View
231
Download
1
Category
Preview:
Citation preview
PENGARUH DANA OBLIGASI SYARIAH
TERHADAP PENDAPATAN BANK SYARIAH
(Periode Tahun 2003-2008) (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia,Tbk)
Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy)
Oleh :
LU’LUAH MAHMUDAH
NIM: 204046102938
KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH
PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1431 H/2010M
PENGARUH DANA OBLIGASI SYARIAH
TERHADAP PENDAPATAN BANK SYARIAH
(Periode Tahun 2003-2008) (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia,Tbk)
Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)
Oleh :
LU’LUAH MAHMUDAH
NIM: 204046102938
KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH
PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1431 H/2010M
PENGESAHAN PANITIA UJIAN
Skripsi yang berjudul PENGARUH DANA OBLIGASI SYARIAH TERHADAP
PENDAPATAN BANK SYARIAH (Periode Tahun 2003-2008). (Studi Kasus Pada
Bank Muamalat Indonesia,Tbk), telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada
tanggal 17 Desember 2010. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy) pada Program Studi Muamalat
(Ekonomi Islam).
Jakarta, 17 Desember 2010
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH., MA., MM NIP. 195505051982031012
PANITIA UJIAN MUNAQASYAH Ketua : Drs. Djawahir Hejazziey, SH., MA (.……................)
NIP. 195510151979031002
Sekretaris : Drs. H. Ahmad Yani, MA. (……………….) NIP. 196404121994031004 Pembimbing : Dr. Hasanudin, M.Ag. (……………….)
NIP. 196103041955031001
Penguji I : Drs. Burhanuddin Yusuf, MM. (……………….) NIP. 195406181981031005 Penguji II : Drs. Heldi, M.Pd. (……………….) NIP. 196304141993031002
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa :
1. Skripsi ini merupakan karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif
Hidayatullah Jakarta.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi ini telah saya cantumkan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif
Hidayatullah Jakarta.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau
merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi
yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 17 Desember 2010
Lu’luah Mahmudah
i
ABSTRAKSI
Lu’luah Mahmudah
Pengaruh Dana Obligasi Syariah terhadap Pendapatan Bank Syariah
(Periode Tahun 2003-2008) ( Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia,Tbk )
Perkembangan ekonomi syariah yang semakin pesat menuntut adanya instrumen-
instrumen syariah yang dapat mendukung kemajuan di bidang lembaga keuangan dan
perbankan Indonesia. Salah satunya adalah obligasi syariah, pengertian obligasi syariah
adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan
emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar
pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta
membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Bank Muamalat Indonesia,Tbk
menerbitkan obligasi syariah pada tanggal 15 Juli 2003 dengan nama Obligasi Syariah I
Subordinasi Bank Muamalat Indonesia,Tbk. Penerbitan obligasi syariah yang dilakukan
oleh Bank Muamalat Indonesia,Tbk adalah untuk memperkuat struktur permodalan guna
mengembangkan kegiatan pembiayaan syariah yang merupakan bagian dari kegiatan
usaha perseroan. Obligasi syariah yang diterbitkan oleh Bank Muamalat Indonesia,Tbk
menggunakan akad mudharabah yaitu akad kerjasama antara pemilik modal dengan
pengelola dimana pemilik modal hanya menyediakan dana secara penuh dalam suatu
kegiatan usaha sedangkan pengelola memberikan jasa yaitu mengelola harta secara penuh
dan mandiri pada kegiatan usaha tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk
mengetahui pengaruh dana obligasi syariah terhadap pandapatan Bank Muamalat
Indonesia,Tbk.
ii
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmaanirrahiim
Alhamdulillah, tiada kata yang pantas untuk diucapkan selain rasa syukur
kehadirat Allah SWT. Dialah sumber tertinggi spirit, optimisme dan energi bagi
penulis sehingga skripsi ini dapat selesai meskipun melalui proses yang tidak
sebentar.
Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada baginda Nabi besar
Muhammad SAW. Yang telah berhasil mengentaskan kemiskinan umat, kemiskinan
etika, moral serta norma-norma agama. Juga para sahabat, keluarganya serta tabiin
yang telah memperjuangkan agama Allah SWT dalam berbagai gelombang
kehidupan, hingga berakhir dengan kemenangan dan kejayaan.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari
kesempurnaan sebagaimana yang diharapkan. Walaupun tenaga, waktu dan pikiran
telah diperjuangkan dengan segala keterbatasan kemampuan yang penulis miliki,
demi terselesaikannya skripsi ini agar bermanfaat bagi penulis khususnya dan
pembaca umumnya.
Penulis sangat berterimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu
penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu
syarat untuk mencapai gelar sarjana ekonomi Islam. Oleh karena itu, penulis
menghaturkan ucapan banyak terima kasih kepada:
1. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta Ayahanda H.Nur Ali & Ibunda Hj.
Marhumah yang selalu memberikan curahan kasih sayang serta Kakak-kakakku
iii
dan adikku yang selalu mendukung dan selalu mengingatkan, dan keponakan-
keponakanku yang lucu-lucu yang telah memberikan curahan cinta dan kasih
sayang sehingga penulis bisa seperti ini, semoga ananda bisa membalas jasa dan
kasih sayang keduanya. Dan semoga Allah selalu menyertai kita semua dalam
setiap langkah yang kita jalani.
2. Prof. Dr. Drs. H. Muhammad Amin Suma, SH., MA., MM. Dekan Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Dr. Euis Amalia, M.Ag, AH Azharuddin Latif, M.Ag. Yang masing-masing
sebagai Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Program Studi Muamalat Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
4. Drs. Djawahir Hejazziey, SH, MA. dan Drs. H. Ahmad Yani, M.Ag. Ketua
Koordinator dan Sekretaris Koordinator Program Non Reguler Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
5. Dr. Hasanudin, M.Ag. Dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan
pengarahan dan bimbingan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini, semoga
Allah membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Amiin.
6. Drs. Burhanuddin Yusuf, MM. dan Drs. Heldi, M.Pd. Dosen penguji skripsi yang
telah membantu penulis dalam melakukan sidang ujian skripsi sehingga penulis
memperoleh kelulusan dan memperoleh gelar sarjana ekonomi syariah. Semoga
Allah membalas kebaikan bapak dengan kebaikan balasan yang berlipat ganda.
Amiin.
7. Bank Muamalat Indonesia,Tbk yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
iv
8. Para Dosen dan Staff bagian perpustakaan Syariah dan Utama yang telah
membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman angkatan PS.D Leni, Nuni, Nia, Yesi, Teh’Anis, Nurhadi, Dona, Dini,
Delfi , Dewi, Mella. Sahabat-sahabatku Umiyati dan Riana Dewi serta siapa saja
yang membantu dalam penulisan skripsi ini dan memberikan dukungan serta
semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
Akhirnya, hanya kepada Allah semua amal baik tersebut penulis kembalikan,
semoga mendapat balasan yang berlipat ganda. Hanya kepada Allah penulis berserah
diri dan memohon RidhoNya dalam menggapai masa depan yang cerah. Amin
Demikian sedikit pengantar dan ucapan terima kasih dari penulis. Atas semua
perhatian yang diberikan, penulis mengucapkan terima kasih.
Jakarta, 17 Desember 2010 H 11 Muharram1432 M
Penulis
v
DAFTAR ISI
ABSTRAKSI ……………………………………………………………………………. i
KATA PENGANTAR …………………………………………………………………. ii
DAFTAR ISI ………………………………………………………………………….... v
DAFTAR TABEL …………………………………………………………………….. vii
DAFTAR GAMBAR ………………………………………………………………… viii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah. ………………………………………………….. 1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah. …………………………………….. 6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian. .................................................................... 6
D. Kajian Pustaka. ……………………………………………………………. 7
E. Metode Penelitian. ………………………………………………………… 8
F. Sistematika Penulisan. ………………………………………………….... 15
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG OBLIGASI SYARIAH
A. Obligasi Syariah. …………………………………………………………. 17
1. Pengertian Obligasi Syariah. …………………………………………. 17
2. Sumber Hukum Obligasi Syariah. ………………………………….... 20
3. Jenis-jenis Obligasi Syariah. …………………………………………. 23
B. Obligasi Subordinasi. …………………………………………………….. 32
BAB III GAMBARAN UMUM BANK MUAMALAT INDONESIA,Tbk.
A. Sejarah Singkat Bank Muamalat Indonesia,Tbk. ………………………… 35
B. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia,Tbk. …………………………... 38
vi
C. Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia,Tbk. ……………………. 38
D. Kegiatan Usaha Bank Muamalat Indonesia,Tbk. ………………………... 42
BAB IV PENGARUH DANA OBLIGASI SYARIAH TERHADAP
PENDAPATAN BANK SYARIAH (Studi Kasus Pada Bank Muamalat
Indonesia,Tbk).
A. Obligasi Syariah Mudharabah Subordinasi Bank Muamalat
Indonesia,Tbk……………………………………………………………... 53
B. Peran obligasi syariah terhadap pengembangan dana Bank Muamalat
Indonesia,Tbk. ……………………………………………………………. 55
C. Pengaruh dana obligasi syariah terhadap pendapatan Bank Muamalat
Indonesia,Tbk. ……………………………………………………………. 57
D. Perbandingan pendapatan Bank Muamalat Indonesia,Tbk sebelum dan
sesudah menerbitkan Obligasi Syariah. ………………………………….. 65
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan. ................................................................................................ 68
B. Saran. .......................................................................................................... 71
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
vii
DAFTAR TABEL
1. Tabel 1.1 Kriteria Guilford
2. Tabel 2.1 Prinsip Dasar Pembagian Hak dan Kewajiban dalam
Obligasi Syariah Mudharabah
3. Tabel 2.2 Prinsip Dasar Pembagian Hak dan Kewajiban dalam
Obligasi Syariah Ijarah
4. Tabel 4.1 Pendapatan per Triwulan Bank Muamalat
Indonesia, Tbk dari Hasil Penerbitan Obligasi
Syariah Mudharabah Subordinasi Tahun 2003-2008
5. Tabel 4.2 Pendapatan Per Triwulan Bank Muamalat
Indonesia,Tbk Tahun 2003 - 2008
6. Tabel 4.3 Output SPSS Model Summary
7. Tabel 4.4 Output SPSS Anova
8. Tabel 4.5 Output SPSS Coefficients
9. Tabel 4.6 Output SPSS Correlations
10. Tabel 4.7 Perbandingan Pendapatan Bank Muamalat
Indonesia,Tbk Sebelum dan Sesudah menerbitkan
Obligasi Syariah Mudharabah Subordinasi
11
25
28
57
59
60
60
61
63
66
viii
DAFTAR GAMBAR
1. Gambar 1 Skema Sukuk Mudharabah 23
2. Gambar 2 Skema Sukuk Ijarah 27
3. Gambar 3 Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia,Tbk 39
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Krisis moneter yang dialami Indonesia beberapa tahun terakhir menyebabkan
runtuhnya perekonomian Indonesia dan memberikan dampak positif terhadap
perkembangan dan kemajuan ekonomi yang berlandaskan asas keislaman. Sistem
ekonomi yang tadinya tidak pernah diperhitungkan dan bahkan cenderung apriori untuk
menyebutnya, sekarang merupakan sistem alternatif yang diharapkan sebagai sistem yang
dapat menyembuhkan perkembangan ekonomi Indonesia yang sedang mengalami
goncangan dalam krisis ekonomi dan moneter. Banyak pihak yang merasa terdorong
termasuk para pelaku ekonomi untuk mengembangkan sistem keuangan syariah.1
Dampak positif yang berkenaan langsung dengan sistem ekonomi Islam dari
gejolak krisis ekonomi dan moneter yaitu menjadikan tingkat kepercayaan masyarakat
pada lembaga keuangan syariah menjadi tinggi, hal itu dibuktikan dengan semakin
banyaknya animo masyarakat dalam menyimpan dan menginvestasikan dananya pada
lembaga keuangan syariah. Hal ini mengakibatkan para bankir tertarik untuk membuat
atau membuka cabang baru yang bergerak di bidang syariah, didukung pula oleh UU
perbankan Indonesia yang memberikan peluang untuk membuka bank dengan dual
banking system yaitu berdirinya secara berdampingan antara bank berbasis bunga dan
bagi hasil. Yang mengatur tentang sistem keuangan syariah secara komprehensif atau UU
yang mengatur masing-masing lembaga keuangan syariah.
1 Zainul Arifin, Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek, ( Jakarta: Alvabet, 2000), Cet. ke-3 h.7.
2
Pesatnya perkembangan lembaga keuangan syariah, memberikan harapan bagi
perkembangan pasar modal yang dilandasi prinsip-prinsip syariah. Ada keterkaitan yang
erat dalam upaya pengembangan lembaga keuangan syariah dengan pasar modal syariah.
Lembaga keuangan syariah membutuhkan penempatan portofolionya pada pasar modal
syariah dengan saham yang halal dalam obligasi syariah.2
Perkembangan itupun tidak hanya pada bidang perbankan saja, tetapi di bidang
lainpun mengalami perubahan yang signifikan sebagai proses simbolisasi kemajuan
ekonomi yang berlandaskan syariah. Diantaranya adalah asuransi dan pasar modal juga
menerapkan sistem syariah tersebut. Di dalam pasar modal ditandai dengan
dimunculkannya instrumen keuangan syariah yang berupa obligasi syariah.
Obligasi merupakan salah satu instrumen pasar modal syariah, disamping saham
syariah dan reksadana syariah. Pada awalnya banyak kalangan yang meragukan
keabsahan dari obligasi syariah. Mengingat obligasi merupakan surat bukti kepemilikan
hutang, yang dalam Islam sendiri melakukan transaksi atas surat tersebut tidak diakui.
Namun demikian, sebagaimana pengertian bank syariah adalah bank yang menjalankan
prinsip syariah tetap menghimpun dan menyalurkan dana tetapi tidak dengan dasar
bunga, demikian juga adanya pergeseran pengertian pada obligasi ketika ia menjadi
obligasi syariah. Mulanya dikenal sebagai instrument fixed income karena memberikan
kupon dengan bunga tetap (fixed). Kemudian dikembangkan juga obligasi dengan kupon
bunga mengambang (floating) sehingga bunga yang diterima pemegang obligasi tidak
lagi tetap. Dalam hal obligasi syariah, selain memiliki konsep baru (bukan lagi
2 Sofiniyah Ghufron, Konsep Dasar Obligasi Syariah, (Jakarta: Renaisan, 2005), h.12.
3
merupakan surat utang) tingkat pendapatan dalam obligasi syariah berdasarkan kepada
bagi hasil atau margin atau fee.3
Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip
syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan
emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil
/margin/fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.4
Pasar modal di Indonesia dimulai ketika pemerintahan Hindia Belanda
mendirikan bursa efek di Jakarta pada akhir tahun 1912. Efek-efek yang diperdagangkan
dalam bursa ini terdiri dari saham-saham dan obligasi yang diterbitkan perusahaan milik
Belanda yang dioperasikan di Indonesia dan obligasi pemerintah Hindia dan efek-efek
Belanda lain. Pendirian bursa efek di Jakarta tersebut diikuti dengan pendirian bursa efek
di Semarang dan di Surabaya pada tahun 1925. Bursa efek tersebut mengalami
perkembangan yang cukup pesat. Namun dalam perkembangan selanjutnya, aktivitas
bursa efek tersebut terhenti akibat pecahnya perang dunia kedua. Selanjutnya pada masa
kemerdekaan, bursa efek Indonesia kembali diaktifkan dengan memantapkan keberadaan
bursa efek tersebut. Memasuki dekade 1970-an, pemerintah mulai kembali melakukan
usaha pengaktifan pasar modal Indonesia sejak 10 Agustus 1977 dengan membentuk
Badan Pelaksana Pasar Modal (BAPEPAM) yang kemudian sejak tahun 1991 berubah
menjadi Badan Pengawas Pasar Modal.5
Obligasi rupanya telah menjadi alternatif investasi yang semakin menarik dan
prospektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan semakin banyaknya perusahaan yang
melakukan emisi obligasi. Dalam hubungan dengan bisnis investasi syariah, keberadaan
3 Sofiniyah Ghufron, Konsep Dasar Obligasi Syariah, (Jakarta: Renaisan, 2005), h.13. 4 Ghufron, Konsep Dasar Obligasi Syariah, h.17. 5 Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan , (Jakarta: LP-FEUI, 1999), h.197.
4
obligasi yang sesuai dengan prinsip syariah mutlak diperlukan untuk mengakomodir
kebutuhan berinvestasi para investor muslim khususnya dan investor lain pada umumnya.
Obligasi syariah merupakan langkah kreatif untuk menghindari riba serta
memanfaatkan potensi pasar investor muslim. Sebagai instrumen baru perlu adanya
upaya sosialisasi bentuk, pola, dan mekanisme obligasi syariah dan bagaimana prospek
obligasi syariah ke depan dalam bisnis permodalan di Indonesia.
Agar obligasi syariah terhindar dari praktek-praktek spekulatif dan ribawi, maka
perlu adanya nilai-nilai Islam sebagai pedoman bagi kaum muslim untuk menghadapi
kenyataan saat ini. Dimana Islam dan umatnya dihadapkan pada abad modernisasi dan
ilmu pengetahuan sehingga terjadi pergeseran nilai-nilai pada masyarakat. Untuk itulah
para ilmuwan, para ulama serta peminat studi keislaman gigih mengerahkan kemampuan
intelektualnya. Dengan menjawab kegelisahan para pelaku ekonomi muslim yang ingin
berbisnis sesuai dengan ketentuan syariah.
Oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional (DSN) merasa perlu mengeluarkan
fatwa tentang obligasi syariah karena dalam Al-Qur’an ditegaskan bahwa riba itu adalah
haram. Sedangkan obligasi yang ada pada saat itu hanya obligasi konvensional berbasis
bunga yang ternyata tidak bisa memecahkan masalah dalam perekonomian.6
Karena DSN merupakan badan yang memiliki tugas untuk menumbuhkan
penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian dan juga bertugas
mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan syariah. DSN MUI mengeluarkan
beberapa fatwa terkait dengan obligasi syariah tersebut antara lain Fatwa DSN MUI
No.32/DSN-MUI/IX/2002, Fatwa No.33/DSN-MUI/IX/2002 dan Fatwa No.41/DSN-
6 Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Cet. ke-4, h.202.
5
MUI/III/2004. Tentunya para anggota DSN dalam merumuskan fatwa tersebut tidak
terlepas dari pertimbangan-pertimbangan, baik dalam hal penerapan maupun mekanisme,
sumber hukum serta kemaslahatan obligasi syariah ini.
Perkembangan ekonomi syariah yang semakin pesat menuntut adanya instrumen-
instrumen syariah yang dapat mendukung kemajuan di bidang lembaga keuangan dan
perbankan Indonesia. Salah satunya dengan menerbitkan obligasi syariah ke pasar modal.
Seperti penerbitan obligasi syariah yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
Obligasi syariah yang diterbitkan oleh Bank Muamalat Indonesia, Tbk menggunakan
akad mudharabah yaitu akad kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola, dimana
pemilik modal hanya menyediakan dana secara penuh dalam suatu kegiatan usaha
sedangkan pengelola memberikan jasa yaitu mengelola harta secara penuh dan mandiri
pada kegiatan usaha tersebut. Bank Muamalat Indonesia, Tbk dalam menerbitkan obligasi
syariah ke pasar modal bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan guna
mengembangkan kegiatan pembiayaan syariah yang merupakan bagian dari kegiatan
usaha perseroan. Selain itu, diharapkan memberikan keuntungan yang signifikan dan
berdampak pada peningkatan pendapatan bagi Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penulisan skripsi ini penulis
mengangkat judul “PENGARUH DANA OBLIGASI SYARIAH TERHADAP
PENDAPATAN BANK SYARIAH” (Periode Tahun 2003-2008) (Studi Kasus Pada
Bank Muamalat Indonesia,Tbk).
6
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah
1. Pembatasan Masalah
Agar permasalahan dalam penelitian skripsi ini tidak meluas, maka dalam
penulisan ini penulis memfokuskan dan membatasi permasalahan pada obligasi
syariah mudharabah subordinasi muamalat tahun 2003-2008 dan menganalisis
pengaruh pendapatan muamalat dari hasil penerbitan obligasi syariah.
2. Perumusan Masalah
Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka penulis merumuskan terlebih
dahulu pada permasalahan kedalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:
1. Apa peran obligasi syariah terhadap pengembangan dana Bank Muamalat
Indonesia,Tbk?
2. Bagaimana pengaruh dana obligasi syariah terhadap pendapatan Bank
Muamalat Indonesia,Tbk?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui peran obligasi syariah terhadap pengembangan dana Bank
Muamalat Indonesia,Tbk.
2. Untuk mengetahui pengaruh dana obligasi syariah terhadap pendapatan Bank
Muamalat Indonesia,Tbk.
7
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:
1. Bagi Penulis, sebagai wadah untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan
yang telah didapat penulis selama kuliah, serta untuk memperkaya khasanah
ilmu pengetahuan.
2. Bagi Bank Muamalat Indonesia,Tbk diharapkan dapat memberikan pemahaman
yang lebih luas tentang obligasi berprinsip syariah dan dapat mensosialisasikan
kepada masyarakat mengenai salah satu instrument pasar modal syariah yaitu
obligasi syariah yang kurang dikenal oleh masyarakat serta memahami tentang
peran Dewan Syariah Nasional terhadap lembaga keuangan syariah di Indonesia.
D. Kajian Pustaka
1. Judul skripsi “Obligasi Syariah: Studi Analisis Fatwa DSN-MUI” Oleh: Amelia
Febriani, Nim: 101046122291. Pembahasan pada skripsi ini membahas tentang
Bagaimana Dewan Syariah Nasional dalam merumuskan Fatwa tentang Obligasi
Syariah dan yang akhirnya DSN-MUI mengeluarkan Fatwa tentang Obligasi
Syariah yang ditetapkannya dalam Fatwa DSN-MUI No.32/DSN-MUI/IX/2002.7
2. Judul skripsi “Analisis Pengaruh Bid-Ask Spread Terhadap Premi Risiko Harga
Obligasi Syariah Ijarah ” Oleh: Taofik Hidayat, Nim: 104046101600.
Pembahasan pada skripsi ini membahas tentang seberapa besar pengaruh bid-ask
spread terhadap harga obligasi syariah ijarah.8
7 Amelia Febriani, “Obligasi Syariah: Studi Analisis Fatwa DSN-MUI”, (Skripsi S1 Fakultas
Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005). 8 Taofik Hidayat “ Analisis Pengaruh Bid-Ask Spread Terhadap Premi Risiko Harga Obligasi
Syariah Ijarah ” (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009).
8
Dalam penelitian ini yang berjudul “Pengaruh Dana Obligasi Syariah Terhadap
Pendapatan Bank Syariah” (Periode Tahun 2003-2008) (Studi Kasus Bank
Muamalat Indonesia,Tbk). Penulis tidak hanya membahas tentang pengaruh
pendapatan muamalat dari hasil penerbitan obligasi syariah tetapi penulis juga
membahas tentang peran obligasi syariah terhadap pengembangan dana muamalat
dan perbandingan pendapatan muamalat sebelum dan sesudah menerbitkan obligasi
syariah.
E. Metode Penelitian
1. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada Bank Muamalat Indonesia,Tbk.
2. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat
deskriptif yakni penelitian yang menggambarkan data dan informasi yang diperoleh
peneliti dilapangan mengenai pengaruh dana obligasi syariah terhadap pendapatan
Bank Muamalat Indonesia,Tbk dengan melakukan kajian terhadap data dan
informasi yang diperoleh serta memberikan penilaian terhadap permasalahan
tersebut.
3. Pendekatan Penelitian
Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi
kasus pada Bank Muamalat Indonesia,Tbk.
9
4. Sumber Data
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data,
yaitu:
a. Data Primer
Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara
dan hasil penelitian.
b. Data Sekunder
Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur-literatur
kepustakaan seperti buku-buku serta sumber lainnya yang berkaitan dengan
materi penulisan skripsi ini.
5. Teknik Pengumpulan Data
a. Penelitian kepustakaan (library research), dalam hal ini penulis
mengadakan penelitian terhadap beberapa literatur yang ada kaitannya
dengan penulisan skripsi ini, literatur ini berupa buku, majalah, surat kabar,
artikel, internet dan lain sebagainya. Langkah dalam melaksanakan studi
kepustakaan ini adalah dengan cara membaca, mengutip serta menganalisa
dan merumuskan hal-hal yang dianggap perlu dalam memenuhi data dalam
penelitian ini.
b. Penelitian lapangan (field research), untuk mendapatkan data-data dan
informasi, penulis langsung terjun ke obyek penelitian yaitu pada lembaga
yang diteliti, dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai
berikut:
10
1) Interview : dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang
terlibat dalam penelitian ini.
2) Dokumentasi : mengumpulkan data berdasarkan laporan yang didapat
dari perusahaan yang diteliti dan laporan lainnya yang berkaitan dengan
masalah penelitian ini.
6. Tekhnik Analisa Data
Tekhnik analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode Analisis
Regresi Sederhana (Simple Regression Analysis) dengan bantuan sistem Statistical
Package for the Social Sciences (SPSS) v.17 for Windows dimana output dari
penghitungan SPSS v.17 akan diinterpretasikan dalam bentuk kata-kata. Analisis
regresi sederhana digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen y
berdasarkan nilai variabel independen x. Analisis regresi juga dapat digunakan
untuk melihat pengaruh variabel independen x terhadap variabel dependen y.
Variabel independen x sering disebut sebagai variabel prediktor atau variabel bebas,
sedangkan variabel dependen y sering disebut sebagai variabel respons atau variabel
terikat.9
Dibawah ini paradigma penelitian pengaruh antara variabel independen x (dana
obligasi syariah) terhadap variabel dependen y (pendapatan bank syariah).
X Y
9 Stanislaus S. Uyanto, Pedoman Analisis Data dengan SPSS (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009),
h.233.
Dana Obligasi Syariah Pendapatan Bank Syariah
11
Untuk dapat membuat prediksi atau membuat persamaan garis regresi, haruslah
ditempuh melalui berbagai perhitungan. Penghitungan-penghitungan yang harus
dilakukan adalah sebagai berikut:10
a. Penghitungan korelasi antara variabel independen x dengan variabel dependen y
Dimana;
r : Korelasi antara variabel independen x terhadap variabel dependen y
x : Dana obligasi syariah
y : Pendapatan bank muamalat
n : Jumlah sampel
Nilai koefisien korelasi yang diperoleh dapat ditentukan berdasarkan kriteria
Guilford, sebagai berikut:11
Tabel 1.1 Kriteria Guilford
Nilai koefisien korelasi Tingkat korelasi
Kurang dari 0,20 Tidak ada korelasi
0,20 - <0,40 Korelasi rendah
0,40 - <0,70 Korelasi sedang
0,70 - <0,90 Korelasi tinggi
0,90 - <1,00 Korelasi tinggi sekali
1,00 Korelasi sempurna
10 Burhan Nurgiyantoro, dkk, Statistiska Terapan Untuk Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, (Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press, 2004), cet-3, h.275. 11 Ety Rochaety, dkk, Metodologi Penelitian Bisnis dengan Aplikasi SPSS ( Jakarta: Mitra Wacana
Media, 2007), h.48.
12
Berdasarkan kriteria Guilford diatas maka terlihat bahwa item yang baik adalah
item yang mempunyai koefisien diatas 0,20. Nilai koefisien korelasi dapat
menghasilkan angka positif (+) atau negatif (-). Jika korelasi menghasilkan angka
positif maka hubungan kedua variabel bersifat searah. Artinya jika variabel
independent x besar maka variabel dependen y juga besar. Jika korelasi
menghasilkan angka negatif maka hubungan kedua variabel bersifat tidak searah.
Artinya jika variabel independent x besar maka variabel dependen y kecil.
Nilai korelasi berkisar antara -1 sampai dengan 1. Jika nilai korelasi mendekati
1 maka hubungan kedua variabel semakin kuat. Jika nilai korelasi sama dengan 0
maka kedua variabel tidak ada hubungan dan jika nilai korelasi -1 maka hubungan
kedua variabel semakin lemah.12
Keterangan :
1). Nilai r = -1 atau mendekati -1, maka korelasi antara variabel independent
x terhadap variabel dependen y tersebut sempurna (kuat sekali) dan
negatif.
2). Nilai r = 0 maka korelasi antara variabel independent x terhadap variabel
dependen y tersebut adalah lemah (tidak ada hubungan).
3). Nilai r = +1 atau mendekati +1, maka korelasi antara variabel
independent x terhadap variabel dependen y tersebut adalah sempurna
(kuat sekali) dan positif.
12 Ety Rochaety, dkk, Metodologi Penelitian Bisnis dengan Aplikasi SPSS ( Jakarta: Mitra Wacana
Media, 2007), h.121.
13
b. Konsultasi tabel nilai-nilai r Product Moment
Hasil penghitungan korelasi (r) antara variabel bebas x dan variabel terikat y
kemudian akan di uji signifikansi dengan t-tabel.
c. Penghitungan persamaan regresi linear sederhana, dengan rumus sebagai
berikut:
Dimana;
Y : Subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan.
a : nilai konstanta
b : Angka arah atau koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan
ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel
independen. Bila b (+) maka naik dan bila (-) maka terjadi penurunan.
x : Subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu.13
Nilai a, dihitung dengan rumus:
Sedangkan nilai b, dihitung dengan rumus:
Untuk menguji apakah hal tersebut nyata atau tidak, dapat menggunakan uji t
untuk mengetahui hubungan masing-masing variabel independent x terhadap
variabel dependen y secara individu dengan menggunakan tingkat signifikansi α =
0,05.
13 Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Jakarta: CV. Alfabeta, 1999), Cet-1 h. 204.
14
Hipotesis :
Ho : β1 = 0, tidak ada pengaruh antara dana obligasi syariah (x) terhadap
pendapatan Bank Muamalat Indonesia,Tbk (y).
H1 : β1 ≠ 0, terdapat pengaruh antara dana obligasi syariah (x) terhadap
pendapatan Bank Muamalat Indonesia,Tbk (y).
Dengan mengambil keputusan :
1). Membandingkan statistik t-hitung dengan statistik t-tabel.
Statistik t-hitung < statistik t-tabel, maka Ho diterima.
Statistik t-hitung > statistik t-tabel, maka Ho ditolak.
2). Berdasarkan probabilitas :
Jika probabilitas > 0,05 maka Ho diterima.
Jika probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak. 14
7. Teknik Penulisan
Adapun teknik penulisan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan
“Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta 2007”
14 Ety Rochaety, dkk, Metodologi Penelitian Bisnis dengan Aplikasi SPSS ( Jakarta: Mitra Wacana
Media, 2007), h.136.
15
F. Sistematika Penulisan
Untuk mempermudah penulisan ini, maka disusun sistematika penulisan yang
terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini memuat Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan
Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka,
Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG OBLIGASI SYARIAH
Membahas Tentang Pengertian Obligasi Syariah, Sumber Hukum Obligasi
Syariah, Jenis-Jenis Obligasi Syariah dan Obligasi Subordinasi.
BAB III GAMBARAN UMUM BANK MUAMALAT INDONESIA,Tbk.
Pada bab ini menguraikan Sejarah Singkat Bank Muamalat Indonesia,Tbk,
Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia,Tbk, Struktur Organisasi Bank
Muamalat Indonesia,Tbk dan Kegiatan Usaha Bank Muamalat
Indonesia,Tbk.
BAB IV PENGARUH DANA OBLIGASI SYARIAH TERHADAP
PENDAPATAN BANK SYARIAH (Studi Kasus Pada Bank
Muamalat Indonesia,Tbk).
Bab ini berisikan tentang Obligasi Syariah I Subordinasi Mudharabah
Bank Muamalat Indonesia,Tbk, Peran Obligasi Syariah Terhadap
Pengembangan Dana Bank Muamalat Indonesia,Tbk, Pengaruh Dana
Obligasi Syariah Terhadap Pendapatan Bank Muamalat Indonesia,Tbk,
16
Perbandingan Pendapatan Bank Muamalat Indonesia,Tbk Sebelum dan
Sesudah Menerbitkan Obligasi Syariah.
BAB V PENUTUP
Berisikan kesimpulan dan saran.
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
17
BAB II
TINJAUAN TEORITIS TENTANG OBLIGASI SYARIAH DAN OBLIGASI
SUBORDINASI
A. Obligasi Syariah
1. Pengertian Obligasi Syariah
Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 32 / DSN-MUI / IX / 2002,
“obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah
yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten
untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil /
margin / fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.”1
Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa obligasi syariah
merupakan surat pengakuan kerjasama yang memiliki ruang lingkup yang lebih beragam
dibandingkan hanya sekedar surat pengakuan hutang. Keberagaman tersebut dipengaruhi
oleh berbagai akad yang akan digunakan. Seperti akad mudharabah, murabahah, salam,
istishna’ dan ijarah. Dalam fiqh muamalah, keberadaan akad-akad tersebut merupakan
kategori tijarah yang menghendaki adanya kompensasi. Pemberian kompensasi dapat
diwujudkan dalam bentuk bagi hasil pendapatan (revenue sharing) dari akad pertukaran
dan atau bagi hasil keuntungan (profit sharing) dari akad persekutuan. Sedangkan qardh
sendiri sebagai dasar akad pengakuan hutang, justru tidak termasuk akad yang digunakan
dalam instrumen obligasi syariah. Karena hutang merupakan kategori tabarru yang tidak
1 Dr.M. Firdaus NH,dkk, Konsep Dasar Obligasi Syariah (Jakarta: Renaisan, 2005), Cet.1 h.17.
18
membolehkan adanya kompensasi. Kecuali kalau memang akad qardh sengaja
diberlakukan oleh otoritas terkait, sebagai instrumen kebaikan di lembaga pasar modal.2
Di dalam obligasi syariah terdapat beberapa pokok ketentuan obligasi syariah
yaitu ketentuan umum dan ketentuan khusus.
1. Ketentuan Umum
a. Obligasi yang tidak dibenarkan menurut syariah yaitu obligasi yang bersifat utang
dengan kewajiban membayar berdasarkan bunga.
b. Obligasi yang dibenarkan menurut syariah yaitu obligasi yang berdasarkan
prinsip-prinsip syariah.
c. Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip
syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang
mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi
syariah berupa bagi hasil / margin / fee serta membayar kembali dana obligasi
pada saat jatuh tempo.
2. Ketentuan Khusus
a. Akad yang dapat digunakan dalam penerbitan obligasi syariah antara lain :
1) Mudharabah
2) Musyarakah
3) Murabahah
4) Salam
5) Istishna
2 Burhanuddin Susanto, Pasar Modal Syariah (Tinjauan Hukum), (Yogyakarta: UII Press,2008), Cet.1
h.59.
19
6) Ijarah
b. Jenis usaha yang dilakukan Emiten (Mudharib) tidak boleh bertentangan dengan
syariah dengan memperhatikan substansi Fatwa DSN-MUI No.20/DSN-
MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah.
c. Pendapatan (hasil) investasi yang dibagikan Emiten (Mudharib) kepada
pemegang obligasi syariah mudharabah (shahibul maal) harus bersih dari unsur
nonhalal.
d. Pendapatan (hasil) yang diperoleh pemegang obligasi syariah sesuai akad yang
digunakan.
e. Pemindahan kepemilikan obligasi syariah mengikuti akad-akad yang digunakan. 3
Obligasi syariah bukan merupakan utang berbunga tetap, tetapi lebih merupakan
penyerta dana (investasi) yang didasarkan pada prinsip bagi hasil jika menggunakan akad
mudharabah. Transaksinya bukan akad utang piutang melainkan penyertaan. Obligasi
sejenis ini lazim dinamakan mudharabah. Dalam bentuknya yang sederhana obligasi
syariah diterbitkan oleh sebuah perusahaan atau emiten sebagai pengelola atau mudharib
dan dibeli oleh investor atau shahibul maal. Sedangkan obligasi syariah yang
menggunakan akad murabahah, salam, dan istishna memberikan return berupa margin
dan obligasi syariah yang menggunakan akad ijarah memberikan return berupa fee. 4
Pada prinsipnya, sukuk atau obligasi syariah adalah surat berharga sebagai
instrumen investasi yang diterbitkan berdasar suatu transaksi atau akad syariah yang
3 Adrian Sutedi,S.H., M.H., Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Ed.1 Cet.1 h.
96-97. 4Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), Ed.ke-2 Cet.3, h.
222.
20
melandasinya (underlying transaction), yang dapat berupa ijarah (sewa), mudharabah
(bagi hasil), musyarakah, atau yang lain.5
Menurut penulis Obligasi syariah merupakan salah satu instrumen penambah
modal bagi suatu perusahaan begitu juga dengan bank. Obligasi syariah adalah surat
berharga yang diterbitkan oleh perusahaan yang tujuannya untuk mendanai proyek yang
akan dikerjakan atau memberikan tambahan modal dalam mengerjakan bisnis
perusahaannya. Obligasi syariah berbeda dengan obligasi konvensional karena obligasi
syariah dalam transaksinya memiliki underlying transaction dan memiliki underlying
asset yang menjadi dasar atau objek transaksi dalam penerbitan obligasi syariah.
2. Sumber Hukum Obligasi Syariah
Sumber hukum yang menaungi adanya obligasi syariah terdapat dalam Al-Quran dan
Hadits juga kaidah fiqh diantaranya sebagai berikut:
1. Firman Allah SWT, QS.Al-Ma’idah (5): 1:
Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” 6
5 Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, Investasi Pada Pasar Modal Syariah, (Jakarta: Kencana, 2008), Ed.Revisi. Cet.2 h. 139-140.
6 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Ed.ke-2, 2003, h.197.
21
Penjelasan QS.Al-Ma’idah (5): 1 merujuk pada keharusan untuk memenuhi
komitmen dan isi perjanjian (akad) secara umum. Perjanjian yang terdapat dalam obligasi
syariah, yakni emiten berjanji akan membayarkan pendapatan pada periode tertentu dan
membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo kepada pemegang obligasi
haruslah dipenuhi, dan ia tidak diperbolehkan untuk mengingkarinya karena hal itu
termasuk dalam keumuman nash ayat ini.
2. Hadits Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, al-Daruquthni dan yang lain, dari Abu
Sa’id al-Khudri, Nabi SAW bersabda:
Artinya:“Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri maupun orang lain.”7
Penjelasan Hadits Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, al-Daruquthni dan yang lain, dari
Abu Sa’id al-Khudri, Nabi SAW merujuk pada larangan untuk berbuat mudharat
(bahaya, kesusahan) kepada orang lain. Dalam konteks obligasi syariah, pihak emiten
harus menjalankan usahanya dengan sungguh-sungguh, jangan sampai lalai sehingga
akan mendatangkan kerugian, dan pada akhirnya akan mendatangkan kesulitan bagi
pemegang obligasi. Selain itu, emiten harus jujur dalam memberikan laporan tentang
hasil usaha yang dijalankan sehingga tidak mendzalimi pihak lain. Pembagian
keuntungan yang ditetapkan juga harus proporsional, sehingga tidak terdapat pihak yang
dirugikan.
7 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syariah
Nasional, Ed.ke-2, 2003, h.198.
22
3. Kaidah Fiqih:
Artinya: “Kesulitan dapat menarik kemudahan.”8
Penjelasan kaidah fiqih merujuk pada ketentuan bahwa kesulitan yang dihadapi oleh
seorang muslim dapat menarik kemudahan. Artinya, jika memang seorang muslim
mengalami kesulitan yang melampaui batas-batas kewajaran untuk melakukan suatu
perintah, maka akan ada alternatif lain sehingga akan memudahkan persoalan yang
dihadapinya. Terkait dengan obligasi syariah, jika memang dunia keuangan merasa berat
dan kesulitan untuk mendapatkan fresh money tanpa adanya obligasi, maka hal itu
diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan norma-norma syariah.
Adapun Fatwa-fatwa DSN-MUI mengenai obligasi syariah antara lain sebagai
berikut:
1. Fatwa No.32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah.
2. Fatwa No.33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah.
3. Fatwa No.41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah.
Selain fatwa-fatwa diatas, Bapepam-LK telah menerbitkan beberapa peraturan yang
mengatur aspek-aspek syariah di pasar modal, diantaranya adalah:
1. Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah.
2. Peraturan Nomor IX.A.14 tentang Akad-akad yang Digunakan dalam Penerbitan
Efek Syariah.
3. Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah (DES).9
8 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, h.199.
9 Ciptadana, “Definisi dan Peraturan Syariah” artikel diakses pada 30 november 2010 dari www.ciptadana.com
23
3. Jenis-jenis Obligasi Syariah
Sukuk sebagai instrumen surat berharga syariah memiliki banyak bentuk dan akad.
Hal tersebut dimaksudkan agar investor dan emiten dapat memilih akad apa yang sesuai
dengan keinginan dan kebutuhannya. Adapun jenis-jenis sukuk tersebut antara lain:
a) Sukuk Mudharabah
Menurut Fatwa DSN No: 33 / DSN-MUI / IX / 2002 Sukuk mudharabah
merupakan suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang
dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten
untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil
serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.10
Gambar 1 Skema Sukuk Mudharabah
(Sumber : Pelatihan Investasi)
10 Agus Edi S, ed., Pengertian Investasi : Pelatihan Investasi, 13 Januari 2007 (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2007), h.20.
MODAL
BAGI HASIL PENDAPATAN
EMITEN/ PERUSAHAAN/
MUDHARIB
KEGIATAN USAHA
INVESTOR/ PEMODAL/ SHAHIBUL
MAAL
Pengembalian Modal Pokok
Nisbah Nisbah
Modal Ketrampilan/ Operasional
24
Menurut Iggi H. Achsien seperti yang dikutip oleh Heri Sudarsono, yaitu terdapat
beberapa hal pokok mengenai sukuk mudharabah yang dapat diringkas dalam
beberapa butir yaitu sebagai berikut:
1) Kontrak atau akad mudharabah dituangkan dalam perjanjian perwaliamanatan.
2) Rasio atau persentase bagi hasil (nisbah) dapat ditetapkan berdasarkan komponen
pendapatan (revenue) atau keuntungan (opening profit, EBIT atau EBITDA).
3) Nisbah ini dapat ditetapkan konstan meningkat ataupun menurun dengan
mempertimbangkan proyeksi pendapatan emiten tetapi sudah ditetapkan di awal
kontrak.
4) Pendapatan bagi hasil berarti jumlah pendapatan yang dibagihasilkan yang
menjadi hak dan oleh karenanya harus dibayarkan oleh emiten kepada pemegang
sukuk mudharabah dengan pendapatan atau keuntungan yang dibagihasilkan yang
jumlahnya tercantum dalam laporan keuangan konsolidasi emiten.
5) Pembagian hasil pendapatan atau keuntungan ini dapat dilakukan secara periodik
(bulanan, kuartalan, semesteran, tahunan).
6) Karena besarnya pendapatan bagi hasil akan ditentukan oleh kinerja aktual
emiten, maka sukuk mudharabah memberikan indicative return tertentu.11
Ada beberapa alasan yang mendasari pemilihan struktur obligasi syariah
mudharabah, diantaranya:
1) Obligasi syariah mudharabah merupakan bentuk pendanaan yang paling sesuai
untuk investasi dalam jumlah besar dan jangka waktu relatif panjang.
11 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), Ed.ke-2 Cet.3, h. 228.
25
2) Obligasi syariah mudharabah dapat digunakan untuk pendanaan umum (general
financing) seperti pendanaan modal kerja ataupun capital expenditure.
3) Mudharabah merupakan pencampuran kerjasama antara modal dan jasa (kegiatan
usaha), sehingga membuat strukturnya memungkinkan untuk tidak memerlukan
jaminan (collateral) atas aset yang spesifik.
4) Telah memiliki pedoman khusus melalui pengesahan fatwa No: 33 / DSN-MUI /
IX / 2002.12
Untuk mengetahui prinsip dasar pembagian hak dan kewajiban dalam obligasi
syariah mudharabah adalah sebagai berikut:13
Tabel 2. 1 Prinsip Dasar Pembagian Hak dan Kewajiban dalam Obligasi Syariah
Mudharabah No.
INVESTOR EMITEN Hak Pemilik Modal
(Shahib al-Maal) Hak Pengelola Modal
(Mudharib) 1. Menerima bagian laba tertentu
sesuai yang disepakati dalam mudharabah.
Menerima bagian laba tertentu sesuai yang disepakati dalam mudharabah.
2.
Meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga yang dapat digunakan apabila mudharib melakukan pelanggaran atas akad mudharabah. Jaminan tersebut dapat berupa jaminan kebendaan dan atau jaminan umum, seperti jaminan perusahaan (corporate guarantee) dan jaminan pribadi (personal guarantee).
Kewajiban Pemilik Modal (Shahib al-Maal)
Kewajiban Pengelola Modal (Mudharib)
1. Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh mudharib.
Mengelola kegiatan usaha untuk tercapainya tujuan mudharabah tanpa campur tangan shahib al-maal.
12 Firdaus NH,dkk, Konsep Dasar Obligasi Syariah, (Jakarta: Renaisan, 2005), Cet.1, h. 29-30. 13 Burhanuddin Susanto, Pasar Modal Syariah ( Tinjauan Hukum), (Yogyakarta: UII Press,2008), Cet.1 h.64.
26
2. Menyediakan seluruh modal yang disepakati.
Mengelola modal yang telah diterima dari shahib al-maal sesuai dengan kesepakatan dan memperhatikan syariah Islam serta kebiasaan yang berlaku.
3. Menanggung seluruh kerugian usaha yang tidak diakibatkan oleh kelalaian, kesengajaan dan atau pelanggaran mudharib atas mudharabah.
Menanggung seluruh kerugian usaha yang diakibatkan oleh kelalaian, kesengajaan dan atau pelanggaran mudharib atas mudharabah.
4. Menyatakan secara tertulis bahwa shahib al-maal menyerahkan modal kepada mudharib untuk dikelola oleh mudharib sesuai dengan kesepakatan (pernyataan ijab).
Menyatakan secara tertulis bahwa mudharib telah menerima modal dari shahib al-maal dan berjanji untuk mengelola modal tersebut sesuai dengan kesepakatan (pernyataan qabul).
5. Kesiapan mengelola dana secara amanah dan profesional sehingga mendatangkan keuntungan.
b) Sukuk Ijarah
Ijarah menurut Muhammad Rawas Qal’aji yang dikutip oleh Syafi’i Antonio
merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran
upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership milkiyyah) atas
barang itu sendiri.14
Menurut Fatwa DSN-MUI tentang Obligasi Syariah Ijarah No: 41 / DSN-MUI / III
/ 2004, sukuk ijarah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip
syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan
emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa fee
serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.15
14 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), Cet.1, h. 155. 15 Agus Edi S, ed., Pengertian Investasi : Pelatihan Investasi, 13 Januari 2007, h.22.
27
Gambar 2
Skema Sukuk Ijarah
Langkah I
Langkah II
(Sumber: Majalah Modal No.18/II-April 2004)
Terdapat beberapa alasan sukuk ijarah sebagai alternatif investasi antara lain:
1) Bentuk pendanaan yang paling sesuai untuk emiten yang memiliki dasar transaksi
sewa-menyewa.
2) Penggunaan dana relatif flexsibel.
3) Memberikan return yang tetap.
INVESTOR/ PEMEGANG OBLIGASI
Sebagai Wakil Investor
Sebagai Penyewa ( Musta’jir)
PROPERTY OWNER
PT. ABC / EMITEN
Sebagai yang Menyewakan
(Mu’jir)
Wakalah Ijarah
PT. ABC / EMITEN
INVESTOR/ PEMEGANG OBLIGASI
Sebagai Penyewa ( Musta’jir)
Sebagai yang Menyewakan
(Mu’jir)
Menyewa (Ijarah)
1 2
28
4) Telah memiliki pedoman khusus melalui pengesahan fatwa No: 41 / DSN-MUI /
III / 2004.16
Untuk mengetahui prinsip dasar pembagian hak dan kewajiban dalam obligasi
syariah ijarah adalah sebagai berikut:17
Tabel 2. 2 Prinsip Dasar Pembagian Hak dan Kewajiban dalam Obligasi Syariah Ijarah
No.
INVESTOR
EMITEN
Hak Investor (Pihak yang Menyewakan / mu’jir)
Hak Emiten (Pihak Penyewa / musta’jir)
1. Menerima pembayaran harga sewa atau upah (ujrah) sesuai dengan yang disepakati dalam ijarah.
Memanfaatkan barang dan atau jasa sesuai yang disepakati dalam ijarah.
Kewajiban Investor (Pihak yang Menyewakan / mu’jir)
Kewajiban Emiten (Pihak Penyewa / musta’jir)
1. Menyediakan barang atau jasa yang disewakan.
Membayar harga sewa atau upah (ujrah) sesuai yang disepakati dalam ijarah.
2. Menanggung biaya pembiayaan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.
Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak material) sesuai yang disepakati dalam ijarah.
3. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewa.
Bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai yang disepakati dalam ijarah.
4. Bertanggung jawab atas kerusakan barang yang disewakan yang bukan disebabkan oleh kelalaian penyewa dalam penggunaan.
Bertanggung jawab atas kerusakan barang yang disewakan yang disebabkan oleh pelanggaran dari penggunaan yang diperbolehkan atau karena kelalaian penyewa.
5. Menyatakan secara tertulis bahwa mu’jir menyerahkan penggunaan atau pemanfaatan barang atau jasa yang disewakan (pernyataan ijab).
Menyatakan secara tertulis bahwa musta’jir menerima hak penggunaan atau pemanfaatan atas suatu barang dan atau memberikan jasa yang dimiliki mu’jir (pernyataan qabul).
16 Agus Edi S, ed., Pengertian Investasi : Pelatihan Investasi, 13 Januari 2007, h.22. 17 Burhanuddin S, Pasar Modal Syariah ( Tinjauan Hukum), h.68.
29
c) Sukuk Murabahah
Murabahah menurut Muhammad Ibn Ahmad Ibnu Muhammad Ibn Rusyd yang
dikutip oleh Syafi’i Antonio dalam buku “Bank Syariah dari Teori ke Praktek“
merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang
disepakati.18
Sukuk murabahah lebih memungkinkan digunakan untuk hal yang berhubungan
dengan pembelian barang untuk sektor publik. Dalam kasus pemerintah
membutuhkan barang-barang dengan harga yang tinggi, maka dimungkinkan untuk
membelinya melalui penjualan kredit dengan membayar angsuran. Penjual akan
melakukan amortisasi biaya dan returnnya (margin keuntungan) untuk keseluruhan
periode angsuran.19
d) Sukuk Istishna’
Istishna’ merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam
kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu
berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi
yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir.20
Dalam aplikasi sukuk istishna’ digunakan untuk menghasilkan fasilitas
pembiayaan pembuatan atau pembangunan rumah, pabrik, proyek, jembatan, jalan,
dan jalan tol. Kontrak istishna’ yang paralel dengan subkontraktor, bank-bank Islam
dapat melakukan pembangunan aset tertentu dan menjualnya untuk harga yang
18 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet.1, h.101. 19 Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, Investasi Pada Pasar Modal Syariah, h. 148. 20 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, h.113.
30
ditunda, dan melakukan subkontrak pembangunan aktual kepada perusahaan
khusus.21
e) Sukuk Salam
Salam menurut Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rusyd, yang dikutip
oleh Muhammad Syafi’i Antonio adalah pembelian barang yang diserahkan di
kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka.22 Maka salam merupakan
kontrak dengan pembayaran di muka, yang dibuat untuk barang-barang dikemudian
hari. Tidak diperbolehkan menjual komoditas yang diurus sebelum menerimanya.
Untuk itu, penerima tidak boleh menjual kembali komoditas salam sebelum
menerimanya, akan tetapi ia boleh menjual kembali komoditas tersebut dengan
kontrak yang lain yang paralel dengan kontrak pertama. Kemungkinan untuk
memiliki sertifikat salam yang dapat diperjualbelikan belum dapat diputuskan. Para
pakar cenderung belum dapat menerimanya. Diperlukan analisis tentang penjualan
kembali barang yang dibeli dengan menggunakan salam sebelum dimiliki oleh
pembeli pertama, khususnya pada situasi di mana ia harus memelihara persediaan dari
barang tersebut.23
Menurut penulis jenis-jenis obligasi syariah sebagai bentuk pendanaan dan
sekaligus investasi memungkinkan beberapa bentuk atau struktur yang dapat
ditawarkan untuk tetap berada dalam rambu-rambu syariah. Salah satunya adalah
untuk menghindarkan segala jenis transaksi dari unsur riba. Berdasarkan alasan
tersebut maka struktur obligasi syariah dapat berupa :
21 Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, Investasi Pada Pasar Modal Syariah, h. 147. 22 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, h.108. 23 Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, Investasi Pada Pasar Modal Syariah, h. 147-148.
31
a) Bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah. Akad mudharabah atau
musyarakah adalah akad kerjasama dengan skema bagi hasil pendapatan atau
keuntungan. Obligasi jenis ini akan memberikan return dengan penggunaan
expected return karena sifatnya yang floating dan tergantung pada kinerja yang
dibagihasilkan.
b) Margin/fee berdasarkan akad murabahah, salam, istishna dan ijarah. Dengan akad
tersebut, obligasi jenis ini akan memberikan fixed return. Jadi, dapat disimpulkan
bahwa sukuk mempunyai berbagai bentuk, tergantung akad yang digunakan. Dari
akad-akad yang akan digunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing.
Misalnya akad murabahah digunakan untuk membeli bahan untuk pembangunan,
dan dibayar dengan cara mencicil, akad istishna’ digunakan untuk pemesanan
bentuk pembangunan, sedangkan sukuk mudharabah dan ijarah untuk
menghimpun dana agar proyek yang akan dikerjakan berjalan. Dari jenis-jenis
sukuk yang sudah dipaparkan untuk saat ini di Indonesia baru dua jenis akad yang
digunakan yaitu akad mudharabah dan ijarah. Kedua jenis obligasi syariah ini
merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yaitu
Fatwa DSN-MUI No.33/DSN-MUI/IX/2002 tentang obligasi syariah mudharabah
dan Fatwa DSN-MUI No.41/DSN-MUI/III/2004 tentang obligasi syariah ijarah.
Sementara sukuk yang menggunakan akad murabahah, istishna’, dan salam
belum dapat diterapkan di Indonesia karena masih dalam tahap analisis yang
dilakukan oleh para ilmuwan, para ulama dan peminat studi keislaman.
32
B. Obligasi Subordinasi
Obligasi subordinasi diartikan bahwa obligasi tersebut dapat dimasukkan ke dalam
komponen modal lapis kedua. Pemegang obligasi yang pembayarannya diutamakan adalah
obligasi yang memiliki tanggal penerbitan paling awal yang disebut obligasi senior, setelah
obligasi ini dilunasi maka barulah pembayaran pelunasan obligasi subordinasi dilakukan.
Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia obligasi subordinasi ini minimal berjangka waktu 5
(lima) tahun.24
Menurut Rahardjo dengan menerbitkan obligasi subordinasi dalam laporan keuangan
bank tersebut obligasi ini akan dikelompokkan dalam modal pelengkap di struktur
permodalan sehingga secara langsung akan dapat meningkatkan posisi penghitungan rasio
kecukupan modalnya.25
Menurut Syahruzad ada beberapa hal yang mendorong maraknya penerbitan obligasi
subordinasi perbankan yaitu:
1. Faktor ketepatan waktu ( market timing ) yang merupakan argumen utama penerbitan
obligasi subordinasi.
2. Penerbitan obligasi subordinasi adalah konsekuensi logis dari upaya perbankan untuk
mengurangi maturity mismatch antara asset dan kewajibannya. Dengan memperpanjang
tenor kewajiban maka risiko maturity mismatch akan berkurang.
3. Obligasi subordinasi termasuk dalam perhitungan modal bank sehingga penerbitan
obligasi tersebut merupakan alternatif memperkuat rasio kecukupan modal bank.
24 Wawancara pribadi dengan Yudistia Brilliano, Divisi Head Treasury, Jakarta 8 Juni 2009. 25 Sapto Rahardjo, Panduan Investasi Obligasi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2004), h.44.
33
4. Menciptakan disiplin pasar yang intinya menekankan pada pentingnya keterbukaan untuk
mendorong terciptanya praktek pengelolaan bank yang prudent dan baik.26
Obligasi subordinasi syariah dapat dikategorikan sebagai modal pada bank syariah
dengan menggunakan prinsip mudharabah sehingga bisa digolongkan dalam sumber dana
yang berasal dari kuasi ekuitas ( mudharabah account ) ini sesuai dengan Fatwa Dewan
Syariah Nasional No.33 / DSN.MUI / IX / 2002 tentang obligasi syariah mudharabah yaitu
obligasi syariah yang berdasarkan akad mudharabah dengan memperlihatkan substansi Fatwa
Dewan Syariah Nasional tentang pembiayaan mudharabah.
Jadi dana yang berasal dari penerbitan obligasi subordinasi syariah mudharabah itu dapat
dikategorikan sebagai modal karena bersumber dari dana mudharabah. Sumber dana pada
bank syariah itu sendiri terdiri dari :
1. Modal inti atau dana modal sendiri yaitu dana dari para pemegang saham bank yakni
pemilik bank.
2. Kuasi ekuitas ( mudharabah account ), bank menghimpun dana bagi hasil atas dasar
prinsip mudharabah yaitu akad kerjasama antara pemilik dana (shahibul maal) dengan
pengusaha ( mudharib ) untuk melakukan suatu usaha bersama dan pemilik dana tidak
mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara
keduanya dengan perbandingan ( nisbah ) yang telah disepakati sebelumnya. Berdasarkan
prinsip ini, bank berkedudukan sebagai mudharib dan menyediakan jasa bagi investor.
3. Dana titipan ( wadi’ah ) yaitu dana pihak ketiga yang dititipkan pada bank yang
umumnya berupa giro atau tabungan.27
26 Adrian Sutedi, Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk, h.25-26. 27 Adrian Sutedi, Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk, h.111-112.
34
Dalam Peraturan Bank Indonesia No.7 / 13 / PBI / 2005 tentang Kewajiban Penyediaan
Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, investasi subordinasi yang
termasuk dalam modal pelengkap harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. Berdasarkan prinsip mudharabah atau musyarakah.
2. Ada perjanjian tertulis antara bank dengan investor.
3. Mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia dalam hubungan ini pada saat
bank mengajukan permohonan persetujuan, bank harus menyampaikan program
pembayaran kembali investasi subordinasi tersebut.
4. Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah disetor penuh.
5. Minimal berjangka waktu 5 ( lima ) tahun.
6. Pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia dan
dengan pelunasan tersebut permodalan bank tetap sehat.
7. Dalam hal terjadi likuidasi hak tagihnya berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang
ada.28
Pembeli obligasi subordinasi atau investor obligasi subordinasi adalah masyarakat yang
memiliki dana untuk menginvestasikan dana mereka karena tujuan obligasi sendiri adalah
menghimpun dana dari masyarakat dengan cara menerbitkan surat berharga yang diterbitkan
emiten yang memerlukan dana untuk kebutuhan operasional perusahaan. Investor obligasi
subordinasi dapat berupa masyarakat, perusahaan-perusahaan yang telah go public selain itu
investor obligasi subordinasi dapat berupa Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) yang
bersedia menginvestasikan dana mereka dan pihak pemberi pinjaman akan mendapatkan
bunga (konvensional) atau bagi hasil (syariah).
28 Peraturan Bank Indonesia No.7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank
Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, h.7
35
BAB III
GAMBARAN UMUM BANK MUAMALAT INDONESIA,Tbk.
A. Sejarah Singkat Bank Muamalat Indonesia,Tbk
PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk didirikan pada tahun 1991 bertepatan
1412 H yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah
Indonesia memulai kegiatan operasinya pada bulan mei 1992. Dengan dukungan
nyata dari eksponen Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa
pengusaha muslim pendiri Bank Muamalat juga menerima dukungan dari masyarakat,
terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp. 84 miliar pada saat
penandatanganan akta pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi
peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, memperoleh tambahan komitmen dari
masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp. 106 miliar.
Bank Muamalat Indonesia merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan
prinsip-prinsip syariah Islam yaitu tidak mempergunakan perangkat bunga, melainkan
sistem bagi hasil. BMI menghindari penggunaan perangkat bunga karena masih
sangat banyak kalangan umat Islam yang percaya bahwa tatacara penggunaannya
dikhawatirkan mengandung unsur riba.
Pada akhir tahun 90-an, Indonesia dilanda krisis moneter memporak
porandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional
tergulung oleh kredit macet di segmen koperasi. Bank Muamalat pun terimbas
dampak krisis. Tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%.
Perseroan mencatat rugi sebesar Rp. 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah yaitu
36
Rp. 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal. Pada tanggal 27 Oktober
1994 hanya dua tahun setelah didirikan, bank muamalat berhasil menyandang
predikat sebagai bank devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi Perseroan
sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa
maupun produk yang terus dikembangkan.
Dalam upaya memperkuat permodalannya, BMI mencari pemodal yang
potensial dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang
berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara
resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat Indonesia. Oleh
karenanya kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang
penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi BMI. Dalam kurun waktu tersebut, BMI
berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap
kru muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha
yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.
Melalui masa-masa sulit ini, BMI berhasil bangkit dari keterpurukan. Diawali
dari pengangkatan kepengurusan baru dimana seluruh anggota Direksi diangkat
dalam tubuh muamalat, Bank Muamalat kemudian menggelar rencana kerja 5 tahun
dengan penekanan pada (i) tidak mengandalkan setoran modal tambahan dari para
pemegang saham, (ii) tidak melakukan PHK satu apapun terhadap sumber daya insani
yang ada dan dalam pemangkasan biaya tidak memotong hak kru muamalat
sedikitpun, (iii) pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri kru muamalat menjadi
prioritas utama ditahun pertama kepengurusan Direksi baru, (iv) peletakan landasan
usaha baru dengan menegakkan disiplin kerja muamalat menjadi agenda utama
37
ditahun kedua dan (v) pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan
serta menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran Bank Muamalat pada tahun
ketiga dan seterusnya.
Saat ini Bank Mumalat memberikan layanan bagi lebih dari 2,5 juta nasabah
melalui 275 gerai yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Jaringan BMI didukung
pula oleh aliansi melalui lebih dari 4000 Kantor Pos Online/SOPP di seluruh
Indonesia, 32.000 ATM, serta 95.000 merchant debet. BMI saat ini juga merupakan
satu-satunya bank syariah yang telah membuka cabang luar negeri, yaitu di Kuala
Lumpur, Malaysia. Untuk meningkatkan aksesibilitas nasabah di Malaysia, kerjasama
dijalankan dengan jaringan Malaysia Electronic Payment System (MEPS) sehingga
layanan BMI dapat diakses di lebih dari 2000 ATM di Malaysia. Sebagai Bank
Pertama Murni Syariah, bank muamalat berkomitmen untuk menghadirkan layanan
perbankan yang tidak hanya comply terhadap syariah, namun juga kompetitif dan
aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok nusantara. Komitmen tersebut diapresiasi
oleh pemerintah, media massa, lembaga nasional dan internasional serta masyarakat
luas melalui lebih dari 70 award bergengsi yang diterima oleh BMI dalam 5 tahun
Terakhir. Penghargaan yang diterima antara lain sebagai Best Islamic Bank in
Indonesia 2009 oleh Islamic Finance News (Kuala Lumpur), sebagai Best Islamic
Financial Institution in Indonesia 2009 oleh Global Finance (New York) serta sebagai
The Best Islamic Finance House in Indonesia 2009 oleh Alpha South East Asia
(Hong Kong).1
1 http:///www.muamalatbank.com/profit
38
B. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia,Tbk.
1. Visi BMI adalah Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar
spiritual, dikagumi di pasar rasional.
2. Misi BMI Menjadi ROLE MODEL Lembaga Keuangan Syariah dunia dengan
penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan
orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada
stakeholder.2
C. Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia,Tbk.
Organisasi merupakan proses untuk merancang struktur format yang
mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas diantara para anggota untuk
mencapai tujuan. Dari pengertian ini perlu kita ketahui bentuk organisasi yang ada
pada bank syariah. Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank
konvensional misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi yang sangat
membedakan dari bank syariah adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah
yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai
dengan landasan syariat yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas Nasional.
Yang membedakan dari bank syariah adalah keharusan adanya Dewan
Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya
agar sesuai dengan landasan syariah. Anggota DPS harus terdiri dari para pakar
dibidang syariah muamalat yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional. Oleh karena
itu struktur bank perlu disesuaikan.
2 Annual Report Bank Muamalat Indonesia,Tbk Tahun 2009 h. 1.
39
Gambar 3 Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia, Tbk
40
1. Sharia Supervisory Board (Dewan Pengawas Syariah)
Dewan Pengawas syariah (DPS) biasanya diletakkan pada posisi setingkat dengan
Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektifitas dari setiap
opini yang diberikan oleh DPS. Karena itu, penetapan anggota DPS biasanya
dilakukan oleh RUPS, setelah para anggota DPS itu mendapat rekomendasi dari
DSN.
2. Board of Commissioners (Dewan Komisaris)
Dewan komisaris bertugas sebagai penentu garis-garis besar kebijakan
perusahaan, diantaranya adalah mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan
Perseroan serta memberikan nasehat kepada direksi dan melaksanakan tugas-
tugas secara khusus yang diamanatkan dalam anggaran dasar.
3. President Director (Dewan Direksi)
Dewan direksi sebagai pejabat pelaksanaan yang terlibat langsung dan
bertanggung jawab atas kegiatan operasi bank mempunyai tugas-tugasnya adalah
menghimpun dan mengurus Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan
efisiensi dan efektivitas Perseroan.
41
KEPENGURUSAN BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk
Dewan Pengawas Syariah-Sharia Supervisory Board
Ketua: KH. Ma’ruf Amin
Anggota:
Prof. Dr. H. Umar Shihab
Prof. Dr. H. Muardi Chatib
Dewan Komisaris-Board of Commissioners
Komisaris Utama: Widigdo Sukarman
Komisaris:
Irfan Ahmed Akhtar
Abdulla Saud Abdul Azis Al-Mulaifi
Sultan Mohammed Hasan Abdulrauf
Andre Mirza Hartawan
Emirsyah Satar
Direksi-Board of Directors
Direktur Utama: Arviyan Arifin
Direktur:
Andi Buchari
Luluk Mahfudah
Farouk Abdullah Alwyni
Adrian Asharyanto Gunadi
42
D. Kegiatan Usaha Bank Muamalat Indonesia,Tbk.
1. Produk Penghimpunan Dana
a. Shar-e
Shar-e adalah tabungan instan Investasi syariah yang memadukan
kemudahan akses ATM, Debit dan Phone Banking dalam satu kartu dan dapat
dibeli di kantor layanan Bank Muamalat juga di Kantor Pos Online di seluruh
Indonesia. Hanya dengan Rp. 125.000, langsung dapat diperoleh satu paket
kartu Shar-e dengan saldo awal tabungan Rp. 100.000. Shar-e adalah sarana
menabung dan berinvestasi di Bank Muamalat dan diinvestasikan hanya untuk
usaha halal dengan bagi hasil kompetitif. Shar-e memiliki fasilitas Tarik Tunai
bebas biaya di seluruh jaringan ATM BCA/PRIMA dan ATM Bersama, akses
di seluruh merchant Debit BCA/PRIMA dan fasilitas SalaMuamalat (Phone
banking 24 jam untuk layanan otomatis cek saldo, informasi history transaksi,
transfer antar rekening sampai dengan Rp 50 juta dan berbagai fitur
pembayaran). Shar-e juga sudah terhubung dengan jaringan ATM Malaysia
yang tergabung dalam MEPS (Malaysian Electronic Payment System) :
Maybank, Hong Leong Bank, Affin Bank dan Southern Bank. Shar-e
memiliki beberapa pengembangan produk bekerja sama dengan perusahaan-
perusahaan asuransi di Indonesia, yaitu :
• Shar-e fulPROTEK, berkerja sama dengan PT.Asuransi Takaful Keluarga
• Shar-e Sharia Mega Covers, bekerja sama dengan PT.Asuransi Jiwa Mega
Life
• Shar-e Taawun Card, bekerja sama dengan PT.Asuransi Bintang
43
• Shar-e Fitrah Card, bekerja sama dengan PT.Asuransi Jiwa Sinarmas
b. Tabungan Ummat
Merupakan investasi tabungan dengan akad Mudharabah di kantor layanan
Bank Muamalat di seluruh Indonesia yang penarikannya dapat dilakukan
secara bebas biaya di seluruh counter Bank Muamalat, ATM Muamalat,
jaringan ATM BCA/PRIMA dan jaringan ATM Bersama. Tabungan Ummat
dengan Kartu Muamalat juga berfungsi sebagai akses debit di seluruh
merchant Debit BCA/PRIMA di seluruh Indonesia. Selain itu, nasabah
tabungan Ummat akan memperoleh bagi hasil yang kompetitif perbulannya.
c. TabunganKu
Merupakan tabungan bebas biaya administrasi bulanan yang dapat diakses
dengan mudah dan murah. Nasabah cukup menyediakan dana Rp 20.000
untuk dapat memiliki rekening TabunganKu. Nasabah TabunganKu dapat
menyetor di seluruh kantor cabang dan menarik di kantor cabang Bank
Muamalat secara bebas biaya.
d. Tabungan Haji Arafah dan Arafah Plus
Merupakan tabungan yang ditujukan bagi nasabah yang berencana untuk
menunaikan ibadah haji. Produk ini akan membantu nasabah untuk
merencanakan ibadah haji sesuai dengan kemampuan keuangan dan waktu
pelaksanaan yang diinginkan. Dengan fasilitas asuransi jiwa secara cuma-
cuma nasabah akan mendapat penggantian sebesar selisih nilai biaya Ibadah
Haji (BPIH) dengan saldo tabungan melalui ahli waris manakala meninggal
dunia. Tabungan haji Arafah juga menjamin Nasabah untuk memperoleh porsi
44
keberangkatan karena Bank Muamalat telah terhubung on-line dengan
Siskohat Departemen Agama. Tabungan Haji Arafah Plus diperuntukkan bagi
nasabah premium yang memiliki perencanaan haji singkat. Dengan menjadi
nasabah Tabungan Haji Arafah Plus, nasabah juga akan mendapat
perlindungan cacat, rawat inap dan layanan darurat medis.
e. Deposito Mudharabah
Merupakan jenis investasi syariah bagi nasabah perorangan dan badan
hukum yang memberikan bagi hasil yang optimal. Dana nasabah yang
disimpan pada Deposito Mudharabah akan dikelola melalui pembiayaan
kepada berbagai jenis usaha sektor riil yang halal dan baik saja, sehingga
memberikan bagi hasil yang halal. Tersedia dalam jangka waktu 1, 3, 6, dan
12 bulan dengan pilihan mata uang dalam rupiah dan USD. Deposito
Mudharabah dapat diperpanjang secara otomatis (Automatic Roll Over) dan
juga dapat dijadikan jaminan pembiayaan di Bank Muamalat.
f. Deposito Fulinves
Merupakan jenis investasi yang dikhususkan bagi nasabah perorangan,
dengan jangka waktu 6 dan 12 bulan. Deposito Fulinves memiliki keunggulan
perlindungan asuransi jiwa secara cuma-cuma dan dapat diperpanjang secara
otomatis (Automatic Roll Over) dan dapat dipergunakan sebagai jaminan
pembiayaan di Bank Muamalat. Deposito Fulinves memberikan bagi hasil
setiap bulan yang optimal.
45
g. Giro Wadi’ah
Merupakan titipan dana pihak ketiga berupa simpanan giro yang
penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet
giro dan aplikasi pemindahbukuan. Diperuntukkan bagi nasabah pribadi
maupun perusahaan untuk mendukung aktivitas usaha. Fasilitas khusus giro
perorangan, nasabah akan mendapat kartu ATM dan Debit, tarik tunai bebas
biaya di seluruh jaringan ATM BCA/PRIMA dan ATM Bersama serta akses
di seluruh merchant Debit BCA/PRIMA.
h. Kas Kilat
Muamalat kas kilat-i (mk2) adalah layanan pengiriman uang yang cepat,
mudah, murah dan aman dari Malaysia ke keluarga di tanah air melalui
rekening tabungan Shar-e. Layanan kas kilat bekerja sama dengan Bank
Muamalat Malaysia Berhad membantu nasabah mengirimkan uang secepat
kilat dari Malaysia ke Indonesia.
i. Dana Pensiun Muamalat
DPLK Muamalat dapat diikuti oleh mereka yang berusia 18 tahun, atau
sudah menikah, dan pilihan usia pensiun 45- 65 tahun dengan iuran sangat
terjangkau, yaitu minimal Rp. 50.000 perbulan dan pembayarannya dapat
didebet secara otomatis dari rekening Bank Muamalat atau dapat ditransfer
dari bank lain. Peserta juga dapat mengikuti program WASIAT UMAT,
dimana selama masa kepesertaan akan dilindungi asuransi jiwa sesuai
ketentuan berlaku. Dengan asuransi ini, keluarga peserta akan memperoleh
46
dana pensiun sebesar yang diproyeksikan sejak awal jika peserta meninggal
dunia sebelum memasuki masa pensiun.
j. Obligasi syariah
Merupakan suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip
syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang
mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi
syariah berupa bagi hasil / margin / fee serta membayar kembali dana obligasi
pada saat jatuh tempo. Bank Muamalat Indonesia,Tbk menerbitkan obligasi
syariah pada tanggal 15 Juli 2003 dengan nama Obligasi Syariah I
Subordinasi Bank Muamalat Indonesia Tahun 2003. Obligasi Syariah ini
menggunakan akad mudharabah dimana Bank Muamalat Indonesia,Tbk
(Emiten) memberikan pendapatan berupa bagi hasil kepada Pemegang
Obligasi (Investor). Obligasi subordinasi diartikan bahwa obligasi tersebut
dapat dimasukkan ke dalam komponen modal lapis kedua. Pemegang obligasi
yang pembayarannya diutamakan adalah obligasi yang memiliki tanggal
penerbitan paling awal yang disebut obligasi senior, setelah obligasi ini
dilunasi maka barulah pembayaran pelunasan obligasi subordinasi dilakukan.
Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia obligasi subordinasi ini minimal
berjangka waktu 5 (lima) tahun.
47
2. Produk Pembiayaan.
Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan
itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Muamalat dan pihak
lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk
mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan
ujroh, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Pembiayaan yang diberikan dapat digunakan
untuk kebutuhan Modal Kerja, Investasi atau Konsumtif. Penyalurannya dapat
dilakukan secara bilateral yaitu oleh satu bank syariah kepada satu pihak maupun
secara multilateral/sindikasi yaitu oleh lebih dari satu bank syariah/unit usaha
syariah/lembaga keuangan kepada satu pihak.
a. Pembiayaan Jual Beli
1). Murabahah
Adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan
yang disepakati. Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian.
Konsep ini cocok untuk pembiayaan Modal Kerja, Investasi dan
Konsumtif.
2). Salam
Adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari dimana
pembayaran dilakukan dimuka secara tunai. Konsep Salam cocok untuk
pembiayaan di bidang pertanian.
3). Istishna’
Adalah jual beli dimana produsen (shaani’) ditugaskan untuk membuat
suatu barang pesanan dari pemesan (mustashni’). Istishna’ mirip dengan
48
Salam yaitu dari segi obyek pesanannya harus dibuat atau dipesan terlebih
dahulu dengan ciri-ciri khusus. Perbedaannya, pembayaran Istishna’ dapat
dilakukan di awal, di tengah atau di akhir pesanan. Konsep Istishna’ cocok
untuk pembiayaan pembangunan property dan penyediaan barang atau
aset yang memiliki kriteria spesifik.
b. Pembiayaan Bagi Hasil
1).Musyarakah
Adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha
tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana,
pekerjaan atau keahlian dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko
akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Konsep ini cocok
untuk pembiayaan Modal Kerja dan Investasi.
2). Musyarakah Mutanaqisah
Adalah Musyarakah atau Syirkah yang kepemilikan asset (barang) atau
modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara
bertahap oleh pihak lainnya. Konsep ini dapat digunakan untuk pembelian
rumah, melalui pengajuan pembiayaan Kongsi Pemilikan Rumah (KPR)
Syariah Baiti Jannati.
3). Mudharabah
Adalah kerja sama antara dua pihak dimana salah satu pihak (Bank)
bertindak sebagai penyedia dana (shahibul maal), dan pihak lain (nasabah)
bertindak sebagai pengelola usaha (mudharib). Dalam hal ini, Bank
menyerahkan modalnya kepada nasabah untuk dikelola. Pembiayaan
49
Mudharabah banyak digunakan untuk pembiayaan proyek atau usaha-
usaha yang memiliki proyeksi dan pencatatan pendapatan dan biaya usaha
yang definitif. Konsep ini cocok untuk pembiayaan Modal Kerja dan
Investasi.
c. Pembiayaan Sewa
1). Ijarah
Adalah perjanjian antara Bank sebagai pemberi sewa (mu’ajjir) dengan
nasabah selaku penyewa (musta’jir) atas suatu barang atau aset milik
Bank. Bank mendapatkan imbalan jasa atas barang atau aset yang
disewakannya.
2). Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT)
Adalah perjanjian antara Bank sebagai pemberi sewa (Mu’ajjir)
dengan nasabah selaku penyewa (Musta’jir). Dengan konsep IMBT,
nasabah (penyewa) setuju akan membayar uang sewa selama masa sewa
yang diperjanjikan dan bila sewa berakhir penyewa mempunyai hak opsi
untuk memindahkan kepemilikan obyek sewa tersebut dari pemberi sewa.
Pembiayaan Ijarah dan IMBT umumnya digunakan untuk pembiayaan
investasi alat-alat berat.
3). Qardh
Adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau
diminta kembali. Menurut teknis perbankan, qardh adalah pemberian
pinjaman dari Bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan
mendesak, seperti dana talangan dengan kriteria tertentu dan bukan untuk
50
pinjaman yang bersifat konsumtif. Pengembalian pinjaman ditentukan
dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan bersama) sebesar
pinjaman tanpa ada tambahan keuntungan dan pembayarannya dilakukan
secara angsuran atau sekaligus. Konsep ini dapat digunakan untuk
Pembiayaan Dana Talangan Haji.
3. Produk Jasa
a. Perwakilan (Wakalah)
Berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Secara teknis
perbankan, wakalah adalah akad pemberian wewenang/kuasa dari
lembaga/seseorang (sebagai pemberi mandat) kepada pihak lain (sebagai
wakil) untuk melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan waktu
tertentu. Segala hak dan kewajiban yang diemban wakil harus
mengatasnamakan yang memberikan kuasa. Prinsip wakalah biasa digunakan
untuk layanan L/C collection, agency, dan arranger sindikasi pembiayaan.
b. Penjaminan (Kafalah)
Merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak
ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam
pengertian lain, Kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang
yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai
penjamin. Konsep kafalah biasa digunakan untuk layanan Bank Garansi.
c. Penanggungan (Hawalah)
Adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain
yang wajib menanggungnya. Dalam pengertian lain, merupakan pemindahan
51
beban hutang dari pihak yang berutang (muhil) menjadi tanggungan pihak
yang berkewajiban membayar hutang (muhal’alaih).
d. Gadai (Rahn)
Adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas
pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai
ekonomis, sehingga pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat
mengambil seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana, rahn adalah
perikatan jaminan hutang atau gadai.
4. Jasa Layanan
a. ATM
Layanan ATM 24 jam yang memudahan Nasabah melakukan penarikan
dana tunai, pemindahbukuan, transfer antar Bank, pemeriksaan saldo,
pembayaran Zakat-Infaq-Sedekah (ZIS), dan tagihan telepon. Untuk
penarikan tunai, kartu ATM Muamalat dapat diakses di seluruh ATM
Muamalat, ATM BCA/PRIMA dan ATM Bersama, secara bebas biaya di
seluruh Indonesia. Kartu ATM Muamalat juga dapat dipakai untuk
bertransaksi di seluruh merchant Debit BCA/PRIMA.
b. SalaMuamalat
Merupakan layanan phone banking 24 jam dan call center yang dapat
diakses melalui nomor telepon (021) 2511616, dan 0807 1 MUAMALAT.
SalaMuamalat memberikan kemudahan kepada nasabah, setiap saat dan
dimanapun nasabah berada untuk memperoleh informasi mengenai produk,
52
saldo dan informasi transaksi, pemindahbukuan antar rekening pembayaran,
serta mengubah PIN.
c. Pembayaran Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS)
Jasa yang memudahan Nasabah dalam membayar Zakat-Infaq-Sedekah
(ZIS), melalui kantor dan ATM Bank Muamalat, baik ke lembaga pengelola
ZIS Bank Muamalat maupun ke lembaga-lembaga ZIS lainnya yang
bekerjasama dengan Bank Muamalat. Nasabah juga dapat membayar (ZIS),
melalui layanan SalaMuamalat.
d. Jasa-jasa lain
Bank Muamalat juga menyediakan jasa-jasa perbankan lainnya kepada
masyarakat luas, seperti transfer, collection, standing instruction, bank draft,
referensi bank.3
3 Annual Report Bank Muamalat Indonesia,Tbk Tahun 2009, h. 106-112.
53
BAB IV
PENGARUH DANA OBLIGASI SYARIAH TERHADAP PENDAPATAN BANK
MUAMALAT INDONESIA,Tbk.
( Periode Tahun 2003-2008 )
A. Obligasi Syariah Mudharabah Subordinasi Bank Muamalat Indonesia,Tbk.
1. Nama Obligasi
Nama Obligasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum ini adalah
“Obligasi Syariah I Subordinasi Bank Muamalat Tahun 2003”
2. Jumlah Pokok Obligasi
Seluruh Jumlah Pokok Obligasi diterbitkan sebanyak-banyaknya
Rp.200.000.000.000,- (dua ratus milyar Rupiah) dan ditawarkan sebesar 100%
(seratus persen) dari nilai nominal Obligasi.
3. Jangka Waktu dan Jatuh Tempo
Obligasi ini akan jatuh tempo dan harus dilunasi dengan harga yang sama
dengan jumlah pokok yang tertulis pada Sertifikat Jumbo Obligasi pada Tanggal
Pelunasan Pokok Obligasi, yaitu tanggal 15 Juli 2010 sejak Tanggal Emisi atau
pada waktu yang lebih awal apabila Perseroan melaksanakan Opsi Beli yaitu
tanggal 15 Juli 2008 sejak Tanggal Emisi dengan memperhatikan ketentuan tentang
Pelunasan Awal.
4. Pendapatan Bagi Hasil Obligasi
Obligasi ini ditawarkan dengan ketentuan Perseroan untuk membayar kepada
Pemegang Obligasi sejumlah Pendapatan Bagi Hasil pada Tanggal Pembayaran
54
Pendapatan Bagi Hasil dan membayar kembali dana Obligasi pada Tanggal
Pembayaran Kembali Jumlah Pokok Obligasi. Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan
setiap 3 bulan. Besarnya Pendapatan Bagi Hasil yang menjadi hak Pemegang
Obligasi pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dihitung berdasarkan
perkalian antara Nisbah Pemegang Obligasi dengan pendapatan yang diterima
Perseroan dalam triwulan terakhir sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi
Hasil yang akan dibagihasilkan dengan Pemegang Obligasi. Dimana Nisbah untuk
Pemegang Obligasi sebesar 91% dan Nisbah untuk Bank Muamalat Indonesia,Tbk
sebesar 9%. Pendapatan Bagi Hasil Obligasi dibayarkan oleh Agen Pembayaran
setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil
Obligasi di dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil
Obligasi pertama kali akan dilakukan pada tanggal 15 Nopember 2003 sedangkan
pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir akan dilakukan pada tanggal 15 Juli
2010 atau pada waktu lebih awal yaitu tanggal 15 Juli 2008 (ulang tahun ke-5 sejak
Tanggal Emisi) jika Perseroan melaksanakan Opsi Beli. Pokok Obligasi akan Jatuh
Tempo dan dilunasi pada tanggal 15 Juli 2010 atau pada waktu yang lebih awal
yaitu tanggal 15 Juli 2008 jika Perseroan melaksanakan Opsi Beli.
5. Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum.
Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum ini yaitu sebesar Rp.
200.000.000.000,- ( dua ratus miliar rupiah ) akan digunakan untuk memperkuat
struktur permodalan guna mengembangkan kegiatan pembiayaan syariah yang
merupakan bagian dari kegiatan usaha Perseroan juga digunakan untuk
meningkatkan kinerja usaha secara berkelanjutan melalui perluasan jaringan
55
pelayanan, mengembangkan berbagai inovasi produk serta peningkatan pembiayaan
dengan tetap menjaga kehati-hatian, kesehatan bank dan reputasi sebagai bank
pertama murni syariah di Indonesia.1
B. Peran Obligasi Syariah Mudharabah Subordinasi Terhadap Pengembangan
Dana Bank Muamalat Indonesia,Tbk.
Dalam rangka memperkuat struktur modalnya pada bulan Juli 2003 Bank Muamalat
Indonesia,Tbk menerbitkan obligasi subordinasi yang disebut Obligasi Syariah I
Subordinasi Bank Muamalat Indonesia,Tbk tahun 2003. Berdasarkan keterangan
wawancara dengan Bapak Yudistia Brilliano, Divisi Head Treasury di Bank Muamalat
Indonesia,Tbk tanggal 8 Juni 2009, dana yang diperoleh dari hasil penawaran obligasi
seluruhnya akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan guna
mengembangkan kegiatan pembiayaan syariah yang merupakan bagian dari kegiatan
usaha perseroan dan juga digunakan untuk meningkatkan kinerja usaha secara
berkelanjutan melalui perluasan jaringan pelayanan, mengembangkan berbagai inovasi
produk serta peningkatan pembiayaan dengan tetap menjaga kehati-hatian, kesehatan
bank dan reputasi sebagai bank pertama murni syariah di Indonesia.
Melalui penerbitan obligasi subordinasi ini, selain memperkuat permodalan Bank
Muamalat Indonesia,Tbk dan meningkatkan kinerja usaha juga dapat terus
meningkatkan pembiayaan dan melaksanakan fungsi intermediasinya dalam spirit
perbankan syariah yang menjaga kemurnian transaksi kepada usaha-usaha yang halal,
anti riba, dan anti penipuan.
1 PT. Bank Muamalat Indonesia,Tbk, Prospektus Obligasi I Syariah Bank Muamalat Indonesia,Tbk tahun 2003, h. x-xi
56
Sesuai prinsip bagi hasil dalam kaidah syariah, Bank Muamalat Indonesia,Tbk
dapat menempuh dua pola bagi hasil yaitu revenue sharing atau profit sharing. Dalam
hal ini, Bank Muamalat Indonesia,Tbk menempuh pola revenue sharing sehingga
pemegang obligasi memperoleh bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.
Bagi pemegang obligasi, pilihan untuk memilih instrument investasi syariah
setidaknya ditentukan oleh dua alasan utama yaitu pertimbangan bisnis rasional dan
spiritual seiring faktor-faktor religius. Dalam perhitungan rasional, hasil investasi dari
obligasi akan menjadi investasi pada obligasi syariah ini. Namun, alasan spiritual untuk
memperoleh hasil investasi yang halal, bersih, tidak meragukan secara keyakinan,
kemurnian niat ibadah, tentunya akan menjadi bagian dalam perhitungan.
Dengan melihat kinerja Bank Muamalat Indonesia,Tbk dengan kinerja yang terus
membaik, reputasi dan kemampuannya lolos dalam masa krisis moneter, rencana bisnis
yang disiapkan, kecenderungan bagi hasil dari nisbah yang diajukan yaitu memberikan
keyakinan bagi investor.
Kedua motif investasi untuk membeli obligasi syariah mudharabah subordinasi dari
Bank Muamalat Indonesia,Tbk yaitu rasional maupun spiritual tampaknya dapat
diperoleh melalui obligasi syariah mudharabah ini. Hal itu mengingatkan secara
rasional obligasi ini dapat memberi return yang besar. Sedangkan secara spiritual juga
dapat memberikan solusi bagi masyarakat yang mengharamkan bunga dan memberikan
ketentraman karena terbebas dari pendapatan yang haram. 2
2 Wawancara Pribadi dengan Yudistia Brilliano, Divisi Head Treasury, Jakarta 8 Juni 2009.
57
C. Pengaruh Dana Obligasi Syariah Mudharabah Subordinasi Terhadap
Pendapatan Bank Muamalat Indonesia,Tbk. ( Periode Tahun 2003 – 2008 ).
Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari Laporan Bagi Hasil Obligasi Syariah
Mudharabah Subordinasi Muamalat. Total pendapatan Bank Muamalat Indoensia Tbk,
dari hasil penerbitan Obligasi Syariah Mudharabah Subordinasi Tahun 2003-2008
berjumlah Rp. 145,870,634,086.89.
Pada Tabel 4.1 dibawah ini memberikan data tentang Pendapatan per Triwulan
Bank Muamalat Indonesia,Tbk dari Hasil Penerbitan Obligasi Syariah Mudharabah
Subordinasi Tahun 2003-2008, dimana pendapatan terbesar diperoleh pada awal
penerbitan obligasi syariah yaitu pada Tahun 2003 Triwulan IV sebesar
Rp.11.366.940.970,- sedangkan pendapatan terkecil pada Tahun 2008 Triwulan III
sebesar Rp. 4.280.098.359,27,-.
Tabel 4. 1 Pendapatan per Triwulan Bank Muamalat Indonesia, Tbk
dari Hasil Penerbitan Obligasi Syariah Mudharabah Subordinasi Tahun 2003-2008
No. Tahun Triwulan
Pendapatan Bank Muamalat Indonesia, Tbk
dari Hasil Penerbitan Obligasi Syariah
(dalam Rupiah)
1. 2003 IV 11.366.940.970
2. 2004 I 8.607.414.995
II 8.539.851.637
III 8.176.139.964
IV 8.167.430.656
3. 2005 I 8.542.208.984
II 7.386.161.764,51
III 8.110.527.796,09
58
IV 8.003.433.086,68
4. 2006 I 8.088.252.430,74
II 7.072.322.701,07
III 8.591.897.565,44
IV 8.307.940.353,56
5. 2007 I 8.244.903.412,20
II 7.944.285.171,79
III 7.540.108.751,10
IV 6.777.728.231,29
6. 2008 I 7.085.327.676,88
II 6.404.600.550,27
III 4.280.098.359,27 (Sumber: Laporan Bagi Hasil Obligasi Syariah Mudharabah Subordinasi Muamalat)
Tabel 4.2 memperlihatkan informasi tentang Pendapatan per Triwulan Bank
Muamalat Indonesia, Tbk Tahun 2003-2008 yang diperoleh dari Hasil Kegiatan Usaha
Bank Muamalat Indonesia,Tbk. Pendapatan terbesar Bank Muamalat Indonesia,Tbk
diperoleh pada Tahun 2008 Triwulan III sebesar Rp. 356.156.000.000,- sedangkan
pendapatan terkecil diperoleh pada Tahun 2003 Triwulan IV sebesar Rp.
38.521.000.000,-
59
Tabel 4. 2 Pendapatan Per Triwulan Bank Muamalat Indonesia,Tbk Tahun 2003-2008
No. Tahun Triwulan Bulan
Pendapatan Per Triwulan Bank
Muamalat Indonesia,Tbk
Tahun 2003-2008
1. 2003 IV Desember 38.521.000.000
2. 2004 I Maret 58.595.000.000
II Juni 71.170.000.000
III September 66.482.000.000
IV Desember 70.285.000.000
3. 2005 I Maret 135.765.000.000
II Juni 108.829.000.000
III September 158.362.000.000
IV Desember 138.126.000.000
4. 2006 I Maret 190.822.000.000
II Juni 147.844.000.000
III September 185.240.000.000
IV Desember 161.152.000.000
5. 2007 I Maret 230.687.000.000
II Juni 208.276.000.000
III September 238.234.000.000
IV Desember 220.875.000.000
6. 2008 I Maret 304.564.000.000
II Juni 287.172.000.000
III September 356.156.000.000 ( Sumber: Laporan Laba Rugi Triwulan Bank Muamalat Indonesia,Tbk )
60
1. Analisa Regresi Linear Sederhana (Simple Regression Analysis)
Tabel 4.3 Model Summary
Model R R Square
Adjusted R
Square Std. Error of the Estimate
1 .750a .562 .538 5.965E10
a. Predictors: (Constant), Pendapatan Obligasi Syariah Mudharabah Subordinasi
Sumber : data di olah
Hasil dari tabel 4.3 model summary pada bagian ini memberikan data untuk
menentukan besarnya pengaruh pendapatan obligasi syariah mudharabah subordinasi
terhadap pendapatan bank muamalat Indonesia, maka digunakan angka R Square atau
Koefisien Determinasi (KD). Besarnya agka R Square adalah 0,562 artinya 56,2%
besarnya pengaruh pendapatan obligasi syariah mudharabah subordinasi terhadap
pendapatan bank muamalat Indonesia sedangkan sisanya 43,8% (100% - 56,2%)
dijelaskan oleh faktor lain di luar variabel pendapatan obligasi syariah mudharabah
subordinasi.
Tabel 4.4 ANOVAb
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Regression 8.224E22 1 8.224E22 23.114 .000a
Residual 6.404E22 18 3.558E21
Total 1.463E23 19
a. Predictors: (Constant), Pendapatan Obligasi Syariah Mudharabah Subordinasi
b. Dependent Variable: Pendapatan Bank Muamalat Indonesia Sumber : data di olah
Hasil dari tabel 4.4 anova pada bagian ini menampilkan nilai F hitung sebesar
23,114 dan F tabel untuk tingkat kesalahan 5% dimana dk pembilang = 1 (df
regression) dan dk penyebut = 18 (df residual) sebesar 4,41. Karena nilai F hitung > F
61
tabel yaitu 23,114 > 4,41 maka Ho ditolak dan menerima H1. Jadi, kesimpulannya
adalah pendapatan obligasi syariah mudharabah subordinasi terhadap pendapatan bank
muamalat Indonesia berpengaruh signifikan.
Tabel 4.5 Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig. B Std. Error Beta
(Constant)
Pendapatan Obligasi Syariah
Mudharabah Subordinasi
5.634E11 8.314E10 6.777 .000
-50.181 10.438 -.750 -4.808 .000
a. Dependent Variable: Pendapatan Bank Muamalat Indonesia Sumber : data di olah
Hasil dari tabel 4.5 coefficients pada bagian ini ditampilkan untuk menentukan
koefisien regresi. Bahwa persamaan regresi untuk pendapatan obligasi syariah
mudharabah subordinasi terhadap pendapatan bank muamalat Indonesia yaitu :
Y = 5,634 + (-50,181 X)
Angka konstanta sebesar 5,634 menyatakan bahwa jika tidak ada pendapatan obligasi
syariah mudharabah subordinasi, maka pendapatan bank muamalat Indonesia sebesar
5,634.
Koefisien regresi -50,181 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 kali pendapatan
obligasi syariah mudharabah subordinasi maka akan menurunkan pendapatan bank
muamalat Indonesia sebesar -50,181.
62
2. Uji T
Uji t digunakan untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel independent.
Hipotesis :
Ho : β1 = 0, pendapatan obligasi syariah mudharabah subordinasi terhadap
pendapatan bank muamalat Indonesia tidak berpengaruh signifikan.
H1 : β1 ≠ 0, pendapatan obligasi syariah mudharabah subordinasi terhadap
pendapatan bank muamalat Indonesia berpengaruh signifikan.
Berdasarkan probabilitas :
1. Jika probabilitas < 0,05 , maka Ho ditolak dan menerima H1.
2. Jika probabilitas > 0,05 , maka Ho diterima dan menolak H1.
Dari hasil perhitungan diketahui, bahwa nilai Sig. pendapatan obligasi syariah
mudharabah subordinasi sebesar 0,000. Nilai probabilitas 0,000 < 0,05 maka Ho
ditolak dan menerima H1, t hitung > t tabel yaitu yaitu - 4,808 > - 2,101 maka
pengaruh pendapatan obligasi syariah mudharabah subordinasi terhadap pendapatan
bank muamalat Indonesia berpengaruh signifikan. Jadi, kesimpulannya menolak Ho
artinya ada pengaruh negatif yang signifikan antara pendapatan obligasi syariah
mudharabah subordinasi (x) terhadap pendapatan bank muamalat Indonesia (y).
63
3. Korelasi Pearson Product Moment
Tabel 4.6
Korelasi Pendapatan Obligasi Syariah Mudharabah Subordinasi terhadap
Pendapatan Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
Correlations
Pendapatan Obligasi
Syariah Mudharabah
Subordinasi
Pendapatan Bank
Muamalat Indonesia
Pendapatan Obligasi Syariah
Mudharabah Subordinasi
Pearson Correlation 1 -.750**
Sig. (2-tailed) .000
N 20 20
Pendapatan Bank Muamalat
Indonesia
Pearson Correlation -.750** 1
Sig. (2-tailed) .000
N 20 20
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). Sumber : data di olah
Hasil dari tabel 4.6 correlations pada bagian ini menampilkan nilai korelasi
(pearson correlation) antara variabel pendapatan obligasi syariah mudharabah
subordinasi terhadap pendapatan bank muamalat Indonesia sebesar -0,750. Angka
tersebut menunjukkan adanya korelasi negatif yang kuat dan tidak searah. Artinya
semakin tinggi pendapatan obligasi syariah mudharabah subordinasi maka pendapatan
bank muamalat Indonesia yang diterima kecil.
Untuk mengetahui apakah angka koefisien korelasi tersebut signifikan atau tidak,
maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah :
a. Menentukan Hipotesis
Ho : ρ = 0, hubungan antara variabel pendapatan obligasi syariah mudharabah
subordinasi terhadap pendapatan bank muamalat Indonesia tidak signifikan.
64
H1 : ρ ≠ 0, hubungan antara variabel pendapatan obligasi syariah mudharabah
subordinasi terhadap pendapatan bank muamalat Indonesia signifikan.
Dasar pengambilan keputusan :
1. Jika probabilitas < 0,05 maka hubungan kedua variabel signifikan.
2. Jika probabilitas > 0,05 maka hubungan kedua variabel tidak signifikan.
Dari hasil perhitungan diketahui, bahwa nilai Sig. (2-tailed) antara variabel
pendapatan obligasi syariah mudharabah subordinasi dan pendapatan bank muamalat
Indonesia sebesar 0,000. Nilai probabilitas 0,000 < 0,05 sehingga hubungan kedua
variabel tersebut signifikan.
b. Pengujian hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :
1. Jika probabilitas < 0,05 , maka Ho ditolak dan menerima H1.
2. Jika probabilitas > 0,05 , maka Ho diterima dan menolak H1.
Dari hasil perhitungan diketahui bahwa nilai probabilitas 0,000 < 0,05. Maka Ho
ditolak dan menerima H1. Artinya terdapat hubungan antara variabel pendapatan
obligasi syariah mudharabah subordinasi terhadap pendapatan bank muamalat
Indonesia.
Kesimpulannya angka - 0,750 berada di daerah menolak Ho artinya ada hubungan
negatif yang signifikan antara variabel pendapatan obligasi syariah mudharabah
subordinasi (x) dan pendapatan bank muamalat Indonesia (y) dan angka (r = - 0,750)
adalah signifikan, kuat dan tidak searah.
65
D. Perbandingan Pendapatan Bank Muamalat Indonesia,Tbk Sebelum dan
Sesudah Menerbitkan Obligasi Syariah Mudharabah Subordinasi.
Setelah melewati masa-masa krisis di tahun 1998 dan 1999 serta kembali berhasil
meraih laba usaha di tahun 2000, Bank Muamalat memasuki tahun 2001 dengan
optimisme dan harapan yang tinggi. Sekalipun demikian Bank Muamalat menyadari
bahwa sektor perbankan belum sepenuhnya pulih. Banyak Bank yang masih belum
mampu mencapai tingkat kredit bermasalah ( NPL ) maksimum 5 % dari total aktiva
produktifnya, sebagaimana ketentuan Bank Indonesia. Sebagai akibatnya kegiatan
penyaluran kredit ke sektor riil tetap belum menunjukkan peningkatan, terkecuali
penyaluran kredit konsumen.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2001 memungkinkan sektor-sektor
industri seperti konstruksi, pelayanan umum, perhubungan, perdagangan, pariwisata,
manufaktur dan bahkan perbankan membukukan laju pertumbuhan antara 5% - 10%.
Hal ini memungkinkan Bank Muamalat meningkatkan usaha perbankannya, baik dari
segi pembiayaan, pendanaan maupun pencapaian profitabilitasnya.
Pendapatan operasional Perseroan terutama berupa pendapatan margin dan bagi
hasil atas pembiayaan yang diberikan dan dari aktiva produktif lainnya, sementara
biaya operasional Perseroan terutama berupa distribusi margin dan bagi hasil atas dana
simpanan nasabah serta beban operasional lainnya yang terdiri dari beban tenaga kerja
dan beban umum dan administrasi.3
Berikut ini tabel perbandingan pendapatan Bank Muamalat sebelum dan sesudah
menerbitkan Obligasi Syariah Mudharabah Subordinasi :
3 PT. Bank Muamalat Indonesia,Tbk, Laporan Manajemen Tahun 2001, h. 16-17.
66
Tabel 4.7 Perbandingan Pendapatan Bank Muamalat Indonesia,Tbk Sebelum dan
Sesudah Menerbitkan Obligasi Syariah Mudharabah Subordinasi
No Tahun
Pendapatan Bank Muamalat
Indonesia,Tbk. Sebelum
Menerbitkan Obligasi Syariah
Mudharabah Subordinasi
Pendapatan Bank Muamalat
Indonesia,Tbk. Sesudah
Menerbitkan Obligasi Syariah
Mudharabah Subordinasi
1. 2001 Rp. 43.326.467.033,-
2. 2002 Rp. 23.174.688.553,-
3. 2003 Rp. 23.170.617.000,-
4. 2004 Rp. 48.355.046.000,-
5. 2005 Rp. 106.664.272.000,-
6. 2006 Rp. 108.357.236.000,-
7. 2007 Rp. 145.324.930.000,-
8. 2008 Rp. 207.210.886.000,- ( Sumber: Laporan Laba Rugi Tahunan Bank Muamalat Indonesia,Tbk )
Bila dilihat dari tabel 4.7 di atas pendapatan Bank Muamalat Indonesia,Tbk
sebelum dan sesudah menerbitkan obligasi syariah mudharabah ada yang mengalami
penurunan dan ada juga yang mengalami peningkatan.
Pada tahun 2001 dan 2002 sebelum diterbitkan obligasi syariah mudharabah
subordinasi pendapatan Bank Muamalat Indonesia,Tbk mengalami penurunan
pendapatan pada tahun 2002 tercatat sebesar Rp. 23.174.688.553,- dibandingkan
pendapatan tahun 2001 tercatat sebesar Rp. 43.326.467.033.-.
Pada awal penerbitan obligasi syariah mudharabah subordinasi tahun 2003,
pendapatan Bank Muamalat Indonesia,Tbk tercatat sebesar Rp. 23.170.617.000.-.
67
Sesudah diterbitkannya obligasi syariah mudharabah subordinasi, pendapatan Bank
Muamalat Indonesia,Tbk mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun,
terhitung sejak tahun 2004 s/d 2008. Kenaikan pendapatan terkecil Bank Muamalat
Indonesia,Tbk terjadi pada tahun 2005 ke tahun 2006 yaitu sebesar Rp. 1.692.964.000,-
sedangkan kenaikan pendapatan terbesar Bank Muamalat Indonesia,Tbk terjadi antara
tahun 2007 ke tahun 2008 yaitu sebesar Rp. 61.885.956.000.-. Hal ini memberikan
dampak yang positif bagi Bank Muamalat Indonesia,Tbk dalam memperoleh
keuntungan dari penerbitan obligasi syariah.
68
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Pada bab ini, penulis akan menarik kesimpulan berdasarkan pada masalah yang
telah dirumuskan dan hasil penelitian pada Bank Muamalat Indonesia,Tbk maka
diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
1. Berdasarkan keterangan wawancara dengan Bapak Yudistia Brilliano, Divisi
Head Treasury di Bank Muamalat Indonesia,Tbk tanggal 8 Juni 2009, dana yang
diperoleh dari hasil penawaran obligasi seluruhnya akan digunakan untuk
memperkuat struktur permodalan guna mengembangkan kegiatan pembiayaan
syariah yang merupakan bagian dari kegiatan usaha perseroan dan juga digunakan
untuk meningkatkan kinerja usaha secara berkelanjutan melalui perluasan
jaringan pelayanan, mengembangkan berbagai inovasi produk serta peningkatan
pembiayaan dengan tetap menjaga kehati-hatian, kesehatan bank dan reputasi
sebagai bank pertama murni syariah di Indonesia. Melalui penerbitan obligasi
subordinasi ini, selain memperkuat permodalan Bank Muamalat Indonesia,Tbk
dan meningkatkan kinerja usaha juga dapat terus meningkatkan pembiayaan dan
melaksanakan fungsi intermediasinya dalam spirit perbankan syariah yang
menjaga kemurnian transaksi kepada usaha-usaha yang halal, anti riba, dan anti
penipuan.
69
2. Pengaruh Dana Obligasi Syariah Mudharabah Subordinasi Terhadap Pendapatan
Bank Muamalat Indonesia,Tbk. ( Periode Tahun 2003 – 2008 ).
a. Hasil dari tabel model summary, besarnya agka R Square adalah 0,562 artinya
56,2% besarnya pengaruh pendapatan obligasi syariah mudharabah subordinasi
terhadap pendapatan bank muamalat Indonesia sedangkan sisanya 43,8% (100% -
56,2%) dijelaskan oleh faktor lain di luar variabel pendapatan obligasi syariah
mudharabah subordinasi.
b. Hasil dari tabel anova pada bagian ini ditampilkan nilai F hitung sebesar
23,114 dan F tabel sebesar 4,41 karena nilai F hitung > F tabel yaitu 23,114 >
4,41 maka Ho ditolak dan menerima H1. Jadi, kesimpulannya adalah pendapatan
obligasi syariah mudharabah subordinasi terhadap pendapatan bank muamalat
Indonesia berpengaruh signifikan.
c. Hasil dari tabel coefficients pada bagian ini ditampilkan untuk menentukan
koefisien regresi. Bahwa persamaan regresi untuk pendapatan obligasi syariah
mudharabah subordinasi terhadap pendapatan bank muamalat Indonesia yaitu Y =
5,634 + (-50,181 X). Dari hasil perhitungan diketahui, bahwa nilai Sig.
pendapatan obligasi syariah mudharabah subordinasi sebesar 0,000. Nilai
probabilitas 0,000 < 0,05 maka Ho ditolak dan menerima H1 dan t hitung > t tabel
yaitu yaitu - 4,808 > - 2,101 maka pengaruh pendapatan obligasi syariah
mudharabah subordinasi terhadap pendapatan bank muamalat Indonesia
berpengaruh signifikan. Jadi, kesimpulannya menolak Ho artinya ada pengaruh
negatif yang signifikan antara pendapatan obligasi syariah mudharabah
subordinasi (x) terhadap pendapatan bank muamalat Indonesia (y).
70
d. Hasil dari tabel correlations pada bagian ini ditampilkan nilai korelasi
(pearson correlation) antara variabel pendapatan obligasi syariah mudharabah
subordinasi dengan pendapatan bank muamalat Indonesia menunjukkan angka –
0,750. Angka tersebut menunjukkan adanya korelasi negatif yang kuat dan tidak
searah. Artinya semakin tinggi pendapatan obligasi syariah mudharabah
subordinasi maka pendapatan bank muamalat Indonesia yang diterima kecil.
Kesimpulannya adalah jadi – 0,750 berada di daerah menolak Ho artinya ada
hubungan negatif yang signifikan antara variabel pendapatan obligasi syariah
mudharabah subordinasi (x) dan pendapatan bank muamalat Indonesia (y) dan
angka (r = – 0,750) adalah signifikan, kuat dan tidak searah.
Dari hasil semua diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa
pengaruh pendapatan obligasi syariah mudharabah subordinasi terhadap
pendapatan bank muamalat Indonesia berpengaruh signifikan. Jadi,
kesimpulannya menolak Ho artinya ada pengaruh negatif yang signifikan antara
pendapatan obligasi syariah mudharabah subordinasi (x) terhadap pendapatan
bank muamalat Indonesia (y).
71
B. Saran
1. Pihak bank perlu melakukan upaya peningkatan sosialisasi kepada masyarakat
luas dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang
keberadaan obligasi syariah dengan melibatkan banyak pihak seperti praktisi,
akademisi, dan ulama di bidang ekonomi syariah.
2. Pihak bank juga perlu melakukan upaya strategis dalam rangka menarik minat
para investor terutama yang masih bersifat pragmatis yaitu mereka yang masih
berorientasi pada keuntungan semata.
3. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, perseroan ( penerbit obligasi
syariah ) harus meningkatkan profesionalitas, kualitas dan kapabilitas dalam
kegiatan yang dilakukannya.
DAFTAR PUSTAKA
Al-Qur’an Karim dan Terjemahannya. Departemen Agama Republik Indonesia. Antonio, Muhammad Syafi’i. Bank Syariah dari Teori ke Praktek. Jakarta: Gema Insani
Press, 2001. Cet. Ke-1. . Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan. Jakarta: Tazkia Institute, 1999. Cet. Ke-1.
Arifin, Zainul. Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek. Jakarta: Alvabet, 2000. Cet. Ke-3.
Bank Muamalat Indonesia,Tbk. Laporan Manajemen Tahun 2001. Jakarta: BMI,Tbk,
2001. . Laporan Tahunan 2009 Annual Report. Jakarta:
BMI,Tbk, 2009. . Prospektus Obligasi I Syariah Bank Muamalat
Indonesia,Tbk tahun 2003. Jakarta: BMI,Tbk, 2003.
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Bank Indonesia (BI). Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Jakarta: DSN-MUI dan BI, 2003. Ed. Ke-2.
Edi S, Agus ed. Pengertian Investasi : Pelatihan Investasi, 13 Januari 2007. Jakarta:
UIN Syarif Hidayatullah, 2007.
Firdaus NH,M. dkk. Konsep Dasar Obligasi Syariah. Jakarta: Renaisan, 2005. Cet. Ke-1 Huda, Nurul dan Nasution, Mustafa Edwin. Investasi Pada Pasar Modal Syariah.
Jakarta: Kencana, 2008. Ed.Revisi. Cet. Ke-2.
Nurgiyantoro, Burhan dkk, Statistiska Terapan Untuk Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004, Cet. Ke-3.
Rahardjo, Sapto. Panduan Investasi Obligasi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2004.
Rochaety, Ety dkk. Metodologi Penelitian Bisnis dengan Aplikasi SPSS. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2007.
Siamat, Dahlan. Manajemen Lembaga Keuangan. Jakarta: LP-FEUI, 1999.
Sudarsono, Heri. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: Ekonisia, 2005.
Ed.Ke-2 Cet. Ke-3. Sugiyono. Metode Penelitian Bisnis. Jakarta: CV. Alfabeta, 1999. Cet. Ke-1.
Sumitro, Warkum. Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004. Cet. Ke-4.
Susanto, Burhanuddin. Pasar Modal Syariah Tinjauan Hukum, Yogyakarta: UII
Press,2008, Cet. Ke-4. Sutedi, Adrian. Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk. Jakarta: Sinar Grafika, 2009. S.Uyanto, Stanislaus. Pedoman Analisis Data dengan SPSS. Yogyakarta: Graha Ilmu,
2009.
Recommended