View
231
Download
9
Category
Preview:
Citation preview
MODUL 2 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
PENDAHULUAN
Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh
Ekonomi dan Bisnis Manajemen 02 90037 Panti Rahayu, SH, MH
Abstract KompetensiPengantar untuk mengetahui kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian yang diajarkan di Universitas Mercu Buana.
Mahasiswa dapat mengetahui pembahasan apa yang akan diajarkan dalam mata kuliah Kewarganegaraan.
A. PENDAHULUAN
Pendidikan kewarganegaraan didesain dalam upaya mengembangkan
wawasan warga negara sebagai upaya penanaman, penumbuhan dan kesadaran
bela negara di tengah-tengah tantangan internal dan eksternal yang semakin
kompleks. Saat ini, eksistensi suatu negara tidak hanya bergantung kepada letak
geografis melainkan terletak pada sejauhmana kualitas sumber daya manusia yang
dimilikinya. Guna menjawab realitas yang semakin kompleks itu, maka Pendidikan
Kewarganegaraan menurut Juliardi (2014:2) diajarkan pada lima status, yaitu:
1. Sebagai mata pelajaran di sekolah.
2. Sebagai mata kuliah di perguruan tinggi.
3. Sebagai salah satu cabang pendidikan disiplin ilmu pengetahuan sosial
dalam kerangka program pendidikan guru.
4. Sebagai program pendidikan politik.
5. Sebagai kerangka konseptual dalam bentuk pemikiran individual dan
kelompok pakar terkait yang dikembangkan sebagai landasan dabn
kerangka berpikir mengenai pendidikan kewarganegaraan.
Sejatinya, pendidikan kewarganegaraan dilakukan dan dikembangkan di
seluruh dunia dalam istilah yeng berbeda-beda.Pendidikan kewarganegaraan sering
disebut dengan istilah civic education, citizenship edication, dan bahkan ada yang
menyebut sebagai democracy education. Sebagai mata kuliah wajib di perguruan
tinggi, pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dan strategis guna
mempersiapkan warga negara yang kritis, cerdas dan bertanggung jawab.
Pendidikan kewarganegaraan bersama-sama mata kuliah lain seperti agama, dan
bahasa Indonesia berada pada kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian
dan wajib diterapkan di seluruh perguruan tinggi di Indonesia.
2012 2 Kewarganegaraan
Pusat Bahan Ajar dan eLearningPanti Rahayu, SH., MH http://www.mercubuana.ac.id
Menurut Juliardi (2014:2-4), ada dua alasan yang melatarbelakangi
pentingnya pendidikan kewargan di perguruian tinggi, yaitu:
1. Eksternal, didasarkan atas kuatnya pengaruh globalisasi dan modernisasi
dewasa ini. Globalisasai menjadi realitas yang tak terelakan yang
membawa pengaruh terhadap struktur kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara, seperti tercermin pada pola pikir, sikap dan
tindakan masyarakat. Globalisasi tidak saja membawa pengaruh positif
tentang demokrasi, hak asasi manusia (HAM), keterbukaan dan lain-lain,
namun di sisi lain globalisasi membawa pengaruh negatif seperti dekadensi
moral, pergaulan bebas, narkoba, dan lain sebagainya. Pada masyarakat
yang semakin terbuka, maka pendidikan karakter sebagaimana tercermin
dalam pendidikan kewarganegaraan menjadi benteng dalam upaya
membekali individu dari poengaruh negatif globalisasi. Globalisasi tidak
bisa dibendung atau dihindari, tetapi yang paling penting adalah bagaimana
menyikapi globalisasi tersebut secara dengan kritis, dewasa, dan bijaksana.
Globalisasi pun di sisi lain menempatkan dominasi negara-negara maju
atas negara-negara berkembang. Negara-negara maju dengan segala
kekuatannya menjadi penentu peta politik dunia dan mamapu memberikan
tekanan bagi negara-negara yang secara politis kurang berpengaruh.
Amerika misalnya, telah menjadi “polisi dunia” yang bisa menjatuhkan
hukuman bagi negara-negara yang tidak sehakuan dengannya. Dialektika
antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang pada
gilirannya akan menciptakan struktur baru, yaitu struktur global yang sangat
memenagruhi pola pikir dan mentalitas negara lain. Aklibatnya, identitas
masing-masing negara menjadi memudar, bahkan mugkin bisa hilang.
Pada tataran sosiologis terjadi pergeseran nilai sebagai konsekuensi
benturan antara nasionalisme dan internasionalisme. Bila kondisi itu tidak
disikapi secara bijaksana, maka cepat atau lambat sendi-sendi negara
semakin longgar.
2. Internal, didasarkan atas perjalanan bangsa Indonesia yang telah
mengalami beberapa masa sejak era pra penjajahan, masa penjajahan, era
perebutan dan mempertahankan kemerdekaan, era pengisian
2012 3 Kewarganegaraan
Pusat Bahan Ajar dan eLearningPanti Rahayu, SH., MH http://www.mercubuana.ac.id
kemerdekaan, reformasi dan pasca reformasi saat ini. Setiap perubahan
membawa tantangan yang berbeda-beda sehingga perlu disikapi dengan
nilai-nilai yang dilandasi oleh jiwa, tekad, dan semangat kebangsaan dalam
wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Di sisi lain, ada kecenderungan memudarnya nilai-nilai kebangsaan baik
pada tataran individu maupun kelompok yang tercermin pada
penyelenggara negara yang terkena korupsi, sikap hidup hedonis, dan
pragmatis. Kondisi destruktif itu tentu harus dihadapi dengan cara
menumbuhkan dan membangun sikap mental yang tangguh. Pendidikan
kewarganegaraan menjadi mata kuliah yang diharapkan mampu
memperkuat nilai-nilai individu dan kelompok sehingga Indonesia bisa
tetap tegak di tengah-tengah perubahan zaman yang cepat.
B. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan
Untuk memahami pengertian pendidikan kewarganegaran secara utuh
dan komprehensif, Arwiyah dan Runik Machfiroh (2014:2-6) menjelaskan
beberapa istilah sebagai berikut:
1. Kewarganegaraan/Civic
Dalam sejarahnya, istilah kewarganegaraan (civics) berasal dari kata
Yunani yaitu civicus yang berarti penduduk sipil yang mempraktekan
demokrasi langsung dalam negara kota atau polis. Tradisi Yunani telah
memberuikan inspirasi konseptual tebtabg kebaikan umum, kesejahteraan
umum dan kebajikan atau keutamaan sipil (civil virtue) yang lahir kembali
dalam melawawan otokratik raja-raja. Civics merupakan cabang dari ilmu
politik yang membahas tentang hak dan kewajiban warga negara.
Civics adalah The sciences of citizenship, the relation of man, the
individual, to man in organized collections, the individual in his relation to
the state. Dari definisi tersebut, Civics dirumuskan dalam Ilmu
Kewarganegaraan yang membicarakan hubungan manusia dengan (a)
2012 4 Kewarganegaraan
Pusat Bahan Ajar dan eLearningPanti Rahayu, SH., MH http://www.mercubuana.ac.id
manusia dalam perkumpulan – perkumpulan yang terorganisasi
(organisasi sosial, ekonomi, politik) (b) individu-individu dengan negara.
Sementara Edmonson (1958) merumuskan arti Civics ini dengan Civics is
usually defined as the study of government and of government and of
citizenship, that is, of the duties, right and privileges of citizens. Batasan ini
menunjukkan bahwa Civics merupakan cabang dari ilmu politik. Jika
ditelisik lebih jelas hampir semua definisi mengenai Civics pada intinya
menyebut government, hak dan kewajiban sebagai warga negara dari
sebuah negara.
2. Civic Education
Secara historis, istilah civic education dan citizenship education muncul
pada tahun 1990 dan sering digunakan secara bertukar-pakai dengan
istilah citizenship education. Mahoney merumuskan bahwa “Civic
education includes and involves those teaching; that type of teaching
method; those student activities; those administrative and supervisory
procedures which the school my utilize purposively to make for better living
together in the democratic way (synonymously) to develop better civic
behavior”
Berdasarkan rumusan tersebut bahwa civic education merupakan suatu
proses pendidikan yang mencangkup proses pembelajaran semua mata
pelajaran, kegiatan siswa, proses administrasi, dan pembinaan dalam
upaya mengembangkan perilaku warganegara yang baik. Dengan
demikian, fokus dari civic education membahas tentang warga negara di
dalam negaranya dengan berbagai kompleksitasnya.
Pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya diorientasikan untuk
membina dan membbelajarkan anak menjadi warga negara yang baik,
iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki nasionalisme
(rasa kebangsaan) yang kuat (mantap), sadar serta mampu membina dan
melaksanakan hak dan kewajiban dirinya sebagai manusia, warga
masyarakat dan bangsa negaranya, taat asas (ketentuan), demokratis dan
2012 5 Kewarganegaraan
Pusat Bahan Ajar dan eLearningPanti Rahayu, SH., MH http://www.mercubuana.ac.id
partisipatif, aktif-kreatif-positif dalam kebhinekaan kehidupan masyarakat
bangsa dan negara.
Secara umum, objek studi civic education adalah warga negara dalam
hubungannya dengan organisasi kemasyarakatan, sosial, ekonomi,
agama, kebudayaan dan negara. Sedangkan secara spesifik, objek studi
civic education mencakup:
a. Tingkah laku
b. Tipe pertumbuhan berpikir
c. Potensi yang ada dalam setiap diri warga negara
d. Hak dan kewajiban
e. Cita-cita dan aspirasi
f. Kesadaran, patriotisme, nasionalisme, pengertian internasional, moral
pancasila
g. Usaha, kegiatan, partisipasi, tanggung jawab
3. Citizenship Education
Citizenship education merujuk kepada istilah generik yang mencakup
pengalaman belajar di sekolah dan di luar sekolah, seperti yang terjadi
dilingkungan keluarga, dalam organisasi keagamaan, dalam organisasi
kemsyarakatan, dan dalam media. Dengan demikian, bahwa citizenship
education memiliki makna yang lebih luas dari sekedar civic education
yang diterapkan di sekolah atau perguruan tinggi secara formal.
2012 6 Kewarganegaraan
Pusat Bahan Ajar dan eLearningPanti Rahayu, SH., MH http://www.mercubuana.ac.id
C. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan
Bila merujuk kepada Keputusan Dirjen Dikti No. 43/DIKTI/Kep/2006, tujuan
pendidikan kewarganegaraan sebagaimana tercantum dalam visi, misi dan
kompetensi yang diharapkan, yaitu:
Visi Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah sumber nilai
dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi, guna
mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia
seutuhnya. Hal ini berdasarkan pada suatu realitas yang dihadapi, bahwa
mahasiswa adalah sebagai generasi bangsa yang harus memiliki visi intelektual,
religius, berkeadaban, dan berkemanusiaan dan cinta tanah air dan bangsanya.
Misi Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah untuk
membantu mahasiswa guna memantapkan kepribadiannya, agar secara konsisten
mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air
dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi
dan seni dengan rasa tanggung jawab dan bermoral (Kaelan dan Ahmad Zubaidi,
2010:2).
Arwiyah dan Runik Machfiroh (2014:11), merumuskan tujuan Pendidikan
Kewarganegaraan, sebagai berikut:
a. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu
kewarganegraan.
b. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara
cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta anti
korupsi.
c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan
karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan
bangsa-bangsa lainnya.
2012 7 Kewarganegaraan
Pusat Bahan Ajar dan eLearningPanti Rahayu, SH., MH http://www.mercubuana.ac.id
d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara
langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikiasi.
Sementara pada ruang global, Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan
mampu menjawab era keterbukaan dengan mengembangkan sikap-sikap sebagai
berikut:
a. Mengembangkan sikap dan perilaku kewarganegaraan yang mengapresiasi
nilai-nilai mora-etika dan religius.
b. Menjadi warga negara yang cerdas berkarakter, menjunjung tinggi nilai
kemanusiaan.
c. Menumbuhkembangkan jiwa dan semangat nasionalisme, dan rasa cinta pada
tanah air.
d. Mengembangkan sikap demokratik berkeadaban dan bertanggungjawab, serta
mengembangkan kemampuan kompetitif bangsa di era globalisasi.
e. Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.
Dalam unghkapan yang lebih sederhana (Ubaedillah dan Abdul Rozak,
2013:6), bahwa tujuan Pendidikan Kewarganegaraan pada dasarnya adalah
menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, bermartabat dan aktif dalam
kehidupan berbangsa dan bernedara. Pendidikan Kewarganegaraan menjadi basis
pendidikan karakter guna mempersiapkan generasai muda atau peserta didik di
perguruan tinggi menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, unggul, ulet, berwawasan
luas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Berdasarkan visi dan misi sebagaimana dijelaskan di atas, maka kompetensi
mahasiswa yang diharpkan dari Pendidikan Kewarganegaraan ini adalah
menciptakan ilmuwan yang professional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta
tanah air, demokratis, berkeadaban. Di samping itu kompetensi lain yang diharapkan
adalah mahasiswa yang memiliki daya saing, berdisiplin, berpartisipasi aktif dalam
2012 8 Kewarganegaraan
Pusat Bahan Ajar dan eLearningPanti Rahayu, SH., MH http://www.mercubuana.ac.id
membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila (Kaelan dan
Ahmad Zubaedi, 2010:2).
Mahasiswa sebagai kaum intelektual sudah sepantasnya memiliki kearifan dan
kecerdasan dalam bertindak terutama dalam menyelesaikan masalah-masalah
kemasyarakatan dan kebangsaan. Kecerdasan yang dimaksud adalah seperangkat
tindakan yang penuh tanggunggung jawab terhadap negara, dan memecahkan
berbagai masalah hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan
menerapkan konsep falsafah bangsa, wawasan kebangsaan, dan ketahanan
nasional. Sifat cerdas yang dimaksud tampak kemahiran, ketepatan, dan
keberhasilan bertindak, sedangkan sifat penuh tanggungjawab diperlihatkan sebagai
kebenaran tindakan ditilik dari nilai ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun
kepatuhan terhadap nilai-nilai norma dan budaya.
Sementara menurut Dwiyatmi (2012:10), standar kompetensi yang wajib
dikuasai mahasiswa adalah mahasiswa memiliki pengetahuan tentang
kewarganegaraan demokratis dan mampu menerapkan pengetahuan, nilai-nilai, dan
ketrampilan tersebut dalam kehidupan sehari-hari; memiliki kepribadian yang
mantap; berpikir kritis: bersikap rasional, etis, estetis, dan dinamis; berpandangan
luas; dan bersikap demokratis yang berkeadaban.
Indonesia tidak saja membutuhkan kaum intekektual yang berwawasan luas,
tetapi membutuhkan kaum intelektual yang memiliki integritas, kebangsaan dan
mampu mengimplementasikan Pancasila pada tataran kehidupan praktis. Ilmu
pengetahuan akan menjadi entitas yang membahayakan jika tidak dilandasi oleh
nilai-nilai luhur Pancasila sebagai nilai komitmen bersama seluruh rakyat Indonesia
pada seluruh aspek kehidupan. Oleh karena itu, Dwiyatmi (2012:10), menjelaskan
secara panjang lebar, demikian:
Mampu berfikir rasional,bersikap dewasa dan dinamis,berpandangan luas dan bersikap demokratis yang berkeadaban sebagai warganegara Indonesia. Dengan berbekal kemampuan inteletual ini diharapkan mahasiswa mampu melaksanakan proses belajar sepanjang hayat, menjadi ilmuwan dan professional yang berkepribadian dan menjunjung nilai-nilai falsafah bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2012 9 Kewarganegaraan
Pusat Bahan Ajar dan eLearningPanti Rahayu, SH., MH http://www.mercubuana.ac.id
D. Landasan Pendidikan Kewarganegaraan
Menurut Kaelan dan Achmad Zubaidi (2010:3-5), ada dua landasan pokok
yang melatarbelakangi Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu:
1. Landasan Ilmiah
a. Dasar Pemikiran Pendidikan Kewarganegaraan
Sejatinya, setiap warga negara dituntut untuk dapat hidup bermanfaat dan
bermakna bagi negara dan bangsanya, serta dapat mengantisipasi masa depannya.
Dalam lingkup seperti itu maka diperlukan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi
dan seni yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, moral, kemanusiaan, dan nilai-
nilai budaya bangsa. Nilai-nilai dasar tersebut berperan sebagai panduan dan
pegangan hidup setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara.
Secara umum Pendidikan Kewarganegaraan meliputi hubungan antara warga
negara dan negara, serta pendidikan pendahuluan bela negara yang
keseluruhannya berpijak pada nilai-nilai budaya serta dasar filosofi bangsa. Tujuan
utama Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan
kesadaran bernegara, serta membentuk sikap dan perilaku cinta tanah air yang
bersendikan kebudayaan dan filsafat bangsa Pancasila. Pendidikan
Kewarganegaraan tidak hanya diberlakukan di Indonesia melainkan berlaku di
beberapa negara di dunia sebagai mana dikenal dengan Civic Education.
b. Objek Pembahasan Pendidikan Kewarganegaraan
Pada tataran filsafat ilmu, setiap ilmu harus memenuhi syrata-syarat ilmiah,
yaitu mempunyai objek, metode, sistem dan bersifat universal. Hal itu mengandung
pengertian bahwa objek pembahasan ilmu harus jelas, baik objek material maupun
objek formalnya. Objek material berkenaan dengan bidang sasaran yang dibahas
dan dikaji oleh suatu bidang atau cabang ilmu. Sementara objek formal adalah sudut
pandang tertentu yang dipilih untuk membahas objek matrial tersebut. Dalam
Pendidikan Kewarganegaraan, objek materialnya adalah segala hal yang berkaitan
2012 10 Kewarganegaraan
Pusat Bahan Ajar dan eLearningPanti Rahayu, SH., MH http://www.mercubuana.ac.id
dengan warga negara baik yang empirik maupun yang nonemperik, yang meliputi
wawasan, sikap dan perilaku warga negara dalam kesatuan bangsa dan negara.
Sedangkan objek formal Pendidikan Kewarganegaraan meluputi dua segi, yaitu
hubungan antara warga negara dan negara (termasuk hubungan antar warga
negara) dan bela negara. Dalam hal ini pembahasan Pendidikan Kewarganegaraan
terarah pada warga negara Indonesia dalam hubugannya dengan negara Indonesia
dan pada upaya pembelaan negara Indonesia.
Dalam rangka mewujudkan idealitas Pendidikan Kearganegaraan itu,
Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi No. 43/DIKTI/KEP/2006 dijabarkan lebih rinci
yang meliputi pokok-pokok bahasan substansi kajian Peniddikan Kewraganegaraan
mencakup:
1) Filsafat pancasila
2) Identitas Nasional
3) Negara dan Konstitusi
4) Demokrasi Indonesia
5) Rule of Law dan Hak Asasi Manusia
6) Hak dan Kewajiban Warga Negara serta Negara
7) Geopolitik Indonesia
8) Geostrategi Indonesia
C. Rumpun Keilmuan
Pada rumpun keilmuan, Pendidikan Kewarganegaraan dapat disejajarkan
dengan Civics Education yang dikenal diberbagai negara. Sebagai kajian ilmiah
Pendidikan Kewarganegaraan bersiaf antardisipliner (antar bidang) bukan
monodisipliner, karena kumpulan pengetahuan yang membangun ilmu
Kewarganegaraan ini diambil dari berbagai disiplin ilmu. Oleh sebab itu pembahasan
dan pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan memerlukan sumbangan
2012 11 Kewarganegaraan
Pusat Bahan Ajar dan eLearningPanti Rahayu, SH., MH http://www.mercubuana.ac.id
berbagai disiplin ilmu, seperti ilmu politik, hukum, filsafat, sosiologi, administrasi
negara, ekonomi pembangunan, sejarah perjuangan bangsa, serta ilmu budaya.
2. Landasan HukumLandasan hukum Pendidikan Kewarganegaraan meliputi:
a. UU 1945
(1) Pembukaan UUD 1945, khusus pada alinea kedua dan keempat, yang
memuat cita-cita tujuan dan aspirasi bangsa Indonesia tentang
kemerdekaannya.
(2) Pasal 27 (1) menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan
kedudukannya di dalam hokum dan pemerintahan serta wajib menjunjung
hokum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
(3) Pasal 30 (1) menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib
ikut serta dalam usaha pembelaan negara.”
(4) Pasal 31 (1) menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak
mendapatkan pengajaran”
b. Ketetapan MPR No. II/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.
c. Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Jo. UU No. 1 Tahun 1988)
(1) Dalam pasal 18 (a) disebutkan bahwa hak kewajiban warga negara
yang diwujudkan denga keikutsertaan dalam upaya bela negara
diselenggarakan melalui pendidikan Pendahuluan Bela Negara
sebagai bagian tak terpisahkan dalam sistem Pendidikan Nasional.
(2) Dalam pasal 19 (2) disebutkan bahwa Pendidikan Pendahuluan Bela
Negara wajib diikuti oleh setiap warga negara dan dilaksanakan secara
bertahap. Tahap awal pada tingkat pendidikan dasar sampai
Pendidikan menengah ada dalam gerakan Pramuka. Tahap lanjutan
pada tingkat pendidikan tinggi ada dalam bentuk Pendidikan Kewiraan.
d. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan
berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000
2012 12 Kewarganegaraan
Pusat Bahan Ajar dan eLearningPanti Rahayu, SH., MH http://www.mercubuana.ac.id
tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian
Hasil belajar Mahasiswa dan Nomor 45/U/2002 tentang Kurikulum Inti
Pendidikan Tinggi telah ditetapkan bahwa Pendidikan Agama, Pendidikan
Bahasa dan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan kelompok Matakuliah
Pengembangan Kepribadian, yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap
program studi/kelompok program studi.
e. Adapun pelaksanaannya berdasarkan surat Keputusan Direktur Jendral
Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 43/DIKTI/Kep/2006,
yang memuat rambu-rambu pelaksanaan kelompok Matakuliah Pengembangan
Kepribadian di Perguruan Tinggi.
.
E. Metode PembelajaranSebagai mata kuliah yang diajarkan di perguruan tinggi, maka Pendidikan
Kewarganegaraan perlu didukung oleh metode pembelajaran yang tepat sehingga
mampu dijiwai oleh peserta didik. Menurut Dwiyatmi (2012:10), metode
pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan meliputi:
1. Menggunakan pendekatan berorientasi kepada kepentingan peserta didik dan
menempatkan mahasiswa sebagai subjek pendidikan, mitra dalam proses
pembelajaran, dan sebagai individu, anggota keluarga, anggota masyarakat
dan warga negara.
2. Metode proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis, pembahasan secara
kritis analitis, induktif, deduktif dan reflektif melalui dialog kreatif yang bersifat
partisipatoris, untuk meyakini kebenaran substansi dasar kajian dan motivasi
sepanjang hayat.
3. Bentuk aktivitas proses pembelajaran: kuliah tatap muka, ceramah, dialog
(diskusi) in teraktif, studi kasus, penugasan mandiri, tugas baca, seminar kelas
(presentasi) dan evaluasi proses belajar, stadium generale.
4. Motivasi: menumbuhkan kesadaran bahwa pembelajaran pengembangan
kepribadian merupakan kebutuhan hidup untuk eksis dalam masyarakat
global.
2012 13 Kewarganegaraan
Pusat Bahan Ajar dan eLearningPanti Rahayu, SH., MH http://www.mercubuana.ac.id
Tidak dapat dipungkiri bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan
keniscayaan yang perlu diajarkan kepada setiap warga negara Indonesia dari
tingkat pendidikan dasar, menengah, atas, hingga pada jenjang perguruan tinggi.
Pendidkkan karakter tidak bisa diberikan secara parsial melainkan harus bersifat
graduasi dengan melibatkan seluruh jenjang pendidikan. Pendidikan karakter secara
substantif meliputi ranah kognitif (pengetahuan), afektif (kesadaran dan
penghayatan), dan psikomotorik (perilaku nyata) pada kehidupan sehari-hari.
Referensi:
Arwiyah, Yahya dan Runik Machfiroh, 2014. Civic Education di Perguruan Tinggi Indonesia. Bandung: Alfabeta.
Arwiyah, Yahya dan Runik Machfiroh, 2014. Civis Education Di Perguruan Tinggi
Indonesia. Bandung: Alfabeta.
Dwiyatmi, Sri Harini, 2012. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.
Dwiyatmi, Sri Harini, 2012. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Ghazali, A. Muchtar dan Abdul Majid, 2014. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Bandung: Interes Media Foundation.
Juliardi, Budi, 2014. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi. Jakarta:
Rajawali Pers.
Juliardi, Budi, 2014. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Rajawali Pers.
Kaelan dan Achmad Zubaidi, 2013. Pendidikan Keawrganegaraan Untuk Perguruan Tinggi. Yogyakarta: Paradigma.
Kaelan dan Achmad Zubaidi, 2013. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan
Tinggi. Yogyakarta: Paradigma.
2012 14 Kewarganegaraan
Pusat Bahan Ajar dan eLearningPanti Rahayu, SH., MH http://www.mercubuana.ac.id
Taniredja, Tukiran, Muhammad Affandi dan Efi Miftah Faridli, 2012. Paradigma Baru Pendidikan Pancasila Untuk Mahasiswa. Bandung: Alfabeta.
Ubaedillah, A., dan Abdul Rozak, 2013. Pendidikan Kearga[negara]an, Civic
Education. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan Prenada Media
Group.
Wahidin, Samsul. 2010. Pokok-Pokok pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Winarno, 2013. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Bumi Aksara.
2012 15 Kewarganegaraan
Pusat Bahan Ajar dan eLearningPanti Rahayu, SH., MH http://www.mercubuana.ac.id
Recommended