRA – DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021 III- 24
jembatan harus memperhatikan dampak terhadap lingkunganya antara lain berpotensi
menimbulkan kerusakan lingkungan akibat penggunaan material, berkurangnya atau hilangnya
tanaman turus jalan, perubahan keanekaragaman hayati, perubahan bentang alam, meningkatkan
pencemaran lingkungan : kebisingan, polusi udara, berpotensi menimbulkan konflik sosial,
kemacetan pada saat pembangunan, alih fungsi lahan, rawan konflik social, dan mengurangi jasa
kualitas udara pada saat membangun. Oleh karena itu dalam dokumen renstra perlu
memperhatikan dalam menangani dampak tersebut antara lain pembuatan drainase (saluran air)
untuk mengalirkan air agar tidak menggenangi lingkungan dan badan jalan, pemanfaatan area di
sekitar lokasi pembangunan jalan dan jembatan sebagai ruang terbuka hijau (RTH) dengan
mempertimbangkan keselamatan, kelancaran dan kenyamanan jalan serta area tersebut
merupakan ruang milik jalan, penghijauan (turus) di sepanjang koridor jalan dengan tanaman
responsif menyerap karbon, memiliki perakaran yang kuat dan memiliki tajuk yang rindang,
pembangunan jalan dengan memperhatikan akses kaum difabel, lansia dan anak-anak, perlu
adanya rekayasa lalu lintas, meminimalkan lahan pertanian produktif, dan sosialisasi pada
masyarakat.
3.4.2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Tahun 2011-2031, untuk mengarahkan pembangunan dengan memanfaatkan
ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu
ditetapkan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang;
Tujuan penataan ruang adalah terwujudnya Kota Semarang sebagai pusat perdagangan
dan jasa berskala internasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Kebijakan
penataan ruang dilakukan melalui kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang;
kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang; dan kebijakan dan strategi pengembangan
kawasan strategis. Adapun untuk Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang erat hubungannya
dengan Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang, yaitu:
1) Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi :
a. pemantapan pusat pelayanan kegiatan yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa
berskala internasional;
b. peningkatan aksesbilitas dan keterkaitan antar pusat kegiatan; dan
c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana sarana umum.
2) Strategi pemantapan pusat pelayanan kegiatan yang memperkuat kegiatan perdagangan dan
jasa berskala internasional meliputi :
a. menetapkan hirarki sistem pusat pelayanan secara berjenjang;
RENSTRA – DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021 III- 25
b. mengembangkan pelayanan pelabuhan laut dan bandar udara sebagai pintu gerbang
nasional;
c. mengembangkan pusat perdagangan modern dan tradisional berskala internasional;
d. mengembangkan kegiatan pendidikan menengah kejuruan, akademi,dan perguruan tinggi;
e. mengembangkan kegiatan wisata alam dan wisata budaya; dan
f. mengembangkan kegiatan jasa pertemuan dan jasa pameran.
3) Strategi peningkatan aksesbilitas dan keterkaitan antar pusat kegiatan meliputi :
a. meningkatkan kapasitas jaringan jalan yang mendorong interaksikegiatan antar pusat
pelayanan kegiatan kota.
b. mengembangkan jalan lingkar dalam (inner ring road) jalan lingkar tengah (middle ring
road), jalan lingkar luar (outer ring road), dan jalan radial;
c. meningkatkan pelayanan moda transportasi yang mendukung tumbuh dan
berkembangnya pusat pelayanan kegiatan kota;
d. mengembangkan sistem transportasi massal;
e. mengembangkan terminal angkutan umum regional, terminal angkutan umum dalam
kota, sub terminal angkutan umum;
f. mengembangkan terminal barang yang bersinergi dengan pelabuhan laut; dan
g. meningkatkan integrasi sistem antar moda.
4) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana sarana umum
meliputi :
a. mendistribusikan sarana lingkungan di setiap pusat kegiatan sesuaifungsi kawasan dan
hirarki pelayanan;
b. mengembangkan sistem prasarana energi;
c. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi dan informasi pada kawasan
pertumbuhan ekonomi;
d. mengembangkan prasarana sumber daya air;
e. meningkatkan sistem pengelolaan persampahan dengan teknik-teknik yang berwawasan
lingkungan;
f. meningkatkan kualitas air bersih menjadi air minum;
g. meningkatkan prasarana pengelolaan air limbah; dan
h. mengembangkan sistem prasarana drainase secara terpadu.
3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan
dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas
(daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu
kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan
RENSTRA – DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021 III- 26
kerugian lebih besar atau sebaliknya kan menghilangkan peluang apabila tidak
dimanfaatkan.
Berdasarkan identifikasi permasalahan yang dihadapi dan meningkatnya
dinamika sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat serta pengembangan wilayah
di Kota Semarang, membuat semakin tinggi dan vitalnya peran infrastruktur sebagai
sarana publik untuk dapat semakin mengimbangi tuntutan masyarakat. Selain itu,
infrastruktur juga terkait erat dengan koneksitas regional, yang mendukung penguatan
posisi kota Semarang sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah. Maka dirumuskan isu
strategis pembangunan Kota Semarang melalui berbagai pertimbangan diantaranya
memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Adapun isu
strategis tersebut adalah sebagai berikut:
1. Belum optimalnya kinerja pengendalian dan penanganan banjir dan rob
2. Belum optimalnya operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi, sungai,
rawa, bendungan dan jaringan lainnya.
3. Belum optimalnya penyelamatan dan pelestarian sumber-sumber air untuk
pemenuhan kebutuhan air kebutuhan air masyarakat secara keberlanjutan.
4. Belum optimalnya pengendalian banjir secara terpadu dari hulu ke hilir dalam
satu wilayah dan perlindungan kawasan di sepanjang garis pantai dari bahaya abrasi.
5. Masih adanya jalan dan jembatan yang kondisinya rawan mengalami penurunan
kualitas serta ruas jalan yang berpotensi longsor.
6. Pembangunan bidang infrastruktur jalan jembatan dan sumber daya air yang
berkualitas dan kinerjanya yang semakin dapat diaandalkan agar daya tarik dan daya
saing kota Semarang dalam konsteks global, regional dan nasional dapat membaik.
7. Adanya ruas jalan yang kondisi tanah dasarnya ekspansif, berpotensi longsor, rawan
banjir dan rawan kecelakaan.
8. Masih kurangnya sarana prasarana kebinamargaan, ketersediaan data kondisi dan
dokumen perencanaan serta belum optimalnya pengawasan pelaksanaan konstruksi
untuk mendukung peningkatan kualitas penanganan jalan dan jembatan.
9. Masih perlunya pembangunan street furniture untuk memperindah wajah kota dan
penyediaan kantung-kantung lahan untuk penunjang pejalan kaki.
10. Optimalisasi jalan bebas hambatan sebagai pendukung konektivitas daerah.
11. Pembangunan infrastruktur kota dan utlitas yang bertahap dan berkelanjutan untuk
menjadikan Kota Semarang lebih tangguh dan produktif.
12. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan Kota Semarang yang fokus terhadap
isu gender diantaranya akses pedestrian yang ramah difabel, lansia dan anak-anak,
kekerasan pada perempuan dan anak, serta kurangnya akses infrastruktur kawasan
daerah miskin yang mendukung terhadap pendidikan dan perekonomian yang baik.
RENSTRA – DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021 III- 27
RENSTRA - DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021 IV-1
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Tujuan merupakan suatu perumusan kesatuan pandang dalam rangka melaksanakan visi
dan misi untuk pencapaian hasil akhir dinas yang sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan
kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, serta mengacu pada strategi pembangunan
daerah Kota Semarang sebagaimana Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
daerah (P-RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021. Adanya tujuan ini maka fokus kinerja
dinas dapat dipertajam dan memberikan arah untuk sasaran yang diharapkan.
Tujuan dokumen Perubahan Rencana Strategi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang
adalah
1. Terwujudnya Manajemen Sumber Daya Air yang Berkelanjutan.
2. Terwujudnya Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang Mantap.
Terwujudnya pembangunan kota yang tangguh, produktif dan berkelanjutan merupakan
salah satu tujuan dari misi ketiga yaitu Mewujudkan Kota Metropolitan Yang Dinamis dan
Berwawasan Lingkungan. Pembangunan kota pada dasarnya merupakan bentuk intervensi yang
dilakukan agar terwujud alokasi ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keseimbangan antar wilayah sekaligus
tangguh terhadap potensi bencana yang ada. peningkatan kinerja pelayanan infrastruktur kota akan
juga ikut mendorong produktivitas kota.
Sedangkan sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum kota Semarang:
1. Optimalisasi sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob di Kota Semarang.
Optimalisasi sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob di Kota Semarang
merupakan sasaran yang sangat mendukung dari kinerja pemerintah Kota Semarang
untuk mencapai kota yang tangguh, produktif dan berkelanjutan. Dengan kinerja yang
optimal diharapkan tercapai Kota Semarang yang bebas dari banjir dan rob yang dapat
meningkatkan kualitas Kota Semarang dari seluruh aspek dan berbagai pihak seperti
Perangkat Daerah Lain, Masyarakat dan Stakeholder.
2. Meningkatnya fungsi dan manfaat sarana dan prasarana jalan, jembatan yang optimal.
Meningkatnya fungsi dan manfaat sarana dan prasarana jalan, jembatan yang
optimal merupakan penunjang dalam aktivitas masyarakat kota Semarang untuk
menjadi lebih tangguh dan produktif.
RENSTRA - DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021 IV-2
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
NO TUJUAN SASARAN
INDIKATOR
TUJUAN /
SASARAN
TARGET KINERJA TUJUAN /
SASARAN PADA TAHUN KE-
2017 2018 2019 2020 2021
1. Terwujudnya
Manajemen
Sumber Daya
Air yang
Berkelanjutan .
1. Optimalisasi
sarana dan
prasarana
pengendali banjir
dan rob di Kota
Semarang
1. Persentase
kawasan banjir.
2. Persentase
kawasan rob.
3. Persentase
kawasan
genangan lokal.
4.69
8.3
4
4.37
8.3
4
4.05
8.3
4
3.73
2
4
3.4
2
4
2. Terwujudnya
Infrastruktur
Jalan dan
Jembatan yang
Mantap
2. Meningkatnya
fungsi dan
manfaat sarana
dan prasarana
jalan, jembatan
yang optimal
1. Persentase
jalan dan
jembatan dalam
kondisi baik.
2. Persentase
ruang milik
jalan yang baik
pada kawasan
strategis.
82,85
35.53
83,85
59.21
84,85
76.32
85,85
90.79
86,85
100
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, 2017
RENSTRA - DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021 V-1
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
5.1 Strategi Dan Arah Kebijakan
Strategi merupakan suatu cara mencapai tujuan dan sasaran yang merupakan rencana
yang mencakup upaya-upaya menyeluruh dan terintegrasi dalam rangka mengoperasionalkan
tujuan dan sasaran melalui penetapan kebijakan dan program. Melaui proses penentuan strategi
yang bersifat rasional, strategi pembangunan juga diperlukan agar setiap program dan kegiatan
dapat obyektif dengan mempertimbangkan keadaan masa lalu dan saat ini.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra)
diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk
mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan
bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.
Strategi dan kebijakan yang digunakan untuk mewujudkan tujuan tersebut diatas adalah:
1. Strategi :
Mengoptimalkan kinerja pompa banjir dalam rangka penanganan banjir dan rob.
Kebijakan :
a. Meningkatkan kapasitas pompa banjir dalam rangka pengendalian banjir dan rob.
b. Meningkatkan operasional dan pemeliharaan pompa banjir untuk penanganan
banjir dan rob yang berkelanjutan.
c. Meningkatkan kinerja manajemen UPTD Pompa Banjir Wilayah dalam rangka
penanganan banjir dan rob yang secara cepat, dekat dan efektif.
2. Strategi :
Meningkatkan manajemen sumber daya air dalam rangka pencapaian sistem
drainase kota yang baik dan optimal.
Kebijakan :
a. Optimalisasi dan peningkatan kapasitas aliran drainase dan gorong-gorong dalam
satu konsep perencanaan sistem drainase.
b. Mengembangkan sempadan sungai untuk mempertahankan pelestarian fungsi
sungai.
c. Meningkatkan pemeliharaan sistem drainase kota yang ada sehingga fungsi dan
manfaatnya dapat berkelanjutan.
3. Strategi :
Menyiapkan sarana dan prasarana sumber daya air untuk mendukung kinerja yang
optimal.
RENSTRA - DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021 V-2
Kebijakan :
a. Mengoptimalkan fungsi peralatan dan sarana prasarana pendukung kinerja
swakelola dinas bidang sumber daya air.
4. Strategi :
Meningkatkan kapasitas jalan dan jembatan yang mantap pada wilayah strategis
untuk mencapai kota yang tangguh dan produktif.
Kebijakan :
a. Mengembangkan infrastruktur BWK dan jaringan jalan lingkar konsentris
sebagai pendukung konektivitas kota.
b. Mengembangkan ruang milik jalan untuk mencapai infrastruktur jalan dengan
estetika perkotaan.
c. Meningkatkan pemeliharaan jalan, jembatan dan ruang milik jalan agar fungsi
dan manfaatnya sesuai dengan peruntukkannya.
d. Meningkatkan pemeliharaan infrastruktur BWK dan jaringan jalan jalan lingkar
konsentris untuk menjadi wilayah yang tangguh dan produktif.
5. Strategi :
Meningkatkan manajemen pengelolaan sarana dan prasarana jalan dan jembatan
dalam rangka pencapaian infrastruktur kota yang mantap.
Kebijakan :
a. Meningkatkan kapasitas dan optimalisasi fungsi peralatan dan sarana prasarana
pendukung kinerja swakelola dinas bidang jalan dan jembatan.
6. Strategi :
Mengembangkan infrastruktur pada kawasan strategis sebagai pendukung
pembangunan kota
Kebijakan :
a. Merencanakan dan membebaskan lahan yang menunjang pembangunan
infrastruktur kota.
7. Strategi :
Menyiapkan perencanaan dan pengembangan infrastruktur kota yang terintegrasi.
Kebijakan :
a. Meningkatkan kinerja perencanaan infrastruktur dan sumber daya air untuk
pencapaian tujuan dinas.
8. Strategi :
Meningkatkan kinerja pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan lainnya
untuk pencapaian kondisi, fungsi dan manfaat yang baik.
Kebijakan :
a. Meningkatkan pemeliharaan jaringan irigasi dalam pencapaian kondisi yang
baik dan pemanfaatan yang berkelanjutan.
RENSTRA - DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021 V-3
9. Strategi :
Pemeliharaan infrastruktur wilayah yang mantap dan berkelanjutan.
Kebijakan :
a. Meningkatkan kinerja manajemen UPTD Pekerjaan Umum Wilayah dalam
rangka pencapaian infrastruktur wilayah yang mantap secara cepat, dekat dan
efektif.
10. Strategi :
Meningkatkan kinerja manajemen pelayanan administrasi perkantoran untuk
mendukung kelancaran tugas dan fungsi dinas.
Kebijakan :
a. Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran yang memadai untuk
mendukung kinerja manajem,en dinas.
11. Strategi :
Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan
fungsi manajemen dinas.
Kebijakan :
a. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pendukung kinerja manajemen.
b. Mengoptimalkan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur pendukung
kelancaran tugas dan fungsi manajemen.
12. Strategi :
Meningkatkan manajemen pengelolaan keuangan dan pelaporan untuk pencapaian
kinerja program.
Kebijakan :
a. Meningkatkan manajemen penatausahaan keuangan dan pelaporan dinas untuk
pencapaian kinerja program.
Setelah melakukan telaah pada berbagai aspek dan penentuan dan penetapan isu-isu
strategis sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, maka langkah penyusunan
alternatif strategi dilakukan berdasarkan analisis pada berbagai factor penghambat dan
pendukung implementasi program/kegiatan pembangunan dan isu strategis yang telah ditetapkan.
Setiap organisasi akan menghadapi masalah lingkungan eksternal. Lingkungan internal
merupakan faktor yang berpengaruh pada kinerja pelayanan OPD yang dapat dikendalikan
secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor yang berpengaruh tapi diluar
kendali.:
RENSTRA - DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021 V-4
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
VISI : Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera
MISI : Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan Lingkungan
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 1. Terwujudnya
Manajemen
Sumber Daya
Air yang
Berkelanjutan
1. Optimalisasi Sarana
dan Prasarana
Pengendali Banjir dan
Rob di Kota
Semarang
1. Mengoptimalkan
kinerja pompa
banjir dalam
rangka
penanganan
banjir dan rob.
1. Meningkatkan
kapasitas pompa banjir
dalam rangka
pengendalian banjir
dan rob
2.Meningkatkan
operasional dan
pemeliharaan pompa
banjir untuk
penanganan banjir dan
rob yang berkelanjutan.
3. Meningkatkan kinerja
manajemen UPTD
Pompa Banjir Wilayah
dalam rangka
penanganan banjir dan
rob yang secara cepat,
dekat dan efektif.
2. Meningkatkan
manajemen
sumber daya air
dalam rangka
pencapaian
sistem drainase
kota yang baik
dan optimal.
1. Optimalisasi dan
peningkatan kapasitas
aliran drainase dan
gorong-gorong dalam
satu konsep
perencanaan sistem
drainase
2. Mengembangkan
sempadan sungai
untuk
mempertahankan
pelestarian fungsi
sungai.
RENSTRA - DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021 V-5
3. Meningkatkan
pemeliharaan sistem
drainase kota yang ada
sehingga fungsi dan
manfaatnya dapat
berkelanjutan.
3. Menyiapkan
sarana dan
prasarana
sumber daya air
untuk
mendukung
kinerja yang
optimal.
1. Mengoptimalkan
fungsi peralatan dan
sarana prasarana
pendukung kinerja
swakelola dinas
bidang sumber daya
air.
2. Terwujudnya
Infrastruktur
Jalan dan
Jembatan yang
Mantap
2. Meningkatnya
fungsi dan manfaat
sarana dan prasarana
jalan, jembatan yang
optimal
1. Meningkatkan
kapasitas jalan
dan jembatan
yang mantap
pada wilayah
strategis untuk
mencapai kota
yang tangguh
dan produktif.
1. Mengembangkan
infrastruktur BWK dan
jaringan jalan lingkar
konsentris sebagai
pendukung
konektivitas kota.
2. Mengembangkan ruang
milik jalan untuk
mencapai infrastruktur
jalan dengan estetika
perkotaan.
3. Meningkatkan
pemeliharaan jalan,
jembatan dan ruang
milik jalan agar fungsi
dan manfaatnya sesuai
dengan peruntukkannya
4 Meningkatkan
pemeliharaan
infrastruktur BWK dan
jaringan jalan jalan
lingkar konsentris untuk
menjadi wilayah yang
tangguh dan produktif.
RENSTRA - DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021 V-6
2. Meningkatkan
manajemen
pengelolaan
sarana dan
prasarana jalan
dan jembatan
dalam rangka
pencapaian
infrastruktur
kota yang
mantap.
1. Mengoptimalkan fungsi
peralatan dan sarana
prasarana pendukung
kinerja swakelola dinas
bidang jalan dan
jembatan.
3. Mengembangkan
infrastruktur pada
kawasan strategis
sebagai
pendukung
pembangunan
kota.
1. Merencanakan dan
membebaskan lahan
yang menunjang
pembangunan
infrastruktur kota.
4. Menyiapkan
perencanaan dan
pengembangan
infrastruktur kota
yang terintegrasi.
1. Meningkatkan kinerja
perencanaan
infrastruktur dan
sumber daya air untuk
pencapaian tujuan
dinas.
5. Meningkatkan
kinerja
pengelolaan
jaringan irigasi,
rawa dan jaringan
lainnya untuk
pencapaian
kondisi, fungsi
dan manfaat yang
baik.
1. Meningkatkan
pemeliharaan jaringan
irigasi dalam pencapaian
kondisi yang baik dan
pemanfaatan yang
berkelanjutan.
RENSTRA - DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021 V-7
6. Pemeliharaan
infrastruktur
wilayah yang
mantap dan
berkelanjutan.
1. Meningkatkan kinerja
manajemen UPTD
Pekerjaan Umum
Wilayah dalam rangka
pencapaian infrastruktur
wilayah yang mantap
secara cepat, dekat dan
efektif.
7. Meningkatkan
kinerja
manajemen
pelayanan
administrasi
perkantoran
untuk
mendukung
kelancaran tugas
dan fungsi dinas.
1. Penyediaan pelayanan
administrasi perkantoran
yang memadai untuk
mendukung kinerja
manajemen dinas.
8. Meningkatkan
sarana dan
prasarana aparatur
yang mendukung
kelancaran tugas
dan fungsi
manajemen dinas.
1. Meningkatkan kapasitas
sarana dan prasarana
pendukung kinerja
manajemen.
2. Mengoptimalkan
pemeliharaan sarana dan
prasarana aparatur
pendukung kelancaran
tugas dan fungsi
manajemen.
9. Meningkatkan
manajemen
pengelolaan
keuangan dan
pelaporan untuk
pencapaian
kinerja program.
1. Meningkatkan
manajemen
penatausahaan keuangan
dan pelaporan dinas
untuk pencapaian kinerja
program.
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, 2017
RENSTRA – DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Pada bab ini akan disampaikan mengenai gambaran rencana program dan
kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Pekerjaan
Umum Kota Semarang. Untuk mewujudkan Visi “Terwujudnya Infrastruktur Kota
Metropolitan Hebat, Dinamis, Berwawasan Lingkungan, Terintegrasi Berbasis
Perdagangan dan Jasa di Bidang Jalan serta Sumber Daya Air Menuju Masyarakat
Sejahtera.”
Secara garis besar direncanakan beberapa program utama sebagai langkah untuk
mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam perubahan rencana strategis ini.
Untuk mengimpletasikan kebijakan prioritas pembangunan Urusan Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang, serta Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota
Semarang akan melaksankan Program pembangunan, sebagai berikut :
1) Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong
2) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan
Pengairan Lainnya
3) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
4) Program Pengendalian Banjir
5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Drainase
6) Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
7) Program Pengadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana SDA
8) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
9) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
10) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
11) Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
12) Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
13) Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan
14) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
15) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
16) Program Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan dan Jembatan
17) Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
18) Program Perencanaan dan Pengembangan Infrastruktur
19) Program Rehabilitasi Infrastruktur Wilayah
RENSTRA – DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021
Sedangkan pada Tabel 6.1 berikut akan disampaikan mengenai detail perubahan
rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, dimana akan disampaikan
mengenai detail Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Program Kegiatan, Indikator
Kegiatan, serta tahapan target pencapaian tujuan selama 5 (lima) tahun kedepan yang
diwakili dengan kondisi capaian pada tahun perencanaan.
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp1 2 3 4 5 6 7Rp 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Terwujudnya Manajemen Sumber Daya Air yang Berkelanjutan.
Persentase Kawasan Banjir dan Rob yang semakin menurun % 5.02 - 4.69 - 4.37 - 4.05 - 3.73 - 3.40 - 3.40
1. Persentase Kawasan Banjir % 5.02 - 4.69 - 4.37 - 4.05 - 3.73 - 3.40 - 3.40 -
2. Persentase Kawasan Rob % 8.30 - 8.30 - 8.30 - 8.30 - 2.00 - 2.00 - 2.00 -
3. Persentase Kawasan Genangan Lokal % 4.00 - 4.00 - 4.00 - 4.00 - 4.00 - 4.00 - 4.00 -
1.1.03.16
PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE / GORONG-GORONG
Prosentase jumlah masyarakat yang terlayani pada akhir tahun terhadap jumlah masyarakat yang seharusnya mendapatkan pelayanan sistem drainase
% 59,50 Rp 7,062,646,750 61,50 Rp 34,080,330,000 63.00 Rp - 64.50 Rp - 66.00 Rp - 67.00 Rp - 67.00 Rp 34,080,330,000 Bidang SDA & Drainase
1.1.03.16.052PERBAIKAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG SISTEM WILAYAH TIMUR
perbaikan saluran drainase/gorong-gorong sistem wilayah timur
% 100,00 Rp 1,600,000,000 100,00 Rp 8,217,977,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp 8,217,977,000
1.1.03.16.053PERBAIKAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG SISTEM WILAYAH TENGAH
perbaikan drainase/gorong-gorong sistem wilayah tengah
% 100,00 Rp 1,600,000,000 100,00 Rp 8,385,780,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp 8,385,780,000
1.1.03.16.054PERBAIKAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG SISTEM WILAYAH BARAT
perbaikan saluran drainase/gorong-gorong sistem wilayah barat
% 100,00 Rp 1,500,000,000 100,00 Rp 6,601,650,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp 6,601,650,000
1.1.03.16.055PERBAIKAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG SISTEM WILAYAH
perbaikan saluran drainase/gorong-gorong sistem wilayah mangkang
% 100,00 Rp 1,600,000,000 100,00 Rp 6,392,900,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp 6,392,900,000
1.1.03.16.056Perencanaan Program SDA dan Drainase
pemograman kegiatan infrastruktur pengairan
% 100,00 Rp 50,000,000 100,00 Rp 50,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp 50,000,000
1.1.03.16.057Perancangan Teknik SDA dan Drainase
perancangan teknik infrastruktur pengairan
% 100.00 Rp 312,646,750 100,00 Rp 2,334,882,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp 2,334,882,000
1.1.03.16.058Survey Pengukuran SDA dan Drainase
dokumen survey & pengukuran infrastruktur pengairan
% 100,00 Rp 100,000,000 0.00 -Rp 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp -
1.1.03.16.059DED Sumber Daya Air dan Drainase
dokumen detail engineering design infrastruktur drainase & sumber daya air
% 100,00 Rp 300,000,000 100,00 Rp 2,097,141,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp 2,097,141,000
1.1.03.21
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA
Perbandingan panjang jaringan irigasi kondisi baik dibandingkan dengan panjang total jaringan irigasi
% 75,00 Rp 62,731,801,077 76,00 Rp 58,657,023,000 77,00 Rp 19,000,000,000 78,00 Rp 29,950,000,000 79,00 Rp 31,447,500,000 80,00 Rp 33,019,875,000 80,00 Rp 172,074,398,000 Bidang SDA & Drainase
1.1.03.21.005PERENCANAAN NORMALISASI SALURAN SUNGAI
Perencanaan normalisasi saluran sungai yang tersusun
% 0.00 Rp - 100,00 Rp 2,000,000,000 100,00 Rp 2,000,000,000 100,00 Rp 2,000,000,000 100,00 Rp 2,000,000,000 100,00 Rp 2,000,000,000 100,00 Rp 10,000,000,000
1.1.03.21.010REHABILITASI / PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI
Pemeliharaan Jaringan Irigasi % 75,00 Rp 3,000,000,000 76,00 Rp 3,050,000,000 77,00 Rp 2,100,000,000 78,00 Rp 2,500,000,000 79,00 Rp 2,500,000,000 80,00 Rp 2,500,000,000 80,00 Rp 12,650,000,000
1.1.03.21.018PEMELIHARAAN DRAINASE PERKOTAAN, SALURAN DAN SUNGAI
Pemeliharaan drainase,saluran & sungai
% 100,00 Rp 43,231,801,077 100,00 Rp 19,657,023,000 100,00 Rp 4,000,000,000 100,00 Rp 6,950,000,000 100,00 Rp 8,447,500,000 100,00 Rp 10,019,875,000 100,00 Rp 49,074,398,000
1.1.03.21.047O & P DRAINASE KOTA Pembangunan talud saluran % 100.00 Rp 6,000,000,000 100.00 Rp 15,000,000,000 100.00 Rp 4,000,000,000 100.00 Rp 5,000,000,000 100.00 Rp 5,000,000,000 100.00 Rp 5,000,000,000 100.00 Rp 34,000,000,000
1.1.03.21.049
PERENCANAAN TEHNIS Dokumen perencanaan teknis serta data survey dan pengukuran yang tersusun
% 100.00 Rp 200,000,000 100.00 Rp 200,000,000 100.00 Rp 200,000,000 100.00 Rp 200,000,000 100.00 Rp 200,000,000 100.00 Rp 200,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000
1.1.03.21.075Konsultan Analisa Survey Inventory Saluran & Gorong -
dokumen analisa survey inventori saluran dan gorong-
% 100.00 Rp 200,000,000 100.00 Rp 200,000,000 100.00 Rp 200,000,000 100.00 Rp 200,000,000 100.00 Rp 200,000,000 100.00 Rp 200,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000
1.1.03.21.076Monitoring, Evaluasi dan Inventarisasi Bangunan Teknis
Operasional kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Inventarisasi Bangunan Teknis
% 100.00 Rp 50,000,000 100.00 Rp 50,000,000 100.00 Rp 50,000,000 100.00 Rp 50,000,000 100.00 Rp 50,000,000 100.00 Rp 50,000,000 100.00 Rp 250,000,000
1.1.03.21.077PENYUSUNAN PERATURAN BIDANG DRAINASE
peraturan walikota tentang drainase
% 100.00 Rp 50,000,000 100.00 Rp 50,000,000 100.00 Rp 50,000,000 100.00 Rp 50,000,000 100.00 Rp 50,000,000 100.00 Rp 50,000,000 100.00 Rp 250,000,000
1.1.03.21.078MATERIAL DAN UPAH PEMELIHARAAN DRAINASE DAN SUNGAI
Saluran drainase dan sungai di Kota Semarang yang terpelihara
%0.00
Rp - 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 5,000,000,000
1.1.03.21.081PERENCANAAN PROGRAM DRAINASE DAN SDA
Dokumen Perencaaan Program drainase dan SDA
%0.00
Rp - 100.00 Rp 50,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp 50,000,000
1.1.03.21.083REHABILITASI JARINGAN IRIGASI
Jaringan irigasi yang terpelihara %0.00
Rp - 100.00 Rp 2,000,000,000 100.00 Rp 600,000,000 100.00 Rp 2,000,000,000 100.00 Rp 2,000,000,000 100.00 Rp 2,000,000,000 100.00 Rp 8,600,000,000
1.1.03.21.084PENGADAAN MATERIAL PEMELIHARAAN DRAINASE DAN SUNGAI
Pengadaan material untuk pemeliharaan drainase dan sungai
% 100,00 Rp 10,000,000,000 100,00 Rp 15,400,000,000 100,00 Rp 4,800,000,000 100,00 Rp 10,000,000,000 100,00 Rp 10,000,000,000 100,00 Rp 10,000,000,000 100,00 Rp 50,200,000,000
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2017 2018 2019 2020 2021
KodeData Capaian pada Tahun Awal
Perencanaan
Optimalisasi sarana dan Prasarana Pengendali Banjir dan
Rob di Kota Semarang
Satuan Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
Tabel 6.1Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum
Kota Semarang
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat
Daerah Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)
1.1.03.22PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU
Presentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari
% 87,00 Rp 1,993,326,000 89,00 Rp 6,200,000,000 91,00 Rp - 93,00 Rp - 95,00 Rp - 97,00 Rp - 97,00 Rp 6,200,000,000
1.1.03.22.004PEMBANGUNAN SUMUR-SUMUR AIR TANAH
Kebutuhan air baku yang terpenuhi
% 100.00 Rp 400,000,000 100.00 Rp 400,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp 400,000,000
1.1.03.22.036FASILITASI KELOMPOK MASYARAKAT DALAM SPAM
Koordinasi masyarakat dalam SPAM
% 100.00 Rp 200,000,000 100.00 Rp 200,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp 200,000,000
1.1.03.22.036FASILITASI KELOMPOK MASYARAKAT DALAM SPAM
Lahan untuk SPAM Semarang Barat yang tersedia
% 100.00 Rp 500,000,000 100.00 Rp 1,550,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp 1,550,000,000
1.1.03.22.039
MONITORING SUMBER DAYA AIR
Pengawasan dan monitoring terhadap air tanah
% 100.00 Rp 50,000,000 100.00 Rp 50,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp 50,000,000
1.1.03.22.041Penyediaan Jaringan Air Baku / Air Bersih
Jaringan air baku bagi masyarakat yang tersedia
% 100.00 Rp 843,326,000 100.00 Rp 4,000,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp 4,000,000,000
Persentase kawasan banjir % 8,30 8,30 8,30 8,30 2,00 2,00 2,00
Persentase kawasan banjir dan rob
% 5,02 4,69 4,37 4,05 3,73 3,40 3,40
Persentase kawasan rob % 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
1.1.03.24.008PENINGKATAN PEMBANGUNAN PUSAT-PUSAT PENGENDALI BANJIR
Cakupan area kapasitas pompa banjir
% 100,00 Rp 5,000,000,000 100,00 Rp 54,558,490,000 100,00 Rp 8,300,000,000 100,00 Rp 7,710,000,000 100,00 Rp 10,240,500,000 100,00 Rp 10,897,525,000 100,00 Rp 91,706,515,000
Persentase pompa pengendali banjir yang optimal
% 100.00 Rp 5,000,000,000 100.00 Rp 54,558,490,000 100.00 Rp 8,300,000,000 100.00 Rp 7,710,000,000 100.00 Rp 10,240,500,000 100.00 Rp 10,897,525,000 100.00 Rp 91,706,515,000
1.1.03.24.011 O & P PENGENDALIAN BANJIR data wilayah bebas banjir dan % 100.00 Rp 2,000,000,000 100.00 Rp 2,000,000,000 100.00 Rp 2,000,000,000 100.00 Rp 2,000,000,000 100.00 Rp 2,000,000,000 100.00 Rp 2,000,000,000 100.00 Rp 10,000,000,000
1.1.03.24.036O & P Pintu Air dan Polder Operasional dan pemeliharaan
pintu air dan polder di kota semarang
% 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 2,000,000,000 100.00 Rp 2,000,000,000 100.00 Rp 2,000,000,000 100.00 Rp 2,000,000,000 100.00 Rp 2,000,000,000 100.00 Rp 10,000,000,000
1.1.03.24.063PEMBANGUNAN SISTEM POLDER KALI BANGER
Pembangunan Sistem Polder Kali Banger
% 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 5,000,000,000
1.1.03.24.069O & P POMPA BANJIR Pengadaan BBM Non Subsidi
dan Biaya Tenaga Operator% 100.00 Rp 300,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 5,000,000,000
1.1.03.24.158Operasional Sistem Polder Kali Semarang
Pengadaan BBM Non Subsidi % 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 2,000,000,000 100.00 Rp 2,000,000,000 100.00 Rp 2,000,000,000 100.00 Rp 2,000,000,000 100.00 Rp 2,000,000,000 100.00 Rp 10,000,000,000
1.1.03.24.182 PEMBANGUNAN EMBUNG Embung Wonolopo % 0.00 Rp - 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 2,000,000,000 100.00 Rp 2,000,000,000 100.00 Rp 2,000,000,000 100.00 Rp 2,000,000,000 100.00 Rp 9,000,000,000
1.1.03.24.185EVALUASI PASCA KONSTRUKSI
Operasional monitoring, evaluasi pasca konstruksi
% 0.00 Rp - 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 5,000,000,000
1.1.03.24.188
OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN SISTEM POLDER KALI BANGER
Pengadaan BBM Non Subsidi (Industri) Pengadaan Oli dan Grease Pemeliharaan ME dan Konstruksi
% 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 2,000,000,000 100.00 Rp 2,000,000,000 100.00 Rp 2,000,000,000 100.00 Rp 2,000,000,000 100.00 Rp 2,000,000,000 100.00 Rp 10,000,000,000
1.1.03.24.191PERENCANAAN PEMBANGUNAN EMBUNG
FS embung, FS DAS dan DED Embung
% 100.00 Rp 200,000,000 100.00 Rp 200,000,000 100.00 Rp 200,000,000 100.00 Rp 200,000,000 100.00 Rp 200,000,000 100.00 Rp 200,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000
1.1.03.24.192PENINGKATAN SUB SISTEM KALI TENGGANG
Meningkatnya Sub Sistem Kali Tenggang
% 0.00 Rp - 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 2,000,000,000 100.00 Rp 2,000,000,000 100.00 Rp 2,000,000,000 100.00 Rp 2,000,000,000 100.00 Rp 9,000,000,000
1.1.03.24.193MONITORING DAN EVALUASI POMPA BANJIR
data kondisi dan kapasitas pompa banjir di kota semarang
% 100.00 Rp 300,000,000 100.00 Rp 1,600,000,000 100.00 Rp 500,000,000 100.00 Rp 500,000,000 100.00 Rp 500,000,000 100.00 Rp 500,000,000 100.00 Rp 3,600,000,000
1.1.03.24.194OP DRAINASE SUB SISTEM MANGKANG
Sub sistem mangkang yang terpelihara
% 100.00 Rp 200,000,000 100.00 Rp 200,000,000 100.00 Rp 200,000,000 100.00 Rp 200,000,000 100.00 Rp 200,000,000 100.00 Rp 200,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000
1.1.03.24.197
PENGADAAN POMPA PENGENDALI BANJIR
Kapasitas dan jumlah pompa pengendali banjir untuk penanganan banjir & rob yang terpenuhi
buah 1.00 Rp 7,797,717,936 1.00 Rp 10,000,000,000 1.00 Rp 10,000,000,000 1.00 Rp 10,000,000,000 1.00 Rp 10,000,000,000 1.00 Rp 10,000,000,000 1.00 Rp 50,000,000,000
1.1.03.24.198
REHABILITASI/PEMELIHARAAN PUSAT PENGENDALI BANJIR
Sarana dan prasarana sistem polder yang optimal dalam penanganan banjir & rob
buah 1.00 Rp 2,000,000,000 1.00 Rp 5,000,000,000 1.00 Rp 2,000,000,000 1.00 Rp 2,000,000,000 1.00 Rp 2,000,000,000 1.00 Rp 2,000,000,000 1.00 Rp 13,000,000,000
1.1.03.24.199OPERASIONAL PENGENDALI BANJIR
Beroperasinya pompa-pompa pengendali banjir dan terpeliharanya pintu air dan
% 100,00 Rp 5,000,000,000 100,00 Rp 5,000,000,000 100,00 Rp 3,000,000,000 100,00 Rp 3,000,000,000 100,00 Rp 3,000,000,000 100,00 Rp 3,000,000,000 100,00 Rp 17,000,000,000
1.1.03.24.200UPTD Pompa Banjir Wilayah Barat Operasional dan sistem drainase
wilayah barat yang optimal% 100,00 Rp 2,000,000,000 100,00 Rp 4,000,000,000 100,00 Rp 3,000,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp 7,000,000,000
1.1.03.24.201UPTD Pompa Banjir Wilayah Tengah II
Operasional dan pemeliharaan sistem polder kali semarang
% 100,00 Rp 2,000,000,000 100,00 Rp 4,000,000,000 100,00 Rp 3,000,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp 7,000,000,000
1.1.03.24.202UPTD Pompa Banjir Wilayah Timur
Sistem dan sub sistem drainase wilayah timur yang optimal
% 100,00 Rp 2,000,000,000 100,00 Rp 4,000,000,000 100,00 Rp 3,000,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp 7,000,000,000
1.1.03.24.203UPTD Pompa Banjir Wilayah Tengah I
Pemeliharaan dan operasional sarana dan prasarana sistem polder kali banger
% 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 100.00 Rp 3,000,000,000 100.00 Rp 3,000,000,000 100.00 Rp 3,000,000,000 100.00 Rp 9,000,000,000
1.1.03.24.204PENGELOLAAN POMPA BANJIR WLAYAH BARAT
Operasional dan sistem drainase wilayah barat yang optimal
% 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 100.00 Rp 3,000,000,000 100.00 Rp 3,000,000,000 100.00 Rp 3,000,000,000 100.00 Rp 9,000,000,000
1.1.03.24.205PENGELOLAAN POMPA BANJIR WILAYAH TENGAH I
Pemeliharaan dan operasional sarana dan prasarana sistem polder kali banger
% 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 100.00 Rp 3,000,000,000 100.00 Rp 3,000,000,000 100.00 Rp 3,000,000,000 100.00 Rp 9,000,000,000
1.1.03.24.206PENGELOLAAN POMPA BANJIR WILAYAH TENGAH II
Operasional dan pemeliharaan sistem polder kali semarang
% 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 100.00 Rp 3,000,000,000 100.00 Rp 3,000,000,000 100.00 Rp 3,000,000,000 100.00 Rp 9,000,000,000
1.1.03.24.207PENGELOLAAN POMPA BANJIR WILAYAH TIMUR
Sistem dan sub sistem drainase wilayah timur yang optimal
% 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 100.00 Rp 3,000,000,000 100.00 Rp 3,000,000,000 100.00 Rp 3,000,000,000 100.00 Rp 9,000,000,000
1.1.03.27PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DRAINASE
tersedianya prasarana drainase % 52,00 Rp 12,688,169,000 62,00 Rp 19,443,471,000 0.00 -Rp 0.00 -Rp 0.00 -Rp 0.00 -Rp 0.00 Rp 19,443,471,000 Bidang SDA & Drainase
1.1.03.27.004 O & P Peralatan Pengairan operasional peralatan pengairan % 0.00 -Rp 100.00 Rp 2,000,000,000 0.00 -Rp 0.00 -Rp 0.00 -Rp 0.00 -Rp 0.00 Rp 2,000,000,000
1.1.03.27.014PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA DRAINASE DAN PENGENDALIAN BANJIR
sarana dan prasarana pengendali banjir berfungsi baik
% 0.00-Rp
100.00 Rp 7,443,471,000 0.00 -Rp 0.00 -Rp 0.00 -Rp 0.00 -Rp 0.00 Rp 7,443,471,000
Rp 53,140,500,000 Rp 53,797,525,000 Rp 307,306,515,000
PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR1.1.03.24
Bidang SDA & Drainase Rp 48,200,000,000 Rp 50,610,000,000 Rp 32,797,717,936 Rp 101,558,490,000
1.1.03.27.015REHABILITASI/PEMELIHARAAN ALAT-ALAT BERAT
Suku Cadang & operasional alat berat
% 100,00 Rp 5,000,000,000 100,00 Rp 5,000,000,000 0.00 -Rp 0.00 -Rp 0.00 -Rp 0.00 -Rp 0.00 Rp 5,000,000,000
1.1.03.27.016PENGADAAN ALAT BERAT SDA DAN DRAINASE
Pengadaan alat berat % 100,00 Rp 7,688,169,000 100,00 Rp 5,000,000,000 0.00 -Rp 0.00 -Rp 0.00 -Rp 0.00 -Rp 0.00 Rp 5,000,000,000
1.1.03.38PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR
Persentase saluran drainase/ gorong gorong dalam kondisi baik
% 0,00 Rp - 0,00 Rp - 63,00 Rp 51,300,000,000 64,50 Rp 53,865,000,000 66,00 Rp 101,558,250,000 67,00 Rp 104,636,163,000 67,00 Rp 311,359,413,000 Bidang SDA & Drainase
1.1.03.38.001PERBAIKAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG SISTEM WILAYAH TIMUR
Perbaikan saluran drainase di wilayah timur
% 0,00 Rp - 0,00 Rp - 100,00 Rp 10,000,000,000 100,00 Rp 8,000,000,000 100,00 Rp 16,000,000,000 100,00 Rp 16,000,000,000 100,00 Rp 50,000,000,000
1.1.03.38.002PERBAIKAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG SISTEM WILAYAH TENGAH
Perbaikan saluran drainase di wilayah tengah
% 0,00 Rp - 0,00 Rp - 100,00 Rp 10,000,000,000 100,00 Rp 8,000,000,000 100,00 Rp 17,000,000,000 100,00 Rp 17,000,000,000 100,00 Rp 52,000,000,000
1.1.03.38.003PERBAIKAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG SISTEM WILAYAH
Perbaikan saluran drainase di wilayah mangkang
% 0,00 Rp - 0,00 Rp - 100,00 Rp 10,000,000,000 100,00 Rp 8,000,000,000 100,00 Rp 17,000,000,000 100,00 Rp 17,000,000,000 100,00 Rp 52,000,000,000
1.1.03.38.004PENGEMBANGAN SEMPADAN SUNGAI
Sempadan sungai yang bersih dari pemukiman
% 0,00 Rp - 0,00 Rp - 100.00 Rp 11,300,000,000 100.00 Rp 12,865,000,000 100.00 Rp 29,558,250,000 100.00 Rp 32,636,163,000 100.00 Rp 86,359,413,000
1.1.03.38.005PERBAIKAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG SISTEM WILAYAH BARAT
Perbaikan saluran drainase di wilayah barat
% 0,00 Rp - 0,00 Rp - 100.00 Rp 10,000,000,000 100.00 Rp 9,000,000,000 100.00 Rp 12,000,000,000 100.00 Rp 12,000,000,000 100.00 Rp 43,000,000,000
1.1.03.38.006PEMELIHARAAN DRAINASE PERKOTAAN, SALURAN DAN SUNGAI
Drainase, saluran dan sungai perkotaan yang terpelihara
% 0,00 Rp - 0,00 Rp - 0,00 Rp - 100.00 Rp 8,000,000,000 100.00 Rp 10,000,000,000 100.00 Rp 10,000,000,000 100.00 Rp 28,000,000,000
1.1.03.39PROGRAM PENGADAAN DAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA SDA
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur yang layak
% 0,00 Rp - 0,00 Rp - 84,00 Rp 500,000,000 86,00 Rp 525,000,000 88,00 Rp 551,250,000 90,00 Rp 578,813,000 90,00 Rp 2,155,063,000 Bidang SDA & Drainase
1.1.03.39.001REHABILITASI/PEMELIHARAAN ALAT-ALAT BERAT
Operasional alat berat yang optimal
% 0,00 Rp - 0,00 Rp - 100,00 Rp 50,000,000 100,00 Rp 50,000,000 100,00 Rp 75,000,000 100,00 Rp 100,000,000 100,00 Rp 275,000,000
1.1.03.39.002PENGADAAN ALAT BERAT SDA DAN DRAINASE
Alat berat yang tersedia untuk penunjang pemeliharaan
% 0,00 Rp - 0,00 Rp - 100,00 Rp 400,000,000 100,00 Rp 400,000,000 100,00 Rp 401,250,000 100,00 Rp 403,813,000 100,00 Rp 1,605,063,000
1.1.03.39.008OPERASIONAL PEMELIHARAAN DRAINASE
Lancarnya aliran saluran drainase dan sungai
% 0,00 Rp - 0,00 Rp - 100,00 Rp 50,000,000 100,00 Rp 75,000,000 100,00 Rp 75,000,000 100,00 Rp 75,000,000 100,00 Rp 275,000,000
Terwujudnya Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang Mantap
presentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik
% 82.85 - 82.85 - 83.85 - 84.85 - 85.85 - 86.85 - 86.85
1. presentase jalan dan jembatan dalam kondis baik
% 82.85 - 82.85 - 83.85 - 84.85 - 85.85 - 86.85 - 86.85
2. Presentase ruang milik jalan yang baik pada kawasan strategis
% 35.53 - 35.53 - 59.21 - 76.32 - 90.79 - 100,00 - 100,00 -
00.0.00.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran
% 100,00 Rp 3,938,007,190 100,00 Rp 8,166,347,000 100,00 Rp 7,997,245,500 100,00 Rp 8,397,108,000 100,00 Rp 8,816,963,000 100,00 Rp 9,257,812,000 100,00 Rp 42,635,475,500 Sekretariat
00.0.00.01.001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
Surat Masuk dan Surat Keluar % 100,00 Rp 50,000,000 100,00 Rp 50,000,000 100,00 Rp 70,000,000 100,00 Rp 70,000,000 100,00 Rp 50,000,000 100,00 Rp 50,000,000 100,00 Rp 290,000,000
00.0.00.01.002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
Pembayaran rekening listrik, air, telepon, koran & internet
% 100,00 Rp 1,348,407,190 100,00 Rp 2,791,347,000 100,00 Rp 2,721,347,500 100,00 Rp 3,002,108,000 100,00 Rp 3,122,108,000 100,00 Rp 3,432,812,000 100,00 Rp 15,069,722,500
00.0.00.01.008 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
Jasa Kebersihan & keamanan (rumah pompa, polder, gedung dinas, workshop, gudang)
% 100,00 Rp 500,000,000 100,00 Rp 750,000,000 100,00 Rp 750,000,000 100,00 Rp 750,000,000 100,00 Rp 750,000,000 100,00 Rp 750,000,000 100,00 Rp 3,750,000,000
00.0.00.01.010 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
Penyediaan Alat Tulis Kantor % 100,00 Rp 225,000,000 100,00 Rp 150,000,000 100,00 Rp 150,000,000 100,00 Rp 150,000,000 100,00 Rp 150,000,000 100,00 Rp 150,000,000 100,00 Rp 750,000,000
00.0.00.01.011 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
Cetak & Penggadaan dokumen % 100,00 Rp 225,000,000 100,00 Rp 75,000,000 100,00 Rp 75,000,000 100,00 Rp 75,000,000 100,00 Rp 75,000,000 100,00 Rp 75,000,000 100,00 Rp 375,000,000
00.0.00.01.012 alat listrik & elektronik (lampu pijar-battre kering dll) // servis & reparasi panel kelistrikan // operasional genzet
% 100,00 Rp 165,000,000 100,00 Rp 1,000,000,000 100,00 Rp 1,000,000,000 100,00 Rp 1,000,000,000 100,00 Rp 1,000,000,000 100,00 Rp 1,000,000,000 100,00 Rp 5,000,000,000
00.0.00.01.015 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Buku bacaan ke PU an & Peraturan Perundang-Undangan
% 100,00 Rp 1,000,000 100,00 Rp 5,000,000 100,00 Rp 5,000,000 100,00 Rp 5,000,000 100,00 Rp 5,000,000 100,00 Rp 5,000,000 100,00 Rp 25,000,000
00.0.00.01.017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
Makan & Minum Rapat Koordinasi
% 100,00 Rp 50,000,000 100,00 Rp 100,000,000 100,00 Rp 100,000,000 100,00 Rp 100,000,000 100,00 Rp 100,000,000 100,00 Rp 100,000,000 100,00 Rp 500,000,000
00.0.00.01.018 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka koordinasi
% 100,00 Rp 550,000,000 100,00 Rp 1,000,000,000 100,00 Rp 880,898,000 100,00 Rp 1,000,000,000 100,00 Rp 1,319,855,000 100,00 Rp 1,450,000,000 100,00 Rp 5,650,753,000
00.0.00.01.021 PENYELESAIAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI
Digitalisasi & pengelolaan Pengarsipan data kepegawaian
% 100,00 Rp 15,000,000 100,00 Rp 25,000,000 100,00 Rp 25,000,000 100,00 Rp 25,000,000 100,00 Rp 25,000,000 100,00 Rp 25,000,000 100,00 Rp 125,000,000
00.0.00.01.028 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH
Perjalanan Dinas Dalam Daerah // Rapat Koordinasi - Survey Harga - Survey Lokasi Aduan Masyarakat
% 100,00 Rp 15,000,000 100,00 Rp 200,000,000 100,00 Rp 200,000,000 100,00 Rp 200,000,000 100,00 Rp 200,000,000 100,00 Rp 200,000,000 100,00 Rp 1,000,000,000
00.0.00.01.143 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Peralatan dan bahan pembersih yang tersedia
% 100,00 Rp 20,000,000 100,00 Rp 20,000,000 100,00 Rp 20,000,000 100,00 Rp 20,000,000 100,00 Rp 20,000,000 100,00 Rp 20,000,000 100,00 Rp 100,000,000
Meningkatnya fungsi dan manfaat sarana dan prasarana jalan, jembatan yang optimal
00.0.00.01.154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran
Honor : TPHL - PA /KPA - Tim FHO - Pendamping Kegiatan - Tenaga Pengelolaan Administrasi - Tenaga Pengelola
% 100,00 Rp 773,600,000 100,00 Rp 2,000,000,000 100,00 Rp 2,000,000,000 100,00 Rp 2,000,000,000 100,00 Rp 2,000,000,000 100,00 Rp 2,000,000,000 100,00 Rp 10,000,000,000
00.0.00.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur
% 100,00 Rp 1,083,540,047 100,00 Rp 5,116,666,000 100,00 Rp 9,238,341,000 100,00 Rp 9,525,258,000 100,00 Rp 9,826,520,000 100,00 Rp 10,142,846,000 100,00 Rp 43,849,631,000 Sekretariat
00.0.00.02.003 PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
Pembangunan Gedung/Gudang/Work Shop
% 0,00 100,00 Rp 2,141,704,000 100,00 Rp 5,691,666,000 100,00 Rp 5,478,583,000 100,00 Rp 5,678,583,000 100,00 Rp 5,867,846,000 100,00 Rp 24,858,382,000
00.0.00.02.005 PENGADAAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL
Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas
% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas
% unit 0.00 2.00 2.00 2.00 2.002.00
00.0.00.02.007 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
Pemenuhan perlengkapan gedung kantor
% 0,00 Rp - 0,00 Rp - 0,00 Rp - 100,00 Rp 100,000,000 100,00 Rp 110,000,000 100,00 Rp 150,000,000 100,00 Rp 360,000,000
00.0.00.02.009 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
% 100,00 Rp 62,424,094 100,00 Rp 549,962,000 100,00 Rp 621,675,000 100,00 Rp 521,675,000 100,00 Rp 612,937,000 100,00 Rp 650,000,000 100,00 Rp 2,956,249,000
00.0.00.02.010 PENGADAAN MEBELUER Pengadaan Meubeler - Meja, Kursi, Almari, Filling Cabinet
% 100,00 Rp 25,000,000 100,00 Rp 300,000,000 100,00 Rp 300,000,000 100,00 Rp 300,000,000 100,00 Rp 300,000,000 100,00 Rp 300,000,000 100,00 Rp 1,500,000,000
00.0.00.02.022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
Pemeliharaan Gedung/Gudang/Rumah Pompa/Workshop
% 100,00 Rp 258,841,953 100,00 Rp 750,000,000 100,00 Rp 750,000,000 100,00 Rp 750,000,000 100,00 Rp 750,000,000 100,00 Rp 800,000,000 100,00 Rp 3,800,000,000
00.0.00.02.024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL
Operasional Kendaraan Dinas % 100,00 Rp 267,274,000 100,00 Rp 500,000,000 100,00 Rp 750,000,000 100,00 Rp 750,000,000 100,00 Rp 750,000,000 100,00 Rp 750,000,000 100,00 Rp 3,500,000,000
00.0.00.02.026 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
Pemenuhan pemeliharaan perlengkapan kantor
% 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 100,00 Rp 25,000,000 100,00 Rp 30,000,000 100,00 Rp 35,000,000 100,00 Rp 90,000,000
00.0.00.02.028 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor - elektronik, AC, Mesin Tik,
% 100,00 Rp 40,000,000 100,00 Rp 250,000,000 100,00 Rp 250,000,000 100,00 Rp 225,000,000 100,00 Rp 220,000,000 100,00 Rp 215,000,000 100,00 Rp 1,160,000,000
00.0.00.02.029 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELUER
Mebeluer Kantor Terpelihara % 100,00 Rp 15,000,000 100,00 Rp 50,000,000 100,00 Rp 50,000,000 100,00 Rp 50,000,000 100,00 Rp 50,000,000 100,00 Rp 50,000,000 100,00 Rp 250,000,000
00.0.00.02.065 PENDATAAN ASET Pendataan Aset - fisik & administratif
% 100,00 Rp 115,000,000 100,00 Rp 100,000,000 100,00 Rp 100,000,000 100,00 Rp 100,000,000 100,00 Rp 100,000,000 100,00 Rp 100,000,000 100,00 Rp 500,000,000
00.0.00.02.083 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PERIJINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
Pajak kendaraan roda dua, roda empat dan alat berat
% 100,00 Rp 100,000,000 100,00 Rp 150,000,000 100,00 Rp 200,000,000 100,00 Rp 200,000,000 100,00 Rp 200,000,000 100,00 Rp 200,000,000 100,00 Rp 950,000,000
00.0.00.02.128 OPERASIONALISASI WEB DINAS
Up datting & pengelolaan web dinas
% 100,00 Rp 25,000,000 100,00 Rp 25,000,000 100,00 Rp 25,000,000 100,00 Rp 25,000,000 100,00 Rp 25,000,000 100,00 Rp 25,000,000 100,00 Rp 125,000,000
00.0.00.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan
% 100,00 Rp 246,545,570 100,00 Rp 464,279,000 100,00 Rp 251,134,500 100,00 Rp 263,691,000 100,00 Rp 276,875,000 100,00 Rp 290,719,000 100,00 Rp 1,546,698,500 Sekretariat
00.0.00.06.002 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN SKPD
dokumen monev kegiatan & keuangan
dokumen 0.00 Rp 51,545,570
0.00 Rp 65,279,000
1.00 Rp 50,134,500
1.00 Rp 50,691,000
1.00 Rp 58,875,000
1.00 Rp 54,219,000
1.00 Rp 279,198,500
00.0.00.06.006 PENYUSUNAN LKPJ SKPD dokumen laporan pertanggungjawaban, capaian indikator kinerja
dokumen 0.00 Rp 22,000,000
0.00 Rp 45,000,000
1.00 Rp 21,000,000
1.00 Rp 23,000,000
1.00 Rp 24,000,000
1.00 Rp 25,000,000
1.00 Rp 138,000,000
00.0.00.06.010 PENYUSUNAN LAKIP dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
dokumen 0.00
Rp 21,000,000
0.00
Rp 45,000,000
1.00
Rp 21,000,000
1.00
Rp 22,500,000
1.00
Rp 24,000,000
1.00
Rp 25,000,000
1.00 Rp 137,500,000
00.0.00.06.020 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN
dokumen realisasi anggaran & Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
dokumen 0.00
Rp 21,000,000
0.00
Rp 45,000,000
1.00
Rp 21,000,000
1.00
Rp 22,500,000
1.00
Rp 24,000,000
1.00
Rp 25,000,000
1.00 Rp 137,500,000
00.0.00.06.022 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN
Dokumen Laporan Keuangan Semesteran
dokumen 0.00 Rp 10,000,000
0.00 Rp 45,000,000
1.00 Rp 21,000,000
1.00 Rp 22,500,000
1.00 Rp 24,000,000
1.00 Rp 25,000,000
1.00 Rp 137,500,000
00.0.00.06.023 PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN
Dokumen Prognosis Realiasi Anggaran
dokumen 0.00 Rp 21,000,000
0.00 Rp 45,000,000
1.00 Rp 21,000,000
1.00 Rp 22,500,000
1.00 Rp 24,000,000
1.00 Rp 25,000,000
1.00 Rp 137,500,000
00.0.00.06.027 PENYUSUNAN RENCANA PERUBAHAN DAN RDPPA
Dokumen DPPA SKPD dokumen 0.00 Rp 10,000,000
0.00 Rp 14,000,000
1.00 Rp 15,000,000
1.00 Rp 17,000,000
1.00 Rp 13,000,000
1.00 Rp 10,000,000
1.00 Rp 69,000,000
00.0.00.06.028 PENYUSUNAN RENJA SKPD dokumen usulan renja-sinkronisasi hasil musrenbang-
dokumen 0.00 Rp 20,000,000
0.00 Rp 45,000,000
1.00 Rp 21,000,000
1.00 Rp 22,500,000
1.00 Rp 24,000,000
1.00 Rp 25,000,000
1.00 Rp 137,500,000
00.0.00.06.029 PENYUSUNAN RENSTRA SKPD Dokumen Renstra SKPD dokumen 0.00 Rp 20,000,000 1.00 35.000.000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 1.00 Rp 20,000,000 1.00 Rp 55,000,000 00.0.00.06.030 PENYUSUNAN RKA DAN DPA Dokumen Rencana Kerja
Anggaran & Dokumen Pelaksanaan Anggaran
dokumen 0,00 Rp -
0,00 Rp -
1.00 Rp 25,000,000
1.00 Rp 25,500,000
1.00 Rp 26,000,000
1.00 Rp 26,500,000
1.00 Rp 103,000,000
00.0.00.06.034 PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD
Dokumen RKA dan DPA Dinas % 100.00 Rp 50,000,000 100,00 Rp 50,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp 50,000,000
00.0.00.06.037 Revisi Rencana Strategis Dokumen Renstra 2016-2021 dokumen 0,00 Rp - 0.00 Rp 30,000,000 1.00 Rp 35,000,000 1.00 Rp 35,000,000 1.00 Rp 35,000,000 1.00 Rp 30,000,000 1.00 Rp 165,000,000 1.1.03.17 PROGRAM REHABILITASI /
PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
Proporsi panjang jaringan jalan dan jembatan dalam kondisi baik
% 88,07 Rp 126,288,171,450 89,07 Rp 92,374,839,000 90,00 Rp - 91,07 Rp - 92,07 Rp - 93,07 Rp - 93,07 Rp 92,374,839,000 Bidang Binamarga
1.1.03.17.025 Operasional Tenaga Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Operasional Tenaga Pemeliharaan Jalan & Jembatan
% 100.00 Rp 9,688,171,450 100.00 Rp 3,224,839,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp 3,224,839,000
1.1.03.17.026 Pemeliharaan Jalan & Jembatan Kota Semarang
Pemeliharaan jalan & jembatan kota semarang
% 100.00 Rp 21,000,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp -
1.1.03.17.027 Pengadaan Material Pemeliharaan Jalan & Jembatan
Pengadaan Material Pemeliharaan Jalan & Jembatan
% 100.00 Rp 10,000,000,000 100.00 Rp 10,000,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp 10,000,000,000
Rp 175,000,000 Rp 300,000,000 Rp 500,000,000 Rp 1,000,000,000 Rp 1,000,000,000 Rp 1,000,000,000 Rp 3,800,000,000
1.1.03.17.028 REHABILITASI INFRASTRUKTUR BIDANG JALAN
Jalan dan jembatan yang terrehabilitasi
% 100.00 Rp 20,000,000,000 100.00 Rp 20,000,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp 20,000,000,000
1.1.03.17.179 Pemeliharaan Ruang Manfaat Jalan Ruang manfaat jalan yang terpelihara
% 100.00 Rp 18,000,000,000 100.00 Rp 8,000,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp 8,000,000,000
1.1.03.17.193 PEMELIHARAAN KAWASAN STRATEGIS
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
% 100.00 Rp 40,000,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp -
1.1.03.17.198 Pemeliharaan Jalan Sawo Jajar III Kel. Krobokan Kec. Semarang
pemeliharaan berkala jalan sawo jajar III
% 100.00 Rp 200,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp -
1.1.03.17.200 Pemeliharaan Jalan Desa Wonoharjo RW XI Kel. Kembangarum Kec. Semarang
pemeliharaan berkala jalan desa wonoharjo
% 100.00 Rp 200,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp -
1.1.03.17.201 Pemeliharaan Jalan Tugu Rejo Raya Kel. Tugurejo Kec. Tugu
pemeliharaan jalan tugu rejo raya
% 100.00 Rp 200,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp -
1.1.03.17.202 Pemeliharaan Jalan RW II Tambakaji Ngaliyan Kecamatan
pemeliharaan jalan tambak aji ngaliyan
% 100.00 Rp 200,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp -
1.1.03.17.203 Pemeliharaan Jalan Dawung Kedungpane Kec. Ngaliyan
pemeliharaan jalan dawung kedungpane
% 100.00 Rp 200,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp -
1.1.03.17.204 Pemeliharaan Jalan Beringin-Wates Kec. Ngaliyan
Pemeliharaan berkala jalan beringin-wates ngaliyan
% 100.00 Rp 200,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp -
1.1.03.17.205 Pemeliharaan Jalan Tembus Purwosari - Bandungsari Kec.
Pemeliharaan berkala jalan tembus purwosari-bandungsari
% 100.00 Rp 200,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp -
1.1.03.17.206 Pemeliharaan Jalan Palir Kec. Pemeliharaan berkala jalan palir % 100.00 Rp 200,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 1.1.03.17.207 Pemeliharaan Jalan Galunggung
(Wates-Pesantren) Kec. Mijenpemeliharaan berkala jalan galunggung
% 100.00 Rp 200,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp -
1.1.03.17.208 Pemeliharaan Jalan Ngadirgo -Pesantren Kec. Mijen
Pemeliharaan berkala jalan ngadirgo-pesantren
% 100.00 Rp 200,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp -
1.1.03.17.209 Pemeliharaan Jalan RW VI Kel. Sumurrejo Kec. Gunungpati
pemeliharaan berkala jalan sumurrejo
% 100.00 Rp 200,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp -
1.1.03.17.210 Pemeliharaan Jalan Ampel Gading Raya Kec. Gunungpati
pemeliharaan berkala jalan ampel gading raya
% 100.00 Rp 200,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp -
1.1.03.17.211 Pemeliharaan Jalan Depan Kantor Kel. Sumurrejo-Kampung Karang Geneng Kec. Gunungpati
pemeliharaan berkala jalan depan kantor kel. sumurrejo-kampung karang geneng
% 100.00 Rp 200,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp -
1.1.03.17.212 Pemeliharaan Jalan Dewi Sartika Raya Kel. Sukorejo Kec.
pemeliharaan berkala jalan dewi sartika raya
% 100.00 Rp 200,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp -
1.1.03.17.213 Pemeliharaan Jalan Sikrangkeng-Sukorame Kec. Gunungpati
pemeliharaan berkala jalan singkrangkeng-sukorame
% 100.00 Rp 200,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp -
1.1.03.17.214 Pemeliharaan Jalan Perbalan-Samping Pasar Gunungpati Kec. Gunungpati
pemeliharaan berkala jalan perbalan-samping pasar gunungpati
% 100.00 Rp 200,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp -
Pemeliharaan Jalan Trunojoyo Kec. Banyumanik
pemeliharaan jalan trunojoyo % 100.00 Rp 200,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp -
1.1.03.17.216 Pemeliharaan Jalan Gedawang Raya Kec. Banyumanik
Pemeliharaan jalan gedawang raya
% 100.00 Rp 200,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp -
1.1.03.17.217 Pemeliharaan Jalan Glintingan Kel. Gedawang Kec. Banyumanik
pemeliharaan berkala jalan glintingan
% 100.00 Rp 200,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp -
1.1.03.17.218 Pemeliharaan Jalan Jati Mulyo Kec. Banyumanik
pemeliharaan berkala jalan jati mulyo
% 100.00 Rp 200,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp -
1.1.03.17.219 Pemeliharaan Jalan RW I Kel. Srondol Wetan Kec. Banyumanik
pemeliharaan berkala jalan srondol wetan
% 100.00 Rp 200,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp -
1.1.03.17.220 Pemeliharaan Jalan Pramuka Kec. Banyumanik
pemeliharaan berkala jalan pramuka
% 100.00 Rp 200,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp -
1.1.03.17.221 Pemeliharaan Jalan Afa Kel. Sendangmulyo Kec. Tembalang
pemeliharaan berkala jalan afa tembalang
% 100.00 Rp 200,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp -
1.1.03.17.222 Pemeliharaan Jalan Sidorejo Kel. Sarirejo Kec. Semarang Timur
pemeliharaan jalan sidorejo % 100.00 Rp 200,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp -
1.1.03.17.223 Pemeliharaan Jalan Purwosari Raya Kel. Rejosari Kec. Semarang Timur
pemeliharaan berkala jalan purwosari raya
% 100.00 Rp 200,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp -
1.1.03.17.224 Pemeliharaan Jalan Gasem Sari Raya 3 Kec. Pedurungan
pemeliharaan berkala jalan gasem sari raya
% 100.00 Rp 200,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp -
1.1.03.17.225 Pemeliharaan Jalan RW VIII Kel. Pedurungan Tengah Kec. Pedurungan
pemeliharaan berkala jalan pedurungan tengah
% 100.00 Rp 200,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp -
1.1.03.17.226 Pemeliharaan Jalan Kudan Raya Kel. Tlogomulyo Kec. Pedurungan
pemeliharaan berkala jalan kudan raya
% 100.00 Rp 200,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp -
1.1.03.17.227 Pemeliharaan Jalan Plamongan Elok I, IV, V RW 11 Kel. Pedurungan Kidul Kec. Pedurungan
pemeliharaan berkala jalan plamongan elok
% 100.00 Rp 200,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp -
1.1.03.17.228 Pemeliharaan Jalan Tlogo Biru IV Kel. Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan
pemeliharaan berkala jalan tlogo biru
% 100.00 Rp 200,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp -
1.1.03.17.229 Pemeliharaan Jalan Pedurungan Tengah XII Kel. Pedurungan Tengah Kec. Pedurungan
pemeliharaan berkala jalan pedurungan tengah XII
% 100.00 Rp 200,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp -
1.1.03.17.230 Pemeliharaan Jalan Karangroto RW II Kel. Karangroto Kec. Genuk
pemeliharaan berkala jalan karangroto
% 100.00 Rp 200,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp -
1.1.03.17.231 Perbaikan Jalan Watu Kaji Gedawang Kec. Banyumanik
perbaikan jalan watu kaji gedawang
% 100.00 Rp 200,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp -
1.1.03.17.232 Perbaikan Jalan Kagok 1 (depan SD Wonotingal) Kec. Candisari
perbaikan jalan kagok 1 % 100.00 Rp 200,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp -
1.1.03.17.233 Perbaikan Jalan Sapta Prasetya Utara Kec. Pedurungan
perbaikan jalan sapta prasetya utara
% 100.00 Rp 200,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp -
1.1.03.17.234 Perbaikan Jalan Prambanan Utara Kec. Semarang Barat
perbaikan jalan prambanan utara % 100.00 Rp 200,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp -
1.1.03.17.235 Perbaikan Jalan Karanglo Raya Kec. Pedurungan
perbaikan jalan karanglo raya % 100.00 Rp 200,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp -
1.1.03.17.236 Perbaikan Jalan Pancoran Raya RT 08 RW 10 Kec. Gunungpati
perbaikan jalan pancoran raya % 100.00 Rp 200,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp -
1.1.03.17.237 Pemeliharaan Berkala Jalan Bukitsari-Prof Soedarto
Pemeliharaan Jalan Bukitsari - Prof Sudarto secara berkala
% 0.00 Rp - 100.00 Rp 3,050,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp 3,050,000,000
1.1.03.17.239 Pemeliharaan Berkala Jalan Kol. Sugiyono
Pemeliharaan berkala jalan Kol Sugiono secara berkala
% 0.00 Rp - 100.00 Rp 1,500,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp 1,500,000,000
1.1.03.17.240 Pemeliharaan Berkala Jalan Merak pemeliharaan berkala jalan % 0.00 Rp - 100.00 Rp 3,550,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp 3,550,000,000 1.1.03.17.242 PEMELIHARAAN BERKALA
JALAN MOH SUYUDIpemeliharaan berkala jalan Moh Suyudi
% 0.00 Rp - 100.00 Rp 3,050,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp 3,050,000,000
1.1.03.17.243 PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN KOTA SEMARANG WILAYAH TIMUR
pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah timur kota semarang
% 0.00 Rp - 100.00 Rp 10,000,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp 10,000,000,000
1.1.03.17.244 PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN KOTA SEMARANG WILAYAH BARAT
pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah barat kota semarang
% 0.00 100.00 Rp 10,000,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp 10,000,000,000
1.1.03.17.245 PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN KOTA SEMARANG WILAYAH UTARA
pemeliharaan jalan dan jematan wilayah utara kota semarang
% 0.00 Rp - 100.00 Rp 10,000,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp 10,000,000,000
1.1.03.17.246 PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN KOTA SEMARANG WILAYAH SELATAN
pemeliharaan jalan dan jembatan wilayah selatan kota semarang
% 0.00 Rp - 100.00 Rp 10,000,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp 10,000,000,000
1.1.03.18 PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN
Data kondisi jalan dan jembatan % 2,00 Rp 788,060,250 3,00 Rp 500,000,000 4,00 Rp - 5,00 Rp - 6,00 Rp - 7,00 Rp - 7,00 Rp 500,000,000 Bidang Binamarga
1.1.03.18.001 INSPEKSI KONDISI JALAN pemutahiran data jalan kota semarang
% 100,00 Rp 204,176,000 100,00 Rp 95,000,000 0,00 Rp - 0,00 Rp - 0,00 Rp - 0,00 Rp - 0.00 Rp 95,000,000
1.1.03.18.004 Monitoring Perijinan Perijinan yang termonitoring % 100,00 Rp 50,000,000 100.00 Rp 45,000,000 0,00 Rp - 0,00 Rp - 0,00 Rp - 0,00 Rp - 0.00 Rp 45,000,000
1.1.03.18.005 Pengawasan & Pengendalian Jalan - Jembatan
Pengawasan & Pengendalian Jalan - Jembatan
% 100,00 Rp 100,000,000 100,00 Rp 90,000,000 0,00 Rp - 0,00 Rp - 0,00 Rp - 0,00 Rp - 0.00 Rp 90,000,000
1.1.03.18.006 PENGEMBANGAN TEKNOLOGI JALAN DAN JEMBATAN
Teknologi jalan dan jembatan yang berkembang
% 100,00 Rp 133,884,250 100,00 Rp 90,000,000 0,00 Rp - 0,00 Rp - 0,00 Rp - 0,00 Rp - 0.00 Rp 90,000,000
1.1.03.18.007 PATOK RUANG MILIK JALAN pengamanan aset jalan % 100,00 Rp 100,000,000 100,00 Rp 90,000,000 0,00 Rp - 0,00 Rp - 0,00 Rp - 0,00 Rp - 0.00 Rp 90,000,000 1.1.03.18.008 PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
TERAPANTeknologi terapan yang berkembang
% 100,00 Rp 100,000,000 0.00 Rp - 0,00 Rp - 0,00 Rp - 0,00 Rp - 0,00 Rp - 0.00 Rp -
1.1.03.18.010 LEGER JALAN pencatatan aset ruas jalan % 100,00 Rp 100,000,000 100,00 Rp 90,000,000 0,00 Rp - 0,00 Rp - 0,00 Rp - 0,00 Rp - 0.00 Rp 90,000,000 1.1.03.19 PROGRAM PEMBANGUNAN
SISTEM INFORMASI / DATA BASE JALAN DAN JEMBATAN
Tingkat ketersediaan data dan informasi jalan dan jembatan
% 4,00 Rp 557,511,700 8,00 Rp 3,905,000,000 12,00 Rp - 16,00 Rp - 20,00 Rp - 24,00 Rp - 24,00 Rp 3,905,000,000 Bidang Binamarga
1.1.03.19.003 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Monitoring, Evaluasi & Pelaporan yang tertib
% 100,00 Rp 50,000,000 100.00 Rp 350,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp 350,000,000
1.1.03.19.007 Leger Jalan Leger jalan yang tersedia % 100,00 Rp 60,000,000 100.00 Rp 355,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp 355,000,000 1.1.03.19.008 Survey Kondisi Jembatan monitoring kondisi jembatan % 100,00 Rp 60,000,000 100,00 Rp 500,000,000 0,00 Rp - 0,00 Rp - 0,00 Rp - 0,00 Rp - 0.00 Rp 500,000,000
1.1.03.19.009 Visualisasi Hasil Pembangunan & up datting data jalan/Jembatan
% 100,00 Rp 60,000,000 100.00 Rp 300,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp 300,000,000
1.1.03.19.010 DATA BASE STATUS JALAN DAN JEMBATAN
dokumen data status jalan % 100,00 Rp 72,511,700 100,00 Rp 300,000,000 0,00 Rp - 0,00 Rp - 0,00 Rp - 0,00 Rp - 0.00 Rp 300,000,000
1.1.03.19.011 SISTEM MANAGEMENT PENGELOLAAN JALAN & JEMBATAN
smart city infra jalan & jembatan
% 100,00 Rp 60,000,000 100,00 Rp 400,000,000 0,00 Rp - 0,00 Rp - 0,00 Rp - 0,00 Rp - 0.00 Rp 400,000,000
1.1.03.19.012 BRIDGE MANAGEMENT SYSTEM
Bridge Management System yang tersedia
% 0.00 Rp - 100.00 Rp 300,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp 300,000,000
1.1.03.19.013 SISTEM MANAGEMENT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
smart city infra sumber daya air % 100,00 Rp 60,000,000 100,00 Rp 400,000,000 0,00 Rp - 0,00 Rp - 0,00 Rp - 0,00 Rp - 0.00 Rp 400,000,000
1.1.03.19.014 SISTEM MANAGEMENT DRAINASE KOTA
smartcity infra drainase kota % 100,00 Rp 75,000,000 100,00 Rp 500,000,000 0,00 Rp - 0,00 Rp - 0,00 Rp - 0,00 Rp - 0.00 Rp 500,000,000
1.1.03.19.015 Sistem Management Ke PU an Sistem management kePUan yang tertib
% 100,00 Rp 60,000,000 100,00 Rp 500,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp 500,000,000
1.1.03.20 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN
Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana & prasarana kebinamargaan
% 80,00 Rp 15,931,031,058 82,00 Rp 5,050,000,000 84,00 Rp - 86,00 Rp - 88,00 Rp - 90,00 Rp - 0.00 Rp 5,050,000,000 Bidang Binamarga
1.1.03.20.004 PENGADAAN ALAT-ALAT BERAT
Pengadaan Alat Berat % 100,00 Rp 9,857,607,000 100,00 Rp 3,000,000,000 0,00 Rp - 0,00 Rp - 0,00 Rp - 0,00 Rp - 0.00 Rp 3,000,000,000
1.1.03.20.010 Pemeliharaan Alat Berat % 100,00 Rp 4,000,000,000 100,00 Rp 2,000,000,000 0,00 Rp - 0,00 Rp - 0,00 Rp - 0,00 Rp - 0.00 Rp 2,000,000,000 1.1.03.20.033 Pengadaan kelengkapan operasional
pemeliharaan jalanPengadaan Kelengkapan Operasional Pemeliharaan Jalan
% 100,00 Rp 2,073,424,058 100,00 Rp 50,000,000 0,00 Rp - 0,00 Rp - 0,00 Rp - 0,00 Rp - 0.00 Rp 50,000,000
1.1.03.25 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
Persentase tersedianya lahan yang terbebaskan
% 87,00 Rp 21,360,671,345 89,00 Rp 49,736,556,000 91,00 Rp 45,084,784,000 93,00 Rp 45,352,721,000 95,00 Rp 46,270,274,000 97,00 Rp 45,914,856,000 97,00 Rp 232,359,191,000 Bidang Binamarga dan Bidang SDA & Drainase
1.1.03.25.001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
AMDAL dan LARAP kegiatan yang tersedia
% 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 5,000,000,000
1.1.03.25.026 PEMBEBASAN LAHAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
Persentase luas lahan yang terbebaskan dalam rangka pembangunan infrastruktur
% 87,00 Rp 17,810,671,345 89,00 Rp 23,436,556,000 91,00 Rp 41,084,784,000 93,00 Rp 41,352,721,000 95,00 Rp 42,270,274,000 97,00 Rp 41,914,856,000 97,00 Rp 190,059,191,000
1.1.03.25.031 Pengadaan Tanah Jalan Tembus Kartini-Gajah (Jolotundo)
Tanah jalan tembus kartini-gajah (jolotundo) yang tersedia
% 100.00 Rp 50,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp -
1.1.03.25.038 Pengadaan Lahan Untuk Under Pass Jatingaleh
Lahan untuk underpass jatingaleh yang tersedia
% 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 2,000,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp 2,000,000,000
1.1.03.25.042 Pengadaan Lahan Untuk Jalan UNDIP - Jangli - Mrican
Lahan jalan undi-jangli-mrican yang tersedia
% 100.00 Rp 100,000,000 100.00 Rp 2,000,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp 2,000,000,000
1.1.03.25.047 UKL-UPL Jalan Sriwijaya UKL-UPL jalan sriwijaya yang tersedia
% 100.00 Rp 50,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp -
1.1.03.25.048 Pengadaan Lahan Outer Ring Roads Mangkang-Arteri Utara
Pengadaan lahan Untuk Jalan Mangkang-Arteri Utara
% 0.00 Rp - 100.00 Rp 3,000,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp 3,000,000,000
1.1.03.25.049 Pengadaan lahan UNDIP - JANGLI & Simpang Kasipah-Jangli-Dr. Wahidin
Lahan undip-jangli & simpang kasipah -jangli-dr.wahidin yang tersedia
% 100.00 Rp 100,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp -
1.1.03.25.050 Pengadaan lahan outer ring road Mangkang - Mijen
Lahan outer ring road mangkang-mijen yang tersedia
% 0.00 Rp - 100.00 Rp 5,000,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp 5,000,000,000
1.1.03.25.054 PENGADAAN LAHAN UNTUK PENINGKATAN JALAN KRT WONGSONEGORO
Lahan untuk peningkatan jalan krt wongsonegoro yang tersedia
% 100.00 Rp 50,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp -
1.1.03.25.055 LARAP Jalan Gatot Subroto LARAP Jalan Gatot Subroto % 0.00 Rp - 100.00 Rp 100,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp 100,000,000
1.1.03.25.057 LARAP Lingkar Luar Segmen Mijen-Cangkiran-Perintis Kemerdekaan
LARAP Lingkar Luar Segmen Mijen-Cangkiran-Perintis Kemerdekaan
dokumen 0.00 Rp - 1.00 Rp 100,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp 100,000,000
1.1.03.25.058 UKL-UPL Jembatan Besi Sampangan
UKL-UPL Jembatan Besi Sampangan
% 0.00 Rp - 100.00 Rp 50,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp 50,000,000
1.1.03.25.059 LARAP Jembatan Besi Sampangan LARAP Jembatan Besi Sampangan
% 0.00 Rp - 100.00 Rp 50,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp 50,000,000
1.1.03.25.060 LARAP Jalan Lamper Tengah Larap Jalan Lamper Tengah % 0.00 Rp - 100.00 Rp 100,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp 100,000,000
1.1.03.25.061 LARAP Jalan Kawasan Kampung Bahari
Larap Jalan Kawasan Kampung Bahari
% 0.00 Rp - 100.00 Rp 100,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp 100,000,000
1.1.03.25.062 AMDAL Lingkar Luar Segmen Mijen-Cangkiran-Perintis kemerdekaan
AMDAL Lingkar Luar (Segmen Mijen-Cangkiran-Perintis Kemerdekaan)
% 0.00 Rp - 100.00 Rp 500,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp 500,000,000
1.1.03.25.069 Persiapan Pengadaan Lahan Persiapan pengadaan lahan infra jalan, drainase & sumber daya
% 100,00 Rp 1,000,000,000 100,00 Rp 1,000,000,000 100,00 Rp 1,500,000,000 100,00 Rp 1,500,000,000 100,00 1.500.000.000 100,00 Rp 1,500,000,000 100,00 Rp 7,000,000,000
1.1.03.25.071 PEMBEBASAN LAHAN SARANA PENGENDALIAN BANJIR
Adanya lahan yang telah terbebaskan untuk sarana pengendalian banjir
% 0.00 Rp - 100.00 Rp 5,000,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp 5,000,000,000
1.1.03.25.072 SEWA LAHAN SARANA PENGENDALI BANJIR
pembayaran sewa lahan pengendali banjir
% 0.00 Rp - 100.00 Rp 5,000,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp 5,000,000,000
1.1.03.25.073 PENGADAAN LAHAN SPAM SEMARANG BARAT
Lahan Spam Semarang Barat % 0.00 Rp - 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 5,000,000,000
1.1.03.25.074 LARAP JALAN GAJAH Dokumen Larap % 0.00 Rp - 100.00 Rp 100,000,000 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp 100,000,000 1.1.03.25.076 PERENCANAAN PENGADAAN
LAHANKegiatan perencanaan pengadaan lahan meliputi Dokumen LARAP, AMDAL,
% 100,00 Rp 200,000,000 100.00 Rp 200,000,000 100,00 Rp 500,000,000 100,00 Rp 500,000,000 100,00 Rp 500,000,000 100,00 Rp 500,000,000 100,00 Rp 2,200,000,000
1.1.03.40 PROGRAM PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA JALAN DAN JEMBATAN
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur yang layak
% 0,00 Rp - 0,00 Rp - 84,00 Rp 500,000,000 86,00 Rp 525,000,000 88,00 Rp 551,250,000 90,00 Rp 578,813,000 90,00 Rp 2,155,063,000 Bidang Binamarga
1.1.03.40.001 PENGADAAN ALAT-ALAT BERAT
Pengadaan Alat-Alat Berat Jalan dan Jembatan
% 0,00 Rp - 0,00 Rp - 100,00 Rp 350,000,000 100,00 Rp 375,000,000 100,00 Rp 401,250,000 100,00 Rp 428,813,000 100,00 Rp 1,555,063,000
1.1.03.40.002 REHABILITASI/PEMELIHARAAN ALAT-ALAT BERAT
Pemeliharaan peralatan berat binamarga
% 0.00 Rp - 0.00 Rp - 100.00 Rp 100,000,000 100.00 Rp 100,000,000 100.00 Rp 100,000,000 100.00 Rp 100,000,000 100.00 Rp 400,000,000
1.1.03.40.005 PENGADAAN KELENGKAPAN OPERASIONAL PEMELIHARAAN JALAN
Pembayaran upah/tenaga pemeliharaan jalan dan jembatan
% 0.00 Rp - 0.00 Rp - 100.00 Rp 50,000,000 100.00 Rp 50,000,000 100.00 Rp 50,000,000 100.00 Rp 50,000,000 100.00 Rp 200,000,000
Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik
% 83.00 83.00 84.00 85.00 87.00 87.00 87.00
Presentase Ruang Milik Jalan yang baik pada Kawasan Strategis
% 32.00 36.00 59.00 76.00 91.00 100.00 100.00
1.1.03.41.001 Pengembangan Inner Ring Road Peningkatan jalan pada jalur inner ring road
% 100,00 Rp 11,040,711,000 100,00 Rp 66,201,583,000 100,00 Rp 69,025,761,099 100,00 Rp 69,984,334,386 100,00 Rp 77,563,770,017 100,00 Rp 77,661,959,000 100,00 Rp 360,437,407,502
1.1.03.41.002 Pengembangan Middle Ring Roads Peningkatan jalan pada jalur middle ring road
% 100,00 Rp 10,000,000,000 100,00 Rp 55,000,000,000 100,00 Rp 40,000,000,000 100,00 Rp 45,000,000,000 100,00 Rp 60,000,000,000 100,00 Rp 62,000,000,000 100,00 Rp 262,000,000,000
1.1.03.41.003 Pengembangan Wilayah BWK I (Timur - Tengah - Selatan)
Peningkatan jalan pada wilayah BWK I (timur-tengah-selatan)
% 100,00 Rp 10,000,000,000 100,00 Rp 10,000,000,000 100,00 Rp 10,000,000,000 100,00 Rp 10,000,000,000 100,00 Rp 10,000,000,000 100,00 Rp 15,000,000,000 100,00 Rp 55,000,000,000
1.1.03.41.004 Pengembangan WIlayah BWK II (Candisari - Gajahmungkur)
Peningkatan jalan pada BWK II (candisari-gajahmungkur)
% 100,00 Rp 10,000,000,000 100,00 Rp 10,000,000,000 100,00 Rp 10,000,000,000 100,00 Rp 10,000,000,000 100,00 Rp 10,000,000,000 100,00 Rp 15,000,000,000 100,00 Rp 55,000,000,000
1.1.03.41.005 Pengembangan WIlayah BWK III (Barat - Utara)
Peningkatan jalan pada wilayah BWK III (barat-utara)
% 100,00 Rp 10,000,000,000 100,00 Rp 10,000,000,000 100,00 Rp 10,000,000,000 100,00 Rp 10,000,000,000 100,00 Rp 10,000,000,000 100,00 Rp 15,000,000,000 100,00 Rp 55,000,000,000
1.1.03.41.006 Pengembangan WIlayah BWK IV (Genuk)
Peningkatan jalan pada wilayah BWK IV (genuk)
% 100,00 Rp 10,000,000,000 100,00 Rp 20,000,000,000 100,00 Rp 10,000,000,000 100,00 Rp 10,000,000,000 100,00 Rp 10,000,000,000 100,00 Rp 15,000,000,000 100,00 Rp 65,000,000,000
Rp 479,061,959,000 ##################
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
1.1.03.41 Bidang Binamarga
Rp 216,066,327,785 Rp 389,601,583,000 Rp 393,425,761,099 Rp 419,384,334,386 Rp 441,963,770,017
1.1.03.41.007 Pengembangan WIlayah BWK V (Gayamsari - Pedurungan)
Peningkatan jalan pada wilayah BWK V (gayamsari-pedurungan)
% 100,00 Rp 10,000,000,000 100,00 Rp 10,000,000,000 100,00 Rp 10,000,000,000 100,00 Rp 10,000,000,000 100,00 Rp 10,000,000,000 100,00 Rp 15,000,000,000 100,00 Rp 55,000,000,000
1.1.03.41.008 Pengembangan WIlayah BWK VI (Tembalang)
Peningkatan jalan pada wilayah BWK VI (tembalang)
% 100,00 Rp 10,000,000,000 100,00 Rp 10,000,000,000 100,00 Rp 10,000,000,000 100,00 Rp 10,000,000,000 100,00 Rp 10,000,000,000 100,00 Rp 15,000,000,000 100,00 Rp 55,000,000,000
1.1.03.41.009 Pengembangan WIlayah BWK VII (Banyumanik)
Peningkatan jalan pada wilayah BWK VII (banyumanik)
% 0,00 Rp - 100,00 Rp 10,000,000,000 100,00 Rp 10,000,000,000 100,00 Rp 10,000,000,000 100,00 Rp 10,000,000,000 100,00 Rp 15,000,000,000 100,00 Rp 55,000,000,000
1.1.03.41.010 Pengembangan WIlayah BWK VIII (Gunungpati)
Peningkatan jalan pada wilayah BWK VIII (gunungpati)
% 0,00 Rp - 100,00 Rp 20,000,000,000 100,00 Rp 10,000,000,000 100,00 Rp 10,000,000,000 100,00 Rp 10,000,000,000 100,00 Rp 10,000,000,000 100,00 Rp 60,000,000,000
1.1.03.41.011 Pengembangan WIlayah BWK IX (Mijen)
Peningkatan jalan pada wiklayah BWK IX (mijen)
% 100,00 Rp 9,000,000,000 100,00 Rp 19,000,000,000 100,00 Rp 9,000,000,000 100,00 Rp 9,000,000,000 100,00 Rp 9,000,000,000 100,00 Rp 9,000,000,000 100,00 Rp 55,000,000,000
1.1.03.41.012 Pengembangan WIlayah BWK XI (Ngaliyan - Tugu)
Peningkatan jalan pada wilayah BWK XI (ngaliyan-tugu)
% 100,00 Rp 10,000,000,000 100,00 Rp 10,000,000,000 100,00 Rp 10,000,000,000 100,00 Rp 10,000,000,000 100,00 Rp 10,000,000,000 100,00 Rp 10,000,000,000 100,00 Rp 50,000,000,000
1.1.03.41.013 Pengembangan Dekorasi Kota Infrastruktur ruang milik jalan yang tersedia dalam kondisi baik
% 100,00 Rp 10,000,000,000 100,00 Rp 10,000,000,000 100,00 Rp 10,000,000,000 100,00 Rp 10,000,000,000 100,00 Rp 10,000,000,000 100,00 Rp 10,000,000,000 100,00 Rp 50,000,000,000
1.1.03.41.014 Operasional Tenaga Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
operasional pemeliharaan jalan & pedestrian
% 100,00 Rp 4,000,000,000 100,00 Rp 3,000,000,000 100,00 Rp 4,000,000,000 100,00 Rp 4,000,000,000 100,00 Rp 4,000,000,000 100,00 Rp 4,000,000,000 100,00 Rp 19,000,000,000
1.1.03.41.015 Pemeliharaan Jalan & Jembatan Kota Semarang
Kondisi jalan dan jembatan kota semarang yang baik
% 100,00 Rp 45,284,136,785 100,00 Rp 45,000,000,000 100,00 Rp 45,000,000,000 100,00 Rp 55,000,000,000 100,00 Rp 55,000,000,000 100,00 Rp 55,000,000,000 100,00 Rp 255,000,000,000
1.1.03.41.016 Pengadaan Material Pemeliharaan Jalan & Jembatan
pengadaan material pemeliharaan jalan, jembatan &
% 100,00 Rp 25,341,480,000 100,00 Rp 20,000,000,000 100.00 Rp 25,000,000,000 100.00 Rp 25,000,000,000 100.00 Rp 25,000,000,000 100.00 Rp 25,000,000,000 100.00 Rp 120,000,000,000
1.1.03.41.017 Pemeliharaan Ruang Manfaat Jalan Ruang manfaat jalan yang terpelihara
% 100.00 Rp 20,000,000,000 100,00 Rp 20,000,000,000 100.00 Rp 20,000,000,000 100.00 Rp 25,000,000,000 100.00 Rp 25,000,000,000 100.00 Rp 25,000,000,000 100.00 Rp 115,000,000,000
1.1.03.41.018 Pemeliharaan Berkala Inner Ring Roads
Pemeliharaan berkala jalan pada jalur inner ring roads
% 100.00 Rp 200,000,000 100.00 Rp 200,000,000 100.00 Rp 200,000,000 100.00 Rp 200,000,000 100.00 Rp 200,000,000 100.00 Rp 200,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000
1.1.03.41.019 Pemeliharaan Wilayah BWK I (Timur - Tengah - Selatan)
Pemeliharaan jalan pada wilayah BWK I (Timur-Tengah-Selatan)
% 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 5,000,000,000
1.1.03.41.020 Pemeliharaan Wilayah BWK III (Barat - Utara)
Pemeliharaan jalan pada wilayah BWK III (Barat-Utara)
% 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 5,000,000,000
1.1.03.41.021 Pemeliharaan Wilayah BWK IV (Genuk)
Pemeliharaan jalan pada wilayah BWK IV (Genuk)
% 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 5,000,000,000
1.1.03.41.022 Pengembangan Outer Ring Roads Peningkatan jalan pada jalur outer ring roads
% 100.00 Rp - 100.00 Rp - 100.00 Rp 40,000,000,000 100.00 Rp 40,000,000,000 100.00 Rp 40,000,000,000 100.00 Rp 40,000,000,000 100.00 Rp 160,000,000,000
1.1.03.41.024 Pemeliharaan Berkala Outer Ring Roads
Pemeliharaan berkala jalan pada jalur outer ring roads
% 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 5,000,000,000
1.1.03.41.025 Pemeliharaan Berkala Midle Ring Roads
Pemeliharaan berkala jalan pada jalur middle ring roads
% 100.00 Rp 200,000,000 100.00 Rp 200,000,000 100.00 Rp 200,000,000 100.00 Rp 200,000,000 100.00 Rp 200,000,000 100.00 Rp 200,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000
1.1.03.41.026 Pemeliharaan WIlayah BWK II (Candisari - Gajahmungkur)
Pemeliharaan jalan pada wilayah BWK II (Candisari-Gajahmungkur)
% 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 5,000,000,000
1.1.03.41.027 Pemeliharaan WIlayah BWK V (Gayamsari - Pedurungan)
Pemeiharaan jalan pada wilayah BWK V (Gayamsari-
% 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 5,000,000,000
1.1.03.41.028 Pemeliharaan WIlayah BWK VI (Tembalang)
Pemeliharaan jalan pada wilayah BWK VI (Tembalang)
% 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 5,000,000,000
1.1.03.41.029 Pemeliharaan WIlayah BWK VII (Banyumanik)
Pemeliharaan jalan pada wilayah BWK VII (Banyumanik)
% 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 5,000,000,000
1.1.03.41.030 Pemeliharaan WIlayah BWK VIII (Gunungpati)
Pemeliharaan jalan pada wilayah BWK VIII (Gunungpati)
% 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 5,000,000,000
1.1.03.41.031 Pemeliharaan WIlayah BWK IX (Mijen)
Pemeliharaan jalan pada wilayah BWK IX (Mijen)
% 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 5,000,000,000
1.1.03.41.032 Pemeliharaan WIlayah BWK XI (Ngaliyan - Tugu)
Pemeliharaan jalan pada wilayah BWK X (Ngaliyan-Tugu)
% 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 1,000,000,000 100.00 Rp 5,000,000,000
1.1.03.42 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
Presentase jumlah dokumen perencanaan
% 0,00 Rp - 0,00 Rp - 42,00 Rp 2,800,000,000 64,00 Rp 2,940,000,000 88,00 Rp 3,087,000,000 100,00 Rp 3,211,583,000 100,00 Rp 12,038,583,000 Bidang Rekayasa Teknis
1.1.03.42.001 SURVEY DAN PENGUKURAN Persentase Hasil Data Ukur Survey dan Pengukuran yang Dicapai
% 0,00 Rp - 0,00 Rp - 100,00 Rp 150,000,000 100,00 Rp 100,000,000 100,00 Rp 100,000,000 100,00 Rp 156,583,000 100,00 Rp 506,583,000
1.1.03.42.002 PERANCANGAN TEKNIK Dokumen Perencanaan Peningkatan Infrastruktur
% 0,00 Rp - 0,00 Rp - 100,00 Rp 150,000,000 100,00 Rp 100,000,000 100,00 Rp 100,000,000 100,00 Rp 155,000,000 100,00 Rp 505,000,000
1.1.03.42.003 Perencanaan Program Jalan & Jembatan
Dokumen Perencanaan yang tersedia
% 0,00 Rp - 0,00 Rp - 100,00 Rp 150,000,000 100,00 Rp 80,000,000 100,00 Rp 100,000,000 100,00 Rp 100,000,000 100,00 Rp 430,000,000
1.1.03.42.004 Perencanaan Pedestrian, Jalan dan Jembatan
Dokumen Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan
% 0,00 Rp - 0,00 Rp - 100,00 Rp 150,000,000 100,00 Rp 80,000,000 100,00 Rp 100,000,000 0,00 Rp 100,000,000 0,00 Rp 430,000,000
1.1.03.42.005 INSPEKSI KONDISI JALAN Standarisasi Infrastruktur Kota Semarang
% 0,00 Rp - 0,00 Rp - 100,00 Rp 100,000,000 100,00 Rp 50,000,000 0,00 Rp 50,000,000 0,00 Rp 50,000,000 0,00 Rp 250,000,000
1.1.03.42.006 Pengawasan & Pengendalian Jalan dan Jembatan
Pengendalian terhadap pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan
% 0,00 Rp - 0,00 Rp - 100,00 Rp 150,000,000 0,00 Rp 80,000,000 0,00 Rp 100,000,000 0,00 Rp 100,000,000 0,00 Rp 430,000,000
Data jalan dan jembatan yang terkoneksi dengan teknologi
% 0,00 Rp - 0,00 Rp - 100,00 Rp 100,000,000 0,00 Rp 50,000,000 0,00 Rp 50,000,000 0,00 Rp 50,000,000 0,00 Rp 250,000,000
Sertifikasi Infrastruktur kePuan % 0.00 Rp - 0.00 Rp - 0.00 Rp - 100.00 Rp - 100.00 Rp - 100.00 Rp - 100.00 Rp - 1.1.03.42.008 PATOK RUANG MILIK JALAN Data Aset kePUan % 0,00 Rp - 0,00 Rp - 100,00 Rp 100,000,000 100,00 Rp 50,000,000 100,00 Rp 50,000,000 100,00 Rp 50,000,000 100,00 Rp 250,000,000
Data jalan yang teridentifikasi rinci
% 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sertifikasi infrastruktur kePUan % 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.001.1.03.42.010 Survey Kondisi JALAN Database jalan & jembatan % 0,00 Rp - 0,00 Rp - 100,00 Rp 100,000,000 100,00 Rp 50,000,000 100,00 Rp 50,000,000 100,00 Rp 50,000,000 100,00 Rp 250,000,000 1.1.03.42.011 DATA BASE STATUS JALAN
DAN JEMBATANData status dan kewenangan jalan
% 0,00 Rp - 0,00 Rp - 100,00 Rp 100,000,000 100,00 Rp 85,000,000 100,00 Rp 100,000,000 100,00 Rp 100,000,000 100,00 Rp 385,000,000
1.1.03.42.012 Perencanaan Program SDA dan Drainase
Penyusunan Perencanaan Program SDA dan Drainase
% 0,00 Rp - 0,00 Rp - 100,00 Rp 150,000,000 100,00 Rp 85,000,000 100,00 Rp 100,000,000 100,00 Rp 100,000,000 100,00 Rp 435,000,000
Rp 100,000,000 Rp 417,000,000
1.1.03.42.007 PENGEMBANGAN TEKNOLOGI JALAN DAN JEMBATAN
1.1.03.42.009 LEGER JALAN Rp - Rp - Rp 150,000,000 Rp 80,000,000 Rp 87,000,000
1.1.03.42.013 Perancangan Teknik SDA dan Drainase
Acuan pelaksanaan pekerjaan infratsruktur pengairan yang tersedia
% 0,00 Rp - 0,00 Rp - 100,00 Rp 150,000,000 0,00 Rp 85,000,000 0,00 Rp 100,000,000 0,00 Rp 100,000,000 0,00 Rp 435,000,000
1.1.03.42.015 DED Sumber Daya Air dan Drainase
DED pekerjaan SDA dan Drainase
% 0,00 Rp -
0,00 Rp -
100,00 Rp 150,000,000
0,00 Rp 85,000,000
0,00 Rp 100,000,000
0,00 Rp 100,000,000
0,00 Rp 435,000,000
1.1.03.42.016 Sistem Management Pengelolaan Jalan dan Jembatan
Smartcity Infra SDA Kota % 0,00 Rp - 0,00 Rp - 100,00 Rp 150,000,000 100,00 Rp 80,000,000 100,00 Rp 100,000,000 100,00 Rp 100,000,000 100,00 Rp 430,000,000
1.1.03.42.017 PERENCANAAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR
Dokumen perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur
% 0,00 Rp - 0,00 Rp - 100,00 Rp 100,000,000 100,00 Rp 100,000,000 100,00 Rp 100,000,000 100,00 Rp 100,000,000 100,00 Rp 400,000,000
1.1.03.42.018 INSPEKSI KONDISI INFRASTRUKTUR
Data base infrasruktur % 0,00 Rp - 0,00 Rp - 100,00 Rp 100,000,000 100,00 Rp 100,000,000 100,00 Rp 100,000,000 100,00 Rp 100,000,000 100,00 Rp 400,000,000
1.1.03.42.019 PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR
Standarisasi infrastrukur kota semarang
% 0,00 Rp - 0,00 Rp - 100,00 Rp 100,000,000 100,00 Rp 100,000,000 100,00 Rp 100,000,000 100,00 Rp 100,000,000 100,00 Rp 400,000,000
1.1.03.42.020 LEGER INFRASTRUKTUR Data infrastruktur yang teridentifikasi rinci
% 0,00 Rp - 0,00 Rp - 0,00 Rp 100,000,000 100,00 Rp 100,000,000 100,00 Rp 100,000,000 100,00 Rp 100,000,000 100,00 Rp 400,000,000
1.1.03.42.021 DATABASE INFRASTRUKTUR Up Datting data infrastruktur % 0,00 Rp - 0,00 Rp - 100,00 Rp 100,000,000 100,00 Rp 100,000,000 100,00 Rp 100,000,000 100,00 Rp 100,000,000 100,00 Rp 400,000,000 1.1.03.42.023 SISTEM MANAJEMEN
DRAINASE KOTASmartcity infra SDA kota % 0,00 Rp - 0,00 Rp - 100,00 Rp 100,000,000 0,00 Rp 100,000,000 0,00 Rp 100,000,000 0,00 Rp 100,000,000 0,00 Rp 400,000,000
1.1.03.42.024 UPTD LABORATORIUM DAN PENGUJIAN
Alat-alat laboratorium dan pengujian yang terpelihara
% 0,00 Rp - 0,00 Rp - 0,00 Rp - 0,00 Rp - 0,00 Rp - 0,00 Rp - 0,00 Rp -
1.1.03.42.025 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR
Pengawasan dan pengendalian infrastruktur yang maksimal
% 0,00 Rp - 0,00 Rp - 100.00 Rp 100,000,000 100.00 Rp 100,000,000 100,00 Rp 100,000,000 100.00 Rp 100,000,000 100.00 Rp 400,000,000
1.1.03.42.026 LABORATORIUM DAN PENGUJIAN
Alat-alat laboratorium dan pengujian yang terpelihara
% 0,00 Rp - 0,00 Rp - 0,00 Rp - 100,00 Rp 100,000,000 100,00 Rp 100,000,000 100,00 Rp 100,000,000 100,00 Rp 300,000,000
1.1.03.42.027 SURVEY KONDISI JEMBATAN Dokumen Kondisi Jembatan % 0,00 Rp - 0,00 Rp - 0,00 Rp - 1.00 Rp - 1.00 Rp - 1.00 Rp - 1.00 Rp - 1.1.03.42.028 PERENCANAAN
INFRASTRUKTURDokumen perencanaan infrastruktur
% 0,00 Rp - 0,00 Rp - 100,00 Rp 100,000,000 100,00 Rp 100,000,000 100,00 Rp 100,000,000 100,00 Rp 100,000,000 100,00 Rp 400,000,000
1.1.03.43 PROGRAM REHABILITASI INFRASTRUKTUR WILAYAH
Prosentase Wilayah yang terehabilitasi
% 100,00 Rp 886,794,200 100,00 Rp 1,200,000,000 100,00 Rp 3,550,000,000 100,00 Rp 3,727,500,000 100,00 Rp 3,913,875,000 100,00 Rp 4,109,569,000 100,00 Rp 16,500,944,000 UPTD
1.1.03.43.001 UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Barat
pemeliharaan infrastruktur wilayah barat
% 0,00 Rp - 100,00 Rp 100,000,000 100,00 Rp 375,000,000 0,00 Rp - 0,00 Rp - 0,00 Rp - 0,00 Rp 475,000,000
1.1.03.43.002 UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Selatan
Pemeliharaan Infrastruktur wilayah selatan
% 0.00 Rp - 100,00 Rp 100,000,000 100,00 Rp 375,000,000 0,00 Rp - 0,00 Rp - 0,00 Rp - 0,00 Rp 475,000,000
1.1.03.43.003 UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Timur
Pemeliharaan Infrastruktur wilayah timur
% 0.00 Rp - 100,00 Rp 100,000,000 100,00 Rp 375,000,000 0,00 Rp - 0,00 Rp - 0,00 Rp - 0,00 Rp 475,000,000
1.1.03.43.004 UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Utara
Pemeliharaan Infrastruktur wilayah utara
% 0.00 Rp - 100,00 Rp 100,000,000 100,00 Rp 375,000,000 0,00 Rp - 0,00 Rp - 0,00 Rp - 0,00 Rp 475,000,000
1.1.03.43.005 UPTD Penyiapan Pengadaan Lahan Operasional penunjang % 0.00 Rp - 100,00 Rp 100,000,000 100,00 Rp 440,000,000 0,00 Rp - 0,00 Rp - 0,00 Rp - 0,00 Rp 540,000,000 1.1.03.43.006 UPTD Wilayah Tengah I Operasional dan pemeliharaan
sistem polder kali banger % 0.00 Rp - 100,00 Rp 100,000,000 100.00 Rp 350,000,000 0,00 Rp - 0,00 Rp - 0,00 Rp - 0,00 Rp 450,000,000
1.1.03.43.007 UPTD Peralatan dan Perbekalan Bina Marga
Peralatan dan perbekalan berfungsi optimal
% 0,00 Rp - 100,00 Rp 250,000,000 100.00 Rp 455,000,000 0,00 Rp - 0,00 Rp - 0,00 Rp - 0,00 Rp 705,000,000
1.1.03.43.008 UPTD Peralatan dan Perbekalan Sumber Daya Air
Peningkatan pelayanan kebutuhan kinerja pelayanan UPTD kewilayahan
% 0,00 Rp - 100,00 Rp 250,000,000 100.00 Rp 455,000,000 0,00 Rp - 0,00 Rp - 0,00 Rp - 0,00 Rp 705,000,000
1.1.03.43.009 UPTD Laboratorium dan Pengujian Alat-alat laboratorium dan pengujian yang terpelihara
% 0,00 Rp - 100,00 Rp 100,000,000 100,00 Rp 350,000,000 0,00 Rp - 0,00 Rp - 0,00 Rp - 0,00 Rp 450,000,000
1.1.03.43.010 Pengelolaan Peralatan dan Perbengkelan
Peningkatan pelayanan kebutuhan kinerja Dinas
% 0,00 Rp - 0,00 Rp - 0,00 Rp - 100,00 Rp 1,227,500,000 100,00 Rp 1,310,000,000 100,00 Rp 1,489,569,000 100,00 Rp 4,027,069,000
1.1.03.43.011 Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah I
Pemeliharaan Infrastruktur wilayah barat (kecamatan tugu, mijen, semarang barat dan ngaliyan)
% 0,00 Rp - 0,00 Rp - 0,00 Rp - 100,00 Rp 500,000,000 100,00 Rp 503,875,000 100,00 Rp 500,000,000 100,00 Rp 1,503,875,000
1.1.03.43.012 Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah II
Pemeliharaan infrastruktur wilayah utara (kecamatan semarang utara, semarang tengah, semarang selatan dan gajahmungkur)
% 0,00 Rp - 0,00 Rp - 0,00 Rp - 100,00 Rp 500,000,000 100,00 Rp 525,000,000 100,00 Rp 530,000,000 100,00 Rp 1,555,000,000
1.1.03.43.013 Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah III
Pemeliharaan infrastruktur wilayah timur (kecamatan semarang timur, genuk, pedurungan dan gayamsari)
% 0,00 Rp - 0,00 Rp - 0,00 Rp - 100,00 Rp 500,000,000 100,00 Rp 525,000,000 100,00 Rp 530,000,000 100,00 Rp 1,555,000,000
1.1.03.43.014 Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah IV
Pemeliharaan infrastruktur wilayah selatan (kecamatan gunungpati, banyumanik, candisari dan tembalang)
% 0,00 Rp - 0,00 Rp - 0,00 Rp - 100,00 Rp 500,000,000 100,00 Rp 525,000,000 100,00 Rp 530,000,000 100,00 Rp 1,555,000,000
1.1.03.43.015 Penyiapan Lahan Operasional penunjang % 0,00 Rp - 0,00 Rp - 0,00 Rp - 100,00 Rp 500,000,000 100,00 Rp 525,000,000 100,00 Rp 530,000,000 100,00 Rp 1,555,000,000
RENSTRA – DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021 VII-1
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada unit kerja, indikator
kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang
kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk
standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan
Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan
tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja
merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar unutk
menilai atau melihat tingkatan kinerja yang baik dalam tahap perencanaan (ex ente), tahap
pelaksanaan (on going), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex post).
Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan
indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya
apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kineja yang
memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi Perangkat
Daerah pada hasil pengukuran yang handal mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh
selama periode aktivitasnya.
Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrument
pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan
pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi
kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi. Penetapan indikator kinerja Dinas Pekerjaan
Umum ditunjukan untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi
Dinas Pekerjaan Umum, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi
pelaksanaan urusan wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Semarang.
Prestasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang 5 (lima) tahun kedepan dapat
digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran
capaian indikator kinerja program (outcome /hasil) yang mencerminkan berfungsinya
keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output / keluaran).
Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya yang
masing-masing bidang masih melekat pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lama,
serta indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang yang termuat dalam RPJMD,
maka secara rinci indikator kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD untuk
lima tahun kedepan 2016 – 2021 dapat diuraikan pada Tabel 7.1.
RENSTRA – DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021 VII-2
Tabel 7.1.
INDIKATOR KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA SEMARANG 2016-2021
No Indikator Satuan
Kondisi
Kinerja
pada awal
periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi
Kinerja
pada akhir
periode
RPJMD 2016 2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam
kondisi baik % 90,19 90,77 91,34 91,92 92,49 93,07 93,07
2. Sempadan sungai yang dipakai bangunan
liar % 44,10 40 32 29 26 23 23
3. Persentase kawasan banjir dan rob % 5,02 4,69 4,37 4,05 3,73 3,40 3,40
4. Drainase dalam kondisi baik / pembuangan
aliran air tidak tersumbat % 80,50 80,50 81,00 81,50 82,00 82,50 82,50
5. Luas irigasi kota dalam kondisi baik % 75 76 77 78 79 80 80 Sumber : Perubahan RPJMD Kota Semarang, 2016-2021
RENSTRA – DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021 VIII-1
BAB VIII
PENUTUP
Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun
2016-2021 ini disusun sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan visi Kota Semarang
menjadi Kota yang unggul dan bermartabat. Dalam mewujudkan kondisi tersebut tentunya
membutuhkan peran Dinas Pekerjaan Umum sebagai instituisi Pemerintah yang berkewajiban
untuk memenuhi kebutuhan insfratruktur dasar masyarakat khususnya urusan pemerintahan
bidang Pekerjaan Umum yang tentunya dapat pula mendukung Pemerintah Kota Semarang
secara umum dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, kompetitif, dan unggul serta
untuk meningkatkan daya tarik investasi dan meningkatkan pelayanan investasi.
Dinas Pekerjaan Umum mempunyai komitmen yang kuat untuk menciptakan
infrastruktur yang bisa menunjang terwujudnya visi Kota semarang, dengan :
• Optimalisasi sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob di Kota Semarang.
• Meningkatnya fungsi dan manfaat sarana dan prasarana jalan, jembatan yang optimal.
• Terwujudnya dukungan penyelenggaraan urusan pekerjaan umum.
Proses pencapain visi Kota semarang melalui Perubahan Rencana Strategis (P-
Renstra) Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2016-2021 tentu membutuhkan
dukungan sumber daya yang handal yang antara lain terdiri dari :
1. Sumber daya manusia
2. Sumber daya keuangan
3. Sumber daya sistem / prosedur
Dengan demikian, tersusunnya Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas
Pekerjaan Umum ini diharapkan menjadi acuan dalam usaha untuk meningkatkan pelayanan
infrastruktur bidang Pekerjaan Umum yang unggul bagi kebutuhan seluruh masyarakat Kota
Semarang.
Untuk selanjutnya Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota
Semarang 2016-2021 ini merupakan landasan dan pedoman guna penyusunan Rencana Kerja
(Renja) Tahunan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.
Upaya untuk mencapai suatu harapan tentunya tidak selalu berjalan mulus, berbagai
kendala mungkin akan menghadang perjalanan pembangunan selama kurun lima tahun
mendatang. Berbagai kendala akan dipandang sebagai tantangan yang harus dihadapi dan
diselesaikan dengan arif dan penuh pertimbangan untuk kebaikan semua pihak yang
kemudian dapat dijadikan sebagai evaluasi kinerja dinas. Oleh karena itu, keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan P-Renstra ini tergantung pada komitmen bersama antara dinas
terkait lainnya dalam lingkup pemerintah Kota Semarang.
Perubahan Rencana Strategis ini bersifat dinamis sehingga dalam perjalanannya
dapat dilakukan review, dan apabila terjadi perubahan-perubahan yang signifikan terkait
RENSTRA – DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG 2016-2021 VIII-2
dengan kebijakan pemerintah maupun terjadi perubahan atas kondisi lingkungan strategis,
maka dokumen ini dapat dilakukan peninjauan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selanjutnya Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA) ini diharapkan dapat
mendorong terwujudnya kondisi jaringan jalan, jembatan dan sumber daya air yang memadai
dalam memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Semarang, mampu
memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada, dan dapat memperkecil atau
menghilangkan dampak-dampak negatif yang akan mengancam kesinambungan
operasionalisasi organisasi. Untuk itu semua diperlukan dukungan penuh dari semua
stakeholders dan terutama seluruh pegawai Dinas Pekerjaan Umum. Seluruh sasaran yang
ingin dicapai telah dirumuskan dalam dokumen rencana strategis ini diharapkan juga dapat
tercapai pada akhir tahun perencanaan.
Semarang , Januari 2018
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG
Ir. ISWAR AMINUDDIN, MT Pembina Utama Muda
NIP. 19680203 199703 1 006
Recommended